MAKALAH SEMINAR Nasional APMAPI – UPI Bandung 17 Maret 2014 Proceeding ISBN 979378122-X Bambang Ismanto PPs Magister Manajemen Pendidikan UKSW Salatiga
[email protected] Abstract The Management of The School Financing. (Case Studies on the funding of primary schools in Temanggung District, in Central Java Province, Indonesia)
This study aims to determine the management of education funding in primary school (SD). Decentralization of education as the implications of regional autonomy authorizes schools to manage education funding to maximize educational purposes. The study was conducted by qualitative descriptive approach. Subjects were primary School in Temanggung District, Central Java Province, Indonesia. Research respondents who are teachers, principals, supervisors, and committees of primary school. Penelitin data collection was done by using questionnaires, focus group discussions and in-depth interviews. The results showed that the management of the education funding is done in accordance with the principles and administrative procedures in accordance with the laws and regulations on the financial state / area. Experience planning, organization, administration and supervision and report preparation programs realize the teacher, principal, superintendent and school committee about the importance of management in schools. Most never learn management as school teacher education (SPG) and S1 FKIP. Unless graduates PGSD learn formally about the college management on School-Based Management. The experience is a good teacher to learn management. The limited experience, time and human resources to encourage the development of participative management in primary school. However, in this study does not discuss in depth about school funding management / education.
Keywords: autonomy, schools, management, funding, experience Pendahuluan Pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan nasional, maka intervensi pemerintah dalam pendidikan akan sangat 1
menentukan. Intervensi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk subsidisasi. Keberhasilan pendidikan diukur dari tingkat kemampuan program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan individu untuk berubah menjadi lebih baik. Pengembangan diri melalui pendidikan akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas secara lebih efektif dan efisien. Ini berarti bahwa perlu strategi khusus agar program pendidikan mampu menciptakan lulusan (output) yang mampu melakukan produktivitas sebagai kondisi yang diperlukan mencapai pertumbuhan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat
Cohn
(1979:145), yang menyatakan bahwa : “…. education is a source of economic growth only if it is anti-traditional to the extent that liberates and stimulates as well as informs the individual and teaches him how and why to make demands upon himself”. Coombs dan Hallak (1972:255) dalam bukunya yang berjudul Managing Educational Cost, menyebutkan bahwa “Cost benefit as the relationship between the inputs and resulting benefit that accrue thereafter. It use to measure of external productivity”. Psacharopoulos, (1987:397), dalam bukunya Economics of Education, menyebutkan hal senada dengan Mark Blaug, yaitu :“Cost benefit analysis is to compare the opportunity cost of a project with the expected benefit, measured in the terms of the additions to income that will accrue in the future as a result of the investment”. Guru menjadi agen dalam pengelolaan satuan pendidikan (sekolah). Guru tidak hanya berfungsi sebagai agen pembelajaran, namun juga berperan penting dan strategis dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Berbagai program / kegiatan intra dan ekstra kurikuler sebagai bagian utama layanan (services) sekolah dirancang, diimplementasikan, dikontrol dan dievaluasi oleh guru yang bersangkutan. Dalam perspektif sekolah dalam menyiapkan lulusan yang berpengetahuan, berakhlak mulia, berkeahlian sebagai SDM bermutu, dan berdaya saing sangat memerlukan campur tanggan guru. Dalam hal ini, guru memainkan perannya sebagai agen pembelajaran dalam mengelola sumber daya sekolah dalam mengoptimalkan potensi siswa mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara lebih khusus para guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah akan mengelola sumber daya dalam kerangka perwujudan visi, misi dan tujuan (goals) sekolah yang bersangkutan. Desentralisasi pendidikan sebagai implikasi otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak Tahun 2001, memberikan kewenangan dan tanggung jawab sekolah dalam mengelola sumber daya. Sebagai tatanan baru dalam manajemen sekolah yang lebih dari 30 tahun sentralistik memerlukan dukungan SDM, sistem dan prosedur dan sarana prasarana 2
yang efektif dan efisien. Tata kelola pemerintah yang baik (good governance) sumber daya sekolah dilakukan berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Implementasi program dan pembiayaan pendidikan di SD tidak didukung struktur organisasi, SDM dan sarana prasarana. Struktur Organisasi SD terdiri Kepala Sekolah dan Guru, tidak terdapat Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Pustakawan, Laboran dan tenaga teknis lainnya. Pelaksanaan program yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib standar sesuai UU dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Keuangan Negara / Daerah. Sebagai pengguna anggaran dari APBN dan APBD, SD diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perencanaan program dan penganggaran sesuai regulasi yang berlaku. Sangat terbatasnya jangkauan Struktur Organisasi SD dan perangkat organisasi serta jumlah SDM dan pengalaman para guru, berakibat manajemen statis. Artinya bahwa implementasi program dan pembiayaan hanya sebatas (standar) sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis yang ditetapkan Pemerintah. Sementara itu, implikasi otonomi satuan pendidikan merupakan peluang dalam mengembangkan program sesuai kebutuhan / aspirasi masyarakat dan sejalan dengan dinamika nasional dan global. Kompetensi manajemen bagi guru, kepala sekolah dan pengawas bahkan Komite SD menjadi penting dalam merancang, menata, mengarahkan dan mengontrol program dan pembiayaan sekolah. Menjadi strategis, oleh karena manajemen akan mewujudkan tujuan (goals) Sekolah secara efisien, efektif dan dinamik sesuai perkembangan lingkungan. Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan pelaksana wajib belajar . Untuk mendukung akses penduduk berusia SD Pemerintah mendukung pembiayaan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. DAK setiap tahun diatur dalam Permendikbud dan Kementerian Lembaga yang terkait seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pengelolaan sumber-sumber pendanaan sekolah dari Pemerintah / Daerah perlu dukungan pemahaman konsep, prinsip dan prosedur tentang keuangan negara / daerah. Sementara itu tugas utama guru adalah mengajar. Sebagai Kepala Sekolah adalah tugas 3
tambahan dan pelibatan guru dalam mengelola program lebih bersifat partisipatif dan keberpihakan kepada SD dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemahaman manajemen keuangan dikalangan guru relatif sangat terbatas demikian pula waktunya juga terbatas. Dalam situasi yang demikian, perlu sikap guru dan kepala sekolah dalam melihat kepentingan kelembagaan dalam memberdayakan sumber-sumber yang dapat meningkatkan akses dan mutu wajib belajar di SD. Hal ini sesuai dengan pemikiran Hoy (2001) yang menyatakan bahwa the individual is a key unit in any social system; regardless of position, people
bring
with
them
individual
needs,
beliefs,
and
a
cognitive
understandings of the job.
Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Penelitian dilakukan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi subyek penelitian adalah Guru, Kepala Sekolah dan Komite SD. Pengumpulan data dilakukan melalui depth interview dan Focus Group Discussion. Analisis data dilakukan dengan Secara garis besar terdiri (1) Reduksi data, (2)Display Data, (3) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan dengan teknis Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitas.
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah di SD Negeri Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa sebagian besar guru tidak pernah belajar manajemen pada pre services training baik di SPG dan S-1 FKIP. Sebagai pengelola PBM, pelaksana program sekolah dan berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan workshop menjadi referensi (guru) dalam memahami substansi dan implementasi fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan praktis pata guru, kepala sekolah dan pengawas dalam mengelola pembiayaan sekolah yang bersumber dari pemerintah
Pengalaman adalah Guru Manajemen 4
Manajemen dipandang penting dan srategis dalam pengelolaan pendanaan sekolah. Manajemen menjadi alat (tools) dalam pengelolaan PBM, Program/kegiatan Sekolah, dan sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Pengembangan Sekolah serta membangun kerja sama (relationship). Manajemen dipahami sebagai upaya yang dilakukan Kepala SD bersama Guru didukung Komite Sekolah dan Pemangku Kepentingan Sekolah dalam memberdayakan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan sekolah, diaplikasikan fungsi manajemen meliputi perencanaan (Plan), Implementasi (Do), Pengawasan (Check) dan Tidakan (Action). Para guru menyatakan bahwa fungsi manajemen diaplikasikan dalam PBM. Hal ini dilakukan sejak tahapan perencanaan tujuan, materi, media, dan sumber belajar, proses dan evaluasi pembelajaran. Sebagai SDM dalam manajemen sekolah, para guru juga mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen dalam program sekolah seperti Penerimaan Peserta Didik Baru, Laporan Periodik, Ujian Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Sebagian besar guru dan Kepala
SD di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tidak belajar
manajemen pada saat di Sekolah Pendidikan Guru dan S1 FKIP. Sebagian kecil, guru yang berpendidikan S1 PGSD belajar manajemen dalam perkuliahan MBS. Pada kuliah MBS tidak membahas secara dalam tentang manajemen pembiayaan sekolah. Pemahaman tentang sistem sekolah dan lingkungannya serta analisis pemangku kepentingan menjadi bagian utama dalam MBS. Pengalaman sebagai pengelola program dan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah merupakan pengalaman positif dalam memahami konsep, fungsi, proses dan prinsip manajemen. Disamping itu, berbagai Diklat, penataran, workshop tentang pengelolaan program relatif menambah wawasan para guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD dalam memahami manajemen. Pada umumnya mereka kurang memiliki kepercayaan diri ketika membahas manajemen dalam konteks yang lain. Keterbtasan referensi teoritis guru, hal ini berakibat dalam berbagai forum merasa tidak percaya diri dalam merespon fenomena manajemen. Sekalipun secara praktis, para Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD mampu melaksanakan program, namun ketika membahas pengembangan secara teoritis merasa terbatas jangkauannya. Berbagai pengalaman dalam memahami latar belakang (filosofis), tujuan,
sasaran,
sistem
dan
prosedur
perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan
/
pertanggungjawaban program pembiayaan menjadi referensi dalam mengelola program. Pembiayaan merupakan salah satu dimensi yang paling kompleks dalam pelaksanaan program-program yang bersumber dari APBN dan APBD. Regulasi keuangan negara sebagai 5
mana diatur dalam UU Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Kementerian / Lembaga yang mengatur tentang sumber-sumber pendanaan pemerintah/daerah
Mereka sangat
berharap dapat memahami dan mengkaji lebih mendalam tentang manajemen pendidikan / sekolah pada jenjang pendidikan Strata 2 dan atau pelatihan dalam jabatan profesionalnya. Pengalaman adalah guru dalam memahami fenomena dan implementasi manajemen program dan pembiayaan sekolah. Sekalipun para guru, kepala sekolah bahkan pengawas merasa tidak pernah belajar formal ‘manajemen’, namun berbagai pengalaman sebagai agen pembelajaran, dan pelaksana teknis pembiayaan sekolah telah menjadi referensi dalam memasuki substansi dan prosedur manajemen. Manajemen Pembiayaan Sekolah Berbasis Partisipasi Sumber pendanaan pendidikan SD di Kabupaten Temanggung sebagian besar berasal dari Pemerintah (Pusat), Provinsi dan Daerah dalam bentuk BOS, Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi. Manajemen pendanaan sekolah dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan dibimbing Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pengawas Sekolah. Status Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan seorang guru SD dan keterbatasan SDM operasional di SD berakibat manajemen program bersifat partisipatif. Artinya bahwa dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, menurut para Kepala SD di Kabupaten Temanggung melibatkan para guru, konsultasi Komite dan pembinaan / supervisi Pengawas. Kepala Sekolah bukan jabatan struktural. Sebagai guru, Kepala SD masih diwajibkan mengajar 6 jam pelajaran. Kewajiban mengajar ini, menurut Para Kepala SD relatif menjadi kendala dalam mengoptimalkan fungsi manajerial dan leadership. Sebagai Kepala unit kerja, Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan tindak lanjut. Perencanaan program dan keuangan dilakukan sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional / Daerah dan regulai keuangan daerah. Dalam tahapan ini, Kepala SD akan mengaplikasikan Rencana Pengembangan Sekolah menjadi Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) yang selanjutnya harus diintegrasikan dalam Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Perencanaan dilakukan dengan Komite Sekolah untuk membahas kinerja dan merencanakan kegiatan / anggaran pada tahun berikutnya. Koordinasi perencanaan APBD di Dinas Pendidikan dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah serta Bappeda Kabupaten Temanggung. Pemahaman Juklak/Juknis, sumber pendanaan pendidikan 6
dilakukan untuk mengetahui latar belakang, tujuan, sasaran, output, besaran dana, sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagian besar Kepala Sekolah mengalami kesulitan dalam melaksanakan sistem dan prosedur serta pembayaran pajak. Keberadaan orang tua siswa yang memiliki pengalaman yang relevan, menurut Kepala Sekolah dilibatkan agar administrasi keuangan sesuai standar / baku yang ditetapkan. Guru menjadi SDM utama dalam mengelola sumber-sumber pendanaan sekolah. Menurut para guru SD di Temanggung terdapat 5 pertimbangan dalam membantu Kepala Sekolah yaitu komitmen peningkatan mutu sekolah, menambah pengalaman, membantu Kepala Sekolah, mengaplikasikan pengalaman dan kesadaran diri sebagai SDM Sekolah. Komitmen membantu Kepala Sekolah merupakan citra positif bagi setiap guru dalam revitalisasi diri sebagai agen pembelajaran. Para guru sangat menyadari bahwa pengalaman itu sebuah proses. Dengan melakukan aktivitas di tengah-tengah kegiatan sebagai agen pembelajaran akan memberikan pengalaman yang ekskluif. Berpikir tentang peluang menjadi Kepala Sekolah adalah hak setiap guru. Pengalaman melaksanakan program dan menata adminisrasi keuangan sekolah sangat berarti dalam membina profesi diri, Berbagai pengalaman para guru di organisasi sosial kemasyarakatan, atau workshop diterapkan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi adalah rangkaian pengalamann hidup yang lebih baik untuk waktu yang akan datang. Sebagai bagian dalam sistem sosial di SD, pelibatan diri dan pemanfaatan kesempatan yang diberikan Kepala Sekolah adalah kewajiban. Para guru merasa keterlibatan dalam program dan penatausahaan biaya – biaya sekolah baik BOS, DAK dan dana dekonsentrasi mendukung upaya SD dalam pemningkatan akses dan mutu wajib belajar. Psrtisipasi Komite Sekolah dalam manajemen program SD merupakan implementasi fungsinya dalam memberikan saran, bimbingan, kontrol dan advokasi. Menurut Kepala Sekolah, para guru dan Pengawas SD di Kabupaten Temanggung, Komite Sekolah menyambut positif partisipasi program dan penatausahaan biaya-biaya sekolah. Sejak tahapan perencanaan, implementasi, pengawasan dan pertanggungjawaban program, Komite Sekolah akan berperan sepanjang dilakukan komunikasi, koordinasi dan saling mendukung untuk kepentingan peningkatan akses dan mutu SD.
Kesimpulan dan Saran Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 7
1. Sebagian besar guru SD tidak pernah belajar manajemen pada pendidikan calon guru (pre services training).
Beberapa guru yang melanjutkan S1 PGSD mengkaji
manajemen pada kuliah Manajemen Berbasis Sekolah yang lebih menekan pemahaman lingkungan sekolah dan dinamika pemangku kepentingan. 2. Pengalaman adalah guru dalam manajemen sekolah. Pengalaman sebagai guru kelas atau mata pelajaran, pengelola BOS, DAK dan Dana Dekonsentrasi menjadi referensi praktis dalam memahami substansi, sistem dan prosedur administrasi keuangan sekolah. Disamping itu, pelibatan dalam sosialisasi, workshop, dan pelatihan para guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD mengembangkan wawasan tentang manajemen 3. Manajemen pembiayaan sekolah bersifat partisipatif dengan melibatkan guru, Komite Sekolah pembinaan Pengawas SD. Keterbatasan waktu, SDM , pengalaman merupakan alternatif manajemen berbasis partisipasi Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan : 1. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan mewajibkan setiap Progdi. Menyelenggarakan kuliah manajemen pendidikan / sekolah. Salah satu topik yang perlu dibahas adalah manajemen sumber daya keuangan sekolah. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi khususnya bidang sosial dan pedagogik 2. Merubah status Kepala Sekolah sebagaj jabatan struktural dengan option tugas 6 jam dalam pembelajaran, Bimbingan Konseling atau riset pengembangan pembelajaran. Dengan demikian, Kepala sebagai manajer, pemimpin dan supervisor memiliki referensi yang lebih komprehensif. 3. Mensosialisasikan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung good governance biaya sekolah berdasarkan prinsip ketercukupan, keadilan dan keberlanjutan.
Daftar Pustaka Bappenas, (2009), Modul 1. Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bastian, Indra (2007), Akuntansi Pendidikan, Jakarta, Erlangga Blankenau, William and Mark Skidmore, (2002), The Relationship Between Education Finance Reform and Tax and Expenditure Limitations, The Journal of Regional Analysis and Policy, JRAP (2002)32:1 8
Bogdan and Bikken, (1982), Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods, Boston, Allyn & Baccan Inc, Bungin, Burhan, (2003), Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT. RajaGrafindopersada. ---------, (2009), Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Cohn, Elchanan., (1979). The Economics of Education. Revised Edition, Massachusetts: A Subsidiary of Harper & Row Publisher, Inc, Coombs, Philip H and Jacques Hallak, (1972), University Press
Managing Educational Cost, London, Oxford
Creswell, John W, (1994), Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions, California: SAGE Publications. ----------, (1994), Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches, California : SAGE Publications Decentralized Basic Education (DBE), 2008, Panduan Fasilitasi Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan (BOSP) dan Penyusunan Kebijakan, Jakarta, Kerjasama MenkoKesra, Depdikdiknas, Depag dengan Usaid. Amerika Serika Serikat. Dye, R. Thomas, (1987), Understanding Public Policy, London, Prentice-Hall International (UK) Limited. Gaffar, M.F, (2008), Pembiayaan Pendidikan Nasional Indonesia, Tantangan, Peta Permasalahan dan Strategi Perubahan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Nasional Indonesia, (makalah tidak dipublikasikan), Disajikan pada Konvensi Nasional pendidikan Indonesia VI, di Universitas Pendidikan Ganesha, Bandung, Hotel Aston, 17 – 19 November 2008. -------------------. (1984). Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi. Jakarta: Dirjen Depdiknas. Ghozali, Abbas et al. 2004. Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta: Balitbang, Depdiknas -------------------, (2008), Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD, Makalah Simposium Tahunan Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Jakarta, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional Hahn, Alan J. (1990), Issues-Oriented Public Policy Education, Journal of Extension, Spring 1990,Volume 28, Number 1, tersedia : http://www.joe.org/joe/1990spring/a3.php ( 7 Mei 2009 ) Hanushek, Eric A. and Ludger Wößmann, (2007), Education Quality and Economic Growth, Washington The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
9
Hanushek, Eric A. (1996), Measuring Investment in Education, Journal of Economic PerspectivesVolum 10, Number 4--Fall 1996-Pages 9-30, http://links.jstor.org/sici?sici=08953309%28199623%2910%3A4%3C9%3AMIIE%3E2.0.CO%3B2-1 Hoy, W. and Miskel, C. G. (2001). Educational administration theory. New York: Random House Inc. Wahab, Abdul Aziz, (2008), Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan, Bandung, Alfabeta Undang-Undang, Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ------------, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ------------,Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ------------,Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ------------, Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah -----------, Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Peraturan Pemerintah, Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ------------, Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -----------, Nomor : 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ------------, Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan -----------,Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -----------, Nomor :19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan -----------, Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Nasional ------------,Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepaka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ------------, Nomor : 60 TAHUN 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ------------, Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, 2005, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2011 (tidak dipublikasikan) ------------, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun anggaran 2008-2009 (tidak dipublikasikan) -------------, kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun anggaran 2008-2009 (tidak dipublikasikan) 10
------------, Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun anggaran 2008-2009 (tidak dipublikasikan) --------------, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2008-2009 (tidak dipublikasikan) --------------, Peraturan Daerah tentang APBD perubahan dipublikasikan)
Tahun anggaran 2008-2009 (tidak
--------------, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2008 (tidak dipublikasikan) Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah, Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 ---------, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
11
