,-C -
rc.-
:T
ffi
ffirait#
trdnr
BIfrKG NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PEMANFAATAN INFORMASI GEMPA BUMI DAN PERINGATAN DINI TSUNAMI, CUACA EKSTREM, IKLIM EKSTREM, DAN GELOMBANG LAUT BERBAHAYA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
Nomor Nomor
: :
MoU.08/BNPB/02l,2012
MoU.HK.303/A.23lBMKel2012
Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
l.
SYAMSUL MAARIF, M.Si : Selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik lndonesia (BNPB) berkedudukan di
Dr.
Jalan lr. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik lndonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
ll.
Dr. lr. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc : Selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini cuaca ekstrem, iklim ekstrem, gelombang laut berbahaya dan tsunami untuk penanggulangan bencana
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam perumusan, penetapan kebijakan dan
pengkoordinasian
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi,
Kualitas Udara dan Geofisika serta berfungsi memberikan informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan
a. b. c.
:
Undang-Undang Nomor 24Tahun 2A07 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 3't Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5058).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
e.
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
f.
Peraturan Presiden Nomor
8
Tahun 2008 Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
g.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Memahami hal-hal tersebut
di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling
mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai
berikut. Pasal 1 TUJUAN Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu membangun kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan pengembangan
dan penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1.
Pelayanan dan pemanfaatan
:
a. informasi gempa bumi dan Peringatan Dini Tsunami b. peringatan dini cuaca ekstrem, iklim ekstrem dan gelombang laut ekstrim;
2.
Pembangunan sarana komunikasi penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, cuaca ekstrem, iklim ekstrem dan gelombang laut ekstrim;
3.
Analisa HazardlBahaya bencana akibat gempa bumi dan tsunami, cuaca ekstrem, iklim ekstrem dan gelombang laut ekstrim
4-
;
Upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana akibat gempabumi, cuaca ekstrem, iklim ekstrem, tsunami dan gelombang laut berbahaya.
Pasal 3 PELAKSANAAN 1.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 2.
Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Kerja Sama, mekanisme Kerja Sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. 3.
Perjanjian Pelaksanaan Ke[a Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat selambat-lambatnya
6
(enam) bulan setelah ditandatangani Nota
Kesepahaman ini. 4.
Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya
Pasal 4 JANGKA WAKTU 1.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
2, PARA PIHAK dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota
Kesepahaman ini paling lambat Kesepahaman ini.
6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota
satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk diakhirinya Nota Kesepahaman
3. Dalam hal salah
ini.
4.
Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
Pasal
5
PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal
6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7 AMANDEMEN / ADDENDUM
1. Nota Kesepahaman
2.
ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 8 PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.
PIHAK KESATU KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANG
PIHAK KEDUA METEOROLOGI, GEOFISIKA
w DR.SYAMSUL
Dr. lr. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
{
