Bahan FGD Antisipasi Penerapan Kebijakan RASTRA Sistem Tunai
Oleh : Dirjen Pemberdayaan Sosial
Kementerian sosial RI
1
SEJARAH SINGKAT PROGRAM SUBSISI RASTRA
2016 Program Subsidi Pangan/Rastra
2014 • Kemarau panjang, serangan wereng & belalang, harga pupuk dan pestisida • Krisis moneter & ekonomi • Kerusuhan 14 Mei instabilitas politik • Krisis Pangan • Jaring Pengaman Sosial
1998 1997
Program subsidi Raskin/Rastra
2013
2002 Raskin
2015 Program Subsidi Raskin/Rastra
Kemensos mulai ditugaskan menjadi KPA subsidi Raskin
2017 Program Subsidi Rastra di 470 Kab/Kota. Ditjen Dayasos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 Kota. Ditjen PFM
Operasi Pasar Khusus
KPA Kemensos 2
2
DASAR PENUGASAN KEMENSOS DALAM PROGRAM SUBSIDI RASTRA
Rekomendasi BPK bahwa sebagai PSO, Perum BULOG tidak merangkap sebagai KPA Subsidi Pangan. Permohonan pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012 oleh Kementerian Keuangan melalui surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan nomor S-82/MK.2/2012 tanggal 23 April 2012 hal Usulan Penetapan KPA Subsidi Raskin pada Kementerian Sosial. PMK Nomor 183/PMK.02/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang menugaskan Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial selaku KPA Subsidi Rastra.
Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
3
3
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT PROGRAM SUBSIDI RASTRA
Tujuan Rastra Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
Sasaran Rastra Sasaran Program Rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 14.332.212 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan
01 02
Manfaat Rastra • Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan • Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. • Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. • Stabilisasi harga beras di pasaran. • Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional. • Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.
03
4
4
TANGGUNG JAWAB KPA & PERUM BULOG
(Sesuai PMK Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)
5
5
5
TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
6
6
6
PROSES PENYALURAN SUBSIDI RASTRA - EXISTING
7
7
7
ANGGARAN SUBSIDI RASTRA TAHUN 2017 (Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Serta DIPA Nomor: SP DIPA-999.07.1.984490/2017 )
No 1
Uraian Kuantum Rastra
2.579.798.160
a. Sasaran
2
3
Kuantum dan Anggaran 14.332.212 RTS
b. Penyaluran (Kali)
12
c. Kuantum
15
Subsidi Harga
7.620,-
a. HPB (Rp/Kg)
9.220,-
b. Harga Jual (Rp/Kg)
1.600,-
Jumlah Subsidi Harga
19.658.061.979.200,-
Margin Fee (Rp50,- x Kuantum Rastra)
Total
128.989.908.000,-
19.787.051.887.200,8
8
8
JUMLAH SASARAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM SUBSIDI RASTRA TAHUN 2017
(Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017)
Ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 sesuai dengan data terpadu program penanganan fakir miskin sebanyak 15.498.936 KPM, terdiri dari: a. Program Subsidi Rastra sebanyak 14.212.742 KPM di 470 Kab/Kota; b. BPNT sebanyak 1.286.194 KPM di 44 Kota.
9
9
REALISASI KEUANGAN DAN PENYALURAN SUBSIDI RASTRA s.d 26 Mei 2017
Realisasi Keuangan PAGU
REALISASI
%
SISA
Rp19.787.051.887.000,-
0
0%
Rp19.787.051.887.000,-
Tagihan Tahap I TA 2017 sebesar Rp9.686.650.881.015,- untuk pengadaan stock akhir tahun 2016 sebanyak 1.271.214.026,36 Kg, sesuai dengan surat tagihan dari Perum BULOG Nomor: B126/DK203/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal pemberitahuan tagihan.
Realisasi Penyaluran PAGU
REALISASI
%
SISA
2.558.293.560 Kg
641.507.199 Kg
25,08%
1.916.786.361 Kg
Penyaluran rastra s.d 2 Mei 2017 sebanyak 252.811.737 Kg baru mencapai 9,88%, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyalurkan Rastra. Sumber : Perum BULOG 10
10 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RINCIAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI RASTRA 2017
Provinsi Aceh Sumatera Utara Riau Kep. Riau Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur
Pagu 68,661,000 113,895,900 37,712,880 5,180,220 39,778,380 24,228,900 68,785,560 7,743,420 23,876,100 99,632,160 234,180 70,218,720 395,689,140 439,362,360 53,927,280 493,673,940 39,793,320 21,694,140
Realisasi 12,055,950 22,371,090 4,292,700 1,479,510 7,396,170 3,862,590 12,760,560 2,464,725 3,574,575 23,552,055 58,545 12,746,700 103,326,480 129,875,049 20,324,085 136,591,290 3,429,930 3,722,235
17.56% 19.64% 11.38% 28.56% 18.59% 15.94% 18.55% 31.83% 14.97% 23.64% 25.00% 18.15% 26.11% 29.56% 37.69% 27.67% 8.62% 17.16%
No
Provinsi
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Total
Pagu 4,155,480 26,872,740 14,649,120 26,357,040 16,141,140 36,339,660 27,841,500 73,054,800 13,317,120 24,044,760 80,526,420 81,246,780 22,400,640 9,263,340 80,807,580 17,187,840 2,558,293,560
Realisasi 1,205,655 4,785,540 4,673,730 10,255,215 5,380,380 10,604,790 8,508,030 19,654,230 4,565,640 6,074,505 20,146,950 8,183,655 4,086,165 2,370,585 21,888,480 5,239,410 641,507,199
29.01% 17.81% 31.90% 38.91% 33.33% 29.18% 30.56% 26.90% 34.28% 25.26% 25.02% 10.07% 18.24% 25.59% 27.09% 30.48% 25.08% 11
11 KONSEP DISTRIBUSI RASTRA Dasar : Surat Sekjen Kementan Nomor: 1553/KN.010/A/04/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Usulan Konsep Distribusi Rastra. 1. Maksud : Meningkatkan efektivats program Subsidi Rastra agar tepat sasaran, tepat mutu, meningkatkan manfaat program dan stabilitas harga beras serta menekan inflasi. 2. Pola Penyaluran: a. Sesuai Pragnosa Produksi Padi tahun 2017 setara 45,80 juta ton sedangkan kebutuhan setara 34,98 juta ton / tahun, diusulkan selama tahun 2017 pada wilayah kabupaten surplus beras dan wilayah kota, Rastra diberikan dalam bentuk tunai/voucher, sedangkan pada wilayah defisit, diberikan dalam bentuk natura, untuk priode 6 bulan kedepan; b. Untuk tahun berikutnya, pada kabupaten surplus beras dan wilayah kota, Rastra diberikan dalam bentuk tunai/voucher, sendangkan pada wilayah defisit, diberikan dalam bentuk natura dan/atau tunai/voucher untuk dibelikan beras ke Bulog/Kios/Warung. 12
13 SISTEM DISTRIBUSI RASTRA USULAN KEMENTAN KEMENSOS
Uang Tunai/Voucher/Kartu Membeli Beras
Penerima Rastra
PENERIMA
Penerima Rastra
Toko/warung/bulog 13
1. Harga beras semula Rp.8.865-10.000/kg menjadi Rp 7.300-8.000/kg 2. HPP Beras Rp 7.300/kg 3. Biaya angkut, bongkar muat, gudang, upah semula Rp. 1.300/Kg (Rp 3,9T) menjadi nol 4. Rantai pasok 9 kali menjadi 3 kali
13
14 SISTEM DISTRIBUSI RASTRA USULAN KEMENTAN
KEMENSOS
Bulog 3,0 jt ton Rp. 7.300/kg
Penerima Rastra 1. 2. 3.
Toko
4.
Penggilingan/ Toko
Prediksi harga beras Rp 7.3008.000/kg HPP Rp 7.300/kg Biaya Angkut, bongkar muat, Gudang, upah pekerja semula Rp. 1.300/Kg menjadi nol Rantai pasok pendek
Gabah Petani
14
15
TANGGAPAN K/L TERKAIT TERHADAP USULAN KONSEP DISTRIBUSI RASTRA KEMENTAN
1. Perlu penetapan Kabupaten/Kota untuk perubahan dari penyaluran dalam bentuk Natura menjadi bantuan dalam bentuk non tunai/uang; 2. Secara administrasi memerlukan revisi APBN 2017 dari BUN 999.07 ke Kementerian Sosial sesuai dengan besaran anggaran yang diperlukan; 3. Perlu persiapan sistem dan infrastruktur untuk perubahan penyaluran bantuan dan sosialisasi ke K/L terkait dan Pemda.
15
