BIDANG SOSIAL BUDAYA Oleh: Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si Disampaikan saat pembekalan KKN Mahasiswa UMSIDA 9 Juli 2017
Meliputi : Pemberdayaan Panti Pendampingan Anak Jalanan Aparatur PemerintahDesa Pembinaan keserasian dan Kerukunan rumahtangga Pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama Pembinaan ketahanan sosial Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
DATA DESA Berdasar KODE DAN DATA WILAYAH ADM PEMERINTAHAN
Kelurahan (8.430)
Provinsi (34)
Kabupaten (416)
Desa (74.754)
Kota (98) Kecamatan (7.160)
3
PEMERINTAH DESA Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Desa (UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA )
PENGERTIAN KELUARGA (UU.RI.No. 52 Thn. 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga)
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya,atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Pengertian
pemberdayaan
kata berdaya yang berarti: a)
Memberi daya,
b)
Memberi kekuatan,
c)
Memberi tenaga. kata berdaya artinya berkekuatan, bertenaga, ada akal.
Berdaya upaya artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh, misalnya: kita wajib berdaya upaya untuk memperbaiki kehidupan kita.
Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya.
Musyawarah; memilih sesuatu yang menjadi priorititas, setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.
PEMBERDAYAAN KELUARGA ( 8 FUNGSI KELUARGA)
Proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelembagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga (sumber: Glosarium kemensos.go.id)
MASALAH POKOK BANGSA
Merosotnya wibawa Negara
Lemahnya sendi perekonomian bangsa
Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa
ROAd MAP IMPLEMENTASI UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA DI KABUPATEN Sidoarjo
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
IDENTIFIKASI KEWENANGAN DESA
PENGANGGARAN DESA
PENGADAAN BARANG & JASA PUBLIK DESA
PENGELOLAAN ASET
PERENCANAAN DESA
LOKASI SASARAN 353 DESA 18 KECAMATAN
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
PENGELOLAA N KEUANGAN DESA
PENINGKATAN KAPASITAS
TATA KELOLA PEMDES
PENDAMPINGAN
URUSAN KEMISKINAN
KEBIJAKAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
20082013
Meningkatkan Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan
Mewujudkan Desa Membangun
20132018
Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat Miskin
Mewujudka n Kemandiria n Masyarakat dan Desa
HAMBATAN DAN PERMASALAHAN BANYAKNYA REGULASI BARU PEMAHAMAN TERHAPAP REGULASI KURANG
SDM KURANG
SINERGITAS KURANG PARTISIPASI MENURUN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DESA BELUM OPTIMAL
KEBERADAAN DESA : M A J U
Pendekatan Pemerintahan
Pemerintahan Desa
Desa sbg Kesatuan Masyarakat Hukum
Berwenang Mengatur dan Mengurus
Memenuhi Kepentingan Masyarakat Setempat
Lembaga Kemasyarakatan Desa Pendekatan Komunitas
M A N D R I TUJUAN
S E J A H T E R A
TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REALITA MASYARAKAT KITA
7 MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL UTAMA
1 • KEMISKINAN 2 • KETERLANTARAN 3 • KECACATAN 4 • KETUNAAN SOSIAL 5 • KORBAN BENCANA 6 • KORBAN TINDAK KEKERASAN 7 • KETERPENCILAN
26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak dengan Kedisabilitasan 6.(ADK) Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 7. atau AnakDiperlakukan yang Salah memerlukan Perlindungan Khusus 8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas 10. Tuna Susila 11. Gelandangan 12. Pengemis 13. Pemulung 14. Kelompok Minoritas 15. Bekas Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 16. Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking 19. Korban Tindak Kekerasan 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 21. Korban Bencana Alam 22. Korban Bencana Sosial 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 26. Komunitas Adat Terpencil
PERUMAHAN
• HAMBATAN FISIK, • PENGETAHUAN • KETERAMPILANMENTAL/ SOCIAL PSIKOLOGS, • BUDAYA • GEOGRAFIS
FUNGSI PENCEGAHAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
FUNGSI REMEDIAL/ REHABILITASI FUNGSI PENGEMBANGAN/ PEMBERDAYAAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HAM FUNGSI PENDUKUNG/ KOORDINASI
AKSABELITAS PELAYANAN
• ANAK • KELUARGA MISKIN • RAWAN SOSIAL EKONOMI
DISFUNGSI SOSIAL
PANGAN KESEHATAN PENDIDIKAN AIR BERSIH & SANITASI LINGKUNGAN LAPANGAN KERJA AKTE KELAHIRAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA
KUALITAS HIDUP & KESEJAHTERAN
POSISI STRATEGIS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL MANDAT
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM PENYELENGGARAAN KESSOS
PMKS Tujuh kelompok prioritas : 1. 2. 3. 4. 5.
Kemiskinan Ketelantaran Kecacatan Keterpencilan Ketunaan sosial dan Penyimpangan perilaku 6. Korban bencana; dan/atau 7. Korban tindak kekerasan, ekploitasi, dan diskriminasi
PSKS In line In line
1. 2. 3. 4.
Jaminan Sosial Perlindungan Sosial Rahabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial
Kebijakan : • Penguatan infrastruktur kelembagaan sosial; • Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; • Penguatan jejaring kerja; • Perluasan jangkauan pelayanan.
TERIMA KASIH
