BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIP91

VU'ii \ j h

HANAFIAH BAHRI SIREGAR

BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL Iv i

l

L

1

K.

VI

/)

*UN1VL

/J/

f/r

FAKULTAS HUKUM UNIVERSTTAS AUtLANGGA SURABAYA 1989

Skripsi

BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL



BEBEHAPA DASAR PENERIMAAN BERLAN'UNYA OUTi-JR SPACE ■ TREATY 19§? : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT iHUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT

UNTUK

MENCAPAI, GELAR SARJAHA HUKUM

OLEH HANAFIAH BAHRI SIREGAR 0383H&O

FAKULTAS HUKUM UMIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1989

Skripsi




BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 196 ? : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT

UNTUK

MENCAPAI GELAiR 5ARJANA HUKUM

OLEH HANAFIAH BAHRT SIREGAR 0383116^3

LL*M.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1989

---------- - U U r.

"UX/Vi.i.

,

C

Skripsi

r




kata

pengantar

Dengan mengucap syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rahmnt dan hidayah kepada hamba-Nya ini,

maka

siyft telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, de ngan judul

"Beberapa Dasar

Penerimaan Berlakunya

Space Treaty 1967 : Suatu TLnJnu'in

Dari

Outer

Sudut Hukum In-

ternasional". Dalam penulisan skripsi ini, saya telah mengusahakan dengan sepenuh hati, pikiran dan kemampuan saya untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Dengan segala ke-

kurangan yang ada, saya mengharapkan penulisan ini bergubagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga bermanfaat bagi umat manusia, iiayu mengucupknn terima kanlh

yang oobesar-besar-

iya kepada Bapak Hermawnn Ps. Notodipoero, S.H,, M.S. se' -iku doaen pembircb'ing yang dengan penuh ketekunan dan kesabaran memberikan petunjuk dan saran sehingga saya dapat •nenyelesaikan skripsi ini*

Begitu pula ucapan terima ka-

sih ini saya sampaikan kepada Bapak Abdoel

Rasjid, S.H. ,

LL.M. dan Bapak Emman Ilrama ftamelsn, o.H. , M.S. atas kesediaan beliau menguji saya :Hlam rnngka raempertahankan keboradaan akripsi ini, Ucapan terima katsih saya sampaikan pula kepada B a pak Djasadin Saragih, S * H . , LL.M. yang telah memberi pinja-nan literatur yang saya perlukan dalam penulisan skrip si ini, iii Skripsi




Gkripsi ini snya porserabahkan kepada yang tcrcinta ibimda yang telah membimbing s^ya sejak kecil hingga

de-

v.iia, saudara-saudaraku nerta rekan-rokan yang telah rcemhorlknn dorongan ômnngat, bnntunn rioril maupun inatorvil, sehingga saya dapat menyelesaikan skripni ini. Scraoca Allah mvt momberikan karunia atac retsua budi dan jasa baik yang telah diberdkan. Gaya menyadari, sepenuhnya bahwa tulinan ini

belum

sempurna, tetapi betapapun saya tetap mengharapknn kemanfaatan tulisan ini bagi semua pombaca*

•Surabaya,

Februnri 1989

Penulis

iv

Skripsi




DAFTAR

ISI

K.iTA 1T.NGANTAR___ ;.....................................

iii

DAFT Art T.;i ......... .....................................

v

ofl3

1

1

; id»DAKULU*V*I ................................. l# Per-’ ias.llahan :

3aB

IX

Latar Belakang ân Rumunannya .........

1

2. Penjelasan Judul ........................

5

3. Alasan Pemilihan Judul .................

5

/+, Tujuan Penulican ........................

6

5. Metodologi ........................... ...

7

6. Pertangfjung jawaban Sistenatika ........

8

; PERSEHIKATAK BnMG5A-3AK03A (United Nations Organization)

...............................

10

1. Tujuan Didirikan PBB Dan Prinsip-prinsipnya .................................... 2. Keanggotaan (membership) P B B .......... 3. Organ-orgari PBB : Vlajelis Umum,

10 17

Dewan

Keamanan 'Tugas dan Kekuanaannya .......

22

3*A, Maje'lis Umum : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya ........ ..............

22

3.». Dewan Keamanan : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya ..................

23

if, Piagam PBB Dan Keberadaan Outer Space Treaty ....................................

28

J+,A, Tujuan rinn Prinraip-prinsip PF-13 da lam kaitannya dongnn

kegiatan-ko-

v Skripsi




gin tan ruanpj angkasa .............. 4.B, N'U, DK PBB

dan

neGara-ne/^ra a n ^ o t a

di ^.alan kaitanrya dengan ke-

be.radaan

dan

kel’ *.ncfiunflan

dari

Outer Space rnronty ................. BAB

31

Ill : VIENNA COVVEKTION 0” THi\ LA'-V OF

T3&ATIES

1969 (VIENNA CONVENTION 1969) ............ 1. Pen|»orti.r\n Dan Klar.i ?\k;mi

33

47

SVrj:injian

International ............... 47 2. Faktor-faktor Penyebab Berlaku Kencikatnya Perjanjian Berdasarkan Vienna

Con

vention I960 .............................

54

2,A. Faktor-faktor penyebab berlaku nengikatnya treaty ditinjau dari su dut moralitas ......................

56

2.B. Faktor-f-iktor penyebab berlaku m*>ngik^tnya trenty ditinjau dari su dut bentuk kesopnkatannya ........

60

3. Fungsi Perjanjian Dalam Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Internasional ...... BAB

IV

: OUTEH SPACE TREATY 1967 ............... . 1. Berlakunya Secara Universal :

67

Perlin -

dungan dan Pembatasan .................. 2. Ketentuan-ketontuan Outer Space

64

67

Treaty

1967 : Dasar Bagi Penôturan Outer Spa

BAB

V

ce Treaties Selanjutnya ................

72

: P E N U T U P ......................................

76

vi Skripsi




1. Kcnimpulan ...............................

76

2. Saran .....................................

78

DAFTAH BACAAN ............................................

80

vii Skripsi




BAB I PENDAHtJLUAN

PernasalahaiL..: Lat^r Belakang Dan Rumusannva Setelah keberhasilan peluncuran pertama dari satelit buatan milik Uni Sovyet, Sputnik I, ke

angkasa luar,

teknologi msmasuki era perkembangan baru; demikian halnya dengan hukum internasional, yang telah membuka suatu

ca-

bang baru, yakni hukum angkasa (Space Law). Berbagai. permasalahan telah

timbul dan berkembang

seiring dengan keberhasilan peluncuran satelit buatan itu ke angkasa luar, Ketidakseimbangan teknologi diantara negara-negara pemilik teknologi dan yang tidak memiliki kemajuan teknologi untuk menjangkau

angkasa luar, dan juga

kian meningkatnya persaingan dan perlombaan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet di arena baru tersebut, semakin menghangatkan situasi politik dunia; demikian pula pengaruh-pengaruh dari bidang-bidang eosial dan ekonorai. Kesemua itu apabila dibiarkan berlarut-larut, eangatlah

raam-

bahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Keberhasilan teknologi dalam menjangkau ruang ang kasa, telah mengundang hukum internasional untuk mengatur dan raengatasi berbagai permasalahan dan aspek-aepek timbul berkaitan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi

yang dan

ekaploitasi di angkasa luar. Melalui «ub komite hukum da ri The United Nations Committee Outer Space

(UNCOPUOS), telah

on

the Peaceful Uses of

dihasilkap'

suatu treaty,

1 Skripsi




2 yakni

Treaty on Principles

Governing

States in the Exploration and Use of ding

the Moon

and

the Activities of Outer Space, inclu

Other Celestial Bodies, yang berlaku

sejak tanggal 10 Oktober 1967; selanjutnya disebut

Outer

Space Treaty,^ Outer Space Treaty 1967 merupakan basis atau dasar bagi ketentuan-ketentuan maupun pengaturan-pengaturan la in, yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai kegiatan-kegiatan eksplorasi

dan

eksploitasi di angkasa luar,

termasuk di Bulan dan benda-benda angkasa

lainnya;

dangkan tanggal 10 Oktober 1967 dianggap sebagai bersejarah

dalam sejarah perabentukan

dari

tonggak

Outer

Space

Treaty, yang telah dimulai sejak tahun 1959. Metode bentukan Outer Space Treaty ini

didasarkan atas

katan; para delegasi meneruskan pembehasan sampai dengan suara bulat memberikan kesepakatan terhadap p hal atau persoalan,tertentu.

se-'

pem-

kesepa mereka suatu

Outer Space Treaty 1967 tersebut sebagai suatu ba sis atau dasar bagi pengaturan-pengaturan atau ketentuanketentuan yang lain, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di angkosa luar,

karena

itu saya 6angat tertarik untuk meraperraasalahkan keberadaan treaty tersebut sebagai selah satu "ketentuan

pokok”

di bidang hukum internasional, yaitu diterimanya oleh ne-

^Gijebertha Cornelia Maria Reijnen, Leffal Aspect^ Of Outer Space. Drukkerij Elikwijk b v . f Utrecht, 1976, h. 28. 2 Ibld.

Skripsi




gara-negara sebagai ketentuan hukum. Permasalahan pokok di atas, saya bahas dengan bertolak dnri ketentuan - ketentuan y;ing ada di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

dan

Konsep

Declaration

on

Rights and Duties of States t Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) dan juga dari Outer Space Treaty sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan jabarkan lahan pokok tersebut kedalam yang lebih sempit

untuk

permasa

permasalahan - permasalahan

memudahkan

pembahasan, sebagai

berikut : 1, Apakah ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB dapat ngatasi persoalan-persoalan yang timbul

me-

akibat keber-

hasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa luar, dan bagaimanakah pelaksanaannya ? 2, Faktor-faktor apakah

yang mengakibatkan

mengikat berdasarkah ketentuan-ketentuan

suatu treaty yang ada

di

dalam Vienna Convention 1969 ? 3, Apakah ketentuan-ketentuan dalam Outer

Space

Treaty

dapat berlaku secara efektif, dan dapatkah menjadi da sar bagi perabentukan peraturan pelaksanaannya ? Untuk sementara, dalam

menanggapi

perraasalahan-

perraasalahan tersebut, dapatlah saya kemukakan

beberapa

indikator bagi jawaban sementara, Pertama, adanya prinsip-prinsip

di dalam

Piagam

PBB yang mewajibkan .setiap negara untuk menjaga dan raemelihara perdamaian dan keamanan dunia

Skripsi

di dalam


melakukan



hubungan internasionalnya; demikian juga adanya tugas dan kekuasaan Majelis Umum PBB, sebagaimana diatur dalam Pia gam PBB, untuk mengadakan penyelidikan

dan

mengemukakan

anjuran-anjuran dengan tujuan mendorong berkembangnya kemnjuan dan kodifikasi hukum internasional, Hal-hal inilah yang raerupakan

faktor

utama

dibentuk

dan

diterimanya

Outer Space Treaty. Kedua, adanya prinsip Pacta sunt servanda, kesepa katan atau persetujuan (consent) faith) yang dianut oleh

Vienna

dan

Itikad baik

(good

Convention 1969 terhadap

pembentukan dan pelaksanaan treaty. Hal ini merupakan su atu konsekuensi logis dari indikator yang pertama, Ketiga, ketentuan - ketentuan

Outer Space Treaty,

dengan memperhatikan indikator pertama dan kedua, memberi pengaturan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi angkasa lUar, termasuk Bulan dan benda-benda angkaea lalnnya, diperuntukkan bagi keseJahteraan umat

manusia ,

dengan tetap mempertahankan dan menjaga perdamaian

serta

keamanan dunia, Jadi, dari indikator-indikator di atas* pembahasan saya terhadap permasalahan pokok, akan hadap peranan hukum internasional

mengait pula ter

mengatur dan membatasi

segala tingkah laku negara-negara di dalam melakukan

hu-

bungan-hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain, terutama yang berknitan dengan kegiatan-kegiatan rasi dan eksploitasi di angkasa luar, termasuk

eksplo di

Bulan

dan benda-benda angkasa lainnya.

Skripsi




2 . Panjelasaa Judul Judul penulisan skripsi ini adalah

Beberapa Dasar

Penerimaan Berlakunya Outer Space Treaty 1967::Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Internasional. Maksud dari "Beberapa Dasar Penerimaan

Berlakunya

Outer Space Treaty 196?" adalah beberapa dasar atau prin sip yang membonarkan atnu mftlandnoi Outer Spaco Treaty

,

sehingga dapat berlaku mengikat* dalam artian bahwa Outer Space Treaty 1967 tersebut dapat ditaati dan diberlakukan aecara efektif. Sedangkan maksud dari "Suatu Tinjauan Hukum Internasional" adalah suatu perabahasan

Dari

Sudut

atau penin-

jauan dengan berdasar pada ketentuan dasar hukum interna sional, yang secara faktual terwujud sebagai

ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB dan Vienna Conven tion 1969# Dua ketentuan dasar ini saya gunakan untuk raenelaah atau membahas mengenai beberapa dasar

penerimaan

berlakunya Outer Space Treaty 1967 sebagaimana disebutkan di atas, Selain dua ketentuan dasar tersebut, raaka juga mengaitkan pembahasan ini dengan Outer Space

saya Treaty

1967 itu sendiri. Jadi, dalam perabahasan skripsi ini

ha

nya ditinjau dari sudut hukum internasional, bukanlah da ri audut-sudut yang lain.

3 . A U m w b P«Mlllh»n Judul Sebagaimana telah saya utarakan sebelumnya

bahwa

keberhasilan peluncuran satelit buatan, Sputnik I, menira-

Skripsi




6 bulkan berbagai permasalahan,

sehxngga mengundang

hukum

internasional untuk roengatur dan mengatasinya. Sehubungan dengan hal itu, maka dibentuklah sub koraite dari

Outer Space Treaty oleh

The ‘ United Nations Committee on the Pea

ceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS), Betapapun,

pemben

tukan Outer Space Treaty ini tidak dapat lepas dari lakunya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam

ber

Piagam PBB

dan Vienna Convention 1969, demikian juga penerimaan ber lakunya Outer Space Treaty tersebut. Dengan alur pemikiran teraebut di atas, maka kiranya cukup beralasan bila saya mengajukan skripsi berjudul Beberapa Dasar Penerimaan Berlakunya Outer

Space

Treaty

1967 : Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Internasional.

4 . Tu.iuan Penullsan Tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a, untuk memenuhi kelengkapan persyaratan akademis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam mencapai/memporoleh gelar kesarjanaan; b, untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan hukum

in-

ternaeional dalam mengatur dan mengatasi berbagai per masalahan hubungan antar negara, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di angkasa lu&F| e&n c, untuk memberikan suatu

sumbangan

permasalahan yang ada/timbul,

Skripsi

pemikiran

dengan

terhadap

melihat kerabali

BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU r TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL



7 pada ketentuan dasar di dolam hukum international, yaitu Piagam PBB, 5. a, Pendekatan Masalah Perabahasan dalam penulisan ini

adalah pembahasan

kepustakaan dengan ditunjang hasil-hasil

diskusi-diskusi

dan seminar, yang berhubungan dengan permasalahan, b, Sumber Data Data-data untuk penyusunan ini diperoleh dari buku, majalah

dan dan

penulisan skripsi bahan bacaan lain-

nya, yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, peraturan-peraturan hukum internasional

serta

yang ada kaitan-

nya dengan permasalahan* c, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Data yang diperoleh dari bacaan lain, dan juga

perpustakaan

dan

bahan

dari hasil-hasil diskusi - diskusi

dan seminar, terlebih dahulu disusun,

kemudian dianalisa

dan saya tuangkan ke dalam penulisan skripsi ini, Seluruh data tersebut, saya kaitkan dengan permasalahan yang men jadi obyek penulisan ini* d, Analisis Data Permasalahan yang saya ajukan, eaya bahas

berlan-

daokan pada pedoraan data-data yang telah eaya pilih, ngan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan

Skripsi


de

pokok -



8 V .hasan, n«h:ir\£r/: da'. -t d\ r ^ m n - -.' n ur.tu': ‘ -.cnyele:••!'*• ’1 *'er-:ara^ :-h'n-icrânalah; v. yan^ cry. . . n rii '.a™

ini*

a":; t-’ rrcb'Jt,

‘■r'i;

ker. i mi-u!! -jr. ian

1 .r*-

’ a-

-'it .Ji-

r-rr ::,:l,|h.'!n

Pprtan.^rimriav/aban Sisto ratik*.f r:i ponullnan ,r:k ri

i In- tft Hi r*i 'K r i

Hina

b:-b,

Bab pertama, yp.nc morur'-kan bab pcndahuluan,

yanc

ynn/j t«rba£i dalam :

xonfturaikan mengenai permaaal«han pokok dan pembaharsnnnya rsccara aingkat, scked&r llntassn penman tr-r. "amun hal ini eanpat pontine cebaâi r-r rA r b^r-'-r ponulisan nkri'osi ini, korudinn tertuan'rk.nn sonnr** Irb"5h tori.:erinci kcdal:^

w

b-’ b-b:. b relan jutnya dari akripsi ini, Oalam bab ini juga, ray a mangatonenhkan m o n g n n M pen.1nlar.-Mi judul, alar?.n potr.ilihan judul, tujuan .penulisnn, mctodologi yang dipergun-’ !m

dalam ponulisan ini, yang morur-akan aorangkainn un-

sur pendukung keboradann akrire* ini dan juga sebagai suat.u pcrtanggungjav.'aban ilmiah terlv dar nonuliann yang telah say'’kerjakan, dari nv.'nl hinpga akhir ponuliran. pertama ini diakhiri dengan portanggungjawaban sictematika, yakni rertanggungjav.'aban terhnd^p pembogianpR^bnpiân isi penuliaan skr:i p:';1 ini,

yang

dan wajar saya inulai dari hal yang umum

dan

secara

logis

selanjutnya

r,-niiju hal yang l^bih khuana. Selanjutnya,

i i l n ''ab TT ■Haraikan komponen per-

:a l a h a n , yakni uraian an.-1" sic terV.d.a} iiagam P33, .T.e-

Skripsi




Dalarr. hrb III,

dibahns

mengenai

pcmbentukan dan

\ cncrir.^r.n berl- kuny^ treaty, berdasarkan Vienna

Conven

tion 1}*$;?, prinsip-prinsip di -alam Vienna Convention dan uraiar. cingkat mengenai bentuk-bentuk kcsepakntan -1

da-

lan suatu treaty. 1)1 rialam bab selanjutnya, bab IV, diuraiknn pombahasan

tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam

Outer Space Treaty,

yang pada pokoknya melindungi kepen-

tingan negara-negara yang tidak atau belum mempunyai teknclogi angkasa luar, dan membatasi kegiatan-kegiatan ang kasa luar negara-negara maju lulam eksplorasi dan eksploitasinyn; juga riiteknnkan bahwa hasil-hasil

yang dipero-

leh adalah diperuntukkan bagi kepontingan bersama,

dalam

uaahr. mcncaprti kescjahteraan umat manusia di dunla, Sebagaimana daiam penulisan ilmiah, kesimpulan dan sarnn juga diperlukan, khir, yaitu bab V.

Hal ini diletakkan pada bab tera-

Kesimpulan dapat ditarik atau diambil

setelah mengkaji dan membahas semua permasalahan, kemudian daripadanya dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dnpat memberikan suatu jalan keluar, untuk turut nemecahkan d~n mengatasi permasalahan yang ada.

Skripsi




BAB II PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (United Nations Organization)

Untuk memudahkan pembahasan mengenai

permasalahan

apakah ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB

dapat raenga-

tasi persoalan-persoalan yang timbul

akibat keberhasilan

peluncuran satelit buatan ko angkasa luar

dan bagaimana-

kah pelaksanaannya, maka saya memulai pembahasan dari ; tujuan didirikan PBB dan prinsip-prinsipnya,

keanggotaan

PBB, organ-organ PBB terutama Majelis Umum dan Dewan K e a manan, 1. Tu.iuan_Didirlltan. _Pife3 Dan Pri&sip-prlnsipnva Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional paling besar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia, di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisosi ini

telah meletakkan

kerangka konstitusionalnya melalui suatu

instrumen pokok

berupa Piagam, dengan tekad semua anggotanya untuk mengelakkan atau raenghindarkan terulangnya ancaman perang nia yang pernah dua kali terjadi

dan

telah

du

menimbulkan

bencana bagi seluruh umat mnnusia.^ Tentang namn

"United Nations" u'tau

"Perserikatan

Baflgaa-BaftgBG11 toltih banyak manimbuikan perd&b&tan di da-

^Sumaryo Suryokusumo, Organlsasi Internaainnal. cet. I, Ul-Press, Jakarta, 1978, h. 1. 10 Skripsi




11 lam Konperensi San Francisco,

namun diterima untuk meng-

horraati almarhum Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (in tribute

to

the memory of

Franklin Delano

Roosevelt) yang mengusulkan nama Itu tahun 1942,^ wakil-wakil dari

ketika

26 bangsa mengemukakan jaminan Pemerin-

tah-pemerintah mereka untuk meneruskan poperangan melawan Poros*" Mengenai tujuan didirikan PBB, maka ada untuk mengetahuinya. Yang pertama

dua

cara

adalah dengan cara me-

nelusuri sejarah/asal mula dibentuknya PBB. -Sedangkan ca ra yang kedua, dengan melihatnya pada Perabukaan dan pasal 1 Piagam PBB. Melalui cara yang pertama,

yakni melalui

ujarah/

asal mula dibentuknya PBB, maka ada 7 tahapan, yang seca ra berurutan namun singkat adalah sebagai berikut : 1. Tanggal

14 Agustus 1941,

pertemuan

Presiden Amerika

Serikat, Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris, Chur chill,

memperbincangkan kebijakeanaan nasional mereka

terhadap perang yang; dilancarkan Jerman di Eropa; duanya merasa perlu menyatakan

kepada

dunia

ke-

tentang

sikap mereka untuk menjamin terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia, yang melahirkan Piagam Atlantik;

Âli Sastroamidjojo, Penmantar Hukum aalj Bhratara, Djakarta, 1971, h. Ill*

In ternasia-

^C.S.T* Kansil. P.fl.n/tantar Ilmu Hukum Dan Tata Jiukijrn Indonesia, cet. VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, n. 468. ^Harun Alsagoff, "Perserikatan Bangsa-Bangsa : Keberhasilan Dan Masalah Yang Dihadapi", YuridikaT No, 6 Th. II, Oktober-Nopember 1987, h. 24. Skripsi




12 .J ’ 1 -

h

••tvj.'.r

‘ '•»' '

1 'J,i ', .

'"’ t '

V < T i n

^

!u ■ ■ 1■ ■ r■ ,Lion by

r

.Tf*r; >-)■-

rn ■Y.~

V ■-

■■ : -non i’ ik’ . mc •f j • v ’

:;

■"

r , o \ r .in

n

.-r -• ••

tiâ

' 'i.'y n

,'onar:

'!* n s k ' ' r j n i

V-.lrr.-.c-L JUfin ■ ' ’ v.

nc;;;r.>;

non ya t ak a n ’-ihvvn n ^ a r a

t ir’ .-ik !■” !■' 1

a k i:ir

1. r i

V in b s l b h t k u t

y kir! ^ y

».or

"'pr*--

'' rrt l°/r , iuTl:.h r,tQ penanrta L-'nâr. i~kl.~ rr s'* ~f?nt*a,Si /»? nerpr.ny

'• r*

n'-r. * - il

;>f,

.v' V o b $ r

h^nr/S-*

1^/.

I

,

! is c .tv ’?o u r - ” a t ^ o n s

’’

.J-in <;*-

y ~ ia n

••• * ’ ■ !'» 'r-rberi k*j|' ’ --r,4-]' ' - y

•1

:iae: in£-rnn-

; <\>-l<;it;.ik:ir.

-y-

rnrjrk'i n Kitlrri cpo ;

;

Jor ^.-.n#

'(k-*n n » l - i l u b o k e r jaw.mM

-or j a n J1 an

- in d iv ir l- n ]

T.rVv.van po r-

yakn:

r e^v;! k u l n y a

tan g a n

' "ik ak^n :■:■

nr tu!' '•:fm;;.,;'ji;ak/»wJ ,-n-

no^-i;- t ( t r ' u . r l i o - .-- ct) ,

I - l ’.a -i .n -Tcpan g y o r t a n <••£:■r a

■ ,

r'*J' ' .‘L■n f 5k '--ir. f ’ rnya t ^ n kese-

‘ •■'.'oor koku;|t:;n m . i t e r

"•?

;■

1

"■ <- - i r r i n t a h

, y-'P.; 4 r r y a

•'* t ‘ -ri by !’n1 *.■ ’j’j r 'i h

rcro ka

(: 'ini4 t i o n a l

^

*'■). V-.y.v,

r'-1\*>r: '.'n G e n e r a l S e c u r i t y

frrv l a ,

H .k-

v r i k^t,

^ r 'h i '/ . ’in r " [t: -":.r,

v(,-r.-:ivbt-:nfpn-*

t.l--nti!?

1

5- ■:

c-am]).'ii b e r l t ’-' uk 1‘JLu L ru rro iv ?» ?r),

)--r*nn dalam ^ e n c i r t a k a n n u a f *.i

In c g rie

dan

1--n D e c la -

nV.knn mimuh1•);;•. * k- tan

:* y r a t

( un-

i.mtu'i b o k o r-

v- crn o tu Junr./ror.-yituran

mot

cot.

Skripsi

rp ' J . G. S t a r k o , T f t t r o r l u c t l ^ r IX , ^ u tte rw n rth a L o n H n n , 1 ? ^ ,

Tn tcrn-tJ nnal L - v , F I ^02.




umum di bidang persenjataan kelak setelah perang selesai.^

Di dalam pasal 4 dikatakan bahwa keempat negara

tersebut memandang perlu internasional umum tion)

untuk

membentuk

organisasi

(a general international organita-

yang berdaaarkan pada

prinsip persamaan kedau-

latan dari seluruh negara yang cinta damai, dan keanggotaan yang terbuka bagi eoluruh

negara besar

maupun

kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan inter nasional ;^ 4* Dalam bulan Agustus-September 1944, di Dumbarton OakB, Washington,

diadakan perundingan antara Inggris, Ame

rika Serikat, Uni Sovyet dan Cina,

yang

menghasilkan

dokumen yang berisi usulan-usulan sementara bagi suatu organisasi internasional urnum,^ ton Oaks Proposals,

yakni

tentang keamanan bersama;

yang disebut Dumbar

rancangan bagi sistem baru

IP

5. Dalam bulan Februari 1945,

diadakan Konperensi Yalta,

oleh tiga negara yakni

Serikat, Inggris

Uni Sovyet,

Amerika

dan

yang rnengambil keputusan untuk mengadakan

konperensi umum sekitar 50

negara,

untuk

memikirkan

9Util*., h. 25. i0Oppenheim-Lauterpacht, International .Law A _TreallSS,, Vol. I, cet. VIII, English Language Book Society and Languan, London, 1970, h. 401.

U Ibld., h, W 2 . 12Charleo Q. Fenwick, Foreign Pnllcv And Internaticmal L a w r Oceana Publications, Inc., New York, 1968, h. 40.

Skripsi




14 Undang-Undang Dasar berdasarkan

atas

Dumbarton

Proposals; dihasilkan pula prosedur dan susunan ngutan suara di dalam

Dewan Keamanan dari

Oaks pemu-

organisasi

baru yang direncanakan 6* Pertemuan komite para ahli hukum bulan April 1945 di Washington,

dari

44 negara pada

dan menghasilkan Sta-

tuta Mahkamah Pengadilan I n t e r n a s i o n a l ; ^ 7. Tanggal 25 April hingga
Tho

United Nations Conference on International Organizati on (UNCIO),

yang dihadiri 50 negara

sebagai anggota-

anggcta asli The United Nations, Pada tanggal 1945,

26 Juni

Piagam dari organisasi dunia yang hendak diben-

tuk itu diterima baik

dan

ditandatangani

oleh semua

wakil negara yang diundang. Namun, hari jadi PBB

ada

lah 24 Oktober 1945i yakni pada saat terpenuhinya syarat yang tercnntum dalam Bab XIX pasal 110 aynt 3 Pi&gom P B B ; ^

tercap&i pula persetujuan untuk mendirikan

suatu Panitia Persiapan gara peserta

untuk

yang terdiri atas sogenap n e

mengadakan sidang I Majelis Umum,

yang kemudian diadakan di London pada tanggal 10 Janu* ari 1946.16

^ J . G . Starke, loc. cit. lifFilipovitch, Klementn o f Modern International L a w , Vol. I, cet. I, 3.K, Geno, Jakarta, 1958» h, 257. •^Harun Alsagoff, 16

Skripsi

Ali Sastroamidjojo,

h. 26. op.

c i t . . h. 110,




15 Jadi, melalui cara partama, yakni melalui eejarah/ asal mula didirikan PBB, yang terbagi menjadi tujuh tahap secara berurutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dibentuk PBB

adalah untuk

mormilihara perd’ imnian dan konmannn dunia. Sedangkan melalui cara kedua,

maka tujuan didiri-

r.. n PrP dapat diketahui secara lengkap dalam Pembukaannya dan pasal 1 Piagam. Tujuan daripada PBB

adalah untuk m e

melihara perdamaian dan keamanan internasional, pat dicapai melalui tiga fungsi,

yakni

yang da

negatif, positif

dan gabungan dari fungsi nngatif-positif. Secara negatif, dengan pencegahan terhadap

dan

penokanan pelanggaran-pelanggaran

perdamaian dan ancaman-ancaman darinya. Secara

positif, dengan memajukan keadaan-keadasn yang mendatangkan penjagaan dan pemeliharaan perdamaian.

Sedangkan ga

bungan fungsi negatif-positif adalah suatu ciri-ciri dari Piagam yang menetap."^ Betapapun, carî kedua ini tidak dapat dipisah dari earn pertama. Cara kedua tidak dapat dilakukan bila tidak ada cara pertama. Walaupun demikian,

ada beberapa perbe*

daan antara Piagam PBB dan Dumbarton Oaks Proposals. Dalam pembahasan mengenai tujuan PBB,

1 ft

sebagaimana

telah diuraikan, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari pembahasan raengenai prinsip - prinsipnya. Pasal 1 Piagam,

Ôppenheim-Lauterpacht, op. cit. . h. i*03. "^J.G, Starke, op. c i t . . h. 603.

Skripsi




16 juga dalam Pembukaannya, menentukan tujuan,

namun di da-

lmrinya tercnkup pula mengenai prinnip-prinsip, ngenai prinsip-prinsip PBB tidak hanya tercantum dalam pasal1 2 Piagam,

Jadi, m e

sebagaimana

melairikan

di dalam pasal 1; sebagaimana dikemukakan

yang

tercakup pula Oppenheira-Lau-

terpacht :^ The principles on which the United Nations based are, in substance, implicit in its purposes. However, the Charter expressly enunciates, in Article 2, certain principles to be followed, by the Organisation and • its Members, as a matter of legal duty. Jadi,

dengan tnemperhatikan ketentuan pasal ?. Pia-

gam PBB, dapat dikatakan bahwa terdapat dua ketentuan, di dalam Piagam PBB, yang mengatur mengenai prinsip-prinsip. Selanjutnya, pasal 2 Piagam PBB mengemukakan prin sip-prinsip tertentu. Dua dari prinsip ini meletakkan penaatan organie oleh PBB sendiri, PBB adalah persamaan kedaulatan

yakni

dari seluruh anggotanya,

dan bahwa PBB tidak akan campur tangan pelaksanaan menghendaki)

bahwa dasar bagi

(kecuali tindakan

dalam persoalan-persoalan

yang

ir.j.-i dusarnya di bawah yurisdiksi dalarn negeri duri setiii)': negara.

Empat

prinsip

yang lain meletakkan penaatan

oleh negara-negara anggota, yakni bahwa mereka akan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Piagam, menyelesaikan sengketa -• sengketa mereka dengan cara damai, tidak mengancam atau raetiggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politis dari setiap nega-

Ôppenheim-Lauterpacht,

Skripsi

op.

r,it.» h.




1? r-i,

nerta ncmberikar. bnntunn kepada PBB dan wer.olak rnem-

br.rikan b^ntuan terr$but k e p

r.otlpp negara pr) r:•'i tin âXar. pencegahan at*w f< !nkcanaan. ^

Dari uraian mengenai V:'n ."11 atas,

tujuan

.lan

ynng iike-

prinsip-prinsip

sehen-’ .rnya ada pertentnngan yang c-eringkali

".eni’ r.bulkan y.ermnsalahan di dalam mewujudkan terpeliharanyn perdamaian

dan

keamanan dunia.

Hal itu ditimbulkan

oleh adanya ketentuan di dalam Piagam PBB sendiri, misalny.n ncngenai prinsip pereanaan kednulatan yang ycringkali bertentangan dengan hak veto; dan juga adanya penafsiranpcnafsiran yang berbeda terhadap Piagam,

yang lebih cen-

dprung berlandaskan fnktor-faktor politis dari setiap nefi*. . y» . ,

rieh karena itu, penbah.r.snn prinsip-prinsip PBB ci\ atas, a l.

mengenai

tujuan

dan

terbatas hanya sebagaimana diuraikan

yang penafsirannya adalah lebih bersifat textu '■

‘

?• Keans’ gotaan (membership)

:^BB

■'-pabila kita lihat ketentuan yang terdapat

di da-

lam Piagam, maka keanggotaan PBB terdiri dari dua bagian, ynkui anggota-anggota asli (original members), sebagaima na ditentukan dalam pisal v> Piagam, dan yang diterima sesuai dengan pasal k Piagam. Pflanl 3 ! Angfiota-angtfota nuli PBB adalah negara - negara yang ikut ambil bagian di dalam

Konperensi PBB

^ J , G , Starke, ov. c i t . . h, 605. Skripsi




18 mengenai

Organises! Internasional di San Fran

cisco, atau

sebelumnya

Deklarasi PBB

telah

menandatangani

tnnggal 1 Januari 3942, menanda-

tangani Piagam ini

dan

meratifikasinya sesuai

dengan pasal 110. . Pa sal

: 1. Keanggotaan

PBB

terbuka untuk semua negara

lain yang cinta damai yang meneriraa kewajiban-kewajiban

yang

dimuat dalam Piagam dan',

a tan pertimbangan Organisasi,

mampu dan mau

melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, 2. Penerimaan setiap negara pada keanggotaan di dalam PBB dipengaruhi oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan, Mengenai anggota-anggota asli dari

PBB, adalah 50

negara yang mendukung perjuangan melfiwan persekutuan tiga negara (tripartie-pact), yakni Jerman, Italia, dan Jepang. t Sedangkan keanggotaan sebagaimana ditentukan oleh pasal k Piagam, banyak menimbulkan permasalahan,

karena pelaksa-

naannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor poliP'i op tik, serta samar-samar. Betapapun, saya hanya akan membahas mengenai negara-negara yang telah raenjadi anggota

PBB,

yang

berarti

bahwa negara - negara anggota tersebut harus melaksanakan ketentuan - ketentuan di dalam Piagam, disamping menerima

^ S u m a r y o Suryokusurao, on, clt., h. 57* Ôppenheira-Lauterpacht, op. c i t . , h. /+08*

Skripsi




19 h^k-hak keanggotaannya. Dalrnn hal ini, pembahasan ini mengarah pada hak dan kewajiban negara-negara anggota serta sanksi-sanksinya, tentu saja yang berkaitan dengan perraasalahan. Mengenai

hak dan kewajiban negara-negara anggota,

Piagam tidak memberikan suatu perincian, kecuali mengenai hak suara di dalam pasal 18,

yang dibatani oleh pasal 19

Piagam. Oleh karena itu, mengenai hak dan kewajiban nega ra-negara anggota PBB, saya kaitkan dengan ketentuan yang ada di dalara Draft Declaration on Rights and Duties of px States, yang merupakan penjabaran dari Pembukaan, pasal 1 dan pasal 2 Piagam PBB. Draft

Declaration on Rights and Duties of States,

terdiri dari 1 1+ pasal;

empat pasal mengenai hak, dan se-

puluh pasal mengenai kewajiban.

Pasal-paeal mengenai hak

adalah sebagai borikut : Pasal 1 : Setiap negara berhak atas kemerdekaan dan karenanya bebas raelakukan,

tanpa perintah oleh ne

gara lain, seluruh kekuasaan hukumnya, termasuk pilihan

mengenai bentuk pemerintahannya sendi-

ri. Pasal ?. : Setiap negara berhak terhadap wilayahnya

melaksanakan dan

dan benda-benda di eurni,

terhadap

yurisdiksi orang-orang

tunduk pada imunitao

yang diakui oleft hukum internnnional.

■^Herraawan P. Notodipoero, "Hukum Internasional Tentang Pengakuan", Diktat Perkuliahan Fakultas Hukum IJniversitas Surabaya, 198^+, Lampiran, Skripsi




20 Pasal 5 : Setiap negara berhak atas persamaan dalam hukum dengan setiap negara lain. Pasal 12 : Setiap negara berhak akan pembelaan diri secara individual atau kolektif

terhadap serangan

bersenjata; ;Jedangknn pasal - pasal mengenai kewajiban, adalah

seba-

gai. berikut : Pasal 3 : Setiap

negara

dari intervensi

berkewajiban untuk menahan diri di dalara hubungan-hubungan i n

ternal atau1 eksternal dari negara-negara lain, Pasal k : Setiap

negara berkewajiban

untuk menahan diri

terhadap pergerakan sipil di dalam gara lain,

wilayah n e

dan mencegah organisasi dalam wila

yah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pergera kan sipil tersebut. Pasal 6 : Setiap negara berkewajiban

untuk memperlakukan

semua orang di bawah yurisdiksinya dengan menghormatl hak^hak asasi dasar,

dan

kebebasan-kebebasan

tanpa perbedaan mengenai bangsa,

jenis

kelamin, bahasa, atau agama. Pasal 7 : Setiap negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keadaan-keadaan yang umum dalam v/ilayahnya

ti-

dak mengancam perdamaian dan tortib internatio nal*

Poonl 8 I Sotiap nogara

bnrkawfljibsn untuk fflony*l®uftiknn

sengketa-sengketanya

dengan negara-negara lain

melalui cara yang damai

Skripsi

yakni suatu cara bahwa




21 perdamaian dan keamanyn serta keadilan internasional tidak terancam. IVu ■ ;11. () : Sotinp

nognrrt

borkow.'ijl Ivin unt.uk mnnnhan rllri

dari pemaksaan perang

sebagai

kebijaksanaan naeional, dan ancaraan atau

suatu instrurnen

monahan diri

dari

penggunaan kekerasan terhadap in-

tegritas wilayah atau kemerdekaan politis negara lain, atau

dalam

dari

sotiap cara lain yang

tidak sesuai dengan hukum dan tertib internasional. 10 : Setiap negara berkewajiban dari

pemberian bantuan

untuk monahan diri

kepada

setiap negara

yang terkena tindakan pencegahan atau pelaksanaan oleh PBB* Pasal 11 : Setiap negara dari

mengakui

berkewajiban untuk menahan diri tiap tambahan wilayah

melalui

tindakan negara lain dengan melanggar pasal 9* Pasal 13

Setiap negara

berkewajiban untuk melaksanakan

kewajiban-kewajibannya

yang

timbul dari per-

janjian-perjanjian dan sumber-eumber hukum internnsional yang lain dengan itikad baik, ia tidak boleh memasukkan

ketentuan-ketentuan

di dalam Undang-Undang Daearnya sebagai suatu alasan

dan

atau hukumnya

untuk raengabaikan pelak-

sanaan kewajiban ini« Pasal 1/f : Setiap negara berkewajiban bungan-hubungannya

Skripsi

dengan

untuk raengatur hunegara Inin sesuai




22 dengnn bahwa

hukum intern.'isionnl d.-in dengan prinsip kedaulatan

setiap negara adalah tunduk

pada supremasi hukum internasional, Detnikianlah Draft Declaration on Rights and Duties of States

(Report of

the International Law

Commission

Covering Its First Seasion 12 April - 9 Juni 1949.

U.N.

Gen, Ass. Off. Rec., Supp. No. 10, p. 7), yang bila dilihat/dibandingkan dengan Piagam PBB, maka ketentuan-ketentunn di dalam Draft Declaration tersebut adalah memperkuat Pembukaan, pasal 1: dan pasal 2 Piagam. 3. Organ-organ PBB : Ma.lelis Umum.

Dewan Keamanan

Tugas

dan Kekuasaannva Di dalam Bab III pasal 7 Piagam PBB ditentukan m e ngenai enam organ utafna dari PBB, yakni Majelis Umum, De wan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial,

Dewan Perwalian,

Mahkamah Pengadilan International dan Sekretariat, Namun, d.Jam li'il Ini say.** hanya akan mombahau mongonai dua organ PBB, yakni mengenai

Majelis Umum dan beberapa hal menge

nai Dewan Keamanan. A. Majelis Umum : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya. Susunan Majelis Umum (MU) adalah terdiri dari perwakilan seluruh anggota PBB, setiap anggota mempunyai satu hnk suara, perwnkilan*

walaupun

diperbolehkan

Sndangkan mengenai fungsi

diatur di dalam pasal. 9 - 1 7 Dari pasal 9 - 1 7 Skripsi

terdiri dari lima dan

kekuasaan MU

Piagam,

tersebut,

maka dapat dikatakan




23 bohwa fungsi dan kekuasaan MU adalah sebagai berikut 1. kekuasaan untuk membahas

dan

menganjurkan dalam hu-

bungannya dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional; 2* .pengarahan dan pengawnsan kerjasama ekonomi dan sosial; 3* pengawasnn mengenai slstem perwnlian internasional; J*. pertimbangnn terhadap informasi mengenai

wilayah-wi-

layah yang tidak berpemorintahan sendiri; 5. kekuasaan

yang

berhubungan

dengan anggaran belanja

dan keuangan; 6. kekuasaan untuk menerima, menangguhkan dan mengeluarkan negara-negara anggota; 7. kekuasaan yang berhubungan

dengan

peraakaian amande-

men-amandemen pada Piagam; 8. pemilihan anggota-anggota dari organ-organ yang lain; 9* pensrimaan dun pertimbangan mengenai

laporan-laporan

ataa pakerjaan PBB; 10, pengangkatan konvensi-konvensi internasional. MU, sesuai dengan fungsi nomor 1, diberikan kekua saan mandatory untuk memulai penyelidikan dan membuat rekomendasi dengan maksud memajukan kerjasama internasional di bidang politik

dan

mendorong

perkembangan progresif pe.

dari hukum internasional dun k o d i f i k a n i n y a ; h a l ini se-

G. Starke, op. c i t . , h. 608, 609 25,, , ,

Skripsi

,

'




24 suai dengan pasal 13 syat 1 huruf a Piagam, kan topik pembahasan Outer Space Treaty.

dalam

kaitannya

Mengenai hal itu,

yang merupa-

dengan

pengadaan

akan saya uraikan

setelah pembahasan Dewan Keamanan. Mengenai keputusan-keputusan nyatakan secara jelas-.

MU, Piagam tidak me-

Keputusan-keputuson MU, yang ham-

pir seluruhnya dituangkan dalnm resolusi, pada hakikatnya dapat dibedakan dalam 3 golongan, yakni :^ 1. resolusi-resolusi yang berisi seruan, himbauan, harapan, permintaan

maupun

desakan, pada hakikatnya hanya

bersifat rekomendasi yang lebih banyak berkekuatan mo ral dan politik. 2. resolusi-resolusi yang menyangkut anggatfan,

yang mem

punyai implikasi bagi kewajiban anggota untuk membayar kontribusi; keputusan - keputusan yang berhubungan de ngan pemilihan jabatan

atau

keanggotaan dalam badan-

badan PBB dan resolusi yang berhubungan dengan penerimaan keanggotaan baru sesuatu negara; resolusi-resolusi ini tidak hanya mengikat, tetapi

juga

menimbulkan

kewajiban-kewajibah hukum, 3. resolusi

atau

deklarasi yang di dalamnya

memuat pe-

rangkat aturan atau prinsip dalam hubungan dengan kum intornaoionnl; rosoJusl

hu

ini dinetujui oloh m/iyori-

tas terbanyak negara anggota atau secara aklamasi, Keputuean ini

dnpnt

merupnkan

proaee traneisi ke arah

2 Surnaryo Suryokusumo, ppJ___citt.> h. 5

Skripsi




25 terciptanya hukum, yang dengan sendirinya

dapat

men-

ciptakan kewnjiban-kewajiban hukum (legal obligations). B. Dewan Kearaanan : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya, Dengan Resolusi MU 1991 A dan B (XVIII) tanggal 1? December 1963,

maka telah terjadi perubahan terhadap pa

sal 23 Piagam,- yakni mengenai susunan Dewan Keamanan (DK) PBB; resolusi tersebut juga mengadakan perubahan terhadap pasal 27 dan pasal 6 l « ^ Perubahan terhadap prusal 23 Piagam adalah mengenai jumlah anggota tidak totap dari DK, yang esomula adalah 6, menjadi 10 anggota (ayat 1), dan juga ketentuan

di dalaro

ayat 2-nya; sedangkan terhadnp ayat 3i tidak ada perubahan. Pasal 23 : 1# DK terdiri (lama)

dari

11 anggota

PBB, Republik

Cina, ....... sebagai anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. MU akan memilih

6

anggota

PBB untuk menjadi anggota-anggota tidak te tap dari D K , .... 2. Anggota-anggota tidak tetap DK ....

Dalam

pemilihan pertama ..., tiga akan dipilih ,. • »

Pc-.f al 23 : 1* DK (perubahan)

terdiri dari 15 anggota

Cina .... MU

akan

PBB.

Republik

memilih 10 anggota

PBB

untuk menjadi anggota - anggota tidak tetap dari DK, ....

'■Ûnited Nations, Baisic Factf? About The United N a tions . New York, 1977, h. 3. Skripsi




1. Anggota - anggota tidak tetap DK .... Dalam pemilihan pertama . 11

keanggotaan DK

menjhdi 1^,

dari

dun dari nmpat anggota tnm-

bahan akan dipil’ h Re.*:olusi MU tersebut,

yang menambah jumlah keang

gotaan tidak tetap D K , membawa akibat terhadap pengambilan keputusan oleh DK sebagaimana tercantum dalam pasal 2? Piagam, turut berubah, Perubahan terhadap pasal 2? adalah pada ayat 2 dan 3. Pasal 27 : 1 ...... (lama)

2. Keputusan - keputur.an DK mengenai persoalan prosedural dibuat dengan persetujuan 7 suara anggota, 3,

Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan lain dibuat dengan persetujuan 7 suara ang gota termasuk

Pas.vl 27 : 1 (perubahan)2, Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan procedural dibuat dengan persetujuan 9 sua ra anggota, 3,

Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan lain dibuat dengan persetujuan 9 suara ang gota termasuk

Sedangkan mengenai fungsi

dan kekuasaannya,

maka

DK diberikan tanggung Jawab utama untuk memelihara perdamaian

dan

keamanan,

agar sebagai badan eksekutif lebih

kecil yang beriritikan keanggotaan tetap dari kekuatan-ke-

Skripsi




27 ku£.tan besar, dapat meletakkan keputusan - keputusan yang ofnktif untuk menjamin tindakan yang tcpat oleh PBB. lnupun demikian, pertanggungjawaban DK

untuk

Wa-

memelihara

perdamaian dan keamanan adalah tidak eksklusif; MU mempunyai kewenangan membicarakan pokok persoalan,

tindakan

dan

menganjurkan

yang mungkin

rengaturan-pengaturan regional

mengenai

diambil menurut

atau oleh badan-badan re

gional. ^ Kekuasaan dan fungsi pokok DK adalah berkaitan dengnu

pertfoalan-porrconlan

no b n / j r i l .

borlkut.

1. penyelesaian sengketa - sengketa

:

pn

internasional secara

darnai; 2. tindakan pencegahah atau pelaksanaan

untuk memelihara

perdamaian dan kemanan; 3. badan-badan regional

atau persetujuan-persetujuan re

gional ; /*, raengatur

dan

mengawasi

daerah-daerah perwalian yang

riiklnsj fikaeiknn sebngnt d/iorah-rtaorah ntrntogio; 5. penerimaan, pengennan sanksi

dan

pengusiran terhadap

para anggota; 6. perubahan-perubahan Piagam; 7. bersama dengan MU,

memilih 15 hakim dari Mahkamah Pe-

ngadilan Internasional. Dalam kaitannyp dengan

pembahasan

mengenai outer

space, maka saya menitikberatkan pada fungsi dan kekuasa-

Starke,

op.

c l t . . h, 616,

pQ

7I b i d . . et seq.

Skripsi




28 an pokok DK

yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa-

.‘ lenpkotn internrinlonal neciini damn I gahan atau pelaksanaah

dan

untuk memelihara

ttndakan poncoperdamaian

dan

keamanan, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah* 4 . £iagam...EB.B_J3aii-lle.bfe.radaiin_QiitfliL Space T re a ty Sebagaimana telah disebutkan,

keberhasilan pelun-

curan satelit buatan, Sputnik I, ke angkasa luar ii Oktober 1957, telah menimbulkan baru,

tanggal

berbagai masalah

yang

Disnmping kemajuan - kemnjuan teknologi yang dapat

:ii.cunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia, penelitian ilmu pengetahuan

dan

poncaharian

sumber-sumber alam

b a r u , ^ namun keberhasilan peluncuran tersebut telah merobnwa kepada adanya beberapa kepincangan ii dunia, yakni

adanya

dalam

kehidupan

masalah penguasaan ruang angkasa

oleh negara-negara maju,^1 Jadi, adanya ketidakseimbangan teknologi

diantara

negara-negara pemilik teknologi yang

mampu menjangkau ruang angkasa dan negara yang tidak marapu. Pembicaraan mengenai kegiatan-kegiatan ruang

ang

kasa tampak didominasi oleh program Amerika Serikat serta Uni Sovyet, Pemilikan stasiun angkasa permanen Mir, Uni Sovyet yang secara tetap dihuni oleh kosmonot

oleh Rusia,

dan kadang-kadang oleh angkasawan dari negara-negara yang

•;n Priyatna Abdvirrnsyid, Vonfrnntnr Hukum *,n^ Han . ' y r A ' . n Tro^tv 1 0 ^ 7 . ‘ Urr cl pta, U-indunr, V)77, h, " 1Ibid. Skripsi




29 dekat dengannya, Sedangkan Amerika Serikat, tengah

meng-

garap stasiun yang raelaju dengan kecepatan 27. 000 km/jam pada ketinggian 350 km hun,

dan

mampu bertahan selama 30 ta-

yang secara teknolpgi diperkuat

oleh

Eropa Barat,

■'ffpnng dan K n n a d n . ^ Berbagai

permasalahan

tersebut

telah mengundang

hukum internasional untuk mongatur dan mengatasinya. lam hal ini,

Da-

permasalahan adalah bagaimana ketentuan-ke-

tentuan di dalam Piagam PBB sehubungan dengan permasalah an yang timbul, seiring keberhasilan peluncuran tersebut. Betapapun, tugas/fungsi "mengatur ini,

dan

mengatasi"

tidak dapat lepas dari keterlibatan PBB sebagai or-

gnnieriol international paling bonnr dalam sejnrah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia,

di dalam berbagai

sektor kehidupan internasional. Piagam PBB, yang menjadi dasar hukum P B B , ^

telah

ditetapkan sebagai bagian dari hukum internasional, karena adanya sifat-sifat khas yang tercantum di dalam Piagam itu sendiri, yang memperkuat prinsip telah ada di dalam Piagam PBB

hukum

dan

ketsntuan.yang

internasional;

juga kemampuan

untuk mengembanftkan bentuk hukum yang berlaku

ataupun kemampuan

untuk

member! arah

yang lebih tepat,

sehinggo momberikan jami.nan yang lebih besar kepada nega ra bahwa segala eesuatunya akan berlangsung sesuai dengan

^ 2 Catatan IPTEK 1988, "Semarak Lagi, Penerbangan Ruang Angkasa", K o m p a o . 30 Desember 1988, h. IV* ^ L . J . van Apeldoorn, Pengantar Ilmu H u k u m . XXIII, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, karta, 1986, h, 360. Skripsi


cet. Ja



30 keadilan dan perikemanusiaan. Selanjutnya, Piagam PBB dijadikan

dasar dan landasan di dalam proses pembuatan hu

kum ruang a n g k a s a , ^ Penerimaan Piagam PBB sebagai landasan hukum ruang angkasa berarti

bahwa

yang tercakup di dalam sesuatu

selain penerimaan semua peraturan hukum

internasional, juga segala

yang tumbuh di dalaranya sebagai akibat dari per-

kembangan PBB sendiri

dan

hukum ruang angkasa.

Hal ini

merupakan dasar bagi perkembangan hukum ruang angkasa se lanjutnya, y.iitu menciptakan ketentuan - ketentuan khusus dan tepat. Maksud

dan

tujuan penggunaan prinsip-prinsip

dasar hukum i n t e r m u d o n n l dalam hukum ruang angka/vi

rnin-

lnh untuk menciptakan hubungan-hubungan damai antar nega* ra,

yang secara khusus telah diatur di dalam Piagam PBB,

Hal inipun diterapkan, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan ruang angkasa, yakni

semua

kegiatan negara-negara harus

djlaksanakan u n t u k ■ mencapai perdamaian dan keamanan serta ■ner.ingkatkan kerjasama dan saling pengertian

internatio

nal, Dengan demikian, dasar yang tampak dan petunjuk yang adn di dalam prinsip dasar Piagam PBB harus dipakai sebagai titik tolak yang utama

mengenai

ruang angkasa

dan

benda-benda langit lainnya.'^ Namun,

saya membatasi pembahasan

tujuan dan prinsip-prinsip PBB,

hanya

mengenai

sebagaimana tercantum di

-^Priyatna Abdurrasyid, op. cit. . h. 28 ^ Ibid.. h. 29.

Skripsi




31 d-ilnm Pembukaan, p.-isaJ 1 dan 2 Piagam; MU, DK dan nogarant?gara anggota PBB. A. Tujuan dan Prinsip-prinsip PBB

dalam kaitannya dengan

kegiatan-kegiatan ruang angkasa, Mengenai tujuan dan prinsip-prinsip PBB

telah di-

uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Gedangkan perabahasan di sini mengenai penerapannya ruang nngknan,

terhadap kegiatan-kegiatan

dalam usaha untuk moncapai terpeliharanya

perdamaian dan keamanan internasional

serta meningkatkan

kerjasama dan saling pengertian internasional. Selanjutnya,

bagaimana penerapan tujuan dan prin

sip-prinsip Piagam PBB di dalam Outer Space Treaty

dapat

diketahui dari konsideran Outer Space Treaty, yang menyatakan :

Convinced that

a Treaty on Principles

verning the Activities of States in will further

Go

including

the Purposes and Principles of

the Charter

of the United Nations, ..», Dengan demikian, secara mudnh cj.katakan bahwa

dan

singkat, dapat

ketentuan-ketentuan di dalam Outer Space

Treaty juga menerapkari tujuan dan prinsip-prinsip lam Pembukaan, pasal 1 dan 2 Piagam PBB;

di da

karena apa yang

tersebut di dalam konsideran Outer Space Treaty, dituangkan ke dalam pasal-pasalnya* Walaupun demikian, ada prinsip Piagam PBB yang ti-

■^Gijsbertha Cornelia Maria Reijnen, op. c i t . . h.

Skripsi




32 dak dapat diterapkan di dalam ketentu
adanya

ketentuan Outer

yang tidak memungkinkan penerapan tersebut.

Prinsip Piagam yang tidak dapat diterapkan adalah

tnenge-

nai prinsip persamaan kedaulatan. Hal ini

adanya

karena

ketentuan dari pasal II Outer Space Treaty, yang menyatakan : "Outer space, including the Moon and other celesti al bodies, is not

subject to

national appropriation

by

claim of sovereignty, by means of use or occupation, xn by any other means," ■

or

Dengan adanya ketentuan pasal II Outer Space Trea ty tersebut, maka merupakan pembatasan terhadap kedaulatan negara di dalam melakukan kegiatan-kegiatan angkasa, termasuk di Bulan

dan

di

ruang

benda-benda langit lain-

nya, Atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa

tidak ada

}

kodaulotan negara di ruang angkasa, tormasuk di 13ulan dan benda-benda langit lainnya. Walaupun demikian, prinsip

persamaan

sebagaimana Piagam mehentuknn di dalam pasal yang menyebutkan adanya

tetap 1

ada,

ayat

2,

prinsip persamnan hak-hak bangsa

(principle of equal rights of peoples). Prinsip persamaan ini diperjelas oleh pasal 5 D r ;ift Declaration and Duties,

yang menyebutkan : ■"Every

State

on has

rights to equality in law with overy other State," kian juffn dengan pneal I Outer Spnco Treaty,

Rights the Demi-

puragrap 2,

3 7 Ibld.

Skripsi




33 yang menyebutkan : "Outer space, including

the Moon

and

other celestial bodies, shall be free for exploration and use

by all States without discrimination of any kind, on

a basis of equality and accordance with Dengan demikian nampak bahwa tujuan

dan

prinsip-

prinsip Piagam PBB diterapkan di dalam Outer 3pace Treaty tersebut, walaupun adn pernbatasan torh/idnp prinsip persamaan kedaulatan.

Penerapan tujuan dan prinsip-prinsip di

dalam Piagam PBB selain nampak di dalam konsideran Space Treaty, nampak juga di dalam ketentuan

pasal

Outer III

Treaty tersebut, yang menyatakan : "States Parties to the Treaty shall carry on activities

including

accordance with international law, including of the United Nations, .

in

the Charter

Walaupun hal ini

hanya ter-

bntae pndn para negara ynng menjadi pihak-pihnk

di dalam

Treaty tersebut. B. MU, DK dan negara-negara anggota PBB

di dalam kuitan**

nya dengan keberadaan dan kelangsungan dari Outer Spa ce Treaty. Mengenai MU, DK dan negara-negara anggota PBB, sebenarnya telah diuraikan. Namun, dalam pembahasan

menge

nai permasalahan apakah ketentuan-ketentuan dalam

Piagam

PBB dapat mcngatnsi perooaian-porsoalan yang timbul

aki-

bat keborhasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa luar dan bagaimana pelakeanaannya, maka ketiganya diuraikan sekaliguo/beraamaan, mengingat peran mereka yang amat menentukan bagi keberadaan dan kelangsungan dari Outer Spa Skripsi




34 ce Treaty. MU, yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB, dan DK merupakan dua iorgan utama FBB yang memiliki kekuaaaan besar di. dalam memelihara internasional,

perdnmaian

dan

keamnnan

Walaupun tanggung jawab utama untuk m&me-

lih&ra perdamaian

dan

keamanan berada pada DK, namun MU

diberikan kekuasaan-kekuasaan fakultatif tertentu ataupun serba diperbolehkan (permissive) rekomendasi.

akan

pertimbangan

dan

MU boleh mempertimbangkan prinsip - prinsip

umum kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan termasuk prinsip-prinsip

mengenai

pengaturan perlucutan

senjata dan persenjataan; MU boleh membahas setiap persoalan khusus

yang

berhubungan dengan pemeliharaan perda

maian dan keamanan

yang

negara anggota, DK,

dibawa kehadapannya oleh setiap

ataupun setiap negara bukan anggota;

MU boleh menganjurkan

langkah-langkah

bagi penyelesaian

damai dari

setiap keadaan yang mungkin menghambat keter-

tiban umum

atau

hubungan peraahabatan di antara bangsa-

bangsa termasuk keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap Piagam; dan MU boleh mengundang perhatian D K ,

(3ebagai badan p o n m g g u n g jnwab utnmu bagi pelak-

sanaan perdamaian,

pada setiap keadaan yang mungkin mem-

bahayakan perdamaian dan k e a m a n a n , ^ Demikian

pula

hal-

nya dengan IK, yang dapat menghambat/menghalangi keputus-

an-keputuoan yang aknn dikeluarkan oleh MIT, malalui penggunaan hak veto oleh anggota tetap.

Starke, Skripsi

opt

clt,.. h, 609




35 Malta, untuk mowujudkan

terpoliharanya

d-in keamanan, enngat ditentukan oleh

perdamaian

peran dan kerjasama

MU dan DK. Sedangkan mengenai negara-negara anggota PBB, maka selain mereka sebagai anggota dari MU, namun memiliki hak dan kewajiban Individual yang eama untuk melaksanakan ke tentuan - ketentuan di dalam Piagam PBB; juga yang diatur di. dalam Draft Declaration

on

Rights and Duties of Sta

tes. Jadi, alur pembnhnsan memusnt ke arah MU dalam kaitannya dengan perkembfcngan kemajuan hukum dan kodifikasinyaj DK di dalam fungsi

dan

internasional kekuasaannya

melaksanakan pemeliharaan pordamaian dan keamanan;

nega

ra-negara anggota dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan Draft Declara tion on Rights and Duties of States. Dalam metr.bahas nasional

dan

perkembangan kemajuan hukum inter

kodifikasinya, maka akan terpusat pada MU,

sebagai satu-satunya badan PBB yang mempunyai dasar hukum zq untuk melakukannya. ' Pasal 13 : 1. MU akan memulai menyelidiki dan membuat rekomendasi^rekomendasi untuk maksud : a, memajukan

kerjasama internasional

dan g politik urogresif

dan

di bi-

m endorong; perkembangan

hukum internasional dan kodifi-

k a sinva: (garis bowah penulis).

^ S u m a r y o Suryokusumo, on. c i t . . h. if2. Skripsi




36 HerdasarKnn pnn.-tl 1;>

nynt

3 huruf a tersebut, MU

dalam aidangnya. yang pertama bagian kedua jui resolusi 91 (1)

telah menyetu

untuk membentuk komite yang membahas

perkembangan kemajuan hukum internasional dan kodifikaainya,

yang lazira disebut Komite 17 karena anggotanya ter

diri dari 1? negara,

Komite ini telah

laporan yang menyarankan pembentukan nasional dan dnsnr

bagi

menyetujui

suatu

Komisi Hukum Inter

merumuskan ketentuan-ketentuan yang menjadi atntuta komiai ternobut, Dan padn tnnggnl 21

November 1 9 4 7 s MU menyetujui resolusi 174 (II) untuk mem ber tuk Komisi Hukum International dan menyetujui statuta-

Tujuan Komisi Hukum Internasional bnngkan kemajuan hukum internasional Maksud

dan

adalah

mengem-

kodifikasinya*

pengembangan kemajuan hukum internasional

untuk mempersiapkan rancangan konvensi mengenai

adalah permasa

lahan' yang belum diatur;oleh hukum internasional atau me ngenai

hukum

yang

belum cukup borkembang dalam praktek

negara-negara. Sedangkan

kodifikasi hukum internasional,

menyangkut perumusan yang lebih tepat

dan

sietematisasi

peraturan hukum internasional di berbagai bidang yang secara luas sudah dipraktekkan oleh negara-negara* Rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasi onal tersebut merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum internasional dan saran-saran ba-

'>0Ibid.. h.

Skripsi

‘ ik.




37 gi pengembangannya. DI dalam praktek, terdapat keterkaitan antara kodifikasi hukum dan pengembangannya, dan tidak dapnt dipisahkan satu

dengan

yang lain.

Jika rancangan

itu diperiksa oleh suatu konferensi internasional, biasanya mengalami perubahan, yang kadang - kadang disampaiknn kepada

semua pemerintah negara untuk memperoleh tanggap-

an, baik selama dibahas Komisi Hukum Internasional maupun belum disampaikan kepada MU.^^ Dengan demikian maka berdasarkan pasal 13

aynt

huruf a, MU telah memulai menyelidiki perkembangan

1

kema-

Jtir.n hukum internasional dan kodiflkasinya, terutama oleh Komisi Hukum Internasional. Domikian pula keberadaan

dari

halnya

dengan

Outer Space Treaty, merupakan tindakan-

tindakan MU dalam rangka melaksanakan pasal 13 ayat 1 huruf a Piagam.

Serangkaian resolusi telah diambil MU ber-

kenaan dengan adanya permasalahan baru, yang timbul

aki-

bat keberhasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa luar pada tanggal k Oktober 1957

oleh Uni Sovyet, Resolusi

MU 13^8 (XXIII) membentuk the Ad Hoc Committee on the Pe aceful Uses of Outer Space ;pada tanggal 13 Desember 1958, untuk meninjau luas bidang kerjasama internasional di da lam eksplorasi angkasa luar secara damai; Komite tersebut beranggotakan 18 n e g a r a . ^ 1**72

Selanjutnya, dengan

resolusi

yang diterima dengan suara mayoritas, maka dibentuk

^ XbiiL., h. kk, k5. ^ B i j s b e r t h a Cornelia Maria Reijnen, on. c i t . , h, 22.

Skripsi




33 the

i>r:v.nent

"' ^ c e

Committee

on

tho reaceful Uses of Outer

tanggal 12 'Vrerber l°I5r^, y r>ng bertanrûng ja~

?;n * lal~m nspek perlucutan senj- t-i •!ari [enûna.-m angka.-•? !uar; Xonite ini bfjrnnggotak-n ?J\ bangsa, y
ne-

trnl.^Ketfudianf serangkaian resolusi MU yang menjadi dasar bagi rerumusan Outer Space Treaty, adalah -.resolusi 1962 (XVIII), 13 Dcsembor 1963, silknn

the Declaration of

Activities of States

in

ynnc

Legal Principles the Exploration

menghaGoverning

and

Use

of

Outer Space, yang merupakan d.âr untuk perumusan Outer Space Treaty 1967; diikuti - resolusi 1963 (XVIII), 13 "esember 1963,

berkenaan de

ngan rersoalan khusus dari International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Sp^ce; - rcsoluoi 1884 (XVIII), 17

Oktober

1963* mengenai

Question of General and Complete Disarmament, 'tonal sebagai Treaty

Banning

the

yang dl-

Nuclear Weapon Tests

in

the Atmosphere, in Outer Space and r!ndor Water, Dari urrinn di atas, maka jelas

bahwa

Piagam PBB

n-,engr.tur dan memberikan dasar hukum bagi pengembangan kenajuan hukum internasional

dan

kodifikasinya; khususnya

d\ angkasa luar terwujudknn dalam .ûter Space Treaty. Sednngkan

satu-satunya badan PBB y ng berv;onang melakeana-

, h.

Skripsi




39 kannya adalah MU,

dehgan serangkaian resolusi yang dike-

luarkannya. Namun, resolusi-resolusi MU- tersebut telah membawa persoalan badan

tentang

kfikuatnn mengikatnya, karena MU bukan

yang berwenang

menciptakan hukura,^ Di dalam hal-

hal luar biasa, resolusi MU yang mBmberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional dapat dianggap mengikat

jika

anggota

resolusi didukung secara universal MU

atau

jika

bermaksud untuk menyatakan resolusi itu men

ciptakan hukum atau menyatakannya sebagai hukum, dan jika isi resolusi

mencermirikan kebiasaan-kebiasaan umum

diakui negara-negara merdeka. maan suatu resolusi

secara

yang

Persetujuan maupun ponerikonsensus oleh semua anggota

MU, merupakan.suatu proses transisi atau tahap awal menuju terciptanya suatu aturan baru

dalam

hukum konvensio•

nal, terutaraa jika res'olusi atau deklarasi itu menyangkut prinsip-prinsip umura hukum internasional, yang dapat mendorong perkembangan ke«a4u^ ' feukum internasional dan juga kodifikaslnya•^ Dalam uralan eebelumnya juga telah disebutkan bah wa ada 3 golongan keputusan MU yang hampir seluruhnya dituangkan dalam resolusi . ^ Dengan demikian, resolusi berkenaan dengan pembuatan

Outer Space Treaty adalah meng'i-

^ S y a h m i n A . K . . Hukum M.nlfl«tih fluatu Ptptyntar. Armico, Bandung, 198^ (sdlanjutnya disingkat Syahmiti A*K* I), h* 15, 46I k M ^ , h # 15, 16. ^ S u m a r y o Suryokueumo, Skripsi

op.

c i t » . h*5*




bo kat, yang dapat dimasukkan sebagai resolusi golongan III, Mengenai peran DK,

maka DK tetap pada fungsi uta-

manya, yakni sebagai badan PBB yang bertanggung jawab un tuk melaksanakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan in*ornasional, bahkan, DK memperoleh perluasan tanggung ja wab, yakni

memelihara perdamaian dan keamanan di angkasa

luar, termasuk di Bulan

dan

benda-benda langit lainnya.

Nair.un yang menjadi pertnasalahan adalah

jika DK gagal me

laksanakan fungsinya untuk memelihara perdamaian dan kea manan internasional.

Tidak banyak yang

dapat

dilakukan

secara efektif, kecuali tindakan-tindakan yang

mempunyai

kekuatan moral dan politis s a j a . ^ Ada dua cara yang

da

pat ditempuh, yakni 1 . melalui Sidang Khusua MU, yang rnombicarakon lagi maoa-

lah kegagalan DK dalam mangambil keputusan; sidang diadakan 15 hari setelah Sekretaris Jendral PBB menerima permintaan sidang dari DK atau raayoritas negara anggo ta atau permintaan suatu negara yang mendapat persetu juan mayoritas negara anggota;

setiap anggota PBB da

pat mengusulkan untuk diadakan sidang tersebut. 2, raelalui Sidang Khusus Darurat, cangan

resolusi

yarig

yang mengalihkan

bersifat

yang bersifat proeedural, sehingga

ran-

substansial, menjadi hanya memerlukan 9

mayoritas suara tanpa memperhatikan suara negatif (ve-

48IiJisL ,

h.

22.

49I b l d . . h. 22, ZJ>.

Skripsi




41 to) dari anggota tetap DK, sesuai dengan ketentuan pa sal 27 ayat 2 Piagam,

Cara-cara ini berdasar pada re-

r.olusi MU mengenai.Uniting for IVico, tnhun

1950, Si-

dang diselenggarakan 24 jam setelah Sekretaris Jendral PBB menerima permintaan dari DK sebagaimana termuat di dalam resolusi prosedural yang sudah disetujud'.; sidang tersebut juga dapat dimintakan oleh PBB

mayoritas anggota

melalui pemungutan suara di dalam Interim Commit

tee; setiap anggota juga dapat mengusulkan kepada Sek retaris Jendral untuk mengadakan sidang tersebut, Dengan demikian, pembahaean mengenai DK, berkaitan dengan keberadaan Outer Space Treaty, adalah

tetap

pada

fungsi utamanya, yakni sebagai badan PBB yang bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan perdamaian internasional,

dan

keamanan

dengan mendapat tambakan di angkasa luar,

termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya, Sedangkan mengenai peran negara-negara anggota PBB di sini,

adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya eocara individual berdasarkan Piagara PBB, Sebagaimana telah diuraikan, Piagam tidak menye butkan mengenai

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari ne

gara-negara anggota secara jelas, kecuali hak suara mereka sebagai anggota MU,

yang diatur dalam pasal lfi.dengan

perabatasan oleh pasal 19 Piagam, Sebenarnya, mengenai

Piagam PBB

mengatur

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-ne

gara anggota,

Skripsi

pecara tersirat

Hal itu dapat dilakukan dengan menafsirkan




ketentuan-ketentuan di dalam Piagam,

dengan berlandaskan

"itikad baik" (good faith), ynng dapat memelihara keadilan dan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan sumber-sumber hukum inter nasional yang lain, Atau lebih tegasnya, penafsiran

yang

berlandaskan itikad baik tersebut, tidak sampai menimbulkan bencana perang (the scourge of war). Penafsiran deraikian adalah berdasarkan pada Piagam PBB itu eondiri, yak ni : Pembukaan Piagam PBB ; We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and *,,, and to establish conditions under which justice and res pect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and •••• Pasal 2 : The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with following Priciples* 1 • •••• 2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits reoulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. Demikianlah mengenai penafsiran berdasarkan keten tuan dari

Piagam PBB

sendiri,

sehingga dapat diketahui

dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 'ne gara-negara anggota, yang pelaksanaannya untuk memelihara

perdamaian dan keamanan internasional, untuk

mencegah

timbulnya bencana perang,

ini, dapat juga dilihat di dalam

Skripsi

atau lebih tegaa,

Draft

Mengenai

hal

Declaration

on




43 Rights

and

Duties of States, yang telah diuraikan sebe-

lumnya. Jadi, apabila dikaitkan

dengan

permasalahan yang

tirabul akibat keberhasilan peluncuran satelit buatan oleh Uni Sovyet, maka negara-negara anggota mondapat perluasan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya,

yakni di angkasa lu-

ar, termasuk di Bulan dan benda-benda langit lainnya, de ngan beberapa pembatasan oleh Outer Space Treaty, sebaga imana telah diuraikan sebelumnya,

ditambah dengan peraba-

hasan berikutnya mengenai Outer Space Treaty, Sebagai suatu tambahan atau pelengkap,

dapat juga

dilihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Declaration on -Principles of and

International Law

Co-Operation Among States

in

Concerning Accordance

Friendly V/ith

the

Charter of the United Nations, yang terrauat di dalam lampiran pada Resolusi MU 2625 (XXV) dan disetujui tanpa peraungutan suara, pada tanggal Zk Oktober 1 9 7 0 , ^ Deklarasi tersebut di atas memperkuat

maksud-mak-

sud di dalam Piagam PBB, yang pada pokoknya adalah berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian

dan

keamanan

ternasional, Hal ini dengan mudah dapat diketahui

in

berda-

sar bunyi konsideran deklarasi tersebut, yang ealah satu*51 nya dinyatakan dalam paragrap 1, yang berbunyi Reaffirming in the terms of the Charter that the ma intenance of international peace and security and the

5°Ian Brownlie, Basic Documents In International L a w , cet. III, Clarendon, Oxford, l9o3> h, 35* ?1Ibid. Skripsi




kk developm ent o f f r i e n d l y r e l a t i o n s and c o - o p e r a t i o n between n a t i o n s a r e among th e f u n d a m e n ta l p u r p o s e s o f th e U n ite d N a t i o n s , S e l a n j u t n y a d e k l a r a s i t e r s e b u t , sebagaimana t e r d a p a t dalam p a r a g r a p 1? k o n s i d e r a n n y a , a d a l a h m engingat p e ngembangan dan k o d i f i k a s i p r o g r e s i f d a r i

p rin sip -p rin sip

berikut a , p r i n s i p bahwa n e g a r a - n e g a r a , d i dalam hubungan-hubungan i n t e r n a s i o n a l mereka, akan menahan d i r i d a r i ancaman a t a u penggunaan k e k e r a s a n t e r h a d a p i n t e g r i t a s w i l a yah a t a u kemerdek'aan p o l i t i s d a r i s e t i a p n e g a r a , derjgan c a r a l a i n

atau

yang t i d a k s e s u a i dengan maksud-mak-

sud PBB; b, p r i n s i p bahwa n e g a r a - n e g a r a akan m e n y e l e s a i k a n s e n g k e t a - s e n g k e t a i n t e r n a s i o n a l mereka m e l a l u i c a r a - c a r a d a mai, yang t i d a k membahayakan perdam aian

dan

keamanan

s e r ta keadilan in te rn a s io n a l; c , k e w a j ib a n untuk’- t i d a k mencampuri u ru s a n y u r i s d i k e i d a lam n e g e r i d a r i s e t i a p n e g a r a , s e s u a i dengan Piagam; d, kew ajiban n e g a ra -n e g a ra

untuk s a l i n g b e k e r j a s a m a s a t u

dengan yang l a i n s e s u a i dengan Piagam; e, p r i n s i p

persamaan hak-hak. dan p e n e n tu a n n a s i b s e n d i r i .

d a ri bangsa-bangsa; f* p r i n s i p persamaan k e d a u l a t a n d a r i n e g a r a - n e g a r a ; g. p r i n s i p

bahwa

n e g a r a - n e g a r a akan memenuhi k e w a j i b a n -

kflwnjlbnn yang dltanggung

oleh

morakn

dongan itikod

baik sesuai dengan Piagam;

52Ibld.. h. 37. Skripsi




45 Deklarasi tersebut juga menentukan adanya

3

per-

nyataan yang berkenaan dengan penjabaran prinsip-prinsip, ponafeiran dan penerapannya, dan juga pernyataan mengenai penaatannya, Mengenai penjabarannya,

saya mengetengahkan salah

satu penjabaran saja, yakni prinsip akan memenuhi kewajiban-kewajiban

bahwa

negara-negara

yang ditanggung mereka

dengan itikad baik sesuai dengan Piagam, Berdasarkan dek larasi tersebut,

maka prinsip ini dijabarkan menjadi keS'S tentuan-ketentuan sebagai berikut - Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dengan itikad baik

kewajiban-kewajibnn yang ditanggungnya se

suai dengan Piagam PBB; - Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dengan itikad baik kewajiban - kewajibannya

di bawah prinsip-

prinsip yang diakui secara umum dan aturan-aturan hukum internasional; - Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya di bawah perjanjianperjanjian internasional yang berlaku

menurut prinsip-

prinsip yang diakui secara umum dan aturan-aturan hukum internasional; - «rika terjadi pertentangan antara kewajiban-kewajiban di bawah perjanjian-perjanjian internasional

dengan kewa-

jibafi=l?ewa 31tean d a f l anggala-anggafca PBB d i teawah

P la -

^ Ibid.. h. i+3, M+

Skripsi




ks gam PBB,

maka yang d i b e r l a k u k a n a d a l a h k e w a j ib a n - k e w a -

j i b a n d i bawah Piagam, Mengenai p e n a f s i r a n dan ponernpannya, r a s i i t u menentukan bahwa

maka d e k l a

p e n a f s i r a n dan p e n e ra p a n p r i n

s i p - p r i n s i p a d a l a h s a l i n g berhubungan dan m a s in g -^ ra /a s in g p rin sip

akan d i u r a i k a n dalam hubungannya dengan p r i n s i p -

p r i n s i p yang l a i n . J u g a d i t e n t u k a n bahwa d e k l a r a s i t e r s e b u t b u k a n la h t a f s i r a t a u praan g g ap an k e t e n t u a n - k e t e n t u a n d a r i Piagam a t a u h a k -h a k dan k e w a j i b a n - k e w a j i b a n d a r i n e g a r a - n e g a r a a n g g o ta d i bawah Piagam a t a u bangna d i bawah Piagam,

hak-hak b a n g s a -

mengindahkan p e r l u a s a n hak - hak

dalam d e k l a r a s i t e r s e b u t , ^ Mengenai p e n a a t a n n y a , raaka d e k l a r a B i t e r s e b u t n e n tu k a n bahwa p r i n s i p - p r i n s i p d a r i Piagam yang

mft-

d iw u ju d -

kan dalam d e k l a r a s i merupakan p r i n s i p - p r i n s i p d a s a r hukura i n t e r n a s i o n a l , dan k a r e n a n y a menghimbau kepada

semua n e

g a r a untuk d i t u n t u n o l e h p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t d i

da

lam p e r i l a k u i n t e r n a s i o n a l mereka dan untuk nmngiambang&an hubungan-hubungan bereama moreka a t a s d a e n r k e t a a t a n yang k e r a s pada p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t , ^ S e l a n j u t n y a mengenai d e k l a r a s i t e r s e b u t t i d a k akan saya u r a i k a n l e b i h l a n j u t d i dalam pembahasan, k a r e n a t u ju a n s a y a mengetengahkan d e k l a r a s i i n i a d a l a h s e k e d a r mel e n g k a p i pembahasan*

h. M w 55Ibid.

Skripsi




PI i *u n i v e ;_ . I

s u

BAB III VIENNA THE

LAW

(VIENN A

CONVENTION OF

TREATIES

CON VENTION

ON

1969 1969 )

Untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu treaty,, khususnya

Outer

Space

Treaty, dapat mengikat, maka kirunya tidak borlobihan bila pembahasan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Vienna Convention 1969.

Sebenarnya, permasalahan tersebut telah

cukup dijawab dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB; namun, untuk memperkuatnya, diperlengkap idengan pembahasan berdasarkan Vienna Conven tion 1969; juga pembahasan terhadap beberapa hal yang ada kaitannya dengan treaty. Vienna Convention 1969 merupakan sebuah naskah Hukum Perjanjian

yang telah disepakati da

lam Konporensi Wina tahun 1969. Konperensi tersebut diselenggarakan atas prakarea PBB, sedangkan naskah rancangan konvensinya disueun oleh Panitia Hukum Internasional (In ternational Law Commission), tia ahli

dan

yang merupakan sebuah Pani

dibentuk berdasarkan

Resolusi MU 17k ( H )

tahun 19*+7.56 1, Pengertian Dan Klasifikasi Perianiian Internasional Banyak istilah yang dlgunrtkan untuk porjanjian in-

^ S y a h m i n A.K., Hukum Per.1an.1ian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969). Armico. Bandung. 1 9 8 5 Tselanjutnya disingkat Syahmin A.K. II), h. 1. Skripsi

BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA k71967 : SUATU OUTER SPACE TREATY TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL



ternasional, seperti traktat (treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter, deklarasi, protokol, accord, modus nya.

vivendi, covenant dan yang lain-

Secara yuridis, semua istilah tersebut tidak mempu

nyai arti tertentu, dalam artian bahwa semua istilah ter sebut merupakan perjanjian internasional, arti

yang mempunyai

perjanjian yang diadakan antara anggota dari masya-

rakat bangsa - bangsa

dan

bertujuan untuk mengakibatkan

sikibat-akibat hukum tertentu;^'7 jadi, pengertian di dalam arti hukum internasional publik.^® Pengertian

yang, sama

juga diberikan oleh Filipovitch, yang menyatakan :^ In the broadest meaning of the term, a treaty is any agreement concluded between the members of the Inter national Community, or subjects of the law of Nati ons, destined to produce (create) certain effects of Law, Treaties are a source of Law for the parties which have concluded them, Dengan d e m i k la n , p e n g e r t i a n t r a k t a t , sebagaimann t e r s e b u t di atas, adalah dalam artian yang luas, yakni

perjanjian

yang diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, Sedangkan pengertian traktat yang lain, pengertian traktat yang eempit,

adalah sebagaimana

yang

diberikan

Ali Sastroamidjojo, yang menyatakan :

5®Syahmin A.K. II, on. c l t . . h. 3. ^ F i l i p o v i t c h , p p A c i t . . h, 69, ?0, ^ A l i Sastroamidjojo, on* c i t . , h. l/*6« Skripsi




49 Bentuk hubungan antar-negara jang paling penting ialah perdjandjian atau treaty, Perdjandjian ini adalah suatu kontrak antara dua atau lebih dari dua negara jang mengakibatkan adanja hak2 dan kewadjiban2 hukum antara negara2 jang menibuat perdjandjian itu* Atau dapat dikatakan djuga bahwa perdjandjian itu adalah suatu persetudjuan kehendak daripada fihak2 jang mengadakan perdjandjian itu, Djadi perdjandjian (treaty) dap.it dikatakan sebagai manifestasi daripada kehendak negara2 jang mengadakan perd jandjian, Pengertian traktat menurut Ali Sastroamidjojo ternebut di atas, nampaknya sesuai dengan pengertian traktat sebagaiirana dinyatakan di dalam

Vienna Convention 1969 ,

yakni di dalam pasal 2 ayat 1 huruf a, yang berbunyi : "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by inter* national law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation; Kesesuaian

yang

saya maksudkan di( atas adalah

keduanya

motnberikan pengertian traktat yang aompit*/terbatas, yakni hanya negara yang berhak mengadakan perjanjian. Outer

Space

Treaty

termasuk di dalam pengertian

treaty yang sempit, yakni hanya negara yang berhak menga dakan traktat. Hal ini terutama akan terlihat

dengan je-

las, apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan

pasal

hingga pasal XVI Outer Space Treaty, yang memakai taan : States Parties to the Treaty, all

States

III

peitkaaParties

to the Treaty, another State Party,

other States Parties

to the Treaty, Each State Party

the Treaty,

to

Stotft Party to the Treaty, A Stnto Tarty

to

the State Party to the Treaty, State Party to

another

the Treaty, the Treaty

dan lainnya yang senada, yakni yang menunjuk kepada "Sta-

Skripsi




50 te", yang berarti Negara, Dengan demikian, Outer ketentuan-ketentuan di dalam

Space

Treaty

tunduk pada

Vienna Convention 1969, ka-

rena nubyek hukum international

ynng

berhak

mengadakan

perjanjian adalah Negara* Sedangkan perjanjian yang dibuat oleh subyek-subyek hukum internasional non negara, ti dak tunduk pada ketentuan-ketentuan Vienna Convention tai hun 1969 t e r s e b u t , ^ Mengenai traktat internasional* gam

sebagai

salah satu sumber hukum

dapat diketahui dari pasal 38 ayat 1 Pia-

Mahkamah Pengadilan Internasional,

bahwa

yang menyebutkan

dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan ke-

padanya, Mahkamah akan mempargunakan a. perjanjian-perjanjian internasional,

baik yang bersi-

fat umum maupun khusus, yang mengandung

ketentuan-ke

tentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketaj b. kebiasaan internasional, sebagai bukti diterimanya su atu kebiasaan umum sebagai hukum; c. prinsip - prinsip hukum umum

yang diakui oleh bangsa-

bangsa yang beradab; d. keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka

dari

berbagai

negara

sebagai

sumber tambahan bagi menetapkan kaedah-kaedah hukum.

^ S y a h m i n A.K. II, pp. c i t . . h. 11.

0 Mochtar Kusumaatmadja, loc. cit.

Skripsi




51 Dengan d e m i k ia n , t r a k t a t s e b a g a i o a l a h s a t u sumber hukum i n t e r n a s i o n a l t e r c a n t u m dalam p a s a l 3& a y a t 1 h u r u f a Piagam Mahkamah P e n g a d i l a n I n t e r n a s i o n a l * Sedangkan me n g e n a i sum ber-sumber h\ikum i n t e r n a s i o n a l l a i n , d a p a t dalam Piagam t e r s e b u t , a d a l a h :

yang t e r -

kebiasaan i n t e r n a

s i o n a l , p r i n s i p - p r i n s i p hukum umum, s e r t a k e p u t u s a n p e n g a d i l a n dan a j a r a n - a j a r a n p a r a s a r j a n a

yang p a l i n g t e r -

kerauka. S e l a n j u t n y a , mengenai

k la s ifik a s i p erjanjian

in

t e r n a s i o n a l , a d a b e b e r a p a k l a s i f i k a s i p e r j a n j i a n yang d i t i n jau d a r i beberapa s e g i , yakni : - d i t i n j a u d a r i subyek hukum i n t e r n a s i o n a l

yang mengada

kan p e r j a n j i a n , maka ada p e r j a n j i a n a n t a r a n e g a r a - n e g a r a , p e r j a n j i a n a n t a r a n e g a r a dengan o r g a n i s a s i i n t e r n a sional,

p e rja n jia n antara o rg a n isa si-o rg a n isa si i n t e r

nasional,

p e r j a n j i a n a n t a r a T akhta S u c i . d e n g a n n e g a r a -

n e g a r a , ^ dan l a i n n y a ;

subyek hukum i n t e r n a s i o n a l a d a

l a h N e g a r a , T a k h ta S u c i ,

P a la n g

Merah

Internasional,

O r g a n i s a s i I n t e r n a s i o n a l , Orang P e r o r a n g a n

(individu),

Pemberontak dan p i hak dalam sengketa,^*" - d itin ja u dari maka

ada

pihak)

jumlah p i h a k yang mengadakan p e r j a n j i a n ,

p erjan jian b i l a t e r a l (p erjan jian antara

dan p e r j a n j i a n m u l t i l a t e r a l ( p e r j a n j i a n

dua

antara

banyak p i h a k ) ; ^

6/trbid.. h. 92 - 103. 6?Ibid.. h. 1 1 3 . Skripsi




- d i t i n j a u d a r i s u d u t b e n tu k n y a ,

maka a d a p e r j a n j i a n a n -

t a r K e p ala N e g a r a , dengan p a r a p ih a k d i dalam p e r j a n j i an yang d i s e b u t

"High C o n t r a c t i n g S t a t e " ,

yang

dapat

d iv / s k i lk a n / d i k u a s a k a n kepada M e n t e r i Luar N e g e r i a t a u Duta B e s a r ; kemudian p e r j a n j i a n

s n t a r P e m e r i n t a h , yang

d a p a t d i w a k i l k a n / d i k u a s a k a n kepada a t a u Duta B e s a r ; s e r t a p e r j a n j i a n

M e n t e r i Luar N e g er i a n t a r N e g a r a , dengan

M e n t e r i Luar N e g e r i a t a u Duta B e sa r yang d j.tu n j u k s e b a g a i p e j a b a t b e r k u a s a penuh u n tu k m e w a k i l i n y a ; ^ - d i t i n j a u d a r i t a h a p pembentukannya, maka ada p e r j a n j i a n yang d i a d a k a n m enurut t i g a t a h a p pembentukan, y a k n i p e r u n d i n g a n , p e n a n d a ta n g a n a n dan r a t i f i k a s i ; j i a n m e l a l u i dua t a h a p ,

dan p e r j a n

y a k n i p e r u n d i n g a n dan penanda

t a n g a n a n . P e r j a n j i a n menurut t i g a t a h a p pembentukan b i asanya

diadakan

untuk h a l - h a l

yang d ia n g g a p p e n t l n g ;

sedangkan p e r j a n j i a n menurut dua t a h a p pembentukan b e r s i f a t l e b i h s e d e r h a n a , dan d i a d a k a n p e r j a n j i a n yang t i d a k b e g i t u p e n t i n g ,

untuk yang

p erjan jian memerlukan

penyelesaian c e p a t ; ^ - d i t i n j a u d a r i s i f a t pelaksanaan p e r j a n j i a n i t u s e n d i r i , maka ada D i s p o s i t i v e t r e a t i e s ( p e r j a n j i a n yang m enentuk a n ) , y a k n i p e r j a n j i a n yang maksud dan t u j u a n n y a d i a n g gnp sudah t e r c a p a i dan

dengan

po lak aan n an i s i p e r j a n j i a n ;

E x e c u t o r y t r e a t i e s ( p e r j a n j i a n yang d i l a k s a n a k a n ) ,

^Syahmin A.K, II, op. cit.t h. 13 , Ct? rMochtar Kusumaatmadja, o p . cit.. h. 112*

Skripsi




53 adalah

perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus,

melainkan secara terus-menerus selama jangka waktu per/'O janjian berlaku;00 - ditinjau dari sifat contract, yakni

atau

fungsinya,

perjanjian

sebagaimana

atau perjanjian dalam hukum perdata, kibatkan

maka ada

treaty

suatu kontrak

yang hanya menga-

hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian itu; king treaties,

disamping itu,

ada law ma

yakni perjanjian yang meletakkan keten-

tuan-ketontuan atau kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, ' Dengan demikian, klasifikasi perjanjian internasi onal tersebut di atas adalah ditinjau dari beberapa segi, yakni dari : subyek hukum internasiAnal

yang

mengadakan

perjanjian, jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, bentuk perjanjian, tahap

pembentukan

perjanjian, sifat pe-

lnksanaan perjanjian dan dari sifat/fungsi p e r j a n j i a n , ^ Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, saya ti dak memberikan uraian mengenai klasifikasi perjanjian ba gi Vienna Convention 1969

dan juga

terhadap Outer Space

Treaty, Saya hanyalah membahas "law making treaties"

di

tinjau dari sifat/fungsi perjanjian, yang hendak saya ketengahkan bersama dengan fungsi perjanjian

dalam pemben-

^ S y a h m i n A.K. XI, pp. c i t . . h, 15. 'Mochtar Kusumaatmadja, on. c i t . . h. 113* 114* ^ S y a h m i n A.K, II, on. c i t . . h, 11,

Skripsi




5'i tu'-c?n rl-n perkembangan hukum i n t e r m s i o n n l . ?■

'r-f^ktor Ponvebab Kerliku Kcn.Tikntnva Perian.iian T>erdrisarkan Vienna Convention lOfV-1 "iernb:-ihas

rerr.a:,>a l.ahan m - n g cn ai

f- ktor-faktor

ier.ysh/b berlaku mengikatnya perjanjian berd.ns-irknn Vien na

C o n v e n t io n

r .g lk a t n y a

1969*

a d a la h

d ik a itk a n

berlaku me-

deng an

O u te r Space T r e a t y 1967.

Sebagaimana pernah aaya uraikan, Outer Space Trea ty tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam

Vienna

Con

vention 1969; maksudnya adalah ketentuan-ketentuan Vienna Convention 1969 tersebut diterapkan/diberlakukan terhadap Cuter 5p-;ce Tre'nty, walaupun Outer ."r.-co Treaty 19^7 tersscut telah ada sebeluw berlaku "i^ng*5katnya

Vie*"’ 1a

Con

vention 1969. Pasal ly dari Vienna Convention 1969 tentang Non-retroactivity of the present Convention, menyatakan : Without prejudice to the arrlicntion of any rules set 'forth, in the presentConventlon to which treaties would be subject under international law independent ly of"the Convention. the C o n v e n t i o n a p p l i e s only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with re gard to such States (garis bawah penulis). Oleh karena itu, dapatlîh ketentuan-ketentuan Vienna Con vention 1969 diterapkan/diberlakukan terhadap Outer Space Treaty 1967, dengan melihat b-nhw; Outer Space Treaty 1967 tersebut tunduk kepada hukum internasionalj seperti disebufckfln

di

tlnlnm

panul

tft

O uttrr

n tine

a

T rn .ity

i

carry on activities in the exploration and use of

in

accordance with international l-’ W, including . ■

Skripsi



A


Pembahasan demikian kiranya relevan

apabila

dii

nsat bahwa Vienna Convention 1969 mcrupakan hacil rerkemb-ngrn kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya

di

bidrmg perjanjian, sebagai pelnknanaan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf a Piagam P3B oleh MU. Demikian pula bila dilihat dari subyek hukum internasional yang mengadakan su atu perjanjian international; Vienna Convention 1969 membori.kan pengaturan terhadap perjanjian-pcrjanjian inter naaional yang diadakan negara-negara,

yang salah satunya

adalah Outer Space Treaty, J a d i , ’ cukup beralasan

dan wa-

jar sekali apabila dalam pembahasan ini berlandaskan pula pada ketentuan-ketentuan Vienna Convention 1069. Ada beberapa faktor yang -nenyeb-ibkm suatu traktat berlaku mengikat, yang akan saya pisahkan menjadi 2 (dua) pembahasan yang terkait, berdasarkan beberapa pertimbangan/sudut poninjauan, Ditinjau dnri sudut moralitan, faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty adalah prinsip-prinsip

Pacta

sunt

maka adanya

servanda (setiap perjanjian

adalah mongikat bagi para peserta perjanjian), kesepakatan (consent), kebulatan suara dan itikod baik,

Dari tin-

jauan yang pertama, menimbulkan tinjauan yang kedua, yak ni faktor-faktor penyebab berlaku mongikatnya traktat di tinjau dari sudut bentuk kesepakatannya untuk terikat pa da traktat, yang berupa penandatanganan (signature), per-

tuknran inntrurrmn-inotrumon yons monyuaun treaty, r&tifikasi, penerimaan (acceptance) dan turut serta, Pembahasan saya mengenai faktor-faktor penyebab berlaku

Skripsi


mongikatnya



56 t r e a ty adalah dasarinya,

untuk m engetahui p r i n s i p - p r i n s i p yang ment

yang l e b i h t e r k a i t pada p e n i n j a u a n d a r i s u d u t

yang p e r t a m a , A. F a k t o r - f a k t o r penyebab b e r l a k u m en g ik atn y a t r e a t y

d i

tin ja u d a r i sudut m o ra lita s . P e n i n j a u a n i n i dengan mempertimbangkan bahwa moral ( i n t e r n a s i o n a l ) mengemban s i k a p manusia untuk menghormati s u t u sama l a i n ,

t e r u t a m a m e l a l u i ponghormatan kepada hu

kum i n t e r n a s i o n a l a t a u t e r h a d a p kelompok m i n o r i t a s pun r a e n g h in d a ri p e p e ra n g a n

sebagai

atau-

salah satu a la t d ari

k e b i j a k s a n a a n n a s i o n a l * Moral ( i n t e r n a s i o n a l ) p e r l u d i t e gakkan u n tu k m e n g h in d a ri s i k a p m a n u s ia , supaya t i d a k t e r l a l u s e r a k a h dalam k o n t e k s p e r g a u l a n i n t e r n a s i o n a l .

Lan-

dacan pokok u n tu k menjaradm ' k e l a n g s u n g a n h id u p moral ( i n te rn a s io n a l) adalah transform asi

etik a

n a s i o n a l m e n ja d i

c t i k a u n i v e r s a l * P^rubahan dan perkembangan m oral ( i n t e r n a s i o n a l ) t e r g a n t u n g pada m oral dan -s iste m n a s i o n a l bersangkutan*

yang

Sedangkan p e n g e r t i a n m oral yang a e b e n a r n y a

a d a l a h t e r g a n t u n g k e p a d a h a t i n u r a n i d a r i manusianya* J a d i , peninjauan d a r i sudut m o r a lita s ad a la h d ik a i t k a n pada m o r a l d a r i m anusia-raanusia (yang berwenang me ngadakan p e r j a n j i a n m ew akili k e p e n t i n g a n n a s i o n a l n e g a r a nya) u n tu k menghormati

dan

m elaksanakan p e r j a n j i a n - p e r -

j a n j i f t f i i yang b eru pa adrtnyfi p r i n f i i j i - p r i n i j i p

P n o ta

sunt

^ D a h l a n Nasution, V&tAfik*£t&XL Damai Dalam Wawasan Politik Internasional. Hemadja Karyo, Bandung, 1984,, h, 131 - 134. Skripsi




.

57

servanda, kesepakatan, kebulatan suara dan itikad baik. Mengenai Pacta-sunt servanda, diatur ?6 Vienna Convention X969» yang monyatakon in force is binding

dan

pasal

"ftvory treaty

upon the parties to it

performed by them in good faith”. konal

dalam

and

must be

Prinsip ini sangat di-

penting bagi hukum internasional pada umumnya

dan hukum perjanjian internasional khususnya, dan prinsip ini telah diterima umum oleh negara-negara. Prinsip Pacta sunt servanda raengandung artian

bahwa

setiap perjanjian

berlaku mengikat bagi para peserta perjanjian dilaksanakan -dengan itikad baik.

dan

harus

Prinsip Pacta sunt ser-

vr.nda tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan kewa jiban-ke'v-jiban perjanjian yang bersifat khusus,

mel.-jinkan

juga

cerarti ' ketaatan terhadap jiwa dan kewajiban ~ kewajiban perjanjian-perjanjian internasional yang borlnku umum. Prinsip Pacta sunt servanda p rin o ip the s a n c t i t y

sangat erat kaitannya dengan

of

t r o a t l o o (kongungen p e r j a n j i a n ) np yang Juga d i k e n a l dalam p e r j a n j i a n i n t o r n ^ e i o n a l *

,

Selanjutnya, mengenai kesepakatan (consent), dapat dikatakan bahwa tiada perjanjian tanpa kesepakatan, S8oa* ra yuridis, menurut bentuknya,

setiap

suatu contract, yaitu suatu perjanjian

perjanjian adalah atau

per6etujuan

antara fihak-fihak yang mengadakannya

dan mengakibatkan nx timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para pesertanya , (^

,7‘ %Syahmin A.K. II, op. c i t , , h. yji\% ^ M o c h t a r Kusumaatmadja, o p t c i t . . h, 115,

Skripsi




Kesepakatan

adalah

persetujuan kehendak, yakni kehendak

untuk mengikatkan diri pada perjanjian,

Atau dapat dike-

t?kan bahwa perjanjian merupakan manifestasi daripada k e hendak negara-negara yang mengadakan p o r j a n j i n n , A d a n y a kehendak dan kesepakatan merupakan faktor yang utama terbentuk dan dilaksanakannya perjanjian,

Vienna Convention

1969 mengatur kesepakatan di dalam pasal-pasalnya berurutan, yakni pasal 12, 13 dnn Vi

mengonai

untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian

secara

cnra-cara (consent to

be bound by a treaty), yakni dengan cara penandatanganan, pertukaran elemen-elemen ratifikasi, penerimaan

yang menyusun suatu perjanjian, dan

turut serta. Secara ringkas,

mengenai cara-cara tereebut akan saya uraikan di dalam pembahasan berikutnya, yakni mengenai

sekedarnya faktor -

faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty ditinjau

dari

bentuk kesepakatannya. Mengenai prinsip kebulatan suara/pcrsctujuan (una nimity principle), Vienna Convention 1969 tidak mengaturnya secara tegas,

melainkan hanya salah satu alternatif,

mengingat prinsip ini pernah berlaku, yang didasarkan k e hendak

untuk

menjaga keutuhan perjanjian, Prinsip kebu

latan persetujuan ini akan Tiengakibatkan keseganan banyak 75 negara untuk ikut dalam perjanjian multilateral umum , (' P a s a l 9 a y a t 1 Vienna Convention monyebutkan : "The adop-

7/fAli Sastroamidjojo, loc. _cit, ^ S y a h m i n A..K, II, on, c i t . » h, 27*

Skripsi




59 tion of the text of a treaty takes place

by

the consent

of all the States participating in its drawing up as provided in • •., "

except

Sedangkan ayat 2-nya mcnyatakah :

"The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place States present

and

by

tho vote of two-thirds- of the

voting, unless by t^he same

they shall decide to apply n different rulo,"

majority Betapnpun,

prinsip kebulatan persetujuan mendapat tempat utama dalam pasal 9 Vienna Convention 1969, bila dilihat

pengaturan-

nya yang diterapatkan pada ayat 1. Selanjutnya mengenai prinsip itikad baik,

sebagai

salah satu faktor penyebab berlaku raengikatnya treaty di tinjau dari sudut moralitas,

maka Vienna Convention 1969

menegaskan kembali prinsip ini dalam penyusunannya. Peneg.nean ini sangat penting, karenn dapnt dibnyangkan betapa goyahnya hukum internasional pada umumnya dan

hukum per

janjian k h u s u s n y a s e a n d a i n y a prinsip itikad.baik dilang76 gar atau tidak ditaati., Beberapa ketentuan Vienna Con vention 1969 menegaskan mengenai prinsip itikad baik ini, yakni pasal 26

mengenai Pacta sunt servanda dan pasal 31

mengenai aturan umum penafsiran (general rule of

inter -

pretation)# Pasal 26 tersebut raenyatakan : "Every

treaty

in force ia binding upon the parties to it and

'mufit

be

performed by them in good faith," Sedangkan pasal 31 ayat

1 monystnken i “ A t m t y ahull bo intorprotod

In

good -

76Ibid.. h. 35.

Skripsi




60 faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context

and

in

the

light of its object and purpose." Mengenai jnngkauan dari 1 ti had baik ini, saya kaitkan dengan ketentuan pasul 18 , mengenai Kewnjiban untuk tidak menggagalkan

maksud

dan

tujuan suatu treaty sebelum berlaku mengikatnya, yang menyatnkan ; "A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when : • • « • • • • • • • « •

• « ,

Jadi, jangkauan/penafsiran

terhadap

ii itikad baik

adalah

adanya kewajiban negara untuk menahan diri dari tindakantindakan yang dapat menggagalkan maksud dan tujuan treaty,

suatu

' ■

B, Faktor-faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty

di

tinjau dari oudut bentuk kesepakntannya. Sebagaimana^ pernah diuraikan bahwa kesepakatan me rupakan persetujuan kehendak, yakni kehendak untuk mengi katkan diri di dalam perjanjian yang diadakan. Vienna Convention 1969

Di

dalam

ditentukan cara-cara kesepakatan,

yang diwujudkan melalui penandatanganan,

pertukaran ins-

trumen-instrumen penyusun perjanjian, ratifikasi, penerimaan dan turut serta,

Sebagaimana hal itu disebutkan da

lam pnsal 11 Vienna Convention 1969, yang menyatakan : "The consent of a State to be bound

by

a treaty

.mgy be

expressed by signature, exchange of instruments constitu ting a treaty, ratification, acceptance,

approval or ac-

v Skripsi




61 cession, or by any other means if so agreed." Dari keten tuan pasal 11 ini,

dapat diketahui pula adanya cara lain

untuk -nenyatakan kesepakatan terikat

pada

suatu treaty,

y-ikni dari kalimat akhir ketentuan pasal 11, takan :

yang rnenya-

or by any other means if so agreed*1' Beta-

papun, cara lain tersebut tergantung pada

pihak (negara)

ynng bendak mengikatk.nn diri pada perjnnjian, nyatakannya. Selanjutnya saya

akan

untuk

menguraikan

me-

secara

singkat penjabaran pasal 11 tersebut, Mengenai penandatanganan

(signature), maka suatu

negara dapat mengikatkan diri dengan penandatanganan per janjian tanpa ratifikasi, m;iksud para peserta,

apabila hal itu memang menjadi

yang tercantum

di dalam

per jan ji*-

an itu sendiri atau parn peserta dengan cara lain

berse-

pakfit bahwa perjanjian itu berlaku setelah ditandatangani para peserta, tanpa raenunggu ratifikasi; dapat juga melalui jalan menetapkan bahwa perjanjian akan berlaku

sejak

waktu ditandatangani, pada tanggal waktu diumumkan

atau-

pun mulai pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian 77 i t u , rr Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat ketentuan dari pasal 12 Vienna Convention 1969,

mengenai

Consent to be

bound by a treaty expressed by signature, Kesepakatan suatu negara

untuk

mengikatkan

pada suatu perjanjian dapat juga melalui truraen-instruraen penyusun perjanjian,

diri

pertukaran ins-

apabila instrumen-

^^Mochtar KuBumaatmadja, ov>. c i t . . h, 120,

Skripsi




62 instrumen menentukan bahwa

pertukaran tersebut akan ber

laku mengikat, atau para pihak menentukannya demikian. Pertukaran instrumen-instrumen tersebut dilakukan

misal-

nya apnbila perjanjian itu merupakan perjanjian yang berbentuk sederhana, yakni berupa pertukaran surat atau nota (exchange of letters atau exchange of notes),

yang telah

ditandatangani, sehingga perjanjian berlaku mengikat.*'7® Mengenai pada

kesepakatan suatu negara untuk mengikatkan diri

syatu

perjanjian melalui pertukaran instrumen-ine-

trumen penyusun perjanjian,

diatur dalam pasal'13 Vienna

Convention 1969* Apabila perjanjian raenghendaki kesepakatan negaranegara untuk mengikatkan diri padanya harus disahkan atau (iakuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya masing, maka penandatahganan persotujuan

masing-

pada perjanjian

adalah sementara eaja slfatnya, yang masih harus dieahkan atau dikuatkan. Pehgesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang tersebut dinamakan ratifikaai. Persoalan

rati-

fiknsi lebih banyak merupakan persoalan hukum tata negara daripada persoalan hukum perjanjian internasional. internasional hanya raengatur mengenai hal-hal dalam

Hukum per

setujuan yang diberikan suatu negara pada suatu perjanji an, yang raemerlukan ratifikasi. Sedangkan cara-cara ratifikasi dilakukan, merupakan persoalan intern seraata-mata,

menurut ketentuan-ketentuan hukum tata negara dari setiap

?8 ibid.

Skripsi




63 79

negara. 7 Mengenai ratifikasi, Vienna Convention 1969 menentukannya di dalam pasal If* ayat 1; dan juga ditentukan di dalam pasal 12 ayat 2 huruf b, yang menyatakan :

"the

signature ad referendum of a treaty by a representative , if confirmed by his State, constitutes a signature of the treaty." Kesepakatan suatu negara untuk pada auntu perjanjian molnlui

mengikatkan

diri

pernyntaan penerimaan (ac

ceptance atau approval) adalah sebagaimana dinyatakan da lam pasal lif ayat 2 Vienna Convention 1969, yang menyata kan : "The consent of a State to be bound by a treaty . is expressed by acceptance or approval

under conditions si

milar to those which apply to ratification,'1 Kesepakatan

suatu negara

untuk

mengikatkan diri

pada suatu perjanjian melalui pernyataan turut serta (act-onsion),

jika treaty menentukan demikian atau atas per

sotujuan para pihak di dalam perjanjian. Accession pakan

suatu tindakan

raeru-

menyatakan diri terikat pada sua

tu perjanjian oleh negara-negara inlam pembentukan perjanjian itu,

yang ad

tidak ikut

Mengenai

serta

accession,

liatur di dalam pasal 13 Vienna Convention 1969. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, telah terjawablah permasalahan mengenai

faktor-faktor penyebab

berlaku mengikatnya treaty, berdasarkan Vienna Convention

79Ibid.. h. 120, 121, ®®5yahmin A,K. TI, op. c i ^ . . h, 27.

Skripsi




64 1969.

Pembentukan dan pelaksanaan suatu treaty dilandasi

oleh

adanya prinsip-prinsip kesepakatan, itikad baik dan

Pacta sunt servanda;

mengenai prinsip kebulatan persetu

juan, bagaimanapun juga merupakan suatuj kaitan dengan kesepakatan, Sehingga ada tiga prinsip yang terangkai, yak ni kesepakatan, Pacta sunt servanda dan itikad baik, ngenai penandatanganan,

Me

pertukaran instrumen - instrumen

penyusun perjanjian, ratifikasi, penorimaan dan ikut certa, adalah merupakan cara-cara menyatakan kesepakatan un tuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian;

jadi, berda-

sar pada rangkaian prinsip kesepakatan, itikad baik serta Pacta s u n t ■ servanda, 3, Fungsi Per.ian.iian Dalam Pembentukan

Dan

Perkembangan

Hukum Internasional Ada tiga macam fungsi perjanjian dalam pembentukan Q1 dan perkembangan hukum internasional, yakni : a, merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali

eturan-

aturan hukum internasional yang sudah ada; b, merubah dan/atau mehyempurnakan

ataupun

menghapuskan

kaedah-kaedah hukum internasional yang ada, dengan .tu juan mengatur tindakan-tindakan yang akan datang; c, membentuk

kaedah-kaedah hukum internasional yang baru

Eiama sekali, yang eobelurnnya belum pernah ada, Fungsi perjanjian, sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, sifatnya hanya menguatkan aturan **'afcunan

81I b i d . . h. 29, Skripsi

30.




65 hukum kebiasaan, demi terclptanya kepastian hukum, dengan jalan merumuskan atau menyatakannya

ke dalam perjanjian,

Peranan yang lebih penting dari perjanjian adalah seperti disebutkan huruf b dan c, sebab tanpa mengadakan perubahan dan/atau penyempurnaan ataupun penghapusan, dengan tu juan untuk mengatur tindakan-tindakan

yang

akan datang,

ataupun untuk membentuk kaednh-kaedah hukum internasional yans sebelumnya belum pernah ada, makn

akan

menimbulkan

persoalan dalam mengatasi atau menyelesaikan

suatu seng-

keta internasional mengenai hal yang bersangkutan, karena tidak adanya aturan hukum internasional mengenai hal ter sebut. Selanjutnya,

dnlam perkembangan dunia dewasa ini,

posisi dari perjanjian; internasional sebagai sumber hukum internasional adalah sangat penting, antara lain karena : perjanjian internasional

lebih menjamin kepastian hu

kum, karena diatiakan secara tertulie; 2, perjanjian internasional mengatur masolah-masalah bersama, yang penting dalam hubungan antara subyek-subyek hukum internasional.®^ Selanjutnya, dalam kaitannya dengan fungsi perjan jian dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasio nal, juga mengingat pogisi perjanjian internasional dewa sa ini, maka saya ingin mengetengahkan secara singkat me-

8aIt>tri,. h. 30, 31. 83I b i d . . h. 34.

Skripsi




nr'?"3:i "La-v making treaties".

Lav: -inking treaties nrinl’ ih

rerjnnjian yang nrletakknn ketontu.-n-keter.tunn atau 'Hh-kaerfah

bagi

secara 1-ingsung

seaiia dan

kac-

anggota masyarokat internasional

tidak hnnya bagi rar-i fencrta. Pada

u::'-.mnya, lav; making tre: tien ndulah perjanjian -perjanjian 'nltilat.eral,

QI

yang

bertujuan

nembent.uk

kaedah-kaedah

I'.u'.um tortentu bagi tindakan negara-negara dalam hubungan ivtu'cka patu enma I n i n , ^

Unrur yang khas ri'iri lav/ making

treaties, adalah : .. -lerur^kan perjanjian multilateral; dan bertujuan 2. 'Tienciptakan aturan-aturan hukum baru

untuk

tindakan-

tindakan yang akan datnns*

^ M o o h t u r KunumnutmaH in * on. c l L.. h* 115 ^ S y a h m i n A.K, II, on. c i t . . h, 1G 86I b l d . ■h. 17.

Skripsi




BAB TV OUTER

Berbagai yang mondasari

SPACE

TREATY

permasalahan

1967

mengenai

prinsip-prinsip

pembentukan dan pelaksanaan suatu perjan

jian internasional

telah diuraikan sebelumnya, dan dalam

banyak hal monyangkut juga pada naan Outer Space treaty tersebut.

pembentukan dan pelaksaBerbekal uraian-uraian

sebelumnya, maka saya mencoba mengkaji ketentuan-ketentu^ an Outer Space Treaty, untuk menjawab permasalahan menge nai efektivitas berlakunya dan juga pengaturan-pengaturan Outer Space Treaty

yang

menjadi dasar

bagi pembentukan

peraturan pelaksananya. Mengenai sejarah pembentukan dari Outer Space Treaty (OST), secara ringkas telah saya uraikari dalam pembahasan terdahuiu, sohingga tidak perlu saya ketengahkan lagi. 1. Berlakunya Secara Universal :. Perlindunftan dan Pemba* tasan Dengan tetap memberlakukan uraian-uraian nya, maka

sebelum

pembahasan ini akan nenyoroti ketentuan-keten

tuan yang tercantum dalam OST, yang dikaitkan dengan pertirtibangan perlindungan dan pembutaoan,

dalam hubungannyo

dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ru ang angkasa,

termasuk Bulan dan benda-benda langit lain-

nya. Sebagaimana pernah saya uraikan,

keberhasilan pe~

67 Skripsi




luncuran Sputnik I oleh Uni Sovyet, yang

diikuti

peluncuran Apollo 11 oleh Amorika Serikat,

dengan

telah membawa

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Secara positif, kemajuan-kemajuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kehidupan manusia, penelitian ilmu pengetahuan dan pencaharian sumber-sumber alam baru.

Namun keber-

hasilan peluncuran tersebut telah menimbulkan akibat yang negatif pula, yakni terjadinya ketidakseimbangan teknologi, yang membawa masalah bahwa pada suatu saat negara-ne gara tnaju akan

menguasai ruang angkasa serta benda-benda

langit lainnjra, dengan kemungkinan penggunaan-penggunaannya untuk

tujuan-tujuan

yang tidak damai,

tanjia adanya

kemampuan pada

negara-negara anggota masyarakat interna

sional lainnya

untuk mengadakan pengawasan; juga kemung-

kinan

bahwa

negara-negara maju merahaeiakan hasil-hasil AT kegiatan-kegiatan ruang angkasa. Perbedaan yang menyolok antara bcngsa-bangsa dalam tingkat kehidupan

dan

kemajuan, mengharuskan adanya pe-

ngi.turan yang seadil-adilnyn atan di angkasa luar,

mengenai segala hasil kegi-

Semua umat mnnusia haruslah saling

membantu agar dapat hidup sratingkat

dan

sede.rajat, demi .

kepentingan kemanusiaan dalam menghadapi tantangan angka sa luar. Hasil-hasilnya yang berguna kan/dinikmati bersama,

harus ddpafc dirasa-

demi kepentingan bersama di dalam

usafca-usaha ke arah perdamaian dan kamanueiaan.

AA

^^Priyatna Abdurrasyid, ou. cit... h, U - 6 88I b i d . . h. 6. Skripsi




Selanjutnya,

dengan semakin majunya ilm u p e n g e t a -

huan dan t e k n o l o g i t e r s e b u t ,

mak.'i akan membuka j a l a n l e -

bili b e s a r b a g i k e g i a t a n - k e g i a t a n angkasa l u a r ; p e l u n c u r a n ben d a-b en d a b u a t a n manusia ke angkasa l u a r makin

mening-

k a t , yang b e r a r t i memperbesur kemungkinan a t a u p u n

resiko

y a n g ' d i t i m b u l k a n n y a , yang s a l a h s a t u n y a ,a d a l a h b e n d a - b e n da yang d i l u n c u r k a n t e r s e b u t

t e r j a t u h d i a t a s muka bumi.

A k t i v i t a s manusia d i a n g k a s a l u a r t e r s e b u t j e l a s memerlukan norma-norma yang m e n g a tu rn y a , m engingat bbi?biag£t& p r o b l e m a t i k yang ti r a b u l d a r i p a d a n y a .® ^ Dengan t e r b e n t u k n y a OST, maka t e r l i n d u n g l a h k e p e n t i n g a n - k e p e n t i n g a n d a r i s e l u r u h n e g a r a yang

t i d a k merapu-

n y a i kemajuan t e k n o l o g i d i nngknsu luar,, nokull.guo rnombat a s i k e g ia t a n - k e g ia t a n angkasa l u a r d a r i negara - negara maju, S ehingga OST dalam h a l i n i

mengadakan p e r l i n d u n g a n

dan pem batasan, S e c a r a umum’; p e r l i n d u n g a n dan pembatasan o l e h OST, âpat d i l i h a t d a ri konsiderannya, kan ke dalam p a s a l - p a s a l n y a .

yang kemudian d i t u a n g -

B e sa r

kemungkinan,

r e r l i n d u n g a n dan pembatasan o l e h OST, pendukung d i t e r i m n b e r l a k u n y a OST, ra p a n e g a r a yang

merupakan

adanya faktor

m engingat hanya b e b e

m er nprakareainya; naraun

sebagian

besar

a n g g o ta PBB t e l a h m e r a t i f i s i r n y a , k a r e n a menganggap bahwa OST merupakan d a s a r hukum dan sumber Hukum Angkasa,

guna

mengntur t i n d a k a n - t i n d a k a n raereka d i mase depan d i a n g k a -

^ S u c i p t o , "Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Udara Dan Ruang Angkasa Dalam Fenunjang Fembangunan Nasio*.-. nal", M a n i f e s t . No, 8 Vol. Ill, 1988, h. 9. Skripsi




70 sa l u a r .

90

Dalam k a i t a n i n i l a h maka OST dimasukkan

seba

g a i law making t r e a t i e s , y a k n i p e r j a n j i a n yang m e le ta k k a n k e t e n t u a n - k e t e n t u a n a t a u k a e d a h -k a e d a h b a g i semua a n g g o ta ,n a s y a r a k a t i n t e r n a s i o n a l s e c a r a l a n g s u n g dan b a g i para p e s e r t a ,

t i d a k hanya

Dongan d e m i k ia n , 0:Vt' b e r l a k u u n i v e r s a l .

Mengenai p e r l i n d u n g a n dan pembatasan o l e h OST, s a ya hanya mengetengahkan b e b e r a p a p a s a l . P a s a l I I OST

me-

n y a t a k a n : " O u te r Space, i n c l u d i n g th e Moon and o t h e r c e l e s t i a l b o d i e s , i s n o t s u b j e c t to n a t i o n a l by c l a i m o f s o v e r e i g n t y , by means o f use

appropriation or

occupation,

o r by any o t h e r m e a n s ." B i l a k e t e n t u a n p a s a l I I i n i t i d a k a d a , maka d a p a t d i p a s t i k a n t e r j a d i n y a penguasaan

angkasa

l u a r o le h n e g a r a - n e g a r a maju, aohin/jga na^.pak bahwa prmal I I OST, memberikan p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p n e g a r a - n e g a r a yang t i d a k maju, s e k a l i g u s membatasi t e r h a d a p n e g a r a - n e g a r a maju dalam melakukan k e g i a t a n - k e g i a t a n a n g k a s a l u a r nya u n tu k t i d a k mejiguasai a n g k a s a l u a r ,

term asuk d i Bulan

dan ben d a-b en d a l a n g i t l a i n n y a , P a s a l I I I OST raenyatakan : t a i n i n g i n t e r n a t i o n a l peace

i n th e i n t e r e s t o f main and

security

and p ro m o tin g

i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n and u n d e r s t a n d i n g , " ada pengaturan p a s a l I I I i n i , d a r i n e g a r a - n e g a r a maju

B ila tid ak

maka k e g i a t a n a n g k a sa l u a r

akan mengarah pada t u j u a n - t u j u a n

yang t i d a k damai. K e te n tu a n p a s a l I I I i n i memberikan p e r l i n d u n g a n bahwa a n g k a s a l u a r t i d a k akan d i j a d i k a n

kancah

9° Priyatna Abdurrasyid, on* c i t . . h, 1/+,

Skripsi




71 p e p e ra n g a n . P a s a l V I OST s h a ll

menyatakan : "States, Parties

to

bear international responsibility for

tivities in outer space, including . VI ini menampakkan

the treaty national a c

Ketentuan pasal

perlindungan‘ dan pembatasan bahwa se-

t3ap negara yang mengadakan kegiatan di angkasa luar

ha-

rus mempertanggungjawabkan atas kegiatan tersebut. Selanjutnya,

mengenai efektivitae berlakunya OST,

adalah sulit untuk meraastikannya, karena salah satu penghalang utama dalam menerapkan hukum internasional sebagai suatu ketentuan yang pasti dan memiliki kekuatan yang da pat berarti bagi semua pihak, adalah si fat umum hukum in ternasional, yakni antara lain 1. tidak memiliki kekuatan nyata; 2. hukum internasional raoderen dapat berkembang hanya de ngan dasar kesepakatan dari negara-negara

yang mempu-

nyai kekuatan tertentu; 3. hukum internasional

merupakan

serangkaian

ketentuan

yang terlalu umum $ifatnya, tidak disertai dengan ada nya sanksi-sanksi nyata yang dapnt dijalankan terhadap negara dan individu-individu tortontu dalam nogarr*; 4. hukum internasional tidak dapat dilaksanakan/diperla kukan secara efektif, sebagaimana hukum nasional! Dengan demikian, hal-hal di atas

berlaku pula bagi suatu

p«rJanJian internasional! tormasuk OST.

^ D a h l a n Nasution, on. c l t . . h. 135.

Skripsi




72 E f e k t i v i t a s hukum i n t e r n a s i o n a l g a n tu n g pada moral i n t e r n a s i o n a l ,

l e b i h banyak t e r -

yang s a l a h s a t u n y a me-

l a l u i penghormatan t e r h a d a p hukum i n t e r n a s i o n a l . Mengenai mor-il i n t e r n a G i o n o l , t e l a h cU uraik an jind.-i pembahannn t e r dfihulu. Dengan d e m ik ia n , d a r i u r a i a n t e r d a h u l u , maka p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , ju g a OST,

m e p e r o le h

efek tiv itas

b e r l a k u n y a b e r d a s a r k a n m oral i n t e r n a s i o n a l , yang t e r w u j u d penghormatan t e r h a d a p ' p r i n s i p - p r i n s i p yang b e r l a k u

dalam

p e r j a n ji a n , yakni p r i n s i p - p r i n s i p kesepakatan, Pacta sunt s e r v a n d a dan i t i k a d b a i k .

Jadi,

t e r g a n t u n g pada p e n a a t a n

terhadap p r in s ip - p r in s ip te rs e b u t, 2. Ketentuan-ketentuai) Outer Space Treaty 1967 :

Dasar

Bagi.P.enga t.uran .Outer Space Treaties Selan jutnya Sebagaimana t e l a h d i u r a i k a n sebelum nya, OST te r m a suk law making t r e a t i e s , y a k n i p e r j a n j i a n yang m e le ta k k a n k e t e n t u a n - k e t e n t u a n a t a u k a e d a h - k a e d a h b a g i semua a n g g o ta m a s y a r a k a t i n t e r n a s i o n a l s e c a r a l a n g s u n g dan t i d a k bagi para p e s e r t a , Unsur-unsur yang k h a s a d n ln h

dari

hanya

law making t r e a t i e s

merupakan p e r j a n j i a n m u l t i l a t e r a l ,

dnn

b e r t u j u a n m e n c ip ta k a n a t u r a n - a t u r a n hukum b a r u u n tu k t i n d s k a n - t i n d a k a n yang akan d a t a n g ( l i h a t u r a i a n t e r d a h u l u ) . S u a tu p e r j a n j i a n yang dinamakan law making t r e a t y

selalu

t e r b u k a b a g i f i h a k l a i n yang sebelumnya t i d a k t u r U t s e r t a dtilAtn porjanjian k a r e n a yan# d i a t u r dal&ra p e r j a n j i a n t e r s e b u t merupakan m a s a l s h - m a s a l a h umum yang mengenai a n g g o t a m a s y a r a k a t i n t e r n a s i o n a l . ^ OST e e b a g a i

^ M o c h t a r Kusurnaatmadja, Skripsi

op.

semua

law .'ma-

c i t . . h. 11/+.




king t r e a t y itu p u n b e r s i f a t u n i v e r s a l , m e l n h ir k a n

aturan-aturan

atau

yang

t i d a k hanya

k a e d a h - k a e d a h hukum b a g i

para p ih a k p e s e r t a p e r j a n j i a n t e r s e b u t , namun ju g a yang bukan potior la p.’ida khui.uuriya, dan

p ih a k

rnanyarakat

i n t e r n a s i o n a l pada umumnya, ^ D ari u r a i a n t e r s e b u t , d a p a t l a h d i a m b i l s u a t u kesan a t a u keeim p u lan mengenai law making t r e a t y , y a k n i

penga-

t u r a n n y a b e r s i f a t menyamaratakan dan t e r l a l u umum, Karena s i f a t n y a yang menyam aratakan, maka s e r i n g k a l i

ketentuan-

k e t e n t u a n n y a d i t e r o b o s a t a u d i k e e a m p i n g k a n , walaupun nya t e r h a d a p k e t e n t u a n - k e t e n t u a n t e r t e n t u , s e s u a i

ha-

dengan

k e f c m t i n g a n b e b e rn p a n e g a r a ; j a d i , dalam b e b e r a p a h a l pon e r o b o s a n t e r s e b u t l e b i h b e r s i f a t p o l i t i s , Karena s i f a t nya yang t e r l a l u umum, maka k e t e n t u a n - k e t e n t u a n yang t e r d a p a t dalam law making t r e a t i e s s e r i n g k a l i d i k u r a n g i

pe-

la k s a n a a n n y a a t a u memerlukan p a r a t u r a n p e l a k s a n a dan penj e l a s a n n y a ; j a d i , dalam k a i t a n n y a dengan m a s a la h

penaf -

s i r a n n y a . Namun, pada d a s a r n y a pen ero b o san maupun

pengu-

ra n g a n t e r s e b u t menimbulkan s u a t u a k i b a t yang

mengurangi

e f e k t i v i t a s berlakunya. Hal t e r s e b u t d i a t a s t e r j a d i p u la pada OST,

Bebe

r a p a k e t e n t u a n n y a raaaih memerlukan p e n j e l a s a n / p e r a t u r a n pelaksana;

juga t e r j a d i p e n e r o b o s a n - p e n e r o b o s a n t e r h a d a p -

nya* Hal i t u t e r j a d i k a r e n a k e t e n t u a n - k e t e n t u a n OST

ber

s i f a t rteny&tt&rat&kan dan t e r l a l u umum, s s h i n g g a u n tu k rno-

^ S y a h m i n A*K, II, or>. c i t « . h. 18.

Skripsi




7k ngatasinya dibuat beberapa per jan jian 1. The United Nations Agreement

on

antara lain : the Rescue of Astro

nauts, the Return of Astronauts and the Return of

Ob

jects Launched into Outer Space; berlaku mengikat pada tanggal 3 December 1968; berdasarkan pada

ketentuan-

ketentuan pasal V, III dan XIII OST;9** 2* Convention on International Liability for Damage Caused by the Launching of Objects into Outer Space; berlaku mengikat sejak tanggal 29 Maret 1972; berdasar pada ketentuan-ketentuan pasal VI, VII dan VIII O S T ; ^ 3. The Convention on Registration of Objects Launched in to Outer Space; berlaku mangiknt rsojak tanggal 15 Sep tember 1976; berdasnr pasal VI, VII dan VIII OST dalam kaitannya dengan nomor 2 di a t a s ; ^ Juga, raasih ada yang lain, misalnya : Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other

Celestial

Bodies; Treaty on ihe Prohibitions of the Use of Force in Outer Space and from Space against the Earth; juga scdang dibahas oleh Legal Sub-Committee

on

yang

the Peaceful

U*;rs of Outer Space, sebuah Badan PBB, yakni : Principles Governing the Use by States of Artificial Earth

Satel

lites for Direct Broadcasting, Legal implication of

-

re -

mote sensing of the Earth by Satellites, Matters relating

OornflllM Mnrin Raijneni n n L o.u,.. h ( 29.

Skripsi

95I b i d . . h.

30

.

96I b l d . . h.

3 1

,

32

.




75 to the Definition and/or the Delimitation of 97 ani Outer Space Activities, Betapapun,

Outer Space

per jan jian-perjan jian sebagaimana ter-

sebut di atas merupakan ketentuan-ketentuan pelaksana OST sekaligus penjelasnya, Dengan rinmikian , fungsi perjanjian-perjanjian tersebut adalah memperkuat ketentuan-keten tuan OST* Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian-per janjian tersebut berdasar pada ketentuan-ketentuan

OST ;

atau "OST menjadi das.-\r bagi peraturan-peraturan pelaksananya", Dengan adanya peraturan-peraturan pelaksana sebut, maka ketentuan-ketentuan di dalam OST

ter*

menjadi le

bih terperinci dan merigalami pengkhususan ketentuan dalam p.-.s a 1 *•pa s 3 In y a . Apabila dibandingkan ketentuan-ketentuan OST

de

ngan pengaturan-pengaturan hukum internasional yang lain, maka jelas bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalam OST menggarisbawahkan kepentingan somua umat mahusia

se

bagai suatu kesatuan, dan memberi tekanan yang lebih

te-

£-'S lagi pada pelaksanaan dan kepatuhan negara-negara* Keadaan ini keraudian lebih diperkuat oleh sejumlah

per -

kembangan dalam Hukum Huang Angkasa, mulai prinsip-prin sip sampai kepada peraturan-peraturan yang khusus

serta

98 terperinci ,7

^Priyatna Abdurrasyid, OP.__elW. h. 63, 64. 98Ibld.■ h. 62.

Skripsi




BAB V PENUTUP

1, KesimTnilafl Dari uraian-uraian yang terdapat

dalam

penulisan

ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Tujuan dibentuknya OST adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum (internasional), tasi

yang dapat mengatur dan mango-

permasalahan-permnsnl.ihnn ynng timbul akibat ke-

berhasilan peluncuran-peluncuran satelit-satelit buatan ke angkasa luar. b, OST merupakan hasil kreasi PBB dalam-rangka mewujudknn terciptanya dan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, khususnya di angkasa luar, Bulan dan benda-benda langit lainnya,

termasuk di

Organisasi PBB,

dalam melakukan’ *gerak langkahnya berpegang pada Piagam PBB, yang pada po’ koknya bertujuan memelihara perdamai an dan keamanan internasional, Ada dua organ utama PBB selain empat organ utama yang lain, yakni DK

dan

keduanya memiliki peran yang araat penting,dalam

MU; mewu-

judkan tujuan PBB, yakni : - MU dalam perannya

menyelidiki perkembangan kemajuan

hukum internasional dan kodifikasinya; sedangkan - DK dalam fungsinya sebagai tanggung jawab

organ

yang melakGnnakan

memelihara perdamaian

dan

keamanan

internasional, 76 Skripsi




OST sebagai suatu treaty yang diadakan oleh subyek h u kum internasional negara, dengan mengingat pasal if Vienna Convention 1969 >

berlakunya

dapat tunduk pada k e

tentuan-ketentuan Vienna Convention 1969, karena Vien na Convention 1969 meletakkan prinsip-prinsip berlakunya suatu treaty

yang diadakan oleh subyek hukum

ternnsional negara,

yakni prinsip

in-

kesepakatan, Pacta

sunt servanda dan itikad baik, yanp; juga diatur di delam Piagam PBB, OST merupakan law njaking treaty, yakni perjanjian yang tidaK hanya melahirkan

aturan-aturan atau kaedah-kae-

dah bagi para pihak peserta perjanjian, melainkan juga bagi para pihak ketiga yang bukan peserta pada khususnya, dan masyarakat internasional pada umumnya. Karena sebagai lav; making treaty,

yang mengatur mengenai ma-

salah-masalah umum semua anggota magyarakat internaeional, maka berlakunya OST adalah bersifat universal, OST tidak dapat dilaksanakan secara efektif; salah eatu penyebabnya adalah

pengaturannya yang menyarr'.arata-

kan dan terlalu umum, Bila ditinjau dari sudut perkembangan yang positif, maka akibatnya pengaturan di angkasa luar,

dapat

meraperkaya

termasuk Bulan dan benda-

benda langit lainnya, yakni dengan mengadakan peraturan-peraturan pelaksana yang memperkuat OST, Tetapi sebaliknya, bila akibat tersebut ditinjau dari sudut ne~ gatif, maka sifat OST yang ttienyamaratakan

dan terlalu

umum itu akan menirabulkan berbagai pejierobosan / peno-

Skripsi




78 lakan, yang pada hakekatnya

mengurangi

daya berlaku

nya. f. Betapapun, efektivitas OST dan juga poraturan-peraturan hukum internasional yang lain,

dapat ditunjang de

ngan moralitas (internasional), yang berlandaskan pada prinsip-prinsip

kesepakatan, Pacta sunt servanda

itikad baik, yang Juga tercantum di dalam

Piagam

dan PBB

maupun di dalam Vienna Convention 1969. 2* >3arfin-saran Setelah mengetahui faktor-faktor atau

dasar-dasar

penerimaan berlakunya OST, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Vienna Convention 1969 serta OST sendiri, maka dnpatlah diajukan saran-saran sebagai berikut: a, Untuk rnencegah terjadinya keadann-kondnan mengancam atau mambahayakan

perdamaian

yang dan

dapat

keamanan

internasional, ipaka negara-negara dalam konteks pergaulan internasional seharusnya lebih menaati keberadaan Piagam PBB, Sedangkan dalam melakukan kegiatan-kegiat an angkasa luar, termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya, maka selain menghormati dan monaati keberada an Piagam PBB, Juga menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan OST aorta prinsip-prinsip yang mendasarinya,

yakni

kesepakatan, Pacta sunt servanda

dan 1 tilted baik, domt efuktivUflo burlskunyu aorta untuk mewujudkan

tercipta dan terpeliharanya perdamaian

dan keamanan internasional, khusuanya di angkaaa luar,

Skripsi




79 te r m a s u k Bulan dan b enda-benda l a n g i t l a i n n y a . b.

Dalam k a i t a n dengan h u r u f a d i a t a s , maka

Piagam

PBB

t e l a h mewajibkan a t a u menentukan bahwa s e t i a p - / s e l u r u h n e g a r a dalam mengadakan hubungan i n t e r n a s i o n a l n y a a g a r mcnahan d i r i ( r e f r a i n ) d a r i s e g a l a t i n d a k a n yang d a p a t mengganggu a t a u mengancam maupun membahayakan t e r p e l i h a r a n y a p e rd a m a ia n , a t a s d a s a r i t i k a d b a i k , y a k n i ngan sampai menimbulkan p e r a n g . Atau b i l a dalam

jasuatu

p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , maka i t i k a d b a i k yang m eland a si p e r j a n ji a n te r s e b u t adalah a g a r t i a p negara tid a k TKilakukan

t i n d a k a n - t i n d a k a n yang d a p a t mengganggu ob-

yek dan t u j u a n p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , dalam h a l i n i tGrmasuk p u la OST.

Skripsi




DAFTAR

BACAAN

1. Buku Apoldonrn, L.J, van, Pomrnntar Ilmu H u k u m . cot. XXIII, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita. Jakarta. 1986. Brownlie, Ian, Basic Documents In International L a w , cet. Ill, Clarendon, Oxford, 1983. Fenwick, Charles G , , Foreign Pol i c e And L a w . Ocoana, New York, 19687

International

Fil.ipovitch, Elements of Modern International L a w , vol. I, cet. I, S.K. Seno, Jakarta, 1958. Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indo n e s i a . cet, VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum International. Bu ku I - Bagian Umum, cet. IV, Binacipta, Bandung, 1982. âsution, Dahlan, Peran/r atau Damai Dalam iVawasan Politik International. Remadja Karya, Bandung, 1984. Oppenheim - Lauterpacht, International Law A Treatise, vol. I, cet, VIII, English Language^ Book Society and Languan, London, 1970. Priyatna Abdurrasyld, Pengantar Hukum Ruan/r An/tkasa Srace Treaty 1 9 6 7 . Binacipta, Bandung, 1977.

Dan

fteijnen, Gijsbertha Cornelia Maria, Le/ral Aspects of Outer St?ace. Drukkerij "Slinkwijk - b v , , Utrecht, 1976. .jnetrorur.idjojo, Ali, Penpantnr Hukum Internasional. Bhratara, Jakarta, 1971. Starke, J.G., Introduction To International L a w , cet, IX, Buttcrworths, London, 1984, Sumaryo Suryokusumo, Organisasi UI - Press, Jakarta, 1987.

Internasional. cet. I,

Synhmin A , K , f Hukum Dlplomatik Suatu Ponttantnr.

Armico,

Bandung, 1984. ....... . Hukum Per.1aE.ilan. InternasionaljMenurut Konvensi. , Wina 1969). Armico. Bandung. 1985. 80

Skripsi




81 United Nations, Basic Facts About The United N a t i o n s . Hew York, 1977. 2. Majalah Alsagoff, Harun, "Perserikatan Bangsa-Bangsa : Keberha silan Dan Masalah Yang Dihadapi", Yurldika. No* 6 Th. TI, Oktober - Nopember, 1987. Sucipto, "Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Udara Dan Ru ang Angkasa Dalam Menunjang Pembangunan Nasional", M a n i f e s t . N o , '8, vol. Ill, 1988. 3. Surat Kabar Catatan Iptek., "Semarak Lagi, Penerbangan Ruang Angka sa", K o m p a s . 30 Desember 1988, if. Karya yang tidak diterbitkan Hermawan P. Notodipoero, "Hukum Internasional Tontang Pengakuan", Diktat perkuliahan Fakultas Kukum Universitas Surabaya, 1984.

Skripsi



BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

Recommend Documents