LAPORAN KOIWISI III DPR-RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II / PENGAWIBILAN KEPUTUSAN ATAS RUU TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEA/IERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOIWOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI WIENJADI UNDANG-UNDANG.
Jumat, 24 April 2015 Assalamu'alalkum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi klta semua.
1. 2.
3.
Yang Terhormat Saudara PImpinan Rapat Paripurna Yang Terhormat Bapak / Ibu Anggota DPR RI Yang Kami Hormati Menteri Hukum dan HAM yang mewaklli Presiden
dan hadirin yang kamt muliakan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka Pengambitan Keputusan/Pembicaraan
Tingkat 11 terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
PImpinan, Bapak/lbu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa sidang yang berikut. Selanjutnya berdasarkan Surat Presiden No. R-19/Pres/03/2015
tertanggal 3 Maret2015 yang kemudian ditlndaklanjuti oleh Keputusan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 2 April 2015, telah diputuskan bahwa Komisi III DPR RI
bertugas membahas RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
Kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Presiden yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 20 April
2015, RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 dimaksudkan untuk
menjaga
keberlangsungan
dan
kesinambungan
upaya
penegakan
dan
pemberantasan tindak pidana korupsi serta untuk mempertahankan keberlanjutan
kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengaturan mengenai pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak turunnya kredibilitas Indonesia dalam upaya pencegahan
pemberantasan tindak pidana korupsi.Untuk mengatasi permasalalian tersebut, diperlukan suatu pembentukan hukum yang cepat dan tepat serta tetap memperhatikan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 oleh Presiden, hal tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945, yang memberikan dasar kewenangan kepada Presiden
dalam hal kegentingan yang memaksa untuk menetapkan Peraturan Pemerintah PenggantI Undang-Undang.
Dalam rangka melakukan pendalaman, Komlsi III DPR Rl telah melakukan
serangkaian kegiatan balk Rapat Pleno maupun Rapat Dengar Pendapat Umum untuk meminta masukan darl berbagai pihak terkait Perrpu Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dikeluarkan oleh Presiden. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2015,
Komisi III DPR Rl telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAm!
dalam rangka mendengarkan keterangan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap RUU Perppu tersebut sekaligus pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan 22 April 2015, Panja Komisi III DPR Rl telah melakukan pembahasan terhadap materl dalam RUU Perppu No. 1 Tahun
2015 tersebut. Sehingga pada 23 April 2015, Komisi III DPR Rl melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Rl dengan agenda mendengarkan pendapat/pandangan dari fraksi-fraksi atas keterangan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Adapun pandangan fraksi-fraksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Fraksi Partai PDIP dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, Junimart Girsang (A-128) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II.
2. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pendapat akhir mini yang dibacakan
Anggota DPR Rl, Daeng Muhammad, S.E, M.Si (A-475), yakni dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan bahwa KPK harus terbebas dari intervensi polltik, independen, dan berintegritas. Serta meminta agar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang akan menggantikan Pimpinan KPK periode ini yang akan habis pada 2015 ini untuk segera dibentuk.
3. Fraksi Partai Hanura dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, H. Sarifuddin Sudding, S.H, M.H (A-559) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II.
4. Fraksi Partai Golongan Karya dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl H. Andika Hazrumy, S.Sos (A-293) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang
A
'
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pennberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk
dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II. dengan catatan agar Pemerintah harus memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penunjukan Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mempercepat proses seleksi Pimpinan KPK pada Periode 2015-2019.
5. Fraksi PKB dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, H. irmawan, S.Sos, MM (A-37) mendukung untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II.
6.
Fraksi Partai Nasional Demokrat dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, H.M. Ali Umri, S.H, M.Kn. (A-5) yang menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk memperhatikan pengecualian batasan usia, pengaturan terkait integritas dan akuntabilitas
Pimpinan KPK, segala kelemahan KPK harus dapat dibenahi dan dikontrol, KPK harus bebas dari intervensi, latar belakang pendidikan dan pengalaman Pimpinan Sementara KPK, dan perlunya mengutamakan fungsi preventif dalam pelaksanaan tugas KPK.
7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, Ir. Sufmi Dasco Ahmad (A-377) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk segera merevisi UU No. 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si (A-93), yang menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan bahwa perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam hal kedudukan Komite
Etik dari ad hoc menjadi permanen dan adanya pengaturan agar Pimpinan KPK tidak boleh mengundurkan diri menjadi pejabat negara selama bertugas dan dua tahun pasca menjalani tugas untuk menjaga independensi dan manwah KPK.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, H. Arsul Sani, S.H, M.Si (A-528) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk 4^ 3
dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan memperhatikan kembali batasan usia dan perlu kajlan agar Presiden tidak terlalu terburu-buru
dalam mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
10. Fraksl Partai Demokrat dalam pendapat akhir mini yang dibacakan Anggota DPR Rl, Erma Suryani Ranik, S.H (A-446) menyatakan dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang untuk dibicarakan dalam Pembicaraan Tingkat II dengan catatan untuk memperhatikan batasan usia dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penunjukkan Pimpinan KPK Sementara.
Maka berdasarkan pandangan fraksi-fraksi tersebut di atas, Rapat Keija Komisi III DPR Rl dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Komisi III DPR Rl memberikan persetujuan terhadap Rancangan UndangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindai< Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan untult diianjutkan ke Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR-RI hari ini, yakni Jumat 24 April 2015.
Selanjutnya, Komisi III DPR Rl menyampaikan catatan sebagai berikut: 1. Dalam hal penunjukan Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Pemerintah harus memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Meminta agar Pemerintah dengan segera mempercepat proses seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. 3. Meminta agar terdapat perubahan terhadap materi dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal meningkatkan
kedudukan Komite Etik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat ad hoc menjadi permanen untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Meminta agar terdapat perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjaga marwah dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni dalam hal Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak boleh mengundurkan diri untuk menjadi Pejabat Negara lainnya selama menjabat menjadi Pimpinan KPK dan dua tahun pasca menjabat sebagai Pimpinan KPK, atau menawarkan diri dengan berbagai imbalan, seperti penyelesaian kasus.
Selanjutnya dalam tanggapannya, Pemerintah menyatakan setuju dan sangat menghargai beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh Komisi III DPR Rl dan
akan menjadi perhatian dalam revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah menyarankan agar perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menjadi usul inisiatif DPR Rl.
^ /
Pemerintah juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setlnggi-tingginya kepada Komisi III DPR Rl yang penuh dedikasi, toleransi, dan kerja keras untuk menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangari Undang-Undang ini.
Yth. Pinnpinan Rapat Paripurna Yth. Bapak/lbu Anggota Dewan Yth. Menteri Hukum dan HAM Rl, serta Hadirin yang kami hormati.
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang bersama-sama dengan Komisi III DPR Rl
telah melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang in! secara tekun, teliti, dan mendalam. Kami sampalkan ucapan terima kasih pula kepada semua pihak, yang selama ini telah banyak membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.
Demikianlah Laporan Komisi III DPR-RI terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi IVIenjadi UndangUndang dan apabiia ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.
Seianjutnya perkenankanlah kami untuk menyerahkan rancangan undang-undang ini kepada Sidang Paripurna DPR Rl hari ini guna diambil keputusan. Sekian dan Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Jakarta, Jumat 24 April 2015 PIMPINAN KOMISI III DPR-RI KETUA,
DR. H.ni.
AMSUDDIN
