(Banda Aceh, DKI Jakarta, Jayapura, Makassar, Medan, Surabaya) 8 Februari – 25 Maret 2016
Jl. Cikini V No. 15A, Menteng, Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31927996/98, Fax (021) 3143867 Website: www.lsi.or.id, Email:
[email protected]
TUJUAN SURVEI Opinion Makers Survey kepada responden yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional terkait pemilu ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penilaian mereka tentang empat UU Pemilu: 1.
UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015
2.
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
3.
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4.
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Mengelaborasi lebih lanjut isu-isu yang pelaksanaan UU Pemilu yang ada sekarang
terkait
dengan
Opinion Makers Survey 2016 2
METODOLOGI Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di 6 wilayah, dengan kriteria memiliki pengetahuan luas, keahlian dan/atau pengalaman terkait pemilu dan peraturannya. Jumlah sampel sebanyak 216 responden. Pemilihan responden survei dilakukan dengan cara purposif, yaitu telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Enam wilayah survei adalah Banda Aceh, DKI Jakarta, Jayapura, Makassar, Medan, dan Surabaya. Dari setiap wilayah, ditentukan tiga kelompok responden dengan latar belakang akademisi, LSM, dan media massa. Alokasi jumlah responden dilakukan dengan memperhitungkan kuota dari setiap wilayah, kemudian dibagi berdasarkan tiga latar belakang responden tersebut. Dilakukan pula penyesuaian jumlah responden laki-laki dan perempuan dengan perolehan laki-laki 63% dan perempuan 37%. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random kepada 15% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menghubungi responden melalui telepon. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Opinion Makers Survey 2016 3
KOMPOSISI SAMPEL DKI JAKARTA SURABAYA MAKASSAR MEDAN BANDA ACEH JAYAPURA JUMLAH DKI JAKARTA SURABAYA MAKASSAR MEDAN BANDA ACEH JAYAPURA % TOTAL
AKADEMISI LAKI PEREMPUAN 26 17 6 7 4 2 8 3 2 1 2 0 48 30 % LAKI % PEREMPUAN 12,0 7,9 2,8 3,2 1,9 0,9 3,7 1,4 0,9 0,5 0,9 0,0 22,2 13,9
LAKI 26 5 4 5 1 1 42 % LAKI 12,0 2,3 1,9 2,3 0,5 0,5 19,4
LSM PEREMPUAN 16 5 2 3 1 1 28 % PEREMPUAN 7,4 2,3 0,9 1,4 0,5 0,5 13,0
MEDIA MASSA JUMLAH LAKI PEREMPUAN 25 10 120 7 6 36 5 1 18 8 3 30 1 0 6 2 0 6 48 20 216 % LAKI % PEREMPUAN % TOTAL 11,6 4,6 55,6 3,2 2,8 16,7 2,3 0,5 8,3 3,7 1,4 13,9 0,5 0,0 2,8 0,9 0,0 2,8 22,2 9,3 100,0
Opinion Makers Survey 2016 4
EXECUTIVE SUMMARY Kodifikasi: Mayoritas responden survei setuju bahwa terdapat tumpang tindih di antara keempat UU pemilu. Karena itu, mayoritas responden berpendapat bahwa UU Pemilu sekarang perlu disederhanakan menjadi satu UU pemilu. Mayoritas responden berpandangan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam UU Pemilu sekarang tentang isu-isu penting seperti peraturan keuangan kampanye dan pengawasan proses pemilu harus diatur dengan tegas dan spesifik dalam UU Pemilu. Keuangan Politik: Para ahli umumnya mendukung transparansi dan pengawasan keuangan kampanye dan partai politik. Kebanyakan responden setuju dengan penambahan laporan keuangan yang terstandardisasi, pembatasan pengeluaran kampanye, dan pembatasan donasi.
Opinion Makers Survey 2016 5
EXECUTIVE SUMMARY Transparansi: Kebanyakan ahli setuju bahwa proses penghitungan manual surat suara di depan publik adalah faktor yang membuat pemilu Indonesia transparan, namun masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi di bagian-bagian proses lain. Kebanyakan ahli yang disurvei setuju bahwa penerapan teknologi baru, seperti proses rekapitulasi hasil elektronikdan sistem pendaftaran pemilu yang terpusat dapat meningkatkan transparansi. Penyelesaian Sengketa Pemilu (PSP): Ada ketidakpuasan yang signifikan akan banyak elemen proses PSP, terutama yurisdiksi yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait.
Keterwakilan Perempuan: Kebanyakan ahli yang disurvei tidak puas dengan proporsi perempuan di badan-badan legislatif dan lembaga – lembaga pemilu. Mayoritas juga mendukung kuota 30% staf perempuan di KPU dan Bawaslu, serta di legislatif.
Opinion Makers Survey 2016 6
Pandangan Mengenai Undang-Undang Pemilu
Tumpang Tindih UU Pemilu Indonesia memiliki empat undang-undang pemilihan umum (UU Pemilu). Beberapa pihak mengatakan bahwa Undang-Undang di atas sudah sangat jelas dan sangat membantu memperlancar implementasi pemilihan umum yang efektif di Indonesia. Pihak lainnya mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut tumpang tindih serta menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasi pemilihan umum di Indonesia. Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak ?…(%) Total 2
Akademisi
3
LSM
3
Media
17
12
5
55
5
16
25
21
62
4
19
53
6
24
49
21
Sangat setuju, empat UU pemilihan umum tersebut di atas sudah sangat jelas Cukup setuju, empat UU pemilihan umum tersebut di atas sudah sangat jelas TT/TJ Cukup setuju, terlalu banyak tumpang tindih di antara keempat UU pemilihan umum tersebut Sangat setuju, terlalu banyak tumpang tindih di antara keempat UU pemilihan umum tersebut
Mayoritas setuju bahwa banyak tumpang tindih di dalam keempat UU Pemilu, terutama dari kalangan akademisi dan LSM.
Opinion Makers Survey 2016 8
Pengaruh Positif UU Tunggal Pemilu Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, cukup setuju, agak tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut terkait UU Pemilihan Umum di Indonesia?…(%) Indonesia harus menyederhanakan empat UU pemilihan umum menjadi satu UU untuk mengatasi inkonsistensi dalam tiap UU yang berbedabeda tersebut
UU pemilihan umum yang tunggal akan menciptakan lebih sedikit masalah dibanding banyak UU
Sangat setuju
39
46
46
32
Setuju
TT/TJ
Tidak setuju
1
1
13
20
1
1
Sangat tidak setuju
Mayoritas setuju dan sangat setuju dengan penyederhanaan UU Pemilu menjadi satu dan yakin bahwa satu UU Pemilu akan memberikan pengaruh positif.
Opinion Makers Survey 2016 9
Masalah Dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia Menurut pendapat Ibu/Bapak, apa saja tiga masalah utama terkait UU pemilihan umum di Indonesia? Tolong berikan tiga jawaban? …(%) 44,4
Kurangnya penegakan hukum
33,8
Tumpang tindih dan pengulangan dalam UU pemilu
23,6 18,5
Peraturan yang tak jelas terkait proses pencalonan Peraturan yang tak jelas terkait proses pemilu
16,2 15,7
Peraturan tak jelas terkait masalah daftar pemilih Isi UU pemilu tidak jelas, banyak penafsiran Peraturan yang tak jelas mengenai peran partai politik selama siklus pemilu Peraturan kampanye dan keuangan kampanye yang tidak jelas
15,3 14,8 14,8
Ketidaksejelasan aturan untuk menyelesaikan sengketa pemilu
13,9
Inkonsistensi peraturan pemilu
11,1 10,2
Isu sistem pemilu Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu di dalam... Kewenangan yang tumpang tindih di antara badan-badan penyelenggara pemilu Peraturan yang tak jelas mengenai pengawasan pemilu, kewenangan (lembaga penyelenggara) pemilu Independensi dan kualitas badan penyelenggara pemilu
8,8 8,8 8,8 0
25
50
75
100
Kurangnya penegakan hukum menjadi masalah paling banyak disebut terkait UU Pemilu, kemudian tumpang tindih dan pengulangan, peraturan yang tak jelas terkait pencalonan dan proses pemilu.
Opinion Makers Survey 2016 10
Beberapa Aspek Dalam UU Pemilu Tolong Ibu/Bapak berikan penilaian, seberapa jelas aspek-aspek berikut telah tercakup dalam UU pemilihan umum ?…(%) Peran dan tanggung jawab Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, KIP, Bawaslu)
7
Kuota gender bagi partai politik
6
Pelaksanaan kampanye politik
5
Prosedur terkait penyelesaian sengketa Pemilu
69 68
Persyaratan untuk akses pemilu bagi pemilih berkebutuhan 1 khusus (penyandang cacat)
Informasi dan pendidikan untuk masyarakat tentang proses 1 pendidikan pemilihan umum
Sangat Jelas
Jelas
TT/TJ
51
2
34
1
32 27
49
1
38
3
45
1
37
2 1
48 49 55 63
Tidak Jelas
2
22
3
24
4
39
1
42
6
Pengawasan proses pemilu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 dan masyarakat
1
45
Representasi perempuan dalam Lembaga Penyelenggara 2 Pemilu (KPU, KIP, Bawaslu)
Peraturan pendanaan kampanye
0
51
3
Peran media selama masa kampanye
1
6 6 6 11 13 10 9
Sangat Tidak Jelas
Banyak area yang tidak jelas dalam UU Pemilu, terutama tentang informasi untuk masyarakat, pengawasan proses pemilu oleh PNS dan masyarakat, pendanaan kampanye, akses pemilih berkebutuhan khusus, peran media, representasi perempuan dalam lembaga pemilu, penyelesaian sengketa pemilu.
Opinion Makers Survey 2016 11
Sentimen Positif Umum Terhadap Pengaruh UU Pemilu Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut berkenaan dengan kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) di Indonesia?…(%) UU pemilu menjamin hak tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu
Semua partai politik dan kandidat dijamin mendapatkan perlakuan sama oleh UU pemilu Kerangka hukum pemilu di Indonesia memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat keputusan yang objektif (imparsial)
Kerangka hukum pemilu di Indonesia menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU, KIP)
13
Setuju
4
TT/TJ
1
58
56
38
2
Tidak setuju
0
1
53
15
1
22
1
25
0
1
68
7
14
Sangat setuju
0
63
13
UU pemilu mendukung proses pemilihan umum yang jujur dan adil
Kerangka hukum pemilu di Indonesia menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilu tingkat nasional dan pemilu kepala daerah selaras satu sama lain
63
21
25
29
3
2
4
Sangat tidak setuju
Secara umum, responden bersikap positif terhadap pengaruh UU Pemilu di lima ranah, kecuali bahwa UU Pemilu menjamin ketentuan pemilu di tingkat nasional dan kepala daerah selaras satu sama lain.
Opinion Makers Survey 2016 12
Pemangku Kepentingan Memiliki Waktu yang Memadai untuk Mempelajari Rancangan UU Pemilu Mana di antara tiga pernyataan di bawah ini yang paling dekat dengan pendapat Ibu/Bapak, sehubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan memperdebatkan undang-undang pemilihan umum (UU pemilu) di Indonesia?…(%)
Tidak tahu/Tidak Jawab 1% Tanpa atau dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan ahli, UU pemilu tidak akan membawa perubahan yang berarti
26%
DPR memberikan waktu yang kurang cukup bagi para pemangku kepentingan dan ahli untuk menganalisis rancangan undangundang pemilu dan memberikan masukan
DPR telah memberikan waktu yang cukup bagi para pemangku kepentingan dan ahli untuk menganalisis rancangan undangundang pemilu dan memberikan masukan
9%
64% Opinion Makers Survey 2016 13
Pedoman Pendaftaran Pemilu Apakah Ibu/Bapak merasa UU pemilu telah menyediakan pedoman yang sangat memadai, memadai, tidak memadai, atau sangat tidak memadai untuk aspek-aspek berikut dalam proses pendaftaran pemilih?…(%)
Pihak yang akan mengurus 1 daftar pemilih
Sumber data utama terkait 1 daftar pemilih
Sangat memadai
1
32
28
Memadai
58
1
58
TT/TJ
Tidak memadai
9
13
Sangat tidak memadai
Mayoritas mengatakan pendoman untuk pendaftaran pemilih dalam UU Pemilu tidak memadai.
Opinion Makers Survey 2016 14
UU Pemilu Memberikan Kesempatan Partisipasi Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan pemilu berikut ini?…(%) UU pemilu menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai peserta pemilu
UU pemilu telah memberikan peluang yang cukup bagi partai politik baru untuk bersaing dalam pemilu
4
Peserta pemilu harus memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum selama masa kampanye
3
0
56
7
UU pemilu telah menyediakan persyaratan yang memadai bagi individu untuk maju sebagai kandidat partai politik
Sangat setuju
65
11
1
57
52
Setuju
TT/TJ
1
2
Tidak Setuju
33
1
24
34
4
36
3
9
Sangat tidak setuju
Mayoritas responden setuju bahwa UU Pemilu mendukung kesempatan bagi peserta pemilu dan masyarakat untuk partisipasi.
Opinion Makers Survey 2016 15
Mandat Lembaga Pemilu Masalah mandat lembaga yang menangani pemilu. Menurut Ibu/Bapak, apakah lembagalembaga pemilu berikut memiliki mandat yang cukup, atau memiliki mandat yang cukup untuk beberapa hal tapi kurang memadai dalam hal lain, atau memiliki mandat yang tidak cukup memadai, untuk melaksanakan tanggungjawab mereka selama proses pemilu di Indonesia?…(%) Mahkamah Konstitusi (MK)
KPU Nasional
49
Mahkamah Agung (MA)
49
19
31
42
55
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
21
75
31
39
33
55
12
14
26
1
4
0
Mandat yang cukup memadai Mandat yang cukup memadai dalam beberapa hal, tapi kurang memadai dalam hal lain Mandat yang tidak cukup memadai TT/TJ
MK paling banyak dinilai memiliki mandat yang cukup memadai, sedangkan Bawaslu paling banyak dinilai mandat yang tidak cukup memadai.
Opinion Makers Survey 2016 16
Uang Dalam Politik dan Peraturan Kampanye
Subsidi Untuk Kegiatan Politik Mengenai subsidi masyarakat misalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk peserta pemilu. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dengan pernyataan-pernyataan berikut??…(%)
Partai politik harus disubsidi dengan dana publik misalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengikuti pemilu di Indonesia
Subsidi publik misalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengurangi tingkat korupsi di dalam pemerintahan terpilih
Sangat setuju
43
14
31
9
Setuju
1
1
TT/TJ
29
48
Tidak setuju
14
12
Sangat tidak setuju
Subsidi negara harus disediakan untuk partai politik, tetapi tidak menjamin menurunkan potensi korupsi.
Opinion Makers Survey 2016 18
Pembatasan Dana Kampanye Mengenai pembatasan pengeluaran biaya kampanye. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dengan pernyataan-pernyataan berikut??…(%)
Pembatasan pengeluaran biaya kampanye dapat menciptakan persaingan yang lebih imbang antara partai politik dan kandidat
Pembatasan pengeluaran biaya kampanye secara efektif dapat membatasi pengaruh kalangan elit kaya dalam politik
Sangat setuju
57
28
48
30
Setuju
TT/TJ
Tidak setuju
1
1
14
21
1
1
Sangat tidak setuju
Responden cenderung mendukung pembatasan dana kampanye agar tercipta persaingan seimbang dan menurunkan pengaruh kalangan elit.
Opinion Makers Survey 2016 19
Pembatasan Sumbangan Kampanye Mengenai batasan sumbangan kampanye untuk peserta pemilu. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidaksetuju, atau sangat tidak setuju, dengan pernyataan-pernyataan berikut?…(%) Pembatasan sumbangan telah menciptakan persaingan yang lebih imbang antara partai politik dan kandidat
14
Partai/kandidat memiliki akses yang sama terhadap sumbangan politik
13
Pembatasan sumbangan telah mendorong lebih banyak kandidat perempuan untuk maju memperebutkan jabatan publik
Sangat setuju
7
61
50
26
Setuju
2
TT/TJ
1
1
57
Tidak setuju
1
24
4
32
7
Sangat tidak setuju
Mayoritas luas setuju bahwa pembatasan sumbangan menciptakan keseimbangan dalam persaingan dalam pemilu. Mayoritas juga setuju bahwa partai/kandidat yang bersaing seharusnya memiliki akses yang sama terhadap sumbangan politik. Namun, sumbangan politik dinilai tidak terlalu berkaitan dengan majunya kandidat perempuan.
Opinion Makers Survey 2016 20
Transparansi Keuangan Peserta Pemilu Mengenai transparansi keuangan peserta pemilu. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dengan pernyataan-pernyataan berikut?…(%) Media harus ambil bagian dalam mempublikasikan laporan keuangan parpol/kandidat
54
45
KPU harus membatalkan keikutsertaan parpol/kandidat yang tidak menyerahkan laporan keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
55
42
KPU harus menyeragamkan format lapor-an keuangan yang diserahkan oleh partai politik/kandidat
Organisasi-organisasi masyarakat harus diberi akses untuk memeriksa laporan keuangan parpol/kandidat Bawaslu harus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran kriminal atau administrasi dalam pemilu menyangkut masalah keuangan kampanye yang menghambat kampanye pemilu yang sedang
Sangat setuju
Setuju
TT/TJ
39
40
46
Tidak setuju
3
1 61
49
44
32
3
46
52
Pelanggaran kriminal dalam pemilu harus diteruskan dan diselesaikan oleh lembaga hukum terkait (Kepolisian RI – Kejaksaan RI – Pengadilan RI)
1
1
1
19
2
21
1
Sangat tidak setuju
Mayoritas responden mendukung keuangan yang lebih transparan.
Opinion Makers Survey 2016 21
Aturan Media Selama Kampanye Mengenai peraturan pemerintah yang mengatur media selama musim kampanye. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan pernyataanpernyataan berikut?…(%) Pemerintah harus menyediakan slot waktu di semua jaringan TV nasional untuk partai politik dan calon selama masa kampanye
30
56
14
Pemerintah harus menyediakan slot waktu di semua jaringan radio nasional untuk partai politik dan calon selama masa kampanye
30
56
14
Pemerintah harus membuat standar dan pedoman bagi pelaksanaan survey selama masa kampanye
Pemerintah harus mengatur semua jenis kampanye di media sosial
Sangat setuju
Setuju
TT/TJ
59
23
20
38
Tidak setuju
1
1
39
16
1
2
Sangat tidak setuju
Dukungan kuat terhadap pemerintah untuk menyediakan waktu penayangan kampanye di televisi dan radio, dan membuat standar pelaksanaan survei pada masa kampanye.
Opinion Makers Survey 2016 22
Implementasi Teknologi Dalam Sistem Pemilu
Transparansi Proses Pemilu Dengan menggunakan skala 1 hingga10, kami ingin mengetahui penilaian Ibu/Bapak tentang tingkat transparansi dari setiap aspek proses pemilu berikut. Angka“1” berarti tidak transparan dan angka“10” berarti transparan sepenuhnya?…(%)
Proses penghitungan suara (x = 6,47)
Rekapitulasi suara (x = 5,86)
67
23
59
36
Pendaftaran calon dan partai politik (x = 6,06)
Pendaftaran pemilih (x = 6,25)
Dibawah 5
10
6
65
30
5
64
35
6 ke 8
1
Diatas 8
Umumnya, responden menilai keempat poin proses pemilu tersebut cenderung transparan. Akan tetapi, cukup banyak pula yang menilainya kurang transparan, terutama proses rekapitulasi suara.
Opinion Makers Survey 2016 24
Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pemilu Silahkan sebutkan apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, atau sangat tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan dibawah ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pemilu?…(%) Penghitungan suara secara terbuka setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemilu
32
Pen-scan-an formulir kertas suara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemilu
31
Rekapitulasi elektronik akan mengurangi peluang terjadinya sengketa pemilu
Implementasi dari proses pendaftaran pemilih yang terpusat meningkatkan kualitas daftar pemilih
Sangat setuju
Setuju
TT/TJ
05 1
63
1 11 1
62
26
9
130
64
63
Tidak setuju
3
25
1
Sangat tidak setuju
Penghitungan surat suara secara terbuka terutama dipandang menaikkan transparansi pemilu, kemudian scan kertas suara.
Opinion Makers Survey 2016 25
Penyelesaian Sengketa Pemilu
Sikap Terhadap Praktek Penyelesaian Sengketa Pemilu Saat Ini Sengketa pemilu dapat diartikan sebagai konflik yang terjadi karena penafsiran berbeda terkait hasil pemilu, fakta dan kejadian yang terjadi selama pemilu, kebijakan dan keputusan oleh penyelenggara pemilu. Tolong sebutkan apakah Ibu/Bapak sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan aspek-aspek berikut terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia?…(%) Kualitas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu
5
Akses terhadap informasi terkait proses gugatan dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu
5
54
45
Mekanisme untuk naik banding terkait keputusan 1 penyelesaian hasil gugatan pemilu
Yurisdiksi yang jelas antar berbagai institusi yang berbeda 2 yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu
37
Kapasitas hakim di pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menyelesaikan sengketa pemilu
Sangat Puas
Puas
23
12
TT/TJ
1
6
44
5
44
5
33
1
47
Jangka waktu terkait proses memasukkan gugatan, 1 pertimbangan, dan pengambilan keputusan terkait sengketa
Kapasitas para penegak hukum (polisi) untuk menyelidiki pelanggaran kriminal selama pemilu serta pengambilan tindakan
3
3
44
2
6
47
1
5
55
3
7
67
65
Tidak Puas
21
Sangat Tidak Puas
Dalam sengketa pemilu, kepuasan terhadap kualitas keputusan MK. Namun, kapasitas penegak hukum, hakin, dan kejelasan yurisdiksi antarinstitusi belum memuaskan.
Opinion Makers Survey 2016 27
Peran Pemangku Kepentingan PSP Seperti yang Ibu/Bapak ketahui, Bawaslu, Panwaslu, polisi, PTUN, dan MK semuanya memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Apakah menurut Ibu/Bapak peran-peran mereka telah digariskan secara jelas atau masih ada tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga tersebut?…(%) Mengapa (tumpang tindih)?…% (n=131) TT/TJ
Kewenangan tiap institusi hukum untuk kasus pemilu masih tidak jelas dan tumpang tindih
1%
42.0
Peran Bawaslu diambil alih oleh lembaga lain
Masih Tumpang Tindih
65%
Telah digariskan secara jelas
34%
16.7
Peraturan sengketa pemilu yang tidak jelas, tidak ada definisi jelas bagi kasus administratif
13.8
Indonesia masih tidak memiliki pengadilan kasus pemilu
5.1
Prosedur yang tidak jelas bagi sengketa pemilu (pelaporan, manajemen kasus pemilu
3.6
Independensi badan-badan hukum pemilu (MK, PTUN, ...)
3.6
Putusan yang berbeda di tiap lembaga mengenai kasus pemilu – 4%
3.6
Pengaturan yang tidak lengkap dalam UU
3.6
Lain-lain
6.9 0
25
50
Banyak terlihat tumpang tindih peran di antara pemangku kepentingan PSP, terutama terkait dengan kewenangan institusi hukum.
Opinion Makers Survey 2016 28
Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Demokrasi
Keterwakilan Permpuan Di Dalam Lembaga ApakahIbu/Bapak sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak kpuas dengan keterwakilan jumlah perempuan di lembaga-lembaga berikut ini? Catatan: rata-rata keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga berikut masih dibawah 30 persen…(%) Daftar Caleg
2
KPU (Nasional dan Daerah)
2
43
1
27
3
KPPS 0
29
Badan/Lembaga Legislatif 1 (DPR, DPRD, DPD)
28
2
Bawaslu (Nasional, Provinsi) 1
27
5
Panwaslu (Kab/Kota) 1
27
8
PPS 1
26
8
PPK 1
25
Partai Politik 1
25
Sangat Puas
Puas
12
55 8
18
51 56
11 8
57 52
13
53
13
56
TT/TJ
10
52
8 1
10
44
Tidak Puas
17
Sangat Tidak Puas
Lebih banyak yang tidak puas dengan keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga pemilu maupun peserta pemilu.
Opinion Makers Survey 2016 30
Peran UU Terhadap Keterwakilan Perempuan Menurut Ibu/Bapak, apakah Undang-undang (UU) yang ada telah menciptakan sebuah lingkungan bagi perempuan untuk bersaing dan terwakili di dalam lembaga-lembaga publik?…(%) Mengapa tidak?…% (n=109) Prinsip kesetaraan jender tidak dipraktekkan
Tidak Jawab 1%
22,8
Kuatnya budaya patriakhi
21,8
Sistem pemilu tidak mendukung kesetaraan
Belum/Tidak
50%
Ya/Sudah
49%
16,8
Kurangnya keseriusan para pembuat UndangUndang mengenai isu perempuan dan kesetaraan jender
8,9
Rendahnya kualitas perempuan dalam politik
8,9
Kurangnya penegakan hukum bagi yang melanggar aturan mengenai perempuan
6,9
Aturan yang tidak jelas untuk melibatkan perempuan
6,9
Tidak jawab
4,0
Lain-lain
3,0 0
25
50
Separuh dari responden menilai UU Pemilu belum mendorong perempuan untuk bersaing dan terwakili di lembaga publik. Di antara yang menilai tersebut, paling banyak menilai tidak dipraktikkannya prinsip kesetaraan gender, masalah budaya patriarki, dan sistem pemilu yang tidak mendukung kesetaraan.
Opinion Makers Survey 2016 31
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Silahkan sebutkan apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan usulan-usulan berikut ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kedua system manajemen politik dan pemilu?…(%) Sebuah sistem kuota (30% dari kursi) harus disediakan untuk perempuan di Legislatif
14
63
Sebuah sistem quota (30% dari kursi) harus disediakan untuk perempuan di KPU tingkat Nasional dan Regional
15
62
Sebuah sistem kuota (30% dari kursi) harus disediakan untuk perempuan di Bawaslu
15
Perempuan harus memiliki sedikitnya 3 kursi atau setidaknya 30persen dalam panitia penyelenggara pemilu pada tingkat PPK, PPS,dan KPPS Pemilihan langsung akan meningkatkan jumlah perempuan yang terdaftar dalam daftar calon Perempuan berhak untuk mendapatkan tenggang waktu yangberbeda dalam memenuhi persyaratan-persyaratan ketika mendaftarke badan-badan penyelenggara pemilu
Sangat Setuju
Setuju
1
63
52
6
TT/TJ
1
61
11
4
1
21
1
Tidak Setuju
1
3
1
20
1
22
1
22
37
69
20
2
2
5
Sangat Tidak Setuju
Mayoritas responden mendukung kuota 30% untuk perempuan di legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, mayoritas tidak setuju jika ada pembedaan tenggang waktu untuk calon perempuan.
Opinion Makers Survey 2016 32
Daftar Responden
Opinion Makers MAHFUD MD. / J. KRISTIADI / REFLY HARUN / ADRIANA ELISABETH / ADNAN TOPAN HUSODO / FARIDA PATITTINGI / SELAMUN YOHANES BOSCO / SAIFUL MUJANI / TOMMI A. LEGOWO / ARIANI SOEKANWO / SITI ZUHRO / LUKY DJANI / AHSANUL MINAN / SYAMSUDDIN HARIS / YANUAR NUGROHO / VALINA SINGKA SUBEKTI / MEIDIYATAMA SURYODININGRAT / YUNITA TRI REJEKI / MAYA MANURUNG / MARIA UN / WAHIDAH SUAIB / BIVITRI SUSANTI / UBEDILAH BADRUN / LATIFAH ANUM SIREGAR / UMAR SOLEHUDIN / ARYOS NIVADA / SUTTA DHARMASAPUTRA / AMRIZAL J. PRANG / T. KEMAL FASYA / GUN GUN HERIYANTO / INDRA MAULANA / ALI MUNHANIF / LATIEF SIREGAR / DAHLAN DAHI / ARIF ZULKIFLI / ZULFIKARNAIN TELESANG / DJAYADI HANAN / LUHUT M.P. PANGARIBUAN / ALGHIFFARI AQSA / IKRAR NUSA BAKTI / AMINUDIN ILMAR / VERI JUNAIDI / RAY RANGKUTI / HENDRI SATRIO / NURUL BARIZAH / AMRUL SABRINA / MASYKURUDIN HAFIZ / JEIRRY SUMAMPOW / SULASTIO / MUJI KARTIKA RAHAYU / BUDI SETYARSO / IRFAN JUNAIDI / TEGUH SETIONO / ERIK KURNIAWAN / KHARIROH ALI / YENNY SUCIPTO / EDRIANA NOERDIN / GADIS ARIVIA / NURSITI AMIN / ARYA FERNANDES / M. AFIFUDIN / GAUDENSIUS SUHARDI / NICO HARJANTO / MARUDUD HASUGIAN / LUCIUS KARUS / ANITA DHEWY / SHELLY ADELINA / MARDIYAH CHAMIM / RATNA BATARA MUNTI / MASRUCHAH / dll. Opinion Makers Survey 2016 34
Jl. Cikini V No. 15A, Menteng, Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31927996/98, Fax (021) 3143867 Website: www.lsi.or.id, Email:
[email protected]
