Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2013
Bersama kita niatkan
Tahapan memberantas/mencegah korupsi
1. Tahu 2. Mau 3. Mampu
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 5 September 2012
Daftar Isi I.
PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan tujuan C. Pengertian umum II. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZI A. Penandatanganan dokumen PI B. Pencanangan pembangunan ZI C. Proses pembangunan ZI III. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN V. EVALUASI DAN PELAPORAN VI. PENUTUP
TIGA PILAR PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM •RENSTRA; •PAKTA INTEGRITAS.
KOMITMEN
(NIAT) K/L/P
• Penggerak Integritas; • 20 program; • Penilaian; • Reviu/evaluasi; • Pembinaan.
Proses
Pembangunan
ZI
PENGHAR GAAN
•WBK oleh pimp K/L/P; •WBBM oleh Menpan&RB.
I. PENDAHULUAN
Latar belakang 1. Kejahatan korupsi mrpk kejahatan yang luar biasa, yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang adil; 2. Upaya penindakan korupsi harus diimbangi dengan upaya pencegahannya; 3. Pemerintah telah berupaya melakukan upaya pencegahan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden; 4. Untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan kebijakan pembangunan ZI, yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi; 5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ZI, ditetapkan suatu indikator, dengan pemberian penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM ; 6. Diharapkan nilai IPK Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pengertian 1.
Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
Pengertian 3. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. 4. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan K/L/P serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Pengertian 5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 6. Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L/dan Pemda.
Pengertian 7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan K/L/dan Pemda yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM. 8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM.
Ilustrasi ZI-WBK-WBBM
Zona Integritas (K/L/P)
Unit kerja Non WBK/WBBM Unit kerja WBK
Unit kerja WBBM
II. TAHAP PEMBANGUNAN ZI
A. Penandatanganan Pakta Integritas 1.
Dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai K/L/danPemda secara serentak sesuai Permen PAN dan RB, No. 49 Tahun 2011, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden, No. 17 Tahun 2011; 2. Dilakukan juga pada saat pelantikan sebagai CPNS, PNS, dan mutasi kepegawaian horizontan maupun vertikal; 3. Penandatanganan PI sebagai unsur indikator utama penilaian WBK/WBBM.
B. Pencanangan pembangunan ZI 1. Pencanangan pembangunan ZI merupakan deklarasi komitmen bahwa pimpinan K/L/P siap menjadi instansi yang berpredikat ZI, yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya PI oleh sebagian besar pejabat/pegawainya; 2. Pencanangan dilakukan dalam upacara terbuka, dan disaksikan oleh wakil/unsur Kementerian PAN dan RB (wajib), KPK, dan ORI, serta unsur masyarakat lainnya; 3. Susunan acara pencanangan ZI.\, sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Pernyataan pimpinan K/L/P dan penandatanganan piagam pencanangan oleh pimpinan K/L/P; b. Sambutan pimpinan K/L/P sebagai peneguhan pernyataan siap membangun ZI; dan c. Sambutan Menteri PAN dan RB atau yang mewakili.
C. Proses pembangunan ZI 1). Penerapan program pencegahan korupsi 1. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas; 2. Pemenuhan kewajiban LHKPN; 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja; 4. Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan; 5. Penerapan disiplin PNS; 6. Penerapan kode etik khusus; 7. Penerapan kebijakan pelayanan publik; 8. Penerapan Whistleblower system tipikor; 9. Pengendalian gratifikasi; 10.Penanganan benturan kepentingan;
Penerapan program pencegahan korupsi (lanjutan) 11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi; 12. Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP; 13. Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas; 14. Penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar; 15. Rekrutmen secara terbuka; 16. Promosi jabatan secara terbuka; 17. Mekanisme pengaduan masyarakat; 18. Pelaksanaan E-procurement; 19. Pengukuran kinerja individu; 20. Keterbukaan informasi publik.
2). Unit Penggerak Integritas (UPI) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultansi, sosialisasi, bimbingan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang SPIP. Konsultansi terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan ZI. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan pendampingan kepada instansi terkait. 3). Unit Pembangun Integritas (UPbI) Unit Pembangun Integritas dibentuk pada masing-masing K/L/P dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya WBK/WBBM.
III. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK/WBBM
A. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK
Indikator Proses Identifikasi
Unit Kerja
Penilaian TPI
lulus Reviu TPN
(Pimp K/L/P)
Indikator Hasil
Proses pembangunan ZI (20 program)
WBK
Tidak lulus
III. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK/WBBM
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBBM
Indikator Proses Unit Kerja
WBK
Evaluasi/ Penilaian TPN
lulus
(Menpan& RB)
Indikator Hasil
Usulan dari K/L/P
WBBM
Tidak lulus
Indikator proses penilaian WBK/WBBM NO
UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR PROSES
BOBOT (%)
1
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
5
2
Pemenuhan Kewajiban LHKPN
6
3
Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja
6
4
Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan
5
5
Penerapan Kebijakan Disiplin PNS*)
5
6
Penerapan Kode Etik Khusus
4
7
Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik*)
6
8
Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi
6
9
Pengendalian Gratifikasi
6
10
Penanganan Benturan Kepentingan (Conflicts of Interest)
6
11
Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi
6
12
Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
5
13
Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas*)
4
14
Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK
6
15
Promosi Jabatan Secara Terbuka*)
3
16
Rekrutmen Secara Terbuka
3
17
Mekanisme Pengaduan Masyarakat
6
18
E-Procurement
6
19
Pengukuran Kinerja Individu *)
3
20
Keterbukaan Informasi Publik
3
*) Belum dapat diterapkan karena belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan secara luas
Indikator hasil penilaian WBK/WBBM NO UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR HASIL
NILAI
Keterangan
WBK
WBBM
1 Nilai indeks integritas*)
≥7,0
≥7,5
2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
≥750
3
Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)
0%
0%
4
Persentase maksimum temuan in-efektif (% anggaran)
3%
2%
5
Persentase maksimum temuan in-efisien (% anggaran)
5%
3%
Persentase maksimum jumlah pegawai yang 6 dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan
1%
0%
Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)
5%
0%
• Pengaduan yang telah >60 hari
Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi
0%
0%
• Dalam 2 tahun terakhir • berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7
8
*) Penerapannya menunggu persetujuan KPK; **) Khusus masalah maladministrasi pada unit kerja.
• Skala 0-10 • Berdasarkan instrumen KPK • Permenpan Nomor 38 Tahun 2012 • Dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH) • Dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan penilaian APIP dan BPK • Dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan penilaian APIP dan BPK • Dalam 2 tahun terakhir • 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai ≥100 orang (utk WBK)
Sub unsur/komponen indikator proses 1. Pemenuhan (bobot 30%) Apakah unit kerja/instansi telah melaksanakan kegiatan/program sebagaimana dimaksud pada unsur/komponen, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? 2. Kualitas (bobot 50%) Bagaimana tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan/program tersebut ? 3. Implementasi (bobot 20%) Bagaimana tingkat keberhasilan (pencapaian tujuan) pelaksanaan kegiatan/program tersebut ?
Contoh Indikator penandatanganan Pakta Integritas Pemenuhan Pegawai telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib penandatanganan Dokumen Pakta Integritas di lingkungan instansi Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Kualitas Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat pelantikan jabatan Pelaksanaan penandatanganan dan penerapan Pakta Integritas telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011 Implementasi Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Unit kerja telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Pakta Integritas Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat untuk membentuk Forum Pemantau Independen Unit kerja telah melakukan tindak lanjut hasil pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pembinaan Pembinaan karakter Integritas/Anti korupsi
PNS
Meluruskan Niat
Unit Kerja
Menghilangkan kesempatan
Pembinaan
Terhadap unit kerja WBK/WBBM dan Non WBK/WBBM
•Asistensi sistem/prosedur; •Pelatihan teknis; •Anggaran dan sarana; •Reward dan punishment, dsb.
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
B. Pengawasan Rekomendasi Pencabutan Predikat WBK/WBBM
Tim
Pemantau Independen
Pengawasan
Terhadap unit kerja WBK dan WBBM
Tingkat Nasional
Forum
Pemantau Independen
Tingkat K/L/P
Laporan
Pimp K/L/P Tembusan Tim PI
Tindak lanjut APIP
Rekomendasi Pencabutan Predikat WBK/WBBM
V. EVALUASI DAN PELAPORAN A. Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB 1. Penelaahan laporan; 2.Pengolahan informasi lapang. B. Pelaporan 1. K/L/P kepada Menteri PAN dan RB : a. Pelaksanaan pencanangan; b. Penetapan Unit kerja WBK; c. Proses pembangunan ZI lainnya. 2. Kementerian PAN dan RB kepada Presiden : : - Perkembangan pelaksanaan kebijakan Program Pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM (pada akhir tahun dan sewaktu-waktu).
Pengawasan Pemantau independen & masayarakat
Penandatanganan Pakta Integritas
Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI
Reviu TPN
Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit)
Tidak lulus
Tidak lulus
Pencanangan
Proses pembangunan ZI
Penilai an TPI
WBK
< 30 agst.
Lulus Penetapan oleh Pimp. K/L/P
20 PROGRAM KEGIATAN
•Indikator proses •Indikator hasil •Opini LK = WDP
Usulan
WBBM
Penilaian TPN
Lulus Penetapan oleh Menteri PAN dan RB •Indikator proses •Indikator hasil
Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dapat dicabut apabila terbukti ada hal-hal yang dapat menggugurkan indikator.
Kesimpulan Cara cepat mencapai WBK/WBBM : 1. Laksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik; 2. Selenggarakan pembinaan terhadap unit kerja dan individu pegawai secara kontinyu (berkelanjutan); 3. Lakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif; 4. Berikan reward dan punishment secara adil. Kunci keberhasilan : Ciptakan
Pribadi Bebas dari Korupsi (PBK)
Ikhtiar menuju
Pribadi Bebas dari Korupsi
Yakini
Ikrarkan
Amalkan
tahu
mau
mampu
PBK
Evaluasi diri Meyakini
• Hukum • Kejadian
Mengikrarkan
• Sumpah pegawai • Pakta Integritas
Mengamalkan
• ??? • ???
Harapan ke depan....... Indonesia Bebas dari Korupsi
RI
Bebas dari Korupsi
Lingkungan Staf/bawahan Diri sendiri (PBK)
Unit Kerja (WBK)
Jujur adalah langkah awal Pemberantasan korupsi
Selamat berjuang, menuju.......
Indonesia yang bebas dari korupsi
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI NO
INSTANSI
JUMLAH INSTANSI
TARGET 2014
REALISASI 2012 *)
1.
Kementerian /Lembaga
62
40
24
KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas, Kehutanan, Kem Kem Pertanian, Kem Perdagangan, Kem Keuangan, BPKP, BPOM, Bakosurtanal, BSN, BPPT, BAPETEN, BATAN, LIPI, LAPAN, BN, LAN, ANRI
2.
Provinsi
33
33
9
Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel, Kaltim, Maluku
3.
Kabupaten
399
33
32
Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut, Bangli, Jayapura, Lombok Utara, Tanah Datar, Maluku Tenggara, Pacitan, Polman, Dairi, Bengkulu Sel. Donggala, Paser, PPU, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Nunukan, Malinau, Kukar, Tanah Tidung, Kutai timur, Buru, Buru Sel, Kep Aru, Malteng, MaltaraBar, Seram Barat, Seram Timur, Malbardaya, Pangkep
4.
Kota
98
33
14
Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar Lampung, Jogya, Kediri, Gorontalo. Bukit Tinggi, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Samarinda, Ambon, Tual
604
139
79
JUMLAH
* s/d 31 Oktober 2012
KETERANGAN
