BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
REFORMASI BIROKRASI
.... untuk menjawab tantangan di masa depan
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
UU No 5. Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
UU No. 30 Tahun 2014 Adminsitrasi Pemerintahan
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 4
BERSIH
Maraknya KKN Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Buruknya Pelayanan Publik
• Bersih dari KKN
AKUNTABEL
8 Area Perubahan
• Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat
MELAYANI • Pelayanan Publik yang Baik
8 AREA PERUBAHAN RB
1. Organisasi
• Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2. Tatalaksana
• Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
3. Peraturan Perundangundangan
• Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5. Pengawasan
• Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
6. Akuntabilitas
• Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7. Pelayanan publik
• Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8. Mindset dan cultural Set Aparatur
• Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
5
Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM Sasaran RB
Bersih:
Akuntabel:
Implementasi di Instansi
1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundangundangan 4. Sumber daya manusia aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan publik 8. Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Program-program
PROGRAM-PROGRAM RB
8 AREA PERUBAHAN
Melayani:
1) Manajemen Perubahan 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan 3) Penataan dan penguatan Organisasi 4) Penataan Tatalaksana 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Strategi Percepatan Prioritas Programprogram dan Kegiatan
Quick Wins
Zona Integritas menuju WBK/WWBK
Peraturan MenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkugan Instansi Pemerintah
LATAR BELAKANG • Indeks Persepsi Korupsi
meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah. Dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan
• Peringkat daya saing Indonesia
meskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya
• Inefisien birokrasi
most problematic factors di Indonesia
• Peringkat Ease of Doing Business berada jauh dibawah negara Asia kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi)
PENCEGAHAN Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM
HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
8
Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda
Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM
DEFINISI
ZONA INTEGRITAS • predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
9
10
WBK/WBBM WBK Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : 1. manajemen perubahan, 2. penataan tatalaksana, 3. penataan sistem manajemen SDM, 4. penguatan pengawasan, dan 5. penguatan akuntabilitas kinerja
WBBM Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar: 1. manajemen perubahan, 2. penataan tatalaksana, 3. penataan sistem manajemen SDM, 4. penguatan pengawasan, 5. penguatan akuntabilitas kinerja, dan 6. penguatan kualitas pelayanan publik
KEMENTERIAN/LEMBAGA PIMPINAN ORGANISASI
UNT ESELON I
UNITZONA ESELON I INTEGRITAS
UNIT ESELON II
UNIT ESELON II
UNITZONA ESELON INTEGRITAS II
UNIT ESELON III
UNITZONA ESELON INTEGRITAS III
UNIT ESELON III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
11
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI
UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN
12
Pemenuhan Indikator Hasil
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Reviu TPN Pemenuhan Indikator Proses
MEMENUHI SYARAT
Ya
MWBK
MWBBM
Tidak
Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM
13
KERANGKA LOGIS PENILAIAN HASIL (40%)
PENATAAN TATALAKSANA (5) PENATAAN MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10) PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PERBAIKAN
DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
PENGUNGKIT (60%)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) Presentase penyelesaian TLHP (5)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)
PEMBELAJARAN
SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM SYARAT TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH
WBK
14
WBBM Opini BPK“W TP” selama minimal 2 tahun berturut-turut
Opini BPK“W TP”
Ni AKI ailPmni i m “alCC” Setingkat Es. I s.d Es. III Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis TINGKAT UNIT KERJA
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK
15
SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM SYARAT
WBK
WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
75
85
Nilai komponen hasil “Terw uju dnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN ”m n i m i al
18
18
Nilai sub-kom ponen Survei “ PersepsiAntiKorupsi”m n i m i al
13,5
13,5
Nilai sub-kom ponen Persentasi “ TLH P”m n i m i al
3,5
3,5
Ni kaiom l ponenhas “Tler i w ujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan PublkikepadaM asyarakat”m n i m i al
-
16
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
16
6 K/L 3 Provinsi 3 Kota 5 Kabupaten
Pencanangan ZI
Pembangunan ZI di Unit Kerja
18 Kementerian
16 LPNK 2 Sekretariat/Lembaga Tinggi Negara 16 Provinsi 130 Kabupaten 36 Kota
14 Unit Kemenkeu
Evaluasi Unit Kerja WBK/WBBM
36 Unit Kerja K/L
8 Unit Kerja Provinsi 10 Unit Kerja Kota 13 Unit Kerja Kabupaten
7 Unit WBK 7 Unit WBBM
Usulan WBK/WBBM sampai saat ini
67 Unit Kerja
