BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SEWA TANAH EKS BENGKOK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendayagunakan tanah-tanah bekas bengkok di desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, perlu adanya pengaturan dan pengelolaan tanah-tanah eks bengkok yang lebih optimal; b. bahwa dengan memperhatikan peran serta masyarakat di desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka untuk lebih memacu pertumbuhan pembangunan di lingkungan Kelurahan tersebut perlu diberikan kontribusi berupa pengembalian hasil pengelolaan sewa tanah eks bengkok kepada Kelurahan yang bersangkutan ;
c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sewa Tanah Eks Bengkok Desa;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 117); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SEWA TANAH EKS BENGKOK DESA. Pasal 1
(1) Desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatannya menjadi kekayaan daerah. (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari sewa eks bengkok dikelola oleh daerah. Pasal 2 Untuk pengelolaan sewa tanah eks bengkok kepada desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diberikan kontribusi pengelolaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari perolehan nilai sewa. Pasal 3 (1) Pelaksanaan pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dalam bentuk kegiatan yang penganggarannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4
(2) Pengalokasian kegiatan sebelumnya diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan proposal yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui Camat. Pasal 4 Untuk kelancaran pelaksanaan sewa tanah eks bengkok, maka Lurah membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan : a. lelang tanah eks bengkok; b. menagih pemenang lelang yang belum menyelesaikan pembayaran pada saat pelelangan; c. menerima pembayaran hasil panagihan sewa tanah eks bengkok dan disetorkan paling lama dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; d. memberikan pengarahan kepada penyewa agar dalam mengolah lahan mengunakan prinsip-prinsip petanian yang baik; e. melakukan pengamanan terhadap aset tanah eks bengkok dengan memasang tanda batas yang jelas; f. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah eks bengkok yang ada di wilayahnya; dan g. apabila tanah belum bersertifikat, maka mengusulkan pensertifikatan tanah eks bengkok kepada pemerintah daerah.
5
Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 26-6-2013 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 26-6-2013 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah, Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 19810 1 001
6
