Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilarl provinsi Bali
Bali Post V
Dana Bansos Tak Jelas
istensi Desa Ada[ l, rancam
E1( Lahirnya
U
ah dana di Bali.
terhenti. dana
AKIBA melarang orgamsasl rru menga:
luga
Sunarta.
pencairan masyarakat khususnya besar
narta.
Pemerlntah Daerpada tak jcla3nya pencairan dan hibah di sejumlah daerah lah kogietan psmbangunan pada l6mbaga adat terancam sobrgian besar sumber kegiatan-kegiatan adat dari dana hibah.
UU 23 Tahun 2014 pasal 298 yants rah diberikan kepada lembaga atau .ng tidak berbadan hukum Indonesia eksistensi lembaga adat. Hal itu ril Ketua DPRD Badung, I Made
implikasi negatif tak jelasnya hibah ini paling d.iraeakan oleh "Banyak kegiatan pembangunan desa adat terhenti karena sebigian
r dari bantuan hibah," ungkafsu-
lainnya kata dia, tentu pada kondisi 1t terparkirnya ;erparkirnya dana hibah Rp 251 )an anggaran akan menjadi bermenyebabkan sisa lebih penghi(silpa) akan menjadi sangat
niliar, tunga! tinggr.
Dia
ketentuan pasal 298 UU
23 perlu
secara mendalam. Pengertian kepada' secara harliah menumakna sebagai suatu ruang untu& mendapatkan hibah, bukan
'dapat d rutnya, membatasi
Lantas yang
sifat
melarang. :tian badan. lembaga dan ormas hukum Indonesia, cenderung ber-
bermakla sebagian atau
seluruhnya
hukum Indonesia.
Hal. 19 Petunjuk
Edisi
Hal
v
;13 .
DPRD Hibah ADANYA aturan
\ d.n tt
untuk mencairkan
dana bantuan sosial sos) dan hibah kepada masyarakat hanya yang berbadan hulum, berdampak pada r dana ini. Buktinya. di Denpasar untuk dana ribah yang dianggarkan pada 2015 ini,
gur alias tidak Sampai akhir tahun
banyakyangakan ngang-
masil ada dana Rp
14
miliar lebih yang tida bisa disalurkan. Hanya kemungkinan bisa sekitar Rp 7,65 miliar lebih.
Hal. 19 Untuk Masyarakat
:, l\rqqv, z3 luv lltl
u, Danu
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan pdovinsi Bali
Bal i Post
Untuk Masyarakat' ,
1r"
ffi6gt.Hetii4l+'rt"= Hal ini terungkap dalam
rapat kerja badan anggaran .
DPRD Denpasar dengan tim
anggaran eksekutif di ruang sidang, belum lama ini. Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti
Ngurah Gede didampingi
Wakil Ketua Wayan Mariyana Wandira dan Sekda AAN Rai Iswara.dihadiri anggota
badan anggaran DPRD dan sejumlah pimpinan SKPD
untuk mencari celah dari aturdn tersebut misalnya.
pencairan
batuan dana hibah, agar tidak terpaku pada dana cosh. "Misalnya bedah ruTah. Ini menggunakan pola dana hibah. Kalau ini (pencairan) belum pasti. maka di tahun 2016 tidak bisa ada program bedah rumah. Termasuk pula perbaikan pasar-pasar desa," kata poli-
usun segala program. "Nanti
ke depan, kita bahas laei dengan mensinkronkan teihadap aturan-aturan yang
bisa diberikan dana hibah.
masih menjadi perdebatan. Dalam penyusunan APBD ini. sebelumnya kami juga
pihaft. eksekutif melakukan
sudah berkoordinasi densan BPK, provinsi termasuk pula
Bahkan, beberapa kali, koordinasi dengan pusat, ,namun belum ada jawaban yang jelas.
Ketua Fraksi PDI-P
Kadpk Agus Arya Wibawa
mengusulkan agar dicarikan pola lain untuk menyalurkan dana hibah ini kepadd masyarakat. Terlebih, masih banyak usulan dari masyarakat agar mendapat dana bantuan hibah ini. "Bagaimana bila pencairan dana
ini dilakukan seperti bantuan bedah rumah," kata politisi asal Denpasar Selahibah
tan ini.
Keluarnya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 298 ayat (5) huruf d, mengakibatkan pemerintah daerah termasuk Peinkot Denpasar kesulitan mengalokasikan dana hibah. Kadek Agus Arya Wibawa meminta eksekutif
tan atfran pemberian dana hibah {an bansos sebagaiman_a yarig tertuang dalam UU Nomoi 28 Tahun 2014.
Keflala Bagian Keuangan _ Pemk{b Bangli,
Ketut Nur-
yang dirancang sudah men-
jadi sandaran dalam menv-
kejel4san tentang siapa yang
menurpn drastis dibanding tahun lsebelumnya. Hal in-i meny$ul adanya pengeta-
2016 femkab Bangli hanya meng{nggarkan dana hibih
Dalam rapat kerja terse-
ka tefrtang pencairan dana hibah untuk masyarakat. Karena sampai saat ini, pusat belum memberikan
anggarJkan Pemkab Baneli pada r4ncangan APBD 2016
jana,
Terkait hal ini, Sekda Rai Iswara mengatakan APBD
but, l{bih banyak mengemu-
Sembntara itu. dana hibah d{n bansos yang di-
tisi PDI-P ini.
penghasil di lingkungan
Pemkpt Denpasar.
V
mengintip kabupaten lain untuk mendapat gambaran
yang lebih jelas," ujarnya. Meskipun Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) telah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) per 18 Agustus 2015
lalu, bernomot
90014627 ISJ
berisi penajaman pasal 298
ayat (5) UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, juga memberikan kemudahan bagi pemberian hibah dan bansos. Namun, DPRD Denpasar masih ragu. Keraguan ini mun-
cul mengingat pihak
pen-
erima bansos dan hibah ini
harus berbadan hukum, sementara selama ini seperti pangempon pura, sekaa teruna, dan kelompok
masyarakat lainnya tidak dalam bentuk badan hukum. Hal inilah yang menyulitkan
bansos dan hibah hingga saat ini belum dicairkan.
$abtu 128/1i) kemarin.
memalarkan, untuk tahun
Rp 40Q juta. Jumlah tersebut jauh rf enurun dibandingkan deng{n tahun 201b se;ilai Rp Tjmiliar lebih. Nufjana mengatakan sesuai d{ngan aturin yang ber-
laku,ldana hibah senilai Rp jpta tersebut nantinya
a00
hanyh dialokasikan untuk dua lfmbaga yang berbadan hukrJm yakni KONI dan Korpfi. , Sdmentara itu. untuk danf bansos tahun 2016. Pemlab Bangli hanya menganggarkan .Rp 500 juta. Jumlah tersebut jauh menurun $ibandingkan dengan tah{n sebelumnya senilai Rp I miliar lebih. "Siapa
yan6i akan menerima, belum
direncanakan. Belum ditentukan, nanti akan dikoordinasikan," terangnya. Sementara itu, berdasar-
kan laporan data realisasi anggaran hibah dan bansos 2015 tercacat dari Rp 47.772.664.100 dana hibah yang dianggarkan, yang sudah terealisasi hingga
27 November yakni
Rp
43..+22.66 4.100. Sementara
dari Rp 1.315.000.000 dana barfsos yang dianggarkan. ya$g sudah terealisasi Rp 1.0F5.000.000. (aralsos)
Vur
Edisi Hal
:
:
, Mrnqolv,
t4n
\e
2? Mn/ .aetr
z
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakifan Provinsi Bali
Bali
Post Petunjuk pemprov ..ijr
;;;;;;r-;;"; ^ -{ry-G gPRd-Badu;;;-iN;"-."
u!
p.u,,,qo. han hiba.h.,,supaya lil:lj""Tf"r"#--,Tff*,1, Rp 12d't;i1: ;*\ #!l'#;fttJil:3Il *o"**"rkan
tltjl {"-'1, maka disepakaii Ti,;:l ffiilfr1r""; fflf,,ilfl,i bansos APBD perubahan dana hibah belum- o*l "Uittii abt"*.alokasi dana i6is titu gelontorkan ke .{ :.q realisasikan. Kondisi ini bansos d"; tl"*X e"r,.gl induk 2016 untuk lrbal menurut politisi partalGol- p".u"g Jt kar ini' juga terjadi di?em- [ilt6#t.rlepnn Cij"v""" ;;- ilii:.an silpa. Jadi tidak u*, ir.Ji"i"" ua? ,un* cair kesimpu]an_ prov Bali. "pada verifikasi lt"i i"i"_"'"y,usul perbup lyq di tghun 201b ini,,, kata APBD Perubahan, pem.f,rov terkait dana lantuan terse- ."fr".U Mahayasrra. menjelaskan untuk .dan_a f "iiii"tlrai Jit"*til"". diAPBD 2015 dipuhibah belum bisa direal bu,'.o. t.,#an tidak dicairkan, Ma_ isasikan' Pertimbaneannya 4ih^"trl'n?g"".r, a"" ri*lri^iar, -" -"rrgerrdap hayastra menyebut, arokasi belum ada landasanlukum dana bansos dan hibah '- H"ri!"*."u*.diungk_ap_kan .. dari pemerintah nusat." l*ii;ii;;:' iliileo 2016 tetap akan di_di jelas Karva'a serava, m,e- w"r.'s"p"tibi""v"?rft"r" u"Lgurtr". Bahkan iumlah_ nambahkan pada saat itu l,l"t;v;;;;but.roi il;? ilt- iri".t"" rebih besai ketim_ jelaskan bahwa hibah sep- M;h;;;;;;.
j'e! -"""s"r"i: _perbup Batar atas petunjuk pemorov Bali Oit xu'vunu,
mengatakan, bang rapcangan sebelumnva enuhnyauntukkepentingin l"p.iG[""^"ny"."..d.t -": ;;ff Rb_28 miliar. ,.Tetap na.ra"tuttg";l p""u"n_i""* seperti diketahui, per- p"t^fr"""":"Ji ,ir."" t,itrrfr ii"iriggu"tr., sebesar Rp 28 ;i#" ditambah dana silpa masalahan hibah di Badung bagi penc'airu" au"u u"r.i;;;;ru" lagi Rp 8 miliar, dan daerah lainnva -","".r"r .";d;; bjb.h il";ia;;;; .rJai"."r",^, Rp B1 mliar un_ setelah undang-undang No. ;;;;;;g;;asi adat yang "*iirkait 2016,,,katanya. 23 Tahun 2014 tentang pe- telah adi-selut"* f"a-onesii ruk keputusan pem_ merinthh Daerah' khusrrs- merdeka. orlanisasi dimaknya pasal 298 avat (5)..Da- sud yakni d-esa pakrrman batrian punerbitan perbup, x"-t}frpnlGianvafWavan lar,n pasal itu dinyatakan, A;; J";; -Tagel !,Vinarta menyampai_ holo-i. belanla Lit r'iu"n ^L ^^L^,^^:_^_ s;t"r;t dikoordrnas.ikan ffif?'"#::l'il,ffitf#i#; dimaksud.pada (a) da- aa" arp"tii-u."gr.a" t"-.Jr"i.r+rry^ sud.ah sempat -ayai pat urvsrra4rr ruPaLta v4! dibe{ku" re- bali,,pLrbup Dalr' DerbuD it" iiJ"i E"nua3 yt, :"a, iip'u.t,+rn dimakiud .ttu ttdak jadi 4ipastilan perbup dimaksud merintah Pusat. Pemerintah diterbitkan. Keputusan -'*--"ini bakal dfter6rif""l "*'n*rt6tutan, Daerah lain, badan usaha diambil s"ietar, aiu-Jrr.r" pihaknva vans -;i'h lllll;:,-t:l::''i^B*YyP' l?T.",i'an {";;;""'i;aii'"'il'iJ". d an/at a u b a d a n, le mb a ga, iit p i il p ii J,i "n p ilb- l:T"iilbTf,Ti5"'X1: "-tr. " "persyaratan""$t'""; rebih 9_i::L"l,na^ri"iq1*-;;. ilgee+ tan varrg berbadan ;"";"'rn{#:TJ"filtrj'ffiJl .nygbut, Indonesia; sedangkanhibah bi.tkannya, perbup"taniara' L*[".gpatauorganisasiyang
masvarakat.
JJ*li*u",
iGr:rr
li:::*::ti::*"*i.{T,*l hl|"+ "d."";il;tdit*r.haw;tir;;;;i l-""r."iTh" a""d, p"r"."d;"; g9y9"1niarr Ill?,*l?,"flylj:lii:ll:: sar untuk lembaga-lembaga 1u."" ai *""yu"ukat aaa,ry; ;;t d;i'i,i,i???]fs]il'ii?"*
'ldesa
adat.
ketimpangan perhatian
L-isi ;; p;h"G d-i t"tli^lil" be"u.uh;.-Ii^l;ilrd"tiii'ai ioil, *""d.icairkandi2016 a""g"p persyaratan yang ri""* drri,"erlpi,;' t"sui.ruu. uu6a''r
201b masy-arak-at. dipasang Rp 265,4 p""l"p .lita ini d.iter:lh*..n imiliar. untuk lembaga,at_au .bitkan, maka ianya de"a iorganis-asi- sebesar Rp 14b,2 pakraman dan subak saja .'miliar. Nah, khusus bantuan yang bisa mengakses dan; :
Dalam APBD induk
rl
G"laElj""uqvr'
[at3 Edisi
Hal
,t\h4qu , € nrY efll . ldon l, :
.
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilah Provinsi Bali
Bali Post Soal
D
Hibah dan Bansos
!-q!qnan,Tak Apggarkan, Kfungkung Jafan Terus UNTUK mendapatkan gelontoran dana darr
orl alat 'Y ,q
""4
r"4 "*1'
ibaf sod
pemerintah kabupaten ini. mereka puu harus membuat proposal, yang harus diseiujui oleh p-emg!{a-h Sayangnya dengan adanya UU No. 23 Tahun 2OI4. yang membatasi"pihak yang dapat menerrma dana hibah, untuk tahun 2016 dana hibah di Pemkab Tabanan tidak diposting pada anggaran induk. Kepala-Bappeda Tabanan. Ida Bagus Wiratmaja. Sabtu (28/11) kernai'i;r. meirielaskan tidak dipostiirgnya dana hibah ini tei.kait UU No. 23 Tahun 2014 pasal 2g8 dan terkait per_ mendagri 39l2OI2. "Pada UU 24 Tahun 2014
pada pasal 298 ayat 4 dan b menyatakan bahwa
belanja hihah dapat diberikan kepada badan. lembaga, dan organisasi kemasyarikatan yang
berb-adat hukum Indonesia. Sehingga dana hibah perorangan atau kelompok
trdak dlposting pada anggaran -ul"i=rutut induk 2016 m^endatang- Bahkan pada inggaran perubahan
zutb pun trdak dipasang." ujarnya. kliusul regulasi terse.butDitambahkannya, yang memerlukan penyesuaian yakni pasal 298 -ayat 5. Disebulkan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum dan terda.ftar sekurang-kurangnya tiga tahun. "Selama irri. hibah" lebih b"anyat-?ll"rlf." Kepada $asy_arakat perorangan darr keiompolr mas{a-rakat yang tidak memiliki badan nuKum. Jelasnya. Hal. 19 Pembatdsan Pen.erima
I
I
iftrun lfryrZltlft,' a''-rffin*,(
jdanffrg Jrnbrm
W#PHt*r
Wai#n#l
fidrdrg
Slpffil.
w Alr/nlt
fllilFr.frt
SgI*,Xl
txxnyat '
ftp
ryrt,t
l4l73
ffir
ft#drt
]fifu
rniFar
fclrnflmlDt,?trrfu
ftp363.480r!r*rr
hal
Edisi
: . Mtn4qu,
Hal
:
I
\rltr
rP_tI
'
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakihn provinsi Bali
Bali Post Pembatasan Penerlma
v
31 Agustus 2015 sebesar
Terkait adanya aturan
pembatasan penerima dana
hibah tersebut, Wiratmaja mengatakan pihaknya mesti memilah dan memilih alokasi hibah yang sesuai. "Jadi
tidak bisa berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya," paparnya.
Untuk anggaran perubahan tahun 2015 disampaikan Wiratmaja, pemerintah daerah tidak mengeluarkan hibah kecuali untuk kebutuhan pilkada. Artinya, untuk instansi-instansi yang berhubungan dengan pengamanan tahapan pil ka da
yakni Polres dan TNL Sementara itu, menurut
Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tabanan, I Wayan Arimbawa, tahun 2015 ini,
total besaraD hibah mencapai angka Rp 12.925.000.000.
Dari total dana tersebut, Rp f2.700.000 sudah cair per bulan Januari 2015. Sementara sisanya Rp 225.000.000 belum cair. "Ada sekitar lima proposal yang tidak bisa
cair," ujarnya. Sejumlah
persoalan yang membuat dana ini tidak bisa cair atau dicairkan seperti adanya
kesalahan nama, objek yang sama ataupun memang dari
pihak masyarakat sendiri yang tidak mau mencairkan.
Rp
7
.42O.127.650. Pihaknya
mengakui masih menahan dana tersebut sambil
menunggu adanya perubahan Peraturan Bupati'. Peraturan Bupati sebe'
lumnya, mengacu Permendagri No.39 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Perrnendagri No.32 Tahun 2011-
mi masih menunggu penyesuaian Perbup dengan UU No.23 Tahun 2014
"Ka
yang dipertegas dengan SE Mendagri No.900/4627lSJ," terang Winastra. Dalam Permendagri No.32
Tahun 2012, mereka yang
dapat menerima (objek) dana
hibah meliputi pemerintah,
pemerintah daerah la innya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan pada tIU No.23
Tahun 2014 yang dipertegas SE No.900/4621iSJ, belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah BUMN/BUMD dan badan, Ierirbaga, organ-
isasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Sedangkan dana
ba
nsos
sisa sebesar Rp 151.000.000
tetap bisa dicairkan. "Setelah edaran Mendagri, Bansos tetap cair, yang ditunda
dana hibah sampai jelas peraturannya. Tahun 2016 ditunda karena peraturan belum jelas," tegas Winas-
Bansos Jalan Terus tra. Pemkab Klungkung juga Pejabat asal Tabanan itu bersikap sama. SE Mendagri mengaku tidak ada masalah No.900/4627lSJ yang mem- pada anggaran bansos-hibah
perjelas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar Pemkab Klungkung untuk
yang sudah cair di angga-
ran induk 2015. Mengingat sudah ada permakluman terhadap KUA/PPAS yang menunda penganggaran hi- prosesnya sudah berjalan bah tahun 2016. Pasalnya, sebelum lahirnya UU No.23 pada pasal 298 ayat (5) dis- Tahun 2014. ebutkan penerima hibah Pemkab Klungkung menharus berbadan hukum. ealokasikan dana hibah Sekila Klungkung Putu APBD 2015 sgbesar Rp Gede Winastra mengung- 37.993.734.400 dan dana kapkan, sisa dana hibah bansos Rp 1.6612.500.000. yang belum dicairkan per (san/dwa)
2_
Edisi
Hal
t.dh!9
