BELUM APA-APA! KINERJA PEMDA MELAKSANAKAN KORSUP MINERBA
Latar Belakang Korsup Minerba diinisiasi oleh KPK pada tanggal 6 Februari 2014, dengan tujuan untuk pembenahan tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara. Inisiasi Korsup Minerba tersebut terjadi mengingat berbagai masalah tata kelola pertambangan, diantaraya termasuk belum selesainya penataan perizinan, tidak adanya upaya sistematis untuk meningkatkan domestic market obligation, dan kerugian keuangan negara akibat tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya. Pada Tahap Pertama, Korsup Minerba disepakati dilaksanakan oleh 12 Pemerintah Daerah.
Target Dan Ukuran Kinerja Korsup Minerba Target 3.1. Semua IUP melaporkan kegiatan pertambangannya
1. Penataan Perizinan
et 1. Tidak ada lagi IUP g tidak memenuhi syaratan C&C, tidak miliki NPWP, tidak miliki izin pinjam pakai asan hutan (IPPKH) berada dalam kawasan an, melanggar aturan anahan, tata ruang, dan kungan
3. Pengawasan Produksi
Target 3.2. Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi
2. Pemenuhan Kewajiban Keuangan
Target 3.3. Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku
Target 2. Seluruh IUP melunasi kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan pasca tambang, jaminan reklamasi
Target 4.Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/ pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
4. Pengawasan Pengolahan
Target 5.1. seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. Pengawasan Penjualan
Target 5.2. Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat
Target 5.3. Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal
Penilaian Kinerja PARTISIPASI CIVIL SOCIETY
Penilaian kinerja Korsup Minerba ini dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, termasuk diantaranya, Walhi, Jatam, Auriga,YLBHI, SAINS sert CSO di daerah, termasuk Sampan.
Bersama jejaring CSO di daerah, Koalisi terlibat dalam koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
MENGUKUR KOMITMEN DAN INTEGRITAS Tujuan Indeksing atau Penilaian ini adalah untuk melihat komitmen, keseriusan, serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembenaha tatakelola usaha pertambangan yang telah disepaka sebelumnya.
Indeks Kinerja Pemeritah Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Korsup Minerba 68
SULAWESI TENGAH
60
S KO R K I N E R J A ( 8 - 9 6 )
48
48
KEPULAUAN KALIMANTAN KALIMANTAN RIAU TENGAH TIMUR
44
BANGKA BELITUNG
42
SULAWESI TENGGARA
42
MALUKU UTARA
40
SUMATERA SELATAN
36
35
JAMBI
KALIMANTAN BARAT
[VALUE]
SULAWESI SELATAN
32
KALIMAN SELATA
Tabulasi Indeks Kinerja Pemeritah Daerah Pada Korsup Minerba Di 12 Propinsi Propinsi
ULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR ANGKA BELITUNG
Kinerja Penataan Izin Pencabutan/ Penurangan Tidak Pengurangan Tumpang IUP Non-cnc Diperpanjan Tindih HK g 9 12 12 8 10 1 3 2 9 7 8 1 6 4 6
Pemenuhan Kewajiban Keuangan
Pengawas Pengawasan Pengawasan an Pengelolaan Penjualan Produksi
Skor Kinerja Pemda
4 10 3 9 7
8 10 12 8 11
12 9 9 8 1
11 12 10 7 9
68 60 48 48 44
ULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA UMATERA SELATAN
11 4 10
5 6 11
1 7 1
1 7 5
7 6 4
9 6 5
8 6 4
42 42 40
AMBI
12
9
10
2
1
1
1
36
KALIMANTAN BARAT ULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
5 2 1
7 3 1
1 11 8
12 6 11
3 2 5
4 7 1
3 2 5
35 33 32
1
Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba
Komponen Penataan Perizinan
KEPULAUAN RIAU
KALIMANTAN TIMUR
BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN BARAT
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI SELATAN
ENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
No Provinsi Jumlah IUP Non CNC, terbanyak 1 Jambi 2 Sulawesi Tenggara Kinerja terbaik terjadi di Jambi dengan kinerja pengurangan IUP 3 Sumatera Selatan Non CNC mencapai 49%, yaitu sejumlah 98 IUP. Sementara 4 Sulawesi Tengah kinerja terburuk di Kalimantan Selatan, karena tidak 5 Kepulauan Riau berkurangnya IUP dengan status non CNC, yaitu tetap 6 Kalimantan Timur sejumlah 441 unit. 7 Bangka Belitung 8 Kalimantan Barat Keberadaan IUP yang non CNC menunjukkan keberadaan 9 Maluku Utara pelaku pertambangan yang legalitasnya secara administratif 10 Kalimantan Tengah idak dapat dipertanggungjawabkan atau bermasalah. 11 Sulawesi Selatan 12 Kalimantan Selatan
441 IUP
Kalsel
Pengurangan Non.CNC (Jumlah IUP)
98 74 32 65 15 94
117 20 5
13 6 0
0.0%
2%
SULAWESI TENGAH
4%
SUMATERA SELATAN
5%
SULAWESI TENGGARA
6%
49% Berkurangnya IUP Dengan Status Non Clean and ClearJambi
BI
19%
Berkurangnya Status Non CNC
21%
32%
33%
39%
40%
Persentase Berkurangnya IUP Status NON
KALIMAN SELATA
Kinerja Penguran Non.CN (2014-201
NATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DESAKAN erkurangnya IUP Dengan Status Non Clean and Clear KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG Tabel Persentase Kinerja Pengurangan Izin Usaha Pertambangan bersetatus Non.CNC Provinsi
IUP Saat Korsup (2014) Total
JAMBI
398
SUMATERA SELATAN
359
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGAH
498
NON CNC
264
100
83
276
291
51
184
KALIMANTAN TIMUR
1.443
450
KALIMANTAN BARAT
682
312
BANGKA BELITUNG
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
1.109 286 866 414 845
NON CNC
200
199
161
Total
198
437
KEPULAUAN RIAU
CNC
IUP Setelah Korsup (2015) 1.
47
601 108 311 242 441
314 238
454
110
349
134
993
1.360
356
370
664
292
114 508 227 555 172 404
127
1.109 313 867 415 835
32
484 103 298 236 441
CABUT SELURUH IUP NON Kinerja Pengurangan Pengurangan CNC.Non.CNC CNC Non.CNC 2. PASTIKAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERPENUHI 164 98 49% 344 74 40% SETELAH DICABUT. 32 39% 3. 240 ANTISIPASI UPAYA 215 65 33% PERLAWANAN HUKUM DAR 84 15 32% PEMEGANG IZIN YANG 1.004 94 21% DICABUT. 625 117 19% 4. 372 KELUARKAN DAFTAR BLACK 20 6% LIST 210 PELAKU USAHA 5 5% 569 13 (PEMILIK,4% PERTAMBANGAN 179 6 GRUP 2% PENGURUS, DAN 424 0 0% USAHA).
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Penertiban IUP tumpang tindah dengan kawasan Hutan Konservasi Kinerja Pengurangan IUP Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja terbaik adalah Sulawesi Tengah, dengan Tumpang Tindih dengan Tumpang Tindih IUP 98%. Sementara kinerja pengurangan di dalam kawasan Hutan Konservasi mencapai KawasanIUP Hutan Kawasan Hutan terburuk terjadi di beberapa provinsi dengan termasuk, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Konservasi Sulawesi Tenggara, yang tetap membiarkan IUP berada di dalam kawasan Hutan Konservasi Terluas Konservasi.
98,1%
97 ribu ha
Sulteng
Kaltim
Terutama untuk Kalimantan Timur, dari seluruh 12 provinsi, merupakan daerah yang memiliki (tersisaIUP 5 paling ribu luas ha) tumpang tindih dengan kawasan Hutan Konservasi, yaitu seluas 97 ribu hektar. Angka ini meningkat dari yang sebelum korsup hanya 4 ribu hektar. 98.10% 70.01%
Mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU 41/99 jo. Pasal UU 17 (1) 18/2013, maka keberadaan tambang di dalam kawasan hutan konservasi merupakan tindak pidana. Sementara, pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk IUP, menurut Pasal 37 (7) UU 26/2007 juga seharusnya dapat dipidana. Persentase Pengurangan Luasan Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan Konservasi
SULAWISI TENGAH
SULAWESI SELATAN
14.88%
7.48%
0.69%
0.67%
0.67%
0%
0%
0%
0%
JAMBI
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
BANGKA BELITUNG
MALUKU UTARA
KEPULAUAN RIAU
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR
0
SUL TEN
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Penertiban IUP tumpang tindih dengan kawasan Hutan Konservasi
Kabupaten/Kota SULAWESI TENGAH
IUP Dalam Hutan Konservasi (2014)
IUP Dalam Hutan Konservasi (2015)
299.666,00
5.697,08
17.159,11
5.146,50
JAMBI
7.401,17
6.300,22
KALIMANTAN TENGAH
8.987,70
8.315,28
KALIMANTAN SELATAN
12.422,60
12.336,79
MALUKU UTARA
8.110,06
8.055,79
BANGKA BELITUNG
3.268,49
3.246,65
-
133,60
SUMATERA SELATAN
932,64
6.292,67
KALIMANTAN BARAT
101,31
2.531,74
KALIMANTAN TIMUR
4.299,96
97.756,13
SULAWESI TENGGARA
2.224,39
2.227,67
SULAWESI SELATAN
KEPULAUAN RIAU
Tabel pengurangan luasan areal tumpang tindih antara konsesi IUP dan kawasan Hutan Konservasi
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA Pengurangan Luasan Tumpang Persentase TAMBANG Tindih (Ha)
Penataan. (%)
293.968,92
98,10%
1. APARAT 12.012,61 PENEGAK HUKUM 70,01% 1.100,95 IUP YANG 14,88% MENINDAK 672,42 7,48% BEROPERASI DI DALAM 85,81 0,69% KAWASAN54,27HUTAN 0,67% KONSERVASI 21,84 0,67% - 2. CABUT SELURUH IUP0,00% DI - 0,00% DALAM KAWASAN HUTA - 0,00% KONSERVASI- 0,00% -
0,00%
Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba
2
Komponen Pemenuhan Kewajiban Keuangan
Kinerja terbaik terjadi di 3 (tiga) provinsi, dengan jum piutang negara royalti terendah pada tahun 2014 diantaranya Kalimantan Selatan 231 juta, Kepulauan R sebesar 4,6 miliar dan Bangka Belitung sebesar 11,1 m Sedangkan provinsi dengan piutang negara tertinggi ad Kalimantan Timur sebesar 82,6 miliar rupiah.
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN
Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Produksi (Royalty)
Secara umum, sebagian besar piutang negara atas Iuran Produksi justru meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2 kecuali terhadap Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Kalimantan Timur. Jumlah Piutang Royalty Tertinggi
120,000,000,000 100,000,000,000
Jumlah Piutang Royalty Terendah
80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000
231 juta
82 miliar
Kalsel
Kaltim
Kal. Selatan
Kep. Riau
Bangka Belitung
Kal. Barat Sul. Selatan Piutang Negara Tahun 2013
Jambi
Maluku Sul. Tenggara Sul. Tengah Sum. Selatan Kal. Tengah Kal. Timur Utara Piutang Negara Tahun 2014
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG
Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Produksi (Royalty) Provinsi KALIMANTAN SELATAN KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG KALIMANTAN BARAT SULAWESI SELATAN JAMBI MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR
Piutang Negara Tahun 2013 (Rp)
Piutang Negara Tahun 2014 (Rp)
1. VERIFIKASI DATA231,954,080 PRODUK UNTUK MENGUJI 4,662,804,490 11,144,877,025 KEBENARAN KEWAJIBAN 11,653,080,369 KEUANGAN 11,794,688,788 2. TAGIH SELURUH 17,973,157,413 TUNGGAKAN 20,345,285,041 PIUTANG 24,448,067,421 NEGARA 39,003,864,288 3. PENGHENTIAN52,282,289,263 SEMENTA 81,799,786,871 PRODUKSI SEBELUM 82,683,415,582 PIUTANG DIBAYARKAN
17,886,616,000 9,425,020,000 5,130,320,884 95,539,126,356 9,510,044,456 16,827,547,000 15,792,533,011 15,791,868,729 32,691,080,290 48,473,414,000 57,962,707,000 92,175,446,000
Tabel. Jumlah Piutang negara dari Iuran Tetap usaha pertambangan tahun 2013 dan 2014
Kinerja terbaik dalam pemungutan iuran tetap terjadi di Kalimantan Barat dengan persentase mencapai 64%, sementara kinerja terburuk terjadi di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi Tenggara dan Jambi.
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN
Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Tetap (Landrent)
Kinerja Pembayaran Landrent
Kinerja Pembayaran Landrent
64%
-52%
64 36
MANTAN KAL.SELATAN ARAT
9
-12
Jika diperhatikan, hampir seluruh pemenuhan kewajiban landrent justru menurun luar biasa. Hanya 3 provinsi diantaranya yang memiliki kinerja positif.
Kalbar
KEPULAUAN KALIMANTAN RIAU TIMUR
-17
-17
BANGKA BELITUNG
MALUKU UTARA
SULAWESI SELATAN
-23
Sulteng SUMATERA SELATAN
SULAWESI TENGAH
-24
-25
Kinerja / Selisih Pembayaran Tahun 2013-2014 (%)
KALIMANTAN TENGAH
JAMBI
-31
-51
SULA TENG
-5
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN
Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Tetap (Landrent)
Propinsi KALIMANTAN BARAT
Pembayaran Landrent Tahun 2013 (Rp).
Pembayaran (%) 2013
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG Pembayaran Selisih Landrent Tahun 2014 (Rp). 112.145.767.661
Pembayaran (%) 2014
Pembayaran 2014-2013 (%) 64
1. TAGIH 91SELURUH TUNGGAKAN PIUTANG 24.895.332.572 99 36 4.195.144.984 47 9 NEGARA 57.525.225.152 41 -12 2. PENGHENTIAN SEMENTA 29.308.135.189 72 -17 PRODUKSI SEBELUM 11.422.142.068 36 -17 1.391.854.678 11 DIBAYARKAN -23 PIUTANG
35.479.239.848
27
31.204.848.994
64
5.891.495.236
38
KALIMANTAN TIMUR
103.732.497.594
53
ANGKA BELITUNG
41.715.598.940
89
17.441.250.649
52
ULAWESI SELATAN
4.793.027.818
34
UMATERA SELATAN
28.401.423.380
37
7.835.896.658
13
-24
ULAWESI TENGAH
10.702.534.788
25
-143.953.181
0
-25
56.872.824.376
50
18.128.708.522
18
-31
8.828.943.200
34
-2.519.751.813
-16
-51
19.403.341.651
55
725.164.445
3
-52
KALIMANTAN SELATAN
KEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
AMBI
ULAWESI TENGGARA
Tabulasi persentase selisih pembayaran landrent tahun 2013 dan tahun 2014
3
Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba
Komponen Pengawasan Produksi Obyek yang dinilai: • Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%) • Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%) • Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%) • Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)
JAMBI
0.00
SULAWESI SELATAN
2.50
Kinerja Pengawasan ALIMANTAN BARAT 5.00 Produksi
PENGAWASAN PRODUKSI IZIN USAH APERTAMBANGAN
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Produk Usaha Pertambangan
5.33 35,7%
UMATERA SELATAN
Kalteng
MANTAN SELATAN
6.15
MALUKU UTARA
8.89
SULAWESI TENGAH
20.00
ALIMANTAN TIMUR
20.00
KEP. RIAU
ANGKA BELITUNG
MANTAN TENGAH
0%
11.43
27.14 28.57 35.71 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
Persentase Kinerja Pengawasan Produksi
LAWESI TENGGARA
Kinerja Pengawasan Kinerja terbaik terjadi di Kalimantan Tengah, hingga mencapa Produksi 35,71%, sementara terburuk terjadi di Jambi dan Sulawei Selatan antara 0% hingga 2,5%. Dengan angka 0% artinya di pemerintah daerah tersebut sama sekali tidak melaporkan atau tidak melakukan pengawasan.
Jambi
Penilaian pengawasan produksi tersebut dinilai dari keberadaan data produksi dalam laporan, dokumen laporan pengawasan itu sendiri, penjelasan mengenai kegiatan pengawasan, serta penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagai tindak lanjut. Dengan angka maksimal hanya 35%, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar produksi hasil tambang oleh IUP tidak pernah diverifikasi oleh pemerintah.
PENGAWASAN PRODUKSI IZIN USAH APERTAMBANGAN
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Produksi Usaha Pertambangan Tabel Persentase Penilaian Kelengkapan data Pengawasan Produksi di 12 propinsi
Total Kab.
Jumlah Kab. Ber-IUP
Jumlah Kab. Lapor Pengawasan
Jumlah Kab.Tidak Lapor Pengawasan Produksi
Kinerja pengawasan Produksi (%)
KALIMANTAN TENGAH
15
15
6
9
35,71
BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU SULAWESI TENGAH
8 9 12
8 7 11
2 5 9
6 2 2
28,57 27,14 20
KALIMANTAN TIMUR
15
12
3
9
20
SULAWESI TENGGARA
15
13
4
9
11,43
MALUKU UTARA
10
9
3
6
8,89
KALIMANTAN SELATAN
14
8
2
6
6,15
SUMATERA SELATAN
16
13
2
11
5,33
KALIMANTAN BARAT
13
13
2
11
5
SULAWESI SELATAN
24
16
3
13
2,5
AMBI
12
8
0
8
0
Provinsi
PENGAWASAN PRODUKSI IZIN USAH APERTAMBANGAN
DESAKAN Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum KOALISI ANTI-MAFIA Terhadap Produksi Usaha Pertambangan TAMBANG
Provinsi
Kab.Tidak Lapor Pengawasan Produksi
1. REKONSILIASI DAN VERIFIK TERHADAP SELURUH DATA PRODUKSI
Tabel Persentase Penilaian Kelengkapan data Pengawasan Produksi di 12 propinsi NTAN TENGAH Kapuas Hulu, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Sukamara, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Timur
A BELITUNG UAN RIAU SI TENGAH
Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Barat, Kota Pangkalpinang
NTAN TIMUR
NTAN SELATAN
2. SANKSI KEPADA KABUPATE Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Utara, Kota Kendari, Kota Baubau TIDAK MELAKSANAK Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Ternate,YANG Kota Tidore Kepulauan Tanah Laut Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Balangan, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Su PENGAWASAN PRODUKSI
RA SELATAN
Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat Ogan Komering Ilir, Musirawas, Kabuptaen Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang
SI TENGGARA
U UTARA
NTAN BARAT
SI SELATAN
Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna Morowali, Poso, Banggai Kepulauan Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Nunukan, Malinau, Kutai Timur, Tana Tidung, Kota Balikpapan, K Bontang
Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru
3. PERBANYAK INSPEKTUR Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya TAMBANG DI PEMDA Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, Toraja Utara, Bantaeng Wajo, Pinrang, Enre Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo
Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Bungo, Tebo
Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba
4
Komponen Pengawasan Pengolahan
Obyek yang dinilai: • Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%) • Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%) • Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%) • Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)
NGAWASAN PENGOLAHAN HASIL TAMBANG
Dilaksanakannya Pengawasan Dan enegakan Hukum Terhadap engolahan Hasil Usaha Pertambangan Kinerja Pengawasan Pengolahan
0%
giatan pengawasan terbaik terjadi di Sulawesi Tengah, ngan kinerja mencapai 20%, sementara terburuk terjadi Kalimantan Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dengan ai 0%.
Babel, Jambi, Kalsel
engan maksimal hanya 20% disebabkan oleh banyaknya abupaten yang sama sekali tidak melaksanakan kegiatan ngawasan terhadap pengolahan hasil tambang.
KALIMANTAN SELATAN
0.00
JAMBI
0.00
Persentase Kinerja Pengawasa Pengolahan Hasil Tambang
Pengawasan 0.00 KEP. Kinerja BANGKA BELITUNG Pengolahan
20%
SULAWESI SELATAN
2.50
KALIMANTAN BARAT
5.00
SUMATERA SELATAN
5.33
Sulteng MALUKU UTARA
8.89
SULAWESI TENGGARA
11.43
KALIMANTAN TIMUR
15.71
KALIMANTAN TENGAH
15.71
KEP. RIAU
15.71
SULAWESI TENGAH
20.00 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
PENGAWASAN PENGOLAHAN DALAM IZIN USAH APERTAMBANGAN
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pengolahan Hasil Usaha Pertambangan Total Kab.
Jumlah Kab. Ber-IUP
Jumlah Kab. Lapor Pengawasan
SULAWESI TENGAH
12
11
9
SULAWESI TENGGARA
9
7
4
Provinsi
KALIMANTAN TENGAH
15
15
KEPULAUAN RIAU
15
12
SULAWESI SELATAN
10
9
KALIMANTAN TIMUR MALUKU UTARA
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN BARAT BANGKA BELITUNG JAMBI
KALIMANTAN SELATAN
15
13
16
13
24
16
13 8
12 14
Tabel Penilaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Tambang di 12 propinsi
13 8 8 8
Jumlah Kab. Tidak Lapor Pengawasan Pengolahan 2
Kinerja Pengawasan Pengolahan (%) 20
5
10
15,71
3
9
15,71
4 3
3 9 6
15,71 11,43 8,89
2
11
3
13
2,5
8
0
2 0 0 0
11 8 8
5,33 5 0 0
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFI Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum TAMBANG Terhadap Pengolahan Hasil Usaha Pertambangan PENGAWASAN PENGOLAHAN DALAM IZIN USAH APERTAMBANGAN
Provinsi
I TENGAH
TAN TENGAH
I TENGGARA
AN RIAU
TAN TIMUR
I SELATAN
UTARA
Kabupaten Yang Tidak Lapor Pengawasan Pengolahan
1. REKONSILIASI DAN VERIFI Kapuas Hulu Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara, Gunung Mas, PulangTERHADAP Pisang, KabupateSELURUH Barito Timur DA PENGOLAHAN Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Utara, Kota Kendari, Kota Baubau Morowali, Poso, Banggai Kepulauan
Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Nunukan, Kutai Timur, TanaKABUPAT Tidung, Kota 2. Malinau, SANKSI KEPADA Balikpapan, Kota Bontang YANG TIDAK MELAKSANA Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, Toraja Utara, Bantaeng, Wajo, PENGAWASAN PENGOLA Enrekang, Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo
TAN BARAT
Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, Musirawas,3. Kabuptaen Banyuasin, Ogan Komering Ul PERBANYAK INSPEKTUR Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang DI PEMDA Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, TAMBANG Kayong Utara, Kubu Raya
BELITUNG
Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, Kota Pangkalpinang, Kota Pangkalp
A SELATAN
TAN SELATAN
Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur Bungo, Tebo
Tanah Laut, Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Balangan Hulu Sungai Selatan, Hulu Tengah, Hulu Sungai Utara
5
Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba
Komponen Pengawasan Penjualan Obyek yang dinilai: • Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%) • Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%) • Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%) • Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)
JAMBI
0.00
LAWESI SELATAN
PENGAWASAN PENJUALAN HASIL TAMBANG
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Kinerja Pengawasan Penjualan Hasil Usaha Pertambangan
2.50
MANTAN BARAT
5.00
MATERA SELATAN
5.33
ANTAN SELATAN
30%
Kep.Riau
6.15
MALUKU UTARA
Kondisi kinerja terburuk kembali terjadi di Jambi dengan kinerja pengawasan penjualan yang hanya 0%, sementara kinerja terbaik terjadi di Kepulauan Riau dengan angka mencapai 30%.
8.89
IMANTAN TIMUR
10.00
WESI TENGGARA
Kinerja Pengawasan Rendahnya kinerja pengawasan penjualan hasil tambang terjadi Penjualan karena banyaknya kabupaten yang sama sekali tidak melakukan kegiatan pengawasan.
11.43
NGKA BELITUNG
0%
14.29
ANTAN TENGAH
Jambi
19.29
LAWESI TENGAH
20.00
KEP. RIAU
30.00 0.00
5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
PENGAWASAN PENJUALAN HASIL TAMBANG
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Provinsi
EPULAUAN RIAU
ULAWESI TENGAH
ALIMANTAN TENGAH
ANGKA BELITUNG
ULAWESI TENGGARA
ALIMANTAN TIMUR
MALUKU UTARA
ALIMANTAN SELATAN
UMATERA SELATAN
ALIMANTAN BARAT
ULAWESI SELATAN
AMBI
Total Kab.
Jumlah Kab. Ada IUP
9
7
12 15 8
15 15 10 14 16 13 24 12
11 15 8
13 12 9 8
13 13 16 8
abel Penilaian Kinerja Pengawasan Penjualan dari Perusahaan Tambang di 12 propinsi
Jumlah Kab. Lapor Pengawasan Penjualan 5 9 6 2 4 3 3 1 2 2 3 0
Jumlah Kab.Tidak Lapor Pengawasan Penjualan 2 2 9 6 9 9 6 7
11 11 13 8
Kinerja Pengawasan Penjualan (%)
30,0
20,0
19,2
14,2
11,4
10,0
8,8
6,1
5,3
5,0
2,5
0,0
PENGAWASAN PENJUALAN HASIL TAMBANG
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG
Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Usaha Pertambangan Provinsi
1. REKONSILIASI DAN VERIFIK Kab.Tidak Lapor Pengawasan Penjualan TERHADAP SELURUH DATA PENJUALAN
UAN RIAU
Natuna, Kepulauan Anambas
SI TENGAH
Morowali, Poso, Banggai Kepulauan
NTAN TENGAH
Kapuas Hulu Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara , Gunung Mas, Pulang Pisang, Kabupate Barito Timur, Muru
A BELITUNG
Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Barat, Kota Pangkalpinang
SI TENGGARA
NTAN TIMUR
U UTARA
NTAN SELATAN
RA SELATAN
NTAN BARAT
SI SELATAN
2. SANKSI KEPADA KABUPATE Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Utara, Kota Kendari, Kota Baubau YANG TIDAK MELAKSANAK Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Nunukan, Malinau, Kutai Timur, Tana Tidung, Kota PENGAWASAN PENJUALAN Balikpapan, Kota Bontang
Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Tanah Laut Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala Tapin, Tanah Bumbu, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Tengah, Hulu Sungai Utara Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, Musirawas, Kabuptaen Banyuasin, Ogan Komering Ulu T Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang
3. PERBANYAK INSPEKTUR TAMBANG DI PEMDA
Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Gowa, Toraja Utara, Bantaeng, Wa Pinrang, Enrekang, Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG 9.
Penghentian Sementara Produksi Sebelum Piutang Dibayarkan
1.
Cabut Seluruh IUP Non CNC.
2.
Pastikan Kewajiban Keuangan Terpenuhi Setelah Dicabut.
3.
Antisipasi Upaya Perlawanan Hukum Dari Pemegang Izin Yang Dicabut.
10. Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Seluruh Data Produksi, Pengolahan dan Penjualan
4.
Keluarkan Daftar Black-list Pelaku Usaha Pertambangan (Pemilik, Pengurus, Dan Grup Usaha).
11. Sanksi Kepada Kabupaten Yang Tidak Melaksanakan Pengawasan Produksi, Pengolahan dan Penjualan
5.
Aparat Penegak Hukum Menindak Iup Yang Beroperasi Di Dalam Kawasan Hutan Konservasi
12. Perbanyak Inspektur Tambang Di Pemda
6.
Cabut Seluruh IUP Di Dalam Kawasan Hutan Konservasi
7.
Verifikasi Data Produksi Untuk Menguji Kebenaran Kewajiban Keuangan
8.
Tagih Seluruh Tunggakan Piutang Negara
13. Melanjutkan proses Korsup Minerba 14. Memperluas cakupan Korsup Minerba agar meliputi juga KK dan PKP2B
KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG
Didukung oleh
