UPAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DAERAH

Upaya Komisi Pemberantasan … (Ahmad Muzoffar) 35

UPAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DAERAH Oleh: Ahmad Muzoffar Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikanupaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah dan faktor yang menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah. Di samping itu, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi hambatan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive. Sebagai subjekpenelitian, yaitu tiga orang anggota Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross-check. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwaupaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah adalah dengan mewajibkan setiap kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, koordinasi dan supervisi dengan instansi yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah, transaksi pengadaan barang dan jasa secara online, program pemilihan kepala daerah (pilkada) berintegritas 2015, dan program pengendalian gratifikasi. Faktor yang menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, yaitu terbatasnya jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan hambatan eksternal, yaitu belum dikenalnya e-announcement dan e-procurement, grasi untuk koruptor, dan lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan program Indonesia memanggil dan skala prioritas, sosialisasi e-announcement dan e-procurement, dan evaluasi syarat pemberian grasi. Kata kunci:Upaya, Komisi Pemberantasan Korupsi,Mencegah TindakPidana Korupsi,Kepala Daerah


THE EFFORTS OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION TO PREVENT THE CORRUPTION OF REGIONAL HEAD By: Ahmad Muzoffar Civics and Law, Faculty of Social Sciences, State University of Yogyakarta [email protected] ABSTRACT This study aims to describethe effort of the Corruption Eradication Commission to prevent the corruption of regional head and factors that inhibit the effortof the Corruption Eradication Commission to prevent the corruption of regional head. And then to describe the efforts done by theCorruption Eradication Commission to overcome barriers in preventing the corruption of regional head. This research is descriptive qualitative research. The subject of this research is selected by conducting purposivesampling as a subjects, which are three members of Prevention Deputy, the Directorate of Education and Human Services of the Corruption Eradication Commission. The data collecting technique used interviews and documentation. The data were validated using cross-check technique. Data were analyzed using inductive analysis through data reduction, categorization, presentation and conclusion. The result shows that, the effortof Corruption Eradication Commissionto prevent the corruption of regional head is by requiring each regional head to report the assets of state officials, coordination and supervision with the agency which is at risk of the corruption of regional head, the transaction procurement and online services, 2015 regional elections, and pardoncontrol program. Factors that inhibit the effortof the Corruption Eradication Commission to prevent the corruption of regional head such as internal and external barriers.Internal barriers, namely the limited number of employees of the Corruption Eradication Commission, while external barriers, namely the unfamiliarity of eannouncement and e-procurement, pardon for criminals and the powerlessness of the Corruption Court in the regional area.The effortsof the Corruption Eradication Commission to overcome barriers in preventing the corruption of regional head are done by the Indonesia Call and Priorities program, the socialization of e-announcement and e-procurement and the evaluation of a condition of giving pardon for criminals. Keywords: Effort, the Corruption Eradication Commission, Preventing Corruption, RegionalHead


PENDAHULUAN Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi [1].Menurut Barda Nawawi Arif (2008) sebagaimana dikutip oleh Marcella Elwina S. [2], bahwa pencegahan adalah penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada sebelum terjadinya kejahatan, maka dengan adanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah tindak pidana korupsi, diharapkan tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi. Pada kenyataannya, meskipun di Indonesia sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, praktik tindak pidana korupsi masih saja terjadi. Untuk lebih jelas mengenai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: Tabel 1. Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan Tahun 20042015 (per 30Juni 2015) Jabatan Anggota DPR dan DPRD Kepala Lembaga/ Kementerian Duta Besar Komisioner Gubernur Walikota/Bupati Dan Wakil Eselon I/II/III Hakim Swasta Lainnya Jumlah

2004 0

2005 0

2006 0

2007 2

2008 7

2009 8

2010 27

2011 5

2012 16

2013 8

2014 4

2015 4

Jml 81

0

1

1

0

1

1

2

0

1

4

9

3

23

0 0 1 0

0 3 0 0

0 2 2 3

2 1 0 7

1 1 2 5

0 0 2 5

1 0 1 4

0 0 0 4

0 0 0 4

0 0 2 3

0 0 2 12

0 0 2 3

4 7 14 50

2 0 1 0 4

9 0 4 6 23

15 0 5 1 29

10 0 3 2 27

22 0 12 4 55

14 0 11 4 45

12 1 8 9 65

15 2 10 3 39

8 2 16 3 50

7 3 24 8 59

2 2 15 8 54

2 0 7 0 21

118 10 116 48 471

(Sumber:http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan. tanggal 5Juli 2015, Jam 10.45 WIB)[3].

Diakses

pada

Pada tabel tersebut dapat dilihat, bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh berbagai profesi/jabatan, termasuk oleh kepala daerah. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terjadi secara fluktuatif dan hampir selalu terjadi pada setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2005. Padahal, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 lalu merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi dan pemerintahan yang


sentralistik. Salah satu tuntutan reformasi saat itu adalah agar diberlakukannya asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kepala daerah harus menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan harus melaksanakan tugasnya untuk memajukan daerahnya, bukan untuk melakukan tindak pidana korupsi.Menurut Denny Indrayana[4], jika di masa revolusi kemerdekaan Indonesia terdapat semboyan perjuangan “merdeka atau mati”, maka di masa gerakan melawan korupsi sekarang, pantas dikobarkan semboyan “Merdeka dari korupsi, atau mati!”. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena menggambarkan keadaan suatu lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini menguraikan dalam bentuk kata-kata tentang upaya Komisi Pemberantasan korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai 25 Juli 2015.Adapun sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti melaluicross-check, yaitu dengan mengecek data hasil wawancara setiap subjek penelitian dengan data dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalahanalisis induktif melalui langkah-langkah reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah a. Mewajibkan Setiap Kepala Daerah untuk Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah, yaitu dengan mewajibkan setiap kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaannya saat sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannyadengan mengisi formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dengan melaporkan harta kekayaannya, kepala daerah diharapkan memiliki kejujuran dan dapat mengembangkan nilai kejujuran, sehingga dapat menjadi panutan. b. Koordinasi dan Supervisi dengan Instansi yang Rentan Terjadinya Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah Sektor mineral dan batu bara dinilai rentan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah, karena sumbangan pihak ketiga atau pengusaha kepada pemerintah selalu tidak transparan dan tidak pernah dimasukkan ke kas daerah sebagai sumber pendapatan, pengangkutan hasil tambang pun ditarik oleh tongkang-tongkang lewat pelabuhan kecil dan lewat sungai, dan indikasi korupsi di sektor pertambangan mineral dan batu bara dapat dilihat dari ditemukannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, misalnya tidak clean and clear (CnC) dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah tersebut, melalui Unik Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi.Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan melakukan koordinasi dan supervisi dengan 12 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yang


dilakukan sepanjang tahun 2014 terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. c. Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online E-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet. Penerapan e-Announcement dan e-Procurement membuat peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, karena jika ada kontak langsung tersebut, dikhawatirkan terdapat negosiasi-negosiasi yang mengindikasikan tindak pidana korupsi. d. Program Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan program pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berintegritas 2015. Tujuan dari program tersebut adalah memastikan rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah(Pilkada) tahun 2015 kali ini berjalan dengan bersih dan berintegritas tanpa adanya money politicdan kecurangan lainnya, dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas pada calon kepala daerah, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat yang memiliki hak pilih. e. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, dan monitoringserta evaluasi. Dalam program pengendalian gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong setiap kepala daerah untuk membentuk unit pengendali gratifikasi di daerahnya masing-masing. Unit pengendali gratifikasi di daerah tersebut, bertugas untuk menerima laporan terkait berbagai pemberian atau gratifikasi yang diterima oleh kepala daerah. Selanjutnya, pemberian atau gratifikasi tersebut diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


2. Faktor yang Menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Mencegah Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah a. Hambatan Internal Terbatasnya Jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Pada saat ini di Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Namun, jumlah pegawai di bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 262 orang. b. Hambatan Eksternal 1) Belum Dikenalnya E-Announcement dan E-Procurement Penerapan e-Announcement dan e-Procurementsebagai sebuah sistem baru pada pengadaan barang dan jasa saat ini memang belum banyak diketahui oleh pemerintah daerah atau instansi lain. Oleh karena itu, sebagian pemerintah daerah belum dapat melaksanakan eAnnouncement dan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di tempatnya. 2) Grasi untuk Koruptor Pemberian grasi untuk terpidana tindak pidana korupsi kepala daerah menjadi hambatan eksternal dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah. Pemberian grasi tersebut,justru tidak akan memberikan efek jera. Pemberian grasi membuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsidan pengadilan menjadi mubazir. 3) Lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah masih lemah. Lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dapat dilihat dari banyaknya terdakwa tindak pidana korupsi telah dijatuhi vonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah. Jumlah terdakwa yang divonis bebas sekitar 71 orang.


3. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencegah Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah a. Program Indonesia Memanggil dan Skala Prioritas Upaya untuk mengatasi jumlah pegawai bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbatas, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka rekrutmen melalui program Indonesia Memanggil. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga membuat skala prioritas dengan memetakan sektor-sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah yang jumlah kerugiannya besar. b. Sosialisasi E-Announcement dan E-Procurement Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki peran sebagai trigger mechanism memperkenalkan praktek-praktek yang baik dalam pengadaan barang dan jasa elektronik di beberapa instansi dan pemerintah daerah kepada instansi dan pemerintah daerah lain. Program tersebut bertujuan agar instansi dan pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki gambaran mengenai pelaksanaan e-Announcement dan e-Procurement dan selanjutnya ikut mempraktikkannya. c. Evaluasi Syarat Pemberian Grasi Pemberian grasi yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada

Syaukani,

dinilai

bertolak

belakang

dengan

semangat

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan kajian terkait syarat pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi, agar kewenangan pemberian grasi oleh presiden kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak disalahgunakan.


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai Upaya Komisi Pemberantasan dalam Mencegah Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah, sebagai berikut: a. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah adalah sebagai berikut: 1) Mewajibkan Setiap Kepala Daerah untuk Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan setiap kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Laporan tersebut dilakukansaat sebelum, selama, dan setelah kepala daerah memangku jabatan. 2) Koordinasi dan Supervisi dengan Instansi yang Rentan Terjadinya Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah Sektor mineral dan batu bara dinilai rentan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi dan supervisi dengan 12 provinsi. 3) Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong seluruh instansi pemerintah

untuk

secara

bertahap

menggunakan

pendekatane-

Announcement dane-Procurement dalam pengadaan barang dan jasanya. Penerapan e-Announcement dan e-Procurement membuat peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil. 4) Program Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2015 Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah, dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan program pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berintegritas 2015.5) Program


Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong setiap kepala daerah untuk membentuk unit pengendali gratifikasi di daerahnya masingmasing. Unit tersebut bertugas untuk menerima laporan terkait berbagai pemberian atau gratifikasi yang diterima oleh kepala daerah dan meneruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Faktor yang menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah, antara lain: 1) Hambatan Internal Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Pada saat ini di Indonesia terdapat memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Namun, jumlah pegawai di bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 262 orang. 2) Hambatan Eksternal Hambatan eksternal yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah, sebagai berikut: a) Belum Dikenalnya E-Announcement dan E-Procurement Penerapan e-Announcement dan e-Procurementsebagai sebuah sistem baru pada pengadaan barang dan jasa, belum banyak diketahui oleh pemerintah daerah atau instansi lain. Oleh karena itu, sebagian pemerintah daerah belum dapat melaksanakan

e-

Announcement dan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di tempatnya. b) Grasi untuk Koruptor Pemberian grasi untuk terpidana tindak pidana korupsi kepala daerah justru tidak akan memberikan efek jera. Pemberian grasi membuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsidan pengadilan menjadi mubazir. c) Lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah masih lemah.


Lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dapat dilihat dari banyaknya terdakwa tindak pidana korupsi telah dijatuhi vonis bebas. c. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencegah Tindak pidana Korupsi Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut: 1) Indonesia Memanggil dan Skala Prioritas Upaya untuk mengatasi jumlah pegawai yang terbatas, Komisi Pemberantasan

Korupsi

membuka

rekrutmen

melalui

program

Indonesia Memanggil. Selanjutnya, membuat skala prioritas dengan memetakan sektor-sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah yang jumlah kerugiannya besar. 2) Sosialisasi E-Announcement dan E-Procurement Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan sebagai trigger mechanism

memperkenalkan

praktek-praktek

yang

baik

dalam

pengadaan barang dan jasa elektronik di beberapa pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain. Program tersebut bertujuan agar pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki gambaran mengenai pelaksanaan

e-Announcement

dan

e-Procurement

dan

ikut

mempraktikkannya. 3) Evaluasi Syarat Pemberian Grasi Pemberian grasi yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada

Syaukani,

pemberantasan

dinilai

tindak

bertolak

pidana

belakang

korupsi

di

dengan

semangat

Indonesia.

Komisi

Pemberantasan Korupsi melakukan kajian terkait syarat pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi, agar kewenangan pemberian grasi oleh

presiden

disalahgunakan.

kepada

pelaku

tindak

pidana

korupsi

tidak


Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan para pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut, antara lain sebagai berikut: a. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi: 1) Selain merekrut pegawai baru, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengoptimalkan pegawai yang ada, agar upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi kepala daerah didapatkan oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. 2) Komisi

Pemberantasan

Korupsi

perlu

mensosialisasikan

e-

Announcement dan e-Procurement kepala seluruh kepala daerah seIndonesia, agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasanya. 3) Komisi Pemberantasan Korupsi perlu berkoordinasi dengan Presiden agar dalam memberikan grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi kepala

daerah

menghasilkan

keputusan

yang

mendukung

pemberantasan tindak pidana korupsi kepala daerah. 4) Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membuat laporan hasil pencapaian pelaksanaan setiap upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepala daerah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengawasi sektor-sektor mana saja yang masih rentan terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah di daerahnya masing-masing. 5) Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan kajian terhadap batas minimum masa tahanan bagi pelaku tindak pidana korupsi, agar masa tahanan bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dengan lebih proporsional. b. Untuk Kepala Daerah Kepala daerah perlu membuktikan komitmen untuk membangun


daerahnya agar lebih baik dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi, agar seluruh daerah di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan sej ahtera.

DAFTAR PUSTAKA. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [21

Elwina S, Marcella. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

KPK. (2015). Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan. Diakses dan http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan. pada tanggal 5 Juli 2015, Jam 10.45 WIB. [41 Indrayana, Denny. (2008). Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor. Jakarta: Kompas [31


1

UPAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DAERAH

Recommend Documents