Bismillahirrahmannirrahim, Assalammu aikum Wr. Wb

1

Buletin LAMUS, Ed disi 2/T /T / /Tahu Ta ahu ah hun 2/20 hu 2 /2 /20 / 20 2 01 13 3 Edisi 2/Tahun 2/2013

Bismillahirrahmannirrahim, Assalammu’aikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNyalah maka BuleƟn LAMUS (Lingkar Aspirasi Masyarakat Untuk Senator) ini berhasil terbit untuk kedua kalinya. BuleƟn ini merupakan media komunikasi antara Ibu Erma Suryani Ranik, SH (Anggota DPD/MPR RI) dari Kalimantan Barat dengan konsƟtuennya dalam bentuk cetak. Edisi LAMUS kedua ini mengangkat isu Pendidikan untuk merayakan Hari Guru Nasional yang jatuh seƟap tanggal 25 November. Kami sengaja mengangkat dua profil guru; yang bertugas di Kota PonƟanak dan di Kabupaten Menjalin. Mereka bekerja pada dua karakter daerah yang berbeda. Lokasi kerja ternyata mempengaruhi tantangan dan hambatan dalam menunaikan tugas mereka. Peningkatan kesejahteraan guru dan Kurikulum 2013 juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kami menyadari bahwa buleƟn ini masih perlu perbaikan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran maupun kriƟk membangun sangat kami harapkan untuk LAMUS yang lebih baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat Hari Guru, Guru Sejahtera, Kualitas Pendidikan Meningkat. Wassalam, Hj. Devi IndriawaƟ, S. Hut

Kantor Daerah Jl. D.A. Hadi No. 146A PonƟanak, Kalimantan Barat Telp.: (0561) 734211

Kantor Jakarta Gedung DPD Lt. 4 Ruang 401 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 Telp: (021) 57897293, 57897294 Fax.: (021) 57897294 Email: [email protected]

Penanggung jawab: Erma Suryani Ranik, Redaktur pelaksana: Hj. Devi IndriawaƟ, S.Hut, Staf Redaksi: Hj. Devi IndriawaƟ, S.Hut, Marcelina Lin, SH, D.O.Srikujam, Theo Kristoporus Kamayo, SH., R.Suryadi, SH, Hendri. Alamat Redaksi: Jl. Imam Bonjol Gang Tanjung Sari Kanan No. 4 Lantai II, Telp/Fax : +62 561 582854 Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

2

Opini Pemenuhan Hak Guru Masih Carut Marut

P

ermasalahan pendidikan sesungguhnya bukan hanya merupakan persoalan nasional sebuah negara tetapi sejak lama telah menjadi bagian dari permasalahan komunitas bangsa dan persoalan dunia. Sebagai bagian dari pemenuhan hak seƟap warga Negara Indonesa setelah proklamasi kemerdekaan secara eksplisit di amanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa “ƟapƟap warga negara berhak mendapat pengajaran yang penyelenggaraannya diusahakan oleh pemerintah dalam satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Dalam peyelenggaraan sistem pengajaran nasional atau sistem pendidikan nasional unsur guru menjadi faktor penentu. Demikian penƟngnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Ɵga tahun kemudian keluarlah Universal DeclaraƟon of Human Right tahun 1948 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi seƟap Warga Negara. Masyarakat bangsa-bangsa menyadari benar penƟngnya guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu dalam konferensi khusus antar pemerintah mengenai status guru yang diselenggarakan oleh UNESCO/ILO tanggal 21 September s/d Oktober 1966 di Paris (Indonesia sebagai salah satu) ditetapkan sebuah rekomendasi. Rekomendasi itu adalah Rekomendasi ILO/UNESCO tentang Status Guru. Rekomenasi itu secara moral bersifat imperaƟve dan mengikat peserta konferensi karena sesungguhnya semangat dan isi rekomedasi adalah demi kemajuan bangsa masing-masing peserta. Cakupan rekomendasi itu melipuƟ : (1) penyusunan kebijakan tentang pendidikan, pengorganisasian sekolah, dan pengembangan jasa layanan pendidikan, (2) persiapan untuk profesi guru,(3) rekrutmen guru, (4) pekerjaan dan karier guru, (5) pendidikan lanjutan bagi guru, (6) hak dan tanggung jawab guru, (7) kondisi pembelajaran yang mangkus, (8) gaji guru, (9) jaminan sosial, (10) perlindungan. Pengalaman menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam meleksanakan rekomendasi ILO/Unesco sangatlah fluktuaƟf. Pengembangan kompetensi dan manajemen guru Ɵdak semesƟnya hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbud tetapi juga harus menjadi concern sejumlah kementerian terkait. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Menpan, Menpera harus menjadi mitra fungsional dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurus guru. Carut marut layanan terhadap hak guru sebagai akibat lemahnya koordinasi dan “kecongkakan”

3

kementerian tertentu dengan berlindung di balik peraturan perundangundangan harus segera dihenƟkan. Kementerian tersebut semesƟnya terlibat dalam urusan guru dalam  Dr. SulisƟyo, Ketua Umum PGRI proses perencanaan kebutuhan, pendidikan guru, pengadaan, penugasan, pengembangan, penilaian, perlindungan. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa peraturan perundangundangan yang menjadi wadah poliƟcal acƟon dengan segala konsekuensinya wajib taat dan konsisten atas amanah UUD 1945, Undang-undang Guru dan Dosen, serta program dan kesepakatan internasional tersebut. Demikian juga halnya segala kegiatan operasional harus patuh pada bunyi pasal demi pasal dari ketentuan tersebut termasuk pedoman-pedoman pelaksanaannya. Jika kepatuhan dan ketaatan tersebut terjaga, dapat dipasƟkan bahwa amanat UUD 1945 akan tercapai dengan efekƟf dan efisien. Dilihat dari pespekƟf legislasi, peratuaran perundang-undangan yang mengatur guru cukup banyak yang sudah ditetapkan. Dalam era otonomi daerah yang paradigmaƟk, pembinaan dan pengembangan serta manajemen guru harus diformat dalam wadah peraturan perundang-undangan yang memiliki daya imperaƟf dan implikasi hukum yang kuat. Visi, misi, program pembinaan dan pengembangan serta manajemen guru harus menjadi pedoman kerja kementerian terkait tersebut. Untuk itu perlu disusun peraturan perundang-undangan tentang guru yang lebih banyak menjelaskan bagaimana cara mencapainya (How to achieve) bukan lagi sekadar mendiskripsikan apa yang hendak dicapai (what to achieve). Namun demikian banyak kebijakan Mendikbud tentang guru yang sering Ɵdak masuk akal, Ɵdak konsisten, bertentangan dengan undang-undang, sangat Ɵdak sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi para guru dan kepala sekolah serta satuan kerja pemerintah daerah di Ɵngkat paling bawah. Kebijakan dimaksud antara lain penghitungan dan perencanaan kebutuhan guru, pendidikan calon guru, pengadaan guru, penugasan dan distribusi guru, beban kerja guru, penilaian kinerja guru, mutasi dan promosi guru, pengembangan karir guru, supervisi guru, pembinaan dan penegembangan kompetensi guru, realisasi hak guru, perlindungan guru, organisasi guru dll. ******* (Pansus Guru DPD RI )

Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

Wawancara Erma Suryani Ranik, SH, :

“Guru Membuat saya Hobi Membaca.” Peningkatan kualitas pendidikan Ɵdak akan pernah terlepas dari anggaran. UUD telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN. Namun anggaran pendidikan tersebut, di Kalimantan Barat belum mampu maksimal mendorong kwalitas pendidikan. BuleƟn Lamus (L) mewawancarai Erma Suryani Ranik, SH., anggota DPD RI dapil Kalbar yang membidangi APBN. Berikut PeƟkannya : L : Anggaran pendidikan di Kalimantan Barat tak sampai 20 % dari APBD, bagaimana tanggapan ibu? E : Wah ini memang serba sulit ya. Menurut UU memang diwajibkan dalam APBD. Jumlah APBD Kalbar tahun 2013 ini 3,24 triliyun. Sebagian dipakai untuk belanja pegawai, yang lain untuk infrastruktur. Memang dilema. Kita di Kalbar ini persoalan infrastruktur dalam status banyak yang rusak bahkan banyak daerah yang belum ada jalan. Lihat itu jalan di Sanggau kan masih rusak berat. Kita ini di Kalbar ini kan berbeda dari Jawa khususnya di Jakarta. Kalau di Jakarta, Ɵdak ada sungai ada jembatan. Kita di Kalbar, sungainya besar-besar jembatannya Ɵdak ada. Jadi saya memaklumi kalau sekarang pemerintah provinsi belum bisa memenuhi amanat 20 % APBD untuk pendidikan. Saya kira ini dilemaƟs. Pendapat saya dalam 2 tahun kedepan kita memang masih harus fokus untuk pembenahan infrastuktur. L : Peringkat Index Pembangunan manusia di Kalbar di posisi 28 dari 33 provinsi. Pendapat ibu ? E : Ya, memang itu kenyataannya. Kita harus jujur mengakuinya. Ini level terbawah. Namun harus diingat bahwa Ɵngkat ini dipengaruhi oleh 3 faktor yakni Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Faktor pertama soal Pendidikan kita tahu bahwa kita masih belum memungkinkan menganggarkan 20 % dari APBD. Faktor kedua soal Kesehatan, kita juga harus kerja keras meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Banyak sarana kesehatan kita ada gedung (polindes), fasilitasnya Ɵdak memadai. Bahkan ada yang tenaga kesehatannya Ɵdak ada. Faktor terakhir adalah faktor Ekonomi, memang harus diakui bahwa ini juga terkait dengan minimnya infrastruktur. Kita punya banyak potensi ekonomi di pedalaman. Namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sulit dibawa ke kota. Ndak ada jalan. Kalau lewat sungai kan lama dan mahal. Ini kan seba salah. Makanya saya selalu bilang benahi infrastruktur maka akan beres masalah ekonomi. Beres masalah ekonomi kita hanya punya 2 sisa tugas yakni bidang kesehatan dan pendidikan. Apalagi sekarang Gubernur dan wagub sudah memasuki periode kedua. Saya meminta mereka bekerja keras, saya berharap kita naik, minimal di peringkat 17 lah.

Bul Bu B ulleti u e in L et AM AMU A MU US S,, E Edi disi si 2/T 2 /T Tah ahu a hun un 2 2/2 /20 /2 / 2 20 013 13 Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

L : Bulan November adalah bulan guru, tapi banyak yang masih berpendapat kesejahteraan guru masih kurang diperhaƟkan ? E : Saya kira itu pendapat yang salah. Pemerintah memberikan kesejahteraan guru jauh lebih baik. sekarang ada tunjangan serƟfikasi guru, ada tunjangan daerah khusus (baik daerah perbatasan atau terluar. Ingat program serƟfikasi sejak pemerintahan SBY merupakan langkah awal pengakuan negara atas profesionalisme guru. Namun dari total jumlah guru di Indonesia pada tahun 2011 yakni 2,92 juta hanya 2,06 juta (70,5 %) yang memenuhi syarat. Data kementerian pendidikan dan kebudayaan ada 1,1 juta guru yang sudah berserƟfikat. L : Penerapan Kurikulum 2013, masih banyak kendala. Konon termasuk soal anggaran. bagaimana tanggapan ibu ? E : Kurikulum 2013 itu sendiri sependek pengetahuan saya bukan sesuatu yang baru, karena merupakan kombinasi dari cara belajar siswa akƟf (CBSA) dengan kurikulum Ɵngkat satuan pendidikan (KTSP). CBSA itu mengajarkan murid bersikap kriƟs, tapi orang tua belum siap. KeƟka murid bersikap kriƟs, seringkali justru memicu benturan dengan orang tua yang masih bersikap konservaƟf. Soal anggaran Mei 2013, sudah ditetapkan anggarannya sebanyak 826 Milyar karena akan dilaksanakan pada July 2013. Saya yakin juga Ɵdak akan terserap semua. Karena kesiapan sekolah dan guru mempengaruhinya. Tetapi saya sangat berharap agar anggaran yang tersedia ini bisa memaksimalkan kemampuan guru dalam melakukan praktek pengajaran menurut kurikulum 2013. Ini juga penƟng didukung oleh orang tua.

4

BIO DATA Nama Pekerjaan

: Erma Suryani Ranik, SH : Anggota MPR / DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Barat. SD : Sekolah Dasar Negeri 33 Desa Sukabangun Kabupaten Ketapang. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ketapang SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ketapang Universitas : - Sarjana Hukum dari Universitas Tanjungpura PonƟanak ; Mahasiswa program magister Hukum Universitas Tanjungpura PonƟanak. MoƩo : “Kasihilah Sesamamu Manusia SeperƟ Engkau Mengasihi Dirimu Sendiri”

L : Ada guru yang sangat berkesan buat ibu ? E : Ada (menjawab cepat). Guru buat saya sangat berpengaruh. Waktu saya SD, ada seorang guru bernama Ibu Mawar, beliau asalnya dari Sambas. Ia mengizinkan saya meminjam buku-buku dan majalahmajalah miliknya. Sehingga saya suka membaca. Saya ingat kelas 5 SD saya udah membaca Majalah TEMPO pinjaman dari suami beliau. Kebiasaan itu membekas hingga kini. Saya sangat suka membaca. Ibu Mawar sampai sekarang massih diam di Ketapang. Saya sangat menghormaƟ beliau, karena dari beliaulah saya kemudian menjadi sangat mencintai dunia membaca. L : Punya pengalaman menarik soal guru yang mengajar disiplin pada ibu ? E : Saya ini mulai Sekolah Dasar sampai S2 sekarang selalu mengambil di sekolah negeri. Waktu SD saya punya guru Sekolah Dasar yang saya sukai. Namanya pak Roben Lay. Beliau asli NTT mengajar di SD saya SDN 33 Sukabangun Ketapang. Beliau orangnya tegas. Kalau ada yang Ɵdak buat Pekerjaan Rumah. PasƟ dihukum. Hukumannya sesama yang Ɵdak buat PR harus saling mencubit, ha ha ha. Rupanya beliau mengajarkan bertanggung jawab dan saling mengingatkan. Saya untungnya ndak pernah lupa mengerjakan PR. L : Kalau pengalaman diajar guru di SMP dan SMA ? E : Waktu SMP saya masuk kelas 1 A di SMPN 3 Ketapang. Satu kelas ini tergolong anak-anak yang nilainya bagus-bagus tapi juga bandel-bandel, Ha ha ha. Saya ingat juga bahwa sebagian kecil saja anak SMP 3 berasal dari Desa Sukabangun dan Kalinilam. Lainnya dari kampung Sampit dan daerah-daerah dekat SMP lah. Kawan saya, namanya Arifinsyah (sekarang jadi Ustazd), punya gagasan membuat kelompok belajar sejak kelas 2 SMP. Jadi kami ruƟn belajar kelompok 1 kali seminggu bergiliran di rumah-rumah. Kalau ada yang jago dibidang tertentu dia akan membantu yang lain. Arifin setahu saya jago MatemaƟka, saya urusan biologi, ada kawan yang jago bahasa Indonesia. Jadi saling bantu. Nah, nilai-nilai kami anggota kelompok belajar ini termasuk top 10 lah di kelas. Jadi sering dipuji-puji sama kepala sekolah dan guru kelas. Sepadan lah dengan kebandelan. SMA saya masuk jurusan Biologi, di SMA N 3 Ketapang. 5

 Erma saat berkunjung ke di SDN Desa Jasa, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang Saat itu guru-guru kami banyak yang baru tamat dari universitas, langsung ditempatkan di SMA kami. Jadi menyenangkan dengan gurur-guru baru ini. Masih muda-muda dan penuh semangat mengajar. Mereka juga membawa cara mengajar baru. Lebih banyak mengeksplorasi pikiran kita dengan pertanyaanpertanyaan dan soal-soal. Saya senang-senang saja di masa SMA. Menurut beberapa kawan, termasuk anggota geng bandel sih, ha ha ha. Tapi urusan pelajaran, kami sangat serius. Kami meneruskan kelompok belajar yang kami bentuk sejak SMP. Masuk kelas 3 SMA, intensitas belajarnya semakin meningkat. Seminggu 4 kali. Bahkan menjelang ujian nasional Ɵap hari belajar kelompok. Ini ndak ada juga dikoordinir oleh guru. Alami saja, meneruskan apa yang sudah kami lakukan di SMP. Ndak disuruh guru atau orang tua kami. Suka-suka kami saja. Puji Tuhan keƟka lulus nilai-nilai kami bagus semua. Saya dan seorang kawan di kelompok belajar saya masuk tanpa tes di Universitas Tanjungpura. L : Banyak yang mengusulkan ujian nasional untuk dihapuskan. Pendapat ibu ? E : Saya sangat Ɵdak setuju dengan usulan ini. Ujian nasional itu cara kita untuk mengukur daya tangkap siswa, mengukur kualitas pendidikan kita. Memang harus dibedakan soal-soal ujian untuk kelas sekolah di Jakarta dengan fasilitas yang lengkap (guru, laboratorium) dengan sekolah-sekolah di pedalaman/ perbatasan yang mungkin gurunya satu orang mengajar 3 mata pelajaran. Saya juga sedih melihat guru selalu disalahkan kalau seorang anak Ɵdak lulus ujian nasional. Ini aneh menurut saya. SeƟap orang tua yang anaknya sudah masuk SMA harus menyadari bahwa pada saat anaknya masuk ke kelas 3 akan menghadapi ujian. Ada waktu 3 tahun untuk mempersiapkan anakanak masing-masing. Mengingatkan mereka agar tekun belajar. Saya Ɵdak suka kalau semua tanggung-jawab pendidikan di berikan pada guru. Waktu anaknya ndak lulus, lalu marah-marah. Guru kan Ɵdak bisa mengontrol perilaku anak di rumah, apakah dia belajar atau Ɵdak. Ingat lho kalau anak itu sukses dan berhasil dalam hidupnya selalu diingat siapa bapak atau ibunya. Ndak pernah diingat siapa gurunya. Jadi jangan menyalahkan guru***** Buletin Bu Bul B ulet etin L eti LAMUS, AMU AMU AM M S, S, Edi E Ed Edisi diisi si 2/T 2 2/ 2/Tahun /T /Tahu un 2 2/2013 /2 / /20 2013 013 3

Wawancara Kesejahteraan Guru Sekarang Membaik Ibu Ariana, S. Pd telah mengajar sejak tahun 1982. Pengalaman mengajar dan profesionalismenya membuat ia terpilih menjadi Guru Berprestasi tahun 2013 dari Kabupaten Landak. BuleƟn Lamus mewawancarainya tentang guru dari Menjalin Kab. Landak ini tentang suka duka menjadi guru. Berikut peƟkannya:

serƟfikasi namun saya tolak walaupun saya sudah S1, karena saya masih ingin mendahulukan senior. Setelah mereka mendapatkan serƟfikasi barulah pada tahun 2011 saya bersedia mendapatkan serƟfikasi itu. Gaji pokok saya setelah 30 tahun mengabdi sekitar 3 juta. Kalau untuk saya sendiri itu cukup, tetapi saya mempunyai 3 anak yang saya sekolahkan juga diperguruan Ɵnggi. Pemerintah seharusnya juga ikut memikirkan biaya sekolah untuk anak para guru. L: Ada banyak kasus guru yang telah diangkat namun keberatan untuk ditugaskan didaerah pedalaman, bagaimana pendapat Ibu? A: saya juga heran, padahal guru di pedalaman sekarang sudah digaji dengan cukup lumayan, apalagi ada dana yang dikeluarkan pemerintah untuk guru di daerah terpencil. Negara sudah menghargai para guru. Para guru muda seharusnya Ɵdak ada alasan untuk berkeberatan ditugaskan jauh dari tempat Ɵnggalnya ke daerah terpencil. L: Bagaimana Penerapan Kurikulum 2013? Apakah ada kesulitan dalam penerapannya? Lamus (L): Kapan Ibu mulai menjadi guru? Ibu Adriana (A): Saya menerima SK CPNS pada tahun 1982 dan Surat Tugas untuk mengajar di SD 05 Menjalin pada 15 Februari 1983. Saya menjadi PNS pada tahun 1986. L: Bagaimana perbedaan menjadi guru pada masa Orde baru dan Reformasi? A: Saya fikir Ɵdak ada perbedaan yang terlalu mencolok, kecuali perubahan kurikulum yang lambat disosialisasikan kepada guru sebagai pelaksana di lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada pengambilan kebijakan. Di jaman Orde Baru banyak dilakukan penataran untuk guru, ilmunya menjadi bertambah. Sedangkan sekarang lebih diarahkan pada organisasi guru yaitu KKG (Kelompok Kerja Guru). Jika dilihat dari Ɵngkat kesejahteraan guru sekarang jauh berbeda. Jauh lebih baik. L: Pendapat Ibu mengenai serƟfikasi dan hubungannya dengan kesejahteraan guru saat ini? A: Dengan adanya serƟfikasi, kesejahteraan para guru sudah membaik. SerƟfikasi memacu guru untuk lebih mengabdi pada profesinya. Di Kabupaten Landak sendiri saya sudah ditawari hingga 3 kali untuk

Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

A: Sekolah saya belum menerapkan Kurikulum 2013, karena baru ada sosialisasinya. Penerapannya tergantung pada guru dalam mengembangkan dirinya, karena ada beberapa pelajaran yang tergabung dalam materi pengajaran. L: Bagaimana dengan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat, apakah sudah meningkat? A: Secara umum Kalbar bisa bersaing dengan provinsi lain . Di Ɵngkat nasional juga prestasi murid kalbar mengikuƟ Olimpiade Sains. Dibidang Seni juga mewakili hingga Ɵngkat Regional dan Internasional. Yang harus dibenahi adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur kurikulum. Jangan seƟap ganƟ menteri maka ganƟ kurikulum. L: Apa harapan Ibu kedepan untuk guru-guru di Kalimantan Barat? A: Kami ingin lebih maju lagi, kreaƟf, profesional dalam menjalankan tugas dan mandiri Ɵdak tergantung dalam mengembangkan diri. Kalbar memerlukan pengabdian kita. Guru bukan hanya mengedepankan ilmu pengetahuan dan intelektualitas, juga harus memperhaƟkan karakter sosial serta akhlak anak didiknya agar pengaruh globalisasi yang buruk dapat ditangkal. *******

6

Wawancara Guru Harus Terbuka Menambah Pengetahuan Sosok ibu yang bersahaja ini bernama Hj. Syarifah Hanifah. Beliau telah mendedikasikan 39 tahun dari hidupnya untuk mengajar di Ɵngkat SD dan saat ini masih akƟf mengajar di SD Negeri 05 di Kota PonƟanak, Kalimantan Barat. Berikut hasil wawancara Lamus dengan beliau:

Lamus (L): Kapan Ibu mulai menjadi guru? Ibu Hj. Syarifah Hanifah (SH): Saya menerima SK Penempatan untuk mengajar pada 28 Februari 1974 dengan status masih CPNS dan ditempatkan di SD Inpres 10, Padang Tikar. Pada 1 Juli 1979 SK PNS. L: Banyak kejadian guru yang keberatan ditugaskan di daerah pedalaman, bagaimana pendapat Ibu? SH: Ini merupakan suatu tantangan profesi sebagai guru. Guru sebaiknya menerima penugasan itu karena pada saat mengisi formulir penempatan disitu tercantum kalimat yang menyatakan bersedia ditempatkan dimana saja diseluruh pelosok Indonesia. Ini merupakan konsekuensi yang harus dijalankan L: Bagaimana perbedaan menjadi guru pada masa Orde baru dan Reformasi? SH: Perbedaan ada pada kurikulum. SeƟap perganƟan Menteri Pendidikan di republik ini selalu diikuƟ dengan perganƟan kebijakan yang mengakibatkan perubahan pada kurikulum. L: Bagaimana Penerapan Kurikulum 2013? Apakah ada kesulitan dalam penerapannya? SH: Untuk saat ini sekolah tempat saya mengajar masih belum menggunakan Kurikulum 2013.Tapi seperƟnya sama, hanya menghimpun dalam tema. Semua mata pelajaran terintegrasi dan saling berkorelasi namun Ɵdak dihilangkan dan membaur. L: Bagaimana dengan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat, apakah sudah meningkat? Kalau secara keseluruhan masih belum meningkat, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih tetap berada di posisi ke-28 dari 33 provinsi seIndonesia. Namun Ɵngkat kelulusan SD hampir 100%. Jika kita melihat dari siswa, faktor penunjang dan latar belakang saling berkaitan karena berdampak pada kualitas pendidikan anak. Anak bukan hanya tanggung jawab guru untuk mendidiknya namun orang tua juga harus berperan. L: Apakah pendapat Ibu mengenai serƟfikasi dan kesejahteraan guru saat ini? Apakah gaji sebagai guru cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? SH:Alhamdulillah semenjak adanya serƟfikasi, gaji guru menjadi bertambah 2 kali lipat. Saya menerima

7

serƟfikasi sejak tahun 2011. Sekarang ini saya sudah Golongan IVa. Sangat terbantu sekali karena kesejahteraan guru sudah mulai diperhaƟkan. L: Apa harapan Ibu kedepan untuk guru-guru di Kalimantan Barat? SH: Saya berharap agar guru-guru selalu bersikap terbuka dan Ɵdak menutup diri untuk menambah pengetahuan baik formal maupun informal. Usia saya sekarang sudah menginjak 59 tahun. Tahun depan saya akan pensiun. Namun bagi saya pendidikan Ɵdak mengenal usia. Guru harus menguasai pengetahuan dan juga teknologi mutakhir. Saya juga berusaha belajar untuk bagaimana menggunakan laptop. Jika guru Ɵdak tahu, bagaimana akan mengajarkannya pada anak muridnya? Pada saat ada murid-murid kami yang telah berhasil dan mengingat jasa guru-gurunya kami merasa turut bangga dan sangat bahagia. *****

Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

B Bul u etin eti et tiin L AM AMU MUS S,, E Edi disi d s 2/T /Tahu ahu hu un 2 / 13 /2 /20 3 Buletin LAMUS, Edisi 2/Tahun 2/2013

88