Bea Cukai Menduga KTP dan NPWP Impor Asal Kamboja Digunakan untuk Kejahatan Ekonomi Jakarta, Nusantarapos- Bea Cukai menemukan paket berisi KTP palsu dan NPWP dari Kamboja. Diduga, kartu tersebut akan digunakan untuk kejahatan bermotif ekonomi. “Pada tanggal 3 Februari datang kiriman paket dari Kamboja ke Indonesia melalui jasa titipan Fedex melalui bandara SoekarnoHatta. Oleh petugas bea cukai, seluruh barang yang diangkut Fedex kemudian dimasukan ke x-ray,” ujar Heru Pambudi selaku Dirjen Bea Cukai saat jumpa pers di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta, Jumat (10/2/2017). “Kami menemukan 36 KTP, 33 NPWP, satu tabungan dan ATM. Berat barang ini totalnya 560 gram,” jelasnya. “Bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online, narkoba, prostitusi dan pencucian uang,” lanjut Heru. Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan juga telah memeriksa keabsahan KTP impor tersebut melalui alat baca KTP dan juga pengecekan NIK ke dalam database kependudukan. “Setelah kita cek ternyata 36 KTP tersebut adalah palsu, data dalam fisik KTP tidak sama dengan data yang ada dalam chip,” ungkapnya. Sedangkan dari total 32 NPWP, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Hestu Yoga mengungkapkan, 30 dinyatakan valid dan 2 tidak valid. “Dari temuan ini Ditjen Pajak juga akan mendalami data perpajakannya, misalnya SPT
Tahunan wajib pajak tersebut,” terang Hestu Yoga. Langkah selanjutnya, Bea Cukai, Pajak dan Ditjen Dukcapil akan melakukan investigasi lanjutan dengan melibatkan Kepolisian RI dan PPATK untuk memeriksa transaksi keuangan pihak-pihak yang terkait dengan penyalahgunaan KTP dan NPWP tersebut. (ARS)
Hasrat Penyaluran Biologis Jadi Faktor Utama Napi Plesiran ke Luar Lapas Jakarta, Nusantarapos- Hasrat penyaluran biologis menjadi faktor utama penyebab napi keluar plesiran dengan berbagai cara. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham I Wayan Dusak di acara Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (9/2/2017). “Dia tak mau melakukan karena mereka orang intelek, punya pendidikan, tidak mau melakukan pengalihan, maka dia menggunakan segala macam cara supaya bisa keluar. Tujuannya hanya untuk bertemu dengan penyaluran biologisnya saja,” ujar I Wayan Dusak. Ia menuturkan, pengalaman tersebut memang benar terjadi di lapas. “Itu hanya salah satu contoh saja, di lembaga pemasyarakatan mana saja itu kan tidak bisa dipungkiri pelecehan seksual selalu terjadi. Itu juga bukan tidak ada dasarnya saya bilang seperti itu,” ungkapnya. Soal solusi pemindahan napi agar tidak mengulangi plesiran, menurut I Wayan Dusak hal tersebut bukanlah cara efektif. “Itu
bukan solusi,” tandasnya. (ARS)
KPK dan Komisi Yudisial Harus Ikut Mengawasi Sidang Bumigas dan Geo Dipa Nusantarapos,- Forum Peduli BUMN, Kamis (9/2/17) melakukan aksi damai di depan gedung KPK. Mereka berupaya untuk memberikan pesan kepada KPK terkait dengan penyelamatan GeoDipa sebagai BUMN Panas Bumi satu-satunya di Indonesia yang merupakan asset Negara dan merupakan dalam program 35.000 MW sebagaiamana yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Mereka meminta agar KPK untuk mendukung penuh PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam menjaga dan menyelamatkan asetnya di sektor panas bumi yang merupakan salah satu obyek vital nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena Geo Dipa juga mengelola aset Negara berupa pembangkit listrik energi terbarukan tenaga panas bumi. Perusahan tersebut menurut Forum Peduli BUMN perlu untuk diawasi agar aset Negara bisa diselamatkan karena saat ini aset Negara yang sangat strategis ini belum optimal dalam memberikan kontribusi yang besar kepada Negara karena belum bisa berkembang secara optimal akibat tersangkut masalah hukum dengan PT Bumigas Energi karena sengketa kontrak. ”Aset Negara yang sangat strategis ini belum secara optimal memberikan kontribusi yang besar kepada Negara,” kata Romadhon di sela-sela orasinya.
Hal ini sesuai berdasarkan dengan Minutes of Meeting tanggal 1 dan 19 Agustus 2005, sesuai kontrak bahwa tidak ada kewajiban Geo Dipa untuk memperlihatkan ijin kepada Bumigas. “Ini berdasarkan surat kontrak dan pihak Bumigas tidak akan mempermasalahkan hal ini karena ini merupakan ranah perdata,” lanjutnya. Oleh karenanya Forum Peduli BUMN juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi jalannya persidangan. “Kami banyak bukti yang mengindikasikan upaya kriminalisasi Bumi gas terhadap Geo Dipa,” pungkasnya. (JK)
FIS : “Tangkap dan Adili Ibas dalam Kasus Hambalang” Nusantarapos,- Persoalan Pembangunan Wisma atlit Hambalang yang sempat terbungkam mulai terusik lagi. Pasalnya hal ini menjadi persoalan yang paling menyita energy untuk diselesaikan. Kasus Hambalang yang menyeret Andi Malarangeng yang saat itu sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Andi Zoelkarnaen Mallarangeng kini merembet ke Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas). Skandal korupsi ini bahkan menjadi heboh bagi publik. Oleh karena itu dari Front Indonesia Semesta mendatangi KPK, Kamis (9/2/17) dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK yang baru di Kuningan Jakarta. Mereka menuntut agar Edhi Baskoro (Ibas) segera diusut oleh KPK. Ibas disinyalir ikut serta menerima dana sebanyak 200.000 dollar AS yang setara sekitar Rp. 2,3 Milyar. Dari persidangan
baik Anas Urbaningrum dan Yulianis, Koordinator Lapangan Front Indonesia Semesta Purbaya Bagus menjelaskan bahwa mereka berulangkali menyebut nama Ibas dalam persidangan. Lebih lanjut, Purbaya juga merasa heran ketika Ketua Umum dan Bendahara Umum sudah menjadi tersangka tetapi sekjen yang saat itu dijabat oleh Ibas tidak diperiksa. “Apakah terkait dengan dirinya sebagai anak dari presiden RI saat itu lantas dia menjadi kebal hukum?” tanyanya. Front Indonesia Semesta berharap pihak KPK segera mengusut secara tuntas dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menolak lupa dan tetap mengawasi pengusutan kasus-kasus korupsi Indonesia. (JK)
Sidang Terdakswa Gopi Nathan Di Gelar Batam,nusantarapos,- Aksi terdakwa Gopi Nathan yang memasukkan enam bungkus sabu-sabu seberat 159 gram dan 9 butir pil ekstasi ke dalam anus untuk mengelabui petugas di Pelabuhan Batam Centre. Demikian fakta persidangan dalam agenda keterangan saksi dua orang petugas Bea Cukai ini dihadirkan JPU guna mendengarkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa. Dalam memberikan keterangan penangkapan terhadap terdakwa, Andre Parulian petugas Bea Cukai mengatakan, penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang seperti orang kebingungan.
“Awalnya curiga, karena terdakwa terlihat seperti orang bingung, lalu kami amankan keruang petugas Bea Cukai” jelas Andrew Parulian kepada ketua hakim Zulkifli yang didampingi hakim Yona dan Iman dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, (8/2). Ketika pemeriksaan awal dilakukan petugas Bea Cukai, terdakwa terus menolak untuk tidak diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Karena penolakan ini, petugas semakin curiga dengan terdakwa, dan akhirnya dilakukanlah tes urine terhadap terdakwa. “Saat dibawa keruang pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa bersikeras menolak untuk tidak diperiksa. Karena kami makin curiga, lalu dilakukanlah tes urin kepadanya yang hasilnya positif” kata petugas Bea Cukai ini. Dilanjutkannya, setelah terdakwa positif memakai narkoba, petugaspun melanjutkan pemeriksaan ke badan dan barang bawaan terdakwa. Namun, tidak ditemukan satupun barang yang mencurigakan, sehingga terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam guna melakukan rontgen” lanjutnya. Setelah hasil rontgen keluar, dan terbukti didalam tubuh terdakwa terdapat benda yang mencurigakan berbentuk kapsul bulat. Namun, ketika petugas mempertanyakan benda apa yang ada didalam tubuhnya, terdakwa memberikan keterangan yang sangat tidak koperatif kepada petugas. “Ketika hasil rontgen keluar, terdapat benda aneh didalam tubuhnya, tapi terdakwa bersikeras mengatakan kalau tidak ada benda aneh didalam tubuhnya” kata Andrew. Petugas membawa Gopi Nathan ke kantor Bae Cukai di Batu Ampar guna mengeluarkan benda tersebut. Sesampainya dikantor Bea Cukai, petugas memaksa terdakwa masuk kedalam toilet untuk mengeluarkannya. Tapi terdakwa bersikeras mengatakan kalau tidak bisa mengeluarkannya. Selang berapa lama, setelah diberi makan, terdakwa mengatakan
ingin ke toilet. Petugaspun menemani terdakwa didalam toilet,”Dalam satu malam itu, terdakwa mengeluarkan 2 bungkus sabu dari anusnya” ujar Andrew. Ketika hakim Iman menanyakan sudah berapa kali terdakwa keluar masuk Batam dari Malaysia, Andrew mengatakan kalau dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak imigrasi terhadap paportnya, terdakwa sudah sering keluar masuk Batam.”Dari pemeriksaan pihak imigrasi, terdakwa ini sudah sering keluar masuk Batam, dengan alasan liburan” jawab Andrew.(J. Manurung)
Mengerikan! Disinyalir Bangunan Apartemen dan Rusun Melanggar Undang-Undang Masih Aman Nusantarapos,-Pembangunan apartemen yang ada di Jakarta dan Rusun diduga masih banyak melanggar aturan-aturan dari pemerintah terutama dalam menjalankan managemen, pengelolaan apartemen yang masih dikuasai oleh pihak developer apartemen, serta banyak sekali apartemen yang tidak memiliki sertifikat laik Fungsi (SLF). Dengan masih banyaknya dikuasai oleh developer ini bisa juga disinyalir menjadi ajang bisnis oleh pihak developer sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemilik rumah susun yang telah membeli perumahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Kan disaat acara Kampanye cagub DKI Jakarta Anies-Sandi di TPI Cilincing Jakarta Utara, Rabu (8/2/17) yang menyebutkan bahwa sejak jamannya Foke menjadi Gubernur DKI hingga Ahok disinyalir belum dapat menyelesaikan
permasalahan apartemen karena sejumlah besar dan hampir semua melanggar UU No 20 tahun 2011 tentang Rusun. “Semalam saya baru dapat kabar, ternyata rusun milik Negarapun saya mendapat kabar dari teman-teman di Tambora saya menduga hampir sama dengan apartemen yang ada di DKI yaitu rusunami,” kata Mr. Kan. Lebih lanjut Mr Kan menduga, Pelanggaran pertama cukup banyak apartemen yang terlambat menerbitkan sertifikat kepada pembeli atau pemilik yang sudah lunas karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Untuk apartemen di Jakarta sebagian tidak adanya pembentukan RT dan RW tersendiri dan kebanyakan pembentukan tersebut dinilai sangat lambat. “Dengan adanya tidak terbentuknya RT RW bisa berpotensi masuknya imigran gelap, seksual bebas, teroris, narkoba dan juga berpotensi jaringan kejahatan tertentu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,” lanjutnya. Untuk permasalahan kedua Mr. Kan juga melihat data-data penghuni tidak terdata dengan baik. Apartemen yang seharusnya menurut Undang-Undang dari menteri ESDM tentang PLN itu seharusnya disuplai langsung kekastemer. Tapi di apartemen justru dikelola oleh developer apartemen sehingga seolah-olah pihak developer diduga berhak menjual listrik. Sedangkan saat diminta tagihan listrik, pihak developer tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan kepada kastemer. “Saya sempat telponp ke 123 kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan mendapat keterangan dari PLN, untuk listrik nagihnya ke apartemen dengan tagihannya golongan curah yang termasuk golongannya c dengan sekitar 700 RP 707 per kwh. Tetapi dari pihak developer, kami ditagih 1452 per KWH. INi saya menduga i melanggar UU karena sudah menyuplai listrik tanpa ijin, terjadi markup, dan sebagian besar apartemen terdahulu yang sudah terbangun tidak punya meteren sendiri. Saat inipun bila punya meteran sendiri pulsa listriknya hanya bisa dibeli lewat developer,” papar Mr. Kan.
Di sisi lain, sebagian fasilitas umum lahan perparkiran juga diduga dijadikan lahan bisnis karena untuk permobil disuruh bayar jumlah tertentu dalam perbulan. Sedangkan untuk masalah kebersihan dan lain-lain sudah dibayar IPL, tetapi hitunghitungan IPL itu tidak sesuai dengan rumusan hitung sebenarnya. Ini terjadi karena tidak ada terbentuknya P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun). Padahal menurut UU NO 20 Tahun 2011 tentang Rusun pasal 74 ayat 1 berbunyi Pemilik Rusun wajib membentuk P3SRS. Kemudian Pasal 59 ayat 1 dimana pembentukan P3SRS ada masa transisi dimana masa transisi terhitung penyerahan kunci pertama dalam 1 tahun harus ada pembentukan, tetapi hal ini tidak terbentuk. Tetapi tetap yang menguasai pihak developer. Ada yang sudah membentuk P3SRS yang sudah dibentuk oleh warga namun data tersebut tidak diserahkan oleh Gubernur yang dalam aturan pemerintah No 4 Tahun 1988 pasal 54 ayat 1 harus disahkan oleh Gubernur tapi pembentukan tersebut bahkan tidak disahkan. Dugaan Mr. Kan yang lain, untuk cirri-ciri dari PPPSRS boneka Developer Nakal itu Pembukuannya Tidak transparan / tidak terbuka, dan Ciri lainnya Adapun warga bertanya tentang PPPSRS biasanya Jawabannya Ditunda-tunda dan di putar-putar. Oleh karena itu Mr. Kan meminta pendapat kepada Anies Baswedan dan Aniespun berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masalah Rusun. “Salah satunya di Thamrin City padahal di tingkat MA sudah menang tetapi malah tidak dapat diesekusi. Permasalahan apartemen itu umumnya seperti itu tidak adanya terbentuknya P3SRS. Menurut Permen No 15/M/2007 itu pedoamannya di situ tapi banyak yang tidak sesuai sehingga kami menduga pembentukan P3SRS itu bonekanya developer sehingga yang berkuasa adalah developer,” pungkasnya. (JKWI)
Lima Korban Melaporkan PT MIB Atas Dugaan Investasi Bodong Jakarta, Nusantarapos- Lima orang korban penipuan melaporkan PT Millennium Investment Boutique (MIB) atas dugaan investasi bodong. Surat laporan bernomor TBL/589/II/2017/PMJ/Dit Reskrimsus. Para korban mengaku ditipu oleh PT MIB hingga miliaran rupiah. Sabar Ompu Sunggu, kuasa hukum korban mengatakan, pihaknya melaporkan direktur utama PT MIB, FS yang diduga melakukan investasi bodong. “Saya mewakili lima orang korban melaporkan direktur utama berinisial FS atas dugaan penipuan,” ujar Sabar Ompu Sungu pasca membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/2/2017). Modus yang dilakukan yakni PT MIB membuat janji-janji melalui Marketingnya kepada para calon nasabah, agar membuat Produk Deposito di Millenium Group dengan bunga yang cukup menarik. Tapi, setelah dana disetorkan ke rekening PT. MIB di bank, korban malah diberikan Sertifikat Penyertaan Modal Investasi dari Koperasi Simpan Pinjam Citra Makmur Sejati (Koperasi CMS). “Penyertaan modal pada koperasi CMS sama sekali tidak pernah dijelaskan oleh Sdri. Safira dan Sdr. Handojo selaku Marketing Millenium pada saat menawarkan produk deposito Millenium Group kepada para klien saya,” ungkapnya. Sebelum melapor ke polisi, sejak dua bulan lalu pihaknya sudah melayangkan dua kali somasi ke PT MIB. Namun somasi tersebut
diabaikan begitu saja. “Ini korbannya bukan hanya lima. Kebetulan yang saya tangani ada lima dan yang akan melapor juga masih banyak,” jelasnya. Total kerugian kelima korban penipuan tersebut mencapai Rp.12Rp.13 miliar. “Setelah jatuh tempo uang dari klien kami itu tidak kembali. Para korban ada yang stroke, jual rumah, bahkan sekarang ada yang numpang,” tandasnya. (ARS)
Ketua Pengusaha Indonesia Muda Kembali Laporkan Ahok ke Bareskrim Nusantarapos,-Ketua Pengusaha Indonesia Muda (PIM) Sam Aliano, kembali melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penghinaan terhadap KH. Maruf Amin saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (31/01) kemarin. Menurut Sam, sebagai warga negara Indonesia dia tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan Ahok terhadap ulama besar seperti KH. Maruf Amin tersebut.”Saya tidak terima jika ulama kita dihina oleh Ahok di saat persidangaan dugaan penistaan agama yang dilakukan olehnya,” kata Sam di Jakarta, Minggu malam (05/02/2017). Sam menilai, kesalahan Ahok bukan baru kali ini terjadi, namun sudah berulang kali dilakukan olehnya seperti kasus penistaan agama dan juga menghina pada demonstran dengan memfitnah menerima bayaran sebesar Rp 500 ribu/orang. “Atas pelanggaran tersebut, maka pada Senin, 06 Januari 2017
saya akan melaporkan saudara Basuki Tjahaja Purnama kepada pihak Kepolisian yakni Bareskrim Mabes Polri. Saya menilai, saudara Ahok telah membuat keresahan, dan kegaduhan di masyarakat serta menggangu kerukunan antar umat beragama,” katanya. Untuk itu, tambah Sam, saya berharap kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri untuk segera mengusut dan segera menindaklanjuti saudara Basuki Cahya Purnama (Ahok) sesuai dengan hukum dan undang-undang ITE yang berlaku yakni nomor 11 tahun 2008 secara adil, transparan dan tidak sepihak. “Selain melaporkan atas dugaan menghina ulama, saya juga akan melaporkan saudara Basuki Tjahaja Purnama atas penyadapan telepon antara Presiden ke-6 Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI KH. Maruf Amin,” ungkapnya. Menurut Sam, kasus penyadapan tersebut tidak bisa disepelekan. Apalagi jika kita mengingat kembali bagaimana dulu negara Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia.”Lalu pemerintah Indonesia marah, tapi kenapa terhadap Ahok tidak marah ? Ada apa ? Karena saya fikir perbuatan Ahok sudah cukup keterlaluan,” tutupnya. Seperti diketahui Sam Aliano adalah seorang pengusaha muda yang sempat melaporkan Ahok saat dirinya dituduh menerima bayaran Rp 500 ribu untuk melakukan aksi bela Islam beberapa waktu lalu.
Untuk
Mengontrol
Advokat
Harus Ada Wadah Organisasi Advokat
Tunggal
NKetegasan pemerintah diperlukan untuk menjaga profesi advokat lebih dihargai. Dengan adanya multi bar, maka lebih memudahkan siapa saja menjadi advokat tanpa memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang hukum. Menanggapi hal tersebut, Purwoko J. Soemantri, S.H.,M.H., yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jakarta Barat mengatakan sebagai seorang advokat saya melihat cita-cita untuk menjadikan profesi advokat ke arah lebih baik itu sudah ada. Namun dengan adanya sistem multi bar proses seleksi untuk menjadikan seseorang menjadi seorang advokat sangat mudah tanpa adanya uji kompetensi yang mumpuni. Sehinggga hal tersebut dikwatirkan muncul advokat baru yang tidak bisa menjaga nama baik advokat. “Untuk itu, kita mengharapkan ketegasan pemerintah untuk menentukan wadah tunggal organisasi yang pas agar bisa mengontrol para advokat. Karena kalau organisasi advokat menjadi multi bar, maka akan sangat susah dikontrolnya terlebih organisasi yang memiliki pemimpin lebih dari satu,” ujarnya seusai acara Pelantikan Ikadin Jakarta Barat di hotel Peninsula, Jumat malam (03/02/2017). Dulu, lanjut Purwoko, ketika kita mengikuti ujian advokat tidak bisa langsung lulus begitu saja jika kita tidak mempunyai skill yang mumpuni. Seseorang sebelum menjadi advokat bisa memgulang tiga sampai empat kali ujian baru bisa lulus. Tapi sekarang dengan adanya multi bar, semua organisasi advokat berhak untuk mengadakan ujian bagi calon advokat namun kualitasnya masih dipertanyakan. “Jika hanya satu wadah tunggal, maka akan lebih mudah mengkontrolnya. Tidak asal-asalan dalam rekruitmen advokat
baru. Jadi intinya harus berproses jika ingin benar-benar menjadi advokat agar profesi advokat tersebut dihargai,” katanya. Ada suatu kebanggaan kalau advokat itu profesi yang dihargai. Karena sarjana hukum itu ada masanya, masa magang itu penting, bagaimana dia mau membela orang kalau ilmunya kecil sehingga masa-masa itu menjadi penting sekali.” Untuk itu, kami ingin agar hanya single bar untuk menentukan standar bagi para advokat karena itu sangat penting,” tutupnya. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh Hendri Yosodiningrat (Anggota DPR komisi III) Fauzie Hasibuan (Ketua Umum DPN Peradi), Otto Hasibuan (Ketua Dewan Penasehat DPN Peradi) dan tamu undangan lainnya. Dan dilantik ratusan pengurus DPC Ikadin Jakarta Barat seperti Purwoko J. Soemantri, S.H., M.H., sebagai Ketua, Viator Harlen Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris dan Oktavianus Bendahara.(Hari.S)
Boboy,
S.H.,
sebagai
Pengembang PT ICSCG Diduga Tipu Ribuan Pembeli Unit Rusunami Green Park View Daan Mogot Nusantarapos,-Berdasarkan Surat Polisi No: LP/1096/IX/2015 Bareskrim tertanggal 17 September 2015 serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan IV Nomor B /4604/IX/2016 Ditreskrimum tertanggal 29 September 2016,tentang Tindak Pidana Penggelapan PPN dalam pasal 372 KUHP dugaan penggelapan ppn 10% sebesar 14 juta atas pembelian
rumah unit f 203 yang dilakukan oleh rws pada november 2011 dengan cara cicil bertahap ke pengembang. Hal ini juga dibenarkan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng bahwa pengembang pt ics hanya menyetorkan ke negara uang ppn 10% atas unit f 203 hanya sebesar 6 juta rupiah saja. sedangkan sisanya masih ada pada rekening pengembang. Padahal sejak 2010 sampai sekarang sudah ada sekitar 1500 unit yang laku terjual dan umumnya semuanya dikenakan ppn 10% sebesar 14 juta perunit. Dari pihak penyidik yang telah melakukan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap. RWS sebagai pelapor, JC, R, LM, EK, A, GH, TS, AMA selaku staf Kantor Pajak Pratama Jakarta Cengkareng, GH, S, P, MAP, AG, dan terlapor KJA, TD sebagai saksi dan juga sudah mengadakan gelar perkara pada tanggal 29 Desember 2016, namun pihak Kepolisian telah menghentikan penyidikannya karena pihak Polisi menilai hal tersebut bukan merupakan tindak Pidana. Pemberitahuan tersebut diberikan melalui surat dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 27 Januari 2017. Tetapi surat yang diberikan oleh pihak Ditrekrimum Polda Metro membuat pelapor tidak puas lantaran sejak dimulainya pemeriksaan, SP2HP yang dikirimkan ke pelapor hanyalah berisi nama-nama yang diperiksa sebagai saksi saja. Bahkan menurut pihak pelapor tidak pernah menerima secara tertulis mengenai hasil pemeriksaan dan hanya menerima laporan secara lisan dari pihak Kepolisian bahwa PPN atas unit F 203 yang disetorkan ke Negara oleh terlapor hanyalah sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisanya yang Rp. 8.000.000,- masih ditangan terlapor. Hal ini menjadigan pihak pelapor menjadi pertanyaan besar karena dari pihak kepolisian sendiri telah menghentikan kasus tersebut dengan alasan perbuatan tersebut bukan melakukan tindak pidana. “Harusnya saat kami melaporkan dulu pihak piket SPK menolak laporan jika ini bukan merupakan tindakan pidana sehingga kami
tidak menunggu selama 1.4 tahun dan menghabiskan tenaga!” Kata pelapor saat memberikan keterangan ke redaksi nusantarapos.co.id Sabtu (4/2/17) melalu massangernya. Lebih lanjut, pelapor mengharapkan agar pihak Polda Metro Jaya mengirimkan salinan surat Berita Acara Pemeriksaan atas laporan pelapor yang bernomor : LP/1096/IX/2015/Bareskrim tertanggal 17 September 2015 dengan terlapor Teddyi Budianto dan kawan-kawan Direksi PT. ICSCG yang ditangani oleh Efli Bustami Subdit Harda PMJ karena oleh pelapor nantinya akan digunakan untuk materi mengajukan praperadilan.(RED)
