Pusat Peraturan Pajak Online
Beri Janji-Janji Stimulus biar Laju Ekonomi Mulus Contributed by Administrator Friday, 23 January 2009
Kontan, Minggu IV, Januari 2009, 23 Januari 2009Sofjan Wanandi mulai patah arang melihat sikap pemerintah yang plin-plan soal tambahan stimulus fiskal. Awalnya pemerintah gembar-gembor mau menambah kucuran stimulus senilai Rp 37,5 triliun sehingga totalnya mencapai Rp 50 triliun. Tapi, janji tambahan itu direvisi menjadi hanya Rp 15 triliun, sehingga totalnya Rp 27,5 triliun.
Bukan hanya anggaran stimulus yang disunat, sektor-sektor calon penerimanya juga dirombak. Dari semula ada 17 sektor calon penerima Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), belakangan susut tinggal 3 sektor. “Kalau enggak mau ngasih juga enggak apa-apa. Jangan kasih harapan,― tandas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini.
Sektor usaha yang memperoleh PPN-DTP juga hanya tiga, yakni minyak goreng, panas bumi, dan bahan bakar nabati. Lalu, sebanyak 14 sektor lainnya akan menerima insentif berbentuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh-DTP).
PPh yang akan menjadi tanggungan pemerintah adalah PPh sesuai UU Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengarah pada badan usaha, serta Pasal 21 UU yang sama yang membidik karyawan. Namun, fasilitas ini hanya akan mengalir ke perusahaan-perusahaan yang berniat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady bilang, ada insentif lain, yakni Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP). “Ada juga penyederhanaan aturan supaya lebih mudah dalam berusaha,― katanya. Jadi, sejauh ini total ada 31 sektor yang bakal memperoleh stimulus fiskal.
Sumber KONTAN di Departemen Keuangan (Depkeu) membisikkan, kementerian dan departemen boleh mengusulkan bentuk-bentuk stimulus fiskal lain bagi industri yang ada di bawah lingkup teknis mereka. Departemen Kehutanan, misalnya, meminta Pajak Pertambahan Nilai 0% atas produk kehutanan, seperti panel kayu dan kayu gergajian.
Anggaran ternyata cekak, janji pun dipangkas
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu menjelaskan, pemerintah http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 31 January, 2017, 08:48
Pusat Peraturan Pajak Online
terpaksa hanya menambah dana stimulus Rp 15 triliun karena dana sisa anggaran 2008 sebagian besar harus digunakan untuk menambal defisit. Maklum, defisit 2009 yang tadinya dipatok Rp 51,3 triliun atau 1% membengkak menjadi Rp 132 triliun (2,5%).
Sofjan bakalan makin sering menarik nafas panjang melihat sikap pemerintah soal stimulus fiskal yang ternyata masih belum final. Soalnya, Edy bilang, pemerintah baru menghitung dana tambahan stimulus ini. Jadi, janji rangsangan sebesar Rp 15 triliun pun belum ketok palu.
Edy menjelaskan, nanti ada dua macam stimulus fiskal. Pertama, untuk menjaga supaya tenaga kerja yang ada sekarang tidak menganggur, pemerintah memberikan fasilitas berupa PPN-DTP, PPh-DTP, dan BM-DTP yang nilainya total Rp 12,5 triliun dan sudah mendapat lampu hijau dari DPR.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 3,487 triliun dipakai untuk PPN-DTP. Perinciannya, sejumlah Rp 800 miliar buat minyak goreng, Rp 2,5 triliun panas bumi, dan Rp 187 miliar untuk industri bahan bakar nabati. “Sudah keluar peraturan Menteri Keuangan-nya,― ungkap Edy.
Untuk minyak goreng, fasilitas PPN-DTP diberikan bagi penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan merek generik milik pemerintah, Minyakita. Mekanismenya, dengan pemberian subsidi sebesar Rp 1.000 seliter.
Hingga sekarang memang ketiga industri ini dulu yang mendapat insentif. Pasalnya, tiga jenis industri ini paling gampang dan jelas pengurusan administrasi pajaknya. “April nanti semua sudah harus mulai. Tapi, ada kemungkinan menambah sektor untuk PPN-DTP,― tutur Edy.
Sebenarnya, Sofjan menegaskan, uang Rp 12,5 triliun itu tidak banyak berarti untuk menekan angka PHK yang mungkin mencapai 500.000 orang. “Namun kami akan memaksimalkan pemakaian dana stimulus itu,― tandas petinggi Gemala Group ini.
Sektor-sektornya, Sofjan menyatakan, terutama yang padat karya, usaha kecil menengah, serta yang banyak memakai bahan baku lokal. Contohnya, industri tekstil dan perumahan yang masuk kategori menengah bawah.
Tidak otomatis langsung disetujui parlemen
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 31 January, 2017, 08:48
Pusat Peraturan Pajak Online
Stimulus jenis kedua adalah stimulus fiskal untuk menyerap tenaga kerja. Bentuknya program pembiayaan atau dana langsung untuk sektor infrastruktur, perumahan, energi, infrastruktur pasar, serta balai pelatihan. “Ini sektor prioritas untuk menciptakan tenaga kerja yang banyak dan cepat,― ujar Edy.
Nah, jumlah dananya masih dihitung. Nanti yang bertanggungjawab adalah kementerian atau lembaga terkait.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan, sebanyak Rp 5 triliun – Rp 6 triliun dana stimulus dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja. Di antaranya akan digunakan untuk sektor infrastruktur. “Terbanyak di Departemen Pekerjaan Umum (DPU), sisanya dibagi ke Departemen Perhubungan,― urainya.
Direktorat Jenderal Bina Marga DPU meminta tambahan dana stimulus Rp 4,3 triliun. “Kami memiliki proyek yang anggarannya masih kurang. Kontraknya sih sudah ada, seperti jalur pantai utara Jawa dan lintas timur Sumatra,― ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hermanto Dardak.
Sebetulnya, Hermanto membeberkan, dengan anggaran sekarang sebesar Rp 17 triliun, mereka bisa menyerap 500.000 tenaga kerja baru. Nah, adanya dana Rp 4,3 triliun bakal membuka lapangan pekerjaan baru lagi buat 150.000 orang lagi.
Kementerian Negara Perumahan Rakyat juga mengajukan tambahan duit yang dipakai untuk merealisasikan target membangun 60.000 unit rumah susun dan 200.000 rumah sederhana sehat. Tapi, lagi-lagi, angkanya masih dihitung. “Proyek ini bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru,― ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari.
Untuk energi, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Jacobus Purwono mengatakan, perlu tambahan stimulus fiskal untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 2 triliun. “Yang sudah tersedia baru Rp 1,5 triliun,―tutur dia.
Kemudian, Purwono menambahkan, ada program tambahan stimulus, antara lain pemerintah mengurangi penalti bagi industri yang memakai listrik saat beban puncak antara jam enam sore sampai 10 malam. “Tadinya bayar empat kali tarif normal menjadi tiga kali,― ungkap dia.
Aturan main ini berlaku untuk pelanggan industri kategori I-3 denga daya tersambung 201 kilovolt-ampere (kVA) sampai 30 megavolt-ampere (MVA) dan industri http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 31 January, 2017, 08:48
Pusat Peraturan Pajak Online
I-4 di atas 30 MVA.
Pemerintah juga akan mencabut sebagian tarif daya maksimum yang mulai berlaku untuk penagihan rekening Januari 2009. hal ini bisa menurunkan biaya listrik industri rata-rata 8%. Tapi, akan turun lebih besar lagi sekitar 12% - 15% untuk kegiatan padat energi, seperti industri tekstil, serat sintesis, baja, semen, kimia, apalagi kalau beroperasi 24 jam.
Adapun di sektor infrastruktur pasar, Departemen Perdagangan akan fokus pada perbaikan, perluasan, dan pengembangan tempat jual beli yang sudah ada. “Saat pembangunan fisiknya itu saja sudah melibatkan banyak orang. Lapangan kerja jadi bertambah,― ujar Gunaryo, Direktur Bina Pasar dan Distribusi.
Cuma, Gunaryo masih merahasiakan berapa besar uang stimulus tambahan untuk infrastruktur pasar akerna masih dibahas. Yang jelas, duitnya langsung dikucurkan ke pemerintah daerah yang menyiapkan dana pendamping.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menghitung tebaga kerja yang mungkin diserap lewat stimulus fiskal tersebut mencapai 1 juta orang. Soalnya, pertumbuhan ekonomi yang paling banter 5% di 2009 hanya mampu mencetak lapangan pekerjaan baru bagi 2,2 juta orang saja.
Meski bakal menampung sampai 1 juta tenaga kerja anyar, DPR tak bakal langsung meluluskan permintaan pemerintah untuk menambah dana stimulus fiskal. “Tentu akan kami cek dulu sejauh mana insentif itu bisa menciptakan lapangan kerja baru,― kata Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis.
Krisis Jangan Menjadi Alasan
Sinyal tanda darurat sudah menyala. Itu sebabnya, pagi-pagi pemerintah berencana mengajukan percepatan pengajuan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. “Kami mengharapkan perubahan selesai Februari nanti,― kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Ada tiga asumsi makro yang berubah. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tadinya 6% menjadi tinggal 5%. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp 9.400 per dolar AS menjadi Rp 11.000 per dolar AS. Ketiga, harga minyak mentah Indonesia atawa Indonesia crude price (ICP) yang awalnya US$ 80 per barel menjadi US$ 45 sebarel. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 31 January, 2017, 08:48
Pusat Peraturan Pajak Online
Tapi, sumber KONTAN di Departemen Keuangan menyebut, pemerintah juga bakal mengubah belanja negara dari sebelumnya Rp 1.037,1 triliun jadi Rp 989,8 triliun. Dari pos itu, hanya anggaran belanja kementerian dan lembaga yang tidak mengalami perubahan, tetap Rp 322,3 triliun. Penghematan dilakukan dengan memangkas beberapa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis bilang, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 menyebut, dalam kondisi darurat DPR bisa bertindak dalam 1 x 24 jam untuk menyetujui pengajuan revisi anggaran belanja dan pendapatan. Cuma, “Soal kapan selesainya perubahan itu tidak bisa 1 x 24 jam,― tandasnya.
Hanya, Harry mengingatkan, tidak mudah bagi pemerintah mendapat lampu hijau dari DPR atas angka-angka perubahan yang diajukan. “Minimal akan banyak pertanyaan dari anggota dewan yang mengkritisi perubahan asumsi makro. Jadi, pemerintah harus siap dengan argumen mereka,― ungkap Harry lagi.
Fraksi Partai Golkar, misalnya, sudah pasti tidak sependapat dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang disodorkan pemerintah. Sebab, sejatinya krisis keuangan global sudah mulai sejak April 2008. Namun nyatanya ekonomi Indonesia cuma menciut 0.1%. “Krisis jangan dijadikan alat sehingga pemerintah dengan mudahnya mengganti APBN,― kata Harry, yang menambahkan fraksinya menghitung ekonomi masih bisa tumbuh 5,5%.
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 31 January, 2017, 08:48
