KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI
Nomor:
SUMATERA
KEMENTERIAN
AGAMA
BARAT
30. Tahun 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BANTU AN PENINGKATAN TAHUN DENGAN
ANGGARAN
RAHMATTUHAN
KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI
Menimbang
Mengingat
MUTU
AKREDITASI
2016
YANG MAHA KEMENTERIAN
SUMATERA
MADRASAH
ESA AGAMA
BARAT
a.
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu pendidikan madrasah, perlu perlu merealisasikan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah yang memenuhi persyaratan;
b.
bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan bantuan dimaksud, menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Peningkatan Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun 2016. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
1.
2.
perlu Mutu
Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3.
4. 5.
Lembaran
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 591) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi 6.
dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Memperhatikan
1. 2.
3.
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733); Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 721 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Pusat Pengembangan Madrasah; Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 722 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah; Daftar Isian
Penggunaan
025.04.2.299323/2016
Anggaran
(DIPA)
Nomor
SP.DIPA-
tanggal 07 Desember 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENINGKATAN MUJTU AKREDITASI MADRASAH TAHUN 2016.
PROVINSI. BANTUAN
Pertama
Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua
Petunjuk Teknis ini bertujuan dalam Pengelolaan Bantuan
memberikan pedoman operasional bagi madrasah Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun
Anggaran 2016. Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.
Ketiga
Ditetapkan di Padang Pada Tanggal oS April 2016 EPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
~=~.....
Tembusan: 1.
Dirjen Pendidikan
Islam Kementerian
2.
Irjen Kementerian
Agama RI, Jakarta;
Agama RI, Jakarta;
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tentang : Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016 Nomor Tanggal
Tahun 2016 April 2016
BABI PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Akreditasi merupakan
sebagai salah satu alat ukur untuk melihat kadar upaya peningkatan
dan
penjaminan mutu pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan madrasah pada khususnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Salah satu tujuan penting dari kebijakan akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka memenuhi 8 (delapan) SNP. Berdasarkan Rencana Strategik Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, pada tahun 2014 seluruh satuan pendidikan madrasah dari RA, MI, MTs, dan MA harus sudah diakreditasi dan 50% minimal Terakreditasi B. Hal ini menjadi tantangan besar Kementerian Agama saat ini. Pasalnya, dalam konteks madrasah, kebijakan nasional akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana tersebut di atas mempunyai
implikasi yang cukup serius.
Data Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun 2014 menyebutkan bahwa sekitar 90% madrasah berstatus swasta. Fenomena umum menunjukkan bahwa secara umum kondisi madrasah swasta di Indonesia cenderung berhadapan dengan culture of poverty di mana sebagian besar wali murid siswa madrasah berasal dari golongan ekonomi
menengah ke bawah
(MI 78,6%; MTs 76,5%; MA 60,9%) (Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan, 2014). Dihadapkan pada kondisi dan kultur kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, secara umum madrasah dihadapkan pada kondisi yang sulit dalam memberikan standar pelayanan minimal pendidikan yang baik sesuai dengan standar nasional pendidikan. Padahal, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (2) bahwa: "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi." Ini artinya bahwa madrasah yang tidak terakreditasi atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau
standar nasional pendidikan nasional dan mengeluarkan Ijazah/STIB.
akan dicabut
kewenangan
menyelenggarakan
ujian
Sementara itu, data BAN-S/M menunjukkan bahwa sampai tahun 2014 jumlah madrasah yang telah terakreditasi hanya 26,03% (15,211) yang terdiri atas 21,97% (RA), 25% (MI), 29,56% (MTs), dan 37,01% (MA). Jumlah total madrasah yang belum diakreditasi oleh BAN-S/M adalah 43.228 madrasah yang terdiri atas 14,368 (RA), 16,958 (MI), 8,804 (MTs), dan 3,098 (MA). Oengan demikian, tantangan Kementerian Agama dalam menghadapi proses akreditasi madrasah sangat besar saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka membantu persiapan madrasah dalam menghadapi proses akreditasi, Oirektorat Pendidikan Madrasah melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Propvinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Pendidikan Madrasah secara khusus, perlu memberikan intervensi positif kepada madrasah melalui program Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016. Oemi efektivitas dan kelancaran program pemberian bantuan tersebut dalam rangka mencapai target yang diharapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat perlu
menyusun "Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016" agar menjadi acuan bagi madrasah penerima dan/atau B.
C.
pelaksana program ini.
Tujuan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah bertujuan untuk memberikan kepada madrasah dalam mempersiapkan peningkatan mutu akreditasinya. Sasaran Sasaran penerima
bantuan peningkatan
dukungan dana
mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 adalah
74 lokasi madrasah yang belum/tidak terakreditasi/terakreditasi C atau B yang akreditasinya telah habis hingga tahun 2016 yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. D.
masa
Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu penggunaan dana bantuan ini adalah satu tahun anggaran 2016.
E.
Prinsip Pengelolaan 1. 2.
Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 dilakukan secara swakelola oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi ke madrasah sasaran kegiatan; Pencairan anggaran bantuan persiapan akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 menggunakan sistem LS (Langsung) undangan yang berlaku;
3.
Kewenangan
penetapan
penerima
sesuai dengan
bantuan
Peningkatan
ketentuan
peraturan
Mutu akreditasi
perundang-
madrasah tahun
anggaran 2016 berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi.
BAB II ORGANISASI
A.
JAWAB
Organisasi Pelaksana Implementasi kegiatan bantuan persiapan akreditasi madrasah tahun melibatkan unsur-unsur instansi/organisasi pelaksanan sebagai berikut: 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat; 2. 3.
B.
PELAKSANA, TUGAS, DAN TANGGUNG
anggaran
2016
ini
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Tim Pelaksana Swakelola Madrasah Sasaran.
Tugas dan Tanggung Jawab
1.
Kantor Wilayah Kementerian Agama tanggung jawab sebagai berikut: a.
b. c. d.
2.
Provinsi
Sumatera
Barat,
mempunyai
tugas dan
Menetapkan madrasah sasaran penerima bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Melaksanakan kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola madrasah; menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari tim pelaksana swakelola bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016; melakukan monitoring dan pengawasan atas penggunaan anggaran swakelola bantuan persiapan akreditasi madrasah tahun anggaran 2016;
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota,
sebagai berikut: a. Dapat merekomendasikan/mengusulkan memenuhi kriteria dan persyaratan Sumatera Barat;
mempunyai
tugas
dan tanggung
jawab
daftar madrasah sasaran bantuan yang kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi
b.
3.
Melakukan monitoring dan pengawasan atas penggunaan anggaran swakelola bantuan persiapan akreditasi madrasah tahun anggaran 2016. Tim Pelaksana Swakelola Tim pelaksana swakelola kegiatan bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah dapat dilakukan oleh Madrasah Sasaran. a. Madrasah Sasaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1)
2) 3) 4)
menyusun dan menyampaikan proposal (Rencana Penggunaan Dana)dalam rangka pelaksanaan kegiatan swakelola bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah; melaksanakan kontrak swakelola dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat; menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pertanggungjawaban Anggaran; melaksanakan
dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
kegiatan
bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016;
swakelola
BAB III
PERSYARATAN
A.
B.
MADRASAH
PENERIMA DAN MEKANISME
PENETAPAN
Persyaratan Madrasah Sasaran 1. Madrasah swasta jenjang MI/MTs/MA yang belum/tidak terakreditasi/terakreditasi B/terakreditasi C/masa akreditasinya telah habis hingga tahun 2016; 2. Mengajukan proposal bantuan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Formulir Permohonan Bantuan / Surat Permohonan Bantuan; b. c. d.
Sertifikat/Piagam Ijin Operasional atau ijin pend irian madrasah; Surat rekomendasi/usulan kolektif dari Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota; Surat Pernyataan Kesanggupan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu;
e. f. g.
Fotokopi Rekening Bank atas nama Madrasah; Surat Keterangan Rekening masih aktif dari Bank; Fotokopi NPWP atas nama lembaga.
Mekanisme Penetapan Madrasah Sasaran 1. Madrasah mengirimkan proposal kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat 2. 3.
setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota; Kanwil Kemenag menverifikasi kelayakan madrasah sasaran yang memenuhi kriteria; Kanwil Kemenag menetapkan madrasah sasaran melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABIV RUANG L1NGKUP PENGGUNAAN DANA, PENCAIRAN DANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA A.
Ruang Lingkup Penggunaan Dana 1. Pengadaan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk mendukung pencapaian akreditasi madrasah yang bermutu dan bermakna; 2. Kegiatan lain yang diperlukan yang mendukung pencapaian akreditasi madrasah yang dilakukan oleh oleh madrasah sasaran selaku tim pelaksana swakelola.
B. Pencairan Dana Mekanisme pencairan dana untuk bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah menggunakan mekanisme kontrak kerjasama kerjasama dengan tim pelaksana swakelola dari madrasah sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: 1.
Tim pelaksana swakelola menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan kegiatan dan anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat;
2.
PPK memverifikasi usulan yang disampaikan oleh madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; PPK membuat kontrak kerjasama dengan Tim Pelaksana Swakelola;
ketentuan
PPK mencairkan anggaran sesuai dengan kontrak kerjasama kepada tim swakelola melalui rekening yang ditetapkan oleh madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pelaksana ketentuan
3. 4.
C.
Pertanggungjawaban 1.
2.
Penggunaan Dana
Tim pelaksana swakelola madrasah sasaran harus mempertanggungjawabkan dana yang diterima sesuai dengan rencana penggunaan dana yang diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat; Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan yang baik. Setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh madrasah harus didukung dengan bukti/kuitansi/pengeluaran yang sah;
3.
Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai RP. 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedang. transaksi dengan nominal antara RP. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp.3.000,- dan transaksi dangan nilai nominallebih besar dari Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,-;
4. 5.
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai peruntukkannya; Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur lampiran kuitansi;
6. 7.
Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala madrasah dan bendara; Memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8.
Tim pelaksana swakelola madrasah sasaran wajib menyusun laporan bantuan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sumatera Barat.
penggunaan
BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
RJUN~ 0101219'JS031002
sebagi
dana
Lampiran 1 Contoh Kontrak Swakelola
SURAT PERJANJIAN Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Swakelola Kegiatan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016 Nomor: . SURAT PERJANJIAN ini berikut semua ditandatangani di Padang pada hari
lampirannya (selanjutnya tanggal _ bulan
disebut
"Kontrak")dibuat tahun
dan _
antara:
1.
2.
, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak
berkedudukan di r berdasarkan (selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola").
a.
b.
c. d.
Keputusan......
tanggal
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlampir dalam Kontrak ini "PekerjaanSwakelola" ); Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki
(selanjutnya keahlian
disebut
profesional,
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; PPK dan Penyedia mengakui
3) 4)
dan menyatakan
bahwa sehubungan
dengan penandatanganan
oleh advokat;
telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat hal sebagai berikut: 1. Pokok Pekerjaan yang diswakelolakan meliputi:
a.
3.
.
MENGINGAT BAHWA: PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah tahun anggaran 2016 sebagaimana diterangkan dalam
Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
2.
untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut "PPK"); dan .. ,Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016, yang bertindak untuk dan atas nama r yang
.
b. .. c. Nilai Pekerjaan yang diswakelolakan (PPN) adalah sebesar Rp
dan menyetujui
hal-
, ; , atau Nilai Kontrak termasuk (rupiah);
peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
Pajak Pertambahan
Nilai
arti dan makna yang sama
4.
dokumen-dokumen
berikut
merupakan satu-kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan
dari
Kontrak ini: a.
adendum Surat Perjanjian;
b.
pokok perjanjian;
c. d.
surat penawaran syarat-syarat khusus Kontrak;
e. 5.
6.
syarat-syarat umum Kontrak; f. dokumen lainnya. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) 3) 4)
b.
meminta laporan-Iaporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 2) 3) 4) 5)
ditentukan dalam Kontrak; meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
dari
PPK untuk
melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk dirinci dalam Kontrak;
pelaksanaan,
penyelesaian yang
dan perbaikan
6)
memberikan keterangan-keterangan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
diperlukan
7)
menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan ditetapkan dalam Kontrak;
untuk
pekerjaan
yang
pemeriksaan
pekerjaan yang telah
8)
6.
mengambil langkah-Iangkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal terse but di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat /PPK ...........................................
Untuk dan atas nama Tim Pelaksana Swakelola
.
.
lampiran
2
Contoh SK Pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola KEPUTUSAN KEPAlA MADRASAH / LEMBAGA NOMOR
. .
TENTANG TIM PELAKSANA SWAKElOlA BANTUAN PENINGKATAN MUTU AREDITASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016 MADRASAH . KEPAlA MADRASAH Menimbang
Mengingat
.
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan Peningkatan madrasah tahun anggaran 2016, perlu mengangkat Swakelola;
Mutu akreditasi Tim Pelaksana
b. bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini dipandang mempunysai kemampuan dan kecakapan serta pengalaman sebagai Tim Pelaksana Swakelola; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Nomor 4400);
Pengelolaan
dan
Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
KEPUTUSAN
KEPALA
MADRASAH
SWAKELOLA BANTUAN PENINGKATAN TAHUN ANGGARAN 2016.
TENTANG MUTU
TIM
PElAKSANA
AKREDITASI MADRASAH
PERTAMA
Mengangkat nama-namasebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Swakelola Bantuan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2016 pad a Madrasah ;
KEDUA
Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada ketentuan yang berlaku; Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2016.
KETIGA KEEMPAT
Ditetapkan di Pada tanggal Kepala Madrasah,
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
NOMOR
KEPALA MADRASAH
.
.
TANGGAL.
.
TENTANG PENGANGKATAN BANTUAN
TIM PELAKSANA SWAKELOLA
PENINGKATAN
PADA MADRASAH
No
1 2 3 4 5 6
Jabatan
MUTU AKREDITASI
MADRASAH
TAHUN
.
Nama
Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
7
Anggota
8
.....................................
Kepala Madrasah,
ANGGARAN
2016
Lampiran 2 RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016
Nama Madrasah NSM Alamat No
Komponen Program & Uraian
A.
Peningkatan Prestasi Akademik Siswa a. b.
Unit Cost
Jumlah
................................. .................................
B.
Peningkatan Sarana Prasarana TIK
l.
Pengadaan Laptop (diisi spesiJikasi lapotop)
C.
Persia pan UKS Pengadaan/Pembangunan
l.
Volume
Sarpras
Rehabilitasi Toilet/Jamban a. ...................... b.
.......................
c.
......................
Dst
.............................. 2016 Kepala
.
(nama jelas, tandatangan,
NIP.
stempel)
Lampiran 03 JADWAL KEGIATAN (TIME SCHEDULE) PENGGUNAAN
DANA BANTUAN PENINGKATAN
MUTU AKREDITASI MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2016 Nama Madrasah NSM Alamat No
Uraian Kegiatan
April
Mei
............................................. Kepala Madrasah,
Juni. ...dst
2016
Lampiran 4 KOP MADRASAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat, tanggallahir Pekerjaan/jabatan Asal madrasah dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya adalah kepala madrasah bertindak untuk dan atas nama Madrasah . yang beralamat . 2. saya bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan dana bantuan Peningkatan Mutu akreditasi 3. 4.
madrasah Tahun Anggaran 2016. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan dalam rangka permohonan bantuan Peningkatan Mutu akreditasi madrasah tahun anggaran 2016 adalah valid dan benar. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi/dokumen/penggunaan anggaran bantuan, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan
ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Yang Menyatakan,
Materai Rp 6.000,-
NIP/NIK
.
Lampiran 5
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016
Cover (Format KP-02 B.l) Kata Pengantar (ditandatangani
oleh Kepala Madrasah)
Daftar lsi A.
Pengantar
B.
Dasar Hukum
C.
Tujuan
D. Daftar Kegiatan Terlaksana dan Realisasi Anggaran E.
Kendala dan Hambatan (Jika ada)
F.
Rekomendasi (Jika ada)
Lampiran-Iampiran 1.
SK Pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola{Format
2.
Laporan Per Kegiatan (Jika ada);
3.
Foto-foto Kegiatan;
4.
Kuitansi/Bukti
Fisik lainnya.
KP-09);
Lampiran
06
Format KP-08 Contoh Halaman Cover Laporan Akhir
LAPORAN BANTUAN
PELAKSANAAN
PENINGKATAN
KEGIATAN SWAKELOLA
MUTU AKREDITASI
TAHUN ANGGARAN
MADRASAH
2016
LOGO YAYASAN/LEMBAGA/MADRASAH
NAMA
MADRASAH
NSM ALAMAT
MADRASAH
JI.
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
KOP MADRASAH/LEMBAGA
.
Lampiran 07 Oaftar Kegiatan Terlaksana
OAFTAR KEGIATAN TERLAKSANA BANTUAN PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2016 No
Waktu Pelaksanaan
Nama/Jenis Kegiatan
Sasaran Manfaat
Pagu Anggaran
.......................... 2016 Mengetahui Kepala
NIP.
,
Realisasi Anggaran
Bendahara,
