Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi 1. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Visi
Menjadi unit layanan berbasis teknologi informasi Tahun 2018.
Misi -
Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu; Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat layanan; Meningkatkan kompetensi petugas layanan; dan Mengkoordinasikan unit layanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Motto Bersama wujudkan pelayanan yang mudah, bersih, cepat, pasti dan menyenangkan.
Maklumat Pelayanan
- Selalu menunjukkan sikap ramah, santun dan menyenangkan pelayanan; - Memberikan pelayanan yang bersih, cepat dan pasti; - Menyediakan fasilitas dan petugas layanan yang terbaik; dan - Menerima saran dan masukan guna peningkatan kualitas layanan.
2. Struktur Organisasi
dalammemberikan
3. Layanan ULA Kemendagri a. Mekanisme Layanan Administrasi dan Konsultasi
Ket : Persyaratan Visum SPPD Bagi Aparatur Pusat/Daerah yang Melaksanakan Tugas ke Kementerian Dalam Negeri Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Unit Layanan Administrasi Dan Konsultasi 1. Aparatur Pusat/Daerah sudah teregistrasi pada Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi (ULA); 2. Mengisi daftar hadir pada ULA, untuk memastikan kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 3. Mengisi daftar hadir khusus untuk visum SPPD yang ditanda tangani langsung oleh Aparatur Pusat/Daerah yang hadir di Kemendagri; 4. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT) dari unit kerjanya yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang; 5. Membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari unit kerjanya yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; 6. Apabila pada butir 4 dan atau 5 diatas belum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka SPPD Aparatur tersebut tidak dapat kami visum dan kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi terlebih dahulu, dengan cara: a. SPT dan SPPD yang belum ditandatangani Pejabat berwenang terlebih dahulu dikoordinasikan ke unit kerjanya untuk ditandatangani oleh Pejabat berwenang setelah itu baru di Fax atau di emailkan segera ke
[email protected]; b. Dikirim melalui TIKI ke ULA; dan c. Dibuatkan SPTJM.
b. Jenis Layanan Administrasi dan Konsultasi No
1. 2.
3. 4.
I.
Kantor Pusat Kemendagri (Gedung B) Ditjen Otonomi Daerah
Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara & DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Penerbitan SK Mendagri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Penerbitan SK Mendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi KDH dan DPRD Prov, Kab/Kota
Waktu Penyelesaian
Unit Kerja Pengolah
7 hari kerja 11 hari kerja
11 hari kerja
7 hari kerja
Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.
Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda
6.
Fasilitasi Daerah
7.
7 hari kerja
Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Klarifikasi Peraturan Daerah
9 hari kerja
8.
Direktorat Produk Hukum Daerah
Pemberian Nomor Register Perda
2 hari kerja
No
II.
1.
Pemberian Rekomendasi Penelitian
6 hari kerja
2.
Pemberitahuan Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing
5 hari kerja
Penataan
Organisasi
Perangkat
Kantor Pusat Kemendagri (Gedung Waktu B) Ditjen Politik dan Pemerintahan Penyelesaian Umum
Unit Kerja Pengolah Direktorat Kewaspadaan Nasional
3.
No
Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Proses verifikasi 15 hari kerja Proses penerbitan SKT 7 hari
III. Kantor Pusat Kemendagri Waktu (Gedung B) Penyelesaian Ditjen Bina Keuangan Daerah
1.
Evaluasi Ranperda tentang APBD
15 hari kerja
2
Evaluasi APBD
15 hari kerja
3.
No
1.
Ranperda
tentang
Perubahan
Evaluasi Pertanggungjawaban APBD
IV.
Kantor Pusat Kemendagri ( Gedung B ) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Seleksi Administrasi Pengusulan Pengangkatan PPNS
2.
Seleksi Administrasi Mutasi PPNS
3.
Seleksi Administrasi Pemberhentian PPNS
4.
Seleksi Administrasi Pengusulan Perpanjang Kartu PPNS Seleksi Administrasi Pengusulan Calon Peserta Diklat PPNS
5.
No
1. 2.
V. Gedung Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD)
15 hari kerja
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
Unit Kerja Pengolah Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawa ban Keuangan Daerah
Waktu Penyelesaian
Unit Kerja Pengolah
5 hari kerja
Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Waktu Penyelesaian
Unit Kerja Pengolah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
No
VI. Gedung Inspektorat Jenderal, Kemendagri Waktu Jl Medan Merdeka Timur No. 8 Penyelesaian Jakarta Pusat
1.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
2.
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Unit Kerja Pengolah Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Khusus
No VII. Gedung Badan Penelitian dan Waktu Pengembangan, Kemendagri Penyelesaian Jl Kramat Raya 1.
Jabatan Fungsional Peneliti
Unit Kerja Pengolah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Progres Layanan Administrasi dan Konsultasi Tahun 2016 a. Layanan Konsultasi Data tamu di kantor pusat Kemendagri Tahun 2016 berjumlah 87.063 orang, adapun grafik kunjungan tamu konsultasi selama bulan Januari s.d. Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Data tujuan konsultasi yang sering difasilitasi Tahun 2016 adalah:
No
Tujuan Konsultasi
Jumlah
1.
Perencanaan anggaran daerah, Ditjen Bina Keuda
3064
2.
Fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah, Ditjen Otda
3061
3.
Produk hukum daerah, Ditjen Otda
1505
4.
Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda
1468
5.
Pendapatan daerah, Ditjen Bina Keuda
987
Rekapitulasi Jumlah Konsultasi di Kemendagri Tahun 2016 No
Komponen
Jumlah Konsultasi
1.
Setjen
1069
2.
Ditjen Polpum
920
3.
Ditjen Otda
6620
4.
Ditjen Bina Adwil
1474
5.
Ditjen Bina Keuda
5090
b. Layanan Administrasi Rekapitulasi Jumlah Layanan Administrasi di Kantor Pusat Kemendagri per bulan Januari s.d. Desember 2016 No
Jenis Layanan Administrasi
Jumlah
1.
Ijin Perjalanan Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat Negara dan DPRD Prov, Kab/Kota
208
2.
Rekomendasi Perjalanan Ketua/Anggota DPRD
575
3.
Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi
85
4.
SK ttg Pemberhentian/Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
434
5.
Rekomendasi Perjalanan PDLN bagi Aparatur Sipil Negara Pemda
1247
6.
PDLN
bagi
KDH
dan
8. 9.
Pemberian Rekomendasi Penelitian Pemberitahuan Penelitian Orang Asing dan lembaga Asing Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Evaluasi APBD
10.
Evaluasi ttg Ranperda Pertanggungjawaban APBD
34
11.
Evaluasi Perubahan APBD Seleksi Adminisrasi Pengusulan Calon Peserta Diklat Penyidik PNS Seleksi Adminisrasi Pengusulan Perpanjang Kartu Tanda Pengenal Penyidik PNS
32
Seleksi Adminisrasi Mutasi Penyidik PNS
6
7.
12. 13. 14.
TOTAL Ket: warna merah yang sering difasilitasi
403 393 196 26
24 3
3.666
c. Penghargaan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi sejak berdirinya telah menjadi kawasan/ zona integritas dan anti korupsi. Penegakan dan pelaksanaan zona ini terbukti dengan memperoleh penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan standar pelayanan publik terkait produk pelayanan administrasi di Kementerian Dalam Negeri RI, memperoleh nilai rata-rata 101 termasuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tingkat Tinggi (termasuk 4 besar), sebagaimana surat terlampir.Pencapaian predikat tersebut merupakan peningkatan atas kepatuhan standar pelayanan pada tahun 2015 yang mendapat nilai ratarata 84.70 termasuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Tingkat Sedang. Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan penghargaan dalam bentuk plakat, dan plakat tersebut pada saat ini telah dipasang di ruang ULA Gedung B lantai dasar
d. Hasil Kepuasan Pengguna Layanan Penyediaan mesin evaluasi elektronik sebagai media survey kepuasan pengguna layanan administrasi dan konsultasi dengan kriteria yaitu: Excellent, Good dan Poor. Hasil survey kepuasan pengguna layanan Tahun 2016 sebagai berikut:
5. Galeri/ Kegiatan a. Rapat Koordinasi Peningkatan Layanan Administrasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi se-Indonesia
b. Kunjungan Daerah Dalam Rangka Study Pembelajaran
c. Manajemen Pengembangan SDM Bagi ASN dan Petugas Layanan di ULA Kemendagri
6. Kontak Kami
Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi Gedung B Lantai 8 Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakrta Pusat 10110
(021) 3440402 Ext. 2638 (021) 3524583 (021) 3521458
[email protected]
