BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Air Tanah, diperlukan upaya penghematan penggunaan air dan upaya konservasi tanah untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung dan fungsi Air Tanah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 131); 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 197 tahun 2011 Tentang Harga Dasar Air dan Nilai Perolehan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
3
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Air Tanah. 5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah suatu batuan dibawah permukaan tanah. 6. Izin pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan Air Tanah 7. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna air dari pemanfaatan Air Tanah, 8. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara atau Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN dan/atau APBD atau perolehan lainya yang sah. 9. Bangunan gedung BUMN, BUMD dan BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD termasuk anak perusahaan yang berada dibawah kendalinya serta BHMN.
4
10. Rumah Tinggal Pejabat adalah rumah yang ditempati oleh Jaksa, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kapolres, Kepala Instansi Vertikal, Bupati/Wakil Bupati, pengurus BUMN, pengurus BUMD dan pimpinan BHMN serta Pejabat struktural dilingkungan, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan BHMN. 11. Pimpinan Eselon II atau pejabat yang setara adalah pimpina Eselon II atau pejabat yang setara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Penggunaan Air Tanah pada Bangunan Gedung milik daerah/Negara di lingkungan masing-masing. 12. Pimpinan BUMN di daerah, Direktur BUMD dan Pimpinan BHMN di daerah adalah direktur atau pemimpin yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah. Pasal 2 (1) Penghematan penggunaan Air Tanah merupakan bagian dari upaya konservasi Air Tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah. (2) Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan agar Air Tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan. (3) Penghematan penggunaan Air Tanah dilakukan secara efisien dan rasional. BAB II PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH Pasal 3 Kegiatan penghematan penggunaan Air Tanah ini diberlakukan bagi semua pihak yang memanfaatkan penggunaan Air Tanah. 5
Pasal 4 (1)
(2) (3)
Pada Bangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN wajib dilakukan penghematan penggunaan Air Tanah dengan target akhir sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini. Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. Penghematan penggunaan Air Tanah setelah target akhir harus tetap di jaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 5
Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan penghematan penggunaan Air Tanah. Pasal 6 Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. menggunaan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; b. mengurangi penggunaan Air Tanah; c. menggunakan kembali Air Tanah; d. mendaur ulang Air Tanah; e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan; f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatife terakhir; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
6
h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau; i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah. Pasal 7 Menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara: a. menggunakan air sesuai kebutuhan; b. menghindari pemborosan penggunaan air; c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air; d. menggunakan water meter untuk memantau pengambilan Air Tanah; e. merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik. Pasal 8 Mengurangi penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dlakukan dengan cara: a. air bersih dari Air Tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; b. membuka keran setengah dari bukaan total dalam penggunaan; c. menutup keran segera ketika air tidak digunakan; dan d. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.
7
Pasal 9 Mendaur ulang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara: a. air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya; b. membuat bak penampung air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali; dan c. membuat sumur resapan air hujan kedalam tanah. Pasal 10 Mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan cara: a. menggunakan sistem penampungan air; b. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan Air Tanah berdasarkan kapasitas penampungan air; dan c. Untuk pertanian, Air Tanah digunakan terutama untuk tanaman hemat air. Pasal 11 Menggunakan Air Tanah sebagai alternatife terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara : a. mengutamakan penggunaan air permukaan; b. memanfaatkan air hujan; dan c. mengutamakan penggunaan perusahaan air minum/ perusahaan daerah air minum bagi daerah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum.
8
Pasal 12 Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan cara : a. menggunakan sower untuk mandi; b. menggunakan penggelontor otomatis; c. menggunakan keran hemat air; dan d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air. Pasal 13 (1)
(2)
(3)
Memberikan insentif bagi pelaku penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h kepada pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin perusahaan Air Tanah. Pemegang izin pemegang Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan insentif apabila paling sedikit selama 12 bulan berturut turut melakukan penghematan penggunaan Air Tanah minimal 10% dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan setelah izin diberikan. Pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan insentif apabila paling sedikit selama 12 bulan berturut turut melakukan penghematan penggunaan Air Tanah mini mal 10% dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
9
(4)
(5)
Dalam hal pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh izin kurang dari 6 bulan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan setelah mendapatkan izin. Memberikan insentif pada pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setiap tahun berupa penghargaan dan/atau pengumuman dimedia masa. Pasal 14
(1)
(2)
(3)
Memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i kepada pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah. Pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan disinsentif apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melakukan pemborosan penggunaan Air Tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setiap bulannya melebihi penggunaan Air Tanah rata-rata 6(enam) bulan setelah izin diberikan. Pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat diberikan disinsentif apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melakukan pemborosan penggunaan Air Tanah sebanyak 3 (tiga) kali, setiap bulanya melebihi penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini. 10
(4)
(5)
(6)
Dalam hal pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh izin kurang dari 6 bulan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini maka dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan setelah mendapatkan izin. Pemberian disinsentif kepada pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kewenanganya setiap tahun dapat berupa pengumuman dimedia masa. Sebelum mengumumkan di media masa, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin pemakaian Air Tanah atau pemegang izin pengusahaan Air Tanah yang melakukan pemborosan penggunaan Air Tanah 1 (satu) kali dan 2 (satu) kali dalam jangka waktu 1 tahun. Pasal 15
Insentif dan disinsentif berupa penghargaan dan/atau pengumuman dimedia masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi atau laporan penggunaan Air Tanah atau pengawasan dilapangan. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH Pasal 16 Bupati c.q. Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah kepada : a. Pimpinan eselon II atau pejabat yang setara terhadap penggunaan Air Tanah pada bangunan gedung milik daerah/Negara; 11
b. Direktur BUMN, direktur BUMD, atau deputi BHMN terhadap penggunaan Air Tanah pada bangunan gedung BUMN, BUMD, atau BHMN; c. Bupati terhadap penggunaan Air Tanah oleh pemegang izin pemakaian Air Tanah atau pemegang izin pengusahaan Air Tanah. Pasal 17 (1)
(2)
(3)
(4)
Sekertaris Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah pada bangunan dilingkungan masing masing. Pimpinan BUMN, direktur BUMD, atau Pimpinan BHMN di daerah sesuai dengan kewenanganya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah pada bangunan gedung BUMN, BUMD, dan BHMN dilingkungan masing masing. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dibantu oleh gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilingkungan masing-masing.
12
Pasal 18 (1)
(2)
(3)
Sekertaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah pada bangunan milik Daerah/Negara kepada Menteri c.q Kepala Badan Geologi secara berkala setiap 6 bulan pada bulan januari dan bulan Juli. Pimpinan BUMN, direktur BUMD atau Pimpinan BHMN di daerah menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan Air Tanah pada bangunan BUMN, BUMD, atau BHMN dilingkungan masing-masing kepada Menteri c.q Kepala Badan Geologi secara berkala setiap 6 bulan pada bulan Januari dan bulan Juli. Laporan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Pasal 19
Berdasarkan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bupati c.q Kepala SKPD melakukan pengumuman mengenai hasil evaluasi pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah.
13
Pasal 20 (1)
(2)
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah kepada pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk pengawasan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah. Pasal 21
Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah dari pemegang izin pemakaian Air Tanah dan pemegang izin pengusahaan Air Tanah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari. Pasal 22 Pelaporan pelaksanaan penghematan penggunaan Air Tanah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 10-6-2013 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 10-6-2013 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 19810 1 001 15
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH Format laporan dibuat untuk dapat memantau sejumlah mana langkah langkah penghematan penggunaan Air Tanah yang dilakukan oleh pengguna Air Tanah telah memenuhi target penghematan penggunaan Air Tanah yang ditetapkan sebesar 10% dari penggunaan Air Tanah rata-rata 6 bulan : A. Format laporan pimpinan eselon II atau Sekertaris Daerah, direktur BUMN, direktur BUMD, dan deputi BHMN untuk penghemtan penggunaan Air Tanah pada bangunan gedung milik daerah/Negara dan bangunan gedung BUMN, BUMD dan BHMN. Penggunaan Air Tanah Rata-rata 6 (enam) bulan terakhir Pengunaan Air Bulan Tanah (m3) Januari
Pengamatan Tahun Berjalan Periode Laporan Ke-1 Dilaporkan bulan Oktober
Februari Maret April Mei ………(v)
Ke-2 Dilaporkan bulan Januari
Agustus September ……….. (x)
Oktomber November Desember Rata-rata
Ke-3
Penggunaan Air Tanah (m3)
Juli
Rata-rata
Juni Rata-rata
Bulan
……….. (x)
Januari
16
Dilaporkan bulan Juli
Februari Maret April Mei Juni Rata-rata
……….. (x)
Dst.
Penggunaan air tanah
= ( x ) - ( v ) X 100 %……… % (v) Contoh : Format Pelaporan Pertama dan Kedua Tabel Penggunaan air tanah Penggunaan Air Tanah Rata-rata 6 (enam) bulan Tahun 20..... Penggunaan air Bulan tanah (m2) Januari 250 Februari
200
Maret
225
April
Penggunaan Tahun Berjalan Periode Laporan
Bulan Juli
Penggunaan air tanah (m2) 225
Agustus
205
September
200
300
Rata-rata
210
Mei
275
Oktober
200
Juni
250
November
230
Rata-rata
250
Desember
230
Rata-rata
220
Ke-1
Ke-2
Dst.
Penggunaan air tanah periode ke -1 = 210 – 250 x 100%= - 16,00 % 250 Penggunaan air tanah periode ke-2 = 220 - 250 x 100% = - 12,00 % 250
17
Contoh : Format Pelaporan Berkala Setiap 6 (enam) bulan Tabel Penggunaan Air Tanah Penggunaan Air Tanah Rata-rata 6 (enam) bulan Tahun 20.... Penggunaan air Bulan tanah (m2) Januari 250
Penggunaan Tahun Berjalan Periode Laporan
Januari
Penggunaan air tanah (m2) 225
Februari
200
Februari
205
Maret
225
Maret
200
April
300
April
200
Mei
300
Mei
230
Juni
275
Juni
230
Rata-rata
250
Rata-rata
215
2013
Bulan
Dst.
Penggunaan air tanah periode ke-1 = 215 – 250 x 100% = -14,00 % 250
Catatan : - Terjadi penghematan air tanah pada bangunan Gedung milik daerah/Negara atau Bangunan Gedung BUMN, BUMD atau BHMN apabila hasil perhitungan penggunaan air tanah lebih kecil dari minus 10% ( sepuluh persen) - Terjadi pemborosan air tanah pada bangunan Gedung milik daerah/Negara atau Bangunan Gedung BUMN, BUMD atau BHMN apabila hasil perhitungan penggunaan air tanah positif.
18
B. Format Laporan Bupati untuk penghematan penggunaan Air Tanah dari Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pemegang Pengusahaan Air Tanah. No. 1. 2. Dst.
Nama Pemegang Izin
Penggunaan Air Tanah Rata-rata 6 (enam) bulan
Bulan 1
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
*) diisi insentif, disintensif, atau telah melakukan penghematan BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
Ket.*)
