BALI SHANTI: UNIT LAYANAN KONSULTASI ADAT-BUDAYA BALI

22 Ni Luh Gede Astariyani, et al., Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 1(1), 2010, 22-29

BALI SHANTI: UNIT LAYANAN KONSULTASI ADAT-BUDAYA BALI Ni Luh Gede Astariyani1, I Ketut Sardiana2, Wayan P. Windia1 Unit IbIKK Bali Shanti LPM UNUD, alamat: Gd. Pasca Sarjana Unud Lt Dasar Jl. PB Sudirman Denpasar-Bali, e-mail : [email protected] 1

Fakultas Hukum Unud, 2Fakultas Pertanian Unud

Ringkasan Eksekutif Pesatnya perkembangan pariwisata Bali telah membawa implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat adat di Bali. Gejala disharmoni banyak dijumpai belakangan ini seperti timbulnya kasus pelanggaran nilai-nilai adat-budaya masyarakat oleh investor, komplik masyarakat dengan pemilik hotel, serta kasuskasus adat lainnya. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi konsultasi dalam rangka mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan Bali. Metode yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang menghadapi kasus adat/budaya Bali tersebut adalah melalui pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat dan pendampingan khususnya dalam penyusunan peraturan adat (awig-awig). Materi konsultasi atau kasus adat yang dianggap urgen dan berdampak luas bagi masyarakat adat selanjutnya dilokakaryakan dengan melibatkan pihak-pihak berkopeten. Hasil pembahasannya dipublikasikan dalam bentuk buku adat-budaya Bali untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat adat. Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan di kantor unit IbIKK Bali Shanti yang berlokasi di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana Jalan PB Sudirman Denpasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat unit pelayanan konsultasi adat-budaya Bali, diantaranya: Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali mendapat respon positif dan membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat adat, dan investor ditandai dengan banyaknya jumlah klien yang memanfaatkan jasa konsultasi tersebut. Masalah yang dikonsultasikan 60 % diantaranya menyangkut masalah rumah tangga, 25 % berkaitan dengan awigawig desa adat, 5 % masalah budaya Bali, dan 10 % investasi. Asal pengguna jasa konsultasi, sebanyak 80 % berasal dari orang Bali, 15 % masyarakat luar Bali (Jakarta), dan 5 % orang asing. Sebagian besar pengguna jasa konsultasi menyatakan bahwa layanan konsultasi sangat membantu dan mampu memberikan solusi berbagai permasalahan adat-budaya Bali yang dikonsultasikan. Kata-kata kunci: jasa konsultasi, adat Bali, budaya Bali. Executive Summary Development on tourism sector in Bali Island cared out great implication to Balinese customs and culture. Many cases on Balinese customs and culture have been raised such as customs and culture values infraction, conflicts between local community with investor, and others. The present community service aimed to give consultation

Ni Luh Gede Astariyani, et al., Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 1(1), 2010, 22-29 23

in order to solve of many problems it’s related to Balinese customs and culture. Methods have used were consultation services and assistances to the community which have problems. Issues raised on the consultation were discussed and publicized to Balinese custom’s communities. The activities of community service were conducted on Bali Shanti office, located at the Graduate School of the Udayana University building, Denpasar. It can be concluded that the Bali’s community responses were positive toward the services. The consultation activities were attended by 102 costumers during 2009. The origin of the costumers came from Bali about 80 percents, other places in Indonesia 15 percents, and foreigner 5 percents. The problems were discussed in the consultation activities namely around family problems about 60 percent, legal village customs (awig-awig) drafting 25 percents, culture 5 percents, and others about 10 percents. Most of the participants agreed that consultation services helpful to solve many problems related to Balinese customs and culture. Keywords: consultation service, Balinese custom, Balinese culture

A. PENDAHULUAN Keunikan budaya Bali yang dibentengi oleh desa adat dan hukum adat Bali, telah melambungkan Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata yang cukup terkenal baik di kalangan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Bagi Provinsi Bali, sektor pariwisata telah lama menjadi primadona penghasil devisa. Sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah Bali dari tahun ke tahun terus meningkat mengungguli sektor-sektor lainnya. Namun demikian, gemerlapnya dunia kepariwisataan tidak saja menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung, tetapi juga merangsang kehadiran kaum pendatang untuk berebut rezeki di daerah ini. Terlebih lagi memasuki era pasar bebas yang memberi kemudahan bagi orang asing untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di Bali, dikhawatirkan akan menambah kompleksitas permasalahan di Bali. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain terkait dengan hukum internasional, hukum nasional dan kesulitan dalam menciptakan keharmonisan antara kedua hukum tersebut dengan keunikan budaya Bali, desa adat dan hukum adat Bali. Mengatasi masalah yang muncul di bidang hukum internasional dan hukum nasional, dapat diselesaikan melalui aparat penegak hukum atau institusi pemerintah yang berwenang. Tetapi untuk menciptakan keharmonisan antara kedua bidang hukum tersebut dengan budaya Bali, desa adat dan hukum adat Bali, relatif lebih sulit dilakukan, karena memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, tokoh adat dan intelektual di bidang budaya Bali. Gejala disharmoni banyak dijumpai belakangan ini seperti timbulnya kasus pelanggaran nilai-nilai adat/budaya masyarakat oleh investor, konflik masyarakat dengan pemilik hotel, serta kasuskasus adat lainnya, yang menuntut adanya lembaga tertentu yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan masalah tersebut.


Atas dasar tersebut Universitas Udayana memandang perlu membentuk Unit Pelayanan Kebudayaan Konsultasi Adat-Budaya Bali, untuk melakukan kajiankajian ilmiah terhadap berbagai masalah yang menerpa Bali. Di samping itu, membantu masyarakat Bali atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah sosial dan hukum yang terkait dengan budaya Bali, desa adat dan hukum adat Bali, dalam batas-batas yang sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Udayana, serta tugas pokok dan fungsi universitas sebagai lembaga ilmiah.

B. SUMBER INSPIRASI Pesatnya perkembangan pariwisata Bali telah membawa implikasi yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat adat di Bali. Gejala disharmoni banyak dijumpai belakangan ini seperti timbulnya kasus pelanggaran nilai-nilai adat/budaya masyarakat oleh investor, konflik masyarakat dengan pemilik hotel, serta kasuskasus adat lainnya, yang menuntut adanya lembaga tertentu yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan masalah tersebut. Fakta ini melatarbelakangi munculnya pemikiran untuk mendirikan unit pelayanan jasa konsultasi adat/kebudayaan Bali guna memberikan pemecahan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan permasalhan tersebut.

C. METODE Metode yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pelayanan konsultasi kepada masyarakat yang sedang terlibat dengan kasus-kasus adat. Melalui konsultasi tersebut diharapkan timbul pemahaman dan persamaan persepsi mengenai suatu permasalahan adat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Kegiatan konsultasi dilaksanakan pada setiap hari kerja, berlokasi di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Jl. PB Sudirman Denpasar. Masalah-masalah yang dikonsultasikan diinventarisasi, kasus yang dianggap urgen dan berdampak luas bagi kehidupan adat-budaya Bali selanjutnya dilokakaryakan dengan mendatangkan berbagai nara sumber yang terkait dengan masalah yang bersangkutan. Hasil pembahasannya didokumentasikan dalam bentuk buku adat/budaya Bali untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat adat.

D. KARYA UTAMA Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa layanan konsultasi mengenai adat/budaya Bali. Masalah adat yang ditangani diantaranya penulisan peraturan (awig-awig) desa adat, hukum kekeluargaan seperti perkawinan, pengangkatan anak, perceraian dan waris, mekanisme investasi di Bali dilihat dari aspek hukum adat dan kebudayaan Bali, dan masalah adat / kebudayaan Bali lainnya. Masalah-masalah yang dikonsultasikan diinventarisasi, kasus yang dianggap urgen dan dominan terjadi selanjutnya dilokakaryakan dengan mendatangkan berbagai nara


sumber yang terkait dengan masalah yang bersangkutan. Hasil pembahasannya didokumentasikan dalam bentuk buku adat-budaya Bali. Lembaga ini selain dipandang berkompeten dalam memberikan pemecahan kasus-kasus adat/budaya Bali, ternyata juga merupakan lembaga konsultan adat/budaya Bali satu-satunya sampai saat ini.

E. Ulasan Karya Gambar 1. Buku-buku terbitan unik IbIKK Bali Shanti

Gambar 2. Rektor Unud meresmikan unit IbIKK Bali Shanti

Produk unit layanan konsultasi adat-budaya bali baik berupa buku maupun layanan konsultasi merupakan hasil karya dosen di Universitas Udayana yang didahului dengan pengkajian secara ilmiah mengenai adat/budaya Bali secara holistik dengan melibatkan narasumber yang berkompeten di bidangnya sehingga produk yang dihasilkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk sejenis. Unit ini merupakan lembaga konsultan adat-budaya Bali satu-satunya sampai saat ini. Perlindungan hukum terhadap produk tersebut berupa Haki agak sulit dilakukan. Namun demikian, dengan mendaftarkan setiap buku yang diterbitkan berupa ISBN akan dapat memberikan perlindungan kekayaan intelektual/ hak cipta. Pada tahun 2009, Bali Shanti telah menerbitkan sebanyak 3 buku, yaitu Ulah pati, Kasepekang, dan Awig-awig Desa Adat. Ulasan karya buku tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Ulah pati. Ulah pati adalah mati karena sesat, mengambil jalan pintas, serta mati yang sengaja dikehendaki. Kematian semacam itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Atma (roh) tidak diterima di alam baka atau memasuki ruang kawah candradimuka. Jenis-jenis mati ngulah pati adalah mati meracun diri, mati menggantung diri, mati menembak diri, mati menceburkan diri, dan sebagainya. PHDI pada Pesamuhan Agung Para Sulinggih dan Welaka di Campuan Ubud, tanggal 21 Oktober 1961 memutuskan bahwa bagi orang yang mati salah pati dan ngulah pati diupacarai seperti orang mati benar dan ditambah dengan penebusan serta diupacara di Setra atau Tunon. Upacara orang meninggal seperti sebelum ada keputusan di atas boleh diupacarai setelah ditanam selama tiga tahun karena


dianggap ngeletehin gumi (membuat bumi menjadi ternoda). Namun setelah ada keputusan Parisada tahun 1961 maka mayatnya boleh diupacarai dengan upacara sesuai sastra agama Hindu. Khusus bagi yang ngulah pati ditambah banten pengulapan ditempat kejadian, perempatan/pertigaan jalan, dan di cangkem setra. Banten pengulapan dipersatukan dengan mayatnya baik mapendem, maupun atiwatiwa (dalam Sudiana, 2007 : 79-80). Begitu besarnya sangsi bagi pelaku bunuh diri tidak saja secara niskala, tetapi juga secara sekala bagi keluarganya akan menanggung malu yang luar biasa dan kena biaya penyucian yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, buku ini diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi orang yang tergoda untuk melakukan bunuh diri dapat berfikir lagi mengingat sanksi yang besar tersebut. Selama lima tahun terakhir, ada 458 kasus bunuh diri di Bali. Bila jumlah itu dibagi per kabupaten, tampak urutan pertama sebanyak 82 orang (17,90 %), terjadi di Kabupaten Karangasem. Disusul kemudian Kabupaten Bangli 74 orang (16,16 %), Kabupaten Tabanan sebanyak 69 orang (15,06 %), Kabupaten Buleleng 68 orang (14,85 %), Kabupaten Gianyar 40 orang (8,73 %), Kabupaten Badung 30 orang (6,55 %), Kota Denpasar 25 orang (5,47 %) dan Kabupaten Klungkung 17 orang (3,71 %). Kebanyakan pelaku bunuh diri memilih jalan pintas berupa gantung diri. Jumlah mereka sebanyak berjumlah 387 orang (84,50 %). Sisanya memilih minum racun sebanyak 48 orang (10,48 %) dan cara lain-lain sebanyak 23 orang (5,02 %). Latar belakang yang menyebabkan seseorang memilih bunuh diri juga sangat bervariasi. Mulai dari masalah ekonomi, masalah keluarga, karena sakit menahun, karena stress dan karena alasan lain. Bila diurut, bunuh diri karena alasan sakit menempati urutan pertama, sebanyak 152 orang (33,19 %). Disusul kemudian karena alasan lain 96 orang (20,96 %), masalah keluarga 69 orang (15,06 %), karena stress 68 orang (14,85 %), karena masalah ekonomi 47 orang (10,26 %) dan karena putus cinta 26 orang (5,68 %). Kalau dilihat dari pekerjaan para pelaku bunuh diri, dapat digambarkan sebagai berikut. Kebanyakan diantara mereka adalah petani. Jumlahnya 256 (55,90 %). Disusul kemudian karyawan swasta 169 (36,90 %), pelajar/mahasiswa sebanyak 26 orang (5,68 %) dan yang paling kecil jumlahnya adalah PNS/TNI/Polri, hanya 7 orang (1,52 %). b. Kasepekang Kesepekang adalah salah satu sanksi adat yang dikenal di Bali. Kasepekang berarti dikucilkan dari berbagai aktivitas desa adat. Sanksi adat kasepekang merupakan satu bentuk sanksi adat yang diambil sebagai langkah akhir untuk membuat pelaku pelanggaran adat menjadi jera dan mau mengikuti keputusan masyarakat adat. Dalam kasus-kasus tertentu penjatuhan sanksi adat kasepekang tersebut bukanlah sebagai langkah akhir melainkan sudah dimulai sejak awal dari adanya komplik antara warga dengan masyarakat adat. Dilihat dari asas-asas yang melandasi kehidupan masyarakat adat, tampak sanksi adat kasepekang tersebut tidak sejalan dengan asas kebersamaan yang menginginkan terjalinnya hubungan harmonis antara warga masyarakat dengan masyarakat adat, ibarat kehidupan dalam suatu keluarga. Ditengarai bahwa prinsip/asas kebersamaan ini sudah dimasuki kepentingan-kepentingan pamrih sehingga pelaksanaannya menjadi tidak murni. Dari perspektif hukum sanksi adat ini bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan


tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Majelis Desa Pakraman Bali berdasarkan Sknya no 01/Kep/Psm-2/MDP Bali/X/2007 melarang penjatuhan sanksi kasepekang. c. Awig-awig Awig-awig desa adat merupakan perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan krama desa, krama tamiu dan tamiu. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disimak Perda Propinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tanggal 25 Juni 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Ada perbedaan yang mendasar antara awig-awig yang dibuat sebelum tahun tersebut dengan sesudahnya, baik sistimatika maupun substansi awig-awig terutama yang menyangkut batas desa, penduduk desa, sanksi dan ketentuan awig-awig yang mengatur hubungan antar desa pakraman. Sistimatika awig-awig jaman dulu kurang jelas. Ketentuan dalam awig-awig terkesan seperti notulen rapat. Sementara sistimatika awig-awig jaman sekarang relatif lebih baik. Sesudah tahun 1986, sistimatikanya disusun sbb. (1) aran lan wawidangan. (2) Patitis lan pamikukuh. (3) Sukertatata pakraman. (4) Sukerta tata agama. (5) Sukerta tata pawongan. (6) Wicara lan pamidanda. Perbandingan awig-awig tersebut, secara ringkas dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1. Perbedaan Awig-awig Jaman Dulu dan Sekarang No

Awig-awig tertulis

Jaman dulu

Jaman sekarang

1.

Sistematika

Sistematikanya kurang jelas. Ketentuan dalam awig-awig terkesan seperti notulen rapat

Sistematika relatif lebih baik. Sesudah tahun 1986, sistematikanya disusun sebagai berikut: Aran lan wawidangan. Patitis lan pamikukuh Sukerta tata pakraman, Sukerta tata agama, Sukerta tata pawongan, Wicara lan pamidanda.

2.

Batas Wilayah

Tidak mencantumkan batas wilayah yang jelas

Mencantumkan batas wilayah, tetapi umumnya menggunakan batas alam (tukad, telabah, pangkung), atau wilayah desa pakraman tetangga, atau hamparan persawahan/subak.

3.

Penduduk

Semua penduduk yang tinggal di suatu desa pakraman adalah warga desa. Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tamiu di desa.

Penduduk desa dikelompokan menjadi dua, yaiyu (1) krama desa dan (2) tamiu.

4.

Sanksi/

Tidak ada ketentuan sanksi

Sanksi/danda ada dalam pasal


5.

danda

tersendiri. Sanksi dicantumkan langsung pada masing-masing tamiu desa.

(pawos) sendiri. Besar-kecilnya sanksi yang dapat dikenakan, diatur lagi dalam perarem.

Penyeragam an

Awig-awig dibuat untuk mengatur pelaksanaan kehidupan beragama Hindu dan pelaksanaan adat istiadat di desa pakraman tertentu. sehingga nuansa “desa mawacara” sangat kental. Sulit merumuskan awig-awig yang sama untuk beberapa desa pakraman.

Sistimatika dan giying (isi pokok) awig-awig hampir seragam. Perbedaan biasanya tampak dalam perarem ada peluang untuk merumuskan keseragaman awig-awig pada bidang-bidang tertentu.

F. KESIMPULAN Mengacu kepada hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelayan konsultasi adat/budaya Bali, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali mendapat respon positif dan membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat adat, dan investor ditandai dengan banyaknya jumlah klien yang memanfaatkan jasa konsultasi tersebut. (2) Masalah yang dikonsultasikan 60 % diantaranya menyangkut masalah rumah tangga, 25 % berkaitan dengan awig-awig desa adat, 5 % masalah budaya Bali, dan 10 % investasi. Asal pengguna jasa konsultasi, sebanyak 80 % berasal dari orang Bali, 15 % masyarakat luar Bali (Jakarta), dan 5 % orang asing. (3) Sebagian besar pengguna jasa konsultasi menyatakan bahwa layanan konsultasi sangat membantu dan mampu memberikan solusi berbagai permasalahan adatbudaya Bali yang dikonsultasikan.

G. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN Hasil kegiatan pengabdian pelayanan konsultasi adat-budaya Bali mendapatkan apresiasi yang cukup luas dari masyarakat khususnya yang tersangkut kasus-kasus adat, baik secara perseorangan, kelompok (desa adat), maupun investor yang akan menanamkan modalnya atau telah beroperasi di Bali telah banyak menggunakan jasa konsultasi lembaga ini. Lembaga ini selain dipandang berkompeten dalam memberikan pemecahan kasus-kasus adat/budaya, ternyata juga merupakan lembaga konsultan adat/budaya Bali satu-satunya sampai saat ini. Selama tahun 2009, tercatat sebanyak 102 orang datang ke Bali Shanti untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal terkait dengan hukum adat Bali dan kebudayaan Bali. Dari jumlah tersebut 60 persen diantaranya berkaitan dengan masalah hukum kekeluargaan seperti perkawinan, pengangkatan anak, perceraian dan waris. Ada juga yang datang untuk berkonsultasi tentang masalah penulisan awig-awig sebanyak


25 persen, sebanyak 10 persen mengkonsultasikan masalah budaya seperti subak, pasar tradisional, dan berbagai hal tentang keberadaan desa pakraman di Bali. Selain itu, sekitar 5 persen datang untuk berkonsultasi tentang investasi di Bali dilihat dari aspek hukum adat Bali dan kebudayaan Bali. Bila diperhatikan mengenai asal pengguna jasa konsultasi sebanyak 80 persen yang datang berkonsultasi umumnya masyarakat Bali, sekitar 15 persen orang luar Bali terutama dari Jakarta dan sekitar 5 persen orang asing/investor”. Sebagian besar pengguna jasa konsultasi menyatakan bahwa layanan konsultasi sangat membantu dan mampu memberikan solusi berbagai permasalahan adat-budaya Bali yang dikonsultasikan.

H. DAFTAR PUSTAKA (1)

Wayan Windia, Putu Dyatmikawati, I Ketut Sardiana. Ulah pati, Bunuh Diri di Bali. Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/ kebudayaan Bali. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. 2009.

(2) Wayan Windia, I Ketut Sardiana, I G N Sudiana. Satwa Upakara, Sarana perlengkapan Upacara Hindu di Bali. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. 2008. (3)

I Ketut Sardiana, Wayan Windia, A.A. Ari Dwipayana. Pengelolaan Komplik Batas Wilayah, Panduan Penyelesaian Konflik dan Pembuatan Peta Desa Bagi Prajuru Adat. Ulungakep Press. Nyuh Kuning Pengosekan Ubud, Gianyar. 2009.

(4)

Pasek Diantha, Cok Istri Astiti, Wirtha Griadi. Kasepekang. Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/ kebudayaan Bali. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. 2009.

I. PESANTUNAN Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu kegiatan konsultasi adat budaya Bali, diantaranya: bapak I G N Sudiana (Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia Propinsi Bali), Bapak I Ketut Sudantra, I Made Rusna, dll.

BALI SHANTI: UNIT LAYANAN KONSULTASI ADAT-BUDAYA BALI

Recommend Documents