BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 39 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 1267 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a.
bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara dan adanya kewenangan penandatanganan izin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta adanya beberapa penghapusan tugas pada Seksi Perizinan I, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
b.
Mengingat
:
1.
2.
1267 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1267 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
4
13.
14.
15.
16.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111); Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1267 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 73 Seri D).
5
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 1267 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1267 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 73 Seri D) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah : a. Izin Prinsip; b. Izin Prinsip Penanaman Modal; c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; e. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; f. Keterangan Lokasi; g. Izin Lokasi;
6
h.
Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); i. Izin Usaha Pertambangan (IUP); j. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); k. Izin Usaha Penggilingan Padi; l. Izin Toko Obat; m. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK); n. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Operasi (OP), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Sementara; o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); p. Izin Usaha Industri (IUI); q. Tanda Daftar Industri (TDI); r. Tanda Daftar Gudang (TDG); s. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); t. Izin Pemasangan Reklame; u. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); v. Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu s/d 2000 m3/tahun; w. Izin Usaha Kepariwisata Jasa Biro Perjalanan Wisata; x. Izin Usaha Pariwisata Jasa Agen Perjalanan Wisata; y. Izin Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata; z. Izin Usaha Pariwisata Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; aa. Izin Usaha Pariwisata Jasa Impresariat; bb. Izin Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata; cc. Izin Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata; dd. Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
7
ee.
Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya; ff. Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus; gg. Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Berbintang; hh. Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Melati; ii. Izin Usaha Pariwisata Penginapan Remaja; jj. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pondok Wisata/Home Stay; kk. Izin Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan; ll. Izin Usaha Pariwisata Usaha Persinggahan; mm. Izin Usaha Pariwisata Usaha Event Organizer; nn. Izin Usaha Pariwisata Usaha Jasa Boga; oo. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bar; pp. Izin Usaha Pariwisata Lisensi Bartender; qq. Izin Usaha Pariwisata Usaha Cafe; rr. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pub; ss. Izin Usaha Pariwisata Usaha Rumah Makan; tt. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bus Pariwisata; uu. Izin Usaha Pariwisata Bus Non Pariwisata; vv. Izin Usaha Pariwisata Usaha Kereta Mini; ww. Izin Usaha Pariwisata Dokar/Kuda Wisata; xx. Izin Usaha Pariwisata Usaha Penyediaan Kawasan Wisata; yy. Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Rekreasi; zz. Izin Usaha Pariwisata Usaha Kolam Renang; aaa. Izin Usaha Pariwisata Lisensi Jasa Pemijat; bbb. Izin Usaha Pariwisata Usaha Barber Shop; ccc. Izin Usaha Pariwisata Usaha Club Malam; ddd. Izin Usaha Pariwisata Usaha Diskotik; eee. Izin Usaha Pariwisata Usaha Panti Mandi Uap; fff. Izin Usaha Pariwisata Usaha Karaoke; ggg. Izin Usaha Pariwisata Usaha Dunia Fantasi; hhh. Izin Usaha Pariwisata Pusat Seni dan Pameran; iii. Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Satwa; 8
jjj.
Izin Usaha Pariwisata Usaha Pentas Satwa Sirkus dan sejenisnya; kkk. Izin Usaha Pariwisata Usaha Aquarium; lll. Izin Usaha Pariwisata Usaha Salon Kecantikan; mm Izin Usaha Pariwisata Usaha Pemandian Alam; m. nnn. Izin Usaha Pariwisata Usaha Padang Golf; ooo. Izin Usaha Pariwisata Kolam Pemancingan; ppp. Izin Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan; qqq. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bowling; rrr. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bilyard; sss. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bioskop; ttt. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pijat Kebugaran; uuu. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga; vvv. Izin Usaha Pariwisata Balai Pertemuan Umum; www. Izin Usaha Pariwisata Usaha Tempat Kebugaran/Fitnes/Health Center; xxx. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni; yyy. Izin Usaha Pariwisata Usaha Persewaan Fasilitas Rekreasi/ Hiburan; zzz. Izin Usaha Pariwisata Usaha Becak Air; aaaa. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sepeda Air; bbbb. Izin Usaha Pariwisata Usaha Lainnya yang sejenis; cccc. Izin Usaha Pariwisata Usaha Teater/Pentas Seni Budaya; dddd. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); eeee. Izin Penggunaan Alun-alun;
9
ffff. gggg. hhhh. iiii. jjjj.
Izin Izin Izin Izin Izin
Penggunaan Stadion; Penggunaan Gedung Olahraga; Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL); Penjualan Minuman Keras; dan Mendirikan Angkutan Umum.
(2) Selain Izin sebagaimana pada ayat (1), Bupati dengan memperhatikan efektifitas pelayanan umum dapat menetapkan suatu izin yang secara fungsional untuk dialihkan kepada KP2T. (3) Penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, kecuali Izin Prinsip dan Izin Lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan g. 2. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi menjadi sebagai berikut : Pasal 7 Seksi Perizinan I mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan I meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan bidang perizinan I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan I;
10
c. pelaksanaan jenis-jenis pelayanan perizinan antara lain: 1. Izin Prinsip; 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 5. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; 6. Persetujuan Pemanfaatan Ruang; 7. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi; 8. Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); 9. Izin Usaha Pertambangan (IUP); 10.Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan 11.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Operasi (IO), dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Sementara. d. penginventarisasian permasalahan pelaksanaan tugas seksi perizinan I sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian; e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan I; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan seksi perizinan I; g. penyiapan bahan pengkoordinasian tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan I; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan secara berjenjang.
11
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 12-9-2013 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 12-9-2013 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 39 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
12
