PENGAWASAN MENCEGAH KORUPSI (SUPERVISION TO PREVENT CORRUPTION) Widyopramono Kejaksaan Agung R.I. Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email :
[email protected] (Diterima tgl 4 Februari 2013, direvisi tgl 15 Februari 2013, disetujui tgl 28 Februari 2013) Abstrak Perilaku koruptif di tingkat pemerintahan pada dasarnya disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pengertian korupsi, kurang diindahkannya seperangkat ketentuan hukum yang meliputi tindak pidana korupsi dan kurangnya pengawasan itu sendiri. Aparat hukum yang melakukan tindak pidana korupsi seringkali berhadapan dengan fungsi manajemen internal yang disebut pengawasan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, peranan pengawasan menyangkut aspek kelembagaan; ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut perlu ditingkatkan terlebih dalam era reformasi birokrasi. Fungsi pengawasan tidak saja meliputi pengamatan, penertiban, dan penindakan tetapi juga merupakan sarana pencegahan. Langkah pencegahan melalui pengawasan hendaknya dilakukan secara simultan, berkesinambungan, efektif, efisien, terstruktur dan mendasar, sehingga tidak memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Kata kunci : pengawasan, aparat penegak hukum, korupsi. Abstract
Corruptive behavior at the government is basically due to the lack of understanding of the corruption meaning, ignorance of the corruption provisions and lack of supervision. Law enforcer who is committing corruption often faced with internal management function that called supervision. Supervision role in the governance system are including institutional aspects, management and human resources. Those three things need to be improved especially in the era of bureaucratic reform. Supervision function not only includes the observation, policing and enforcement but also a means of prevention. Prevention measures through monitoring should be done simultaneously, sustainably, effectively, efficiently, within structured and basically, so do not give any chance of corruption. Keywords: supervision, law enforcement officers, corruption.
I. PENDAHULUAN Perilaku koruptif disegala aspek kehidupan, khususnya di tingkat pemerintahan pada dasarnya disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pengertian korupsi, kurang diindahkannya seperangkat ketentuan hukum yang melingkupi tindak pidana korupsi dan kurangnya pengawasan itu sendiri. Jika dilakukan aparat atau oknum penegak hukum, maka penyebabnya antara lain karena faktor mental koruptif, greedy (rakus), integritas yang rendah dan samasekali tidak memiliki rasa kepedulian dan kepekaan bagaimana seharusnya menegakkan hukum yang sebenarnya berdasarkan keadilan, kebenaran, kejujuran, keterbukaan atau transparansi, tanggungjawab, mengindahkankan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, termasuk pertimbangan hati nurani. Perilaku menyimpang atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat terlebih seorang penegak hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum tersebut, resiko atau penaltinya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah / pegawai negeri atau korporasi. Di lingkungan Kejaksaan sendiri, aturan main yang menata perilaku agar para pegawainya patuh, taat dan tunduk pada ketentuan yang digariskan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan internal Jaksa Agung RI. sudah luar biasa komplit, detil sekali. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP 30 Tahun Pengawasan Mencegah Korupsi - Widyopramono
99
1980 yang kini berubah menjadi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil, Kode Etik Perilaku Jaksa ( PERJA-014/A /JA/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012 ); Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia berdasar PERJA RI Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 01 April 2011. Terkait dengan berbagai ketentuan yang mengatur perilaku pegawai, baik Jaksa maupun Tata Usaha, Pimpinan Kejaksaan diberbagai kesempatan telah berulangkali mengajak semua warganya untuk memelihara kejujuran, kebaikan, kepribadian yang utuh dan disiplin yang kuat, “Satya Adhi Wicaksana”, istiqomah, berada pada jalan yang benar dan lurus. Tidak ada lagi kedepan Jaksa yang memeras, memperdagangkan perkara, merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara psikis, menyalahgunakan barang bukti dan alat bukti yang tidak proporsional, lebih-lebih melakukan keaiban narkoba, semua sudah harus on the track.
2. 3. 4.
Sehubungan hal dimaksud telah direkomendasikan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kajahatan dan Peradilan Pidana (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) penanggulangan kejahatan termasuk korupsi harus ditempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif.22 Penanggulangan kejahatan menurut Kongres PBB, terdapat 2 (dua) strategi yang sangat mendasar, yaitu: 1.
Penanggulangan Kausatif, yaitu mengeliminir sebab–sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan;
2.
Pendekatan integral (komprehensif) yaitu menempuh upaya pencegahan kejahatan tidak secara siplistik dan fragmentair, tetapi dari berbagai pendekatan/ kebijakan sosial aspeksosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, agama, moral dan sebagainya.33
II. PEMBAHASAN Aparat pemerintah atau penegak hukum yang diduga melakukan perbuatan korupsi atau tindak pidana lainnya, acapkali diinternalnya berhadapan dengan fungsi manajemen, yaitu pengawasan (controling) oleh atasan langsung atau setidaknya pejabat yang ditunjuk untuk itu, kecuali ada laporan atau pengaduan kepada penyidik atau tertangkap tangan. Fungsi pengawasan tidak saja meliputi pengamatan, penertiban dan penindakan terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan, akan tetapi juga termasuk bagaimana pegawai dimaksud tidak melakukan perilaku menyimpang atau melanggar rambu-rambu hukum, dengan kata lain, merupakan sarana pencegahan. Sanksi pidana yang berat masih dipandang tidak menjamin dapat menurunkan tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Terkadang masyarakat sendiripun yang memberi peluang untuk terjadinya tindak pidana atau kejahatan dalam setiap interaksi sosial atau pribadi yang dapat meluluh lantakkan integritas anggota masyarakat lainnya, petugas atau pihak lain yang terkait dengan kejahatan dan penindakannya. Menurut Bologna et al dalam teori GONE, terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, yaitu karena : 1. Keserakahan (Greed); 100 Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 3 No. 2 Maret 2013
Kesempatan (Oportunity); Kebutuhan (Need); dan Dipamerkan (Exposition).11
Kiat pegawai atau oknum aparat supaya taat dan patuh, tidak melakukan perbuatan menyimpang, antara lain adalah : 1.
Tidak perlu melindungi pegawai atau oknum yang diduga sengaja melakukan perilaku menyimpang. Perlu ditindak dengan tegas sesuai dengan bobot kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya, tentunya bila cukup bukti memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan secara sah dan meyakinkan di Pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap segera penalty untuk memberikan efek jera bagi yang bersangkutan ataupun bagi yang lain untuk berfikir tujuh kali sebelum berbuat yang mendatangkan malapetaka dan sebaliknya menerapkan pemberian penghargaan (rewards) bagi yang berkinerja baik, terpuji dan berprestasi, sehingga mempunyai pengaruh positif dalam pengembangan karier pegawai;
2.
Dilakukan pengawasan melekat secara terus
11 22
33
Bologna, 1998, Sociology of Law, University OF Bologna (Italy). Marwan Effendy, Orasi Ilmiah “Penegakan Hukum Dan Relevansinya Terhadap Pembangunan”), yang disampaikan dalam acara Pelantikan DPD AMPI Propinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2016, Semarang tanggal 7 Mei 2011 J. Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 6
menerus, berkesinambungan, berani, tegas dan konsisten oleh semua pejabat struktural kepada bawahannya sampai dengan derajat ke dua tingkat di bawahnya. Tindakan pencegahanpun harus dilakukan secara simultan, agar sistem kinerja dilakukan sesuai dengan tupoksi secara optimal. Perlu diefektifkan seluruh satuan unit kerja dengan didukung sarana prasarana memadai dan kewenangan oleh aparat yang profesional, proporsional, sehingga capaian hasil kinerja akan diperoleh secara maksimal; pelayanan kepada publik tidak diabaikan; 3.
Dikembangkan pembiasaan perilaku yang terpuji, suri teladan yang menyentuh perilaku berkinerja positif. Pimpinan atau pejabat struktural diharapkan dapat menjadi inspirator dan meningkatkan integritas, kapabiliitas dan kredibilitas yang tanguh, tanggap, tanggon dalam melaksanakan tupoksi masing – masing.
Peranan pengawasan kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang menyangkut aspek kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia, penting untuk senantiasa dilakukan, dikembangkan dan ditingkatkan terlebih dalam era reformasi birokrasi. Makna Reformasi sendiri menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary diartikan melakukan perbaikan, malakukan amandemen atau menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sementara dalam kamus yang sama artian Birokrasi adalah suatu organisasi berupa badan dalam pemerintahan baik sipil maupun militer dengan ciri-ciri secara umum, yaitu memiliki garis komando dengan lebih sedikit posisi pimpinan dari pada bawahan, tanggungjawab dan posisi yang jelas prosedur dan ketentuan yang baku, formal, dengan bentuk yang ditata disertai pendelegasian kewenangan dari satu level ke level yang lain. Sementara yang diartikan Pengawasan adalah Supervision is the act of managing, directing or overseeing persons or projects (pengawasan adalah perbuatan mengatur, mengarahkan, atau mengawasi orang atau suatu pekerjaan). Jelas, dalam Perja tersebut, memberikan artian Pengawasan, adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap perilaku,
tuturkata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Subjek pengawasan disini adalah pimpinan satuan unit kerja pada seluruh bidang dan Pejabat Pengawasan Fungsional. Sebaliknya yang wajib mendapatkan penilaian, bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan (objek) adalah bawahannya. Identik dengan pengawasan yang diaksanakan oleh Pimpinan satuan unit kerja tersebut adalah Pengawan melekat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja, agar rencana stratejik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain fungsi pengawasan antara lain: melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan, sikap; perilaku dan tutur kata dari pegawai Kejaksaan (Jaksa maupun Tata Usaha) dilaksanakan sesuai perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan Pimpinan. M. Manulang dalam bukunya Dasar – Dasar Management mendefinisi Pengawasan sebagai berikut: Adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.44 Menurut Darmono dalam Ringkasan Disertasi judul “Eksistensi Lembaga Pengawasan Fungsional Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” pada Universitas Padjadjaran Bandung, disebutkan bahwa Keberadaan lembaga pengawasan pada suatu organisasi, pada hakekatnya merupakan suatu alat atau sarana yang berfungsi untuk mengontrol pada suatu organisasi dengan segala perlengkapannya, termasuk sumber daya manusianya sudah berjalan atau berfungsi dengan tujuan, rencana organisasi atau larangan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang digariskan di dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan oganisasi. Ditambahkan Darmono (Wakil Jaksa Agung R.I.) tujuannya agar organisasi itu : 1. Accepable, dapat diterima semua pihak; 2. Profitable, dapat memberi manfaat; 3. Applicable, dapat melakukan tugas organisasi; 44
M. Manullang, 1983, Dasar-Dasar Manajemen, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
Pengawasan Mencegah Korupsi - Widyopramono
101
4.
Accountable, dapat dipertangung-jawabkan.
Kembali pada latar belakang perlunya dilakukan Reformasi Birokrasi, pada intinya adalah: 1.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih berlangsung terus sampai saat ini;
2.
Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik;
3.
Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan;
4.
Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah yang masih rendah;
5.
Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.
Reformasi Birokrasi dimaksudkan membangun kembali kepercayaan publik dengan cara meningkatkan profesionalisme aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dengan sasaran pokoknya adalah meningkatkan kepastian hukum dan menurunnya tingkat kebocoran keuangan negara, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penerimaan pendapatan negara. Istilah keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengertian yang spesifik pidana dan bersandar pada azas Logische Specialited, yaitu meskipun sama – sama bersifat khusus, tetapi yang mendominasi adalah untuk kepentingan pembuktian pidana khusus (korupsi), kata HA Demeersemen “de autonomie van het materiele strafrecht” (otonomi hukum pidana materiil) yang dikutip Indrianto Seno Adji, dalam buku yang berjudul “Korupsi dan Penegakan Hukum”.55 Menarik untuk dikaji bahwa penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sitaan Eksekusi Kejaksaan R.I., tahun 2011 sebesar RP. 151.112.479.533,- dan meningkat lagi tahun 2012 sebesar Rp. 1.267.417.327.010. Melalui monitoring center Kejaksaan Agung R.I. sejak 2011 sampai dengan Desember 2012 telah menangkap buronan DPO Kejaksaan R.I. yang 55
Indriyanto Seno Adji , 2009, Korupsi dan penegakan hukum, Jakarta, Diadit Media, hal. 282.
102 Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 3 No. 2 Maret 2013
melarikan diri, baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun ketika sudah menjadi terpidana, sebanyak 49 orang. Melalui INPRES R.I. Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 Kejaksaan seIndonesia telah menangani perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan 693 perkara, tahap penyidikan sebanyak 1.242 dan pada tingkat penuntutan sebanyak 1.272 perkara. Uang negara yang disita/ diselamatkan Rp. 292.930.351.734 dan US $ 500.000. Penyelamatan/ pemulihan perkara melalui instrumen bidang DATUN atau Kantor Pengacara Negara Kejaksaan R.I. tahun 2012 total perolehannya Rp. 2.459.267.500.792,83 dan US $ 46.429.463,32, serta tanah seluas 120.554 M2.66 Terlepas dari keberhasilan Kejaksaan R.I. yang cukup signifikan, jauh lebih besar capaian tingkat penanganan dan penyelesian perkara penyelamatan aset keuangan negara, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh jajaran Penyidik POLRI maupun KPK, secara langsung menunjukkan bahwa tingkat perbuatan korupsi di negeri ini dari dulu hingga sekarang kian membengkak, banyak koruptor disidangkan di pengadilan yang akhirnya dipidana penjara, dengan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan, apakah karena menyalahgunakan wewenang, jabatan, kekuasaan atau melakukan penyimpangan di berbagai sektor kehidupan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyuapan, gratifikasi, penggelembungan (mark up anggaran), memberikan keterangan yang tidak benar yang hampir terjadi di strata pemerintahan, baik dari pusat sampai daerah, baik dikalangan eksekutif, legislaif maupun yudikatif, sangat kompleks, dengan modus operandi yang kian canggih dan sulit untuk dideteksi, karena ada upaya menghilangkan jejak.
III. PENUTUP Langkah pencegahan melalui pengawasan hendaknya dilakukan secara simultan, berkesinambungan: efektif, efisien, terstruktur dan mendasar, sehingga tidak memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Yang diharapkan cepat atau lambat, dapat diwujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang bersih dari korupsi, melalui dukungan dan 66
Basrief Arief, Jaksa Agung R.I., Amanat beliau pada Peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia, Minggu, 9 Desember 2012
keterlibatan semua unsur lapisan masyarakat, seperti: tokoh agama/ kerohanian, alim ulama, cendekiawan, jajaran pemerintahan, pers media cetak / elektronik dan kalangan dunia pendidikan formal informal dengan segala stratanya untuk bersama-sama secara terintegrasi memerangi perbuatan korupsi yang terjadi disemua lini kehidupan. Rawe – rawe rantas malang – malang putung dalam memayu hayuning bawono, (apa yang ada didepan kita yang menghalangi, yang mengganggu, yang merusak yang membuat tidak baik bagi kita, kita berantas untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian dan keadilan dimuka bumi) negara Indonesia yang kita cintai, amin.
DAFTAR PUSTAKA Adji Seno, Indriyanto. Korupsi dan penegakan hukum, Jakarta, Diadit Media, 2009 Arief, Basrief. Amanat Jaksa Agung RI pada Peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia, Minggu, 9 Desember 2012 Bologna, Sociology of Law, Italy University Of Bologna, 1998. Effendy, Marwan. Orasi Ilmiah “Penegakan Hukum Dan Relevansinya Terhadap Pembangunan”, disampaikan pada acara Pelantikan DPD AMPI Propinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2016, Semarang tanggal 7 Mei 2011 Manullang, M. Dasar-Dasar Mamajemen, Jakarta: Erlangga, Edisi ke-tiga, 1983. Pope, J. Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003. Republika Indonesia, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. _________, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil. _________, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER014/A/JA/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012 Tentang Kode Etik Perilaku Jaksa _________, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 01 April 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengawasan Mencegah Korupsi - Widyopramono
103
