BERSAMA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI. Anggaran Dasar GN-PK 1

BERSAMA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI Anggaran Dasar GN-PK

1

ANGGARAN DASAR

GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya sudah menjadi kenyataan kehidupan di setiap negara segala bentuk korupsi sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan moral yang sangat serius. Korupsi senantiasa berkembang pesat dalam kegelapan penyelenggaraan negara yang berbentuk totaliterisme, otoriterisme dan kediktatoran serta segala bentuk rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di negara Indonesia penyelenggara negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia. oleh sebab itu diperlukan persamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat sehingga sejalan dengan tuntutan hati nurani masyarakat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya merupakan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan murni dan konsekwen sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 junto UU No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara. PP 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindk pidana korupsi. Inpres nomor 5 tahun 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan Pemberantasan korupsi. Anggaran Dasar GN-PK

2

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat proklamasi 1945 serta keikhlasan yang tulus untuk berperan aktif memberantas tindak pidana korupsi, kami segenap lapisan masyarakat Indonesia yang independen tanpa membedakan suku, ras dan agama yang terbingkai dalam NKRI dalam Bhineka Tunggal Ika. Pada hari SENIN, tanggal 23 Agustus 2004 di Jakarta telah menyatukan diri dalam “GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”.Sebuah gerakan permanen yang berbadan hukum. Dan kemudian untuk menjaga gerakan ini murni dan tulus, maka melalui Munas I GN-PK pada tanggal 8 Desember 2010 menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Kode Etik serta Ikrar yang berlaku dan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut ; BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama “Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” disingkat GN-PK didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2004 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal. 9 Desember 2004 di Istana Negara. Pasal 2 Tempat Kedudukan GNPK berpusat kedudukan di Ibukota Negara Indonesia dan wilayah kerjanya Meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Dan di luar negeri.

BAB II ASAS, SIFAT, LAMBANG, MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 3 Asas GN - PK berasaskan Pancasila. Pasal 4 Sifat GN-PK adalah gerakan nasional yang permanen sebagai wadah berhimpun segala lapisan masyarakat Indonesia yang berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tanpa membedakan asal suku, ras, dan agama. Anggaran Dasar GN-PK

3

Pasal 5 Lambang dan atribut Bendera, Panji, mars, hymne, kartu anggota, lencana dan baju seragam dan atribut lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 6 Maksud dan Tujuan GN-PK mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang –Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme yunto pasal 41 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto Peraturan Pemerintan RI No.68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. PP 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindk pidana korupsi. Inpres nomor 5 tahun 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan Pemberantasan korupsi. Pasal 7 Kegiatan / Usaha-usaha Untuk mencapai maksud dan tujuan, GN-PK dapat bekerja sama dengan / pada Badan-badan lain baik Pemerintah maupun Swasta termasuk badan asing yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan GN-PK, Serta melaksanakan kegiatan-kegiatan / usaha-usaha sebagai berikut: (1) Melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara (masyarakat) untuk berperan aktif ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mentaati norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat sebagaimana yamg diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (2) Mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, sebagai mitra independen dalam rangka memperkuat jaringan kerja untuk memberantas tindak pidana korupsi yang perkembangannya terus meningkat, sehingga membawa bencana terhadap bangsa dan negara. (3) Dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, maka GN-PK juga melaksanakan fungsi sosial kontrol terhadap lembaga lembaga negara ini dengan cara mengakses informasi sebanyak mungkin yang selanjutnya diuji dan di klarifikasi, dimana hasilnya di laporkan secara berkala kepada Presiden RI, Pimpinan DPR-RI Dan Badan Pemeriksa Keuangan serta masyarakat luas secara professional dan bertanggung jawab. Anggaran Dasar GN-PK

4

(4)

(5) (6)

(7) (8)

Menyelenggarakan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional dan permanen disemua ruang lingkup penyelenggara negara secara kongkrit yang dimulai dari : himbauan / penyuluhan (pencegahan), mencari, memperoleh dan memberi informasi, menyampaikan saran dan pendapat, menjadi saksi pelapor / saksi / saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyelenggarakan diklat, seminar, loka karya, dialog inter aktif, diskusi panel, kursus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid, buku dan barang cetakan lainnya yang berisikan berita, artikel seputar tentang upaya pemberantasan korupsi dan hukum. Pusat informasi, pecegahan dan pemberantasan korupsi. Menyelenggarakan / memberikan penghargaan tingkat nasional dan daerah terhadap orang-orang yang berjasa mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan tata cata serta kriteria diatur dalam angaran rumah tangga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 8 Susunan Organisasi GN-PK memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut : (1)

PENGURUS PUSAT, terdiri dari : Dewan Pembina - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan Pengawas - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan Pakar/Ahli - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Badan Pengurus Pusat: - Ketua - Wakil Ketua I - Wakil ketua II 1. Sekretaris jenderal a. Biro Administrasi Umum b. Biro administrasi Keanggotaan c. Biro logistik d. Biro Protokoler

Anggaran Dasar GN-PK

5

2. Bendahara a. Kepala Bagian Keuangan b. Kepala Bagian Pembukuan 3. Deputi Bidang Pencegahan a. Dirktur Sosialisasi b. Direktur Pendidika dan pelatihan c. Direktur Penelitian dan pengembangan d. Direktur Monitoring 4. Deputi Bidang Investigasi & Klarifikasi a. Direktur Investigasi  Satgas-satgas b. Direktur Klarifikasi  Satgas- satgas 5. Deputi Bidang Upaya Hukum a. Direktur UPH Perdata dan TUN b. Direktur UPH Pidana c. Direktur Perlindungan Hukum/Advokasi 6. Deputi Bidang Informasi & Data a. Direktur Penerbitan Media b. Direktur Pengolahan IT dan Data c. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Lembaga & Masyarakat d. Direktur Infokom dan Humas 7. Deputi Bidang Pengaduan dan Pengawasan Internal a. Direktur Pengawasan Internal b. Direktur Pengaduan / Pelaporan Masyarakat (2)

PENGURUS PROPINSI Dewan Pembina - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan pengawas - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan Pakar/Ahli - Ketua - Anggota (Maksimal 3 Ornag Anggota) KETUA - Wakil Ketua I - Wakil ketua II 1. Sekretaris a. Kepala Bagian Administrasi Umum b. Kepala Bagian administrasi Keanggotaan c. Kepala Bagian Logistik


6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(3)

Bendahara a. Kepala Sub Bagian Keuangan b. Kepala Sub Bagian Pembukuan Kepala Bidang Pencegahan a. Kepala Sub Bidang Sosialisasi b. Kepala Sub Bidang Pendidika dan Pelatihan c. Kepala Sub Bidang penelitian dan pengembangan d. Kepala Sub Bidang Monitoring Kepala Bidang Investigasi & Klarifikasi a. Kapala Sub Bidang Investigasi  Satgas-satgas b. Kepala Sub Bidang Klarifikasi  Satgas- satgas Kepala Bidang Upaya Hukum a. Kepala Sub Bidang UPH Perdata dan TUN b. Kepala Sub Bidang UPH Pidana c. Kepala Sub Bidang Perlindungan Hukum/Advokasi Kepala Bidang Informasi & Data a. Kepala Sub Bidang Penerbitan Media b. Kepala Sub Bidang Pengolahan IT dan Data c. Kepala Sub Bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Lembaga & Masyarakat d. Kepala Sub Bidang Infokom dan Humas Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan Internal a. Kepala Sub Bidang Pengawasan Internal b. Kepala Sub Bidang Pengaduan / Pelaporan masyarakat

PENGURUS KABUPATEN / KOTA Dewan Pembina Ketua Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan pengawas Ketua Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) Dewan Pakar/Ahli Ketua Anggota (Maksimal 3 Orang Anggota) KETUA - Wakil Ketua I - Wakil ketua II 1. Sekretaris a. Kepala Bagian Administrasi Umum b. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan c. Kepala Bagian Logistik


7

2. Bendahara a. Kepala Sub Bagian Keuangan b. Kepala Sub Bagian Pembukuan 3. Kepala Bidang Pencegahan a. Kepala Sub Bidang Sosialisasi b. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan c. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan d. Kepala Sub Bidang Monitoring 4. Kepala Bidang Investigasi & Klarifikasi a. Kepala Sub Bidang Investigasi  Satgas-satgas b. Kepala Sub Bidang Klarifikasi  Satgas- satgas 5. Kepala Bidang Upaya Hukum a. Kepala Sub Bidang UPH Perdata dan TUN b. Kepala Sub Bidang UPH Pidana 6. Kepala Bidang Informasi & Data a. Kepala Sub Bidang Penerbitan Media b. Kepala Sub Bidang Pengolahan IT dan Data c. Kepala Sub Bidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Lembaga & Masyarakat d. Kepala Sub Bidang Infokom dan Humas 7. Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan Internal a. Kepala Sub Bidang Pengawasan Internal b. Kepala Sub Bidang Pengaduan / Pelaporan Masyarakat Pasal 9 Keanggotaan 1.

2.

Jenis Keanggotaan Terdiri dari : a. Anggota Muda ( Keanggotaan ditingkat kabupaten/kota ) b. Anggota Madya ( Keanggotaan ditingkat propinsi ) c. Anggota Biasa ( keanggotaan ditingkat pusat ) d. Anggota Kehormatan ( Individu, LSM, ORMAS, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lain yang dianggap berjasa dan atau menaruh perhatian serius dalam memberantas korupsi) Syarat-syarat umum anggota : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga negara Indonesia; c. Sehat Jasmani Rohani. Dan berusia minimal 21 tahun. d. Berijazah Sekurang-Kurangnya SLTA atau sederajat. e. Berkelakuan Baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. f. Berani, Jujur, Memiliki Integritas moral yang tinggi dan bereputasi baik. g. Membuat biodata pribadi dan pernyataan mau dan mampu bergabung dalam GN-PK secara sukarela. h. Mengisi formulir dan membaca serta menandatangani ikrar


8

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Syarat-syarat khusus anggota Muda : a. Berusia minimal 21 tahun dan Berdomisili di kabupaten / Kota yang bersangkutan b. Berijazah Sekurang-Kurangnya SLTA atau sederajat. c. Mengikuti Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Dasar Khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh GN-PK Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Tutor dari GN-PK Pusat dan dinyatakan LULUS. Syarat-syarat Khusus anggota Madya : a. Berusia minimal 25 tahun dan berdomisili di wilayah Propinsi yang bersangkutan. b. Berijazah Sekurang-Kurangnya SLTA atau sederajat. c. Mengikuti Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Madya Khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di selenggarakan oleh GN-PK Provinsi dengan Tutor dari GN-PK Pusat dan dinyatakan LULUS. Syarat-syarat Khusus anggota Biasa : a. Berusia minimal 30 tahun. b. Berijasah minimal S-1 dari berbagai disiplin ilmu. c. Mengikuti Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Utama Khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di selenggarakan oleh GN-PK tingkat pusat dan dinyatakan LULUS Hak seluruh jenis keanggotaan, kecuali anggota kehormatan: a. Hak memilih dan dipilih dalam pengisian struktur kelengkapan organisasi di masing-masing tingkatan sesuai dengan jenis keanggotaannya. b. Hak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya. c. Hak mengemukakan pendapat dan pertanyaan dalam rapat-rapat di masing-masing tingkat kepengurusan. d. Berhak memiliki kartu anggota dan memakai lencana atribut GN-PK Kewajiban seluruh jenis keanggotaan : a. Dengan ikhlas dan kesadaran tinggi mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Ikrar serta keputusan-keputusan GN-PK. b. Menjaga/menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan GN-PK c. Menjalankan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, bertanggung jawab tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun1999 jo UU No.31 tahun 1999 Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1999 PP 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindk pidana korupsi. Inpres nomor 5 tahun 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan Pemberantasan korupsi. Sanksi seluruh jenis keanggotaan : a. Teguran lisan atau tulisan. b. Pemberhentian sementara.


9

c. Pemberhentian sebagai pengurus. d. Pemberhentian sebagai anggota. Pengambilan keputusan menentukan sanksi organisasi dilakukan dalam rapat pleno pimpinan GN-PK setelah mendengar terlebih dahulu laporan Deputi Bidang Pengaduan dan Pengawasan Internal yang terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan / klarifikasi terhadap anggota yang bersangkutan dengan dilampiri Berita Acara. Khusus untuk anggota Muda/Madya harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pengurus ditingkat masing-masing yang dilampiri dengan Berita Acara pemeriksaan Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan Internal.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PENGAWAS, DEWAN PAKAR/AHLI DAN PENGURUS PUSAT

Pasal 10 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian dewan pembina (1)

(2) (3)

(4)

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pembina adalah : perseorangan sebagai pendiri GN-PK dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat Formatur dinilai mempunyai dedikasi tinggi dalam membina organisasi sehinga dapat tercapai maksud dan tujuan GN-PK. Dewan Pembina diangkat oleh Formatur yang dipilih dalam Munas/Munaslub GN-PK sesuai tingkatan Kepengurusan. Pemberhentian pembina dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Peraturan organisasi, Kode etik dan ikrar GN-PK dalam persidangan Dewan Kehormatan ad-hoc. dan di sahkan dalam rapat pleno dewan Pembina. Penggantian pembina hanya dapat dilakukan apabila GN-PK tidak memiliki pembina sama sekali, dan kekosongan pembina harus diisi paling lambat 30 hari sejak tanggal kekosongan itu terjadi melalui mekanisme khusus yaitu rapat pleno gabungan pengurus, Pengawas, Pakar/Ahl,i Pembina, yang dituangkan dalam surat keputusan pengurus.

Pasal 11 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian dewan pengawas (1)

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah : mereka yang berdasarkan keputusan rapat Formatur dinilai mempunyai dedikasi tinggi dalam Pengawasan organisasi sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan GN-PK.


10

(2) (3)

(4)

Dewan Pengawas diangkat oleh Formatur yang dipilih dalam Munas/Munaslub GN-PK sesuai tingkatan Kepengurusan. Pemberhentian pengawas dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Peraturan organisasi, Kode etik dan ikrar GN-PK dalam persidangan Dewan Kehormatan ad-hoc dan di sahkan dalam rapat pleno dewan Pengawas. Penggantian pengawas hanya dapat dilakukan apabila GN-PK tidak memiliki pengawas sama sekali, dan kekosongan penasehat harus diisi paling lambat 30 hari sejak tanggal kekosongan itu terjadi melalui mekanisme khusus yaitu rapat pleno gabungan pengurus, Pembina, Pengawas, Pakar/Ahli yang dituangkan dalam surat keputusan pengurus.

Pasal 12 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian dewan pakar/ahli (1)

(2) (3)

(4)

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pakar/Ahli adalah : mereka yang berdasarkan keputusan rapat Formatur dinilai mempunyai dedikasi tinggi dalam Kepakaran/Keahliannya sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan GN-PK. Dewan Pakar/Ahli diangkat oleh Formatur yang dipilih dalam Munas/Munaslub GN-PK sesuai tingkatan kepengurusan. Pemberhentian Pakar/Ahli dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Peraturan organisasi, Kode etik dan ikrar GN-PK dalam persidangan Dewan Kehormatan ad-hoc dan di sahkan dalam rapat pleno dewan Pengawas. Penggantian Pakar/Ahli hanya dapat dilakukan apabila GN-PK tidak memiliki pakar/ahli sama sekali, dan kekosongan pakar/ahli harus diisi paling lambat 30 hari sejak tanggal kekosongan itu terjadi melalui mekanisme khusus yaitu rapat pleno gabungan pengurus, Pembina, Pengawas, Pakar/Ahli yang dituangkan dalam surat keputusan pengurus. Pasal 13 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus pusat

(1)

(2)

(3)

Pengangkatan dan atau pengesahan sebagai pengurus baru dapat dilakukan oleh ketua dewan Pembina setelah melalui proses Munas dan atau Munaslub sesuai dengan tingkatan kepengurusan. Pengurus dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menjadi anggota GN-PK dan atau terbukti melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Ikrar dalam persidangan Dewan Kehormatan ad-hoc dan diputuskan dalam rapat pleno pengurus pusat serta disahkan oleh ketua dewan Pembina. Penggantian Badan Pengurus dapat dilakukan melalui proses penggantian antar waktu dengan mengadakan rapat pleno pengurus yang hasilnya disahkan oleh dewan Pembina serta diberitahukan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Instansi terkait.


11

(4)

(5) (6)

Syarat manjadi Ketua umum GN-PK Pusat adalah anggota yang telah lulus Diklatsus Tipikor dan yang telah mengabdikan dirinya di GN-PK pusat sekurang – kurangnya 5 tahun. Pengurus Pusat berdomisili di wilayah Jabodetabek. Pengurus pusat dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan propinsi dan Kabupaten / Kota, terkecuali jabatan ad hoc dan atau tugas sementara dari Ketua GN-PK Pusat

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PEMBINA, PENGAWAS, PAKAR/AHLI DAN PENGURUS PUSAT Pasal 14 Hak dan Kewajiban serta Tugas Dewan Pembina (1) Hak Dewan Pembina melaksanakan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung demi kemajuan dan keutuhan GN-PK, diminta maupun tidak diminta oleh Pimpinan. (2) Kewajiban Dewan Pembina mengingatkan pimpinan GN-PK tertulis maupun lisan, dalam menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi dengan sebaik baiknya. (3) Dewan Pembina mempunyai tugas : a. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar. b. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus. c. Menetapkan keputusan penggabungan dan atau pembubaran GN-PK setelah membaca rekomendasi Munas dan atau Munaslub. Pasal 15 Hak dan Kewajiban serta Tugas Dewan Pengawas (1)

(2)

(3)

Hak Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung demi kemajuan dan keutuhan GN-PK, diminta maupun tidak diminta oleh Pimpinan. Kewajiban Dewan Pengawas mengingatkan pimpinan GN-PK tertulis maupun lisan, apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi secara arif dan bijaksana. Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelesaikan / menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antar pimpinan GN-PK, secara baik demi persatuan dan keutuhan organisasi. Pasal 16 Hak dan Kewajiban serta Tugas Dewan Pakar/Ahli

(1)

Hak Dewan Pakar/Ahli Memberikan masukan dan saran guna meningkatkan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu kepada Pimpinan.


12

(2) (3)

Kewajiban Dewan Pakar/Ahli meningkatkan SDM pimpinan demi kemajuan dan keutuhan GN-PK. Dewan Pakar/Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada pengurus guna meningkatkan pengetahuan, peningkatan SDM, penguasaan subtansi perkara korupsi sesuai dengan disiplin ilmu. Pasal 17 Hak dan Kewajiban serta Tugas Pengurus Pusat

(1)

(2)

(3)

Hak Pengurus Pusat menjalankan organisasi secara umum baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga demi kemajuan dan keutuhan GN-PK. Kewajiban Pengurus Pusat menetapkan pedoman dan peraturan organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas organisasi berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan munas. Pengurus Pusat mempunyai tugas : a. Melaksanakan Keputusan Munas / Munaslub, AD/ART, Program Kerja di tingkat nasional dan Rapat pleno pengurus. b. Melaksanakan konsolidasi organisasi. c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disemua tingkat kepengurusan d. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia kepengurusan di tingkat Propinsi dan kabupaten/kota e. Mengesahkan keanggotaan GN-PK f. Memberhentikan anggota GN-PK g. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai GN-PK. h. Mengelola sumber dana sesuai dengan Program kerja. BAB VI KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 18 Kuorum

(1)

(2)

Musyawarah dan atau rapat dinyatakan mencapai kuorum dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah peserta yang diundang secara sah. Apabila kuorum tidak dicapai, maka musyawarah dan atau rapat ditunda : a. Untuk musyawarah untuk selama-lamanya 24 jam b. Untuk rapat selama-lamanya 2 jam. c. Apabila sesudah penundaan musyawarah dan atau rapat belum juga mencapai kuorum, maka musyawarah dan atau rapat tetap dapat dilaksanakan dan seluruh keputusannya adalah sah dan mengikat organisasi maupun anggota. d. Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan pimpinan, penyempurnaan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar /


13

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Ikrar GNPK, dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta dan tidak ada penundaan waktu. Pasal 19 Pengambilan Keputusan Nasional yang khusus untuk itu dengan persetujuan mutlak dari peserta Musyawarah yang wajib memenuhi kuorum.

BAB VII TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 20 Musyawarah Nasional (1)

(2) (3)

(4)

Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dewan Pembina. Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun Munas mempunyai wewenang : a. Mengubah/menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Mengesahkan dan menetapkan program kerja dan kebijakan organisasi. c. Memutuskan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus pusat GN-PK. d. Memberikan penilaian obyektif atas pertanggung jawaban pengurus pusat GN-PK. e. Memilih dan menetapkan ketua pengurus pusat GN-PK f. Memilih dan menetapkan formatur untuk diberikan mandat memilih dan menetapkan susunan personalia pengurus pusat GN-PK Peserta Munas terdiri dari : a. 3 (tiga) orang utusan resmi GN-PK Provinsi terdiri ; ketua, sekretaris, bendahara dan apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris, setiap utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara yang sama. b. 1 (satu) orang utusan resmi GN-PK kabupaten / kota yaitu ketua GN-PK kabupaten/kota dan apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris serta diketahui oleh ketua GN-PK provinsi, utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara. c. Pengurus Pusat GN-PK, Setiap pengurus mempunyai 2 (dua) hak suara dan hak bicara yang sama. d. Badan pendiri GNPK, setiap orang mempunyai 3 (tiga) hak suara dan hak bicara yang sama.


14

e.

(5)

Peninjau yang terdiri dari : Pengurus GN-PK provinsi dan GN-PK kabupaten / kota yang tidak termasuk dalam utusan resmi, Badan Penasehat, pengawas, anggota Kehormatan, aparatur Negara dan tokoh masyarakat tingkat nasional serta akademisi mempunyai hak bicara, hak dipilih dan tidak mempunyai hak suara. Munas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengurus pusat GN-PK .

Pasal 21 Musyawarah Nasional Luar Biasa (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Musyawarah Nasional Luar Biasa Disingkat Munaslub diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus dan mendesak ditingkat pusat / Nasional yang tidak bisa diselesaikan oleh tingkat munas. Mengenai “masalah khusus dan mendesak”, ditetapkan oleh rapat pleno gabungan denga dewan penasehat dan dewan pembina ditingkat pusat. Munaslub dapat juga digelar atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota GN-PK tingkat propinsi yang ada. Tata cara Munaslub sama dengan tata cara Munas. Kedudukan dan keputusan Munaslub memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kedudukan dan keputusan munas. Hak-hak pesertas Munaslub sama dengan hak-hak peserta munas. Didalam munaslub tidak ada peninjau. Munaslub dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab GN-PK pusat.

Pasal 22 Rapat Kerja Nasional (1) (2) (3)

(4) (5)

Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas yang merupakan forum tinggi tingkat pusat dibawah munas. Rakernas diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rakernas berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, inventarisasi dan koordinasi organisasi untuk : a. Menerima laporan dan masukan dari pengurus pusat dan pengurus provinsi peserta rakernas sesuai dengan tugasnya masing-masing. b. Menyampaikan keputusan dan kebijakan organisasi sesuai dengan dinamika yang berkembang dan yang menyangkut kondisi internal organisasi. Peserta rakernas adalah Pengurus Pusat GN-PK , Ketua GN-PK provinsi dan Badan Penasehat / Pakar serta Badan Pendiri. Rakernas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab GN-PK pusat.


15

Pasal 23 Rapat Pleno Pengurus Pusat (1)

(2) (3) (4)

(5)

Rapat Pleno Pengurus Pusat adalah merupakan rapat pengurus pusat yang membahas masalah-masalah bersifat sangat penting secara teknis operasional guna pelaksanaan tugas organisasi yang lebih baik. Menetapkan kebijakan organisasi berpedoman pada keputusan-keputusan Munas, Munaslub dan Rakernas Mengevaluasi kebijakan operasional organisasi / kegiatan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tujuan pendirian GN-PK. Memeriksa, Memutuskan dan memberikan sangsi organisasi bagi anggota dan pengurus pusat GN-PK, GN-PK propinsi, GN-PK kabupaten/kota setelah mendengar/membaca rekomendasi hasil pemeriksaan wakil ketua bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Peserta rapat pleno pusat adalah unsur pimpinan GN-PK pusat. Pasal 24 Rapat Harian Pengurus Pusat

(1)

(2) (3)

(4)

Rapat Harian Pengurus Pusat adalah merupakan rapat pengurus pusat yang membahas masalah-masalah rutin yang bersifat teknis operasional pelaksanaan tugas organisasi. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan atau rapat didasarkan atas musyawarah mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir. Khusus pemilihan pimpinan berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki hak suara. Peserta Rapat Harian Pusat adalah unsur pengurus pusat.

Pasal 25 Musyawarah Daerah Provinsi (1)

(2)

(3)

Musyawarah Daerah Provinsi disingkat Musda Provinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat provinsi dan hasil musda ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan pengurus pusat GN-PK Musda Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Musda Provinsi mempunyai wewenang : a. Mengesahkan dan menetapkan program kerja GN-PK provinsi yang merupakan tindak lanjut dari program kerja GN-PK Pusat dan kebijakan organisasi di tingkat provinsi. b. Memutuskan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus GN-PK Provinsi. c. Memberikan penilaian obyektif atas pertanggung jawaban pengurus GNPK Provinsi.


16

(4)

(5)

d. Memilih dan menetapkan ketua pengurus GN-PK Provinsi. e. Memilih dan menetapkan formatur untuk diberikan mandat memilih dan menetapkan susunan personalia pengurus GN-PK Provinsi Peserta Musda provinsi terdiri dari : a. 3 (tiga) orang utusan resmi Pengurus Pusat GN-PK terdiri ; ketua, sekretaris jenderal, bendahara dan apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris jenderal, setiap utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara yang sama. b. 3 (tiga) orang utusan resmi GN-PK kabupaten / kota yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris, setiap utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara yang sama. c. Pengurus GN-PK Provinsi, Setiap pengurus mempunyai 2 (dua) hak suara dan hak bicara yang sama. d. Peninjau yang terdiri dari : Pengurus Pusat GN-PK dan Pengurus GN-PK kabupaten / kota yang tidak termasuk dalam utusan resmi, Badan Penasehat, pengawas, anggota Kehormatan dan tokoh masyarakat serta akademisi mempunyai hak bicara, hak dipilih dan tidak mempunyai hak suara. Musda provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab GN-PK provinsi. Pasal 26 Musyawarah Daerah Luar Biasa Propinsi

Musyawarah luar biasa daerah provinsi disingkat Musdalub provinsi yang mengacu dan menyesuaikan dengan pasal 21 Anggaran Dasar ini.

Pasal 27 Rapat kerja Daerah tingkat Provinsi, Rapat Pleno Pengurus Provinsi dan Rapat Harian Pengurus Provinsi

Seluruh jenis rapat-rapat ini wajib berpedoman dan menyesuikan dengan ketentuan pasal 22, 23 dan 24 Anggaran Dasar ini.

Pasal 28 Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota (1)

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota disingkat Musda Kabupaten/Kota, merupakan kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota. Dimana hasil Musda Kabupaten/Kota ini sah dan berlaku apabila Musda Kabupaten/Kota ini disahkan oleh GN-PK provinsi dan diketahui GN-PK pusat


17

(2) (3)

(4)

(5)

Musda Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun Musda Kabupaten/Kota mempunyai wewenang : a. Mengesahkan dan menetapkan program kerja GN-PK kabupaten/kota yang merupakan tindak lanjut dari program kerja GN-PK Pusat dan kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota. b. Memutuskan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus GN-PK kabupaten/kota. c. Memberikan penilaian obyektif atas pertanggung jawaban pengurus GNPK kabupaten/kota. d. Memilih dan menetapkan ketua pengurus GN-PK kabupaten/kota. e. Memilih dan menetapkan formatur untuk diberikan mandat memilih dan menetapkan susunan personalia pengurus GN-PK kabupaten/kota Peserta Musda kabupaten/kota terdiri dari : a. 2 (dua) orang utusan resmi Pengurus Pusat GN-PK terdiri ; ketua dan sekretaris jenderal, apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris jenderal, setiap utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara yang sama. b. 3 (tiga) orang utusan resmi GN-PK provinsi yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan apabila berhalangan dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris, setiap utusan mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara yang sama. c. Pengurus GN-PK kabupaten/kota, Setiap pengurus mempunyai 2 (dua) hak suara dan hak bicara yang sama. d. Peninjau yang terdiri dari : Pengurus Pusat GN-PK dan Pengurus GN-PK provinsi yang tidak termasuk dalam utusan resmi, Badan Penasehat, pengawas, anggota Kehormatan dan tokoh masyarakat serta akademisi mempunyai hak bicara, hak dipilih dan tidak mempunyai hak suara. Musda provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab GN-PK kabupaten/kota

Pasal 29 Musyawarah Daerah Luar Biasa Kota / Kabupaten Musyawarah Luar Biasa Daerah Kota / Kabupaten disingkat Musdalub Kota / Kabupaten yang wajib mengacu dan berpedoman/menyesuaikan dengan Pasal 21 Anggaran Dasar ini.

Pasal 30 Rapat Kerja Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Rapat Pleno Pengurus Kabupaten/Kota,Rapat Harian Pengurus Kota / Kabupaten Seluruh jenis rapat-rapat ini wajib berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 22, 23 dan 24 Anggaran Dasar ini.


18

BAB VIII KEKAYAAN Pasal 31 Kekayaan / Sumber Dana Kekayaan / Sumber Keuangan dari GN-PK ini diperoleh dari : a. Bagian Kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pendiri pada waktu mendirikan GN-PK ini. b. Iuran Anggota dan sumbangan sukarela dewan Pembina, dewan pengawas dan dewan pakar. c. Bantuan dari orang dan/ badan hukum yang tidak mengikat serta tidak mempunyai hubungan langsung / tidak langsung dengan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme yang sedang dan akan serta sudah ditangani GN-PK. d. Bantuan Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah. e. Hibah, Wasiat dan Sumbangan tetap / tidak tetap. f. Hasil usaha- usaha lain yang sah. g. Kontribusi pengurus disemua tingkatan. Pasal 32 Cara Penggunaan Dana / Kekayaan (1) Pimpinan GN-PK disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas dana serta pengelolaan kekayaan masing-masing. (2) Apabila GN-PK bubar, maka dewan pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan dan apabila masih terdapat sisa kekayaan setelah likuidasi, maka akan disalurkan untuk kepentingan amal jariah.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN Pasal 33 Pembubaran GN-PK akan bubar apabila : a. Maksud dan tujuannya tercapai. b. Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 34 Penggabungan 1) Usul penggabungan GN-PK hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat kepada dewan Pengawas,yang terlebih dahulu melalui proses munas dan atau munaslub. Anggaran Dasar GN-PK

19

2) Penggabungan GN-PK hanya dapat diusulkan dengan alasan : a. Ketidak mampuan melaksanakan kegiatan b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya harus sejenis dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 35 1) Bila diperlukan dibentunya koordinator wilayah di setiap tingkatan. 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam anggaran rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar 1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam munas dan atau munaslub dan dituangkan dalam akta notaris. 2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Badan Pembina.

Ditetapkan dan disahkan : di Jakarta Pada hari Rabu, tanggal : 8 Desember 2010 MUNAS I GN-PK PIMPINAN SIDANG Ketua,

Sekretaris,

Ttd

ttd

LA ODE MUHAMMAD NAGARIA,SH


Ir. RAMZAH THABRAMAN

20

Anggota,

Ttd

Anggota,

ttd

DR. J.B.TAMPUBOLON

M. AGUS FAJRI,SH

Anggota,

ttd

ASDAR ANSAR POETRA,SE

Disahkan oleh : DEWAN PEMBINA PENGURUS PUSAT GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) Ketua,

Ttd

Irjend. Pol (Purn) Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD


21


22

BERSAMA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI. Anggaran Dasar GN-PK 1

Recommend Documents