y' :2,(
RENCANA KFRtrA BAN ANGGARAN DT IJNGKUNGAN
KAITTOR MENTERI NEGARA PFN/BAFPENAS
TAHUN 2OO4
,JoKUhiiEt'iT,f,.;:l
I&
j:.i-?$lF)
EA'f,'PET-J Ali i.r:c ric.
c4!./'il' ,"Y"
. clrr:c!:rri
.
t',-"t ,
-.'l/'l-:t'{"" "' '
/r E.z+-lr-t .... r.7....1..-;....r.'F.
Blro Peretqanaen, Organlsasl dan Tata L*bana BAPPFNAS
/,
(-:1t
I(ATA PENGANTAR
Sebagaimana tahun sebelumnya, Biro Renortala menerbitkan kembali rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas tahun 2004. Dokumen rencana kerja dan
anggaran ini memuat rencana kerja dan alokasi anggaran yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1.
Berbagai kajian isu-isu/prakarsa strategis, baik untuk keperluan penpsunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek, serta sebagai masukan langsung kepada Presiden Enbng berbagai masalah pembangunan yang berkembang.
2.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Repeta.
3.
Koordinasi kebijakan pembangunan, baik melalui Rapat Koordinasi Pembangunan, maupun dengan Dewan Perwakitan Rakyat.
4.
Upaya meningkatkan kapasitas perencana, baik di pusat maupun di daerah, antara lain dengan penyelenggaraan diklat prcgram gelar dan non-gelar di dalam dan luar negeri, serta pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perencana bagi para
sbf
perencana
5.
Pengawasan dan evaluasi kinerja unit kerja Kantor Meneg PPN/Bappenas.
6.
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
Dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
di atas, dokumen
ini
menjadi bahan penting guna menjaga konsistensi antara rencirna kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dalam isi dokumen ini dengan pelaksanaannya. Kiranya buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.
Jakarta, Juli 2004 Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata [a]<sana
Ir. Dida Hervadi Salva. MA NrP. 350 000 388
DAFTAR
ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Anggaran Rutin
1.
Anggaran Rutin Kantor Menteri Negara ppN Tahun 2004
2.
Anggaran Rutin Bappenas Tahun 2004
Anggaran Pembangunan
1. APBN Tahun 2004 Bagian 55
2.
a.
APBN Tahun 2004
b.
APBN Tahun 2004 (Memori Penjelasan)
APBNTahun 2004 Bagian 69 a.
APBN Tahun 2004
b.
APBN Tahun 2004 (Memori
Penjelasan)
g
.......,,.., ....,.................. 12 Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi Strategis Menurut UKE I............ 13 Daftar Prakarsa Strategis Kantor Meneg ppN/Bappenas U Daftar Kajian Isu Strategis Di Lingkungan UKE II Kantor Meneg ppN/Bappenas 15 Daftar Kegiatan Koordinasi strategis Di Lingkungan UKE II Kantor Meneg ppN/Bappenas lg Rekapitulasi Kajian Isu Strategis Menurut UKE I
Lampiran
.
TOR Dan RAB Prakarsa Strategis Kantor Meneg PPN/Bappenas Prakarsa Strategis "Akselerasi Peningkatan Daya Saing Bangsa Menuju Pengembangan Knowldge
Basd
Economy
I
Prakarsa Strategis "Wilayah Pengembangan Strategis (Strategic Development Region/SDR1"
,,,
13
Prakarsa Strategis "Studi Prakarsa Strategis Sumberdaya Air Untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan Di Pulau Jawa"
....,.,...
22
Prakarsa Strategis "Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional"
.................
32
Prakarsa Strategis "Strategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Republik
Indonesia"
39
Prakarsa Strategis "Rencana Tindak Untuk Mewujudkan Reformasi
.
Birokrasi"
46
TOR Dan RAB Kajian Isu Strategis Kantor Meneg PPN/Bappenas
Kebudayaan.. Kajian Isu Strategis Deputi Bidang Polhankam Kajian Isu Strategis Deputi Bidang Otda dan Pengembangan Regional..... Kajian Isu Strategis Deputi Bidang Ekonomi Kajian Isu Strategis Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.,.......... Kajian Isu Strategis Deputi Bidang Sarana dan Prasarana...... Kajian Isu Strategis Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kajian Isu Strategis Deputi Bidang SDM dan
52 84
............ 102 .............. 143 ................ l9Z ......... ZZ7 ......... 255
Kajian Isu Strategis Sahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan
Tertinggal
...................... 281
........... Kajian Isu Strategis Sahli Bidang Ekonomi Perusahaan Kajian Isu Strategis Sahli Bidang Reformasi Hukum dan HAM Kajian Isu Strategis Sahli Bidang Kesra dan Keadilan Sosial .........,.. Kajian Isu Strategis Sahli Bidang Maritim dan Tata Ruang
lu
........................ 300 ..,................ 312 ......... 321 ..................... 3Zg
ANGGARAN RUTIN
ANGGARAI{ BELAIUTA RUTIN KANTOR MENTERI 1{E6ARA PPN
TAHUI{ 2004
BEI-AII'A PEG'IWAI BEI.A]f,'A BARANG - Keperluan seharFhari perkantoran - Inventarisasi Kantor - Langganan daya dan jasa - Belanja barang lainnya BELANJA PEMETIHARAAN - Alat kantor - Alat rumah tangga
- Perlengkapan kantor BEIANJA PER'ALANAN - Pembinaan/Konsultasi - Luar Negeri
APBN l(antot Meneg. PPN/ Bapryenas Tahtn 20(M
Holqmon
I
ANGGARAN BELA]TIA RUTIN BADAN PERFNCANAAI{ PEMBANGUNAITI NASIONAL TAHUN 2OO4
(Dalam Ribuan Rupiah)
NO.
URAIAI{
PAGU
T4.2004 1
1.
2 IBEIANJA PEG'IWAI
l-
3
12.973.747
Gaji
I
|
- Tunjangan beras
l-
Oelanja pegawai lainnya
- Honorarium/Vakasi 2.
BEI.ANIA BARANG
4.233.586
- Keperluan sehari-hari perkantoran - Inventaris kantor - Langganan daya dan jasa - Belanja barang lainnya
3.
BETAN'A PEMETIHAIIMN
925.193
- Pemeliharaan gedung - Pemeliharaan kendaraan bermotor - Pemeliharaan lainnya 4.
BETAN'A PER'AIANAN
1.590.853
- Pembinaan/konsultasi
- Luar Negeri - Pemeriksaan/Pengawasan
JUMI-AH
APBN Kantor Mmeg. PPN/Bappmas Tahun 20(M
19.72t.379
Holomon 2
ANGGARAN PEMBANGUNAN (BACTAN
s5)
ANGGARAN BELANTA PEMBANGUNAN KAI{TOR MENTERI NEGAM PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4
SEKTOR/SUBSEKTOR/ PROGRAM/ PROYEK
IGT{TOR }IENTERI I{EGARA PPI{/BAPPENAS
r00.000.000 (29.O33,560)
APARAruR NEGARA DAN PEI{GAWASAI{
100.ooo.(xxt (29.033,560)
SUB
SEI(TOR
: 18.1
APARATUR ]{EGARA
PENA
TAA TI
KEL ET' BA G/U
l(Xr.ooo.qto (2e.o3+s60)
fl
OA
TI
62500.0m
KETATALAKSATUATI
UNIT
;55.01
18.1.01.111182.ss.01.001
(29.O33,560)
KANTOR MENTERI I{EGARA PPI{/BAPPEI{AS PEMBANGUNAN KELEMBAGMN PERENCANMN
37.500.000
(1.381.2s0) a, Penyusunan Prakarsa dan Isu-Isu Strategis b. Pelaksanaan forum koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan koordinasi regional pembangunan
c. Penguatan Sistem Pangkalan Data (Data
fun)
Perencanaan
d, Penyusunan Sistem perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Pelaksanaannya, serta penyusunan berbagai sistem dan prosedur perencanaan lainnya
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
f. Pelakanaan Kerjasama Lembaga perencanaan Regional
g. Pelaksanaan kegiatan publikasi produk perencanaan program pembangunan yang dihasilkan Bappenas
APBN
lbnnt Mmeg
PPN / Bappeta Tahut 2004
Holomon 3
NOMORKODE
sEKroR/su BsEtcoR/ PRoGRAM/
PAGU
PROYEK
TA.2004
2
1 18. 1.01.113930.55.01.001
3
PENYUSUNAN KEBUAKSANMN DAN PROGMM
11.s00.000
PEMBANGUNAN NASIONAL
(1.s82.000)
a. Monitoring Propenas/Repeta dan Evaluasi Berbasis Kinerja
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 18.1.01.
.55.01.001
13.500.000
PENINGKATAN KOORDINASI PEMBANGUNAN
(26.070.310)
a. b. PROGRA''
:78.7.O2
Pelaksanaan koordinasi kegiatan strategis nasional Pelaksanaan kegiatan ber-bantuan luar negeri
.
P ENITTG IATA TI I(A PA STTA S SUM 8 ER DA YA
20.5(noN
TIATIUSIA
UNIT
:55.01
18.1,02.116257.55.01.001
KANTOR }IENTERI NEGAM PPI{/BAPPENAS PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA
20.s00.000
PERENCANA
a.
Pelakanaan labatan Fungsional Perencana (JFP) di seluruh Indonesia,
b.
Pelaksanaan Diklat Gelar S-2 dan S-3 di universitas dalam dan luar negeri.
c. d. PROCRAII
:78.7.1M
Pelakanaan Diklat Non Gelar. Pelaksanaan Diklat Teknis lainnya.
PEilTfl CKATATI SARATA
DAT{
PRASARAilA
77,IXrO.Oqt
APARAruR TIEGARA
UilIT
:55.01
18.1,04. 111176.55.01.001
KANTOR MEilTERI ]{EGARA PPN/BAPPEI{AS 17.000.000
PRASARANA FISIK BAPPENAS
a.
Kegiatan rehabilitas gedung bangunan kantor dan
fasilitas kerja;
b,
Pengadaan buku-buku kepustakaan;
c.
Pengadaan/pemeliharaan/perbaikan
peralatan dan
mesin;
Catatan: Nilai
d. e.
Pencetakan dokumen/laporan pidato kenegaraan;
f.
Pengadaan kendaraanoperasional;
g. h.
Pembuatan sertifikat tanah;
Pengadaan sarana dan pras.trana pegawai;
Penyuluhan dan penyebaran informasi,
(..) adalah Pinjaman Luar Negeri (PLN) termasuk
APBN Kcator Mmcg. PPN / Bappmas
Tahn 20M
Holqmon 4
ANGGAMN BELANTA PEMBANGUNAN TAHUN 2OO4 (MEMORT PENIELASAN)
A.
Prcgram Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Rp 62.5OO'0
juta
(Rp 29.O33,56 juta)
Anggaran rupiah murni sebesar Rp 52.500,0 juta dan hibah sebesar Rp 29,033,56 juta akan digunakan antara lain untuk:
(1)
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta);
(2) (3)
Penyusunan Prakarsa dan Isu-Isu Strategis;
Peningkatan pendayagunaan sisGm pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programprogram pembangunan di pusat dan daerah;
(4)
Pelaksanaan forum koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan koordinasi regional pembangunan;
(5) (6)
Penguatan Sistem Pangkalan Data (Data Bas)Perencanaan; Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pelaksanaannya, serta penyusunan berbagai sistem dan prosedur perecanaan lainnya;
(7)
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi;
(8)
Pelaksanaan koordinasi kegiabn strategis nasional;
(9)
Pelaksanaan Kerjasama Lembaga Perencanaan Regional;
(10)
Pelaksanaan kegiatan publikasi produk perencanaan program pembangunan yang dihasilkan Bappenas.
APBN Ifuntor Mmeg, PPN/Bappcttas Tshun 20(M
Holqmon 5
B. Program Peningkatan Kapasitas
Rp 2O.50OO
juta
Sumber Daya Manusia Anggaran rupiah murni sebesar Rp 20.500,0 juta akan digunakan untuk kegiatan peningkatan
kompetensi SDM Perencana dalam kaitannya Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai Instansi Pembina Perencana melalui pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) secara nasional serta penyelenggaraan diklat gelar (S2 dan 53) dan diklat nongelar di dalam dan luar negeri bagi para perencana pemerintah pusat dan daerah.
C.
Program Peningkatan Sarana
dan
Rp 17.00e0iuta
Prasarana Aparatlr Negara Anggaran rupiah murni sebesar Rp 17.000,0 juta akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah umum dan pembangunan secirra efisien dan terpadu antara lain melalui:
(1) Kegiatan rehabilitas gedung bangunan kantor dan fasilitas kerja; (2) Pengadaan buku-buku kepustakaan; (3) Pengadaan/pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin; (4)
Pencetakan dokumen/laporan pidato kenegaraan;
(5) Pengadaan sarana dan prasarana pegawai; (6) Pengadaankendaraanoperasional; (7) (8)
Pembuatan sertifikat tanah; Penyuluhan dan penyebaran informasi.
APBN Ifuntor Meneg.
PPN/tuppeus Tohn 20lM
Holomon 6
ANGGARAN PEMBAilGUNAN
(BAcrAN 6e) ANGGARAN BEIA]U'A PEMBANGUNAN
KAI|TOR I|ENTERI NEGARA ppN
I
BAFFENAS
TAHUN 2OO4 ribwn NOMOR KODE
sEKroR/ su BsE tfioR/ PRoGRAM/
PAGU
PROYEK
T4.2004
1
2
3
o9
SEKTOR PEMBANGUNAT{ DAERAH
09.2
SUBSETTOR PET{GEIIBAI{GAI{ WITAYAH DAI{ PEITIBERDAYAAN MASARAKAT
ur.2.o4
PR OCRA M PEMB ER DA YAA
TV
T.'A S YA
RA'(A
T
7A.O(n.@O
(755.477.9@) 09.2.04,000000.69.03.00
PENDUKUNG PEMBERDAYMN MASYAMKAT DAN PEMERINTAH DAEMH
09.2.04.000000.69.03.00
s.100.000
(16.147.000)
PENGEMBANGAN EKONOMI LOIGL (PEVPARUL)
8.900.000
(25.032,900) 09.2,04.000000.69.03,00
PENGEMBANGAN PRASAMNA PERDESMN
4.000.000
(113.298.000) 18
SEKTOR
18.1
SUBSEKTOR APARATUR I{EGARA
18.1.O7
PR OG RA
APAMruR ilEGAM DAl{
U PETITN 6 KATA N IA
PA
PET{GAWASAN
SfiA S
t6,oqLux,
SUMBERDAYA MATIUSIA
(7O.575.(mr) 18. 1.01.304469.69.03.00
PELATIHAN DAN PENDIDIIGN APAMTUR NEGAM
16.000.000
(10.s7s.000)
JU],ItAH
34.OOO.oflt
(166.0s2.900 Catatan: Nilai di dalam tanda kurung (,.) adalah Pinjaman Luar Negeri (pLN) termazuk Hibah
APBN Kattor Matry. PPN / Bappeaat
Tahu 20(M
Holomon 7
ANGGARAN BELANIA PEMBANGUNAN TAHUN 2OO{
(MEMOR! pENJELASAN)
A. Prcgram Pemberdayaan Masyarakat
Rp lg.OOeO juta (Rp 155.477,9 juta)
Anggaran rupiah murni sebesar Rp 18.000,0 juta dan bantuan luar negeri sebesar Rp 155.477,9
jub
akan digunakan antara lain untuk:
(l) (2)
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Daerah;
Perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Designing Effective Community Empowerment Program);
(3) (4)
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintah Daerah (Initiative Local Government Reform); Penguatan dan Pengembangan Produsen Klaster Komoditas (Partnership for
Lrat
Ea nomiC
DeuelopmenQ;
(5) (6) (7) (8) (9)
Pendukung Pembangunan Ekonomi Regional (Rqionat Ecorcmk huetopmenQ;
(10)
Pendukung Program Nasional Pengelolaan Surnber Daya Air yang meliputi kegiatan prognm
PengembanganEkonomiLokal MasyarakatPesisir/perikanan; Pendukung Pemulihan Daerah Konflik (Rrouery Supprt for Conflict Ridden Areal)i
Koordinasi Penguabn Pengamanan (sabguarding) program pembangunan Daerah; Koordinasi Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan;
Nasional Dukungan Teknis untuk sumberdaya air dan irigasi, kegiatan support to nagonal program management unit (NPMU) of water resources and inigation sector program, serta koordinasi pengelolaan sumbersaya airl
(11)
Fenyusunan Master Plan TransporDasi Jabodetabek;
(12)
Pengembangan Prasarana Perdesaan.
APBN Kantor Mmeg. PPN / Bappnas
Tahn 20(M
Holomon 8
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya
Manusia
Rp 16.0fi1r0 juta
(Rp 10.575,0 juta)
Anggaran rupiah murni sebesar Rp 16.000,0 juta dan bantuan luar negeri sebesar Rp 10.575,0 juta
akan digunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi SDM Perencana melalui pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) secara nasional serta penyelenggaraan diklat gelar dan diklat non-gelar di dalam dan luar negeri bagi para aparatur negara.
APBN l{antor Meneg, PPt'{/Bappenos Tafun 20(M
Holomon 9
REKAPITUTASI STUDII KAIIAN ISU STRATEGTS
DI MASING.MASING UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2OO4
UNIT KERJA ESETON
NO
I
JUMLAH STUDr/KA'U|N
I
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
6
2
Deputi Bidang Politik, Peftahanan dan Keamanan
4
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan 3
5
Regional
4
Deputi Bidang Ekonomi
L2
5
Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
7
6
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
4
7
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
6
8
Sameneg PPN Bidang KTI dan KT
3
9
Sameneg PPN Bidang Maritim dan TR
3
10
Sameneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan
2
Sameneg PPN Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan 11
2
Keadilan Sosial L2
Sameneg PPN Bidang Reformasi Hukum dan HAM
JUMHH TOTAL
APBN Kannr Menq, PPN/Aappenos Tafutn
20M
2
56
Holqmon
l0
REKAPITULASI KEGHTAN KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL
DI MASING.MASING UNM KERIA ESELON I TAHUN 2OO4
UNIT KERJA ESELON
NO
I
JUMTAH KEGIATAN
1
Deputi Bidang Sdm dan Kebudayaan
6
2
Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan
3
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan 3
5
Regional 4
DeputiBidang Ekonomi
4
5
Deputi Bidang Sda dan Lingkungan Hidup
8
6
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
10
JUITILAH TOTAT
APBN Kantor Meneg. PPN/Bappenas Tchun 20(M
36
Hqlqmqn
ll
PRAKARSA STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4
JU DUL PRAKARSA STRATEGTS/
ALOKASI ANGGARAI{
PEMRAKARSA
(dalam Rupiah)
1
\kselerasi Peningkatan Daya Saing Bangsa; Menuju Pengembangan howledge Based Economy (KBE); Deouti Bidano Ekonomi dan Deouti iDM & Kebudavaan
Rp
2,160,000,000.00
2
itrategi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan tepublik Indonesia; Deput Bidang Politik. Pertahanan dan Keamanan
Rp
1,550,000,000.00
3
;hrdi Prakarsa Strategis Sumberdaya Air Unhrk Mengatasi Banjir dan (ekeringan di Pulau Jawa; Deputi Bidanq Sarana dan Prasarana
Rp
1,515,000,
[email protected]
4
itrategi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang lerkelanjutan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional; Deouti Bidang iDA dan Lingkungan Hidup
Rp
1,250,000,000.00
)eputi Bidano Otonomi Daerah dan Penqembanqan Reoional
Rp
1,700,000,000.00
lencana Tlndak Untuk Pelakanaan Reformasi Biroknsi; Deputi Bidano )olitik, Pertahanan dan Kearnanan
Rp
348,900,000.00
Rp
8,523,9OO,OOO.OO
5
5
tVilayah Pengembangan Strategis (Sbategic Developrnent Regions);
TOTAL
APBN Kantor Mercg. PPN / Bappnns
Tahu 20M
Holomon
l2
KAIIAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4 JUDUL KATTAN rSU STRATEGTS/ PEI{ANGGUNG JAWAB KEGIATAN
NO
1 2 DEPUTI BIDAI{G SDM DAl{ KEBUDAYAAN I itudi Pemantapan dan Pengembangan Wujud lkatan Kebangsaan; 2
)ireKorat Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itudi Anatomi Sinergisme Kebijakan lptek, Pendidikan, dan Industi; )ireKorat Kebudayaan, Ilmu Pengebhuan dan Teknologi
3
lele\ransi Paket Pelayanan Kesehatan Dasar Dalam Menunjang )encapaian Target Nasional dan Komitmen Global; Direktont (esehatan dan Gizi Mawarakat
4
4eningkatkan Peran Serta Swasta dan Masyarakat untuk Menjamin Gberlangsungan Pelayanan lGsehatan; Direktorat Kesehatan dan
iizi Mawarakat 5
Gjian Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPJS) Khusus bagi )enduduk Miskin; Direktorat KKSPP
6
itudi "Analisis Kebutuhan Guru Untuk Mengantisipasi Dampak
)ensiun Guru Yang Direkrut Selama Pelakanaan Inpres SD dan fiaiib Belaiar 6 Tahuu Direktorat Aqanu dan Pendidikan
DEruTI BIDATIG POTHAIIKAII
I
itudi tenbng New Ethnography; Dit. Poliblq Komunikasi dan lnformasi
2
itudi Kebijakan Diplomasi Publik; Dit. Politik, Komunikasi dan Infonnasi
3
I
Gjian Terhadap Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak >idana Korupsi; DireKorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Gjian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Direktorat Aparatur
ALOKASI ANGGARA]I (dalam Rupiah)
Rp
Rp
3 1,789,044,qn.OO 295,400,000.00
Rp
29&224,000.00
Rp
300,000,000.00
Rp
199,720,000.00
Rp
295,7AA,00000
Rp
400,000,000.00
Rp
1,O17,5OZ(XX!.OO
Rp Rp Rp
278,967,000.00 275,580,000.00 310,860,000.00
Rp
151,100,000.00
Rp
AO3O,5O3,OOO.OO
Veoara
DErurI BIDANG
I
PET{GEMB. OTDA DAl{ PE}IB. R.EGIONAL )enyusunan Model Kuantitatif Terpadu Pengembangan Wilayah; Dit. >engembangan Wilayah dan Transnigrasi
2
Studi Penyusunan Grand
3
4 5
Sfrtegy Pembangunan Perkotaan dan rerdesaan dengan pendekatan kewilayahan; Direktorat Perkotaan lan Perdesaan ivaluasi Kebijakan Pembentukan Daenh Otonom Baru; Direktorat )enoembanoan Otonomi Daerah levitalisasi Institusi penataan Ruang dan Perbnahan; Direktorat Fata Ruano dan Pertanahan lengembangan Kawasan dalam rangka rnendukung Akselerasi Daya iaino Daerah: Dit PKKT
DEPU rI BIDAI{G
I 2
3
4 5
6
EKONOiII
)engkajian Kebijakan Modemisasi dan ResUukturisasi Usaha Skala Vikro dan Kecil, dan Koperasi di Sektor Agribisnis/ Agroindusti; Dit, )emberdavaan Usaha Kecil. Menenoah. dan Kooerasi >erkembangan Ekonomi Makro Triwulan I-IV Tahun 2004 serta )rospek dan Kebuakan tahun 2005; Direktorat Perencanaan Makro leformasi Menyeluruh Sektor Riil; Direkbrat Perencanaan Makro (ondusifitas lklim Usaha Daerah Dalam Mendomng Perkembangan JKM; Dit. Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (epentingan Ekonomi Nasional dalam Kebijaksanaan Perdagangan Internasional; Dit. Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi lnternasional >engkajian Kesesuaian Ketrampilan Antara Ketersediaan Tenaga (erja dan Kebutuhan Tenaga Kerja; Dit. Kebnagakeriaan dan
APBN Kantor Mmeg, PPNlBappmas Tahun 2004
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
490,894,(D0.00 495,520,000.00
368,154,000.00 296,300,000.00
379,525,000.00
3,7Ot364,qn.OO 246,670,000.00
100,000,000.00
Rp Rp Rp
400,000,000.00
Rp
450,000000.00
s80,000,000.00 346,510,000.00
Holomon
l3
I(AIIAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4 NO
JUDUL KATIAN rSU STRATEGIS/
ALOKASI ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(dalam Rupiah)
2
3
1
\nalisis Ekonomi 7
(ajian Roadmap Industri Bahan - Komponen Strategis; Direktorat .ndustri, Perdagangan dan Pariwisata
Rp
250,000,000.00
8
itudi Pengembangan Indeks Sistem Deteksi Dini Terjadinya Krisis
Rp
200,000,000,00
Rp
232,084,000.00
Rp
400,000,000.00
Rp
300,000,000.00
Rp
200,000,000.00
Rp
2,28$179,O0O.0O
9 10 11
72
ikonomi; DireKorat Perencanaan Makro \nalisis Dampak Peraturan Daerah pada Pengembangan pariwisata ndonesia; Direktorat Industri, Perdagangan dan pariwisata \nalisis Fungsi Intermediasi Perbankan Di Daerah Sejak Era Otonomi )aerah; Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter )erkembangan Jasa-jasa dan Usulan Posisi Indonesia dalam )erundingan GATS ke depan; Direktorat Neraca Pembayaran dan (erjasama Ekonomi Internasional \nalisis Pinjaman Luar Negeri Dalam Kerangka Pelakanaan )esentralisasi Fiskal; Direktorat Keuangan Negara dan Analisis vloneter
)EPUTI BIDANG SDA DAN UNGKUNGAN HIDUP
I
2 3
Gjian perencanaan penyelamatan sumber daya alam dan ingkungan hidup ; Dit. Pengendalian Sumber Daya Alam dan -ingkungan Hidup )enyusunan model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir, lan laut; Dit. Kelautan dan Perikanan )enyusunan strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya (elautan dan Perikanan; Dit. Kelautan dan Perikanan
4
Gjian Pengembangan Dab Dasar Sumber Daya Alam dan jngkungan Hidup; Dit. Pengendalian Sumber Daya Alam dan
5
{eraca sumber Daya hutan; Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber )aya Air Gjian Model Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk penyusunan ;trategi pembangunan pertanian; Direktorat Pangan dan pertanian Gjian pengembangan sumber daya mineral; Direktorat Sumber )aya Mineral dan Pertambanqan
-inokunoan Hiduo
6 7
)EPUN BIDANG SARANA DAN PRASARAI{A
I 2
3
4
Gjian Penyusunan Indikator Kinerja Sektor Transportasi; Direktorat fransportasi Kajian Investasi dan Platform Kompetisi Penyelenggaraan Ielekomunikasi pada En Duopoli sebagai persiapan Migrasi Menuju Qmpetisi Penuh; Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika Gjian Roadmap Investasi Dan Formulasi Kebijakan pembangunan (etenagalistrikan Nasional; Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika itudi Analisis Dampak Pembangunan Infrakstruktur Terhadap )erekonomian Nasional dan SeKoral : CGE Infrastruktur; Direktorat )enqembanqan Kelembaoaan Prasarana Publik
DEPUI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAI{ 1
)enyusunan Strategi Pendanaan Luar Negeri; Dit pendanaan LN
lilateral 2
itrategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan/Hibah Luar Negeri; )ireKorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan pembangunan
3
(ajian Pengembangan Keserasian peren@naan dan penganggaran /ang Disesuaikan Dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi )aerah; Dit. Analisisi & Formulasi Pendanaan Pembanounan
APBN lfuntor Meneg. PPI,I/Bappenas Tahun 20(M
Rp
296,550,000.00
Rp
295,470,000.00
Rp
342,160,000.00
Rp
383,640,000.00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
299,400,000.00 372,790,000.00 295,169,000,00
1,409,747,OOO.@ 364,728,000.00 324,556,000.00
Rp
365,113,000.00
Rp
355,3so,ooo.oo
Rp
Rp Rp Rp
2,243,676,WO.q, 850,000,000.00 400,000,000.00
198,932000.00
Holqmon
l4
I(AIIAN ISU.ISU STRATEGIS KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4 JUDUL KAIIAN ISU STRATEGIS/
ilo 1 4 5
5
ATOKASI ANGGARAT{
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(dalam Rupiah)
2
,engembangan Sistem penyusunan Alokasi Belanja/Investasr )emerintah; Dit. Analisisi & Formulasi pendanaan pembangunan )engkajian Mengenai peran Belanja/Investasi pemerintah Dalam )erekonomian; Dit. Analisisi & Formulasi pendanaan pembangunan lajian.Pengernbangan Administrasi Dokumen nnggaran pemerintatD )it. Mministrasi pendanaan pembangunan
BIDANG PERCEPATAI{ PEMB. TN OITT
TCT
)enyusunan Kelembagaan pengembangan 'TAFAHLI 1 Kawasan perbatasan
\ntar negara; StafAhli Meneg ppN Bidang ppKTI dan KT 2
Gjian Pemberian Insentif Investasi aagi Ounia Percepatan Pembangunan F{gplg ;tafAhli Meneg PPN Bidang ppKTI
Kawasan
U-ha
Dalam Rangka
llmur Indonesia;
Rp
3 z97,47e..mcioo
Rp
298,326,000.00
Rp
198,93zooo.oo
Rp
Rp
7o6,4ss,ooo.oo 226,674,000.00
Rp
B9,to7,ooo.oo
Rp
240,6z4,000.00
Rp
1,O3Z1S9,OOO.(XI
dan KT
3
)enyusunan Kriteria Pemberian Dana AObsi ftrusus bagi Kn dan Gwasan Tcrtinggal termasuk Daerah Konflik; Staf Ahli lieneg ppN ]idang PPKTI dan KT
BIDANG I{ARTTTM DAN TATA RUANG
'TAFAHLI I )embangunan 2
3
Institusi IGMLA; Sahli Bidang Maritirn dan Tata Ruinc )embangunan Industri Wisata Bahari; SaNi ei+ang tvtaritim dan Tata luanq )embingunan industri pelayaran nasional; Sahli AIO-ang lrlaritirn dan
fata Ruang
;TAF AHLI BIDANG EKOilOl.tI PERUSAHAAN I {onrtonng dan pengkajian perkembangan Reksadana Terhadap )elaksanaan Penyehatan perbankan Nasional; Sbf Ahli Meneg ppN ]idang Ekonooi Perusahaan )eningkatan Perangkat Evaluasi Oan 2 falian KebilaGiEan Ekonomi )erusahaan; StafAhli Meneg ppN Bidang Ekonomi perusahaan
IAF
I 2
ffiL|' DIUAII€ KESE . ]IIASYARAKAT& KEAD. SOSIAI fajr.al IePUa]Gn Peningkatan Kesejahteraan Ratyat O.an feadilan Sosial Pada Era Otonomi Daerah; Staf Ahli ltenej feru Bidang Kesra lan Keadilan Sosial itudi Penataan Ketembagaan Datam pen-nganailE$IEE6nlakyat dan Keadilan Sosial; StafAhli Neneg eeN Bidang Kesra dan (eadilan Sosial
;TAF \HLI BIDANG REFORMASI HUKUM DAI{ HAM )emetaan-Pembangunan 1 Hukum di Indonesia; Staf Atrli f"l,eneg ppN lidang Reformasi Hukum dan HAM )engembangan Profesionalisme Aparatur 2 ftnfum 1erpr1, 51r. )PNS) Melalui Diklat penyidik Satu Atap; Staf Ahli ivteneg ppN Bidang leformasi Hukum d€n HAM
*
TOTAL
APBN lfuntor Metteg. PpN/Bappenas Tshur, 2004
Rp
Rp Rp Rp
Rp
384,759,000,00
$5,ooo,ooooo 31z4oo,ooooo
566,900,000.00 276,soo,ooooo
Rp
29o,4oo,ooo.o0
Rp
s73,6oo,ooo.oo
Rp Rp
__!p Rp Rp
Rp
28o,8oo,ooo.oo
-g"goo"ooo"oo
39&2so,Ooo.oo 24a,2so,o0ooo
lso,ooopoooo
|7163,384,000.00
Holqmon
l5
KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4
1{O
I
JUDUL KEGIATAN/
Alokasi Anggaran
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(dalam rupiah)
2 BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN
'EPUN I (esehatan Reproduksi Essensial; Dit. 2 3
4 5
6
RD
Rp
KKSPP
)roqram JPS; Dit. KKSPP l-echnical Asistance untuk Persiapan Proyek Pedindungan Sosial rano berkelaniutan; Dit. KKSPP :orum Perencanaan Pembangunan lptek (Foren lptek); Dit, Kebud B 'ntek >rogram Kerjasama Negara antara Pemerintah Indonesia dan JNICEF Tahun 2001-2005; Dit. Kes & Gizi Masyarakat rembinaan dan Pemantapan Program Makanan Tambahan Anak iekolah (PMT-AS); Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Rp
BIDANG POLHANKAM 'EPUTI I rengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik 2
Good Public Governance); DireKorat Aparatur Negara ,engembangan Kebijakan Reformasi Audit Publik; Dit. Aparatur ,ladara
3
(egiatan Asistensi Tim Pengarah Persiapan Pembentukan Pengadilan lindak Pidana Korupsi; Dit, Hukum & HAM
2
4 5
)engelolaan dan Pengembangan Data Regional; Dit. Pengemb' Wil
E
frens )rogram Pengembangan Kawasan (lGwasan Khusus, Tertinggal dan )erbatasan, dan Kawasan Cepat Tumbuh); Dit. PKKT 4anaging Regional Disparity in Economic and Poverty Program Jnder Decenfalization (IAR 35f47); Dit. Pengemb. Otda
)EPUU BIDAI{G EKONOI{I
I 2 3
4
(oordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perkuatan Jasa Layanan rengembangan Usaha Kecil dan Menengah ADBTAfoT ;trenothenino Business Development Services for SMEs; Dit. PUKMI (oordinasi Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan Untuk Perluasan (esempatan Kerja; Dit. Ketenagakerjaan & Analisis Mon. (oordinasi Kebijakan Free Trade Agreement (FTA) Antara Indonesia lengan Negara Lain; Dit. IndagPar
)romosi Peningkatan Daya Saing Indusbi; Dit. Indagpar
)EPUTI BIDANG SDA DAN UNGKUNGAN HIDUP
I 2
3
)enyusunan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dit (ehutanan & Konservasi Sumberdaya Air.
trogram Natural Resources Management (NRM); Dit Kehutanan & (onceruaqi Srrmberdava Air )rogram Pengembangan Leuser (PPL); Dit. Kehutanan & Konsewasi ir
4
rmherdava Air
\daptasi dan Koord Berbagai Komibnen Intemasional Dalam Bidang iDA dan LH Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
APBN Kantor Meneg. PPN/Bappatas Tahun 20(M
Rp Rp Rp Rp
(oordinasi LMPDP: Indonesia Land Policy Consulatation Initiative; )it. Tata Ruanq & Pertanahan (oordinasi dan Konsultasi Tata Ruang Nasional; Dit. Tata Ruang &
)ar+rhthan 3
Rp Rp
Rp
)EPUT BIDANG PEI{GEMB. OTDA DAN PEMB. REGIONAL 1
Rp Rp Rp Rp
3
1,371,856,000.00 182,651,000.00 399,750,000.00
366,915000,00 74,400,000.00 198,400,000.00 149,740,000.00
939,17&qn.OO 574,996,000.00
201,882.000.00 162,300,000.00
2,467,275,O@In 638,720,000.00 650,810,000,00
Rp
386,860,000.00
Rp
576,685,000.00
Rp
214,200,000.00
Rp
736,503,000.00
Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
201,123,000.00
203,040,000.00 199,020,000.00 133,320,000.00
2,O2L,473|OOO.U, 241,060,000,00 169,122,000.00 249,999,000.00 292,490,000.00
Holomon l6
KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS TAHUN 2OO4
tIo
JUDUT KEGTATAI{/
Alokasi Anggaran
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAil
(dalam rupiah)
2
3
I )it. Pengendalian SDA 5
5 7
8
LH
iosialisasi Indonesian Etiodiversity Action Plan (IBSAp); Dit. rengendalian SDA LH (oordinasi Program Bantuan Pangan WFP; Dit. Pangan dan )ertanian )erencanaan Program DKS BBM; Dit. SD Mineral peftambanqan
& (oordlnasi Program Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu (Coastal lesources Management Project /CRMP II); Dit, Kelaubn & perikanar
DIEPUTT
BIDANG PEI{DAI{AA]{ PEMBAI{GU]{AN
1
:mproving Project Monitoring Capacity; Dit.pemantauan & Ev. rendanaan Pembanqunan
2
(oordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Dampak pasca rembangunan PLTA Kota Panjang; Dit.Pemantauan & Ev.
3
4 5
6 7
rendanaan Pembanqunan ,DF Grant for Dwelopnrent of Procuremnt Training providers to acilitate C-ertification of Proorement professionals; Dit. Sist. & pros )endanaan Pembanqunan. (oordinasi penyusunan usulan proyek pinjaman/hibah luar negeri PHLN); Dit. Sist. & Pros Pendanaan Pemb ntegrated Expert Programme Advisor; Dit. Sist. & pros pendanaan ,embanqunan ,engembangan Kebijakan Pengadaan Barangfiasa pemerintah; Dit. iist. & Pros Pendanaan Pembangunan {o. TF051941: Hibah untuk Program Pengembangan Kebijakan ,ernerintah untuk Keterbukaan Informasi (Disclosure of Information) t003-2004
8
bpacity Building for Bappenas; Dit. Pendanaan LN Multilatenl
9
fechnical Cooperation on Foreign Aid ManagemenQ Dit. pendanaan -N Multilatenl )engelolaan Hibah ASEM II; Dit. Fendanaan LN Multilateral
to
TOTAL
AI'BN l(antor Mneg, PPNlBappnas Tahu 20(M
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
294,700,000.00
t42,875,000,00 267,990,000.00 363,237,000.00
2,347,086,qrO.OO 323,200,000.00
10229,000.00
Rp
150,000,000.00
Rp
249,829,000.00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
49,966,000.00 988,100,000.00 143,000,000.00
129,000,000.00 109,500,000.00 97,521,000.00
7,4L6,42O,O00.00
Holomon t7
KEMNGM AAIAN KEKIA
AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA: MENUJU PENGEMBANGAN KNOWLEDGE.BASED ECONOMY
I.
Pendahuluan
1.1.
LatarBelakang Proses globalisasi terus berlangsung, tidak dapat dihentikan dan tidak terhindarkan. Globalisasi
telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar-bangsa. Di lain pihak, globalisasi juga
m:rupakan an@man jika kita tidak siap menghadapi persaingn yang semakin ketat. Setiap bangsa akan menghadapinya dengan persiapan-persiapan yang selaras dalam bidang iptek, sumber daya milnusia, manajemen dan sistem kelembagaan, yang diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian masing-masing, Perekonomian yang tidak memiliki daya saing tidak akan mampu
mtmanfaatkan peluang-peluang bisnis global serta akan tersisih dari medan persaingan dan akan mrngalami kemunduran. Bagaimana sesungguhnya daya saing kita saat ini? Siapkah kita menghadapi persaingan yang
setnakin ketat tersebut dalam rangka mencapai perekonomian yang maju dan sejahtera dan mernghindarkan dampak negatif globalisasi dalam bentuk ketertinggalan ekonomi. Sejauh ini kesiapan Inrlonesia relatif tertinggal dibanding negara pesaing utama di kawasan ini.
Dalam World Competitiveness Repott 2001 terakhir disebutkan bahwa Indonesia di antara 75 nqFra yang disurvei oleh Woild Economic furum (WEO berdasarkan Indeks Daya Saing Pertumbuhan (Growth &mpetitiveness Index/GCI) yang lebih bersifat ekonomi makro berada pada peringkat ke-64. Setnentara
itu, berdasarkan Indeks Daya Saing ferkini (Current Competitiveness Indey'CCI) yang
didasarkan pendekatan ekonomi mikro, Indonesia menempati peringkat ke-55. Merosotnya peringkat Inclonesia berdasarkan CCI disebabkan Indonesia tengah menghadapi prospek pertumbuhan yang menurun,
Sementara
itu, di antara keenam negara anggota
ASEAN, pada tahun 2001, Indonesia
menduduki peringkat ke-6 untuk GCI dan peringkat ke-5 untuk CCL Di samping itu, kalau dilihat dari ne(lara-negara anggota APEC yang disurvei WEF tersebut, di antara 19 negara anggota APEC, Indonesia
menempat peringkat ke-19 untuk GCI dan peringkat ke-16 untuk CCI. Dalam situasi demikian langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing tidak dapat ditunda lagi. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan daya saing, baik dalam pembangunan menengah marpun panjang harus segera ditetapkan. Urgensi permasalahan menuntut kita untuk menghindari ket:rlambatan dan kesalahan dalam langkah-langkah tersebut. Dafam upaya peningkatan daya saing, revolusi knowldge dalam mendorong pembangunan nasional merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan strategi pembangunan jangka
metrengah dan panjang di Indonesia. Revolusi knowldge terjadi secara perubahan teknologi
di
global melalui
kecepatan
di
bidang ini
bidang informasi dan telekomunikasi. Perubahan teknologi
Prc'bore St/ategk Tahur 20(M
membawa konsekuensi bahwa knowldge dan informasi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi daya saing global.
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan pengurangan secira
signifikan ongkos produksi dan distribusi
di seKor-sektor
produksi dan pemasaran. Hal tersebut
membawa konsekuensi yang memberikan dampak ekonomi yang begitu besar, melatui lebih besarnya ketergantungan satu negara dengan negara lain (interdependency'l yang berdasarkan keuntungan dan keunggulan komparatif dan kompetitif (comparative and competitive aduantage) pada masing-masing
negara. Perkembangan teknologi
ini
cenderung menekan harga dan mengakselerasi kebutuhan
restruKurisasi dalam mengadaptasi perubahan lingkungan baik lokal, nasional dan global. perubahan teknologi ini, tidak saja merubah pola mekanisme pasar barang dan jasa, melainkan dapat memperbaiki
efisiensi interaksi dan koordinasi antar lembaga ekonorni, termasuk lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mefasilitasi konsultasi publik. Oleh karena itu, pembangunan berbasis knowldge merupakan hal yang harus direncanakan dan
dilaksanakan untuk menghadapi tantangan (mengatasi ancaman gfobafisasi, khususnya untuk mengatasi permasalahan
dan memanfaatkan
peluang)
digibl diuide antara Indonesia dengan negara-
negara lainnya, yang berdampak terhadap kapasitas daya saing ekonomi global. Model pembangunan
baru ini harus menjadi strategi pembangunan Indonesia ke depan (rencana pembangunan jangka menengah dan panjang). Peningkatan transformasi ekonomi industril ke dalam knowledge-baxd economy sudah dikenal
secara fuas, terutama
di negara-negara maju (OECD). Knowtedge-bad economy (KBE) merupakan
suatu strategi pembangunan memanfaatkan knowledge sebagai penggerak utama peftumbuhan, pencipta lapangan kerja dan kesejahteraan pada semua lintas sektor dan industri. Knowldge merupakan asset yang sangat penting dalam pembangunan karena akumulasi knowledge merupakan
faKor pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sushinable mnomic growth). Dalam KBE, kemampuan untuk menciptakan dan mengeksploitasi knowledge adalah sangat penting dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan di semua sektor, terutama di sektor
industri, baik industri yang tradisional/konvensional maupun industri yang mengandalkan teknologi canggih' Knowldge sebagai asset pembangunan tidak saja menitikberatkan pada teknologi
(technolqical knowledge) tetapi juga sosial (ncial knowldge), budaya (cuttural knowldge) kewif ayahan (regional
knowldge), dan manajem en (management knowldge).
KBE merupakan assets untuk semua tingkatan industri dan menjadi sumber u:arma competitive
aduantage bagi dunia usaha. Dunia usaha yang tidak dapat memanfaatkan knowledge secara
effekif
akan menghadapi situasi yang sulit dengan kehilangan pangs pasarnya, akibat para pesaing yang lebih inovatif. Dalam rangka menyongsong era ekonomi baru pada abad 2L, KBE merupakan sarana penting
untuk mendukung proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, KBE juga merupakan salah satu prioritas kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan faKor penting pencapaian perjanjian WTO. Berdasarkan pengalaman internasional, prion'tas KBE meliputi
4 (empat)
dimensi pembangunan yaitu:
' Industri pada semua sektor, seperti industri manufaktur, pertanian, pertambangan, energi,jas4 keuangan, pariwisata dan lain-lain
kakarEa Stuategie Tahun 20(M
1.
Pembangunan lingkungan dunia usaha (business environmentl yang kondusif dan industri, meliputi penataan kelembagaan ekonomi, hukum dan regulasi dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.
2.
pengembangan sumber daya manusia (human
resurce developmentl meliputi
pendidikan,
pelatihan, dan manajemen sumber daya manusia termasuk pembangunan ketenagakerjaan yang berbasiskan KBE.
3.
pembangunan sistem inovasi2 (innouation system) meliputi pembangunan IPTEK dan kelembagaannya dan sistem inovasi
di
bidang-bidang lainnya. Perubahan teknologi harus
didukung oleh sistem inovasi nasional yang efeKif sepefti terbentuknya suatu jejaring kerja
(networtl kelembagaan baik seKor publik maupun swasta yang kegiatannya saling berinteraksi sehi
4.
n g
ga terci pta lea m ing process diantara nya.
Peningkatan
sa6na dan prasarana informasi, komunikasi, dan teknologi (information
communiation and technotogy infnstructure) bertujuan untuk memperluas kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk dapat mengakses informasi. Suatu operasi infrastruKur yang efisien, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, mengizinkan setiap orang dan pelaku dunia usaha dapat dengan segera mengakses informasi penting dari/ke seluruh dunia' sehingga hambatan asymmetric information semakin kecil. Ke empat dimensi pembangunan di atas mungkin belum cukup jika diterapkan di Indonesia yang
merupakan negara kepulauan nusantara. Ada satu dimensi pembangunan lagi yang juga penting mendukung kapasitas daya saing bangsa, yaitu:
5.
pengembangan wilayah/daerah strategis meliputi pengembangan kluster-kluster industri pada wilayah/daerah yang potensial. Penentuan zona-zona industri dan kawasan berikat
(auprt
orientd zonell harus sudah ditentukan berdasarkan pola ketersediaan sumberdaya
alam,
sumberdaya manusia, kelembagaan, dan kesesuaian spatial planning.
Indonesia sudah seharusnya meletakan prinsip-prinsip pembangunan Knowldge
fuN
Eonomy dalam perencanaan pembangunan nasionalnya dalam menghadapai berbagai tantangan, peluang dan kendala dalam memasuki era globalisasi, khususnya liberalisasi perdagangan dan investasi'
1.2.
Permasalahan Pengembangan Knowledge-Based Economy perekonomian Indonesia masih bertumpu pada keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan
tenagp kerja kurang terampil dengan kemampuan teknologi rendah, belum bertumpu pada knowldge' bastl *bagai prasyarat pola pertumbuhan berkesinambungan. Kondisi dan posisi Indonesia masih
sang.t lemah dalam ke 5 (lima) dimensi pembangunan KBE di atas, sebagai contoh dibidang teknologi, Trch,notogy Acheivement Index {N) Indonesia berada pada posisi 60 dari 72 nqara yang diukur (200:t) dan produksi paten Indonesia terkecil diantara negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan
2
Penrbangunan sistem inovasi lebih luas dari pembangunan IPTEK karena system inovasi tidak hanya mencakup IPTEK tetapi mencakup bidang-bidang lainnya.
Pralarca Sbatesis Tahun 2(M4
bahwa kapasitas teknologi Indonesia masih rendah dan jauh di bawah tingkat kompetitif dan dukungan teknologi terhadap industri nasional masih belum mencapai tingkat yang berarti. Sebagai contoh, dilihat dari sisi pengembangan teknologi dan sistem inovasi yang merupakan
bagian dimensi pengembangan KBE, rendahnya kinerja pengembangan teknologi nasional dapat diidentifikasi berdasarkan skema dibawah ini: TRANSFORMER
INPUT
OUTPUT
ffil+ Dari sisi input di atas, indicator SDM dan kapital masih sangat lemah yang ditandai oleh: (1) pembiayaan per peneliti (re*archefy Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN adalah paling
rendah; (2) investasi perekonomian untuk Research & Development (R&D) sangat rendah, di dunia usaha diindikasikan hanya sekitar 8 o/o; dan (3) anggaran untuk R&D di dunia usaha bilamana dilihat
dari struktur biaya produksi pada indu*ri besar dan sedang hanya berkisar 6
o/o
dari total
biaya
produksinya. Rendahnya investasi perekonomian untuk R&D menunjukkan rendahnya komitmen, baik pemerintah maupun dunia usaha, untuk mengembangkan kemampuan teknologi domestik.
Dari sisi tekno-kultur, apresiasi terhadap sistim inovasi masih sangat rendah karena kurangnya visi teknologi di pihak pengambil keputusan, dimana inovasi dianggap bukan sebagai sumberdaya saing
yang penting. Disamping itu, kurang tumbuhnya karaKer eksploratif karena terpaku pada kultur sfao? harmony yang kurang toleran terhadap perubahan. Inovasi teknologi dan preferensi dunia usaha cenderung membeli teknologi impor, tanpa didukung kemampuan adaptasi dan inovasi dan industri sudah cukup puas menjadi userdaripada innovator atau inventor.
Dari sisi tekno-struKur, usaha-usaha terencana yang fokus, sistematis, konsisten
dan
berorientasi jangka panjang dalam kebijakan pengembangan teknologi belum ada kesesuaian, di
samping masih rendahnya keterkaitan antara kebijakan iptek, kebijakan industri, dan kebijakan pendidikan. Permasalahan di atas baru dilihat dari sisi pengembangan teknologi yang merupakan bagian dari
pengembangan KBE. Masih banyak permasalahan-permasalahan
pada dimensi pembangunan
KBE
lainnya di Indonesia. Mungkin permasalahan yang paling prioritas yang harus secara berkesinambungan
ditangani adalah masalah pengembangan sumberdaya manusia. Isu-isu penting pembangunan KBE lainnya antara lain adalah insenUf ekonomi dan reformasi kelembagaan serta penegakan hukum;
Prckaty Stratcgis Tahun 20M
pr:ngembangan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; dan pengembangan wilayah strategis.
1,3.
Maksud dan Tujuan Prakarca
ini adalah menyusun masterplan pengembangan KBE di Irrdonesia sehinga tersedia guidance dan rencana strategis (renstra) bagi pembangunan yang Maksud dari prakarsa strategis
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis menuju terciptanya daya saing nasional dalam menghadapi globafisasi dan percepatan perubahan teknologi. Masterplan pengembangan KBE merupakan rencana pt:mbangunan jangka panjang dan menengah yang mensinergikan rencana strategis pengembangan
si:;tem inovasi dan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia termasuk disain dan
pola
kr:tenagakerjaan, pengembangan sarana dan prasarana Infonnation and Communication Trchnologty
Qtr)
pengembangan wilayah sfategis (strategic development region), dan penataan kelembagaan
elonomi, sosial dan hukum. Masterplan pengembangan KBE merupakan rencana pembangunan strategis yang mengintegrasikan pengembangan technologial knowledge-based, social knowldge-
baed, cultural knowledge-basd, regional
knowledge-based, dan management
knowldge-bsd
menjadi suatu strategi pembangunan ala Inforcsian Knowledge-Basd Econony(IKBE). Adapun tujuan strategis yang ingin diperoleh dari prakarsa strategis ini adalah:
1.
Mereview kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan pengembangan KBE
pada semua seKor pembangunan, terutama pada ke empat dimensi pembangunan yang disebutkan
di atas. Di samping itu, menginventarisasikan masalah, tantangan, dan
penerapan KBE
di
peluang
Indonesia sebagai bahan masukan rencana strategi (renstra) program
pembangunan dalam tatanan ekonomi baru (new
uonomfy yaitu tatanan ekonomi yang
dapat
berjalan efektif, efisien, serta berdaya saing.
2.
di Indonesia yang berdasarkan baik pada konsensus internasional maupun berdasarkan definisi lokal sehingga dapat diidentifikasi Menyusun indikator-indikator pengembangan KBE
tingkatan daya saing Indonesia berdasarkan standar internasional dan lokal
3.
.
Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai posisi dan kondisi Indonesia dalam pengembangan KBE saat ini, sehingga dapat teridentifikasi permasatahan pembangunan, kelemahan, tantangan,
peluang dan kekuatan sebagai dasar untuk menenhlkan strategi pembangunan. Disadari bahwa
banyaknya peluang-peluang yang muncul di samping ancaman yang dihadapi karena semakin bebasnya perdagangan
dunia. Oleh karena itu, diperlukan rencana strategis untuk
menjawab
berbagai tantangan yang ada dan sekaligus merubahnya menjadi peluang agar Indonesia tidak
terpinggirkan dalam sistem perdagangan global.
4.
Menyusun langkah-langkah strategis pembangunan KBE yang dapat duabarlen kepada program-
program pembangunan dengan potensi dan constraintyang ada,
5.
Merekomendasikan pandangan-pandangan
dan usulan-usulan kebijakan yang
sebaiknya
ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengakelerasikan peningkatan daya saing bangsa menuju penerapan KBE.
h,akms Straugis Tahun 20(M
6.
Menyusun program-program pembangunan yang dapat menjemhtani gap (digital divide) yang
terjadi antara penerapan KBE
di
negan-negara maju dan
di
negara-negara berkembang
khususnya Indonesia.
II.
Metodologi Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, metodologiyang digunakan mencakup:
a. b.
Melakukan studi literature dan studi banding.
Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pengembangan KBE di Indonesia, baik secara primer maupun sekunder.
c. d.
Menganalisa data dan informasi. Melakukan diskusi dan brainstorming internal tenaga ahli Bappenas dan atau dengan tenaga ahli pada instansi yang terkait baik lembaga pemerintah maupun swasta.
e.
Mengadakan seminar dan workshop sebagai bentuk sosialisasi dan mencari konsensus.
UI.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan adalah:
a.
Inventarisasi masalah, tantangan, dan peluang pelaksanaan KBE di Indonesia meliputi: kondisi sumberdaya manusia dan ketenagakeflaan, lingkungan dunia usaha dan kelembagaan, sarana
dan prasarana
khususnya yang terkait dengan pengembangan KBE, pengembangan
wilayah/daerah strategis dan sistem inovasi nasional serta pengembangan teknologi.
b.
Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang menghambat dan mendorong pelaksanaan KBE di Indonesia.
c. d.
Analisa masalah pada semua dimensi pengembangan dan pelaksanaan KBE.
Studi literature dan banding terhadap pelaksanaan KBE di negara-negara maju dan negaranegara berkembang lainnya.
e.
Pengkajian terhadap kebijaksanaan bentuk-bentuk penerapan KBE yang meliputi kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara lain, existrhg condltion dari penerapan KBE di Indonesia.
f.
Peningkatan dan pengembangan
aryciU building untuk
mempercepat pelaksanaan KBE di
Indonesia, yang meliputi:
.
Menyusun rerrana strategi peningkatan sumber daya manusia
di
sektor pendidikan,
kesehatan dan ketenagakerjaan dalam kerangka pengembangan KBE.
r .
Menyusun rencana sfrategi insentif ekonomi dan kelembagaan termasuk legal enforcement
Menetapkan prioritas Pengembangan sarana InformaUon, Comunication, dan Teknology (ICT)
hahov
Stratcgk
Ta
hun 2 004
dan
prasatrana, khususnya
di
sektor
.
Menyusun renctna strategis pengembangan wilayah/daerah khususnya bagi penentuan kfuster-kluster industri dan zona-zona
.
exprt
oriented manufacture
Pengembangan teknologi dan inovasi sistem yang memfokuskan kepada integrasi antara
kebijakan iptek, kebijakan pendidikan, dan kebijakan industri Ruang lingkup kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Linbs Direkorat dan Deputi di lingkungan Kantor Meneg ppN/Bappenas dan dibantu oleh pihak ketiga (konsultan).
It.
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari prakarsa strategis ini adalah dokumen perencanaan yang mencakup
rtnng lingkup yang disebutkan di atas dengan tahapan sebagai berikut tahap pertama yaitu mappitE
kzowldge-fured economy termasuk mendefinisikan dan menetapkan indikator-indikator tahap kedua yaitu tersusunnya masterplan pengembangan KBE di
g:ngembangan KBE; dan
Irdonesia, Tahap pertama direncanakan diselesaikan pada tahun anggaran 2004 dan tahap kedua direncanakan selesai pada tahun anggaran 2005.
Output yang akan dihasilkan adalah dokumen perencanaan bagi guidance pelakanaan ptmbangunan sektor-seKor dan regional yang terkait dengan pengembangan KBE dan akselerasi p(ningkatan daya saing.
V.
Rincian Anggaran Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran belanja pembangunan sejumlah
Rp.
3.1)00.000,000 yang dibagi menjadi 2 (dua) tahun anggaran (2004 dan 2005) dengan rincian anggaran untuk hhun 2004 sebesar Rp. 2.160.000.000 sepertiterlampir.
Vl.
ladwal Kegiatan
Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan selama 24 bulan dimulai sejak Januari 2004 hlngga Desember 2005' Dalam rangka memberdayakan sumber daya Bappenas, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh staf Bappenas di berbagai direktorat khususnya di Deputi Bidang Ekonomi dan Deputi Bidang SDM datr Kebudayaan yang dibantu oleh tenaga ahli atau pakar di bidangnya serta pihak ketiga (konsultan) bilimana diperlukan.
Psa,hus 9t/atcgis Tahtn
20(M
RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN KAJIAN AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAII{G BANGSA: MENUJU PENGEMBANGAN KilOtl/LEOGE BASEO EKONOMY Dl lltlDONESlA
Prahaw Strategis Tahun 20M
NO. KODE
TOLOK UKUR
VOLUiIE
UMIAT.I KEGIATAN'JEI{IS PENGELI'ARAT{
BIAYA SATUAi
JUI'LAH BIAYA PER
)ER KEGIATAIT
. KEGIATAN - TOLOK UKUR
(1)
*t*-*:l
ffi#,
QI
(3)
lRol
lRnl
(4)
{5)
:$
Snakeloh
l. Eiaya Personil
r31,800,fix
- Tim Penyusun Rekornndasi Kebijakan
400
OJ
250,00(
100,000,00(
12
OJ
250,00(
3,000 ,00(
144
OJ
200,00c
28,800,00(
5
BL
1,000,000
5,000,00(
120
OJ
100,000
12,000,00(
1
Paket
10,000,000
10,000,00c
500,000
5,000,000
(4 org x 5 bln x 20 jamDln) - Tenaga Ahli/Narasumber (2 org x 2 pertemuan x 3 jany'perlemuan)
Dsarsion
- Focus Group of
(8 org x 6 pertemuan x 3 jary'pertemuan)
2. llaterial dan AKivltas Pendukung ATK dan Bahan Kompubr
1.
5,000,ofi
Lain.lain
-
27,000,00!
Pertemuan interdep (20 oq x 2 perbmuan x 3 jam)
- Lokakarya dan Seminar - Eliaya Cetak Laporan
mf*#t*trwt
10
.
"fffil]1.,,, 'i
11.1.
,:.
Swakelola
".++t.
l. Biaya Pellonil - Tim Penyusun Rekomendai Kebijakan
{tr[-ffiffi 120,700,00t
400
OJ
250,00(
o
OJ
250,00(
96
OJ
200,00(
5
BL
1,000,0m
1
Paket
10,000,00(
100,000,00t
(4 org x 5 bln x 20 jam/bln) - Tenaga Ahli/Narasumber
1,500,001
(1 org x 2 pertemuan x 3jam/pertemuan) - Focus Goup of Osarssion
19,200,00(
(8 org x 4 pertemuan x 3 jam/peilemuan)
2. ilaterlal dan AKivitas Pendukung ATK dan Bahan Kompubr
5,000,0q 5,000,00(
L Laln-laln
15,000,00(
- Lokakarya dan Seminar
- Eaya Cehh Laponan
11.2.
10
1
500,00(
i$x
Plhak lll (Pengumpulan dah & Llbraturl
l. Blaya Peronll
0,000,00( 5,000,00(
i
185,500,00
a. Tenaga Ahli
- Ketua Tim (1 org x 7 bln) - Anggoh Tim (3 org x 7 bln)
7
o8
5,000,00(
35,000,001
21
OB
3,000,0q
63,000,00r
17,500,001
b. Tenaga Pendukung
- Koordinabr Adminishasi
7
OB
2,500,00(
- Sekretaris
7
OB
2,000,00(
14,000,001
- Pengolah oata
14
OB
2,000,00(
28,000,00r
- Surveyor
14
OB
2,000,00(
28,000,00{
- ATK
1
Ls
3,000,0u
3,000,00(
- Bahan Kqmputer
1
LS
2,000,00(
2,000,00(
- Komunksai
1
Ls
3,000,00(
3,000,00(
- Pengadaar Referensi/Dab
1
Paket
2,000,00(
2,000,0u
500,00(
5,000,00(
2. ilaterial dan Aktivltaa Pendukung
- Biaya Penggandaan
haftds
Sltatcgis Talun
20M
15,000,00(
10
VOLUIIE
TOLOK UKUR
NO, KODE
3IAYA SATUAi !ATI IAI IA I UAI!
URAIAN KEGIATAN'JENIS PENGELIJ,AMN
'ER
JUi'LAH BIAYA PER
KEGIATAN . KEGIATAN , TOLOK UKUR
el
(1)
6)
(Rpl
lRol
(4)
{5)
3. Pedalanan
27,710,001
a. Transport Lokal
1
LS
3,590,ofl
3,590,00
b. Pelalanan Luar Kota "
Tiket (3 lokasi x 3 org)
: Lumpsum (3 lokasi x 3 oq x 3 had)
1.
o
org
1,900,00(
17,100,001
27
OH
260,00(
7,020,M
2
Palret
Lain.laln
11,000,001
r. Konsultasi dan Presentasi
10
Pencetakan Laporan
3,000,00(
6,000,00(
500,00(
5,000,00(
'.
pffi,
,.# Swakelola
L Biaya Pelsonil
130,3{10,001
- Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
400
OJ
250,00(
100,000,00(
0
CI
250,00(
1,500,0q
144
OJ
200,00(
28,800,001
5
BL
1,000,00(
5,000,00(
1n
OJ
100,00(
12,000,00(
1
Paket
15000,00(
15,000,0q
500,00(
5,000,001
(4 ory x 5 bln x 20 jamlbln) - Tenaga Ahli/Nanasumber (1 org x 2 pertemuan x 3 lary'pertemuan)
- Focrs Grcup of Dsansion (8 org x 6 pertemuan x 3 Jam/peilemnn)
2. ilaterial dan Aktivitao Pendukung
5,000,qI
ATK dan Bahan Kompubr
L L.ln-laln
-
32,000,0q
Peftemuan interdep (20 oq x 2 petHnuan x 3 jam)
- Lokakarya dan Seminar
't0
-PtayaCa,t*Lpuan
:ir-\Wi1i
V.a Penyulunan Renstla Pongombmgan SDll
226.600.00
dlm Kenngke XBE
l, Blrya Penonll
111,U0,001
- Tim Penyusun Rekomendoi Kebijakan
400
OJ
250,00(
24
OJ
250,00(
6,000,00(
192
OJ
200,00(
38,400,001
5
8L
I ,000,0q
72
o,
100,m(
7,200,0q
1
Paket
20,000,00(
20,000,00(
- Lokakarya dan Seminar
2
Paket
20000,ux
40,000,00(
- Biaya Cetak Laporan
10
1,000,qx
10,000,00(
100,000,00
(4 org x 5 bln x 20 jarubln)
- Tenaga AhliNarasumber (2 org x 4 pertemuan x 3jary'pertemuan)
- Focus Group of (8 org x
I
Dsq$sbn
pertemuan x 3 jary'pefiemuan)
lrrterlal dan Aktivitas Pendukung
5,000po
ATKdan Bahan Kompubt
77z0i''Nl
l. Laln-laln
-
Perhmuan interdep (12 org x 2 pertemuan x
- Pengadaan Bahan Referensi
Prakss
Stratcgis Tahun 20(M
5,000,00(
3
jam)
l0
NO. KODE
TOLOK UKUR URAIAN KEGIATAMJENIS PENGELUAMN
VOLUti|E
BIAYA SATUAi
GGIATAi SATUA
JUMLAH BIAYA PER ,ER KEGIATAA . KEOIATAN . TOLOK UKUR
(1)
(2) llV,b
Penyusunan Renstra lnsentif Ekonomi dan
I
Kelembagaan, termasuk Legal Enforcement
I
(3)
lRo)
IRDI
(4)
(5) 189.00000(
L Blaya Personil
| | | | | |
- Tim Penyusun Rekomendasi Kebilakan
131,8{t0,0fi 400
OJ
250,00(
100,000,00(
12
OJ
250,00(
3,000,00(
144
OJ
200,00(
28,800,000
I
Paket
72
OJ
1
(4 org x 5 bln x 20 jam/bln)
-TenagaAhli/Narasumber
(2orgx2pertemuanx3jam/perhmuan) -
Foar
Group of Disorssion
(SorOx6nertemuanx3jam/pertemuan)
le,
matedl
Aan AKivltas Pendukung
15,000,000
ATKdan Bahan Komputer
I 14.
Laln-lain
I-
| |
Pertemuan interdep (12 org x 2 peilemuan x 3 jam)
42200,N0 7,200,000
Paket
5,000,000
5,000,000
1
Paket
20,000,000
20,000,000
10
(empri
1,000,000
10,000,00q
- Lokakarya dan Seminar
- Biaya Cetak Laporan
I
lM.c Penyusunan Renstra Pengembangan ICT I
I
L
r46.800.0001
Biaya Personil
| | (4 org x 5 bln x 15 jamDtn) |t- -TenaqaAhli/Narasumber
- Tim Penyusun Rekomend6i Kebijakan
| I
15,000,000
100,000
- Pengadaan Bahan Referensi
I
15,000,00c
300
OJ
12
OJ
14
OJ
(2orUx2nertemuanx3janr/pertemuan)
- Focus Group of Dsqission (8 org x 6 pertemuan x 3 janr/pedemuan)
250,000
ffii
Itlatedal dan Ahlvitas Pendukung I
ATK dan Bahan Komputer
BL
1,000,000l
Lain-laln - Pengadaan Bahan Referensi
1
Paket
10,000,0001
- Lokakarya dan Seminar
1
Paket
20,000,0001
- Biaya Cetak Laporan
--]
t0
M.d Renstra Pengembangan Teknotogl & slstem lnovasl (lntegrasl lptek, Pendidikan & Indu3trt) 1. Blaya Petlonil - Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
400
OJ
24
OJ
14
OJ
,-,-J
J
BL
r,000,0001
,50,001
(4 org x 5 bln x 20 jamlbln) - Tenaga Ahli/Narasumber (2 org x 4 penemuan x 3 janr/pertemuan)
- Focus Group of Disorssion (8 org x 6 pertemuan x 3jary'pertemuan)
l. ilaterial dan AKivitas Pendukung ATK dan Bahan Kompuhr
haborm Statzgis Tahun 2004
I
ll
TOLOKUKUR
NO, KODE
URAIAN KEGIATAN'JENIS PENGELI'AM}I
SIAYA SATUAi
VOLUIiIE \EUTAI AN 5At UAi
'ER
JUMLAH BIAYA PER
KEGIATAI . KEGIATAiI . TOLOK UKUR
(1)
12\
(3)
lRnl
lRDl
(4t
(5)
L Laln.lain
-
12300,00(
Pertemuan interdep (12 org x 2 pertemuan x 3 jam)
- Pengadaan Bahan Referensi - Lokakarya dan Seminar
- Biaya Cetak LaDoran
100,00(
I,m0,0q
Paket
10,000,001
10,000,00(
Paket
20,000,00(
20,000,00(
500.00(
5 000 00(
72
OJ
1 1
10
],2. DlkerJakan Pihak Ketiga PenoumDUlan data. rcouhsl dan lfteitture
l. Biaya Penonll
9t6,000,00
a. Tenaga Ahli - Ketua Tim (1 org x 7 bln)
7
OB
7,000,00(
49,000,001
-
J5
OB
5,000,0q
175,000,001
28,000,001
Anggota Tim (5 org x 7 bln)
b. Tenaga Pendukung - Koordinator Adminisfasi
7
OB
4,000,00(
- Sekretaris
7
OB
2,000,00(
14,000,001
- Pengolah Data
14
OB
2,000,00(
28,000,00{
- Surueyor
2'l
OB
2,000,00(
42,000,001
- ATK
I
Ls
5,000,00(
5,@0,001
- Bahan Komputer
1
Ls
4,000,00(
4,000,001
1
Paket
s,000,M
5,000,00
500,00(
5,000,00(
2. lilaterlal dan Ak'tlvltas Pendukung
- Pengadaan Refercnsi/Dab - Biaya Penggandaan
t9,000,flt|
10
3. Perralanan
27,850,001
a. Transport Lokal
I
Ls
4,000,00(
4,000,00(
b. Pedalanan Luar Koh - Tiket (3
lokcix
9
Ory
1,900,0fi
27
OH
250,00(
r. Konsultasi dan Presentasi
2
Paket
,. Penoetakan Laporan
10
3 org)
- Lumpsum (3 lokasi x 3 org x 3 han)
L Laln-laln
ho hov
3 tto agls Tahun 2 0 04
1
7,100,00(
6,750,0q
12,000,001
3,500,00(
7,000,00(
500,00(
5,000,001
t2
KERANGICA AAJAN KEK|A
WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (STRATEGTC DEVELOPMENT REGTON/ SDR)
]t. :[.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia telah berlangsung selama
58 tahun, di
mana
;rcmbangunan ekonomi tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sejak awal Orde
thru sampai sekarang ini Era Reformasi. Hasil pembangunan yang dicapai secara susah payah melatui teberapa Repelita dan mencapai tingkat yang tertinggi pada dekade 80an dan paruh awal 1990an runtuh hanya dalam setahun akibat dari krisis moneter dan dilanjutkan dengan krisis ekonomi dan terakhir adalah krisis moral. Apa sebenarnya yang menyebabkan begitu mudahnya perekonomian Indonesia runtuh? Jawaban untuk pertanyaan tersebut secara umum mungkin dapat dijelaskan.
Dekade 1970an dan awal 1980an adalah masa di mana perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat yang ditandai dengan dua kali kenaikan tajam minyak dunia, yaitu harga minyak bumi naik tajam dari US $3.70 per barel pada tahun 1973 ke US 911.70 per barel tahun 1974, kemudian dari LIS $15.70 per barel pada
bhun 1979 menjadi US 29.50 per barel pada tahun 1980 dan
kemudian
nEnaik terus sampai US 35.00 per barel pada tahun 1981 dan 1982. Dua kenaikan harga minyak ini nrcrupakan mesin penggerak perekonomian Indonesia pada masa tersebut. Masa emas minyak tersebut
berakhir setelah adanya penurunan harga minyak yang signifikan pada awal tahun
1980an,
Perekonomian Indonesia terpukul Udak hanya oleh penurunan harga minyak tersebut tetapi juga pada
saat yang bersamaan ada resesi dunia. Akibatnya adalah neraca pembayaran Indonesia mengalami d,rfisit terbesar pada tahun 1982 dan 1983 masing-masing sebesar US 95,324 millions dan US g6,338 nrillions.
Akibat penurunan minyak dunia dan resesi dunia, mengharuskan Pemerintah pada tahun 1983 nenginisiasi suatu proses deregulasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan yang besar kepada
minyak. Inisiasi deregulasi ekonomi tersebut bertujuan untuk membuat perekonomian lebih terdiversifikasi (tidak hanya tergantung pada minyak dan beberapa komoditi), yang lebih tahan terhadap goncangan dari luar. Salah satu cara deregulasi tersebut adalah reformasi perbankan. Secara keseluruhan apabila dilihat dari angka-angka makro seperti PDB, ekspor, impor, investasi,
tabungan yang tinggi, jumlah bank yang meningkat tajam dll., dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh dengan cepat. Tetapi ada beberapa indikator yang apabila dijadikan suatu telaahan bir;a menjadi warning bagi Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain, impor tinggi tetapi lebih
b.rnyak tergantung pada impor barang modal, ekspor tinggi tetapi banyak tergantung pada impor, pernyaluran kredit perbankan lebih banyak pada perusahaan-perusahaan pemilik bank, pinjaman swasta
yang sangat tinggi, dll. Impor barang modal yang tinggi dan ekspor yang tinggi memperlihatkan
h,a haw
S tr otcgls Ta hu.n 2 0
M
l3
ketergantungan yang tinggi pada luar negeri dan ini berlangsung dalam kurun waKu yang lama, sehingga apabila terjadi gejolak mata uang maka akibahya bisa fatal terhadap sektor real dalam negeri
yang sngat tergantung pada dollar. Ketergantungan terhadap dollar yang sangat tinggi tersebut juga memukul seKor swasta seperti properti yang banyak mengandalkan hutang luar negeri. Runtuhnya seKor real, properti dan juga perbankan mengakibatkan krisis moneter Indonesia yang secara beruntun berakibat pada krisis ekonomi. Salah satu poin terpenting yang perlu digarisbawahi dari pelajaran yang
sangat berharga ini adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap luar negeri, baik untuk memenuhi impor barang modal, ekspor dan pinjaman, Sampai saat ini, tidak ada atau sedikit upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Untuk itu, Bappenas perlu mempunyai prakarsa strategis yang lebih banyak menggali potensi dalam negeri untuk penguatan dasar-dasar perekonomian negara dan lebih banyak mengandalkan potensi dan mobilisasi potensi dalam negeri. Salah satu hal yang terbaik dapat dilakukan adalah mengenali secara lebih komprehensif kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada. Pengenalan komprehensif terhadap SWOTnya Indonesia tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan
pengembangan wilayah. Kenapa pengembangan wilayah? Kita tidak menafikan bahwa pendekatan pengembangan pertanian, atau industri, atau jasa dalam mengembangkan suatu wilayah dapat dilakukan. Seperti contoh adalah pengembangan pariwisata di Bali atau pengembangan perikanan di
Maluku. Pengembangan perikanan
di
Maluku bisa dilakukan dengan memberikan kapal-kapal dan
membangun pelabuhan perikanan. Tetapi yang diperlukan dalam pengembangan perikanan tersebut tidak hanya sektor yang dekat dengan seKor itu sendiri, tetapi
juga seKor-sektor pendukung, seperti
jalan, listrik, dan seKor-seKor hilir seperti industi pengolahan, yang semuanya secara terpadu dikaji dalam pendekatan pengembangan wilayah. Dengan pendekatan wilayah, pengembangan suatu sektor akan diketahui dampaknya terhadap sektor induk dan sektor ikutannya. Jadi yang ingin disampaikan adalah pengembangan perikanan mesti dilihat dari segi bagaimana mengembangkan wilayah secara keseluruhan dengan prioritas pada pengembangan perikanan. Persoalan-persoalan daerah yang selama ini kita hadapi seperti daya saing daerah yang rendah;
kesenjangan daerah yang tinggi; keterkaitan ekonomi antar daerah yang rendah; kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah tertentu saja; belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya wilayah; produKivitas wilayah yang rendah; masih banyaknya wilayahwilayah miskin sepefti perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang tertinggal; konversi lahan peftanian yang tinggi ke non peftanian; kapasitas aparat yang masih rendah; kurangnya keterlibatan masyarakat,
dunia usaha, LSM dalam pembangunan; dan belum kondusifnya iklim untuk investasi di daerah adalah sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat parsial seperti pendekatan dengan pembangunan seKoral. Yang diperlukan oleh Indonesia sekarang adalah adanya pembangunan yang dilihat secara komprehensif dan terkoordinasi untuk mengefisienkan sumber-sumber yang ada.
Untuk mengatasi persoalan pendekatan yang parsial dan pemahaman daerah terhadap otonomi daerah yang salah kaprah tersebut perlu adanya suatu payung kebijakan yang berdasarkan pada pengembangan wilayah. Kita menamakannya dengan
wilayah-wilayah pengembangan strategis
(Strategic Development Regions atau SDR), Wilayah-wilayah pengembangan strategis ini diartikan sebagai upaya mengembangkan suahr
wibyah sesuai dengan kondisi dan karaKeristik suatu wilayah pengembangan.
kakusa Strategis Tahun 20(M
Kestrategisan
14
l,engembangan wilayah tergantung pada kondisi dan karakteristik suatu wilayah. Wilayah-wilayah seperti wilayah yang telah maju, potensial untuk maju, terbelakang, terisolir, perbatasan, rawan konflik
cfff, dipandang sebagai wilayah pengembangan strategis dimana treahtent untuk masing-masing l
araKeristik tersebut berbeda.
Tujuan 1'ujuan penyusunan Wilayah Pengembangan Strategis adalah:
o
Merumuskan konsep wilayah pengembangan strategis yang "acceptablq implementable, dan managable."
.
Sebagai gnnd
statqy
untuk pengembangan wilayah yang antara lain dapat menjawab
persoalan sepefti: Peningkatan daya saing bangsa
Strategi pembangunan infrastruktur Strategi pengelolaan ekonomi dan konservasi SDA Strategi pengembangan kelembagaan Strategi pengembangan kapasitas daerah Strategi koordinasi antar daerah dan antar seKor Strategi keterkaitan kota dan desa
. .
Merumuskan konsep kerjasama antar daerah dalam pengembangan wihyah Merumuskan konsep SDR yang merupakan prioritas nasional seperti untuk mengatasi masalahmasalah nasional yang strategis seperti ketahanan pangan, kemiskinan, peningkatan kapasitas dan daya saing daerah dan pelaksanaan
UI.
HAt.HAt YANG TELAH
god gauennnce.
DAT{ SEDANG
DITAIGANAKAN
SDR pertama kali dilaksanakan pada akhir tahun 2001
di mana telah dilaksanakan penentuan
Sl)R secara crash program selama dua hari dengan referensi pada studi-studi yang pernah dilakukan terhadap pengembangan wilayah seperti RTRWN, Sistem Transportasi Nasional, WPP Industri, Northern Sttmatra Integrated Dwelopment Planning dll. Dari crash program tersebut dihasilkan 17 lokasi SDR derngan sektor-seKor unggulannya. Pada tahun 2002, penyusunan SDR dilakukan untuk mengkaji ulang
p(netapan dan seKor-sektor unggulannya dari SDR. Hasil yang didapat adalah adanya perubahan beberapa SDR seperti SDR Lampung diubah menjadi SDR Sumatera Selatan, SDR Denpasar cakupan ticlak memasukkan Mataram, tetapi Mataram dimasukkan ke dalam cakupan SDR Kupang. Yang perlu dilrcrdalam dari SDR tahun 2002 adalah cakupan seKor yang tidak detail. SDR 2002 hanya mencakup 9
seKor ekonomi utama. SDR 2003 adalah memperdalam cakupan seKor dari 9 sektor ekonomi menjadi 3C sektor ekonomi, di mana alat analisa berdasarkan intenqional input-output dan factor analysis. Berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan SDR 2003 ini akan dapat
hthov
Statcgis Tah*n 20(H
l5
menghasilkan SDR yang lebih berbobot baik dari segi seKor-sektor unggulan di masing-masing daerah tetapi juga tingkat keterkaitan antar sektor dan antar daerah dapat diketahui.
uI.
METODOLOGI
Literatur Review
1.
Kajian literatur diperlukan untuk memahami permasalahan SDR yang selama ini ada, konsepkonsep SDR yang telah digunakan selama ini.
Kajian Kebijakan
2.
Kajian ini menggunakan pendekatan formal untuk melakukan review atas penerapan kebijakan dan penggunaan konsep SDR. Melalui pendekatan ini dihanpkan akan diperoleh landasan legal, keuntungan dan kerugian dari penerapan SDR yang telah ada. 3.
Pengumpulan Data Kajian (1) dan (2) di atas mensyaratkan kegiatan pengumpulan
data. Kegiatan tersebut baik
melalui pengumpulan data primer maupun data sekunder.
Data Primer. Data primer dikumpullon melalui survei lapangan. Suruei lapangan diperlukan
untuk mendapaRan data primer yang sulit didapat dalam penelusuran data
sekunder.
Kunjungan lapang akan dilakukan di satu buah lokasi untuk masing-masing pulau besar yang ada yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa. Data Sekunder. Data sekunder merupakan berbagai data termasuk data dasar atau data olahan
dari instansi terkait. Data sekunder yang lain dapat berupa pembelian buku dan informasi yang dijual oleh instansi terkait.
4.
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data dilakukan dengan melakukan tabulasi atas data primer maupun sekunder yang
dikumpulkan serta analisis-analisis kuantitatif dan kualitatif yang diperlukan untuk menjawab setiap butir tujuan studi.
5.
Studi Kasus Sebagaimana keragaman antar wilayah yang dikaji akan mendapat perhatian lebih seksama.
Melalui jejaring kolaboratif dengan penelitFpeneliU
di daerah, akan dilakukan studi
kasus.
Desain studi kasus ini dilakukan bersama-sama antara peneliti inU dengan peneliU yang ada di daerah.
6.
Diskusi Antar Tim Peneliti Salah satu tahapan metodologi atau mekanisme studi yang dilakukan adalah dengan diskusi
intensif. Diskusi akan dilakukan melalui media langsung maupun Udak langsung (melalui t Eiling
list| antara Peneliti dengan staf
Bappenas (peneliti
inti)
dan juga antara peneliti inti dengan
peneliti yang ada di daerah, sehingga diharapkan melalui media dialog interaktif seperti ini dapat
te{adi berbagi pengetahuan antar anggota tim peneliti, di samping itu agar keluaran
studi
menjadi lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
hahuv
Snatcgis Tahun 20(M
l6
7,
Stakeholders Analysis Memperkuat berbagai hasil dari mekanisme studi yang dilakukan, hasiFhasil yang ada akan
dilanjutkan menjadi kajian kolaboratif dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kegiatan stakeholders analysis. Teknik analisis ini merupakan sambungan media dialog interaKif sebelumnya untuk memperkuat agar keluaran studi menjadi lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Penyusunan Strategi Berdasarkan Hasil Analisis Setelah analisis data baik kuantitatif dan kualitatif selesai dilakukan, dilakukan kajian dan pembahasan untuk menjawab seluruh tujuan studi khususnya penyusunan strategi pemanfaatan
keunggulan daerah berdasarkan pengembangan kawasan strategis. Dalam tahapan ini, akan
dihkukan kajian kegialan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh penting bagi perkembangan ekonomi wilayah strategis dan sekitarnya. Selain itu akan dilakukan kajian aspek kelembagaan sehingga diharapkan aspek kelembagaan akan sinergi dan mendukung pengembangan ekonomi dan "social living" masyarakat.
I!I.
RUANG TINGKUP
Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Pengembangan Wilayah berdasarkan Pendekatan Pengembangan Kawasan Strategis (SDR) adalah tindak lanjut dari telah ditetapkannya lokasi SDR-SDR.
Kajian SDR 2003 yang sedang berjalan akan keluar dengan beberapa lokasi SDR yang akan menjadi dasar untuk kajian SDR 2004, yaitu tindak lanjut untuk masing-masing SDR. Rincian tindak lanjut dari milsing-masing SDR
ini akan berbeda sesuai dengan karateristik dan kondisi dari
masing-masing
wilayah, apakah wilayah maju, potensial untuk maju, tertinggal, perbatasan, terisolir ataupun wilayah paska konflik. Tetapi secara keseluruhan ada tahapan pengenalan masing-masing SDR. Pengenalan St)R ini merupakan tindakan lanjut yang lebih rinci yang disesuaikan dengan kondisi dan data di masing-masing SDR.
Pengenalan lebih
rinci dari masing-masing SDR ini dilakukan untuk menunjang tujuan gnnd stratqy pengembangan wilayah untuk menjawab persoalan
penyusunan SDR yaitu sebagai
seperti peningkatan daya saing bangsa; pembangunan infrastruktur, pengelolaan ekonomi dan konservasi SDA dll.
Jadi ada dua lingkup pembahasan dalam SDR 2004, yaitu pengenalan kapasitas daerah dalam
arli luas; dan koordinasi antar seKor dan antar wilayah.
1.
Pengenalan lGpasitas Daerah Kajian Pengenalan Kapasitas daerah ini adalah pengenalan wilayah dari sisi:
.
Supply, yaitu kajian yang diperlukan untuk melihat seberapa besar potensi dan prospek sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Kajian tersebut melingkupi antara lain: kapasitas SDM; ketersediaan sarana dan prasarana, SDA, potensi pertanian, sektor-sektor unggulan dll.
.
Permintaan (demand1, yaitu kajian yang diperlukan untuk melihat seberapa jauh penyerapan
suatu SDR terhadap produksi yang ada di SDR itu sendiri ataupun dari SDR-SDR yang lain.
hdkalsa Sfiatcgis Tahw 20(M
t7
Kajiannya meliputi antara lain: potensi konsumsi dan daya beli masyarakaq perkembangan dan penyebaran investasi, ekpor, impor dan perdagangan antar daerah'
r
Keberdayaan pemerintah daerah, termasuk DPRD, masyarakat dan dunia usaha, yaitu kajian
untuk melihat seberapa jauh kesiapan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menfasilitasi aKivitas kegiatan masyarakat di setiap daerah. Kajiannya seperti: kemampuan aparat pemda dan DPRQ keuangan daerah, kelembagaan daerah, dunia usaha,
.
Penawaran insentif, yaitu kajian yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing wilayah dalam menarik inrrestasi luar negeri dan dalam negeri. Kajiannya seperti: duU-fre privilqes,
concesionaty bx rates, brea& and exemptionsdll.
2.
Koordinasi Kegiatan yang akan dilakukan, secara khusus akan menitikberatkan pada penyusunan stategi
pemanfaatan kawasan strategis yang telah ditentukan. Strategi tersebut meliputi strategi koordinasi antar sekor dan strategi koordinasi antar wilayah di dalam satu SDR dan antar SDR. Dari hasil interaksi tersebut, wilayah atau kawasan disekitar SDR diharapkan dapat
terpacu dan ikut berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kawasan strategis (SDR) yang ada.
Bila disimpulkan, setelah penetapan lokasi-lokasi SDR yang merupakan grand statqy pengembangan wilayah, yang dilakukan pada tahun 2003, maka pada tahun 2004, kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan grand design dari SDR-SDR tersebut dengan cara (1) pengenalan yang febih rinci dari kapasitas daerah dari masing-masing SDR dari sisi supply, permintaan, keberdayaan pemerintah daerah, dan penawaran insentif yang melibatkan banyak stakeholderq, dan (2) menyusun strategi pengembangan yang sifatnya koordinasi antar seKor dan antar wilayah.
V.
HASILYANGDIHARAPKAN Keluaran atau hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan adalah tersusunnya suatu
strategi yang tepat dalam pemanfaatan kawasan-kawasan strategis yang ada diseluruh Indonesia sehingga dapat bersinergi dengan kawasan-kawasan di sekitarnya yang berada dalam pengaruhnya dan
mendukung pengembangan kawasan regional secara utuh untuk berkembang bersama dalam suatu interaksi yang saling menguntungkan.
VI.
Rancangan Anggaran Biaya (terlampir) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Kajian lanjutan Pengembangan Strategic Development
Region (SDR) adalah Rp. 1,7 Miliar, - (Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
kahos
Statzgis Tahun 20lM
l8
RENCAIIA ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS A. PEKERJMN DI KONTRAKKAN
Uraian
No.
I
Jumlah
Satuan
Harga Sahran
BIAYA PERSONIL
Total
570,500,000
Tenaqa Ahli Perencana Wlayah/Team Leader
5
orang bulan
9,000,000
45,000,000
Ekonomi Pembangunan
4
orang bulan
6,000,000
30,000,000
Administasi Pemerintahan
5
orang bulan
6,000,000
Sosiologi
(
30,000,000
4
orang bulan
6,000,000
30,000,000
5
Sistem Transportasi
J
orang bulan
6,000,000
30,000,000
o 1
Telekomunikasi
I
orang bulan
6,000,000
30,000,000
Energi
5
orang bulan
6,000,000
30,000,000
8
Teknik Indusfi
5
orang bulan
6,000,000
30,000,000
I
Ieknik Lingkungan
5
orang bulan
6,000,000
30,000,000 30,000,000
1
10 Komputer 11
Stalislika
tz Grs
5
orang bulan
6,000,000
J
orang bulan
6,000,000
30,000,000
5
orang bulan
6,000,000
30,000,000
34,000,000
Asisten Tenaoa Ahli I
Perencana Wlayatr (2 oraru)
10
orang bulan
3,400,000
2
Ekonomi Pembangunan
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
J
Pemberdayaan Masyarakat
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
4
Sosiologi
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
5
Ieknik Lingkungan
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
6
Sistem Transportmi
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
Sumber Daya Alam
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
Komputer
5
orang bulan
3,400,000
17,000,000
I
Ienaa
Penunhno
1
Cperahr
15
oralg bulan
1,000,000
15,000,000
2
Operator Digitizer
3
orang bulan
2,500,000
7,500,000
J
Drafter
3
orang bulan
2,500,000
7,500,000
4
Sekrebris
5
orang bulan
1,500,000
7,500,000
5
ddminbfasi
5
orang bulan
1,000,000
5,000,000
tl
MATERIAL DAI{ AKTMTAS PENDUKUNG
119,500,000
1
qTK
5
bulan
2,000,000
2
3ahan Komputer
5
bulan
2,000,000
10,000,000
3
(omunikasi
bulan
2,000,000
10,000,000
4
rengadaan Dab Sekunder )engadaan Software
paket
5,000,000
5,000,000
1
paket
34,000,000
34,000,000
o
3ewa Komputer
30
unit bulan
500,000
15,000,000
iewa Printer
'lE
unit bulan
300,000
4,500,000
unit bulan
1,000,000
3,000,000
- GIS (Geographic lnformation System)
( 1
10,000,000
8
Sewa Digitizer
o
3e!€ Plofter
3
unit bulan
1,000,000
3,000,000
10
3ewa Kendaoan
5
unit bulan
5.000.000
25 000 000
Prahoru Snategk Tahun 20(M
t9
A. PEKERJMN Dl KONTRAKKAN (sambungan)
Uraian
No.
Il
Jumlah
Saban
Harga Satuan
Total
378,325,000
'ERJALANAN )erjalanan Tiket untuk 3 orang, I kali kunjungan - Jakart+Aceh PP
3
orangfip
3,772,000
11,316,000
- Jakarta-Medan PP
3
orangtrlp
2,808,000
8,424,000
- Jakarh-Batam PP
J
orangtip
192aW
5,766,000
- Jakarta-Padang PP
3
orangtrip
2,124,W0
6,372,000
- Jalarta-Palembang PP
3
orangtrip
1,244,000
3,732,000
- Jakarta-Bandung PP
3
orangtip
200,000
600,000
- Jakartaserang PP
orangtrip
100,000
300,000
- Jakarta-Semarang PP
orangfrip
1,1
73,000
3,519,000 3,732,000
- Jakarta-Yogyakarta PP
3
orangtrip
1,244,000
- Jakad+Surabaya PP
3
orangtrip
't,723,000
5,169,000
- Jakarta-Denpasar PP
3
orangfip
2,148,000
6,444,000
- Jakarta-Pontianak PP
1
orangtip
1,748,000
5,244,000
3
orangrip
2,100,000
6,300,000 7,908,000
- JakartaBanjarmasin
PP
- Jakarta-Samadnda PP
1
orangtip
2,636,000
- JakartaMakasar PP
3
oran9trip
2,848,000
8,544,000
- Jakarta-Kendari PP
3
orangfip
3,285,000
9,855,000 15,414,000
- Jakarh-Ambon PP
3
orangbip
5,138,000
- Jakarh-Manado PP
3
orangfip
4,742,000
14,226,W0
- JakartaPalu PP
3
orangtip
3,510,000
10,530,000
- Jakarh-Goronhlo PP
3
orangtrip
4,840,000
14,520,000
- Jakarta-Biak PP
3
orangfip
7,140,000
21,420,000
- Jakarta-Temate PP
.,
oranghp
6,448,000
19,344,000
- Jakarh-Kupang PP
3
orangtrip
4,135,000
12,405,000
- Jakarta-Mataram PP
3
orangtrip
2,094,000
6,282,000
orangfip
6,986,000
20,958,000
375
oranghafi
300,000
112,500,000
75
unihari
500,000
37,500,m0
- Jakarla-Timika PP
Lumpsum - 3 orang,25 lokasi,5 had,
lkali
Sewa Kendaraan di daerah (4 hari x 25 lokasi x 2 kali)
295,900,000
lV LAIN.LAIN
I
Seminar di daerah (25 lokasi)
25
paket
10,000,000
2
RapauDiskusi
5
bulan
2,000,000
10,000,000
2
Seminar Laporan Akhir
1
paket
20,000,000
20,000,000
Pelaporan
4
a Pendahuluan D
Akhir Sementara LAkhir
d lAhum
Pea
IOTAL SELURUHNYA
hakate
250,000,000
Sbatzgis Talan
20M
10
eksemplar
20,000
200,000
10
eksemphr
70,000
700,000
50
eksemplar
100,000
5,000,000
50
eksemplar
200,000
10,0@,000
1,364,225,000
20
RENCANAANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS B. PEKERJMN SWAKELOLA
\tn
Uraian
Jumlah
I
SAJUUPAH
1
fim Penyusun Rek. Kebijakan
2
fim FGD 40 onang x 10jam)
400
3
l-enaga Ahli{1 orarg)
J
4
{arasumber (4 orang x 15 lam)
80
tl
]AHAN
1
\TK
Harga Satuan
288
orang jam
300,000
86,400,000
oftmg Jam
250,000
100,000,000
orangbuhn
5,000,000
15,000,000
orangbulan
300,000
24,000,000
3
buhn
900,000
2,700,000
3
bulan
1,000,000
3,000,000
5,700,000
Komputer
lll 'ERJALANAN 1
'Tiket untuk
Total
225,400,000
12 orang x 20 jam)
2
Satuan
1
51,675,000 orang
- Jakartairtledan PP
1
PP
2,808,000
- Jakart+Batam PP
1
PP
1,921,000
1,921,000
- Jakarta-Padang PP
1
PP
2,124,W
2,124,W
- Jakarta-Palembang PP
1
PP
1,244,000
1,244,N0
- Jakarta-Bandur€ PP
1
PP
200,000
200,000
- Jakafta-Surabaya PP
1
PP
1,724,000
1,724,000 2,148,000
2,808,000
- Jakarta-Denpasar PP
I
PP
2,148,000
- Jakarta-Pontianak PP
1
PP
't,748,000
1,748,000
- Jakarta-Samarinda PP
a
PP
2,637,000
2,637,000
- Jakarh-l\Iakasar PP
1
PP
2,848,000
2,848,000
- Jakarta-Ambon PP
1
PP
5,138,000
5,138,000
- JakartaPalu PP
1
PP
3,510,000
3,510,000
- Jakartr&Mataram PP
't
PP
2,093,000
2,093,000
- Jakarta-Timika PP
I
PP
6,972,000
6,972,000
56
oranghari
'Lurnpsum
-
1
orang, 14 lokasi,4 hari
260,000
tv x]{.LA|N
53,000,000
1
(onsinyasi
1
kali
r5,000,000
15,000,000
2
leminar di Bappenas
1
kali
20,000,000
20,000,000
3
lapat
3
bulan
1,000,000
4
'enggandaan )encetakan Lapomn
1
paket
s,000,000
5,000,000
paket
10,000,000
10,000,000
5
rOTAL SELURUHT{YA
hakaw
14,560,000
3,000,000
335,775,000
A. TOTALDIKONTAKKAN B. TOTALSWAKELOLA
1,364,225,000
TOTAL SELURUHNYA
1,700,000,000
Etrotcgis Tahun 20(M
335,775,000
2l
KEMNGIG ACUAN KENA
STUDI PRAKARSA STRATEGIS SUMBER DAYA AIR UNTUK MENGATASI BANJIR DAN KEKERINGAN DI PUTAU JAWA
I.
PENDAHULUAN Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai t.957 milyar meter kubik per tahun.
Dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa, potensi tersebut mencapai 8.800 meter kubik perkapita per tahun, masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter kubik per kapita per tahun, Namun,
jika ditinjau ketersediaan air menurut wilayah dan waktu maka kondisi yang terjadi akan beruariasi. Lebih dari 83 persen dari aliran permukaan terkosentrasi di Sumatera, Kalimantan dan Papua, 17 persen lainnya di Jawa-Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa dengan luas 7 persen dari total daratan
wibyah Indonesia hanya memiliki potensi air tawar 4,5 persen dari total nasional. Dalam pada itu, pulau
ini dihuni oleh sekitar 65 persen total penduduk Indonesia. Kondisi di atas menggambarkan bahwa potensi kelangkaan air yang sangat besar akan terjadi di Jawa dengan daya dukung sumber daya air yang telah mencapai Utik krisis.
Jika dilihat ketersediaan air per kapita per tahun, di Jawa hanya tersedia 1.750 meter kubilq masih
di bawah standar
kecukupan yaitu 2000 meter
kubik. Hingga tahun 2020 di
Pulau Jawa
diperkirakan hanya akan tersedia sebesar 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Potensi krisis air ini juga terjadi wilayah lain sepefti Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
Apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka akan terjadi keterbatasan pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah tersebW karena daya dukung sumber daya air yang telah terlampaui.
Dari total ketersediaan air per tahun, sekitar 80 persen tersedia pada musim hujan yang berdurasi selama 5 bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi selama 7 bulan. Pada musim hujan banyak air yang terlimpas langsung ke daerah hilir antara lain akibat
bentuk topografi, berkurangnya tutupan vegetasi lahan, dan juga berkurangnya daerah resapan akibat
laju penggunaan lahan, Air yang mengalir langsung ini telah banyak menyimpang dari daur hidrologi asaf yang bisa disebut sebagai kombinasi
dari 'sub-surface flow'dan 'surface flow'menjadi 'surface flow dominan( tanpa pemanfaatan berarti. Perubahan ini bahkan telah menjadi ancaman banjir rutin di
beberapa wilayah sefta ancaman kekeringan pada musim kemarau yang telah dirasakan di pulau Jawa. Kebutuhan air secara nasional saat ini terkonsentrasi pada Jawa dan Bali, dengan penggunaan
terutama untuk minum, rumah tangga, perkotaan, industri, pertanian dan lainnya. Dari data neraca air tahun 2003, kondisi Jawa dan Bali dengan kebutuhan air sebesar 38.4 mi[ar meter kubik pada musim kemarau, yang dapat dipenuhi hanya sekitar 25.3 milyar kubik. Defisit ini diperkirakan akan semakin
tinggi pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk dan aktifihs perekonomian menangkat
secara
signifikan.
kakats
Stlatzgis Tahun 20(M
2:2
Penanganan kebutuhan air di pulau Jawa telah ditempuh melalui pembangunan waduk besar
dan sedang. Dari pemantauan yang dilakukan terhadap 14 waduk utama di Jawa, seluruhnya mengalami kondisi di bawah normal (pola kering) pada saat musim kemarau. Untuk itu dilakukan penentuan prioritas pemanfaatan waduk-waduk tersebut, yaitu Prioritas pertama untuk air minum, air rumah tangga dan perkotaan (semua waduk utama menjamin terpenuhinya air), Prioritas 2 untuk irigasi
tanaman pangan, dan Prioritas 3 untuk industri dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2003 rendahnya
daya dukung waduk tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan pada areal sawah
di
daerah
produksi beras seluas 430.295 hektar termasuk yang mengalami puso 82.696 ha. Di samping itu, terdapat beberapa PLTA yang terpaksa beroperasi serara intermitten. Kekeringan ini telah berdampak
pada menurunnya pendapatan, kekurangan pangan, dan kesulitan lapangan kerja bagi lebih dari 250.000 KK, serta kesulitan memperoleh air bersih di wilayah perkotaan.
Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya air di pulau Jawa merupakan masalah besar yang dihadapi pada saat ini, dengan potensi masalah ke depan yang akan semakin meningkat. Berbagai upaya penanganan masalah pengelolaan sumhr daya air di Pulau Jawa telah dilakukan, bahkan sejak jaman penjajahan Belanda. Namun, berbagai konsep yang telah diajukan dan solusi teknis yang ditempuh ternyata belum dapat menjawab permasalahan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan secara
terintegrasi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air, kerusakan hutan dan daerah aliran sungai, sefta in-konsistensi dalam penataan ruang merupakan beberapa penyebab banjir dan kekeringan yan g memerlu kan pemecahan secrra terintegrasi. Kajian ini dilakukan sebagai upaya mengatasi banjir dan kekeringan di pulau Jawa. Dari kajian
ini diharapkan dapat dirumuskan suatu konsep yang terintegrasi sefta dapat diimplementasikan secara realisiUs. Analisis akan dilakukan terhadap kondisi infrastruKur sumber daya
air pada saat ini
serta
faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan infrastruKur tersebut.
n.
TUJUAN Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:
t'
Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan banjir dan kekeringan
di
Pulau Jawa
secara kuantitatif sesuai waKu dan spasial wilayah, termasuk kebutuhan dan ketersediaan air bersih; Melakukan analisis terhadap kajian-kajian tentang sumber daya air yang telah dilakukan untuk Pulau Jawa serta perkembangan implementasinya; 3.
Menemukenali alternatif-alternatif intervensi pembangunan infrastruktur dalam rangka memecahkan masalah banjir dan kekeringan;
4.
Merumuskan prakarsa strategis kebijakan pembangunan infrastuktur secara holistik dalam rangka mengatasi banjir dan kekeringan di Pulau Jawa.
Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi strategi mako yang telah ditetapkan secara terintegrasi dengan berbagai sektor.
Prakare Strategis Tahun 20lM
23
Menetapkan prioritas program-program pembangunan prasarana penanganan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa dan kebutuhan biaya pembangunan pra$rana serta bhapan
6.
pembangunan. Merumuskan berbagai alternatif sumber pembiayaan baik dari pemerintah, pemerintah provinsi,
7.
maupun pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi swasta dan masyarakat untuk pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana.
Menyusun mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana baik antarsektor
dan antarinstansi tingkat pusat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kewenangan dan tanggungjawab masing-masing institusi menjadi jelas baik pada masa pembangunan maupun pasca pembangunan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana'
Membuat perangkat lunak pengumpulan data banjir dan kekeringan termasuk konsep
9.
pengelolaan data yang berkelanjutan. 10.
Menyusun konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan'
11.
Menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi kebUakan strategis, strategi implementasi, program pembangunan, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing shkeholder'
ilI.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup kajian ini mencakup tinjauan dan formulasi dari sisi kebijakan dan institusi.
Proses identifkasi dan formulasi kebijakan ini akan dilaksanakan pada seluruh wilayah sumber daya air
di
Pulau Jawa, terutama pada daerah-daerah ubama yang selama ini mengalami banjir pada musim
hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kajian akan dilaksanakan pada seluruh propinsi di Pulau Jawa. Pada tahap berikutnya kegiatan ini akan dilanjutkan hingga penyusunan suatu kebijakan dan
program-program pembangunan secara lebih terinci dalam rangka implemnentasi, melakukan persiapan-persiapan implementasi kebfiakan, sertta konsep pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
HASIL YANG DIHARAPKAN Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan laporan yang memuat antara lain: Hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan penyebab banjir dan kekeringan di pulau Jawa
pada saat ini dan di masa mendatang secara kuantitatif sesuai waKu dan spasial wilayah, termasuk kebutuhan dan ketersediaan air bersih. 2.
Hasil analisis terhadap kajian tentang sumberdaya air yang telah dilakukan untuk Pulau Jawa.
3.
Hasil inventarisasi alternatif-alternatif intervensi pembangunan infrastruKur dalam rangka memecahkan masalah banjir dan kekeringan.
4.
Konsep prakarsa strategis dalam mengatasi banjir dan kekeringan
di Pulau Jawa termasuk
beberapa alternatif solusi yang dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan.
hakms
Slrategis Tahun
20M
u
5.
Kebijakan dan strategi implementasi strategi makro yang telah ditetapkan secara terintegrasi dengan berbagai seKor.
6.
Prioritas program-program pembangunan prasarana penanganan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa dan kebutuhan biaya pembangunan prasarana serta tahapan pembangunan.
7.
Berbagai alternatif sumber pembiayaan baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi swasta dan masyarakat untuk pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana.
8.
Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana baik antarsektor dan
anbrinstansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kewenangan dan tanggungjawab masing-masing institusi menjadi jelas baik pada masa pembangunan maupun pasca pembangunan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana.
9.
Perangkat lunak pengumpulan data banjir dan kekeringan termasuk konsep pengelolaan data
yang berkelanjutan. 10.
Konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
11.
Pedoman dan melaksanakan sosialisasi kebijakan sffategis, strategi implementasi, program pembangunan, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sbkeholder.
Butir 1 sampai dengan butir 4 akan diselesaikan dalam tahun 2004. Sedangkan butir 5 sampai dengan butir 8 akan diselesaikan dalam tahun 2005. Pada tahun 2006 akan dapat diselesaikan kegiatan
butir 9 sampai dengan butir 11.
V.
METODOLOGI Penyusunan prakarsa strategis ini akan diawali dengan melakukan review terhadap hasil kajian
dan acish:ng conditions prasarana pengendali banjir dan kekeringan. Dengan dukungan analisis terhadap data sekunder serta masukan seluruh shkeholden akan dirumuskan suatu prakarsa strategis terhadap upaya mengatasi banjir dan kekeringan di pulau Jawa.
IdenUfikasi
dan inventarisasi terhadap informasi yang diperoleh selanjutnya
akan
direkapitulasikan untuk menghasilkan gambaran dan arahan kebijakan untuk mengatasi banjir dan kekeringan. Hasil pengolahan data dan perumusan prakarsa strategis akan dibahas lebih lanjut ke dalam sebuah forum ilmiah khusus berupa seminar atau workshop yaql melibatkan kalangan praKisi, akademisi, dan para sbkeholderc, Metodologi studi lebih lanjut dijelaskan pada bagan berikut ini
hakars Stategk
Tahun 20(M
:
25
METODOLOGI STUOI PRAKARSA STRATEGIS SUMBER DAYA AIR UNTUK MENGATASI BANJIR DAN KEKERINGAN DI PULAU JAWA
vI.
DUKUNGAN PELAKSANAAN Untuk melaksanakan studi ini dibutuhkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Adapun ahli yang dimaksud adalah;
(i) ahli manajemen sumber daya air (S2lS3, pengalaman 7-10
tahun); (ii) ahli pertanian dan irigasi (S2lS3, pengalaman 7-9 tahun); (iii) ahli meteorologi dan hidrologi (S2iS3, pengalaman 7-9 tahun); (iv) ahli perenenaan dan pengembangan wilayah (S2lS3, pengalaman
7-9 tahun); (v) ahli lingkungan hidup (S2lS3, pengalaman 7-9 tahun); (vi) ahli ekonomi (S2lS3, pengalaman 7-9 tahun), dan (vii) ahli sosiologi perdesaan dan pengembangan masyarakat (S2lS3, pengalaman 7-9 tahun). Kegiatan studi ini didukung juga oleh tenaga kerja setingkat junior consulEnt
yang berpendidikan sarjana (S1) sebagai tim teknis sekretariat staf administrasi kontrak setingkat diploma tiga (D3) dan perlengkapan kerja yang memadai.
RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL No.
Kegiatan
1.
Persiapan dan Mobilisasi Kajian
2.
Review Kajian dan Existing CondiUons
3.
Analisis Data Sekunder
4.
Identifikasi Masalah dan Solusi
5.
Diskusi I Tlm Ahli
Prckar* Strategis Tahu 20(M
I
il
UI
Eulan ke ry V
VI
WI
VIII
?n
Bulan ke -
Kegiatan
No.
I
5.
Draf Awal Prakarsa Strategis
7.
Konsultasi Publik
8.
Draf
9.
Diskusi
10.
Penyusunan Alternatif Solusi
11.
Konsultasi Publik
t2.
Draf Final Prakarsa Strategis
13.
Laporan Akhir dan Distribusi Hasil Studi
VNI.
II
II
m
N
V
VI
WI
VIII
I di Propinsi
Prakarsa Strategis
II Tim Ahli
II
di Jakarta
KEBUTUHAN BIAYA Secara keseluruhan, kegiatan kajian hingga persiapan pelaksanaan kegiatan selama 3 tahun
diperlukan biaya sekitar Rp 3,61 miliar dengan rincian sebagai berikut Tahun
2004
:
Kegiatan Pokok
Kebutuhan Dana
Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa secara kuanttatif sesuai waktu dan spasial wilayah, termasuk kebutuhan dan ketersediaan air bersih.
Rp 1.513.238.000,0
Melakukan analisis terhadap kajian-kajian tentang sumber daya air
yang telah dilakukan untuk Pulau Jawa serta
perkembangan
implementasinya.
Menemukenali altematif-alternatif intervensi pembangunan infrastruktur dalam rangka memecahkan masalah banjir dan kekeringan. Merumuskan prakarsa strategis kebijakan pembangunan infrastruKur
secara holistik dalam rangka mengatasi banjir dan kekeringan di Pulau Jawa. 2005
Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi sbategi makro yang telah ditetapkan secara terintegrasi dengan berbagai sektor.
Rp 1.100.0q).000,0
Menetapkan prioritas program pembangunan prasarana penanganan
banjir dan kekeringan
di
Pulau Jawa dan kebutuhan biaya
pembangunan prasarana serta tahapan pembangunan.
Merumuskan berbagai altematif sumber pembiayaan baik dari
pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi $rasb dan masyarakat untuk pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pras;arana, Menyusun mekanisme koordinasi dalam pelakanaan pembangunan prasarana baik antar sektor dan antar instansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota sehingga kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instifusi menjadi jelas baik pada masa pembangunan maupun pasca pembangunan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana.
2006
Menyusun konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Menyusun pedoman
dan melakanakan
Rp 1.000.000.000,0
sosialisasi kebijakan
strategis, sbategi implementasi, program
pembangunan, kewenangan dan tanggung jawab masing-ma sing stakesholder
Jumlah Dana seluruhnya
Pruhcrv Strategh Tahun 20(M
Rp 3.613.238.000,0
27
Rincian Anggaran TAHUN ANGGARAN 2004 Kajian ini akan dibkukan pada kurun waktu
I
(delapan) bulan dan memerlukan biaya sebesar
Rp 1.515.000.000,- (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri dari pembiayaan kegiatan secara swakelola sebesar
Rp 818.285.800,-
(delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh
lima ribu rupiah) dan pelaksanaan kegiabn oleh pihak ketiga sebesar
Rp 696.715.200,- (enam
ratus
juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Keperluan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, Perincian lebih lanjut keperluan sembilan puluh enam
biaya diuraikan pada Tabel berikut.
Prakov Straagis Tahm 20M
n
RINCIAN BIAYA STUDI PRAKARASA STRATEGIS SUITIBERDAYA AIR NASIONAL UNTUK MENGATASI BAiIJIR DAN KEKERINGAN DI PULAU JAUI'A KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAt{ PRASARANA KEfTIENTERIAI{ PPNTBAPPENAS No
Volume
Uraian PR AKARSA
STRATEGIS SUI{BERDAYA AIR
Satuan
Hatga
MSIOML
Jumlah 1,51 5,000,000
'TUDI
\. Pekerji ran Svakelola
8t8l85,ooo.(l 121,200,00(,
1
a,
Tlm Penyusun Rekome,rdesi Kebiiekan (TPRQ
960
Ory"lan
2$,(M
7n,un,0oa
3il)
Org-Jan
2il,M
N,M,oU
1N
OryJan
250,(Nt,
$,wou
256
Ory"lan
2N,ON
il,2(n,0u
(15 orang x 8 jamtbuhn x 8 bulan )
b.
Focused Grcup Dlscussbn (FGD) 15 orang x 3 jam x 8 pertemuan )
c.
Tenqa Ahll (4 orang x 4 jam x 10 perbmuan)
t.
TIn leknls (fim Teknis
2
a,
(2 orang x 16 iamhulan x
I
bulan)
TEI'U AHLI DAN KO}ISULTASI PUBLIK DiskuslTlm Ahli film Ahll dan TPRK)
232,0{Xt,000
2
kali
3,500,00c
7,000,000
1
hari
100,000,0m
100,000,000
1
hari
125,000,0m
125,000,000
(20oraqxlharix2kali) b.
Konsultasl Publik | (Semanng) 100 ee€eila
c.
Konsultasl Publlk ll (Jal€da) 100 pesoilt
3
PER.JATANA}I
,.
Tnnspotfasl Lokal
b.
ITff;,nspotf|sl den Lumpsum Pethhnen Lutt Koh IPRK - Transportasi Banbn pp
:t8,525,000
8
bubn
1,0(t0,M
8,M,0U 30,525,0tN
Ory
-[oli
200,000
600,000
Transporbsi Jauta Barat pp
?
0rg -Kali
530,000
- Transportasi Jana Tengah pp
3
0rg -Kali
I,208,000
3
Ory -Kali
1,758,000
5,274pffi
- Transpo.hsi Dl Jogjakarb pp
3
0q-lGli
1,279,000
3,837,000
- Lumpum
60
Ory -Had
260,00c
15,600,000
-
- Transportasi Jawa
Tinur pp
('15 oratB x 4 had )
1,590,000
3,624,000
1
BIAYA TATERIAL DAil AKTIVTTAS PENDT'KUNG
a.
AlatTulis
Kilbr
E
8L
1,500,000
12,000,000
b.
Bahar Kompubr
8
BL
1,500,000
12,000,000
hshors
Saatugis Tahut 20(M
24,000,000.0
29
Unian
No
Volume
Satuan
Jumlah
Harga
102,560,000 dan npet ( nm TPRI' FGD, Tim Tehnls, Tenaga
28,ffi,M
4
kali
7,1 40,000
50
erc
60,00[
3,000,00[
Laporan Akhir
500
elG
100,00c
50,000,00c
Biaya Pengiriman Laporan Akhir
40orangxt harix4kali) dan Penglrlman laporan Studl Oraff Laporan Akhir
d.
500
eKs
6,00c
3,000,00[
Referensi/Data
J
paket
2,000,00c
6,000,otr
0okum€n
8
paket
750,00[
6,000,00c
8
bulan
750,00c
6,000,00(
e.
B.
56,0N,0U
Pekedaan Pihak Ketlga
696,715,000
1
e, Tenaga Ahli l\ilanajemen Sumbadaya Air
31
Org-Bulan
6
Og-erbn
(lorangx6bulan)
7,500,00[
45,000,00[
6,000,00c
24,M,0N
6,000,00c
30,000,00c
6,000,00c
24,000,00c
6,000,00(
30,000,00c
6,000,00(
30,000,00(
6,000,00(
30,000,00(
0rg-Bulan
2,000,00(
16,000,00(
0rg-Bulan
Tenaga Ahli Perhnian dan lrigasi
4
(lorangx4bulan)
OS-Brrlart 0rg-Bulan
Tenaga Ahli lt eteorologi dan Hidrologi
5
(1 orangx5bulan)
Org-Bulan 0rg-Bulan
Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengernbanga Wilayah
4
(1 orangx4bulan)
Org-8ulan 0rg-Bulan
Tenaga Ahli Lingkungan Hidup
5
Org-Bulan
(lorangxSbulan)
Org-Bulan
Tenaga Ahli Ekonomi
0rg-Bulan
(lorangxSbuhn)
0rg-Bulan
Tenaga Ahli Sosiologi Perdesaan dan Pengembangan
6
(1 orangxSbulan)
0rg-Bulan 0rg-Bulan
32
Pendukung Koordinator Administasi ( 1 orang x 8 bulan )
Sekrebds ( I orang x
3r|8,4m,000 213,0@,Na
I
bulan )
Pengolah Data ( 2 orang
x
8 bulan )
fim Teknis dan Suneyor Tim Teknis (2 orang x 8 iambulan x 8 bulan) Surueyor ( 2 orang x 8 jarn/trari x 18 hali )
I I
52,Unoili"
Org-Bulan
0rg-Bulan
1,500,00(
12,000,00(
16
Org-Bulan
I,500,00(
24,000,00(
116
Org-Jam
128
0rg-Jam
200,00(
25,600,00(
288
0q-Jam
200,00(
57,600,00(
$,m0,0u
2{,15:lr0(
I,Un,Un
bulan
Survey wilayah Santen ( 2 org x 3 had)
2
0rg -K€li
500,00(
I,000,00(
Survey wilayah Jawa Banat ( 2 org x 3 hari)
2
0rg -Kali
830,40(
1,660,80(
Suruey wilayah Jawa Tengah (2 org x 4 had)
fransportasl Sunal
16,153,2U
2
Oq -Kali
1,608,60(
3,217,m(
Survey wilayah Jawa Timur ( 2
2
0rg -Kali
2,158,60(
4,317,20(
SuNey wilayah
2
Oq -Kali
1,679,00(
3,358,00(
t0
Oq -Had
260,00(
2,600ofi
o€ x 4 hari) 0l Yogyakarh (2 oq x 4 hari)
Lumpsum
hakme
8,o{n,ux
E
Stratcgis Tahun 20lM
30
No
Uraian
3
IIAYA MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG
a.
\lat Tulis Kantor
b.
lahan Komputer
0.
iewa 8 unit Komputer dan 2 unit Printer (8 bulan) )engadaan Referensi/Dah
e.
Volume
Satuan
Haea
Jumlah 137,000,000.0
I I
paket
1,500,00(
LJ
1,500,00(
12,000,00( 12,000,00(
500,00(
40,000,00(
80
Unit-Bulan paket
15,000,00(
45,000,00(
tenggandaan Dokumen
8
paket
1,500,00(
12,000,00(
f.
(omunikasi
I
buhn
2,000,00(
16,000,00t
1
.AIN.LAIN
a.
(onsultasi dan Pr$enta8i Pihak KeUga (onsinyasi Tim TPRK, FGD, Tim Teknls, Tenaga Ahll (tO
b.
185,7$,00(
4
kall
7,500,000.(
30,000,000.(
2
kali
72,000,000.(
144,000,000,(
,rangx3hailx2kali) c.
,|
,encetakan dan Pengiriman Laporan Studi
1,750,00(
50
eks
50,00(
2,500,00(
'Laporan Perlembangan
50
el(s
50,00(
2,500,00(
'Dran Laporan Akhir
50
el$
60,00(
3,000,00(
'Laporan Akhir
50
eks
75,00{
3,750,ofi
Laporan Persiapan
fuakus
Strabgis Tatun 20lM
3l
KEMNGIA AAIAN KENA
STRATEGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL
I.
latar Belakang Sumber daya alam (natural
renurcSl berperanan besar sebagai tulang punggung
dalam
perekonomian nasionaf pada saat ini (cunent generationl| dan masa mendatang (future generationl). Kedua kepentingan ini harus dipikirkan sec:irra cermat dan bijaksana mengingat dorongan pada hal-hal
yang bersifat jangka pendek atau kepentingan sesaat akan lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan jangka panjang. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan
hidup semakin menurun kualitas (degradasi) dan kuanUtasnya (deplesi), bahkan mengarah pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Diprediksikan dalam jangka waktu 20 tahun mendatang apabila
ini (business as usual) tanp terobosan kebUakan yang berarti, maka Indonesia akan mengalami tiga macam krisis, yaitu krisis pangan, air dan energi. Oleh karena itu sangat mendesak sekali perlunya suatu landasan strategis pemanfaatan SDA dan LH bagi kepentingan seKor/bidang pembangunan (ekonomi), yang dapat pendekatan dan pola pengelolaan SDA dan LH masih seperti saat
menjamin keberlanjutan ketersediaan SDA itu sendiri di samping pembangunan secara keseluruhan.
Peran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Kontribusi hasil pemanfaatan sumber daya alam terhadap PDB pada tahun 2001 mencapai sebesar 30o/o, dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 57olo dari total angkatan kerja yang ada. Di samping besarnya kontribusi tersebut, di lain pihak secara sadar telah pula
memicu adanya pola produki dan konsumsi yang sangat agresif, eksploitatif, dan ekspansif terhadap sumber-sumber alam yang ada. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang Unggi akan
mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk dan selanjutnya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam kajian ini akan digali pemikiran tentang bagaimana
strategi pemanfaatan sumber daya alam dengan cara mempelajari perilaku seKoral dalam memanfaatkan sumber daya alam agar efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan kemampuan pulihnya bagi SDA dapat pulih (renewable (
renurre$, dan substitusi efeKifnya bagi SDA yang tidak dapat
pulih
non- renewable reso urce).
Permasafahan besar yang memicu timbulnya kerusakan SDA dan LH adalah tidak
emMedaya
kegiatan-kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam
oleh seKor-sektor pembangunan yang berbasis pada sumber daya
alam.
Krisis daya dukung
lingkungan hidup sebagai akibat dari pemanfaatan SDA yang bersifat eksploitatif dan boros teqjadi di
hampir semua lingkungan yang ada, sepefti perairan, pesisir dan pantai, hutan tropika, kawasan gambut dan ruang udara. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dilakukan sesuai dengan daya
hakms
Strategis Tahun 2004
32
dukungnya' cepat atau lambat dapat menimbulkan adanya ketiga krisis seperti yang telah disebut di atas' walaupun krisis tersebut juga dipicu oteh adanya faktor-faktor lain sepefti lonjakan jumlah penduduk' perubahan gaya hidup, dan kebijakan pembangunan yang cenderung bersifat longgar
terhadap keberlangsungan daya dukung dan kualitas lingkungan.
selanjutnya, yang sangat penung untuk ditelaah tebih lanjut adalah bagaimana pola pengelolaan sDA dan LH yang harus diterapkan agar sDA memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi pembangunan dan masyarakat secara berkelanjutan, dan fungsi lingkungan hiclup
memperoleh perlindungan sesuai dengan daya dukungnya. Untuk itu, semua instrumen pengatur yang
berkaitan dengan pemanfaatan sDA dan perlindungan LH akan dikaji lebih lanjut agar instrumen tersebut dapat memberikan pedoman yang jelas dalam pelakanaannya, antara lain seperti peraturan perundangan, mekanisme pasar, dan bta nilai sosial.
II.
Tujuan dan Sasaran
Kajian ini bertujuan untuk merumuskan konsep landasan strategis pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan dalam memberikan sumbangannya pada perekonomian nasional. Dalam rumusan ini
akan ditemu-kenali jenis, alokasi, dan sebaran sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mengacu pada persyaratan perlindungan lingkungan hidup yang aman dan instrumen pengatur yang adil dan efektif dalam pelaksanaan
pengelolaannya.
Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1'
Tersusunnya rumusan strategi pemanfaatan ekonomi sumber daya alam secara efisien, hemat,
adil dan berkelanjutan, dengan sistem guota eksploitasi dan alokasi yang efektif,
memberikan lapangan dan kesempatan kerja yang luas.
2'
serta
Tersusunnya rumusan strategi perlindungan fungsi lingkungan hictup yang adil, efektif dan berkelanjutan sehingga menjamin terjaganya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup; terciptanya ruang yang menjamin berfungsinya lingkungan hidup; sena mantapnya sistem baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah di setiap ekosistem.
3' ,
Tersusunnya rumusan strategi pengelolaan sDA dan LH yang mampu mengatur pelaksanaan pemanfaatan SDA dan perrindungan
fungsi LH yang mencakup berbagai aspek, yaitu
:
peraturan perundangan (tata ruang, konservasi ekosistem, lingkungan hidup, peftambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, permukiman, sumber daya air, rahan, otonomi daerah, keuangan, kerembagaan pemerintah) yang adir dan efektif; mekanisme pasar (harga dan sistem pajak yang melindungi lingkungan hidup); dan tata nilai sosial (hukum melindungi fungsi ekosistem).
adat yang
Manfaat/ Hasil yang diharapkan Rumusan konsep strategi ini dapat digunakan sebagai:
hakore
St':stcgis
f"n
"
Z-OU
33
Landasan/dasar penyusunan langkah-langkah operasional
bagi semua
sbkeholderc
(pemerintah pusat, pemerintah daerah, sl rasta, masyarakat) yang bergera( berkaitan di bidang SDA dan LH, baik langsung maupun tidak langsung.
Dasar untuk melakukan koordinasi pelaksanaan langkah-langkah strategis nasional (antar sektor, antara pusat dan daerah, pemerintah dan masyarakat) di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Dasar penyusunan renc:tna pembangunan jangka menengah dan jangka panjang (pJM/p),
untuk dijadikan masukan rencana pembangunan semua pihak, pemerintahan baru, dan terutama masukan untuk partai yang memenangkan Pemilu tahun 2004, dalam menyusun program pembangunan nasional tahun tahun mendatang.
il.
Ruang Lingkup KegiaAn
Lingkup kegiatan yang akan dilakukan adalah:
L.
Identifikasi permasalahan/isu-isu slntegis nasional dalam pemanfaatan SDA (disini dibahas perilaku seKoral dalam memanfaatkan SDA agar efeKif dan berkelanjutan) dan perlindungan lingkungan hidup (antara lain kualitas udara, perairan, pesisir dan pantai, dan hutan tropika).
2.
Identifikasi penyebab langsung kerusakan SDA dan fungsi LH : (a) eksploitasi SDA berlebihan
*pefti
logging, penangkapan ikan di sistem perairan alam, pertambangan, dll); (b) konversi
lahan (pertanian, hutan, gambut dll);
(c)
perluasan permukiman;
(d)
pembangunan
infrasbuKur.
3.
Identifikasi penyebab pembangkit kerusakan SDA dan LH, seperti
: kebijakan
kependudukan;
kebijakan ekonomi; teknologi; kelembagaan yang tidak terbentuk; sosial dan budaya; serta krisis ekonomi, politik, dan krisis kepercayaan publik.
4, 5. 6. 7.
Penyusunan konsep awal Konsultasi publik untuk mendapatkan masukan; Diskusi publik untuk sosialisasi hasil dan mendapatkan kesepakatan sbkeholderql Penyampaian konsep akhir kepada stakeholderc unhlk dijabarkan lebih lanjut sesuai bidang
tugas masing-masing;
8.
Koordinasi untuk menerapkan konsep dalam shategi dan program operasional instansi teknis, daerah, dan maqyarakat,
V.
ifetodologi Kegiatan akan dilakukan oleh seluruh staf di lingkungan Deputi Bidang SDA dan LH dengan
dukungan direktorat terkait di Bappenas. Dalam penyusunan dan perumusan strategi ini akan dilakukan
mefalui kajian dan suruey, diskusi dan penggalangan konsensus
di kalangan sbkeholders.
Dengan
demikian, strategi yang disusun tidak hanya mempunyai dasar akademis namun juga menampung
hahns
Stratcgls Tahur 2 OlM
34
pendapat pakar dan sbkeholdercyang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan SDA, perlindungan fungsi LH, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
V[
Jadual Kegiatan Secara keseluruhan kajian ini akan dilakanakan dalam waktu 2 (dua) tahun (2004
-
2005),
sedangkan sosialisasi dan kampanye publik'akan dilaksanakan sampai dengan tahun ke 3.
Untuk pelaksanaan tahun 20O4 (efeKif 8 bulan, Mei
- Desember 2004), keluaran yang
akan
diperoleh adalah Konsep Awal Strategi Pemanfaatan SDA dan [H Yang Berkelanjutan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional berupa Laporan Evaluasi Potensi dan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan Nasional. Konsep awal ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk
mendapatkan kesepakatan dari semua pihak (stakeholdeB) menjadi dokumen acuan pada tahun berikutnya
-
yang selanjutnya dijabarkan dan diaplikasikan dalam penyusunan strategi operasional dan
kerangka rencana implementasi oleh masing-masing bidang/sektor.
VII.
Pembiayaan Kebutuhan dana untuk melakukan kajian prakarsa strategis di atas dibagi menjadi dua, yaitu
tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1.250 juta, dan tahun anggaran 2005 Pada tahun ke 3 diperkirakan akan dibutuhkan dana sebesar Rp 750
sebesar Rp 1.500 juta.
juta.
Rincian untuk TA 2004 sebagaimana terlampir.
Prohde Sttatcgit Takn 20M
35
RII{CIAN ANGGARAN BIAYA STRATEGI PEMAIiIFAATAiI SOA DAiI LH YAftIG BERKETAIiIJUTAiI DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL
Un
A.
t.
Uraian
Volume
Harya Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
iwakelola terencanaan dan Pemblnaan
2t8,200,000
iaji/Upah
95,250,000
Honor Penqarah Tim Teknis
60
08
450,000
Honor Ketua Tim Teknis
10
0B
350,000
3,500,000
160
0B
250,000
40,000,000
Honor Tim Teknis Honor Koordinator oelaksanaan keoiahn Honor Sekretariat keqiahn Honor tenaga pendukuno
27.000.000
10
08
350.000
3.500.000
100
0B
150,000
15,000,000
50
0B
125.000
6,250,000
terumusan Konseo Awal S:trateol temanfaatan SDA dan LH yanq berkelanlutan
103.m0.000
0J
250,000
75.000.000
(8 oranq x 3 iam x 3 oerbmuan)
720J
225.000
16,200,000
Tim Teknis (2 oranq x 30 iam)
60 0J
200,000
12,000,000
10 bulan
750.000
paket
7.250.000
7.2s0.000
5.000.000
5,000,000
Tim oenvusun rekomendasi kebiiakan
300
(5 orano x 60 iam)
Foos orouo disorssion
lahan
7,500,000
ATK dan bahan komputer
-ainlain
7.500.000
12.250,000
Workshoo/seminar
1
Pembahasan laooran
1 Kali
B,
tihak lll
L
temanfaatan Sumber Daya Alam
1.03t.800.000
3fft,000,000 ,|66.750.000
liaya Tenasa Ahll 5,000,000
25,000,000
Ahli Sumberdaya Kehuhnan
508 708
4.500.000
31,500,000
Ahli Sumberdaya Kelaubn dan Perikanan
708
4,500,000
31.500.000
Ahli Sumberdaya Pertambanoan
4.s00.000
31,500,000
Ahli Sosial Ekonomi Pertanian
708 708
4,500,000
31,500,000
ODerator komDuter
708
1.250.000
8.750.000
Sekretaris
708
1.000.000
7.000.000
Ahli Ekonomi Sumberdava Alan/Iim leader
llaya Diskusl Kelomp*
P
akar
(onsumsi raDat 20 orano (4 kali) iewa tempat
lonor nara sumber (8 onanq x 3 lam)
Prakory Strategis Tafuin 20lM
14,100,000 80 0ranq
50,000
4 kali
500.000
2.000.000
240J
350,000
8,400.000
4.000.000
36
tlo
Uraian
Volume
Harga Satuan (Rp.)
;uwey Lapangan "iket
109,3s{',000 2.750.000
74.250.000
135 0H
260.000
35.100.000
27
rVorkshoo/eeminar
17.500.000
)ewa temoat
oaket
3.000.000
3.000.000
(onsumsi dan snack (100 oranq)
100 orano
100.000
10.000.000
Vorkshoo Kit
100 oranq
75000
7,500.000
1
{onor pembicara dan makalah
tosidinq
5 orang 1
;Danduk dan sert'fikat
)etak undanqan + onqkos kirim
lonor Danitia
I
1.000.000 125.000
00 buku Daket
100lembar
1.500.000
5,000,000 1
2.500.000 '1.500.000
25.000
2.500.000
300.000
3.000.000
Daket
2.500.000
2.500.000
\TK
7 buhn
500,000
3,500.000
bmputer supplies
7 bulan
500,000
3,500,000
rotokooi dan Denooandaan
'l Daket
3,500.000
3.500.000
10 oranq
I
iewa audio visual
!ahan
'10.500.000
lhva Lain-lain
11,500,000
iurat-menvurat telo. fax
I
bulan
500.000
3.500.000
,elaporan
1
Dakel
7.s00.000
7.500,000
;a{a
7
bulan
500.000
3.500.000
komouter dan orinbr
rerllndunqan Llnokunqan Hldug
322,550.000
llava Tenaoa Ahll
135.250.000
Ahli ekoloqi/linqkunoan hidup (team leaded Ahli valuasi ekonomi sumber dava alam Ahli kelembaaaan Ahli Hukum
operator komputer Sekretais
508 708 708 708 708 708
5,000,000
25,000,000
4,500,000
31.500 000
4,500,000
31.500.000
4.500.000
31.500.000
t.250.000
8,750,000
1.000 000
7,000,000
llava Diskusi Kelomook Pakar (onsumsi rapat 20 orans (3 kali) ;ewa temDat 'lonor nara sumber (6 orano x 3 iam)
10.800.000 60 orans
50,000
3 kali
500,000
1,500.000
18
0J
350.000
6,300,000
30
0T
2.500.000
75.000.000
t50 0H
260.000
39,000,000
;uryey Lapangan .umosum (5 had x'10 lokasi x 3 orano)
lyorkshoprseminal
37,500,000
I
iewa temDat (onsumsi dan snack
l/5 orau)
ryorkshoD Kit
{onor pembicara dan rnakalah Tosidino ioanduk dan sertifikat
oaket
3.000.000
3.000.000
75 orano
100.000
7.500.000
75 orang
75,000
5,625,000
orau
1.000.000
5,000.000
100.000
7.500.000
1.500.000
1.500.000
5
75 buku 1
Dakel
)etak undanoan + onokos kidm
75lembar
'lonor panitia iewa audio visual
Stratcgis Tahun 20(M
3,000,000
I 14,000,000
fiket Desawat (10 lokasi x 3 orano)
hahss
(Rp.)
0r
oesawat (9 lokasi x 3 orano)
.umpsum (5 hari x 9 lokasi x 3 oranq)
ll.
Jumlah
25.000
1.875.000
10 orano
300.000
3.000.000
Daket
2,500,000
2,500,000
1
37
tlo,
Volume
Uraian
Haqa Satuan (Rp.)
10.500,000
lahan \TK
7 bulan
500.000
3.500.0m
(omouter suoolies ;otokooi
7 bulan
500.000
3.500.000
1 Daket
3,500,000
3,500,000
liava Lain-lain
14,500000
7 1
iurat-menyurat. telo, fax )elaporan
iaila
il.
7
komputer dan pdnbr
buhn
500,000
3,500,000
oaket
7.500.000
7.500.000
bubn
500.000
3.500.000
renoelolaan SDA dan Linqkunqan HHuo
346250000
liaya Tenasa Ahli
166.750000
Ahli Manaoemen SDF|/Tim leader Ah,i Perencanaan wiwah
d$ lab
rua,lo
AhliKelembaoadl Ahli Hukum Ahli Ekonomi Sumbedaya Alan ODerator komDuter
Sekretaris
508 708 708 708 708 708 708
5,000.000
(onsumsi raDat 20 onanq (4 kali) iewa tempat {onor nara sumber (8 orano x 3 iam)
3'1,500,000
4,500.000
31.500.000
4.500.000'
31,500,000
4.500.000
31.500.000
1_250.000
8,750.000
r.000.000
7,000,000
14.100.000 80 oram
50,0@
4,000,000
4 kali
500.000
2.000.000
24
0J
350.000
8.400.000
27
0r
2,500,000
67.500.000
135 0H
260.000
35.100.000
102.6{t0.000
iurvey LaDanqan Tiket Desawat (9 tokasi
x 3 orano)
.umosum (5 hari x 9 lokasi x 3 oranq)
37.5{10.000
fVorkshoplsemlnar iewa temDal (onsumsi dan snack
25,000.000
4.500.000
liaya Diskusi Kelomook Pakar
fis
oranol
ivorkshoD Kit
{onor pembicara dan makalah )rosidino iDanduk dan sertifikat
1 Daket
3,000.000
75 oranq
100,000
7,500,000
75 oranq
75,000
5,625,000
5
orano
75 buku 1 Daket
3,000,000
1.000.000
5.000.000
100,000
7,500,000
1.500.000
1.500.0m
letak undaman + onokos kirim
75lembar
25.000
1.875.000
{onor oanitia
l0
orano
300.000
3,000,000
1 Daket
2.500.000
2.500.000
\TK
7 bulan
500,000
3,500.000
(omouter suDDlies
7 bulan
500.000
3.500.000
robkoDi
I
oaket
3,500,000
3,500,000
iewa audio visual
10.500.000
lahan
'11,5{t0.000
liava Lain.laln furat-menyurat, telp, fax telaooran
7
bulan
500.000
3.500.000
1
oakel
7.500.0m
7.500 000
ielYa komDuter dan orinbr
7 bulan
500.000
3.500.000
rOTAL
hakarrc
Jumlah (RpJ
St/atcgis Tahun 20lM
1.250.(m.oN
38
KEMNGI(A ACIJAN KERIA
STRATEGI KEWASPADAAN DINI DAIAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
I.
TATAR BEIAKANG Secara umum, persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah menurunnya rasa, paham dan
semangat kebangsaan yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik sosial politik
di
beberapa
daerah termasuk permasalahan separatisme di Aceh dan Papua. Beberapa konflik sosial dan poli$k yang terjadi di Indonesia disebabkan anbra lain oleh adanya rasa tidak aman, tidak sejahtera, sefta perasaan tidak adil.
Ini semua menyebabkan munculnya gejolak sosial politik dalam berbagai
skala
mulai dari bentuk demonstrasi, tindakan kekerasan dan perusakan, pertikaian etnik, sampai dengan keinginan pemisahan diri atau separatisme. Kawasan Timur Indonesia, khususnya wilayah Papua, masih jauh tertinggal pembangunannya
bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia
(KBI).
Kondisi seperti ini jelas tidak dapat
dipeftahankan dan dibiarkan berlangsung terus, karena selain akan memperlebar Ungkat kesenjangan,
juga dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di wibyah Papua, yang pada gilirannya dapat
mengikis
frafi penafinn dan kestran bngn dan bahkan angat
mungkin
brkembangnya aspinsi memiahkan diridart NKRI (merdeka).
U.
PERMASALAHAN Munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya berbagai konflik sosial di berbagai daerah
sepefti yang terjadi di Maluku, dapat menjadi gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak segera ditanggulangi, gejala
ini dapat mengancam
keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara itu, di Papua gejolak yang timbul lebih merupakan keUdakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan
tepat. Baru-baru
ini (23 Mei 2003) pada Konferensi Solidaritas Perempuan Papua Region Asia di
Jakarta, kata MERDEKA menjadi seperti kunci yang dilontarkan oleh tokoh Papua. Seperti retorika yang selalu dilontarkan di berbagai kesempatan, tokoh suku Amungme yang kini menggantikan almarhum
Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) periode 2002-2007 itu kembali memaparkan penindasan dan pembodohan yang dialami rakyat Papua seiring dengan perampasan sumber daya alamnya yang begitu kaya.
Kata "merdeka" kemudian juga ditanggapi seorang pengajar dari Universitas Cendrawasih. Ia
bahkan berulangkali menekankan bahwa yang menjadi persoalan
tak cuma soal ketidakadilan,
pelanggaran HAM, tetapi tidak adanya rasia aman. Menurut dia ada sembilan butir Hak-hak Dasar
Plokdls Strategis Tahn 20(M
39
Rakyat papua, antara lain tanah, laut, udara tidak diperjual belikan; seluruh pelaku pembangunan wajib mengakui, menghargai, dan menjamin hak-hak adat masyarakat Papua, terutama hak hidup, hak
kepemilikan, dan hak
keejahtenan Papuatanpa
membedakan agama dan ras.
Keadaan tersebut di atas bukan lagi merupakan sebuah isyarat, tetapi lebih sebagai gambaran nyata bahwa ada persoalan kesejahteraan dan kebangsaan yang mulai dirasakan terkoyak'
Sekalipun seluruh rakyat dan penyeterEgara negara serta segenap potensi bangsa telah
berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Dasar 1945,
terus diupayakan pencapaian tujuan bernegara, anbra lain (1) melindungi warga negaranya' (2) meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, (3) mencerdaskan segenap warga negara, dan (4) turut menjaga ketertiban dunia. Semua ini diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan filosofi Bhineka Tunggal lka.
Keadaan menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan selama ini muncul ke permukaan secara serentak dan melipuU segala sendi kehidupan masyarakat yang menuntut penanganan dengan segera. Penanganan berbagai permamlahan yang saling terkait tadi menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi. Sebaliknya, permamlahan ekonomi tidak dapat terselesaikan bila permasalahan di bidang lainnya belum tertangani, terutama tanpa pulihnya keamanan dan ketertiban. Langkah memulihkan keamanan dan ketertiban hanya dapat
dicapai kalau masyaralot dilibatkan dalam pembangunan, baik itu dalam menetapkan keputusankepuhrsan politik, ekonomi, maupun berbagai keputusan bangsa lainnya. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat diwujudkan bila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.
ilI.
PENDEKATAN
Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik akan mengurangi berbagai kegdakpuasan yang akan mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aKif dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan membangun kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan sekaligus sarana untuk membangun manusia yang sehat terdidik tanpa membedakan genden dan hidup dalam budaya yang sesuai dengan dirinya sehingga dapat menikmati kehidupannya. Dalam membangun sebuah wawasan pembangunan ini diperlukan suatu "platform", yakni yang
dibangun adalah rakya! bangsa, dan negara. Dalam upaya itu, pembangunan ekonomi merupakan pendukung atau'derivaf dari pembangunan yang berorientasi pada rakyat, bangsa, dan negara.
hakov StaugisTahul20M
4{)
POLA PIKIR PEMAIIAMAII WAWASAN KEBANGSAAI\
Sistem Budaya
(ideologi, falsafah) Latent Pattern I\lfaiotananao
4@
n
ll Sistem Sosial
(harmoni/keselarasa n) Inlr|faf
;^n
4
Ekonomi
q
Sistem Ekonomi (distribusilpemerata an A
konhol
Jonlotina
Sistem
Civic Education
d
{f
{}
Keselarasan Sosial
f
il
Pemberdayaan
Ketahanan sosial Integrasi Sosial
+
en..ei
0
Politik
(demokrasi) Goal Attainm€nt
Peningkatan Pendapatan
+
Keseimbangan Hak dan Kewajiban WN Menghargai Perbedaan
Sub-sistem ekonomi dan sub-sistem politik mempunyai kaitan yang sangat erat. keberhasilan pembangunan
di bidang ekonomi
Udak dapat lepas dari keberhasilan pembangunan
di bidang
politik.
Sebaliknya, proses demokratisasi tidak akan berlangsung dengan sendirinya tanpa faktor-faKor yang
menkondisikannya. Dalam
hal ini tingkat
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh akan
menentukan kualitas demokrasi. Wawasan kebangsaan hanya tumbuh dan dapat diwujudkan dengan energi yang diberikan oleh sub-sistem lainnya. Sub-sistem politik akan memberikan energi kepada bekerjanya sub-sistem ekonomi,
untuk kemudian memberikan energi bagi sub-sistem sosial dan pada akhirnya kepada sub-sistem budaya. Sebaliknya, apabila sub-sistem budaya telah bekerja dengan baik karena energi yang diberikan
oleh sub-sistem lainnya, maka sub-sistem budaya ini akan berfungsi sebagai pengendali (control) atau yang mengatur dan memelihara kestabilan bekerjanya sub-sistem sosial. Begitu seterusnya, sub-sistem sosial akan memberi kontrol terhadap sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem ekonomi akan bekerja sebagai pengatur bekerjanya sub-sistem politik.
Prakarv Stategis Tahun 20(M
4l
A Ec.
Growth.: Ec. Empowerment x
Confl ict Met Institutions (politik)
Latent Social Conflicts (sosial)
Secara ringkas persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa pertambahan yang dapat dicapai pada
perfumbuhan ekonomi sesungguhnya sangat tergantung pada upaya pemberdayaan ekonomi dan
interaksi antara peranan kelembagaan untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi.
Peranan
kelembagaan dapat dijelaskan antara lain dengan eksistensi birokasi yang bersih, bebas KKN, pranab
hukum yang berwibawa dengan penegakan hukum yang konsisten dan sebagainya. Sementara itu, latent
scial conflictdapat dijelaskan antara lain dengan besarnya ketidak-merataan (inquali|)yang
terjadi di dalam masyarakat. Di samping itu pluralitas seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama,
dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar, juga merupakan bagian dari latent srcial
anflict
Tulisan-tulisan mengenai Papua yang disusun oleh berbagai kalangan pengpmat telah banyak beredar di masyarakat, antara lain C.ahaya Binbng Kejora: Papua Eant dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak
Assi Manrci4
Memoria Pasionais di Papm: Kondisi HakAssi Manusia dan Genkan
of a Paplq MENGGUGAT: 11 November 2A01, Hari Kemailan @mokrasl HAM dan Perjuangan Damai di
Asphasi Merdeka: Gambann 1999, Cahaya Binbng Kejora, West Papua: ObliHration PAPUA
Tanah Papua? dan sebagainya. Masih banyak tulisan-tulisan lain yang berisi informasi dan ide yang cenderung menyudutkan Pemerintah R.I., bahkan tidak sedikit yang menginginkan kemerdekaan Papua.
ry.
TUIUAN Tindak lanjut dari haFhal tersebut di atas, perlu segera dibangun sebuah sistem yang dapat
bekerja dan menghasilkan Critical Points sebagai sebuah Kewaspadaan Dini (early
warning srystem -
EWS) untuk mencegah tumbuhnya anasir disintegrasi. Membangun sebuah sistem kewaspadaan dini
perlu dilakukan untuk merespon dan sebagai bagian dari upaya strategis penanganan masalah disintegrasi bangsa, khususnya di Papua, yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan konsep kebijakan yang tepat dan efeKif.
V.
RUANGLINGKUP Penanganan daerah krisis melalui dimensi ekonomi (kesejahteraan) dan poliUk (demokrasi)
khususnya bagi Papua dan KTI lainnya sudah sangat mendesak. Ke arah itu diperlukan sebuah (1)
sistem kewaspadaan dini untuk mengenali anasir disintegrasi melalui berbagai kajian, dan (2) pembangunan
citra
kominikasi politik
.
(image building) melalui sosialisasi sekaligus mengembangkan kelembagaan
Sistem kewaspadaan perkembangan yang terjadi
Prakats Statzgis Tahun 20lM
dini
merupakan seperangkat pemahaman (pemikiran) mengenai
di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban
dan
42
sebagainya yang disusun melalui berbagai kajian atau hasil observasi. Sistem
ini dibangun
sebagai
suatu upaya membuka saluran komunikasi politik (aspirasi bottom-up) sekaligus merupakan bahan perumusan kebijakan melalui perekayasaan sr,sial (srcial engineering) Kajian-kajian akan dilaksanakan untuk memahami perkembangan masyarakat
daerah
di KTI, antara lain di
di
beberapa
Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan. Untuk menjamin kesahihan
pemikiran, maka kajian-kajian dapat dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait'
Hasil-hasil kajian dan pengamatan sebagai dasar perumusan sistem kewaspadaan dini dapat digunakan sebagai bahan penyelenggaraan pembarqunan citra antara lain melalui sosialisasi wawasan
kebangsaan
dan substansi lainnya menyangkut rasa persatuan dan kesatuan dalam
NKRI.
penyelenggaraan pembangunan citra ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, terutama sekali memberi peran yang lebih besar kepada kelompok-kelompok masyarakat sendiri.
VI.
PENGATURAN PELAKSAN AAN (Implemenbtion ArrangemenQ
Dalam pelaksanaan kegiatan, Bappenas c.q. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan adalah sebagai Fxecuting Agency (EA) yang berperan sebagai fasilitator (memfasilitasi), sedangkan
Implementing Agency (IA) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain, Perguruan Tinggi, kelompok-kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Maqyarakat (lSM), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah terkait lainnya'
VII.
PEMBIAYAAN
Sebagai langkah awal dari seluruh kegiatan pengembangan sistem kewaspadaan dini yang berdimensi jangka menengah/panjang, pada tahun 2004 akan dilakukan kajian-kajian yang dapat menghasilkan gambaran atau identifikasi permasalahan-permasalahan
strategis yang perlu segera
ditindak lanjuti, baik oleh kajian yang tebih mendalam maupun pembangunan (pembentukan) citra. Anggaran sebesar Rp 1.550.000.000,- diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2004.
Prakus Straugis
Tohun 20lM
43
":
''.
Penanggung Jawab Kegiatan: DireKorat Politik, Komunikasi dan
lnformasi Durasi Waktu Pelaksanaan: 8 (delapan) bulan Jadwal Pelaksanaan: Mei 2004 . Desember 2004 A. Pekerjaan Secara Swakelola
ry ;;I "FF;4"'**'"*' .,,,";*lFfflhdftffi f'.*tsrE+ f $niulusi'f 1@ 204,600,000
@!ERsox!! a
.
Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (6 orang, 4 bulan, 20 lam)
b.
TenagaAhli
200,000
96,000,000
480
oryIJam
I
ory/peftn.
48
orgllam
200,000
9,600,000
150
org4am
100,000
15,000,000
OU
ory/bln
400,000
24,000,000
60
ory/bkl
200,000
12,000,000
18
oq/bln
2,000,000
36,000,000
buhn
250,000
1,750,000
1,500,000
1
2,000,000
(2 onang,4 peftemuan)
c.
Focus Group of Dscussrbn (8 orang, 6 jam)
d
.
Tim Teknis (2 orang, 15 jam, 5 bln)
e
Tim Pengarah (10 orang,6 bulan)
f
Tim Pelaksana (10 onang,6 bulan)
g
Sekehriat (3 orang,6 bulan)
@
3,500,000
a.
AlatTulis lGntor
7
b.
BaharKornputer
I
bulan
250,000
1,750,000
10
oftn9
8,300,000
83,000,000
50
OH
350,000
17,500,000
4
kegiabn
9,000,000
36,000,000
200
eksemplar
100,000
20,000,000
100,fl10,000
P-'ERJAIAIAN a
.
Tiket (5 orang, 2 lokasi, l{a/lnd.Timur)
lb
.
Lump sum (5
oq, 2 lokasi, 5 hari, lrian Jaya/lnd.Timur)
I
56,000,000
lr.un.r-arH
. lb. I
a
Konsinyasi/Seminar/Lokakarya
BiayaCeukLaporan
-"-
'
,.n
* -*' .
* 'v' u" *;i;'**-i%&il. *"
Prakars Efiategk Tshun 20M
lSLdruXB
l
u
B. Dikerjakan oleh Pihak ke lll
637J50,000
BIAYAIEBSgNIL
a. b
0rg/bulan
14,000,000
588,000,000
- Koordinator Adminisfasi
0rg/bulan
2,000,000
'14,000,000
- Sekretaris
0rg/bulan
750,000
5,250,000
- Pengolah Dab
Org/bulan
1,500,000
10,500,000
Orang
2,000,000
20,000,000
Alat Tulis Kantor
bulan
250,000
1,750,000
Sewa Komputer
bulan
1,000,000
7,000,000
Bahan Komputer
bulan
250,000
1,750,000
Pengadaan Referensi/dab
paket
3,000,000
3,000,000
paket
4,400,000
4,400,000
buhn
1,000,000
7,000,000
buah/bln
8,500,000
42,500,000
8,300,000
249,000,000
TenagaAhli (6 orang, 7 bulan)
.
Tenaga Pendukung
-
Tenaga Surveyor
@ a
.
b.
c. d
.
67,400,000
383,250,000
PERJALA NAN a
.
Tiket ( 10 orang, 3 lokasi,lrja/lnd.Timur)
b
.
Lumpsum (,|0 org,3lokasi, S hari, lrjailnd.Timur)
c.
Perialanan Sosialisasi dan advokasi
350,000
84,000,000
8,300,000
41,500,000
350,000
8,750,000
3,000,000
91,000,000
150,000
6,000,000
(5org,1 lokasi)
d.
Lumpsum Sosialisasi dan advokasi (5org,Shari)
l4tr.tat! a
.
97,000,000
Konsultasi dan Presentasi
kegiatan eksemplar
hakars
Strategis
Tahn 20(M
1
45
KERANGIA ACUAN KENA
RENCANA TINDAK UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIKOKRASI
A.
Pendahuluan Salah satu substansi dari TAP MPR No. IV/MPR/1999 yang kemudian dijabarkan dalam propenas
adalah adanya peningkatan profesionalitas aparatur negara yang berdaya guna, produftif, transparan,
akuntabel dan bebas dari KKN. Munculnya pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan tentang
semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Kondisi tersebut memberikan dampak negatif bagi upaya-upaya peningkatan kestabilan poliUk, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan.
Tuntutan reformasi yang bertujuan untuk membangun Indonesia Merdeka yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan mandiri, dalam kerangka hukum negara kesatuan republik Indonesia yang demokratis dan bebas KKN belum dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Saat ini pelayanan terhadap publik belum dalam kondisi yang diharapkan. Keluhan masyarakat terhadap buruknya kinerja pemerintah sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya kinerja PNS dalam melayani masyarakat yang berakibat pada timbulnya krisis kepercayaan terhadap PNS. Padahal, TAp MpR Nomor
VI Tahun 2002 telah mengamanatkan kepada Presiden agar "membangun kultur brokrasi Infunesiz yang tnnspann, akunbbel, furcih, dan berbnggungiawab serb menjadi pelayan masyankat, abdi nqarat contoh dan teladan masyankat'. Aparatur negara sebagai "birokasi pemerintah" memiliki peran yang sangat menentukan mengenai berjalan tidaknya agenda reformasi, sekaligus merupakan garda terdepan sefta merupakan salah satu pilar utama dalam tatanan keberlangsungan kepemerintahan selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau menempatkan birokrasipemerintah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di masa kini dan di masa datang. Karena maju mundurnya, atau bahkan tidak mustahil bubarnya suatu negara itu sangat ditentukan oleh apa dan bagaimana birokrasi
itu bekerja. Demikian pula adalah sangat mustahil reformasi bidang lainnya berjalan dengan baik tanpa terlebih dahulu ada reformasi di lingkungan birokrasi pemerintah.
Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik dengan didukung oleh aparatur pemerintahan yang inovatif, efektif dan kreatif. Namun, untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik tersebut sangatlah sulit tanpa didukung oleh kemampuan birokrasi pemerintah yang handal dan profesional. Hal ini karena birokrasi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan secara berkesinambungan akan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Untuk itu, sudah sepatutnyalah pemerintahan terlebih dahulu melakukan reformasi di lingkungan birokrasi pemerintah agar birokrasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efisien dan efeKif.
Prahaw $trategis Tahun 20(M
46
Sejak reformasi bergulir, masyarakat dan pemerintah mengharapkan agar di masa depan memiliki birokrasi yang handal, profesional yang mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerinhhan
dan pembangunan yang sebaik-baiknya dan mampu bersaing di era globalisasi. Namun, untuk mewujudkan birokrasi seperti tersebut di atas tidaklah mudah, hal ini memerlukan suatu telaahan yang mendalam terhadap permasalahan dan penyebab yang menjadi isu Strategis Reformasi Birokrasi; di samping itu, perlu menemukenali permasalahan utamanya, dan menentukan alternatif kebijakan yang bagaimana yang harus diambil. Kemudian Reformasi birokrasi hanya dapat terlaksana dengan baik dan benar apabila variabel-variabel yang berpengaruh dikaji secara komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga hal mendasar dalam kaibn dengan isu strategis reformasi birokrasi yang harus dikaji, yakni: (a) Kelembagaan; (b) Ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya Manusia Aparatur.
Di
ini dapat diartikan sebagai upaya penataan organisasi Di mana penataan oraganisasi tersebut harus didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada bidang kelembagaan: Hal
pemerintahan.
terbangunnya kelembagaan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, desentralistik, efisien, efektif, bertanggung jawab, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam sistem Administasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi di bidang kelembagaan itu tidak lepas dari tujuan utama dibentuknya pemerintahan
yaitu untuk menjaga suatu ketertiban umum sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Untuk itu, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pertan)raan selanjutnya adatah fungsi-fungsi yang bagaimana yang harus melekat dalam pemerintahan sehingga dapat memudahkan penentuan jumlah lembaqa kementerian dan lembaqa oemerintah no,n kementrian (LPNK) yang harus ada dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
Di
bidang ketatalaksanaan: Reformasi
di
bidang ketatalaksanaan adalah dalam rangka
meningkatkan dan mengatur saling hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Dengan menerapkan dan mengaplikasikan SANKRI di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. maka diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efeKif dan efisien serta dapat mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (?tod governance). Di samping itu, demi suksesnya reformasi ketatalaksanaan ini perlunya keterlibatan dan peran aKif masyarakat dalam berbagai proses dan tingkatan pengambilan keputusan. Reformasi ketatalaksanaan ini juga dituntut untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada termasuk penggunaan teknologi informasi dan menduku ng &ovemment dengan sebaik-baikrrya dalam pelaksanaan kepemerintahan.
Di bidang sumber daya aparatur negara. Aparatur Negara yang juga disebut sebagai
abdi masyarakat merupakan aKor penUng yang memegang kendali proses berlangsungnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan' Aparatur negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
kahus
Strotcgis Tahan 20(M
47
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung
pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai
nflpn
pemOangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban
modern, demokatis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang bertugas
sebagai
aMi
masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan
dengan hal tersebut, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara p$fassbnal dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, certa bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Namun, memasuki tahun ke lima reformasi, gejala mengenai kapan berakhirnya krisis multi dlmensi, belum memperlihatkan tanda-tanda yang baik. Hal tersebut ditandai dengan kecenderung makin tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan pada jenis dan
level kekuasaan di lingkungan birokasi pemerintah. Indikasi dari penyalahgunaan kewenangan yang merupakan faktor utama keFtuhan rezim orde baru, dan diharapkan dapat diminimalisasikan di era reformasi ternyata hanya merupakan impian belaka. Dalam rangka itu maka diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai
ilepri
Sipil. Hal ini didahului dengan upaya memperhatikan kesejahteraan pegawai negari tersebut
(brmasuk TNI dan Polri). Karena itu, reformasi birokrasi akan sulit dicapai apabila tidak lebih dahulu memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri tersebut. Pegawai negeri adalah manusia, dan memiliki hak asasi untuk hidup layak, hidup sejahtera. Oleh karena
itu,
perlu pendapatan bersih "Gnot'uniltk PNS, TNI, Polri untuk hidup dengan standar tidak
itu harus mampu bersaing dengan karyawan di lingkungan swasta. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 19991 Pa 17 ayat (1) setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban hanya cukup untuk hidup layak tetapi lebih dari
pekerjaan dan tanggungjawabnya; (2) Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu
ptoduhivitas dan jaminan kesejahteraan. Dengan jaminan UU tersebut, maka peftama-tama yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan ga1 yang sesuai dengan kebutuhan hidup sejahtera, dengan tetap memperhatikan tingkat pendidikan, prestasi kerja termasuk kedisipfinan, masa kerja, dan sistem reward and punishment
Namun demikian, dampak dari belum diberlakukannya sistem reward and punishment telah mendorong PNS untuk bekerja tidak maksimal. Gejala negatif tersebut tercermin dari pegawai yang
rajin dengan yang malas dalam melaksanakan fugasnya, tetapi dengan golongan dan pangkat dan masa kerja yang sama, maka dapat dipastikan akan menerima gaji dan tunjangan yang sama. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara kebijakan remunerasi dengan tingkat produKivitas PNS. Berkenaan dengan upaya mereformasi sumber daya aparatur negara, pemerintah pada Tahun 2003 lalu telah melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri, dan menyatakan bahwa jumlah PNS pusat
dan daerah adalah sebesar 3.541.961 orang, yang terdiri dari berbagai golongan dan jenjang pendidikan. Namun, pemerintah kesulitan mendapatkan dan menetapkan pegawai yang memikili kompetensi karena dari jumlah PNS sebesar itu, PNS yang berpendidikan dasar dan menengah masih relaUf besar. Oleh karena itu, perlunya peningkatan kapasitas kompetensi aparatur negara yang benarbenar dapat melaksanakan higas dan fungsinya secara profesional.
halcus
Stuabgis Tahun 20(M
48
B.
Tujuan Tujuan dari kegiatan kajian Isu Strategis Reformasi Birokrasi ini adalah:
1.
Mendapatkan gambaran umum permasalahan di lingkungan birokrasi yang terkait dengan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur negara.
2. 3.
Melakukan identifikasi akar permasalahan yang terkait dengan reformasi birokasi.
Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan mengenai
isu stategis
rekomendasi
kebijakan.
C.
Metodologi Metodologi yang digunakan adalah:
1'
Melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu strategis reformasi birokrasi di 8 lokasi (provinsi dan kabupaten/kota).
2'
Melakukan pendalaman
dan menemukenali permasalahan yang berkaitan dengan
kelembagaan, ketatalakanaan, dan sumber daya manusia aparatur negara.
D.
Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan ini adalah:
l.
Melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang tedapat dalam birokrasi yang
meliputi Kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur di 8 lokasi (provinsi dan kabupaten/kota).
2.
Melakukan pendalaman kajian literatur dengan menganalisis teorFteori dan pemikiran-
pemikiran mengenai reformasi birokrasi yang meliputi Kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
3. 4'
Melakukan seminar untuk uji faliditas konsep reformasi birokrasi. Memberikan alternatif kebijakan mengenai isu strategis reformasi birokasi yang meliputi Kelembagaan, ketablaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Tersusunnya isu strategis mengenai kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur negara dalam kaitan reformasi birokrasi.
Prahats Stlategis Tahun 20M
49
F,
KebutuhanAnggaran Alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan ini sebesar Rp. 348.900.000 yang keseluruhannya
dialokasikan untuk swakelola.
G.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan kajian
ini dilaksanakan dalam T.A. 2004. Mengenai jadwal kegiatan
sebagaimana
terlampir.
Prckmn Strategis Tahn 20(M
50
RENCANAANGGARAN BIAYA PRAKARSA STRATEGIS RENCANA TINDAK UNTUK I'EWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2(l()4
Penanggung Jawab Kegiatan : Direl'torat Aparatur Negara Durasi Waktu Jadwal
Pelaksanaan :5 Butan : April. Desember2004
Pelaksanaan
A.
Swakelola
No.
t.
Uraian IBTAYA
Volume
Satuan
Harga
Sub Total
TOTAL
PERSoN|L
a lTim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (tpRK) jam x 5 butan) 116 orang x 15
45(
Org/Jam
250,00(
4(
0rg/Jam
300,00(
12,000,00(
5C
Org/Jam
200,00(
10,000,00(
225
0rg/Jam
100,00c
22,500,00(
a AlatTulis Kantor
bulan
500,000
2,500,00c
b Bahan komputer
bulan
500,000
2,500,00c
c Biaya Penggandaan
Paket
3,250,000
3,250,0m
2
orang
2,500,000
5,000,000
o
ory/had
275,000
1,650,000
2,500,000
50,000,000
275,000
16,500,000
b Tenaga Ahli (2 orang x 4 jam x 5 pertemuan)
1
12,500,00(
Focus Group Disarsion (FGD) (5 orang x 2 jam x 5 pertemuan)
d TimTeknis
0T)
3 orang x '15 jam x 5 butan)
2.
3.
157 ,000,00(
IIATERIAL OAN AKTIVTTAS PENDUKUNG
8,250,00(
PERJALA].lAN
a Perjalanan untuk 1 orang Tenaga Ahli (2 kali) lumpsum b Perjalanan Luar Kob
.Tiket (10lokaix 2 onang (PP) .
1.
Lumpsum (10 lokasi x 2 orang x 3 had)
20
lokasi
60
org/hari
73,1 50,000
LAIN-LAIN
a. (onsinyiasi (30 orang x
I
had x 2 kali)
b. Seminar di Bappenas (100 orang x
t
hari x 1 kali)
2
kali
15,000,000
30,000,000
1
kali
't5,000,000
15,000,@0
paket
40,000,000
c. Seminardi Daerah Seminar di Yogyakarh d. rublishing
40,000,000
'l I
- Desain dan Lay Out
1l
paket
6,000,0001
6,000,000
- Pencehkan
3ool eksernplar
40,0001
12,000,000
- Ongkos kirim
3001
eksempar
25,0001
7,500.000 1
10.500 000
348.900.fi}|
hakuv
Stratcgis Tahat 20(M
5l
KERANGM AAJAN KER|A
STUDI PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN WUJUD IKATAN KEBANGSAAN
TATARBELAKANG Pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih dari tiga dasawarsa telah menghasilkan banyak perubahan di dalam masyarakat, khususnya kemajuan ekonomi. Namun kemajuan ekonomi yang dicapai sebagai wujud keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya mencapai harapan
dari trilogi pembangunan itu sendiri, khususnya dalam masalah pemerataan sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, alih-alih menjadi penguat kebersamaan akan kebangsaan justru malah menjadi pemicu ketidapuasaan, bahkan separatisme. Hal tersebut disebabkan kue hasil pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat sehingga terjadi kesenjangan yang sangat besar antara kelompok, wilayah, region dan etnis. Kenyataan tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan, apalagi jika dikaitkan dengan derasnya
arus informasi sebagai hasil kemajuan teknologi yang telah diraih. Arus informasi dominan cenderung sangat globalistik sehingga dapat meminimalisir peran negara bangsa (nation state). Di lain pihak, derasnya informasi global tersebut menghasilkan situasi paradoksal dalam bentuk menguatnya ikatan-
ikatan tradisional dan ikatan lokal sebagai wujud resistensi jatidiri. Kondisi tersebut memposisikan,
ikabn kebangsaan dalam wujud nation sbfe semakin terhimpit dalam ekstrimisme ikatan lokal dan ikalan global. Permasalahan kesenjangan ekonomi dan munculnya fenomena globalisasi dan lokalisasi tersebut
melahirkan kondisi dibmatb bagi upaya pembangunan ikatan kebangsaan yang telah diperjuangkan ofeh para pendiri bangsa (founding fatheBl. Jika kondisi dibmaUs tersebut tidak disikapi dengan tepat dan arif maka fenomena separatisme sepefti yang terjadi di Aceh dan Papua akan semakin mendapat pembenaran dan dukungan. Di lain pihak upaya internasionalisi permasalahan domestik akan semakin
memperlemah ikatan kebangsaan sec;trra keseluruhan sehingga sulit membedakan pembela integrasi bangsa dan pelaku pelanggar HAM.
Dengan mencermati kenyataan tersebut, maka pendekatan budaya dalam upaya mengukuhkan
integrasi nasional merupakan pilihan yang paling arif dan tepat, di samping dapat menghindari resistensi masyarakat lokal dan global juga dapat menghindarkan resiko yang tidak perlu. Pendekatan budaya yang dimaksud adalah memakimalkan kohesivitas koleKif lokal secara tepat sehingga dapat
menjadi modal sosial untuk menjadi pengikat rasa kebersamaan sebagai bangsa dan sekaligus memperkuat ketahanan budaya nasional (UU No. 251200 lentang PROPENAS 2Om,-20M, II4). TenHnya dibutuhkan sinergisme dengan pendekatan ekonomi sehingga terjadi sinergisme antara ikatan
yang bersifat emosional dan ikatan yang bersifat rasional. Sinergisme inilah yang akan mampu memperkuat ikatan kebangsaan secara mantap dan bermaftabat.
Kajian Im Strategh Depfii 9DM dan l(cbudayaan
52
Mengacu pada alur pikir di atas, maka diperlukan upaya menemukenali dan mengidentifikasi
ikatan-ikatan baru dalam masyarakat untuk disinergikan dengan ikatan lama sehingga dapat diopUmalkan menjadi ikatan kebangsaan yang kokoh.
TUJUAN Tujuan dari Studi Pemantapan dan Pengembangan Wujud Ikatan Kebangsaan adalah sebagai berikut:
l.
Menemukenali ikatan-ikatan baru dalam masyarakat untuk dimaksimalkan menjadi ikatan kebangsaan yang lebih kokoh dan memperkukuh ketahanan budaya nasional (REPEIA 2004, I-6),
2.
MengidenUfikasi alternatif pemecahan untuk memimimalisir kecenderungan disintegrasi bangsa sebagai
3.
side-effrt
kemajuan ekonomi yang tidak merata (unintendd effet1.
Merumuskan model kebijakan untuk mengotimalkan ikatan kebangsaan dan mengeliminasi kecenderungan disintegrasi bangsa.
ITIANFAAT
Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan diimplementasikan untuk menumbuhkan kesamaan pemahaman mengenai upaya untuk memantapkan dan mengembangkan wujud ikatan kebangsaan yang ada dalam masyarakat sehingga mampu menjadi instrumen untuk memperkokoh ketahanan budaya nasional dan memperkuat kebersamaan kebangsaan (kesahran bangsa).
Studi ini dapat dijadikan masukan untuk penyelerasan dalam perencanaan seluruh bidang pembangunan dalam mendukung upaya memperkuat ketahanan nasional dan integrasi bangsa. Dalam
konteks nasional, hasil kajian ini akan sangat bermanfaat dalam upaya memperkuat kebersamaan kebangsaan dan meminimalisir kecenderungan separatisme.
METODOLOGI DAN LANGKA}I KEGIIITAN Metodofogi yang digunakan dalam kajian adalah deskriptif-analitis atau
grounffi study yang
dilengkapi dengan pendalaman melalui fuus gtoup of disussim dengan para pakar dan stake-holder lainnya. Secara teknis kajian akan dilakukan melalui hhap sebagai berikut:
. . . '
Studi pustaka (literature study) Wawancara mendalam (depth interuieil1 Workshop untuk mengumpukan masukan dan merumuskan kebijakan
Pemodelan melalui studi Analisis dan komparasi kebijakan, misalnya: pemodelan insenUf atau penghapusan pajak
.
(bx
debt1,
Seminar kecil yang terfokus
Kajian
I*
Sttategis
Dquti
dlt.
(fuus
Group of Dixusion)
1DM dan l(ebtdayaan
JADUAL PEI.AKSANAAN
Jadual (Bulan)
Item Kegiatan Penyusunan desain dan rencana studi Studi Pustaka Depth Interview Workshop
Mei
Jun
@
@
Jul
Ag.
sep
otc
@
@
Nov
Des
@ @
@
Pemodelan
@
Focus Group of Disusston Penvusunan Laporaan Akhir
@
@
@
@
@ @
@
PEMBIAYAAN
Pelaksanaan
Studi fumanbpn dan Pengemhngan Wujud lkatan Kebangaan ini
membutuhkan biaya sebesar Rp. 295 juta dan dibebankan kepada APBN 2004.
Kajian Iw Strctegk Dcputi SDM dan lQMayaan
A
"-'"--1,
H'lqryFT{e'*{il'
tl.'
Penanggung Jawab Kegiatanl Dlrektur Kebudayaan, tptek
BIAYA PERSONIL
a. TPRK
(6 org x 6 jam x 5 btn)
b. Tim Teknis
c.
1n,4A0,000
(3
oq
x 8 jamx 5 bulan)
FGD (8 org x 3 jam x 3 pert)
d. Tenaga Ahli e. Honor Pakar
(2 org x 16 jam x S btn) (8 org x
I
jam x 1 KL)
OJ
250,000
OJ
100,000
12,000,000
OJ
200,000
14,400,000
OJ
250,000
40,000,000
OJ
250,000
16,000,000
bulan
750,000
4,500,000
bulan
750,000
4,500,000
3,280,000
45,920,000
I'ATERIAL DAN AKINTTAS PENDUKUNG a. AlatTulis Kantor
b.
Bahan Komputer
9,000,000
PERJAIAMN a. Tiket
45,000,000
87,640,000
(2 orang x 7 propinsi)
OK
b
Lumpsum (2 org x 4 hari x 7 propinsi)
OH
260,000
14,560,000
c.
Transport Pakardari 7 pmp
OK
3,280,000
22,960,000
OH
300,000
4,200,000
40,000,000
40,000,000
LS
8,000,000
8,000,000
te
10,000,000
10,000,000
LS
10,000,m0
10,000,000
LS
3,360,000
s,360.000
d. Lumpsum
(1 org x 2 hari x 7 propinsi)
LAIiI-LAIN
71,360,000
a. Workshop b. Penyusunan Drafr Kuesioner
c.
paket & Deph
lnteliew
Studi Pustaka dan Analisis Dab
d. Bpose Draft Hasit Kalian d. Penyusunan Laporan
Kajion Isa Stratqis Dcputi SnM doo X"Ooaffi
55
KEMNGIO ACTIAN KENA
STUDI ANATOMI SINERGISME KEBf,IAKAN IPTEIG PENDIDIKAN, DAN INDUSTRI
I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Dalam menghadapi persaingan global tidak dapat dipungkiri peran penting ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam mendukung pertumbuhan perekornmian yang sufrlnable. Kondisi pembangunan iptek
di negara kita saat ini bisa dikatakan sangat lambat dan bahkan dalam posisi global masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya. Menurut Human &velopment Report (UNDP), yang didalamnya memuat informasi Technologty Achievement Inda< (f N) dari beberapa negara, pada tahun
72 nqam yang dipelajari, tertinggal dari negaranegara kawasan ASEAN lainnya. Variable yang digunakan unhrk menebpkan nilai TAI adalah 2001 TAI Indonesia menduduki peringkat 50 dari
kemampuan dalam penciptaan teknologi (trhnology reation), kemampuan mengadopsi teknologi lama
maupun baru, dan tingkat keahlian sumberdaya manusia (human skilD, TN Indonesia tersebut secara jelas menggambarkan akan rendahnya potensi kemampuan teknologi nasional. Terkait dengan isu daya
saing perekonomian, dari indikator yang disusun oleh World Ecorcmb furum yaihs Growth @mpetitiveness Index (CtCI) sebagai ukuran kapasitas perekonomian nasional untuk tumbuh secara
(susbinabld) dalam jangka waku menengah. Variabel penentu indeks ini adalah Tehrnlqy Index, Public InfiittJtion Inda6 dan Mrcrmommk Enuironment Indar. Pada tahun 2002
berkefanjutan
peringkat GCI Indonesia berada pada nomor 67 dn,rl 80 negara yang dikaji, berada di bawah Vietnam (65), Philipina (61), Thailand (31), Malaysia (27), dan Singapura (4). Terkait dengan T*hnolryy Indeu, Indonesia menduduki peringkat 65, di bawah Philipina (52), Thailand (41), Malaysia (25), dan Singapura
(17). Komponen untuk menyusun Technology Index terxbut adalah Inrnvation Subinda<, di mana Indonesia menduduki peringkat nomor 63, Information and Communication Technology Subinde.v (Indonesia berada pada ranking 75), dan Trchnologty Transfer Subindav,
di mana posisi
Indonesia
cukup menggembirakan, berada pada peringkat 15. Dengan kondisi tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi bangsa kita untuk mempercepat proses pengembangan selGor-seKor atau kegiatan perekonomian yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan leknologi.
Dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pemerintah ditunfut sebagai pendorong fumbuhnya iklim inovasi, bersama-sama dengan sektor induslri sebagai pelaku utama sektor
riil, Kondisi dunia usaha/industri dalam negeri sendiri, bisa dikatakan masih lemah aksesnya terhadap iptek dan hasil riset, bahkan ada kecenderungan lebih memilih menggunakan teknologi impor daripada memanfaatkan hasil litbang dalam negeri. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara apa
yang dilakukan oleh lemlitbangyasa/pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Adanya keraguan industri untuk memanfaaRan hasil litbang dikarenakan adanya keengganan pihak industri untuk menanggung ketidakpastian yang berkaitan dengan aspek kelayakan produksi dan komersialitas,
Kajian Iw Strctegk Deputl SDM dan KcMayaan
56
sehingga memanfaatkan teknologi impor dapat lebih memberikan jaminan dalam mendapatkan keunggulan kompetitif baik kualitas maupun harga, Lemahnya peran industri dalam pengembangan iptek dapat dilihat dari rendahnya jumlah tenaga
peneliti terdidik di sektor industri, hal ini mengindikasikan rendahnya kegiatan litbang di sektor ini, padahal sebagai pelaku utama di bidang produksi riil, sektor industri seharusnya membutuhkan tenaga-
tenaga peneliti untuk memperkuat inovasi teknologi dalam sistem produksinya. Akan tetapi juga sebaliknya dari sisi pengguna sDM ini yaitu pihak industri/ mempermasalahkan akan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak siap pakai, di mana SDM yang dihasilkan sektor pendidikan dianggap belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Permasalahan-permasalahan
ini mengindikasikan bahwa dalam pembangunan iptek
nasional
belum ada keterkaitan dan kesinergisan dengan kebijakan di sektor industri dan pendidikan, untuk itu perlu dilakukan pembenahan antara sektor-sekor ini unfuk menetapkan suatu fokus prioritas dan sasaran yang akan menjadi agenda bersama.
Tujuan Penelitian Tujuan dari studi ini adalah: 1.
Menemukenali kebijakan interface di bidang pendidikan, industri dan Iptek yang dapat dijadikan landasan kebijakan bersama,
Mensinergikan arah kebijakan pembangunan Iptek dengan kebijakan sektor produksi dan pendidikan, 3.
Merumuskan model kebijakan keterkaitan fungsional sistem iptek dalam kerangka sistem inovasi nasional
II.
METODOLOGI Untuk melaksanakan kegiatan di atas maka metode penelitian yang akan digunakan yaitu:
1.
Melakukan sejumlah kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang ada
di sektor iptek,
pendidikan
dan industri yang arahnya dapat mendukung pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi nasional Mefakukan wawancara mendalam (depth interuievv) terhadap pihaVpakar kebijakan sektor iptek/ pendidikan dan industri
Melakukan analisis kualitatif atas hasil kajian terhadap kebijakan-kebijakan sektor iptek, pendidikan dan industri, melakukan perbandingan serta pendalaman yang arahnya dapat merumuskan model kebijakan keterkaitan fungsional sistem iptek dalam kerangka sistem inovasi nasionaf , Penajaman rumusan dilakukan melalui diskusi dalam focus group of discussion.
Kajion ku Strategis Deptti SDM dan l{ebudayaon
57
NI.
LINGKUP KEGIATAN Secara skematis ruang lingkup kegiatan studi ini akan meliputi:
1.
Studi literatur terhadap kebijakan iptek, pendidikan, dan industri
2.
Melakukan wawancara mendalam (depth interurera,) terhadap pihak/pakar kebijakan sektor iptek, pendidikan dan industri
3.
Analisis kualitatif dan analisis perbandingan, pendalaman dan penajaman, dilaksanakan melalui diskusi terbatas (focus group of dircussion) yang anggota-anggotanya terdiri dari peminat dan ahli di bidang pengelolaan dan kebijakan teknologi
4.
Seminar dan proses diskusi dengan para pakar, pemerhati dan peminat kebijakan pembangunan
ilmu pengetahuan dan teknologi,
5.
Perumusan kebijakan bersama semua stake holder kebijakan pembangunan iptek
6.
Penyusunan laporan akhir
IV.
HASILYANGDIHARAPKAN
Dari studi yang dilakukan diharapkan dapat tersusun rumusan model kebijakan keterkaitan fungsional antara konsep pembangunan pendidikan, iptek dan industri yang terpadu.
V.
JADWAL KEGIATAN
Jadwal (Bulan)
Item Kegiatan Jun
Mei Penyusunan desain dan rencana studi Studi Literatur Depth Interuiew Analisa kualitatif Seminar/ Workshop Focus Group of Discussion Perumusan kebiiakan Penyusunan Laporaan Akhir
VI.
Jul
A9.
sep
okt
Nov
Des
r'l:,ffi"|+i*{i;
ffi Tt
s-Ti
i:
,,,'*J-,*-i"Pll
;'.{;T""d;F, ,ry"J rHi
'
,'ii
,
Fl:,u*l
PEMBIAYAAN Pefaksanaan
Studi Anatomi Sinergisme Kebiiakan Iptelg Pendidikan, dan Industri ini
membutuhkan biaya sebesar Rp. 298 juta dan dibebankan kepada APBN 2004.
Kajian Isa Stotegis
Dqati
SDM dan Kebtdayaan
58
Rf|IGAIIA AI{@ARA*.TEAYA
T1
ilArffir srlrERqlY^ilrTitffirpTH(
Jawab
PB{D[}TKA}| DAN hrDusTRl
Direktur Volume
Harya
Satuan
Sub Total
BIAYA PERsoNi[
TOTAL
80,800,00(
a.
TPRK (6 org x 8 jam x 4 bln)
192
OJ
250,00(
b.
Tim Teknis (2 org x 8 jam x 5 BL)
80
OJ
100,00(
c.
FGO (8 org x 2 iam x 4 pert)
64
OJ
200,00(
1
d.
Tenaga Ahli (2org x 5jam x 4 pert)
40
OJ
300,00(
12,000,000
MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG Alat Tulis Kantor
R
bulan
839,90C
6,719,200
b.
8
bulan
839,90C
6,719,200
36
OK
2,226,00A
80,1 36,000
144
OH
260,000
37,440,000
1
paket
40,000,000
40,000,000
168
OJ
75,000
24
UJ
50,000
1,200,000
18
org
22,500
405,000]
a.
Bahan Komputer
1
Tiket (2 orang
b
Lumpsum (2 orang x 4hari x g lok x 2 kl)
x
9 lok x 2 kl)
LAIN-LAIN Koordinasi Penyusunan Desain Riset - Uang Kerja Tim Perumus
(14orgx2jamx3klx2SS) Ke[a Tim Penunjang
(2orgx2jamx3kl x2SS)
1
2,600,000
Analisis Data
- Uang Ke4a Tim Perumus (14org x 2jam x 3 kl x 2 SS)
168
oJl
75,000
12,600,0001
- Uang Kerja Tim Penunjang
24
oJl
50,000
1,200,0001
- Jamuan Makan
18
Oro
22,500
405,0001
Penyusunan dan pembuatan laporan - Penyusunan Draft 1 dan 2 - Penyusunan Naskah Akhir
2
Kali Kali Kali
l
(2orgx2jamx3klx2SS)
d.
17,576,000
l
- Jamuan Makan
c.
2,800,000
86,410,000
Workshop
- Uang
8,000,00c
13,438,400
PERJAI-ANAN
a.
a. b.
48,000,00c
I
I
j
- Penyusunan Draft final - Pencetakan
1 1
100
"l
xati
I
I
I I
I I
2,000,000
4,000,0001
3,000,0001
3,000,0001
3,500,0001
3,500,0001
75,000i
7,500,0001
I
JUlrltAH
Kajian Isu Etrategis Deputi SDM dan Kehtdoyoan
n8,2:21,41
59
KERANGIA ACIIAN KER]A
RELEVANSI PAKET PELAYANAN KESEHATAN DASAR DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL DAN KOMITMEN GLOBAL
1. a.
Pendahuluan
latar belakang Pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan kesehatan pokok yang harus dipenuhi dan
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menunjang pelakanaan aKivitas sehari-hari. Konsep
pelayanan kesehatan dasar mulai berkembang pada tahun 1980-an, yaitu ketika Indonesia menjadi salah negara pertama yang menerapkan pendekatan kesehatan untuk semua (Health For All) pada konferensi di Alma Ata 1979. Pendekatan ini berfokus pada pelayanan kesehatan dasar bagi golongan miskin, peningkatan kualitas penyedia layanan dan menyasar ke daerah yang lebih luas. Dengan konsep
ini kemudian dibangun 7.100 puskesmas, 19.000 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 50 rumah sakit rujukan dengan tenaga kesehatan sebanyak 200,000 orang dan tumbuhnya 250.000 posyandu. Dengan program ini, akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan
cepat. Pada awal 1990-an sekitar 1/3 pasien yang mencari perawabn menggunakan sarana pemerintah. Namun kecenderungan ini tidak berlangsung lama. Tahun 1998, peranan Puskesmas dan Pustu turun menjadi hanya 200/o; sementara peranan fasilitas swasta cenderung stabil; utilitas rumah
sakit pemerintah hanya naik 1olo, sementara rumah sakit swasta naik 50/0. Golongan miskin yang memanfaatkan fasilitas kesehatan pemerintah dibawah rata-rata, berpenghasilan tertinggi memanfaatkan fasilitas kesehatan pemerintah
misalnya; 20olo golongan 3 kali lipat dibanding 200lo
golongan berpendapatan terendahl. Kuantitas sarana kesehatan Udak didukung dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang memadai kurang memiliki daya ungkit kinerja pembangunan kesehatan di Indonesia2. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal dalam pencapaian
berbagai indikator kesehatan dasar. Angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, kekurangan energi konik, anemia dan kurang gizi balita masih yang tertinggi. Secara global, pencapaian itu bahkan
masih jauh dari sasaran yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan global ini setidaknya ada 7 target MDG yang terkait dengan kesehatan yaitu mengurangi kelaparan, mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu, menghentikan penyebaran HIZ|AIDq
menghentikan penyebaran malaria dan penyakit lain, meningkatkan obat esensial dan meningkatkan
I
The World Bank 2000, Health Stategt in a PosbCrisk, Decentralizing Indonesia Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas dan FKM UI 2003, Studi Kebijakan Perencanaan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pendtduk Miskin, 2003 2
KaJianI*
Strategis Depati SDM dan Kebudayaan
@
akses ke air bersih3, Target-target ini sangat terkait dengan konsep pelayanan kesehatan dasar yang selama ini dianut, yang tentu saja harus dikaji kembali sesuai dengan target-target dalam MDGs yang akan dicapai,
Kebutuhan pelayanan kesehatan dimasa mendatang juga mengalami perubahan. perubahan ini
terjadi seiring terjadinya transisi demografi dan transisi epidmiologi. Secara demografi, jumlah penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 235 juta jiwa pada tahun 2010 dengan stru6ur penduduk
yang cenderung makin menua. Secara epidemiologi, terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit-penyakit degeneratif yang disebabkan antara lain oleh perubahan pola perilaku. Kedua faktor ini jelas menyebabkan jenis kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi berubah. Oleh karena itu perlu dikaji dan diidenUfikasi jenis-jenis pelayanan kesehatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakata.
Pembiayaan kesehatan Indonesia, tahun 2000 sebesar 20 dollar AS per kapita per tahun, masih
sangat rendah dan jauh sebesar 34 dollar
AS.
di bawah rekomendasi Komisi Makroekonomi dan Kesehatan WHO, yaitu
Demikian juga total alokasi anggaran pemerintah sebesar 2,74o/o terhadap pDB
masih dibawah standar WHO sebesar 5olo dari PDB. Dari pembiayaan sebesar itu, yang berasal dari pemerintah hanya 2Oo/o, sementara 800/o dibiayai oleh swasta dan masyarakat
*rfriri (out
of pocke$,
Dari pembiayaan pemerintah tersebut, pemerintah masih sangat bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN)' Pada tahun 2000 komponen pinjaman luar negeri (PLN) bidang kesehatan mencapai 52,5 o/o
dari total anggaran kesehatan. Namun sejalan dengan kebijakan hutang luar negeri pemerintah RI,
jumlah PLN bidang kesehatan terus dikurangi, hingga menjadi 26,330/o pada tahun 2003. Dengan berhentinya hutang RI kepada IMF, proporsi PLN ini diperkirakan akan terus menurun di tahun-tahun yang akan datang. Pengurangan pinjaman luar negeri ini patut dihargai, walaupun akan mempunyai dampak yang besar dalam pembiayaan kesehatan. Hasil kajian LOI-IMF terhadap program Jaring Pengaman Sosials menunjukkan bahwa program
ini (dengan dana pinjaman ADB), terlepas
dari
berbagai kekurangannya, sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Oleh karenanya perlu dikaji kembali besaran biaya dan cost-effectiveness sehingga paket-paket pelayanan kesehatan dasar tetap terus terlaksana dengan pendanaan yang terbatas.
Derajat kesehatan, secara umum memang meningkat, namun disisi lain peran pemerintah, rendahnya pemanfaatan puskesmas dan rumah sakit pemerintah oleh masyarakat miskin, besarnya tantangan untuk mencapai target MDGs, transisi demografi dan epidemiologi, sefta kecilnya peran pembiayaan pemerintah
di
bidang kesehatan, menyebabkan pemerintah harus mengkaji kembali
kebijakan pelayanan kesehatan dasar yang selama ini ditempuh.
Berbagai masalah strategis yang perlu dikaji antara lain relevansi paket-paket pelayanan kesehatan dasar yang selama ini dianut serta besaran unit costyang dibutuhkan unfuk pembiayaannya;
reposisi peran pemerintah dalam pembiyaan kesehatan yang termasuk dalam "public-goods,,; reposisi peran pemernitah swasta; pemanfaatan fasilitas swasta untuk membantu peran pemerintah;
-
pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. 3
Dari 8 Goals dalam Millenium Development Goals, 6 Goals di antaranya memuat target dan indikator yang terkait dengan bidang kesehatan (Lihat uN ESCAP/UNDP Initiativefor the Achievemint of Milleniui Development Gialiin Asia and-the
Pacifc, Bangkok,2O02)
'
Rekomendasi intervensi strategis untuk negara-negara berkembang telah direkomendasikan oleh WHO dalam Report Commision on Macroeconomics and Health, WHO, 2001: Investing in Health for Economics Development 5 Bappenas 2003, Evaluasi Butir-Butir Rencana Tindak LoI-IMr eiaang ta;n! nengaman Sosial
Kajian Isa Strategk Dqtati SDM don lkkdoyaan
of
6l
b.
Tujuan
Tujuan umum: Mengkaji efeKifitas, relevansi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang telah dilaksanakan lebih dari 20 tahun dikaitkan dengan perubahan peran pemerintah, perubahan pola
penyakit, menurunnya komponen pembiayaan luar negeri serta pergeseran wewenang pelayanan kesehatan pada pemerintah daerah.
Tujuan Khusus:
l.
Mengkaji relevansi paket-paket pelayanan dasar yang selama ini dilaksanakan dengan kondisi mutakhir (transisi demografi dan epidemiologi) dan alternaUf perubahan paket pelayanan dasar.
2.
Menyusun rekomendasi tentang paket-paket sfategis efeKif yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan perubahan skema pembiayaan pembangunan kesehatan
3. Memperkirakan besaran biaya yang diperlukan bagi paket pelayanan kesehatan dasar tersebut 4. Mengkaji peran pemerinbh dalam melaksanakan paket pelayanan kesehatan dasar dan kemungkinan srwasta untuk melaksanakan paket-paket tersebut.
5.
Memilah kewenangan pemerinbh pusat dan daerah dalam melaksanakan paket pelayanan kesehatan dasar.
c.
Sasaran Sasaran yang akan dicapai dari kaJian ini adalah:
1. Teridentifikasikannya
paket-paket pelayanan kesehatan dasar yang perlu dimodifikasi sesuai
dengan perubahan demografi dan perubahan epidemiologi.
2.
Tersedianya alternaUf paket pelayanan dasar yang cost
etrttive dalam menunjang
pencapaian
tujuan nasional dan berbagai komitmen globaltermasuk MDGs.
3.
Tersusunnya besaran biaya setiap paket pelayanan kesehatan dasar yang dapat diagregatkan dalam kebutuhan biaya dtttngkat nasional.
4.
Teridentifikasinya rekomendasi pembagian peran pemerintah dan siwasta dalam penyediaan pelayana kesehatan dasar.
5.
Teridentifikasinya rekomendasi pembagian peran pemerintah pusat
dan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
ItuJian Isa Stmtqis Deputi SDM dan Kefudayaan
62
2.
Metodologi Desain penelitian dalam kajian ini adalah metode analisa "cross-sectional" dan digabung dengan
metode deskriptif analitik. Data yang digunakan berupa data kuantitatif yang berasal dari data primer dan sekunder; dan data kualitatif yang antara lain berasal dari kuesioner, focus gtoup discussion, depth interuiewdan seminar. Data primer dikumpulkan di tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. pengambilan sampel dilakukan sectra purposive di 9 propinsi dengan masing-masing dipilih 2 kabupaten/kota, dengan memilih propinsFproinsi yang termasuk dalam kategori propinsi dengan kemampuan fiskal diatas ratarata, sedang/rata-rata dan di bawah rata-rata/rendah. Propinsi juga akan dipilih berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan status kesehatan, pola penyakit, perilaku dan lingkungan yang berbeda. Penentuan unit analisis dilakukan berdasarkan level pemerintahan, yaitu tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kriteria tersebut propinsi sampel meliputi Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Pengumpulan data sekunder adalah berasal dari berbagai literatur klasik dan mutakhir yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga kesehatan yang kredibel, seperti World Health Orgnanization, Bank
Dunia, Asian Development
Ban( Departemen Kesehatan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana
Nasional, Badan Pusat staustik, lembaga-lembaga peneltian, perguruan tinggi dan expefts. Pengolahan data dilakukan secara statistik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis baik data primer maupun data sekunder dengan melibatkan masukan dari nara sumber. Selain itu untuk
mempeftajam analisis akan dilakukan melalui focus group discusion dan seminar, yang dihadiri oleh instansi pemerintah, LSM, perguruan unggi, organisasi profesi dan masyarakat peminat. Keseluruhan kajian akan dilaksanakan selama
8 bulan (Mei
2004 sampai dengan Desember
2004). Secara garis besar tahapan kajian meliputi persiapan, pengumpulan data, analisa data, lokakarya/seminar dan pelaporan (Rincian jadwal terlampir).
Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian ini akan terfokus pada: 1.
Kajian tentang paket-paket yang digolongkan pada kesehatan dasar serta
serta
komponen
pelayanannya. 2.
Kajian tentang besaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan paket pelayanan kesehatan dasar yang cost effediye. Kerrrenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan paket pelayanan kesehatan dasar.
4,
Pembagian peran
anbra pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan dan
pembiyaan
pelayanan kesehatan dasar.
KoJlan
Iu
Strategis Deputt 9DM dan
lkbtdayaot
63
1. a.
Hasil Yang diHarapkan
Substansi keluaran (output) Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rekomendasi mengenai jenis dan
besaran biaya paket pelayanan kesehatan dasar yang telah disesuaikan dengan perubahan peran pemerintah, munculnya peran swasta dan dasar pemilihan paket yang cost effecttVe, Keluaran ini adalah sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kajian sebelumnya yang telah berhasil memotret peran
pemerintah daeerah dalam pembiayaan kesehatan
di era
desentralisasi dan kajian tentang p€ran
pemerintah dalam pembiayaan penduduk miskin
b.
Rencana Pemanfaatan Keluaran Hasil kajian ini akan digunakan sebagai masukan bagi insihrsi perencanaan di depaftemen teknis
terkait dan perencanaan daerah. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan akan dUadikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang strategis dimasa mendatang sebagai bagian dari upaya Menuju Indonesia Sehat 2010 dan Pembangunan Jangka
panjang dan Menengah. Hasil kajian diharapkan juga mampu menunjang upaya pemerintah dalam penyusunan strategi untuk mencapai berbagai komitmen nasional maupun global (seperti MDGs)
5.
JadwalKegiatan Secara keseluruhan, kajian dilaksanakan selama 8 bulan, mulai dari bulan Februari 20M sampai
dengan bulan Septembr 2004.
Won kt
Eaatugis
Dqati
SDM dot l{efudayaon
&
"' :i
t:
*-'
tl
,"i_ *l
Penanggung Jawab Keglahn: Direktur Kesehatan & Gizl Masyarakat A. Pekeriaan Secara Swakelola
Tohl
voluma
Satuan
Haqa
210
OJ
270,000
90
OJ
100,000
9,000,000
20
OJ
200,000
4,000,000
12
OJ
225,000
2,700,000
1
paket
3,100,000
a. Ti ket (5 orang x 1 propinsi)
5
OK
b
15
OH
2,000,000 280,000
paket
3,650,000
7,300,000
150
3,000,000
BIAYA PERSONIL a. TPRK (6
c.
x 5 btn)
oq
x 6 lam x 5 bln) FGD (5 org x 2 jam x 2 kali)
d. Tena ga Ahli (2 org x 3 jam x 2 kali)
iIATERIAL OAN AKNVFAS PENDUKUNG a. Ala t Tulis Kantor & Bahan Kompubr
56,700,000
3,,|00,000
PERJALANAN
3,100,000 14,200,000
Lumpsum (5 org x 3 hari x 1 propinsi)
LAIN.LAIN a. Kon sinyasi b. Bia ya Cehk Laporan (300 lbr x 50 eks)
10,000,000 4,200,000 10,300,000
20,000
tb
JUl,lLAli
100,000,000
l(+lll
0leh
ts.
Voluns
Satuan
fhBi!
6ub Tobl
tsIAYA PEKI'ONIL 88,000,000
- Ketua Tim ('l org x 4 bulan) - Anggota Tim (4
oq x 4 bulan)
4
OB
6,000,000
24,000,000
16
OB
4,000,000
64,000,000
4
OB
1,250,000
5,000,000
4
OB
800,000
3,200,000
8
OB
1,000,000
8,000,000
25
OK
2,000,000
50,000,000
75
OH
260,000
19,500,000
4
kali
55
elG
3,000,000 260,000
b. Tena ga Pendukung
16,200,000
- Koordinator Administasi (1 org x 4 bln) - Sekretaris (1 org x 4 bln)
Dah
(2 org x 4 bln)
PERJALANAN a. Ti ket (5 orang x 5 propinsi) Lumpsum (5 org x 3 hari x 5 propinsi)
69,500,000
b
LAIN-LAIN
26,300,000
a. Kon sultasi dan Presentasi (4 pert) b. Lapor an (pendahuluan,perk,akhir)
KoJian
I*
TOTAL 104,200,000
a. Pel aksana
- Pengolah
TOTAL
72,400,000
org x 7 jam
b. Ti m Teknis (3
Sub
60,500,000
26,300,000
12,000,000 14,300,000
JUITILA}I
200,000,000
TOTALKf;H'TUHAII BIAYA
300,000i000
Straugis Deputi SDM datt Kcbudayoan
65
KEMNGM AAIAN KENA
MENINGKATKAN PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT UNTUK M
1.
ENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN
KESE HATAN
Pendahuluan
Latar Belakang Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan
usha
peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan
memanfaatkan kemajuan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan
tantangan
perkembangan global. Pembangunan kesehatan, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu komponen penting bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk serta penanggulan kemiskinan.
Gambaran masyarakat Indonesia
di
masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan
kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggF tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama
ini telah berhasil dalam
meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Sampai saat ini Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diturunkan dengan laju penurunan rata-rata 4,1 persen setiap tahunnya. Jika pada tahun 1957 AKB di Indonesia masih berkisar 145 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 1991 AKB telah mencapai 51 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKABA) juga mengalami penurunan yang cukup berarti.
Jika pada tahun 1986, AI(ABA masih sebesar 111 per 1000 kelahiran hidup, maka pada tahun 1993
telah menurun menjadi 81 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, status gizi masyarakat juga mengalami perbaikan secara bermakna. Kemajuan
ini antara lain dapat dilihat dengan
makin
menurunnya Angka Prevalensi Kurang Energi Protein pada anak balita, menurunnya prevalensi kebutaan akibat kekurangan vitamin A, prevalensi anemia gizi besi dan prevalensi gangguan akibat kurang zat iodium.
Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Indonesia masih jauh
teftinggal dalam hal pencapaian berbagai indikator kesehatan dan gizi. Seperti halnya yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, Ungginya angka kematian bayi dan balita di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui intenensi yang efeKif dengan biaya yang relatif rendah.
Kajian Im Strategis Deputi SDM dan Ikbrdayan
66
Di samping itu, berbagai indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh dari sasaran yang telah ditargetkan dalam Millennium Development 6aals(MDGs)6. MDG merupakan
suatu kesepakatan global, sebagai "benchmarks" untuk mengukur perkembangan dalam pencapaian Deklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015, yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1) mengurangi separuh penduduk yang mengalami kelaparan, (2) mengurangi dua per tiga angka kematian bayi dan angka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu, (4) menekan penyebaran penyakit
HIV/AIDS, (5) menekan penyebaran penyakit malaria dan TBC, (5) meningkatkan akes terhadap obat
esensial, dan
(7)
mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap
penyediaan air bersih. Masa krisis yang melanda akhir 1990-an telah memperlambat taju peningkatan derajat kesehatan
dan gizi masyarakat, dan pencapaian berbagai indikator kesehatan yang tertuang di dalam MDG di atas. Pembiayaan kesehatan di Indonesia antara lain ditandai dengan rendahnya pengeluaran kesehabn per kapib, yaitu sekitar $12 ($4 berasal dari kontribusi pemerintah dan $g berasal dari kontribusi masyarakat dan swasta) atau jauh lebih rendah dari angka yang disarankan oleh Komisi Makroekonomi dan Kesehatan World Health Organization (WHO), yaitu g34 per kapita per tahunT.
Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan seperti yang telah diuraikan di atas, maka salah satu isu strategis pembangunan kesehatan
di masa datang adalah bagaimana meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Perumusan Masalah Kebutuhan pelayanan kesehatan
di masa datang akan terus meningkat sejalan dengan laju
pertumbuhan penduduk. Penduduk Indonesia pada tahun 2010 diproyekikan menjadi sekitar 235 juta jiwa, dengan perubahan s,truKur penduduk di mana terjadi pergeseran struktur umur penduduk muda menjadi struktur penduduk tua. KaraKeristik permintaan jenis pelayanan kesehatan akan berubah
sejalan dengan perubahan epidemilogi yang ditandai dengan makin tinggi prevalensi penyakit degeneratif, penyakit Udak menular dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, perubahan-perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah dan jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan, tetapi juga diperlukan perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam hal jumlah, jenis dan kualitas.
Rendahnya pengeluaran kesehatan per kapita per bhun dan makin terbatasnya kemampuan fiskal Pemerintah dikhawaUrkan tidak mampu memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dalam hal iumlah, jenis dan kualitas, yang makin meningkat di masa
datang. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah
6luillennium
Development Goals (MDGs) terdiri dari 8 sasaran, yaitu "(l) endicate exheme poverty and hunger, (2) achieve universal primary elycation, (3) promote gender equality und .mpowe. *omen, 1i; reouce child mortality, (5) improve matemal health, (6) Combat HIV/AIDS, maliria, and other diseases, (7) eruure and (8) develop global partnership for development". -sustainabilitv, ' WHO, 2001' Macroeconomics and Health: Investing in Healtl for Economic Development. WHO, Geneve.
gl-T_l"li1"]ll
Kajian
In
St/ategh
Dquti
SDM ilan lCekdayaan
fasilitas pelayanan kesehatan selama sepuluh tahun terakhir relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 1990-an8. Rendahnya anggaran kesehatan yang dialami
di Indonesia juga akan berpengaruh
terhadap
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat luas khususnya penduduk miskin, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Proporsi penduduk tanpa akses ke sarana kesehatan masih cukup besar, yaitu sekitar lebih dari 20 persen pada tahun 1998. Masih relatif tingginya disparitas antar wibyah maupun antar kelompok penduduk baik dalam hal derajat kesehatan dan gizi serta akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, berbagai penelitian dan suruei
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan Pemerintah umumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang dikelola oleh swasta.
KonUibusi swasta dan masyarakat terhadap total pengeluaran biaya kesehatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yaitu berkisar antara
75 sampai 80 persen. Ditinjau
dari
sumbernya, sebagian besar pengeluaran kesehatan yang berasal dari swasta dan masyarakat tersebut adalah "out of pockeH', DiUnjau dari penggunaannya, sebagian besar kontribusi masyarakat dan swasta
tersebut adalah untuk upaya kesehatan perorangan termazuk untuk pembelian obat. Pola penggunaan pembiayaan yang berasal dari swasta dan masyarakat ini antara lain disebabkan masih rendahnya proporsi masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan, yaitu sekitar 16 persen. Oleh karena itu, salah safu tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang berasal dari masyarakat, dan mengalokasikannya secara
cost-eff&tive, serta mampu mengisi kesenjangan pembiayaan kesehatan akibat terbatasnya kemampuan
fi
skal pemerintah.
Masalah berikutnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan nasional adalah belum tersedianya sistem akunting kesehatan nasional (National Health AccounQ yang memadai. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai sumber-sumber pembiayaan kesehatan
dan
penggunaannya
menjadi sangat terbatas, termasuk pemahaman terhadap peran seKor srwasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana antara peran swasta
dan pemerinhh ini dapat saling melengkapi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya "crowding ouH', yaitu suatu keadaan di mana pemerintah juga terlibat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang seharusnya swasta dapat menyelenggarakannya dengan lebih baik, misalnya penyediaan pelayanan medik spesialistik. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan swasta, diharapkan bahwa sumber pembiayaan kesehatan yang sudah semakin terbatas tersebut dapat diarahkan ke bidang-bidang yang
bersifat mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, seperti penyediaan publrt goods, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
Ditiniau dari sumbernya, pembiayaan anggaran pembangunan kesehatan yang sudah relatif rendah tersebut masih tergantung pada pinjaman atau hibah dari luar negeri. Pada tahun 2000, proporsi pinjaman luar negeri atau hibah terhadap anggaran pembangunan kesehatan mencapai lebih
8
Marzolf, J,2002. The Indonesian Private Health Sector: Opportunities for Reform. Discussion paper, World
Bank.
KaJlan
I*
Sffategis
Dq{tl
SDM dat Kekd.ayaan
68
dari 50 persene. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi ratio stok utang terhadap GDp dari sekitar 100 persen pada tahun 1999 menjadi sekitar 45 persen pada akhir tahun 2004, maka ketergantungan pembiayaan sektor kesehatan terhadap pinjaman luar negeri diharapkan juga dapat dikurangi secara bertahap di masa datang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka kebijakan "exit strategy" termasuk salah satunya adalah perumusan kebijakan peningkatan peran swasta dan masyarakat menjadi makin penting terutama untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan kesehatan dan
menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Tujuan Tujuan kaiian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk bidang-bidang pelayanan yang bersifat preventif maupun kuratif, sefta pembiayaannya; (2) mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan peran serta srwasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaan
kesehatan;
(3)
mengidentifikasi bidang-bidang pelayanan kesehatan
di
mana peran swasta dan
di masa datang; dan (4) merumuskan kebijakan dan strategi untuk mendorong penirEkatan peran sefta $^rasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan
kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai melalui kajian ini antara lain adalah: (1) teridentifikasinya peran serta siwasb dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti dalam hal bidang-bidang
pelayanan (preventif dan kuratifl dan pembiayaan;.
(2) teridentifikasinya berbagai hambatan dan tanbngan yang dihadapi dalam peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaan kesehatan; (3) teridentifikasinya bidang-bidang pelayanan kesehatan di mana peran swasta dan masyarakat dapat ditingkatkan
di masa datang; dan (4)
terumuskannya
kebijakan dan shategi untuk mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah.
2.
Metodologi Untuk mencapai tujuan seperti yang telah disebutkan di atas, pendekatan yang digunakan dalam
kajian ini adalah gabungan dari metoda analisa"cross-rectional' dan metode deskriptif-analius. Data yang dikumpulkan untuk mendukung kajian ini berasal dari data sekunder dan data primer.
Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi literature dan pendalaman berbagai laporan yang diterbitkan antara lain oleh Badan Pusat Statistik, Depaftemen Kesehatan (seperti, profil Kesehatan), World Health Organization, Bank Dunia dan Asian Development Bank. Sedangkan data primer akan dikumpulkan melalui suwei, depth interuiew, focus group dircussion, dan seminar.
Data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metoda analisa "cros-sutional' dan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan memberikan masukan
e
Bappenas,2002.
Kajian Iw S*a*gb Deputi SDM ilan Kebadayoan
69
masyarakat di masa dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan peran serta swasta dan datang.
pemilihan lokasi dalam kajian ini diharapkan dapat merepresentasikan keragaman kondisi fiskal' di tingkat daerah' infrastruKur pelayanan kesehatan dan tingkat peran sefta swasta dan masyarakat yaitu daerah Oleh karena itu dalam kajian ini, kondisi daerah akan dikelompokkan kedalam 3 kategori, propinsi, yang maju, menengah dan tertinggal. Untuk masing-masing kategori daerah akan dipilih dua
6 propinsi. Selanjutnya, sehingga jumlah propinsi yang akan terlibat dalam kajian ini menjadi sebanyak
di tingkat untuk masing-masing propinsi akan dipilih dua kabupaten/kota. Adapun instansi/lembaga pemerintah daerah, termasuk dinas daerah yang akan terlibat dalam kajian ini antara lain meliputi propinsi dan kabupaten/kota, dan unit-unit pelayanan kesehatan baik yang dikelola oleh kesehatan
pemerintah maupun swasta (LihatTabel 1)'
Tabel 1. Ringkasan Metodologi Kajian
lokasi
I
Pusat
2
Daenh a. Jakafta
b. Sulawesi
Selahn
c. Sumatera Selatan
d. Kalbar
e. Jambi
f. Bengkulu
Catatan'. Propfisi
Instansi/Unit Terkait Depkes, BKPM, Menko Kesra, Asosiasi Industri Farmasi, Asosiasi RS, Universitas, NGOs dil.
l,letoda Penoumoulan Data Suryei, depth interview, focus group discussion dan seminar
Survei dan depth Dinas Kesehatan Proflnsi dan interview Kabupaten/Kota, unit Pelayanan kesehatan (surasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll. Survei dan depth Dinas Kesehahn ProPinsi dan interview unit Kabupaten/Kota, PelaYanan kesehatan (swasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll. Suruei dan depth Dinas Kesehatan ProPinsi dan inteliew Kabupaten/Kota, unit PelaYanan kesehatan (s,wasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll. Survei dan depth Dinas Kesehatan ProPinsi dan interview Kabupaten/Kota, unit Pelayanan kesehatan (sarasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll. Suruei dan depth Dinas Kesehatan ProPinsi dan inteniew Kabupaten/Kota, unit PelaYanan kesehatan (s,wasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll. Survei dan depth Dinas Kesehatan Propinsi dan inteMew Kabupaten/Kota, unit PelaYanan kesehatan (swasta/Pemerintah), asosiasi RS daerah, dll' maju, Propinsi DKI Fkarta dan Sulawesi Selatan mewakili
Mertoda Analisis Cross-sectional dan deskriptif analitis
Cross-sectional dan
deskriptif analiUs
Cross-sectional dan deskiptif analitis
Cross-sectional dan deskriptif analitis
Cross-sectional dan deskiptif analitis
Cross-sectional dan deskriptif analitis
Cross-sectional dan deskiptif analitis
Sumatera Selatan
dan Kalbar mewakili dearah sedang, dan Propinsi Jambi dan Bengkulu mewakili daerah tertinggal. selanjutnya, untuk masing-masing propinsi akan dipilih dua kabupaten/kota.
Kajtar
Isa Sbategis
Deputi SDM dan Kebdayaan
70
3.
Ruang Lingkup Ruang lingkup bahasan kajian ini diarahkan untuk mengkaji peran serta $r'rasta dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi; dan mengidentifikasi bidang-bidang pelayanan kesehatan di mana peran s,vasta dan masyarakat dapat ditingkatkan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di masa datang.
4,
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui kajian ini antara lain adalah:
(1)
Teridentifikasinya peran
serb
s:wasta dan masyarakat dalam penyehnggaraan pelayanan
kesehatan, seperti dalam hal bidangrbidang pelayanan (preventif dan kuratif) dan pembiayaan;
(Z)
Teridentifikasinya berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan peran .serta srruasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaan kesehatan;
(3)
teridentifikasinya bidang-bidang pelayanan kesehatan
di mana peran swasta dan masyaralot
dapat ditingkatkan di masa datang;
(4)
Memberikan masukan untuk perumusan prioritas pembangunan kesehatan khususnya dalam hal
penenUan peran pemerintah
dan swasta yang saling melengkapi dalam
menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
(5)
Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi untuk mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di tingkat
nasional maupun daerah dalam penyusunan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pembangunan kesehatan.
5.
Jadwal Kegiabn Kegiatan
1
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
11
',2
Persiaoan Focus qrouo discussion Studi literature Seminar
2
Penoumoulan data
3
Analisa Data
4
Pelaporan
I
I
I
Focus qroup discussion
Seminar Penyusunan laporan
Kalian
kt
Strutegis
Deprti SDM dan lkbudqaan
7l
:#:,#ffi
Dlnktur Kesehahn E Glzl
Vofume
&tuan
Haqa
(6 org x 7 jam x 5 bln)
b. Tim Teknb (3 org x
7
c. FGD(5 otg x 3jamx d.
210
OJ
300,000
63,000,000
jam x 5 bh)
105
OJ
100,000
10,500,000
2 kali)
30
200,000
6,000,000
250,000
3,000,000
jam x 2 kali)
12
OJ
Kantor
5
paket
1,500,000
7,500,000
Bahan Kompubr
5
pakel
2,000,000
'10,000,000
24
OK
2,000,000
48,000,000
72
OH
260,000
18,720,000
Tenaga Ahli (2 org x
3
17,500,000
IIATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG
a. AlatTulis b.
66,720,000
PERJALANAN
a. Tiket
b
rOTAL
92,500,000
BIAYA PERSONIL
a. TPRK
SubIoUl
(2 orang x 6 propinsi)
Lumpsum (2 org x 3 hari x 6 propinsi)
33,000,000
LAIN.LAIN
a.
Konsinyasi
3
paket
10,000,000
30,000,000
b.
Penggandaan Quesioner
2
paket
1,500,000
3,000,000
JUIII.AH
Kafan Iw StrategisDeptt SDM don KeMoyoan
tgg,7&,0{0
72
KERANGM AAJAN KEEIA
I(AIIAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENDUDUK MISI(IN
I.
I-ATARBEIAKANG
UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabaf', dan Pasal 34
-
ayat 2 (amandemen keempat), bahwa: "Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Di samping
itu, Ketetapan MPR No. VMPR/2001
tentang
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, juga menugaskan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.
Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional Cfim SISN) telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2002, yang beftujuan untuk menyusun suatu Undang-undang SJSN. Tim SJSN telah menwsun suatu naskah akademik dan telah diserahkan kepada DPR dalam rangka pengajuan
RUU
SJSN. Cakupan naskah akademis tersebut meliputi jaminan sosial dengan pendekatan skema asuransi,
yang mewajibkan pekerja formal untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kefia, jaminan hari tua dan pensiun, dan kemaUan. Sedangkan bagi tenaga kerja informal dan masyarakat miskin belum dicantumkan.
Sejak tahun 2002, Bappenas telah melakukan kajian awal mengenai sistem perlindungan dan iaminan sosial, yang pada intinya berupaya untuk membentuk suatu Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPJS)
yang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Pada tahun 2003 juga telah dilakukan
kajian SPJS dengan output suatu rekomendasi tentang "Desain Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpadu." Sedangkan dalam tahun 2004 direncanakan untuk melakukan pengkajian SPJS termasuk strategi pelaksanaannya, khusus bagi penduduk miskin. Dalam implementasi sistem SPS tersebug masyarakat
yang bekerja, dunia usaha, dan pemerintah diharapkan dapat bersama-sama menanggung pendanaan sistem tersebut. Salah satu rekomendasi kajian pada tahun 2003 adalah perlunya kajian yang lebih mendalam pada Sistem Perlindungan Sosial, khususnya pada skema bantuan sosial. Kebijakan dan strategi bantuan sosial mencakup tiga aspek, yaitu (a) mengefeKifkan berbagai
program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerinbh; (b) mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal; dan (c) memperkuat dukungan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.
Untuk itu, kebijakan dan sfategi bantuan sosial dijabarkan dalam program-program untuk mencapai s.rsaran penduduk miskin dan masyarakat rentan, yaitu:
1.
Program yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial dari setiap sekor terkait
Kajian Isu Strctegk
Dqtti
SDM don Kebtdayaan
73
2.
Program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan
3.
Program pengembangan kearifan lokal
4.
Program yang berkaitan dengan upaya memperkuat dukungan keluarga dan partisipasi masyarakat
5.
Program pengembangan NIK - Basis Data Kepesertaan.
Disadari bahwa pembentukan suatu SPS Miskin memerlukan waKu yang panjang dan lama,
bergantung pada kesiapan perangkat peraturan perundangan, kelembagaan, pendanaan, serta mekanisme penyaluran dan sistem monitoring, oleh karena itu, implementasi SpS Miskin dilakukan secara bertahap. Tahap awal adalah membentuk SPS Miskin berikut perangkat pendukung, baik dari
aspek substansi, (termasuk kebijakan, program, pendanaan, penentuan sasaran, dan sistem monitoring), maupun dari aspek peraturan perundangan dan kelembagaan. Tahap kedua adalah pelaksanaan SPS Miskin, dengan uji coba di beberapa kabupaten terpilih. Tahap ketiga adatah pelaksanaan SPS Miskin sectra menyeluruh di Indonesia. Beberapa aspek yang akan dikaji pada tahun 2004 adalah berkaitan dengan kebijakan, strategi,
sasaran, program, dan indikator kinerja untuk perlindungan sosial, khususnya skema bantuan sosial. Diharapkan kajian ini dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam menentukan
arah Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial, khususnya bantuan sosial. Diharapkan pada tahun 2005 dapat diimplementasikan SPS Miskin di tingkat nasional, dan diujicobakan pada tingkat daerah, sesuai dengan kondisi setempat.
U.
TUJUAN
Tujuan umum kajian ini adalah untuk menyusun pengembangan kebijakan, strategi, sasaran, program, analisis pendanaan, analisis perangkat perundangan, kelembagaan, dan mekanisme pelayanan dalam kesatuan kerangka Sistem Perlindungan Sosial Nasional dan Daerah.
Tujuan khusus kajian ini adalah:
. . .
Mengembangkan kebijakan dan strategi perlindungan sosial bagi penduduk miskin, Mengembangkan program-program bantuan sosial bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan. Melakukan kajian aspek peraturan perundang-undangan dan kelembagaannya, dalam kaitannya dengan otonomi daerah.
.
Menelaah linkage (keterkaitan) antara pengembangan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan SPS Miskin, yang berkaitan dengan penentuan sasaran penduduk miskin.
ur.
METODOLOGI
1.
Mefakukan pengumpulan bahan berkaitan dengan
: (a) poverty Reduction stnfugy papen (b)
Pemetaan penduduk miskin; (c) Studi yang berkaitan dengan Program Perlindungan Sosial dan
Kajian
Iv
Stlotegis
IWti
SDM dan Kebdayoan
74
Pembiayaan Kesehatan, Pendidikan Penduduk Miskin sefta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (d) Indikator tenbng penentuan target sasaran dan monitoring untuk penduduk
miskin (Kaftu sehat, Pendataan KB, NIK); (e) RUU slsN; (0 studi sPJs 2002 dan 2003; dan (g) Konsep tentang
Fiwl
CapacityDepartemen Keuangan.
Mefakukan penyusunan Draf Kajian SPS Miskin dengan oufline (a) Analisis Situasi;
(b) Isu
Strategis; (c) Kebijakan, Strategi, Sasaran, dan Program; (d) Indikator Sasaran dan pemantauan; dan (e) Pembiayaan dan Kelembagaan. Melakukan serangkaian
fua.s
Group
Dintsio4 yait;;;
a. Pertemuan I: Presentasi dan DiskusiTOR SPS Miskin b. Pertemuan II: Presentasi dan DiskusiAnalisis Situasi dan Isu Strategis c. Pertemuan IrI: Presentasi dan Diskusi Kebijakan, strategi, sasaran, dan prognm tentang Bansos Pendidikan, Kesehatan, dan pMlG
d. e. f.
Fertemuan IV:
Presentasi dan Diskusi tentang Indikator Sasaran dan Pemantatnn
Pertemuan V:
Presentasi dan Diskusi tentang Pembiayaan dan Kelembagaan
Pertemuan W:
Presentasi dan Diskusi Draf SPS Miskin.
di satu kabupaten di empat propinsi, yaitu NTB, lGltim, Jateng, dan Sumbar. Tujuan dari wo*slq di daerah adalah untuk mendapatkan masukan yang lebih Mefakukan workhop
komprehensif mengenai
a.
:
Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan atau direncanakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan perlindungan sosial; dan
b.
Mengenali sistem atau skema-skema "partisipasi masyarakat" yang telah berkembang di masyarakat, untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakatnya.
Sasaran yang akan dihasilkan melalui wortrslpp
ini adalah terumuskannya
bahan
rekomendasi kebijakan publik tentang banUan sosial dalam kerangka Sistem Perlindungan Sosial
Nasional, dan yang lebih penting lagi sesuai dengan era desentralisasi
-
kerangka kebijakan
daerah (propinsi dan kabupaten/kota) termasuk haFhal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
5.
Melakukan wo*shop di tingkat nasional dengan tujuan untuk mendapatkan masukan akhir dad kajian ini.
IV.
OUTPUT
Output yang diharapkan adalah dikembangkannya kebijakan dan sbategi pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial untuk penduduk miskin dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar di tingkat nasional dan daerah, sesuai dengan tahapan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional
Kaflan Im Stlotegis Deputi SDM dan Kebadayaan
(antara lain pentahapan dalam aspek cakupan sasaran dan cakupan wilayah), termasuk aspek penataan hukum, kelembagaan, dan pendanaan, serta keterkaitannya dengan NIK.
V.
BIAYA Biaya yang diusulkan untuk tahun 2004 adalah Rp. 295
Kaiiatlsu9tlotegisDeputi
SDMdanlQbudayaan
juta.
--
.; j, ,
l$n
r 11r'
:l
',:l
''
'.'j
Penanggung Jawab Kegiahn: Direktur Kependudukan, KeseJahtenan Sosial, dan Pemberdayaan perempuan Secara Swakelola
Volumo
Satuen
Harya
EIAYA PERSOilIL
Sub Total
137,000,000
a,
TPRK (6 org x 10 jam x 5 bln)
300
OJ
275,000
b.
Tim Teknb (3 org x 4 jam x 5 bln)
180
OJ
r00,000
18,000,000
c.
FGD (8 org x 2 jamx 5 prt)
80
OJ
250,000
20,000,000
d.
Tenaga Ahli (2 org x 6 jam x 5 prt)
60
OJ
275,000
16,500,000
]ilATERIAL DAN AKTIVIAS PENDUKUNG
82,500,000
20,100,000
a.
Alal Tulis Kantor
12
bulan
850,000
10,200,000
b.
Bahan Komputer
12
bulan
850,000
10,200,000
16
OT
2,000,000
64
OH
260,000
Keg
1,140,000
6,840,000
1
Keg
4,060,000
4,060,000
Workshop Kabupaten
4
keg
4,590,000
18,360,000
CetakLaporan
1
pkt
800,000
PERJATAT{AN
a.
Tiket
b
Lumpsum (4 org
a.
Pertemuan FGD
TOTAT
48,640,000
x4
hari
x4
Lok)
32,000,000 1
6,640,000
30,060,000
b. Workshop Nasional
c. d.
800,000
JUILAH
oleh
236,,100,000
kelll
Volume
Satuan
5
OB
10,000,000
Harua
$ubTohl
BIAYA PERSONIL
a.
TOIAI 50,000,000
Tenaga Ahli (1 org x 5 bln)
PERJATANAN
50,000,000
9,600,000
a.
Tiket
3
OK
2,000,000
6,000,000
b
Lumpsum (1 org x 4 hari x 3 propinsi)
12
OH
300,000
3,600,000
9,600,0qt
JW|nH
59,600,000
TOTAL KEA.ITUHAilBNYA
295,700;000
Kajian ka Strategk Dqtati SDM dan Iebudayaan
77
KEMNGI(A ACIIAN KENA
ANALISIS KEBUTUHAN GURU UNTUK MENGANTISIPASX DAMPAK PENSIUN GURU YANG DIREKRUT SE1AM A PEIAKSANAAN INPRES SD DAN WA]IB BELATAR 6 TAHUN
PENDAHUTUAN
Salah satu tujuan pembangunan pendidikan
di
Indonesia selain meningkatkan akses dan
pemerataan pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan
di semua jenjang, jenis dan jalur
pendidikan. Salah satu faKor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan
adalah
ketersediaan guru yang memadai baik jumlah maupun mutunya. Beberapa tahun terakhir permasalahan guru yang paling dominan adalah kualitasnp yang belum
memadai, kekurangan guru di beberapa lokasi terutama karena penyebarannya yang lebih banyak di daerah perkotaan. Namun demikian permasalahan kekurangan guru akan mengemuka kembali dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pensiun secara besar-besaran guru yang direkrut selama pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun. Permasalahan tersebut akan menjadi lebih berat jika dikaitkan dengan sistem formasi pegawai
negeri sipif yang memberlakukan zero growth
poliry. Di samping itu
pelaksanaan desentralisasi
pembangunan yang memberikan wewenang rekrutmen dan pembinaan guru pada kabupaten/kob ternyata belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Formasi pengangkatan guru yang diberikan pada selGor pendidikan guru tidak ditangkap sebagai peluang untuk menambah pemenuhan kebutuhan guru
tetapi dinilai sebagai beban daerah karena akan meningkatkan pengeluaran untuk pegawai. Namun demikian, mengingat selama Repelita
I
sampai dengan Repelita IV sebagian besar guru
SD'MI yang direkrut adalah lulusan sekolah pendidikan guru (SPG), pendidikan guru agama (PGA), sekolah guru olahraga (SGO), dan bahkan di beberapa tempat guru yang direkrut hanya lulusan SLTP, maka pensiun besar-besaran yang akan segera terjadi dapat menjadi peluang seKor pendidikan untuk
meningkatkan kualitasnya. Pensiun besar-besaran tersebut memberi peluang pada pemerintah untuk menggantikan guru-guru yang direkut pada periode tersebut dengan guru dengan kualitas yang lebih baik.
Sehubungan dengan itu diperlukan studi yang mendalam untuk mengetahui besarnya dampak
direkut selama pelakanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 6 Tahun yang dikaitkan pefaksanaan zero grovvth poliq, dan dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan guru penggpnti
pensiun guru yang dengan
dengan kualitas yang sesuai.
PERUMUSAN MASAI.ATI
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
di
daerah, maka hal pertama yang harus
diketahui adalah kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Guru sebagai ujung tombak
Kajian Isu Sttategis Deputi SDM don Kebadayan
78
peningkatan kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang paling dominan, dilihat dari kualitasnya
yang belum memadai, kekurangan guru di beberapa lokasi terutama yang akan mengemuka kembali dalam beberapa tahun ke depan sebagai dampak terjadinya pensiun secara besar-besaran guru yang direkrut selama pelaksanaan Inpres SD dan Wajib Belajar 5 Tahun. Pensiun besar-besaran yang akan segera terjadi sebenarnya dapat menjadi peluang se6or pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri karena pemerintah berpeluang besar
untuk menggantikan guru-guru yang direkrut pada periode Repelita
I
sampai dengan Repelita IV
dengan guru dengan kualitas yang lebih baik. Sebagian besar guru yang direkrut pada periode tersebut adalah lulusan SPG, PGA, SGO, dan SLTP.
Menyadari pentingnya permasalahan tersebut diperlukan studi yang mendalam untuk menganalisis kebutuhan guru dalam konteks mengantisipasi dampak pensiun guru yang direkrut selama
pefaksanaan inpres
sD dan wajib belajar 5 tahun, pelaksanaan zero grcwth Nticy,
penambahan/rekruitmen PNS baru dan dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan guru pengganU dengan kualitas yang sesuai.
TUJUAN Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memperoleh informasi, pedoman dan rencana strategik tentang kebijakan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang meliputi kebutuhan guru dan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta mengantisipasi dampak pensiun guru yang direkrut selama pelaksanaan inpres SD dan wajib belajar 6
tahun dan kaitannya dengan pelaksanaan zero growth policy untuk pengadaan/rekruiEnen PNS baru.
SASAR/NI Sasaran dari studi ini adalah untuk:
a.
Menyusun informasi lengkap mengenai kondisiguru di daerah penelitian, baik kuanutas maupun kualitasnya.
b. c.
Melakukan analisis tentang kesenjangan kuantitas dan kualitas guru di daerah penelitian. Melakukan analisis tentang kebijakan pengembangan dan peningkatan kuanutas dan kualitas
guru di daerah penelitian.
d. e.
Melakukan analisis permasalahan pengadaan dan penyebaran guru di daerah penelitian. Melakukan analisis terhadap kebijakan pengadaan, pengembangan dan peningkatan kualitas
guru baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
METODOLOGI Pengumpulan Data
Kajian
In
Strategis
Dquti SDM dat Kebudoyaan
79
Data dan informasi yang diperlukan adalah data skunder yang dimiliki oleh
berbagai
sbkeholderc, seperti:
.
Departemen Pendidikan Nasional,
.
Departemen Agama (sebagai pengelola pendidikan keagamaan),
.
Badan Kepegawaian Nasional,
.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
.
Departemen Keuangan,
.
Departemen Dalam Negeri, dan
Di samping itu, juga dilakukan pengumpulan data primer yang dimiliki oleh berbagai stakeholderc di provinsi dan kabupaten/kota.
Dab yang akan dikumpulkan meliputi:
a,
Data kuanhbtif
1.
Jumlah rekrubnen guru per tahun selama pelaksanaan Inpres SD dan Wajar 6 Tahun
2.
Jumlah guru menurut umur tunggal
3.
Jumlah formasi guru yang disediakan dari tahun ke tahun pasca Inpres SD dan Wajar 6 Tahun
b.
4.
Jumlah rekrutnen dari bhun ke tahun pasca Inpres SD dan Wajar 6 Tahun
5.
Anggaran untuk gaji guru sejak tahun 2001
DaE KmlibUf
l.
Kebijakan rekrutmen guru
2,
Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan rekrutmen dan pembinaan guru
Analis Dab Akan dilakukan evaluasi dan analisa data secara kuanUtaUf dan kualitatif untuk mengetahui kebutuhan guru baik kuantitas maupun kualitas dan kemampuan pemenuhannya.
PEMBUIYAAN Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kajian ini adalah sebesar Rp. 400 Juta dengan perincian sebagai berikut:
Kajian Isu Stategis Deputi SDM dan l{ekdayaan
80
I.
: Rp. 170,00 Juta
Pekerjaan seca ra s,wakelola
1.
Biaya personil
Rp. 118,50 Juta
2. 3. 4.
Material dan aktifitas pendukung
Rp.
Perjalanan
Rp.
27,80 Juta
Lain-lain
Rp.
15,30 Juta
8,40 Juta
Dikerjakan oleh pihak ke-3
1.
: Rp. 230,00 Juta
Biaya personil
: Rp. 104,20 Juta
2. Perjalanan 3. Lain-lain TOTA
:
Rp.
59,04 Juta
:
Rp.
66,76 JUta
: Rp. 400,00 Juta
L
JADWAL KEGIATAN Kegiatan kajian akan dilakukan selama 8 bulan, dengan perincian sebagai berikut: BUIAN AKTWTIAS Mei
I u m N V
VI
Kajian
Penyusunan kebutuhan
data
&
formulasi data Pengumpulan data Analisis data Penulisan draf laporan Pertemuan penyampaian draf Penulisan laporan akhir
In
Strategis Deputi SDM dan
lQMayaan
Jun
Jul
X
X
Agt
Sept
OK
Nov
Des
X X X
X
X X
X X X
X
Penanggung Jawab Kegiahn: DlrekturAgama & Pendldlhn A.
Secara Swakelola
Volum6
Satuen
llaEa
EIAYA PERSONIL a. TPRK (6 org x b. Tim Teknb (3
SubTohl
108,000,ofi
I jam x 5 bln) oe x 9jam x 5 bln)
270
280,000
7s,600,00(
135
OJ
100,000
13,500,flX
c. FGD (5 org x 3 jam x 3 prt)
45
OJ
200,000
9,000,00(
d. Tenaga Ahli (2 org x 6 jam x 3 prt)
36
OJ
275,000
9,900,00(
a. AlatTulis Kantor
I
bulan
750,000
6,000,000
b. Bahan Komputer
8
bular
500,000
4,000,000
8
OK
2,000,000
16,000,0m
24
OH
260,000
6,240,000
3
paket
2,000
tb
3
;IATERIAL DAN AKTMTAS PENDUKUNG
10,000,000
PERJALAMN
22,240,000
a. Tiket (2 orang x 4 propinsi)
b
TOTAL
Lumpsum (2 ory x 3 hari x 4 propinsi)
LAII}LAIN
29,760,000
a. Konsinyai/seminar/lokakarya b. Penggandaan Bahan
c. RapatPertemuan FGD d. Penyusunan Laponan e. Cetak Laooran
JUII
Kajian ku Strategis Deptti SDM tlan Kcbulayaan
rl
5,000,000
15,000,000
150
300,000
paket
|,500,000
4,500,000
2
paket
3,580,000
7,160,000
80
eks
35,000
2,800,000
t70000'm1
82
u.
oleh
kelll
Volume
Satuan
Harga
SubTohl
TOTAI.
BIAYA PERSONIL r04,200,000
a. Pelaksana
b,
88,000,00(
- Kelua Tim (1 org x 4 bufan)
4
OB
6,000,000
24,000,00(
- Anggota Tim (4 org x 4 bulan)
16
OB
4,000,000
64,000,00(
4
OB
1,250,000
- Sekretads (1 org x 4 btn)
4
OB
800,000
- Pengolah Data (2 org x 4 btn)
3,200,000
8
OB
r,000.000
8,000,000
tlolumo
Satuan
Tiket (6 orang x 4 propinsi)
18
OK
2,500,000
45,000,00(
Lumpsum (6 org x 3 hari x 4 propinsi)
54
OH
260,000
14,040,00(
4
kali
3,000,000
12,000,00(
Tenaga Pendukung - Koordinator Administasi (1
r6,200,00(
oe
x4
bh)
l-lerga
PERJALANAN a.
b
LAII}LAIiI a. Konsulhsi dan presentasi (4 peil) b, Pengumpulan Oab c. Analisis Data d. Laporan (pendahuluar,pert,akhir) e. PeFiapan
Kajiatka st
"tti
5,000,000
$bToht
TOTAT
59,01{t,00
59 0{0,000
66,760,00(
I
paket
25,000,000
25,000,00c
a
paket
19,000,000
19,000,00(
30
eKs
300,000
9,000,0m
1
keg
I,760,000
1,760,000
66,760,0(n
KERANGI(A ACIJAN KEEIA
STUDI NEW-ETHNOGRAPHY
A.
latar Belakang Berbagai persoalan konflik-konflik di daerah seperi di Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan dan
beberapa konflik lainnya baik itu yang terjadi di daerah dan kota besar menunjukkan bahwa persoalan
nasionalisme
dan integrasi nasional menjadi sangat krusial di Indonesia. Berbicara
nasionalisme dan integrasi bangsa terkait erat dengan persoalan negara bangsa
masalah
itu sendiri. Banyak
pendapat mengatakan bahwa negara Indonesia belum memiliki bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang ada hanyalah bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Sunda yang sifatnya lebih kedaerahan. Suatu negara
bangsa harus dilalui dengan mentransedensikan pluralisme etnik, bahasa, pengalaman dan masingmasing kecenderungan konstituen yang hampir-hampir bersifat eksotikro Terkait dengan kondisi di Indonesia, Skinner pada akhir simposium akhir tahun 50-an manyatakan bahwa sebagian loyalitas tradisional masyarakat Indonesia berhubungan dengan struKur ikatan darah, organisasi keagamaan atau hirarki pemerintahan adat. Pendapat Skinner tersebut mengimplisiU
kemudian tercipta integrasi nasional
dan meningkatnya rasa nasionalisme terhadap bangsa perlu pendefinisian kembali suatu nilai kebangsaan Indonesia yang dapat dipahami mensyaratkan bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman ini mengimplikasikan kondisi sukarela yang harus dilakukan oleh setiap unsur masyarakat untuk mensubordinasikan berbagai nilai-nilai kedaerahan
yang kemudian bermuara pada satu bangsa Indonesia. Mohammad Anshari Nawawi berpendapat bahwa kemunculan sebuah negara bangsa akan tidak terelakan melalui pensubrodinasian kesetiaankesetiaan daerah konstituennya.
Dalam konteks kontemporer Indonesia, terutama setelah keruntuhan berbagai rejim komunis
di Eropa Timur, Anne Booth melontarkan pertanyaan politik: Can Indormia Survive as A Unitary State? Melihat kenyataan lain yang dihadapi oleh Indonesia dewasa terutama kondisi dalam negeri saat ini, juga ketidakpastian di masa depan terutama melalui proses globalisasi yang direncanakan melalui ApEC, AFTA yang tidak berpreseden
itu, pertanyaan tersebut perlu ditanggapi secara serius.
Proses pensubordinasian tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang mengingat hat tersebut terkait dengan budaya, perilaku, paradigma berpikir, pengalaman serta berbagai pengaruh lingkungan yang sudah mempengaruhi perjalanan hidup setiap masyarakat yang panjang.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami karakteristik lokal masyarakat Indonesia. Pemahaman bersama mengenai konsep kebangsaan memerlukan sosialisasi dan komunikasi politik yang tepat memerlukan mekanisme dan pendekatan pendidikan politik yang tepat. Berbagai mekanisme tersebut tentunya pada langkah awal harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masyarakat setempat.
r0
Lihat Fachry Ali, "Warisan Persamaan Budaya: Renungan Ke Depan bagi Proses Integrasi Nasional"
Kajian hu Strategis Deputi Polhankam
84
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dalam langkah awal ini dilakukan sfudi mengenai karaKeristik lokal masyarakat setempat yang dititikberatkan pada pemahaman kara6er berbagai ebris yang tersebar di seluruh Indonesia.
B.
Ruang Lingkup t(ajian
Intervensi kebijakan pemerintah di berbagai bidang pembangunan khususnya dibidang politik, dalam konteks pendidikan politik, pembangunan karaKer bangsa, sosialisasi politik, komunikasi politik,
sefta rekruitmen politik, akan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran bila pemerintah dapat memahami karakter etnis yang mendominasi karakter suatu wilayah tempat Unggal dan kehidupan masyarakat teftentu. Berbagai penelitan dan studi telah banyak dilakukan terkait dengan persoalan etnis masyarakat
tersebut dan hanya menjadi suatu
dabfus yang bersifat raw material yang tersebar di
berbagai
tempat termasuk perpustakaan yang belum dapat langsung digunakan oleh para pengambil keputusan kebijakan pemerintah. oleh karena itu, studi/kajian tentang etnis ini akan meliputi:
1.
Mengidentifikasi kajian/studi mengenai ethnic arcup (etnqraft) yang sudah dilakukan oteh berbagai institusi di Indonesia untuk melihat kualitas dan kuantitas data dan informasi mengenai ethnic group di Indonesia.
2. 3.
Mengolah data dan informasi tersebut sehingga dapat digunakan langsung oleh para pengambilan kebijakan terutama yang terkait dengan pelaksanaan agenda pembangunan politik.
Melakukan kajian eksplorasi etnis yang memang belum dilakukan sama sekali oleh lembaga/institusi manapun, namun sangat relevan untuk dilakukan terutama untuk memahami perilaku poliUk, budaya politik, serta lingkungan sosial politik.
Perilaku politik
individu dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh budaya pol6k dan lingkungan sosial poliuk' Budaya politik merupakan keseluruhan tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap
yang mempengaruhi perilaku individu dalam suatu sistem ahupun kegiatan politiknya. Di dalam kehidupan masyarakat, corak budaya politik ditentukan oleh sejauh mana pandangan, sikap-sikap, dan
nilai-nilai politik terbentuk. Lingkungan sosial politik merupakan tempat di mana individu dapat menyerap pengetahuan, sikap-sikap dan nilaFnilai politik, serta sebagai wadah baginya untuk
melakukan tindakan-tindakan politik.
C.
Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kajian
Makud pelaksanaan kajian adalah untuk menghasilkan suatu produk yang dapat
digunakan
untuk memperkaya rumusan agenda pembangunan bidang politik.
Tujuan dilaksanakannya kajian adalah tersedianya data dan informasi mengenai karakteristik etnis masyarakat tertentu agar dapat dipahami mengenai perilaku politik, budaya politik serta lingkungan sosial politiknya.
Kajien ha Stlategis Deptrti polhankom
85
D.
Pelaksanaan lGjian Mengingat keterbatasan sumber daya
di Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi,
guna
mendukung pelaksanaan kajian ini akan dilakukan bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi.
Kajian ini akan dilaksanakan selama
6 bulan dengan perincian
kegiatan sebagai berikut (i)
idenufikasi kajian etnis yang telah dihkukan berbagai instansi/lembaga kajian/individu; (ii) pengolahan
data dan informasi mengenai kajian etnis tersebut sehingga dapat digunakan untuk oleh para pengambilan keputusan yanga terkait dengan agenda pembangunan politik; (iii) studi/survey lapangan;
(iv) penyusunan hasil survey.
Kebutuhan Biaya Kebutuhan biaya bagi pelaksanaan kajian new-ehqmftadalah sebesar Rp 278 juta rupiah.
Kajian Isu Strutegis Depati Polhankam
86
l,'
:r
.:
1I',
.
"REilcAilAAlrmARAf{BnyA
,"m*'r*;;ffi;ilJ,X;;
Kajian hu Strategis Dquti Polhankam
*
87
Kajian hu Strategis Deputi Polhanknm
88
KERANGIG ACIJAN KENA
STUDI KEBIJAKAN DIPLOMASI PUBLIK
A.
latar Belakang Diplomasi publik merupakan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat
Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan untuk melakukan
promosi kepentingan nasional Indonesia melalui pemahaman, penginformasian serta pemberian pengaruh terhadap masyarakat internasional.
Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat
ini adalah tantangan untuk
melaksanakan
kerjasama ekonomi, investasi dan pembangunan dengan masyarakat internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mkyat Indonesia, serta tantangan untuk meningkatkan peran Indonesia di
dunia internasional dalam rangka mendukung kepentingan nasionalnya. Kerjasama ekonomi, investasi
sefta pembangunan Indonesia dengan dunia internasionaf belum dapat dilakukan dengan opumal mengingat masih sangat terbatasnya penjajagan dan upaya membuka peluang kerjasama ekonomi
tersebut. Begitu pun, peran Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah HAM, demokrasi, masalah lintas batas negara serta berbagi isu-isu internasional lainnya baik yang terjadi di dalam negeri
sendiri maupun yang terjadi di luar negeri sangatlah terbatas (image). Persoalan integritas negara kesatuan Republik lMonesia akhir-akhir ini mendapatkan prioritas utama untuk dapat diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia. Dukungan dunia internasional terhadap
integritas bangsa dan negara Indonesia akan sangat membantu
Di satu sisi lainnya, upaya untuk meningkatkan kegiatan diplomasi melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggara hubungan luar negeri telah banyak dan secara rutin dilakukan. Tujuannya adalah agar Indonesia memiliki peluang sebanyak-banyaknya sehingga kemudian dapat melakukan kerjasama ekonomi dan investasi yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Juga agar Indonesia dapat memiliki peran yang
kredibel
di dunia
internasional sehingga akan membawa dampak dukungan terhadap kepentingan
nasional Indonesia. Namun, nampaknya hasil yang dicapai belum optimal.
Berbagai pendapat mengatakan bahwa peran diplomasi publik akan sangat membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan hubungan luar negerl Indonesia. Keterlibatan masyarakat secara luas akan dapat mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya penyelenggara hubungan luar negeri. Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, Direktorat Poliuk, Komunikasi dan Informasi akan melakukan kajian kebijakan diplomasi publik yang diUtiberatkan pada area keterlibatan
aKif masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan hubungan luar negeri.
Kajian Isa Sfiategb Dcpati Polhankam
89
B.
Ruang Lingkup
lbjian
Berbagai referensi mengatakan bahwa diplomasi publik berbeda dengan diplomasi tradisional. Perbedaannya terletak pada keterlibatan aktor diplomasi. Pada diplomasi tradisional, aktor diplomasi
adalah pemerintah dan hanya dalam konteks hubungan satu pemerintah dengan pemerintah asing lainnya. Misalnya, kegiatan bisnis antara satu negara dengan negara lain dilakukan dengan menjaga hubungan antara pejabat pemerintah tempat bisnis ekonomi dilakukan, Udak berhubungan langsung dengan para pengusaha di pemerintahan tersebut. Sedangkan dilpomasi publik lebih tidak hanya terkait
dengan unsur pemerintah, tetapi juga dengan unsur non pemerintah dalam masyarakat, baik individu maupun organisasi.
Mengingat penting peran diplomasi publik
di Indonesia saat ini, terutama untuk membantu mendukung kepentingan nasional Indonesia di luar negeri, kiranya perlu untuk melakukan kajian untuk:
1.
Meredefinisikan kembati konsep kebijakan diplomasi publik.
2,
Mengidentifikasi aspek-aspek apakah yang saat
ini prioritas untuk dilaksanakan dan perlu
mendapatkan dukungan diplomasi publik.
3'
C.
Mengidentifikasi rencana tindak untuk melaksanakan diplomasi publik termasuk didalamnya pembentukan strategi jaringan kerjasama seluruh stakeholder bangsa, tidak saja unsur pemerintah tetapi juga unsur non pemerintah.
Maksud dan Tujuan Pelaksanaan l(ajian
Makud pelaksanaan kajian adalah untuk menghasilkan suatu produk yang dapat
digunakan
untuk memperkaya rumusan agenda pembangunan bidang politik. Tujuan dilaksanakannya kajian adalah tersedianya rumusan strategi kebijalon diplomasi publik dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
D.
Pelaksanaan Kajian Mengingat keterbatasan sumber daya
di Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi,
guna
mendukung pelaksanaan kajian ini akan dilakukan bekerjasama dengan pihak perguruan Tinggi.
Kajian ini akan dilaksanakan selama 10 bulan dengan perincian kegiatan sebagai berikut (i) identifikasi konsep kebijakan diplomasi publik melalui berbagai tinjauan pustaka; (ii) identifilosi pelaksanaan kebijakan diplomasi publik selama ini; (iii) meredefinisikan kembali konsep kebijakan
diplomasi publik;
(iv) menentukan prioritas/wilayah publik yang memerlukan dukungan
diplomasi
publik; (v) merumuskan rencana tindak pelaksanaan kebijakan diplomasi publik.
E.
Kebutuhan Biaya
Kebutuhan biaya bagi pelaksanaan kajian penyusunan kebiJakan diplomasi pubtik adalah sebesar Rp276juta rupiah.
Kajian Isu Stntegis Deputi Bidang Polhankam
90
Fffiil
t: i.i4
(:t ,li'
Kajian hu Saotugis Depati Polhankam
:
9l
Kajiat Isu Stretegis Deputi Polho*am
92
KEMNGI(A ACTJAN KENA
I(A'IAN TERHADAP PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGADI1AN TINDAK PIDANA KORUPSI
I. A.
Pendahuluan
latar Belakang Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru telah berupaya untuk melaksanakan
berbagai penyempurnaan dan perbaikan
di bidang pembangunan hukum dalam rangka
pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyempumaan dan perbaikan
mendukung
di bidang pembangunan
yang
dilakukan pemerintah, yakni terkait dengan pembentukan undang-undang dan kelembagaan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang dengan subur dan seakan-akan sangat sulit untuk diberantas. Sesungguhnya korupsi yang telah mengakar di Indonesia dapat diberanbs sepanjang adanya kemauan
yang kuat dari pemerintah untuk melalsanakannya. Korupsi di Indonesia pada saat ini telah sampai pada Utik yang tidak dapat ditolerir. Jika tahun 1993 Soemitro Djojohadikoesoemo menyebutkan bahawa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sekitar 30o/o dan hasil penelitian World Bank bahwa kebocoran dana pembangunan mencapai 45o/o, maka saat ini sepertinya jumlah tersebut
sudah meningkat drastis. Hal ini yang menyebabkan timbulnya pandangan bahwa korupsi sudah menjadi extra-ordinary crime.
Korupsi
di Indonesia terjadi di semua level dan semua bidang, baik di lingkungan
eksekutif,
legislative maupun yudikatif. Dalam laporan mengenai burearcratic and judicial bribery oleh Daniel Kaufinann tahun 1998 dinyatakan bahwa penyuapan di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di
antara negara-negara sepefti Ukrania, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir Yordania, Turki dan lain-lain. Upaya untuk memberantas korupsi bukannya belum pernah dilakukan oleh pemerintah namun kesungguhan untuk memberantas penyakit ini yang tampaknya belum sepenuhnya dilaksanakan secara
sungguh-sungguh. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah, yakni dengan melakukan perubahan undang-undang pokok mengenai tindak pidana korupsi dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya lain berupa pencegahan dan penanggulangan berbagai masalah korupsi, kolusi dan nepotisme telah juga dilakukan yakni dengan melakukan revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Lahirnya revisi Undang-undang tersebut tidak terlepas dari kenyataan akan lemahnya integritas dan kualitas aparat penegak hukum. Di dalam Undang-undang tersebut dinyatakan perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Kalian Isu Strctegis Deputi Polhenkam
93
Namun upaya pemberantasan korupsi secara represif mustahil berjalan efektif bila kita selalu
bekerja secara parsial. Komisi Pemberantasan Korupsi yang baikpun tidak akan berjalan secara maksimal bih tidak didukung prasyarat lainnya, seperti:
1.
Adanya aturan hukum pidana yang baik, yang mendefinisikan korupsi secara tepat, memberikan
sanksi yang berat bagi pelakunya dan memudahkan proses pembuKian pelaku korupsi tanpa melanggar HAM;
2. 3.
Adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemberantasan KKN;
Adanya pengadilan yang independen, tidak memihak dan kompeten untuk mengadili perkaraperkara korupsi. Sebagai exta'ordinary crime, Tindak Pidana korupsi tidak lagi dapat ditangani secara "ordinary."
Upaya luar biasa yang dilakukan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang diikuti dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana korupsi melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi tersebut harus sudah
terbentuk bulan November tahun 2003. Dengan demikian, diperkirakan kasus yang harus ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah akan ada dalam waKu dua atau tiga bulan setelah November 2003,
Hal yang seharusnya menjadi perhatian utama dan pertama dalam pembentukan pengadilan
Tindak Pidana Korupsi ini adalah masalah pengembangan organisasinya, sebab bagaimanapun juga organisasi Pengadilan yang baik akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan pengadilan tersebut selanjutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan melalui UU No. 30 tahun 2002 berada di
lingkungan peradilan umum. Begitupun tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu tingkat pertama,
tingkat banding dan kasasi. Mendesaknya kebutuhan pembentukan pengadilan
ini
menjadikan
persiapannya begitu cepat dan terkesan terburu-buru. Banyak hal yang sebenarnya belum matang, terutama dalam masalah organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengembangannya. padahal
tujuan utama pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah sebagai ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia.
Namun tidak ada kata terlambat. Pengembangan organisasi masih dapat dilakukan sambil berjalan. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijadwalkan selesai awal tahun 2004, dapat menjadi awal yang baik untuk terus melakukan penyempurnaan dalam sistem kelembagaannya.
Berdasarkan
hal itulah diperlukan suatu kajian khusus yang mencermati
pengembangan
organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ideal agar sesuai dengan tujuan pembentukannya.
B. Permasalahan
1.
Pengadilan Khusus lainnya seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Apakah pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan merupakan bagian dari pengadilan umum seperti halnya pengadilan khusus lainnya? Pengalaman atas "kegagalan" yang dialami oleh Pengadilan Niaga sering disorot
Kajian
ku
Strategis Depati Polhankam
94
karena kedudukannya yang berada
di
lingkungan Peradilan Umum. Sebaliknya, pembentukan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat otonom akan memakan
waftu, baik untuk
menciptakan infrastuktur, sumber daya manusia dan biaya yang tidak kecil selain harus mefakukan
revisi terhadap ketentuan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 tenhng pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan secara limitatif lingkungan peradibn di Indonesia. 2.
UU No, 30 Tahun 2002 rnengatur bahwa Pengaditan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari tiga tingkatan. Namun demikian, proses pengadilan tiga tingkat memiliki kelemahan dalam masalah waktu yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat. Padahal dalam kontek tindak pidana korupsi, prinsip tersebut cukup penting mengingat potensi terdakwa untuk menghilangkan bukti dan demi memenuhi harapan masyarakat dalam penyelesaian perkara secara cepat. Dengan demikian timbul permasalahan, apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan melalui tiga tingkatan atau adakah alternatif lain untuk membuat kinerJa pengadilan ini lebih efektip Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat ini memiliki muatan penyelesaian perkara yang cukup
besar, terutama dengan hadirnya pengadilan-pengadilan khusus di lingkungannya. penundaan sidang, administrasi pengadilan yang lambat seringkali diakibatkan oleh minimnya fasilitas.
Padahal, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan penanganan khusus agar pembentukannya memenuhi sasaran, selain itu, ada permasalahan lain yang menyangkut representasi geografis atas kebutuhan penanganan perkara korupsi. Hal ini menimbulkan permasalahan
sP€d,
apakah Pengadilan Korupsi ini lokasinya akan tetap berada di lingkungan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berapa jumlah pengadilan Undak pidana korupsi yang perlu dibentuk dan di mana letaknya? 4,
Keterbatasan alokasi anggaran bagi pengadilan dalam APBN dianggp tidak dapat menunjang operasionalisasi pengadilan seharFhari dan pelayanan pengadilan, selain juga dianggap mendorong
perilaku korupsi hakim. Bagaimana menjamin ketersediaan anggaran yang memadai
bagi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
C.
llaksud dan Tujuan Makud dan Tujuan dilakukannya Kajian terhadap Organisasi Pengadilan Tindak pidana Korupsi
ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan mengenai pengembangan organisasi pengadilan tindak pidana korupsi yang ideal sesuai dengan tujuan pembentukannya.
n.
Metodologi
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Kajian terhadap Organisasi pengadilan Tindak pidana Korupsi ini antara lain:
Kajian hu Strategis Deputi Polhankam
95
1.
Studi Kepustakaan
Kegiatan studi kepustakaan dilakukan untuk mengkompilasi data-data sekunder, bahan-bahan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memuat isu-isu kelembagaan. Bahan-bana tersebut kemudian disarikan guna memudahkan penelitian.
2.
Studi Komparasi
Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan, baik dari segi pengaturan maupun dari berbagai masukan pengadilan khusus lain yang telah ada seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan pengadilan Anak berikut evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengadilan-pengadilan
tersebut. Studi komparasi dilakukan secara normatif atas peraturan perundang-undangan maupun wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten,
UI.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian terhadap Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korup$ ini
adalah aspek kelembagaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari sudut:
1.
Kedudukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia
2,
Susunan dan Jenjang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3.
Tempat Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ry.
Hasilyangdiharapkan Hasil yang diharapkan dari Kajian ini antara lain:
1.
Memperoleh gambaran mengenai berbagai permasalahan kedudukan, susunan dan tempat kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi yang pada saat ini ditetapkan berada di lingkungan peradilan umum,
2.
Tersusunnya alternaHf kebijakan dalam rangka meletakan fondasi yang kokoh dalam pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekaligus menjaga eksistensi dan kinerJa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,
V.
Rincian Anggaran Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kajian Terhadap Organisasi Pengadilan Tindak pidana
Korupsi adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
Kajian ha Strategis Deputi Polhanfum
96
VI.
Jadual Kegiatan Kegiatan Kajian Terhadap Pengembangan Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan pada Tahun Anggaran 2004, dengan jadual sebagai berikut: Bulan April 2004 Bulan Mei
-
Penyusunan Kerangka Acuan fiOR)
Juli 2004
Penginventarisan data baik yang bersifat normatif maupun lapangan
Bulan Agustrls
-
September 2004
Penyusunan dan penulisan subsbnsi
Bulan OKober 2004
Focus Group Discussion (FGD)
Bulan Nopember 2004
Lokakarya terbatas sebagai hasil penyempurnaan FGD
Bulan Nopember 2004
Penyerahan Laporan Akhir
Kajian hu Strategis Dcputi Polhankam
97
RETICA}IA ANGGARAN BIAYA
KA'IAN TERHADAP PENGEIIBANGAN ORGANISASI PENGAD|T-AN TlitDAK ptDANA KoRUpSt (TtptKOR) TAHUII AllcClARAl{ 200{ Penanggung Jaurab Kegiatan: Direktur Hukum dan HA[l DunsiWaKu Pelaksanaan: 8 bulan Jadwal Pelaksanaan:
I April . 3{l Nopember 2004
Pekeriaan Secara Syyakelola
BNYA PERSONIL a. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
(6x17jamx5bln)
174,fl10,011(
|
51(
b. Tenaga Ahli
(2x7jamx8prt)
112
c. Focrs Group of Dlscussion (FGD)
(Sx3jamx3pertemuan)
lo"*t'
250,00(
28,000,00(
150,00(
10,800,00(
100,0ff
25,500,00(
lorano-jam 72
d. Tim Teknis
(3x17jamx5bulan)
200,00( 102,000,00(
2*,
loq-jam-eert. lOrang-jam
Lokakarva I
- Pembicara
Orang/kali
1,000,00c
4,000,00c
- Moderator
z Orang/kali
750,00c
1,500,00c
- Notulen
2
0rang/kali
500,00c
1,000,00c
- Tim Perumus
z Orangkali
750,00c
1,500,00c
a. Alat Tulis Kantor
8 Bulan
450,000
3,600,000
b. Bahan komputer
8 Bulan
300,000
2,400,000
2 0nang/kali
2,350,000
4,700,000
- Tiket Jakarta - Surabaya PP
2 Orang/kali
1,400,000
2,800,000
- Tiket Jakarta - Semarang PP
2 Oranglkali
1,173,500
2,347,000 4,800,000
ITIATER|AL DAN AKTIVITAS PEilDUKUNG
6,000,000
PER'AI.ANAN - Tiket Jakarta - Medan PP
- Tiket Jakarta - Makassar PP
28,U7 ,000
2 0rang/kali
2,400,000
- Jakarla - Jakarta PP
20 0rang/hari
100,000
- Akomodasi/l-umpsum
40 0rang/hari
300,000
12,000,000
6,413,000
6,413,000
2,000,000
LAIN.LAIN - Penyusunan laporan, penggandaan & pengiriman lporan - Pengadaan bahan
Paket rl Paker
- Sarta TemPat LokakarYa
,l
raket
101,913,0001
I I I I
3,000,0001
3,000,000
15,000,0001
15,000,000]
(50orgx2hrxlKL) - Seminar Kit
I
)nangftali
50,0001
I
2,500,0001
(50oqx1KL) I
I
- Konsinyasi
)aket
e,000,0001
27,000,0001
- Sewa Kendaraan roda 4 (1 bh)
lulan
6,000,0001
48,000,0001 I
Kajian Isa Strctegb Deputi Polhankam
98
KEMNGIG AAIAN KENA
PENINGKATAN KUALITAS PEI.AYANAN PUBLIK
A.
PENDAHULUAN
Tuntutan peran pemerintah di bidang pelayanan publik dalam era desentraliasi, demokratisasi dan globalisasi, lebih ditekankan pada kemampuan dalam memberikan rasa nyaman terhadap seluruh masyarakat dengan cepat, tepat, murah, transparan dan non diskriminatif. Ofeh karena
itu pemerintah
pusat dan daerah dalam pelayanan
publik harus buttom
up,
dengan maksud pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara harus dekat dengan
masyarakat yang dihyani. Sehingga terjadi kuatitas pelayanan publik
yang merupakan represenbsi
dari kehendak masyarakat yang dilayaninya secara langsung terhadap kebutuhannya. Namun demikian peningkatan kualitas pelayanan inilah yang Udak mudah. Dalam kenyatannya murrcul berbagai dimensi perbedaan; anbra harapan dan kenyataan, kepentingan warga negara secara
langsung dengan kepentingan pemerintah, sehingga dibutuhkan suatu model bagaimana agar perbedaan tersebut dapat eliminir dengan baik.
Oleh katena itu pdu diadahn penetiilan yang dapt menentubn kebutuhan Fbyanan publik yang dekat dengan maqankat dan idat *katigus tebih berctfat aplilatffdengan prinsip-prinsip munh, ent, teryt tansryran dan ti&k diskriminatf|
B.
TUJUANPENELITUTN Tujuan peneliUan
1.
ini adalah :
Melakukan peMalaman terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik di pusat dan daerah selama ini.
2. Menemukenali permasalahan di bidang pelayanan publik 3. Menyusun rekomendasi kebijakan terhadap sistem pelayanan yang tepat, cepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif.
C.
ITIETODOIOGI Metode yang digunakan dalam melakukan kajian adalah sebagai berikut: Penelitian yang dikembangkan dalam kajian ini adalah penelitian survey deskriptif.
1. 2' Penelitian penelitian Lapangan di
3
lokasi yang direncanakan antara lain: provinsi Bangka
Belitung, Sulawesi Selatan, dan Bali.
3.
Rekomendasi kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik.
Kajian hu Stratcgb Deputi polhankam
I
D.
RUANGLINGKUPKEGIATAN Ruang lingkup kegiatan penelitian adalah
1.
:
Melakukan studi banding pelaksanaan pelayanan Publik
di berbagai kantor pelayanan
publik
propinsi sampel.
2.
Menemukan standarisasi sistem pelayanan publik yang tepat, cepat, muranh transparan dan tidak diskriminatif.
E.
HASIL PENETITIAN Berakhirnya penelitian ini diharapkan akan memperoleh keluaran hasil (ou@uQ menyangkut
rekomendasi kebijakan rancangan model pelayanan publik yang dapat dikembangkan secara bertahap dan sistematik.
F,
KEBUTUHANANGGARAN Alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan ini sebesar Rp. 151.000.000 yang dibebankan dari
anggaran pembangunan BappenasT.A. 2004.
G.
JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan kajian peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terlampir.
Kajian
hu
Strategis
Dquti Polhankam
100
RENCAT'IA AI.IGGARAN BIAYA
KAJAII PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TAHUII ANGGARAN 2004
Penyusun Rekomendasi Kebijakan (IPRX)
orangx4jamx5bln)
oru/Jam
orang x 2 jam x 4 pertemuan)
Org/Jam
jam x 4 pertemuan)
Org/Jam
orang x
1
3 orang x 6jam x 5 bln)
Org/Jam
DAN AKTTVITAS PENDUKUI{G bln
Tiket (3 lokasi x 't orang (PP)) Lumpsum (3 lokasix 1 oraq x 2 hari)
t
di Bappenas (30 onang x
had x
lokasi org/hari
I
kali)
kali lembar
Ketua Tim
(l
orang x 4 bulan)
olg/bulan
Anggob Tim (5 orang x 4 bular)
oq/bulan
enaga Pendukung Koordinator Adminisbasi Sekretaris
ory/bulan
orglbuhn oe/bulan
Pengolah Data TERIAL DAN AKflVITAS PENIruKUNG
bulan paket paket
Lokal (2 Lokasi x 3 orang) Tiket (2 lokasi x 3 orang (PP)) Lunpsum (2 lokaix 3 orang x 3 hari)
i
dan Presenhsi (30 x
t
had x 4 kali)
lokasi lokasi org/had
kali
Laporan Persiapan (100 hal. x 10 eks) Laporar Pedembangan (150 hal. x10 eks)
lembar
Lapora Akhir (i50
lembar
hal. x 10 eks)
lertar
TOTAL BIAYA
Kajiaa Isu Strategb Deputi Polhatkam
l0t
KERANGIA ACUAN KENA
PENYUSUNAN MODEL KUANTITATIF TERPADU PENGEMBANGAN WILAYAH Dengan Fokus pada Analisa Potensi dan Lokasi Daerah
I.
Pendahuluan Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah yang bersangkutan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan akan menghasilkan apa yang disebut sebagai perkembangan ekonomi, Suatu daerah dapat dinyatakan mengalami perkembangan ekonomi yang baik apabila dapat diindikasikan tiga halll, yaitu: pertama, terdapat kenaikan pendapatan daerah dalam suatu jangka waKu yang panjang. Kedua, terdapat kenaikan pendapatan perkapita dalam
Jangka panjang. Dan ketiga, terdapat kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat yang dicerminkan dengan menurunnya kesenjangan pendapatan antar golongan pendapatan dan daerah sefta terdapatnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata
lain perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari meningkatnya perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.l2 Peftanyaan berikutnya adalah bagaimana mencapai tujuan yang telah disebuRan di atas? Di
tahap awal pembangunan daerah, umumnya peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran yang besar di dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena adanya kegagalan pasar dalam mengatur mekanisme distribusi barang, jasa dan faKor produksi. Sejalan dengan meningkatnya perekonomian daerah, maka peran pemerintah di dalam perekonomian daerah berangsur-angsur berkurang digantikan oleh peran srrvasta dan masyarakat dalam menyediakan
barang dan jasa, bahkan untuk beberapa kasus, swasta dan masyarakat dapat mengganUkan peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik seperti penyediaan prasarana fisik, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan lainnya. Peran pemerintah selanjutnya lebih mengarah sebagai regulator dan fasilitator bagi swasta dan masyarakat dalam upaya mendukung perekonomian.
Sementara
itu,
kebijakan pemerintah pasca pemerintahan Orde Baru telah memberikan
kewenangan dan alokasi dana yang lebih banyak kepada daerah. Hal tersebut terjadi setelah diberlakukannya UU
no 22 tentang
Pemerintahan Daerah tahun 1999 dan UU
no 25
tentang
Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tahun 1999. Hasil kekayaan alam daerah yang sebelumnya selalu
ditarik ke Jakarta, secara proporsional dikembalikan ke daerah asalnya untuk pembangunan daerah itu sendiri.
rrlr4.L. Jhingan
(terj),"
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan". PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. 1996. Hat 6.
r2lbid.
Kajian Isu Strategis
Dqrti
Pengertangan Otda don Pemb. Regiaaal
102
Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Namun demikian pengelolaan tersebut masih memiliki banyak kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah. Pola pembangunan dan pengembangan daerah akan sulit serta memakan waKu yang sangat lama jika pemerintah daerah hanya bergantung pada kekuatan daerah itu sendiri serta bantuan dari pusat.
Di samping memberikan dampak positif, ternyata eforia otonomi daerah terus berkelanjutan. Saat ini banyak daerah yang menginginkan untuk membangun prasarana hanya untuk kepentingan
daerah
ifu
sendiri tanpa memperhatikan kondisi wilayah sekitarnya. Kasus-kasus
persaingan
pembangunan pelabuhan antara beberapa propinsi di Sumatera menunjukan kompeusi yang tidak sehat
antar daerah. Di sisi lain tantangan serta peluang globalisasi yang akan dihadapi daerah semakin dekat. Maka manajemen sumber daya dan waktu adalah critical point bagi daerah untuk terus bertahan dalam globalisasi ekonomi. Di dalam aspek ini terdapat isu-isu seperti globalisasi ekonomi, blok perdagangan
bebas, kerjasama antara ASEAN-Cina-Jepang serta masalah lingkungan dan degradasi sumberdaya alam. Isu-isu tersebut mau tidak mau harus menjadi perhatian tidak saja pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah, karena isu-isu tersebut memberikan implikasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pembangunan daerah di Indonesia. Implikasi tersebut dapat berupa ancaman ataupun peluang bagi pergembangan daerah,
Isu yang terjadi di
sat
ini dan di masa datang yang diperkirakan tetap menjadi topik hangat
adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan antar daerah. Pola pembangunan daerah di masa lalu
yang terlalu sentralistis memberikan andil terhadap terjadinya kesenjangan tersebut. Untuk itu diperfukan strategi pembangunan daerah yang lebih bersifat local
orienddan lebih partisipatif.
Selanjuhya, pengembangan daerah juga tidak hanya melibatkan sektor publik saja tapi juga selGor swasta dalam hal ini investor dan juga masyarakat. Investor adalah pemain kunci dalam pengembangan suatu daerah ataupun suatu negara. Dengan adanya Investasi maka pembangunan dan pengembangan daerah dapat dilakukan dengan berkesinambungan dengan biaya yang lebih murah
dibandingkan dana pinjaman tanpa memberikan beban tambahan bagi pemerintah daerah. Namun demikian minat Investor baik lokal maupun asing akan sangat bergantung pada sejauh mana daerah bisa memperkenalkan diri serta meyakinkan mereka br,fina retum dari investasinya akan mencapai tingkat yang diinginkannya
Untuk itu menganUsipasi isu-isu di atas dirasakan perlunya intervensi dari pemerintah pusat (sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat). Keperluan untuk melakukan intervensi seyogyanya didasari oleh argumen yang kuat baik secara ekonomi regional, politik maupun dari aspek
lainnya' Untuk memperoleh argumen yang kuat salah satunya adalah dengan menyusun suatu perangkat analisis yang mampu melihat dampak dari berbagai skenario suatu kebijakan bagi perekonomian daerah dan nasionat baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Banyak perangkat analisis yang bisa disusun, salah satunya adalah dengan menyusun suatu model kuantitatif ekonomi regional yang terpadu
(integnd rqionaleconomic model.
Kojlan Istt Stlategk Depttt Pengertangan Otda dan pcmb. Regiotut
103
N.
HAL.HATYANGTETA}I DAN SEDANG DILAKSANAKAN Pada tahun 2003, kegiatan yang dibkukan dalam penyusunan model kuantitatif terpadu
pengembangan wilayah adalah (1) pembuatan tabel input-output antar propinsi 2000, yang meliputi 30
propinsi dan
30 sektor dan (2) pembuatan model ekonometrik multiregional. Kedua model ini
diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2003. Apa yang bisa diperoleh dari ke dua model di atas antara lain adalah analisa potensi dan kebutuhan daerah, pola hubungan antar seKor dan antar daerah, dan sebaran kegiatan ekonomi.
uI.
TUJUAN STUDI Adapun tujuan dari studi ini adalah:
1.
Mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah.
2.
Menganalisa sebaran kegiatan ekonomi.
3.
Mengidentifikasi pola hubungan anbr daerah.
4.
Menyusun suatu model ekonomi regional yang komprehensif yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai simulasi kebijakan.
5.
Sebagai bahan masukan untuk penyusunan PJP bidang Daerah dan SDR.
6.
Menganalisis dampak dari suatu kebijakan terhadap perekonomian suatu daerah.
IV.
METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam menganalisa perkembangan wilayah terdiri dari beberapa alat
analisa yang nantinya akan saling mendukung dan terkait satu sama lain dalam suatu model kuantitatif
terpadu. Metodologi yang akan digunakan antara lain adalah (1) inEnqional input-ouQut analysis; (2)
multirqional econometic analysi+ (3) omryraU'ue ast/irdustrial amplev analysis; (4)
rpnlhar
(6) intenqioml bl amlysis; (8) uttun ampbx
prcgramming analysts; (5) gagraphic information syshm (GIS) analysis;
acaunting matix analysis; (7) applied general interregional equilibrium amtysr:s; dan (9) gnui:ty-typ mdel armlysis.
Masing-masing alat analisa akan dipergunakan untuk merrapai tujuan tertentu sesuai dengan kegunaan dan kemampuan dari metoda-metoda di atas. Sesuai dengan tujuan studi, haFhal yang perlu diinvestigasi adalah:
1.
Analisa pasar dan perdagangan antar daerah melalui:
-
Interregional Input-Output analysis (IRIO) MulUregional Econometric Models analysis (MREM)
Kedua alat analisa di atas digunakan untuk menganalisa pasar dan perdagangan antar daerah baik dari sisi permintaan antara maupun permintaan akhir. Analisa input-ou$ut antara lain akan
memberikan perkiraan yang cukup bagus tentang pasar dan dampak dari suatu Industri di suatu daerah terhadap industri di daerah itu sendiri maupun industri di daerah lain. Selanjutnya bila
Kaiian Im Sbatcgis Deputt Pengembangan Otda fun Pert, Regional
104
proyeksi dari beberapa kegiatan ekonomi berdasarkan input-output dapat dibuat, maka akan
dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk memperkirakan pasar yang
akan
datang. Model ekonometrik mulUregional sangat perlu dilakukan selain menginvestigasi lebih mendalam
interaksFinteraksi antar daerah juga dapat memprediksi perubahan-perubahan dari permintaan akhir. 2.
Analisa Lokasi dan Potensi
-
ComparativeCosli/IndustrialComplexanalysis Nonlinear programming analysis Geographic Information System analysis (GIS)
Salah sahr kelemahan dari analisa input-output adalah tidak bisa mengidentifikasi potensi daerah
yang belum tergali seperti potensi pertambangan dll. Untuk itu perlu adanya tambahan analisa yaitu GIS di mana akan terlihat penyebaran spasial dari keadaan SDA yang ada dan potensi yang masih bisa dieksplorasi. GIS ini juga bisa digabungkan dengan loation quotient, coefficienB
of
localimtiondll.
Input-output dapat mengidentifikasi sektor atau komoditi yang mempunyai dampak terbesar baik untuk sektor hulu maupun untuk sektor hilir di daerah itu sendiri maupun daerah lain. Untuk sektor-sektor unggulan ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dalam hal perlu atau tidaknya penciptaan seKor pendukung atau seKor pemasaran sehingga comparative cost atau
industial complac analysis merupakan salah satu metoda analisa yang tepat. Analisa nonlinear programming perlu dilakukan sebagai tambahan analisa comparative costatau industial compla(
untuk mendapatkan optimal rclution dari berbagai dampak positif dan negatif
suatu
pembangunan. Seperti contoh adalah maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi kerusakan lingkungan. Analisa interaksi pelaku-pelaku ekonomi
-
IntenegionalSocialAccountingMatrix(ISAM) Applied General Interregional Equilibrium (AGIE)
ISAM dapat menghasilkan Udak hanya interaksi antar daerah dari kegiatan produksi, seperti dari
input-output, tapi juga interaksi dari faktor produksi, RT, perusahaan, pemerintah, modal dan dunia internasional. Matrix ISAM antara lain akan terdapat (1) transaksi interqional inputoutputditambah dengan kategori final demandmenurut daerah, (2) transaksi tambahan menurut
daerah untuk pembayaran faktor-faktor produksi, RT, perusahaan, pemerintah dan institusi lainnya dan dunia internasional, dan (3) aliran uang yang diikuti oleh perubahan stok modal.
Afat metoda yang perlu dipertimbangkan adalah Applied General Interregional Equilibrium (AGIE). Kon$ibusi utama analisa ini adalah dalam penentuan harga-harga dari berbagai pasar melafui keseimbangan supplai dan demand. Hubungan AGIE dan comparative cosf dapat dilihat
dari. misalnya, bila diketahui adanya dampak potensial thd perubahan harga faKor produksi sepefti tanah, upah dll. akibat dari pemilihan lokasi suatu pabrik besar di dua lokasi yang layak,
Kajian
I*
Sfietqk Deptti Pmgortangan &da dat Pemb, Rqlonal
105
maka AGIE akan dapat memprediksi perubahan harga faktor produksi di kedua lokasi tersebut dan menentukan lokasi optimaldari pabrik tersebut. Analisa Perkembangan Urban dan Metropolitan Areas
-
Urban Complex analysis
Gravity-type Models analysis
Unfuk mengetahui proses perkembangan urban atau metopolibn area maka urban complex analysis dibantu dengan grauity-tyry models analysis dapat membantu. Dampak dari investasi besar di suatu perkotaan baik terhadap kota itu sendiri maupun kota-kota lain dapat dilakukan
dengan analisa
I'O. Tetapi analisa itu tidak
mempertimbangkan aspek
tata ruang
dan
penggunaan lahan.
Comparative casf menjustifikasi lokasi suatu industri utama yang berimplikasi pada perubahan migrasi dan pola pergerakan journey-b-work dalam perkotaan. Juga dengan gravity model,
dampak terhadap pola pergerakan akibat pembukaan pusat pertokoan, rumah sakit dapat diinvestigasi. Memasukkan ekonometrik adalah untuk melihat perubahan yang relevan dalam kategori di final
demand dan lebih dalam lagi adalah melihat perubahan pada tingkat employrnent menurut sektor dan konsekuensinya adalah perubahan pada pola joumey-to-wott< dan pola pergerakan lainnya.
Sebagai tambahan, gravity
mdel
dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu daerah perkotaan memberikan pasar yang cukup untuk menyerap produk-produk untuk justifikasi pendirian suatu pembangunan yang berskala besar seperti pust pelayanan bisnis, kompleks industri atau pusat perbelanjaan yang berskala besar. Sebagai contoh, misalnya adanya usulan pembangunan pusat perbelanjaan regional. Peftanyaannya adalah apakah pasar cukup potensial
untuk menjustifikasi pembangunan tersebut. Jawaban salah satunya adalah tergantung pada jumfah perjalanan (ffipq di mana rata-rata tiap keluarga diharapkan datang ke pusat perbelanjaan tersebut dan perkiraan biaya yang dikeluarkan per perjalanan. Banyaknya jumlah perjalanan dan biaya per perjalanan itu salah satunya tergantung pada wapu tempuh. Hasil estimasi jumlah konsumer yang diharapkan akan datang dan dengan berbagai peftimbangan lainnya akan memberikan potensi terhadap volume penjualan atau pendapatan. Di sisi supplai, biaya dalam pengadaan barang dan jasa harus diestimasi. Dengan pricing scheme yang benar, akan diketahui proyeksi biaya dan revenue pembangunan pusat perbelanjaan tersebut.
RUANG LINGKUP Kelanjutan model kuantitatif terpadu untuk pengembangan wilayah pada tahun 2004 pada dititikberatkan pada analisa lokasi dan potensi (metode ke dua) di mana metodologi yang dipakai adalah (1) comparative cost atau indusbial complex analysis, (2) nonlineir programming analysis, dan (3) geographic information system.
tahap
II
Seperti yang telah disinggung di atas bahwa analisa input-output antar propinsi dapat melihat secara komprehensif hubungan antar seKor dan antar daerah yang dipergunakan untuk menganalisa pasar dan perdagangan antar daerah. Dengan input-output ini akan dapat
Kallat
Isrt Stlategis
Depati Pengertangan Otda dan pemb, Regional
106
dihasilkan analisa klaster industri yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan
ini yang terdiri dari tiga metodologi dilakukan untuk melihat beberapa SDR secara lebih rinci dalam pengertian
Strategic Development Regions (SDR). Dengan metoda ke dua
keuntungan yang bisa diperoleh apabila ditetapkan suatu kawasan industial complex yang dengan dukungan dari analisa GIS dan Nonlinear programming.
VI. 1. 2. 3. VII.
OUTPUTYANGDIHARAPKANTAHUN2OO4 Analisa Indusffial Complex atau Analisa Comparative Cost dari beberapa SDR Analisa GIS terhadap industrial complexes tersebut Analisa OpUmalisasi dengan Nonlinear Programming terhadap IndustrialComplex tersebut.
JADWAL KEGIATAN
TahuilKegiatan
Mei
Iun
Iul
Aqu Sep
olc
Nov Des
2003
lnalisa Pasar dan Perdagangan Antar Daerah 2004 lnalisa lokasi Dan Potensi Daerah
2005 lnalisa Interaksi Pelaku-Pelaku Ekonomi 2006
lnalisa Perkembanoan Urban dan Metrooolitan
VII.
Areas
Rancangan Anggann Biaya (terlampir) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Kajian lanjutan Penyusunan Model Kuantitatif Terpadu
Pengembangan Wilayah adalah Rp. 490.894.000,-.
KaJiat Isu Strategk Dqutl Pergertangan &da dan Pert, Regional
to7
RENCANA ANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN I{ODEL KUANTITATIF TERPADU PENGEi|BANGAN WILAYAH A. PEKERJAAII DI KOI{TMKKAN
{o.
Uraian
Jumlah
Safuan
Tohl
Harga SatJan
BIAYA PERSONIL
270,000,000
fenaga Ahli Pengembangan WlayaMeam Leader
5
orang bulan
8,000,000
40,000,000
2 Ekonomi Pembangunan
5
orang bulan
6,000,000
(
30,000,000
3 Adminisfasi Pemedntahar
orang bulan
6,000,000
30,000,000 30,000,000
1
4
Sislem Transporhsi
5
orang bulan
6,000,000
5
Sistem Transpoftsi
I
orang buhn
6,000,000
30,000,000
7
Shtislika
E
orang bulan
6,000,000
30,000,000
Asisten Tenaga Ahli
Wayah
onng)
1
Perencana
10
orang bulan
3,000,000
30,000,000
2
Ekonomi Pembangunan
(2
R
orang bulan
3,000,000
15,000,000
3
Sosiologi
5
orang bulan
3,000,000
15,000,0m
Ienaga Penunjang 1
S,erabr
15
orang bulan
1,000,000
15,000,000
2
\dminisbasi
5
orang bulan
1,000,000
5,000,000
ll IATERIAI DAI{ AKTU]IAS PEIIDUKUNG
36,500,000
1
\TK
(
bulan
1,000,000
2
Gmunikasi
5
bulan
1,000,000
5,000,000
3
rengadaan Dah Sekunder
5
paket
4,000,000
20,000,000
4
bwa
10
unit bulan
500,000
5,000,000
5
iewa Printer
5
unit bulan
300,000
1,500,000
Komputer
ill IERJATAMN 1
5,000,000
{6dto,000
terjaland| Dinas 'Tiket unfuk 2 orang -
Jakaft-iredan PP
2
PP
2,400,000
- JakattrSurabaya PP
2
PP
1,400,000
2,800,000
- Jakart+lvlakasar PP
z
PP
2,400,000
4,800,000
- JakartaSamarinda
2
PP
2,600,000
5,200,000
2
PP
5,500,000
11,000,000
60
oranghari
300,000
18,000,000
paket
5,000,000
5,000,000
PP
- Jakarh-Papua PP
4,800,000
'Luflpsum
-2onng,5pwinsi,6hari lv
.AI1{.LAIN
I
iemhar Konsep Awal
I
2
lapaUDiskusi
1
paket
5,000,000
5,000,000
3
iemina Laporan Akhir
I
paket
5,000,000
5,000,000
1
blaporan
a bndahuluan
't0
eksemplar
40,000
400,000
b tkhF SementaE
10
eksemplar
90,000
c \khir
20
akcmnbr
't50.000
19,300,000
IOTAL SELURUHNYA
Kajtan
Iu
Strategis Deputl
900,000 3
ofn 000
372,100,000
Petgertangan Otda dan Penb, Regional
108
RENCAMANGGAMN BIAYA PENYUSUNAN UODEL KUANTITATIF TERPADU PENGEI'BANGAN WILAYAH
B, PEKERJMN SI,VAKELOLA
No.
Uraian
I
iA,UUPAH
1
tim Penyusun Rek. Kebijakan
Harga Safuan
Total
128
orang Jam
300,000
38,400,000
40
orirng jam
250,000
10,000,000
60
orang jam
100,000
6,000,000
lm FGD
5orangx2jamx4pil) 3
Safuan
54,100,000
4orangxBjamx4bln) 2
Jumlah
'enaga
tl
t/AHAN
Teknis (3 org x 2jam x 10 prt)
8,000,000
1
\TK
4
bulan
1,000,000
4,000,000
2
lahan Kompubr
4
bulan
1,000,000
4,000,000
ilt
IERJALAMII
I
)erjalanan Dinas
33,691,000
Tiket unfuk 1 orang - Jakart+iiiledan PP - Jakarta-Sunbaya
PP
z
kali
2,800,000
5,600,000
2
kali
1,700,000
3,400,000
Jakartalhkasar PP
2
kali
2,847,000
5,694,000
- Jakarta-Pontianak PP
2
kali
1,700,000
3,400,000
- Jakarta-Samarinda PP
2
kali
2,600,000
5,200,000
40
oranghari
260,000
't0,400,000
-
Lumpsum - 2 orang, 5
]V
prwinsi,4 hari
-AIiI.LAIN
22,4{10,000
1
lapauDiskusi
4
kali
2,000,000
8,000,000
2
hminar di Bappenas
1
paket
5,000,000
5,000,000
1
,enggandaan
1
paket
4,400,000
4,400,000
4
,en@takan Laporan
1
paket
5,000,000
5,000,000
'OTAL SELURUHNYA
118,194,000
A. TOTALDIKONTAKKAN
372,1(}0,000
B. TOTALSWAKELOTA
118,494,000
TOTAL SELURUHNYA
Kajittt
Isll Strategis Depttti Pmgertangan Otda daa Perrt, Regiotut
490,894,000
109
,'.r
KEMNGI(A AAIAN KEEIA
STUDI PENYUSUNAN GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DENGAN PENDEKATAN KEWIIAYAHAN (tahap lanjuQ
I.
latar Belakang Interaksi yang tidak komplementer dalam relasi perkotaan dan perdesaan, jika ditelusuri,
kerapkali merupakan akar dari permasalahan-permasalahan yang muncul baik di perdesaan, maupun
juga di perkotaan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut umumnya bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.Lebih lanjut, sebagai negara agraris, seyogyanya Indonesia memiliki keunggdan baik dalam ketahanan pangan maupun daya saing di pasar global, keduanya merupakan subsbnsi mendasar
dan straEgis untuk keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya, interaksi komplernenter perkotaan dan perdesaan merupakan isu strategis dalam perspeKif pembangunan nasional.
Propenas 2000-2004 telah menggariskan kebUakan pentingnya membangun keterkaitan perkotaan dan perdesaan. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diaftikulasikan dalam stnhr rencana aksi yang lebih konkrit dan mendapat komitmen dari seluruh pelaku terkait, yang selanjutnya
disebut sebagai Grand Strategy Perdesaan dan Perkotaan. Kebutuhan tersebut masih tetap relevan seiring dengan proses penyusunan dokumen PJM 2005-2009 maupun PJP 2025. Penyiapan Grand Strategy telah dimulai pada tahun 2003, yang ditargetkan akan menghasilkan
konsep awal dari Grand Strategy Perdesaan dan Perkotaan. Penyusunan konsep awal tesebut didasa*an atas hasil analisis SWOT yang akan menawarkan stategi, sebagai bentuk intervensi dalam membangun sinergi perdesaan-perkotaan, serta juga mencoba merumuskan cikal-bakal rencana aksi strategi tersebut. Konsep awal tersebut, pada tahun 2004, akan dimatangkan melalui proses partisipatif, terutama
ksrzultasi dengan para pelaku di tingkat nasional dan daerah, baik kalangan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Dengan demikian, kegiatan studi penyusunan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
ini
merupakan lanjutan untuk memfinalisasi konsep awal yang sudah
dibuahkan pada tahun anggaran 2003.
U.
Tujuan Kegiatan Kegiatan Studi Penyusunan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Dengan
Pendekatan Kewilayahan bertuJuan untuk:
1.
Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaaan pada Ungkat
nasional dengan fokus utama pada keterkaitan desa-kota dalam konteks pembangunan kewilayahan yang sinergls, dengan melakukan penyempurnaan dan finalisasl draft awal yang disusun pada tahun 2003.
Kafian Im Strategk De?ttti Pengenbargat Otda dan
M.
Regional
lt0
Membangun kesepakatan bersama semua stakeholders untuk operasionalisasi pembangunan perkotaan dan perdesaan se@ra terpadu dan konsisten yang teftuang dalam dokumen national strategic plan pembangunan perkotaan dan perdesaan (Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan)
III.
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan Penyusunan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan ini adalah
tersusunnya dokumen final National Strategic Plan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
ry.
Keluaran Kegiatan Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
Dengan Pendekatan Kewilayahan yang berisi:
-
Indikasi wilayah-wilayah perkotaan dan perdesaan yang diprioritaskan berdasarkan isu strategis yang ada.
-
Strategi penanganan berdasarkan masing-masing karakteristik wilayah prioritas tersebut. Strategi penanganan ini berisi arah kebijakan serta rencana tindak yang antara lain meliputi berbagai macam intervensi kebijakan financial (investasi publik dari pusat), prasarana, dan kelembagaan.
-
Arahan kebijakan dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pendekatan Rural-Urban Linkages.
Dokumen Grand Strategy tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dan kesepakatan bersama (guideline and consensul) dalam operasionalisasi pembangunan perkotaan dan perdesaan di tingkat lokal dalam jangka menengah.
V.
Bentuk dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sebagaimana
telah diungkapkan
di
muka, kegiatan Studi Penyusunan Grand
Strategy
Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan Pendekatan Kewilayahan ini merupakan tahap lanjut
dari kegiatan serupa di mana tahap awalnya telah dilaksanakan pada TA 2003. pada pelaksanaan studi tahap awal (TA 2003) telah dihasilkan draft Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan perdesaan dengan Pendekatan Kewilayahan, sehingga kegiatan studi tahap lanjut yang akan dilaksanakan pada
TA 2004 ini lebih beftujuan untuk mengembangkan konsultasi publik yang melibatkan stakeholders kunci perkotaan dan perdesaan di berbagai tingkatan. Draft Grand Strategy yang telah dihasilkan akan dikonsultasikan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan perguruan Tinggi, dunia usaha dan asosiasi profesi, Asosiasi Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bertujuan untuk membangun konsensus bersama. Diharapkan melalui proses ini, Grand Strategy akan mendapat umpan balik dari berbagai pihak dan berbagai tingkatan sehingga diharapan tumbuh rasa ikut memiliki atas strategi yang dikembangkan.
Kajian Isu Strategis Deputi Pengembangan Ada dan pemb. Regional
lll
Secara lebih rinci, teknis pelaksanaan dan tahapan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (bagan/skema terlampir)
a.
:
Penyusunan KerangkaAcuan (TOR) Penyusunan kerangka acuan fl'OR) pemantapan Grand Strategy Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan dilakukan oleh tim khusus dari DireKorat Perkotaan dan Perdesaan, yang akan dipaloi sebagai pegangan untuk pengembangan proposal kegiatan yang lebih teknis dan terinci.
b.
Serial Diskusi Internal Bappenas Pada tahap awal, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dari lingkungan
internal Bappenas mengenai rencana pemantapan draft Grand Strategy melalui berbagai konsultasi publik di tingkat nasional dan daerah. Pada tahap selanjutnya, kegiatan ini akan dimanfaatkan sebagai persiapan penyelenggaraan konsultasi publik di tingkat nasional. Melalui
serial diskusi ini akan diidentifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik
tersebut. Dalam perjalanannya serial diskusi ini akan dimanfaatkan sebagai forum untuk mengkonsolidasikan pokja.
c.
Rekruitmen Tenaga Ahli
(IA 2003) maka tenaga ahli yang dibutuhkan adalah seorang Ahli Pembangunan Regional (Rqional DevelopmenQ, yang Mengingat studi ini merupakan kelanjutan dari studi tahap peftama
selanjutnya bertugas menerjemahkan TOR secara lebih rinci untuk kemudian menyusun rencana implementasi str:di berikut tahapan-tahapannya, melakukan inventarisasi dan menemukenali persoalan khas daerah, melakukan pengkajian, memfasilitasi berbagai forum pertemuan serta menuliskan dan mendokumentasikan hasiFhasil kegiatan.
d.
Konsolidasi Kelompok Kerja Kelompok kerja (pokja) yang telah terentuk pada tahapan sebelumnya OA 2003) akan ditinjau
kembali keanggotaannya dengan mempeftimbangkan aspek comprehensiveness dan kompetensi
untuk selanjutnya dikonsolidasikan dalam rangka persiapan penyelenggaraan konsultasi publik yang kemungkinan akan berlangsung beberapa kali, di pusat dan di daerah (propinsi). Untuk meng-cover llngkup studi yang luas dimungkinkan dibentuk beberapa
pokja.
Masing-masing
po$a terdiri dari staf-staf lintas direktorat dalam lingkup Deputi Bldang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional dan staf-staf llnbs direKorat terkait lainnya
di
Bappenas. Tim intl
pembangunan perkotaan dan perdesaan yang terdiri dari unsur-unsur instansi di lingkungan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Ditjen Tata Perkotaan dan Tab Perdesaan Dep. Kimpraswil, Ditjen PUM Depdagri, Ditjen PMD Depdagri, dan Ditjen Bangda
Depdagri akan bertindak sebagai nara sumber dalam proses kegiatan operasionalisasinya, Um
ini.
Dalam
ahli akan memfasilitasi dan mengarahkan kegiatan pokja untuk
menyusun draft hasil kegiatan yang akan dilontarkan kedalam tahap kegiatan berikuhya.
e.
Konsultasi Publik Lintas Pelaku di tingkat Pusat Dalam tahap
ini dilakukan rangkaian kegiatan "uji skenario" melalui konsultasi publik
lintas
pelaku di tingkat pusat. RepresentasFrepresentasi dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan
Unggi, asosiasi usahawan dan perbankan, asoslasi profesi terkait, asosiasi pemerintah daerah,
Kafian Isu Strategls Dqutl Petgembangan (Ma fun Pert. Reglotul
ttz
dan lembaga donor intemasional akan dilibatkan baik secara terpisah maupun secara bersamasama. Oueut yang diharapkan dari keglatan ini adalah adanya "konsensus bersama" dari masing-masing frkeholder tersebut terhadap selama proses konsultasi publik, sehingga akan mempertajam dan menyempurnakan draft grand strategy sebelumnya.
Perbaikan Draft Grand Strategy Tim ahli bersama-sama dengan anggota masing-masinS pokja melakukan perbaikan-perbaikan
yang diperlukan berdasarkan hasil "consensus building" dari masing-masing
representasl
stakeholder dalam kegiatan konsultasi publik. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan
'Uokumen nasional" yang bersifat sementara, untuk kemudian dikonsultasikan kepada daerah di tingkat propinsi.
9.
Konsultasi dengan Pemerintah Daerah (Propinsi) Asosiasi pemerintah daerah (sebagai koordinator) bersama-sama Tenaga Ahli dan anggota masing-masing pokja melakukan rangl
tingkat propinsi untuk mendiskusikan "dokumen nasional". Proses merqakomodasikan kepentingan daerah ke dalam
ini diharapkan
stnbgi yang disusun.
dapat
Daerah yang terlibat
dalam kegiatan ini adalah DI YoEfakarta, Sumatera Utarit, Kalimantan Timur, Gorontab, dan NTT.
Finalisasi Grand Strabgy
Tim ahli bersama-sama dengan arggota masing-masinS pokja melakukan finalisasi hasil-hasil konsultasi publik lintas pelaku di tingkat propinsi ke dalam Grand Strategy. Dalam proses ini
diharapkan dapat dihasilkan dokumen
png utuh dan lengkap, yang
didalamnya memuat
kesepakatan tentang kebijakan, strategi, dan program-program strategis yang dibutuhkan berikut kerangka waKu implementasinya secara nasional.
VI.
Sumber Pembiayaan dan Jumlah Dana Kegiatan Studi Pemantapan Grand Sbategy Pembangunan Ferkotaan dan Perdesaan Dengan
Pendekatan Kewilayahan akan dibiayai dari sumber APBN TA 2004
yang
diperkirakan sebesar Rp
495.000.000
VU.
Jadual Pelaksanaan Kegiatan Mengingat keterkaitannya dengan tahapan kegiatan sebelumnya, maka berikut jadwal lengkap
mulai tahapan TA 2003 hingga TA 2004.
Kajiar Im Sfiategis Dcprti Pengartangan Ada dan Pert. Rqiotul
113
Kajian Iw Strctegk Deputi Pengertatgan Otda dan Pert, Regiorul
ll4
RENCANAANGGAMN BAYA PENYUSUNAN GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN PERKOTMN DAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2OO4 Penanggung Jau6b Kegiatan :DirektoratPerkoban dan perdesaan
DuBsiwaktu Jadwal
Pelaksanaan
:8
bulan
: Maret- oktober2004
VOLUlilE
BIAYA SATUAN
lRnl
Kajian Grand Sfategy Pembangunan Ped
l.
TOTAL
495,520,00(
BIAYA PERSONIL
274,000,00(
Honorarium TPRK B org x 20 iam x S blnl
0J
300,00(
50 0J
200,00(
10,000,00(
600
180,000,00(
Focus Gmup of Discussion [5 o]g x 2 jam x Sl Tenaga Ahli [1 org x 6 jam x 30 prtl
180
0J
200,00(
36,000,00(
Tim Teknis [1 oq x 6 jam x 30 prt]
480
0J
100,00(
48,000,00(
Bahan Kompubr
I
bln
1,750,00(
14,000,00(
ATK
I
bkl
1,7s0pu
14,000,00(
24 0rg
3,1 s0,000
Golongan lV,1 orang
24 had
300,000
7,200,000
lll,3 Onng
72han
260,000
18,720,000
IVIATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG
28,000,00(
PERJALANAN
|
Tiket (4 org x 6 koh)
01,520,000 75,600,000
Lump sum ( 4org x 6 kota x 4 hari)
Golongan
LAIN-LAIN
8kl
2,000,000
16,000,000
Penggandaan materi rapat pembahasan
8kl
750,000
6,000,000
Pembelian buku/data
8 bln
Pencetakan laporan
KaJlan
kt
92,000,000
Konsumsi rapat pembahasan
2([
exp
Surat menwrat
8 bln
Seminar/lokakarya
I
SfiaQgts Depatt
kali
Petgertoagan (Xda fun pert, Reglotrot
1,000,000
8,000,000
50,000
10,000,000
500,000
4,000,000
48,000,000
48,000,000
ll5
KEMNGIG ACUAN KEKIA
EVALUASI KEBLIAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
Latar Belakang Pemberlakuan UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah
memberikan
kesempatan bagi komponen bangsa baik di pusat maupun di daerah untuk mengusulkan pembentukan
daerah otonom baru. Sesuai hal tersebut telah terbentuk beberapa daerah otonom baru. Untuk dapat secara seleKif melakukan proses pembenfukan daerah otonom baru, kemudian diatur secara formal
melalui PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang
di antaranya mengatur mekanisme, prasyarat,
dan
kriteria pembentukan daerah otonom baru. Setelah pemberlakuan peraturan pemerintah ini, jumlah pengusulan pembentukan daerah otonom baru tidak menyurut bahkan meningkat. Saat ini, sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000, telah terbentuk 86 kabupaten/kota otonom baru. Alasan pengusulan pembentukan daerah otonom baru adalah keinginan mendapatkan pelayanan
masyarakat yang lebih bailq keinginan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi
dan
pelaksanaan
di wilayahnya, dapat berwenang mengelola dan menikmaU potensi
daerah
dengan lebih besar, meningkatkan keamanan dan keteftiban, sefta meningkatkan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah. Dalam hal pengusulannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, secara garis besar pengusulan pembentukan daerah otonom baru dilakukan melalui jalur pemerintah (menggunakan mekanisme PP No. 129/2000) atau melaluijalur legislaUf (menggunakan hak
inisiatif untuk menyusun undang-undang pembentukan daerah otonom baru). Dalam beberapa kasus, proses pengusulan melalui dua jalur tersebut diwarnai dengan tekanan Qcressure) masyarakat.
Terbentuknya beberapa daerah otonom baru memberikan dampak pada pemerintah baik di pusat
maupun di daerah. Seiring dengan telah banyaknya daerah otonom baru yang terbentuk setelah pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, maka anggaran desentralisasi dari pusat ke daerah meningkat. Di
beberapa daerah otonom baru, keterbatasan dana atau masalah poliUs mengakibatkan konsentrasi
pemda belum tefokus pada pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dampak lainnya adalah keberlanjutan pembangunan kabupaten/kota induk melambaVmenurun, Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pertimbangan yang lebih baik dan matang dalam
membentuk daerah otonom baru. Untuk maksud tersebut maka Bappenas sebagai lembaga
perencanaan/kebfiakan pembangunan
nasional
perlu
melaksanakan
kajian
untuk
mengevaluasi/mereview kebijakan pembentukan daerah otonom baru,
Kafian Iw Sttaagk Deputi Pmgmilangan &da fun Pert, Regional
l16
Tujuan dan Sasaran Kajian ini bertujuan menyusun rekomendasi alternatif kebijakan bagi proses, mekanisme, dan prasyarat pembentukan daerah otonom baru dalam kerangka NKRI. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam kajian ini adalah:
a.
Teridentifikasinya permasalahan dalam proses, mekanisme, dan prasyarat pembentukan daerah otonom baru
b.
Tersusunnya analisa dalam rangka evaluasi/review terhadap proses, mekanisme, dan prasyarat pembentukan daerah otonom baru.
c.
Tersusunnya rekomendasi terhadap proses, mekanisme, dan prasyarat pembentukan daerah otonom baru.
UI.
lokasi Kajian lapangan Dengan peftimbangan keterbatasan waKu dan besar anggaran, maka pelaksanaan kajian
lapangan dilakukan di beberapa daerah yaitu pada 7 (tujuh) daerah otonom baru sebagai ample dan pada lingkup pemerintah pusat untuk kajian kebijakan dan studi pustaka.
ry.
Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan ini berupa studi kepus€kaan, pengumpulan data dan informasi ke beberapa
daerah, dan diskusi dan seminar di pusat. Kegiatan operasionalyang dilakukan dalam kajian ini meliputi:
a. Studi kepustakaan dan kebijakan. b. Rapat pembahasan dan diskusi terfokus. c. Survey pengumpulan data dan informasi ke beberapa daerah. d. Melaksanakan seminar. e. Penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan dan prosiding. V.
Pembiayaan Kebutuhan bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan diatas adalah sebesar Rp 368 juta, yang
digunakan untuk biaya personil dan non personil.
Kajtan
ku
Stratcgls Deputl Pengertangan
Ada dan Pert. Regiaul
tt7
w.
Kerangka Kajian
Pembentukan Daerah Otondn Baru . daerah baru
. . .
UuNo.22t8hunlgs PPNo. i29TahunZDo
Usdu Darah
TU@n
P@kar-:
. Penimk til polayilan . Dgtumbdre kehiduPan dmk.6i . P@Dat- Drmb. Perolonmiil . Pengelola- poleGl de,ah . keailil dn keteriibn . h|i yang sssi p6t d4 dsah
.daerah induk
. kemampuan eKonoml .potensi daerah .sosial budaya .sogal politik ..iumlah penduduk .luas daerah .pertimbangan
-
Pembengkakan anggaran dari ke daerah. Pembentukan daerah otonoan sarat dengan muatan pditis.
pusl
- PenyelsggEraan oemerintahan belum tertokus pada pdayanan masyarakat.
lainnya
-
KuEng mmperhatikan keberlaniutan p€rnbanguna,r kabupaten/kota induk.
Rekomendasi:
. Review prosea, mekanlsme, dan prasyarat pembentukan daerah otonom baru . Rekomendasi proses, mekanlsme dan prasyarat pengusulan daerah otonom baru
Kajian Isa Etrabgis Deputi Pengertangan A.da dan Pert. Regfunal
u8
to.
IAGIAN PROYEffTOLOK UKUR UMIAN
iODE
IEGIATAN/JENIS PENGELUAMN
IL\YA SATUAN
IUMLAH PER
KEGIATAN ,ER KEGIATAN
.. KEGIATAN
VOLUME
(Rp)
.. TOLOK UKUR
.. BAG. PROYEK
lRnl
W&'Lsw4#.iW!,itfi ili';:&:iliri!ii6f.tllfW'{.Wt#.-!..?;#ij,i]irffi
xi3
i
ffi:'-*yr.ffi
218,780,0q I
..- Asbten
oq
Tin Peryusun Rekomendasi lGbilakar
..- Tim Teknis
(4
..- Tenaga Ahli
org
x
(4 oq
8
(2
oA
x 10 jam x 5 bl)
jam x 8 bl)
..-
Ten4a Dab Enty
..-
Foos Qorp of tXsasim
..- Peryemudi (1
x 14 Fm X 5 bl)
(2 org x 10 jam x 5 bln)
pm x 2 plt)
oq x 8 bln)
Dnas/Suruey ke Lryangar
I ofo, | |
24or
'o'
84,000,0u
200,00(
20,000,00(
100,m(
25,600,00(
2,500,0q
60,0m,0q
1,200,0q
7,200,00(
125,00(
8,m0,00(
350,00(
8,400,0q
697,501
5,580,0q
6/00,0rx
Lo,,'
800,ffi
6,400,00(
tl 7,68f,001
0 tberd)
lVddr lll
40K 40K 40K 40K 40K 40K 40K
- JakartalGlbar PP
Jakarh€ulut PP
- Jakarta+,lTB PP
-JakarbJalim PP -JakartaPapa PP - JakadaJabar PP
Jakarta€umt PP
Lurpsm
24OB
I
..- ATK dan Komputer Suppfes
..- Gobngan
I r000J I 2560J
300,00(
ooa
(2 org x 3 bln)
lahdl
,erjalam
zaoar
| |
x 8 bl)
..- l,larasumber (3 org x 4
-
l;M+>a 64:d;
Upah
..- Tim Penyrsun Rekomaxhsi Kebijakan ( 4
-
(FSff..:ffi@t
ffiffi
R;i.ffi,: t{i
-nri::;xr:::r.;;:T-ffi
daeril
1,748,000
6,992,000
4,742,N0
't8,968,000
2,093,000
8,372,000
1,724,W0
6,896,000
8,266,000
33,064,000 800,000
200,000 2,808,000
1
1,232,000
x 4 hr)
1120H
280,m|
Pengadaan Bahar Referensi/Dah/Buku
8pkt
150,00t
1,20000
Seminar
lkali
15,000,001
15,000,001
Rapat FGO
2kali
500,001
1,000,00(
(4 org x 7
31,360,001
25300,0{l|
-ah-ldn
'Pengidman sural bdrar
1
pkt
750,001
750,00(
'Konsumsi Rapat Tim Kaiiar
Tkali
350,001
2,4s0,00
pkt
L400.00
'Penggandaan bahar
'Pencebkan laooran
Kajlaa Isu Strategis Dcpnti Pengertangan (Ida dan Pemb, Reglonal
1
50eks
1,400,00 3.500.001
119
KERANGI(A ACIJAN KEKIA
REVITAUSASI INSTITUSI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
I.
latar Belakang Institusi penataan ruang sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian dari investasi seKor-sektor dalam suatu kerangka pembangunan regional memiliki nilai strategis yang tinggi. Unh.rk skala nasional telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
(BICIRN).
Pembenh.rkan inst'hrsi tersebut adalah berdasarkan Keppres No.75 Tahun 1993 yang
kemudian telah disempurnakan dengan Keppress No.62 Tahun
2000. Untuk penjabaran
strategi
pengembangan regional di skala nasional ke dalam s0ategi pengembangan regional di skala daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), diperlukan sebuah institusi penataan ruang daerah.
Pemikiran untuk membentuk pola jaringan kerja institusi penataan ruang tersebut sebenarnya
telah dimulai pada Tahun 1996 dengan dikeluarkannya Inmendagri No.19 Tahun 1996 yang menginstuksikan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Cfl@RD). Dalam rencana desain kerangka pola jaringan kerja tersebut, hubungan kerja antara
BffiN,
TKPRD Propinis, dengan TKPRD Kabupaten/Kota masih dalam
kerangka pola pemerintahan yang bersifat sentralistik, sehingga hubungan fungsional yang ada bersifat hirarkis.
Dalam pelaksanaannya ternyata belum semua Pemerintah Daerah melaksanakan Inmendagri
tersebut. Teridentifikasi berdasarkan laporan Dep. Kimpraswil, bahwa pada saat ini belum
semua
daerah membentuk TKPRD sebagaimana diinstruksikan. Dari daerah yang telah memiliki TKPRD, ternyata hanya sebagian kecil yang efeKif berjalan. Dengan berubahnya paradigma penyelenggaraan pemerintahan, yang saat ini menjadi berasaskan pemerintahan yang desentralistik. Paradigma baru ini
kemudian secara konstitusional telah merubah hubungan fungsional yang ada, dari hirarkis menjadi
mitra sejajar. Mengingat perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam waKu yang relatif singkat, di mana pola-pola aturan teknis pelaksanaan paradigma baru belum disepakati sepenuhnya, sehingga peran TKPRD terutama diUngkat Propinsi menjadi semakin kabur.
Melihat beberapa permasalahan yang Umbul, termasuk permasalahan integrasi bangsa dan negara, sebagai akibat kaburnya dan tidak efektifnya kegiatan penataan ruang, kemudian BKTRN melakukan kegiatan yang menstimulan Pemerintah Propinsi untuk menyatukan sikap dan menyatakan kesepakatan bersama dalam Rakernas BKTRN yang diselenggarakan
Juli 2003
lalu.
di Surabaya pada tanggal 13-1,1
Salah satu buur kesepakatan para gubernur se-Indonesia adalah membentuk dan
mengefeKiftan kembali TKPRD sebagai institusi penataan ruang daerah. Dengan demikian diharapkan dalam perjalanan pelaksanaan kesepakatan tersebut dapat pula berdampak posiUf kepada TKPRD di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dalam paradigma pemerintahan baru. Sejalan dengan itu, terkait erat dengan penataan ruang dan sebagai bagian integral dari proses penataan ruang, telah dilakukan perubahan-perubahan pula dalam institusi pertanahan baik di tingkat
pusat maupun
di tingkat daerah.
Perubahan tersebut terutama dilakukan melalui diterbitkannya
Kajian Iw Sbabgis Deputl Perganlangan (Ida dan Pert, Regiorrnl
t20
di Bidang Pertanahan. Dalam melakukan
Keppres No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional pelaksanaan lebih lanjut
di
bidang reformasi kebijakan nasional, telah didisain sebuah kegiatan
berbanfuan luar negeri dari Bank Dunia, Land Management and Policy Development Program (LMPDP).
Sehingga kemudian dirasakan kebutuhan mendesak untuk memulai sebuah kajian tentang institusi pertanahan di daerah yang dapat bersinergis dengan kegiatan LMPDP, dan upaya revitalisasi institusi penataan ruang daerah tersebut di atas.
Dafam mefakukan revitalisasi institusi tersebut, perlu diperhatikan prinsip-prinsip gtod g@veffance pada masing-masing tahapan baik ifu pererrcanaan, pemenfaatan, maupun pengendalian
ruang, Mengingat bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang telah menyepakatiAgenda 21 Global,
di mana dalam implementasinya agenda tersebut perlu dielaborasikan dalam Agenda 21 Lokal.
Di
dalam prinsip-prinsip pendekatan peranserta masyarakat Agenda 21 Lokal juga diperlukan penjabaran
tahapan kedalam tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Sehingga kemudian perlu dilakukan penyelarasan dan pengintegrasian prinsipprinsip Agenda 21 Lokal dalam kegiatan penataan ruang daerah yang dikoordinasikan oleh TKPRD.
Uraian di atas kemudian menjadi penjelasan tentang perlunya revitalisasi institusi penataan ruang yang terintegrasi dengan instifusi pertanahan, serta upaya penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan Agenda 21 Lokal dalam kegiatan penataan ruang daerah.
u.
Tujuan dan Sasaran Tujuan:
1, Z, 3,
Mengintegrasikan kerja institusi penataan ruang dan pertanahan
MengefeKiftan TKPRD Propinsi yang telah terbentuk. Mendorong Pemerintah Propinsi yang belum membentuk TKPRD untuk segera membentuk institusi tersebut sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Gubernur pada Rakernas BKTRN.
Sasaran
1. 2,
:
Terinventarisasinya TKPRD Propinsi (ada, tidak ada, efeKif)
Terinventarisasinya Institusi Peftanahan
di
Daerah yang melaksanakan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Keppres 34/2003. (ada, tidak ada, efeKif).
3. 4.
Terinventarisasinya Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Agenda 21 Lokal.
Tersedianya pedoman tentang pelakanaan Agenda
21 Lokal di lGbupaten/Kota untuk
TKPRD Propinsi sebagai bahan sosialisasi dan inisiasi kegiatan TKPRD Propinsi.
5.
Tersedianya rekomendasi Format Institusi Peftanahan Daerah yang sesuai dengan Keppres 3412003
Kajlat
kt
Stratcgis
Dquti Pmgertangan eda
dafl
Pert,
Regtot
ol
II. a. b. c. III. a. b. c. d.
Metodologi Studi Literatur Sosialisasi dan DiskusiTerfokus dengan Pemerintah Propinsi
Sosialisasi dan Diskusi Panel dengan Instansi terkait Pusat, Pemerintah Propinsi, Akademisi.
Ruang Lingkup Penyusunan Pedoman PelaksanaanAgenda
2l
Lokal
Inventarisasi TKPRD Propinsi Klasifikasi Efektivitas TKPRD Propinsi
Inventarisasi Institusi Pertanahan
di
Daerah yang melaksanakan kewenangan sebagaimana
diatur dalam Keppres 34/2N3
e.
Penyusunan Rekomendasi Format Instihrsi Pertanahan Daenh yang sesuai dengan Keppres No. 3412003.
f.
Sosialisasi Rencana Revitalisasi Insttusi Penataan Ruang dan Pertanahan di Pemerintah propinsl.
IV.
Rencana Kerja
No.
Kegiatan
1
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Agenda 21
1
2
3
4
5
6
Lokal - Shtdi Literatur
- DiskusiTefokus - Finalisasi 2
3
4
5
Inventarisasi TKPRD Prooinsi Klasifi kasi EfeKivitas TKPRD Prooinsi
Inventarisasi Institusi Pertanahan di Daerah yang melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keoores 34/2003 Penyusunan Rekomendasi Format Institusi Pertanahan Daerah yang sesuai dengan Keppres 34t2003 - Studi Literatur - DiskusiTerfokus
- Finalisasi 5
Sosialisasi Rencana Revitalisasi Insitusi Penataan Ruanq dan Peftanahan
V.
Tenaga Ahli
a.
Ahli Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
b.
Ahli Pertanahan
c.
Ahli Kebijakan Publik
Kajian Isu Stuategis Dqutt Peagertangan Ada dan Petrt. Rryittaal
t22
RENCANAANGGARAN BIAYA REVIALISASI INSTITUSI PENATMN RUANG DAN PERTANAHAN Penaggung Jawab Kegiatan
: Direktur Tab Ruang dan Pertanahan
Durasi Pelaksanaan
:6 bulan
Jadwal Pelaksanaan
:
April 2004 - Oktober 2004
,nt
I
ttrE
HARGA (Rp)
iUB TOTAI (Rp)
TOTAL
rminnt BIAYA PERSONIL a. b.
c.
,oA
Tim Penyusun Rekomendasi
Kebijakan
Tim Teknis
540 0J
[3 org x 10 bln x 6 jaml
180
300,00(
DZ,UUt',UII
0J
100,00(
18,000,00(
Ahli Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup [1 op x 2jam x 1 pertl Ahli [1 org x 2jam x i pertl
20P
300,00(
600,00(
20P
300,00(
600,00(
[1 org x 2jam x 2 pedl
40P
300,00(
1,200,00c
96 0J
250,00(
24,000,000
6 bln
450,00(
2,700,000
6 bln
300,00(
1,800,000
307 307 307 407
2,132,8U
6,398,000
2,093,00r
8,372,000
Lumpsum Gol. M
15 0H
300,000
4,500,000
Lunpsum Gol. lll
24 0H
260,000
6,240,0m
pkt
r2,161,00c
12,461,000
4kt
250,000
1,000,000
4kl
Perhnahan Ahli Kelembagaan f. FGD
d. e.
[6 org x 5 bln x 18t
18
org x 2 jam x 6
pill
TATERIAL DAN AKTIVIAS PENDUKUNG Bahan Kompubr
a. b, Alat Tulis Kantor
4,500,00(
)ERJALANAN
,
54,800,00(
Jkt- Pekanbaru
-
Jkt - Baniarmasin
Jkt- Palu Jkt-lvlataram
Alokasi pedalanan untrk undangan
1
2,099,8tr
6,299,000
3,510,00c
10,530,000
JAttsLAtN
a. b. c. d. e.
l. g. h.
Kajlan
30,600,00(
Konsumsirapatpembahasan Penggandaan mabri rapat pembahasan Penggandaankuesioner Pengidman
,nn ffv
kueimer
DskusiTerfokus Penajaman Studi Pencebkan Laporan Hagil tnventadsasi
100.000
400,000
50 exp
5,000
250,000
50 exp
10,000
1
pkt
500,000 19,700,000
20 exp
20,00(
400,000
Pencetakan Laporan Hasit Kajian
2$ery
40,00(
8,000,000
Pencebkan LapoEn Hasil Diskusi
20ery
17,50(
350,000
Isu Strctcgis
Depfit Pengeubangan Otda dan pemb, negbrroj
t23
KEMNGI(A AAIAN KERJA
KAIIAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN DAI.AM RANGIG MENDUKUNG AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
I.
PER}IASAUTHAN Dalam era globalisasi saat ini, konsekuensi logis dari sebuah pembangunan daerah adalah
berhadapannya seluruh daerah
semakin tajam, baik
di wilayah nasional secara langsung dengan tingkat
di pasar domestik maupun internasional dalam
persaingan yang
pemasaran barang dan iasa.
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualibs potensi unggulan daerah, termasuk sumber daya alam, dan
kualitas sumber daya manusia khususnya, adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi pelaksanaannya, dan memerlukan sumber daya yang sangat besar dalam kondisi keterbatasan yang dihadapi dewasa lnl. Propem, sebagai landasan legal operasional penjabaran GBHN tahun 1999, menggaris-bawahi pendelebn
pkok utana hlam mengabsi tanbngan tetsbut
melalui p elaksnaan percepahn pengemhngan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah.
Pengamatan terhadap tingkat perh:mbuhan ekonomi daerah per kapita menunjukkan bahwa daerah-daerah di Indonesia sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997 hanya tumbuh L,09 o/o per tahun
(lihat Tabel 1). Pertumbuhan PDRB/kapita bahkan lebih kecil pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1998. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan PDRB/kapita yang tinggi, misalnya Kalimanbn Timur
dan DKI Jakarta, Sebagian besar yang lain menunjukkan tingkat yang rendah dan pertumbuhan yang
juga rendah. Beberapa daerah bahkan menunjukkan PDRB/kapita yang sangat rendah, misalnya NTT dan Sulawesi Tenggara. Statistik ini mengindikasikan sebagian besar daerah-daerah di Indonesia tldak mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian daenh. Kesimpulan yang sama juga diperoleh Jika melihat indeks pembangunan manusia (IPl4), sebuah indikator yang digunakan di seluruh dunia oleh UNDP untuk mengetahui tingkat kualitas hidup bangsabangsa. Pada tahun 1996, IPM rata-rata seluruh daerah adalah sebesar 67,72 (lihat Tabel 2). Pada
tahun 1999, IPM rata-rata seluruh daerah menurun menladi 54,40. IPM sebesar itu menempatkan Indonesia pada urutan ke 110 dari seluruh negara-negara yang disurvei. Pada tahun 2000 IPM Indonesia menurun menjadi peringkat ke 112 setelah ada dua negara baru yang disurvei. Rendahnya IPM berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk yang miskin. Pada tahun 1999, rata-raE ada37 clo
dari seluruh jumlah penduduk setiap daerah yang termasuk miskin. Banyaknya jumlah penduduk miskin
ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
tersebul dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka pertumbuhan ekorpmi daerah-daerah harus meningkat.
Dorongan penumbuhan ekonomi daerah telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tetap
diperlukan upaya-upaya tambahan dari pemerintah pusat. Femerintah pusat telah melaksanakan berbagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomidaerah melalui berbagai program. Namun program-
program yang dilakukan instansi pusat seringkali tidak langsung menyentuh kebutuhan daerah, tidak
terkait satu sama lain dan tidak Erus menerus berada di suatu daerah, Pada pihak lain Pemerintah Daerah, termasuk pelaku ekonomi di daerah,
Kajian
Iw
di mana titik bent kewajiban membangun ekonomi
St/otegk Depttfi Pengertongot Otda daa Pcnb, Regional
IA
daerah kini berada, membutuhkan contoh konkrit pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas daerah sendiri.
Selain itu, tantangan regionalisasi dan globalisasi yang semakin mengemuka juga menjadikan semakin perlunya peningkatan daya saing daerah untuk menghadapi regionalisasi dan globalisasi tersebut, untuk mencegah semakin termarginalkan daerah-daerah di Indonesia dalam konteks regional. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing daerah adalah melalui pengembangan kawasan, baik
yang sbategis dan cepat tumbuh maupun kawasan-kawasan yang tertinggal, sehingga daerah-daerah dapat benar'benar siap untuk bersaing dengan negara-negara tetangga secara saling menguntungkan. Oleh karenanya, diperlukan suatu strategi yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka pengembangan kawasan di daerah, yang diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi
berbagai tantangan regionalisasi dan globatisasi se@ra lebih berdayaguna dan berhasilguna, dengan memanfaatkan secara optimal potensiyang dimiliki oleh masing-masing daerah Sehubungan dengan itu, Bappenas selaku lembaga perencana pembangunan nasional yang ikut
serta bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan dan kapasitas daerah termasuk dalam pengembangan ekonomi daerah, perlu meny:sun suatu strategi pengembangan kawasan yang perlu
digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah-daerah yang berdaya saing tinggi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.
il.
TUJUAN, SASARAN DAN PENGGUNA ]|ASIL
tGtIAN
Tujuan kajian ini adalah:
I.
Mengevaluasi kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan yang dimiliki oleh instansi
di pusat maupun daerah.
2.
Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strat€gi pengembangan kawasan dalam rangka akselerasi peningkatan daya saing daerah
3.
Mengujicobakan pendekatan strategi pengembangan kawasan pada kawasan stategis secara nasional, wilayah tertinggal dan pada kawasan cepat tumbuh.
4,
Menyebarluaskan strategi pengembangan kawasan yang dihasilkan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kajian ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah khususnya pada tingkat daeah pada berbagai level kapasitas dan kemampuan pembangunan daerah. Untuk itu, kajian ini akan melibatkan unsur-unsur perguruan tinggi lokal dan pemerintah daerah sehingga hasil kajian ini dapat diUndaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak yang lebih konkrit untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut.
Sasaran yang diharapkan dari kajian ini adalah:
'
Teridentifikasikannya berbagai masalah dan kendala yang terkait dengan aturan dan kebijakan yang menghambat pengembangan ekonomi daerah, khususnya pengembangan kawasan yang termasuk ke dalam kawasan strategis, cepat tumbuh, dan tertinggal.
Kajton
kt
Strotegis Deputi Pmgemhangot
Ado don penb, R
gio*l
t25
berbagi aturan dan kebijakan yang mendukung dalam daerah, di daerahdmnh yang memitiki kawasan strategis' cepat
Tersusunnya rekomendasi pengembangan ekonomi tumbuh, dan tertinggal,
pengembangan kawasan yang Dipergunakannya strategi dan konsep-konsep serta model-model oleh pernda dan pelaku ekonomi di daerah sehingga dapat mempercepat
dirumuskan
peningkatan daya saing daerahnya.
Pengguna hasil kajian ini adalah:
1.
pemerintah pusat dalam merumuskan benhrk-benh:k dukungn dan fasilitasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya'
Z.
pemerintah daerah (bappeda, dinas teknis, BUMD) yang terlibat dalam kejian
ini
dalam
merumuskan program dan kegiatan pengembangan kawasa di daerahnya.
3.
pelaku pembangunan lainnya di tingkat pusat dan daerah, seperti dari unsur peguruan tinggi, yang terkait lembaga non-pemerintah, lembaga s,'radaya masyarakat, dan kalangan dunia usaha, dan berperanan dalam imptementasi pengembangan kawasan di daerah.
III. A.
TINIAUAN TEORI Pembangunan Ekonomi Nasionaldan Daerah pembangunan ekonomi daerah berbeda dari pengembangan ekonomi nasional dalam beberapa
hal, yaitu (Meyer-Stamer, 2003):
.
Ada sejumlah insffumen untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yary berada di luar jangkauan inisiatif lokal, untuk mendorong semua samua tersebut harus dikerjakan dalam kerangka kondisi yang umum, misatnya nila hrkar mata uang, tarif pajak, kebiiakan anti'tttst'
atau kerangka hukum ketenagakerjaan. Dalam waKu yang sama, banyak instrumen tidak sesuai untuk pemerinbhan nasional, contohnya pembangunan bisnis real
LED yang
6ate
af.au
program pelatihan bisnis.
o
pembangunan ekonomi nasional dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaku non pemerintahan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, seperti lobi atau bertukar
informasi dan pengetahuan. Akan tetapi dalam hal penetapan akhir kebijakan, lebih banyak ketompok sasaran daripada para penentu kebijakan. Pada tingkat daerah, hal tersebut
Jumlah
pembanguna dapat dianggap sebagai suatu perbedaan. Dalam kasus yang paling ekstrim, inisiatif pemerinbh. daerah dapat didesain dan dilaksanakan oleh pelaku swasta tanpa partisipasi dari
Dalam keadaan normal, inisiatif daerah menyangkut kerjasama yang erat antara aktor pemerintah dan al6or s:wasta (kamar dagang dan asosiasi bisnis, perdagangan global, lembaga
pendidikan dan penelitian, perusahaan-perusahaan,
SM, dan lain-lain)
selama diagnosa,
perencanaan, pelaksanaan dan ryaluasi.
r
program pembangunan ekonomi nasional mencakup pengertian yang Jelas mengenai pembagian
tugas antara badan legistatif dan eksekutif dari pemerintah. Inisiatif pembangunan daerah
Kajlan
I*
Stratcgis Dcpati Pengertangan
Ada fon Pert, Regional
t26
biasanya mencakup definisFdefinisi peran yang samar, dan menjelaskan serta mendefinisikan
peran dari berbagai sbkelplder yang berbeda merupakan satu tantangan utama dari setiap inisiatif pembangunan daerah.
Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah juga perlu dipertegas.
Menurut Mayer-Stamer (2003) pembangunan ekonomi lokal berbeda dari pembangunan lokal atau regional. Adalah sangat sulit menentukan perbedaan-perbedaan itu secara tepat, Orang cenderung lebih mengidentifikasikan pembangunan ekonomi lokal dengan pembangunan kota atau kecamabn dan pembangunan ekonomi regional dengan kumpulan kota-kota (biasanya sampai tingkat propinsi). Akan
tetapi' negara lain mengartikan kecamatan dalam arti yang berbeda. Terkadang ada sekelompok kota di mana aKifitas ekonomi berfungsi baik, yang terdiri dari beberapa kecamatan. Dalam kasus lain, sebuah kecamatan meliputi serangkaian kota-kota tanpa ada interaksi ekonomi yang kuat. Dengan kata lain, batasan dari lokal dan regional sangat tergantung dari kasusnya. Hanya satu yang pasti bahwa..lokal,, dihrjukan pada daenh geografis yang lebih kecil daripada..region',.
B.
Pendekatan Pembangunan Daerah se€ara Konvensional
Menurut Lincoln Arsyad (1999:122) tujuan pembangunan daerah adalah: i. menciptakan lapangan kerB, ii. mencapai sbbititas ekonomi daerah, iii. mengembangkan basis ekonomi yang
beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk
memenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana. Stabilihs ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabititas ekonomi mencakup inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan keamanan. Basis ekonomi yang beragam diperlukan agar perkembangan yarg terjadi
di suaU seKor tidak mempengaruhi sektor-sektor lain. Setiap daerah dalam suatu negara mempunyai tujuan yang sama, yaifu menemukan cara untuk
menciptakan lapangan kerja yang luas untuk memberikan penghasilan dan menaikkan kualitas hidup bagi masyarakat. Tetapi mengapa beberapa daerah berhasil dan yang lain tidak? Walaupun pemerintah Pusat memainkan peran penung dalam pengembangan ekonomi melalui undang-undang, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan, namun keberhasilan atau kegagalan perkembangan ekonomi daerah sering tergantung pada
apa yang terjadi pada tingkat kawasan. Kemampuan daerah untuk
menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kurrci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan
oleh
pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, sepefti kemampuan untuk menbansformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang
atau pelayanan yang berkualitas, Inovasi yang tak henti-hentinya merrciptakan produk bernilai tinggi akan memperluas perdagangan dan penguasaan pasar, dengan demikian memberi manfaat bagi perusahaan dan pekerja dengan keuntungan yang lebih besar, upah lebih tinggi.
KoJian
ht
Stratcgk
Dquti
pengembongan
Ula lan ier*,
negiorrat
r27
Untuk mencapai fujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka strategi pembangunan ekonomi daerah yang perlu dilakukan adalah: pengembangan fisiVlokalitas, pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, dan pengembangan masyarakat (Lincoln Arsyad: 1999).
Pengembangan fisik dilakukan antara lain dengan menyediakan lahan untuk kegiatan usaha, pengaturan tata ruang untuk berbagai kegiatan penduduk, menyediakan prasarana dan sarana sepefti
jalan, pelabuhan, listrik, air bersih. Pengembangan dunia usaha dilakukan antara lain
dengan
menciptakan iklim usaha yang baik melalui penetapan kebijakan dan peraturan yang memudahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya, menyediakan informasi mengenai perijinan, kebijakan
dan rencana pemerintah daerah, sumber-sumber pendanaan, dll; mendirikan media konsultasi bagi pengusaha
dan masyarakat mengenai peluang usaha,
masalah-masalah
yang dihadapi,
dll.
Pengembangan SDM dihkukan antara lain dengan pelatihan dan pendidikan. Pengembangan ekonomi
masyarakat dilakukan terutama dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi secara mandiri. Pembangunan ekonomi pada tingkat daerah sepedi diuraikan diatas didasarkan pada pendekatan
konvensional terhadap pembangunan daerah. Dalam pendekatan konvensional
ini,
kegiatan
pembangunan dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan cara top-down, tanpa keterlibatan dan konsultasi dari kelompok sasaran, lebih didasarkan pada evaluasi eksternal terhadap masalah dan potensi (fisik, sosial dan ekonomi) yang ada, dan sering dikaitkan dengan pembangunan proyek-proyek
pembangunan besar di suatu daerah, seperti bendungan, pabrik petrokimia, pabrik baja atau industri besar lain.
C.
Pendekatan Baru Pembangunan Daerah Pendekatan konvensional tersebut di atas tidak berlangsung dalam waKu lama karena masalah
kekurangan dana, dominasi doKrin neoliberal yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan aKif
yang berorientasi pada pembangunan, dan karena
di
negara-negara industri maju, kebijakan
pembangunan terpusat demikian kemudian ditinggalkan dan tidak lagi diadopsi oleh konsultankonsultan asing di negara berkembang, Kebutuhan untuk merumuskan strategi pembangunan daerah dipenuhi oleh pendekatan klaster yang ditawarkan oleh Porter sejak awal tahun 1990an. Namun sebelum mengulas pendekatan pembangunan daerah yang lebih akhir, perbedaan antara pembangunan ekonomi lokal dan nasional perlu dipertegas. Pendekatan pembangunan daerah yang baru mengedepankan aspek daya saing daripada aspek pembangunan fisik, SDM, dan pemberdayaan masyarakat. Daya saing dapat dibedakan dalam berbagai
tingkatan. Daya saing nasional mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan negara itu relaUf terhadap kemampuan negara lain. Pengertian ini dipeluas oleh World Economic Forum (WEF), yaitu kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tingi dan berkelanjutan. Institute of Management and Development (IMD) mendefinisikan
daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptalon nilai tambah dalam rangka menambah kekayan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globalihs dan proksimitas, sefii dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model ekonomi dan sosial.
Kajian
I*
Strategis Dcputi Pengembangan (hda dan Pemb. Regional
t28
Daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasionat, namun pada skala daerah. Suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan
barang dan jasanya disebut mempunyai daya saing tinggi. Lingkup persaingan Udak hanya datam wilayah suatu negara tetapi juga dengan negara-negara lain. Pengertian daerah mencakup wilayah
yang luas seperti pulau atau propinsi, atau wilayah yang lebih kecil, seperti kabupaten/kota. Departemen Perdagangan dan Industri Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kefia yang tinggi dengan tetap terbuka
terhadap persaingan domestik maupun internasional (Abdutlah, et.al; 2002:13), Sedangkan Centre for Reglonal and Urban Studies (CURDS), Inggris, mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan
sektor bisnis atau perusahan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang Unggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasitkan suatu poduk
yang diminati konsumen relatif terhadap perusahaan lain. Daya saing perusahaan ditentukan oleh tingkat produktivitas perusahaan itu, yaitu nilai output yang dihasilkan oleh setiap tenaga keria perusahaan itu. Sedangkan daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah-daerah yang ada di
negara tersebut, Selanjutnya daya saing daerah diEntukan oleh daya saing perusahaan-perusahaan
yarg ada di daerah tersebut. Namun daya saing negara tidak hanya ditentukan oleh daya
saing
perusahaan saja. Meyer dan Stamer (2003) memandang daya saing dalam skata lebih luas, ia menyebutkanrrya
dengan daya saing sistemik. Konsep daya saing sistemik berusaha untuk mencakup faktor politik dan faKor ekonomi dari keberhasilan pembangunan industri. Hal ini mengacu pada pota di mana negara dan
aktor-aKor sosial secara terarah menciptakan kondisi bagi keberhasilan pembangunan industri sebagai daya saing sistemik. Konsep ini dibedakan dalam dalam empat tingkat, yaitu: microlevel o6rda jaringan perusahaan dan jaringan antar-perusahaan,
dari kondisi
mulertel pada kebijakan dan institusi tertentu, maaolevel ekonomi umum dan meblevel pda variabel lambat sepefti sfiuKur-sffuk$r sosial budaya,
afuran dan orienbsi dasar ekonomi, dan kemampuan aktor-aktor sosial merumuskan sfategi. Konsep daya saing sistemik Udak dimaksudkan sebagai sebuah cebk biru tetapi suatu usaha untuk memberikan orientasi baik untuk penelitian maupun kerja konsultasi. Keunggulan daya saing daerah penting karena dua alasan. Pertama, untuk menyadarkan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada masing-masing usaha lnternal. Ma tempat-tempat di mana orang lebih mudah menciptakan usaha yang kompetitif dibanding
tempat-tempat lain' Ini tidak hanya berlaku untuk negara; tetapi juga bertaku untuk wilayah-witayah dalam suatu negara. Penelitian Meyer dan Stamer di Brazil menemukan perbedaan yang sangat besar
di antara kota-kota yang
berdekatan dalam hal iklim bisnis, eftsiensi institusi penunjang bisnis,
bisnit dan lain-lain. Beberapa pemerintah daerah lebih bersemangat dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk berbisnis. Oteh karena itu, bukan hanya karena suatu kebefulan jika suatu daerah mempunyai pengangguran yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih kecepatan tanggap dari asosiasi
sedikit daripada daerah lain, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 atau 2 di atas. Hal ini tebih disebabkan oleh adanya suatu usaha. Tidak ada keraguan bahwa daerah-daerah harus bersaing Udak hanya untuk menarik inves€si melainkan juga untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan lokal dalam wilayah mereka,
Kajiaa Iw Shotegk Deryti Pengembangan OUla tlan
pcrt. n Cl"r"l
t29
Kedua, ada dua tipe keunggulan kompetitif yang harus dikenali, yaitu keunggulan kompetitif sbtis dan keunggulan kompetitif dinamis. Keunggulan kompetitif merujuk pada faKor-fakor seperti lokasi geografis, sedangkan keunggulan kompetitif dinamis merujuk pada kedisiplinan pekerja industridi daerah itu. Lokasi geografis merupakan faktor persaingan yang penting, tetapi hal tersebut berlaku
untuk banyak daerah tain. Kedisiplinan pekerja (konsisten untuk bekerja, mengerti akan penungnya kualitas, dan penggunaan waktu yang disiplin) menjadi keunggulan kompetitif yang penting ke$ka di daerah lain hal itu merupakan suahl masalah. Suatu daerah yang mempunyai karakteristik demikian berpotensi untuk mengembangkan klaster industri.
D.
Pendekatan Klasterdalam Peningkatan DayaSaing Daerah Peningkatan daya saing pada intinya adafah pengembangan klaster secara terencana. Klaster
berbetta dengan bentuk pengelompokan lain yaitu lokalisasi dan urbanisasi ekonomi, l4engutip Henderson (1988) dan O'Sullivan (1995), sebagaimana dikutip dalam Mudrajat Kuncoro (2003), lokalisasi ekonomi terjadi
jika biaya produksi perusahaan dalam industri menurun sejalan
dengan
peningkatan output total industri. Dengan menempatkan perusahaan secara berdekatan satu sama lain
dalam industri yang sama, perusahaan dapat menikmati beberapa keuntungan. Sebaliknya, urbanisasi ekonomi terjadi jika biaya produksi tiap perusahaan menurun sejalan dengan peningkatan output total kqfca
(urhn). Bentuk ekonomi ini adalah
hasil dari skala keseluruhan ekonomi perkoban, tidak hanya
skala induslri tertentu saja. Selanjutnya, ekonomi urbanisasi bermanfaat bagi semua perusahaan di
seluruh kob, tidak hanya perusahaan didalam industri yang terkait. Jadi klaster berbeda dengan lokalisasi perusahaan industri yang umum disebut sebagai kawasan industri, dan berbeda pula dengan urbanisasi ekonomi yang merupakan efek samping dari terbentuknya klaster.
Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat, sebab dalam banyak hal, mereka bertindak sebagai inkubator inovasi. Klaster mempunyai unsur-unsur utama yang diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kekayaan universitas atau pusat riset yang menciptakan temuan baru; perusahaan yang mentransformasi temuan
tadi ke datam produk atau jasa baru; pemasok yang menyediakan perlengkapan atau
komponen
penting; dan perusahaan pemasaran dan distibusi yang membawa produk itu ke pelanggan. Hasilnya adalah kawasan dengan klaster yang tumbuh akan menikmati upah, produKivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasiyang lebih tinggi.
E.
PengembanganKlasterlndustril3 Klaster indusbi adalah terkonsentrasinya secara geografis berbagai kegiatan usaha di kawasan
tertentu yang satu sama lain saling melengkapi (komplementer), saling bergantung, dan saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis. Perusahaan-perusahaan atau indusffii tersebut memiliki persamaan kebutuhan terhadap tenaga kerja, teknologi, dan infrastrukfur. Ferusahaan-perusahaan atau indusffii
yang termasuk dalam klaster tersebut saling berkompetisi antar sesama anggota klaster, membeli bahan baku, abu bergantung pada layanan jasa sesama anggota untuk mengoperasikan bisnisnya 13
Uraian dalam bagian ini disarikan dari Meyer dan Stama (2003).
Ksjilm
Islt
Statcgk Deptt Perycnfungcn Otda fut Pert. Regimol
130
masing-masing. Industri
di sini adalah dalam pengertian luas, seperti industri berbasis
pertanian
(agroindustri), industri kerajinan, industri pengolahan, industri teknologi dan informasi, dll. Terbentuknya suatu klaster dapat melalui berbagai cara. Sebagai contoh, suatu ktaster pada awalnya mungkin terbentuk di sekeliling suatu perusahaan besar yang sangat kompetitjf. Kehadiran dan dukungan berbagai lembaga peneliUan menyuburkan perkembangan klaster tersebut, seperti halnya
yang terjadi pada klaster teknologi informasi
di Lembah Silikon dan di kawasan Boston. Kondisi infrastuktur abu sumber daya mendukung perkembangan selanjutnya dari suatu klaster industri.
Klaster industri bersifat dinamis. Mereka dapat berubah seiring perubahan industrFindusti di dalamnya, atau karena perubahan kondisi eksternal. Sebagai contoh, dengan berubahnya industri perangkat keras, maka klaster-klaster di Kota Boston kehilangan daya saingnya dalam perekonomian negara bagian dan juga dalam perekonornian nasional Amerika Serikat. Daerah itu kemudian berusaha membangun kembali klaster-klaster teknologi informasi di seketiling perusahaan-perusahaan baru dan sekaligus teknologFteknologi baru. Suatu klaster industri dapat menjelma menjadi klaster baru. Klaster industri pesawat terbang di California Selatan misalnya tetah melahirkan berbagai klaster yang masih mengandalkan rekayasa teknologi terkait.
itu
menyertakan pula pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan berbagai infrasbuktur dan layanan lain yang kehadirannya memperkokoh keberadaan klaster. Klaster industi Klaster-klaster
ang9ur di Califomia merupakan contoh yang menarik tentang kompleksitas suatu klaster indusbi. Klaster ini terdiri dari 680 perusahaan penyulingan anggur dan beberapa ribu perusahaan independen penanam anggur; pemasok peralatan pemanen, penyimpan, irigasi, drum, dan label; agen iklan, penerbit khusus, dan jasa public rebtioT Universitas Califomia; Eine Institute; dan komite khusus dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat C.alifornia. Suatu klaster industri berbeda dengan asosiasFasosiasi perdagangan, yang memiliki keanggotaan
yang lebih sempit dan terfokus. Suatu asosiasi perdagangan, misalnya, mungkin hanya terdiri dari satu jenis industri yang memusatkan perhatian pada upaya-upaya lobi. Sebaliknya, klaster adalah suatu
aglomerasi dari industri
di suatu kawasan dan juga
perusahaan-perusahaan independen yang
merupakan kunci dari keberhasilan industri di suatu daerah. Klaster industri yang terorganisir dengan baik akan menyumbangkan kesejahteraan bagi daerah karena meningkatkan SDM melatui pelatihan
terprogram atau tidak terprogram, pembangunan infrastruKur yang dipertukan, dan penelitian di berbagai universitas/akademi teknik.
a.
Klasterlndustridanpersaingan Michael Porter telah meneliU tentang klaster industri di tingkat kota/kabupaten, propinsi, dan
internasional. Berdasarkan penelitiannya,
ia mengembangkan apa yang dinamakan "diamond of
advantagd', suatu model yang menawarkan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam klaster maupun tentang persaingan yang terjadi di dalamnya. Porter berpendapat
bahwa daerah akan
mengembangkan suatu keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi, merupakan hasil langsung dari persaingan indusbi lokat.
dan vitalitas
Berbagai faktor yang memicu inovasi dan pertumbuhan klaster di antaranya:
Kojian
I*
Strategis Depati pengemhangen
Ano
i*em,
neinttat
ekonomi
1.
FaKor kondisi: misalnya tenaga kerja terampil yang dibutuhkan. infrastruktur khusus yang tersedia, dan hambatan-hambatan tertentu.
permintaan sektor rumah tangga, atau pelanggan-pelanggan Iokal yang mendorong perusahaanperusahaan untuk berinovasi 3.
Dukungan indus0i terkai! industrFirdusfii pemasok tokat yang kompetitif yang mencipbkan infrastuktur bisnis dan memacu inovasi dan memungkinkan industrFindustri untuk spin off. Strategi, stru6ur, dan persaingan, tingkat persaingan antar industri lokal yang lebih memberikan motivasi dibanding persaingan dengan pihak luar negeri, dan "budaya" lokal yang memperqaruhi perilaku masing-masing indusbi dalam melakukan persaingan dan inovasi.
Sebagai tambahan terhadap hal tersebut
di atas, Porter telah menyertakan peran
pemerintah
dan peluang, Peristiwa historis dan campur tangan pemerintah cenderung berperan secara signifikan dalam pembangunan klaster indusBi'
b.
Klaster Industri di Suatu Daerah Ktaster memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu daerah. Pada beberapa kasus,
suatu klaster hanya terpusat di suatu kawasan. Sementara yang lain meliputi beberapa kawasan, dan
mungkin lintas propinsi. Walaupun suatu klaster industri secara fungsional ada, namun bisa saja perusahaan-perusahaan di dalamnya Udak saling bekerjasama atau tidak menunjukkan diri sebagai bagian dari sebuah klaster. Untuk bekerja secara efektif sebagai sebuah klaster, industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya harus memahami peran mereka dalam klaster yang lebih besar dan menyadari bahwa dengan bekerja bersama akan menekan biaya'
Strategi pembangunan ekonomi harus dapat mengarahkan secara efeKif investasi dan subsidi sektor publik dan slrasta pada klaster industri yang telah kuat dan mengakar di kawasan tersebut pemerintah daerah dapat mengarahkan sumberdaya masyarakat yang terbatas menjadi sesuatu yang
bernilai tinggif dan menjadikan pertumbuhan industri yang tinggi pula. Hal ini ditandai dengan meningkatnya upah di klaster-klaster kunci dan secara slgnifikan memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dibanding dengan upah rata-rata dari keseluruhan sektor pekerjaan di daerah tersebut. Strategi berbasis klaster adalah beragam dalam bentuk dan skala. Beberapa klaster menyertakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan lSM (dan organisasi nirlaba lain). Beberapa klaster bersifat
urban, sedangkan yang lain menonjolkan karaKer pertanian. Beberapa klaster mencakup wilayah propinsi, yang lain wilayah desa. Besar kecilnya skala klaster akan berdampak langsung pada karaKer ekonomi daerah. Di suatu negara mungkin terdapat klaster industri yang mewakili karaKer urban, regional, bahkan lintas propinsi. Skala ini ditentukan berdasarkan penilaian tentang apa yang rasional untuk dianggap klaster tingkat kawasan, kabupaten, atau bahkan lintas propinsi.
KaJian
kr
Strategis
Deptt Pmgertargott
Otdo daa
Pert. Regiual
t32
c.
SffiegiPengembanganKlasterlndustri Pengembangan klaster menawarkan cara yang lebih efeKif dan efisien dalam membangun
ekonomi daerah secara lebih mantap, dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Klaster industri meningkatkan hubungan antar berbagai industri dan lembaga yang terlibat di dalam klaster tersebut.
Tingkat cakupan strategi klaster industri sangat beragam. Pemerintah suatu daerah dapat menyelenggarakan suatu inisiatif pembangunan ekonomi &ngan menggunakan kerangka kerja klaster
industi. Pemerintah daerah
itu
mengkoordinasikan berbagai lembaga untuk memantau klaster industri.
Semenbra pemerintah daerah melakukan upaya-upaya koordinatif, para pelopor industi bekerja kems menggerakkan klaster. Lembaga-lembaga
di tingkat daerah seperti sekolah dan kursus,
lembaga
peneliUan, penyeleqggara jasa b?nspoftasi dan teknologi, dll. memberikan dukungan yang penting dalam pembangunan klaster. Berbagai lembaga itu harus bekerja secara kolaboratif agar dapat efektit tidak sebagai lembaga-lembaga yang berdiri sendiri dalam menjalankan program-program kunci. Pengembangan klaster industri, tidak seperti kebijakan industri umumnya, tidak memerlukan keterlibatan pemerintah dalam menciptakan insentif khusus yang biasanya mengabaikan kepentngan
pihak lainnya. Di AS, misalnya, pemerintah negara bagian tidak menyediakan dana bagi kelompokkelompok klaster. Di negara bagian tersebut, klaster didorong untuk rnenentukan corak dan karaktemya sendiri. Jika sebuah klaster dapat mengorganisasikan dirinya sendiri dan menunjukkan nilainya terhadap
ekonomi daerah, maka pemerintah negara bagian baru akan bekerja sama dengan tembaga-lanbaga pendidikan dan lembaga pendukung lainya dalam membangun klaster tersebut.
d.
Cara Keria Klaster Klasber memungkinkan inovasi lebih cepat sebab mereka membuat jaringan lokal yarq
menghubungkan teknologi, sumber daya, informasi dan bakat-bakat lokal. Klaster menciptakan tekanan
kompetitif yang kuat di kawasan ih.r dan tekanan itu akan meningkatkan kemampuan dan mopasi perusahaan untuk menginovasi. Hubungan yang dekat antara perusahaan dan perguruan tinggi
seEmpat membanfu menyempurnakan agenda riset dari pergurLian tinggi setempa! metatih bakat secara spesifik, dan memungkinkan pemanfaatan pengetahuan baru yang muncul.
Namun, membangun kekayaan dalam perekonomian daerah melibatkan lebih dari hanp pemahaman atau pengetahuan Entang klaster inovasi.
Ia
memerlukan kerja keras dan kerjasama
dengan kalangan akademi, industri, tenaga kerja, dan pemerintah. Jadi, klaster muncul, be*embang,
dan tumbuh tergantung pada adanya peluang dan dukungan. Mereka diperkuat dan didororg; dan sumber daya mereka diberdayakan dan diperluas.
Pengembangan klaster menawarkan upaya pembangunan ekonomi yang
hbih efektif
dan
komprehensif. Namun strategi ini mensyaratkan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, bisnis,
dan institusi pendidikan. Strategi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun kekuabn, baik aspek teknologi (softrrvare) maupun infrasbuktur (hardware) yang sesuai, yang akan membawa kemajuan nyata bagi daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan, strategi pengembangan klaster industri di suatu daerah perlu memperhaUkan kebutuhan secara keseluruhan dari daerah itu sendiri.
Kajian
kt
Strategis
Dqntl
Pengerrtangon Otda don
pert.
Regtonot
Ktaster yang terletak di suatu kabupaten atau terkonsentrasi di suatu kota memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.
IV.
STUDI YANG TETAH DII.AKUKAN Sebuah kajian tentang daya saing daerah
di Indonesia dihkukan secara komprehensif
oleh
Abdullah, etal; (2002) untuk Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Studi ini menentukan 9 kelompok indikator daya saing daerah, yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem
keuarEan, infraslruktur dan SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, dan manajemen dan ekonomi mikro. Dengan mengukur kinerja ke 25 propinsi di
Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, Abdullah et.al. menyusun peringkat daya saing daerah di Indonesia, antara lain disimpulkan bahwa DKI Jakatta menempati peringkat teratas sedangkan Aceh menempau peringkat terbawah. Studi ini juga membuat peringkat atas dasar masing-masing kelompok
indikator, sehingga dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing daerah. Studi ini merupakan upaya pertama penyusunan daya saing daerah, namun studi
ini tidak mempeftajam
analisisnya pada wilayah di dalam propinsi, sehingga penggerak utama dari daya saing ini tidak dapat
diaraikan secara lebih jelas. Untuk dapat menentukan apakah daya saing yang dimiliki suatu daerah bersifat sementara atau lebih beflangka panjang, faKor-faktor utama penentu daya saing perlu dinelai, tidak hanya indikator umum yang mengukur keberhasilan kemajuan suatu daerah. Pengpmatan daya saing daerah secara lebih mikro dilakukan oleh DireKorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Teftinggal yang pada tahun 2003 melakukan kajian mengenai model pengelolaan
dan pengembangan keterkaitan dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Kajian ini mencoba melihat keterkaitan program-program yang dilakukan oleh sektor-sektor seperti
perbnian, perikanan, peternakan, pariwisata maupun perkebunan dalam pelaksanaannya di daenh. Dari beberapa kasus daerah yang dikaji berdasarkan program-program yang telah dijalankan akan dihasilkan rnodeFmodel pengembangn ekonomi daerah berbasis pengembangan kawasan. Studi ini
akan melengkapi kaJian yang telah ada, namun dengan jumlah dan karakter kasus yang terbatas, modeFmodel yang dihasilkan masih perlu dipeftajam untuk dapat digeneralisasi sehingga dapat dipergunakan oleh daerah-daerah lain.
Kajian mengenai klaster telah dilakukan sejak tahun l990an oleh berbagai berbagai pihak. Kuncoro dan Sumarno (2003) meneliti klaster rokok kretek, berdasarkan pendekatan studi kasus dari
sejumlah klaster kecil industri rokok ketek.
Ia
menyimpulkan bahwa:
f.
industri rokok kretek di
Indonesia telah terbukti mempunyai struktur oligopolistik dengan rasio konsentrasi yang tinggi. Ini
berarti hambatan masuk ke industri bagi pemain baru relatif besar sehingga tidaklah mudah bagi pemain baru untuk memasuki industri ini. 2. Krisis ekonomi, yang memuncak di tahun 1998, tidak mengubah struKur indusfi rokok kretek di lMonesia secara drastis. Lebih dari itu, kinerja industri rokok ketek telah memperlihatkan keadaan yang baik di tengah krisis tersebut. 3. Kemantapan dari konsentrasi tinggi industri beriringan dengan konsentrasi ruang yang juga tinggi. Klaster utama indusbi
rokok kretek Indonesia hanya di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah (Kudus) dan Jawa Timur (Kediri, Surabaya dan Malang). Pada setiap klaster, perusahaan paling besar temyata berperan dominan dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya,
Kajian
I*
Strategis Deputi
Petgertangan Otda dan Pert. Regional
tu
JICA telah melakukan penelitian yang mendalam terhadap
masing-masing
di sidoarjo
3 klaster industri sejak tahun
2001,
(komponen mesin), KlaEn (mebel kayu), dan Kebumen (gnteng).
Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas koleKif dari klaster-klaster tersebut, untuk merumuskan
rekomendasi melalui penyusunan master plan dan rerKana tindak untuk mewujudkan klaster yang dinamis di Indonesia, dan untuk meningkaRan alih teknologi melalui partisipasi
akif dari
unsur-unsur
yang terkait (JICA, 2003). Studi ini akan selesai pada akhir tahun 2003.
Berdasarkan hasil studi-studi yang telah dan sedang dilakukan, maka kajian lebih lanjut diperlukan untuk mendalami fenomena terbentuknya klaster-klaster
di Indonesia dan
upaya-upaya
pengembangan )4ang dapat dan perlu dilakukan. Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada
dengan menambah jumlah kasus studi sehingga mencakup wilayah-wilayah lain yang berbeda karakternya dan dalam melakukan sfudi ini, digunakan pendekatan partisipatif dengan perguruan tinggi
dan pemerintah daerah yang akan dijadikan studi kasus, sehingga pemahaman mengenai teori daya saing daerah berbasis klaster ini dapat langsung ditenpkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurut Paniccia (1998) sebagaimana dikutip oleh Kuncoro dan Sumamo (2003), pendekatan
studi kasus sangat bermanfaat dalam menerangkan fungsi internat klaster industri, walaupun tidak dapat digunakan didalam menggambarkan karaKeristik umum maupun evolusi klaster indusui. Namun cukup banyak kasus dapat membentuk konsep yang lebih umum, asalkan dalam penerapannya masih tetap harus mengamaU secara lebih mendalam lagi faKor-faKor yang bercifat tokasional.
V.
METODOLOGIRISET Untuk menghasilkan tujuan sebagaimana disebutkan di depan dan berlandaskan pada landasan
teori sebagaimana diuraikan, kajian ini akan menJawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
1. 2. 3.
Berapakah klaster yang telah tumbuh di suatu daerah (kabupaten) Bagaimana tingkat perkembangan masing-masing klaster di daerah tersebut.
Faktor-faKor apakah yang berpengaruh pentlng terhadap perkembangan masing-masing klasterklaster tersebut (mengacu namun tidak terbatas pada porter,s diamond).
4.
Bagaimana kemampuan persaingan komoditas klaster tersebut dalam pasar wilayah yang lebih luas, di mana letak kelemahan atau kelebihannya.
5.
Bagaimanakah strategi yang efeKif untuk mempercepat perkembangan klaster
di
daerah
tersebut.
6.
Program dan kebijakan pemerintah pusat apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan klaster.
7.
Peraturan dan program pemerinbh daerah yang manakah yang secara khusus mempengaruhi perkembangan klaster-klaster telsebut, baik secara posiUf maupun secara negatif,
8.
Apakah kekhususan daerah yang dikaji dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga kebijakan dan program mempercepat perkembangan klaster harus berbeda dengan daerah lain.
9.
Apa kendala merumuskan program pengembangan klaster secara mandiri oteh pengusaha lokal, bnpa tergantung pada bantuan pemerintah,
Kartat Isu
Sttategis Deputt Pengemhangan
Ada thn pert, Regiotut
135
10. Apa peran yang dapat ditumbuhkan dari institusi daerah non-pemerintah (perguruan Unggi, LSM, asosiasi pengusaha, konsumen) untuk mengembangkan klaster, bagaimana peran itu dapat diUmbuhkan.
11. Dukungan apakah yang perlu dan dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat agar klaster-klaster indusfii dalam afti luas dapat tumbuh di daerah-daerah.
Kegiatan perumusan strategi dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan
l.
:
Studi literatur terhadap iklim investasi dan perdagangan yang diperlukan dalam pengembangan investasi dan peningkatan daya saing ekonomi suatu wilayah.
2.
Analisa komprehensif terhadap berbagai dokumen kebijakan dari berbagai instansi dan institttsi
mengenai berbagai aturan dan kebijakan investasi dan perdagangan dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya pengembangan lowasan yang Ermasuk ke dalam kawasan strategis dan cepat tumbuh, andalan, khusus dan tertinggal.
3.
Perumusan strategi secara partisipatif
di beberapa daerah tertentu dengan peserta dibedakan
dalam beberapa kelomPok:
i. ii. iii. iv, 4.
Kelompok aparat pemda (bappeda, dinas teknis, BUMD) Kelompok pengusaha menengah dan besar Kelompok pengusaha kecil Masyarakat umum
perumusan strategi secara umurn dengan menggabungkan temuan-temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan kajian di daerah
Dalam melaksanakan kajian ini akan dilakukan pendalaman permasalahan pengembangan
di 3 daerah pilot, yang masing-masing
kawasan
mewakili wilayah yang strategis secara nasional,
wilayah tertinggal dan wilayah cepat tumbuh pada umumnya. Pengamatan spesifik pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut.
a.
Kawasan stateois, dengan memilih salah satu dari dua alternatif kasus pengembangan kawasan perdagangan bebas
di Batam, Provinsi Riau, atau
kawasan perdagangan bebas
Sabang, Provinsi NAD;
b.
Kawasan cepgt tumbuh, dengan memilih salah satu dari dua altematif kasus pengembangan
kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPFD Manado-Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, atau kawasan agroindusti di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
c.
Kawasan tertinqgal, dengan memilih dua alternatif kasus pengembangan kawasan tertinggal di Provlnsl Maluku Utara, atau kawasan tertinggal di Provlnsi Nusa Tenggara Timur.
Kalian
Iv
Strategis
Depttt Pergembangot Otdo dat Pemb. Regiotal
136
vI.
LINGKUP KEGIATA'{
Kegiatan yang akan dilakukan terbagi dalam tiga tahap:
1,
Perumusan pendekatan pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Tim Pusat (Bappenas) dan oleh Tim Daerah (perguruan tinggi lokal) secara bersama-sama;
2,
perumusan konsepsi pengembangan kawasan secara paftisipatif setelah melalui proses kajian terhadap berbagai aspek pengembangan klaster di daerah oleh Tim Daerah bersama dengan
shkeholdevdi daerah pilot dengan didampingi oleh Tim
3.
penarikan kesimpulan pokok
Pusat;
dari studFstudi pilot sehingga
menghasilkan strategi
pengembangan kawasan untuk kemudian disebarluaskan melalui publikasi maupun secara langsung kepada pemerintah daerah. Lingkup perumusan konsepsi strategi meliputi:
1.
Identifikasi terhadap berbagai kebijakan yang diperlukan dalam mendukung peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi daerah.
2,
Evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan mengenai investasi dan perdagangan pada skala nasional yang berpengaruh pada pengembangan ekonomi daerah.
3. 4.
Evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan mengenai investasi dan perdagangan skala daerah.
Penyusunan rekomendasi kebijakan pendukung peningkatan dayasaing daerah melalui pengembangan kawasan.
Lingkup pembahasan konsepsi sbategi meliputi:
1.
di Bappenas melalui Tim Penyusunan Rekomendasi dan Focus Group of Discussion (FGD) dengan melibatkan beberapa
Pembahasan dalam lingkup internal
Kebijakan CIPRK)
narasumber ahliyang kompeten dalam bidang pengembangan kawasan;
2,
Penyelenggaraan kajian mengenai berbagai aspek klaster terpitih (antara lain pemasaran, permodalan, teknologi, pelayanan bisnis, kelembagaan usaha, jaringan) yang akan dilakukan oleh lembaga penelitian perguruan tinggi daerah dengan dukungan Bappeda propinsi, Bappeda
kabupaten dan dinas seKor terkalt setempat, serta penyelenggaraan pelatihan-pelatihan atau pendampingan yang diperlukan untuk mengembangkan klaster yang ditentukan oleh nara sumber;
3.
Penyelenggaraan seminar/lokakarya
di tingkat daerah untuk mematangkan strategi
lingkup
kawasan yang dihasilkan. Lingkup penyebarluasan sffategi meliputi:
1.
Publikasi strategi pengembangan kawasan, baik dalam bentuk publikasi hasit kajian maupun melalui penyebarluasan informasi secara online dan media elektronik;
Z.
Diskusl untuk sosiallsasi sbategi pengembangan kawasan yang dihasilkan di bebenpa daerah
tertentu.
Kajiankt
Strategis
Dq,uti Pengertangon Otdo dat Pert, Reglonal
r37
VII.
TENAGAAHTI DAN NARA SUMBER Kegiatan kajian akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi
di 3
daerah tersebut. Di setiap
perguruan tinggi, tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi (akan disesuaikan dengan karakteristik daerah studi)r
1.
2. 3.
Ahli perencanaan ekonomi wilayah Ahli manajemen bisnis Ahli industri keci/agro-industi Rincian tenaga ahli dan keahlian yang diharapkan memberikan kontribusi pada kajian ini dirinci
pada Tabel 3. Beberapa orang nara sumber (pusat atau daerah) akan dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap substansi kajian. Nara sumber ini berasal dari dunia usaha atau dinas terkait. Tim Pusat
(staf
Bappenas) akan ikut serta dalam beberapa tahap kunci pelaksanaan kajian yang dilakulon
oleh Tim Daerah.
VIII.
WAKTU PELAIGANAAN DAI{ PEIAPORAN Kajian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Maret
2004, Lihat Tabel 4. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kajian ini akan dilaporkan kepada Pimpinan Bappenas dan pihak-pihak lain yang terkait dalam 3 (uga)
1. 2. 3.
bhapan, yaitu:
Laporan Pendahulmn Laporan Interim Laporan Final
Hasil akhir kajian akan dimuat dalam website Bappenas: www.baooenas.oo.id
Ix.
RET{C.ANIT
BIAYA
Jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kajian tersebut di atas adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), termasuk sebesar Rp. 30.000.000i Cfrga
Puluh
Jub Rupiah) yang akan digunakan untuk penyusunan draft Revitalisasi Peraturan
Kawasan
Khusus (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (|(APED, Kawasan Barikat, dan lain-lain)
Kafon Isu Strabgts Depntl Pengertatgan Ada daa Pert. Reghrrral
138
TABEL 3.
TENAGA AHLI YANG DIPERI.UKAN UNTUK KA'IAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN DALAM RANGKA MENDUKUNG AKSETERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
UMIAN TUGAS
TENAGAAHTI Ahli perencanaan
Mengidentifikasi, menginventarisir dan menganalisis karaKeristik?5t
ekonomiwilayah
tipologi kawasan dalam ruang lingkup wilayah kajian, mengumpulkan data, dan merumuskan konsep strategi dan rencana pengembangan kawasan.
Ahlimanajemen
Mengumpulkan informasi mengenai potensi sumberOaya-Em, SOl,t-
bisnis
dan lokasidi daerah pilot, informasi mengenai sumber-sumber pendanaan, teknologi, pasar bagi komoditas klaster, merryusun bisnis plan, merencanakan pelatihan peningkatan keterampilan.
Ahli industri
Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keGrarnpitan Aan
keciIagro-industri
pengelolaan serta pengembangan usaha sesuai dengan komoditas yang dikembangkan.
Kajlar
fu
Sttategk
Dquti pengertangan Ud"
dr prrt,
R
gl"*l
TAEEL
4.
JADWAL KEGIATAN PELAIGANAAN KA'IAN
Kegiatan 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7. 8.
I
Penyusunan Rencana Kerja dan OuUine Kaiian Diskusi denqan Tim Daerah Kaiian Uteratur Penyusunan Laporan Pendahuluan Diskusi (FGD) Pengumpulan data primer dan sekunder Analisa tahao awal Pennrsunan Laporan Interim
2
3
4
5
6
8
7
Pelaksana
TP a
KSD
TP+TD TP berdasar laooran TD TP
a
TD TD TP berdasar laooran TD
9.
Diskusi dengan instansi
a
TD + KSD
10.
a
11.
terkait di daerah (3 lokasi) Diskusi(FGD) Analisa tahap ke-dua
tz.
Penyusunan Strategi
13,
Diskusi(FGD)
t4.
Perbaikan Strateoi Penqqandaan Stratesi Sosialisasi Stratesi Penyusunan Laooran Akhir
TP TD TP berdasar lanoran TD TP TP TP
15. 16.
t7.
Keterangan
TP
o
I
TP
TP
:
= Tim Pusat, KSD = Kepala Subdit
TD = Tim Daerah
Kqitatt Isr Strategk Deptti Pmgertaryan Otda dan Petrt, Regrottol
140
DAFTARRUIUKAITI
Abdullah Piter, et.al, 2002, DAYA SAING DAERAH, BPFE Yogyakarta. Bappenas, 2003, Pembangunan Daya Saing Industri Nasional, Background Study Pembangunan Jangka Panjang. Dong-Sung Cho dan Hwy{hang Moon, 2003, From Adam Smith to Michael Porter, Evolusi Teori Daya Saing.
JICA, 2003, THE STUDY ON STRENGfiENING CAPACITY OF SME CLUSTER
IN
INDONESIA, tidAK
diterbitkan, KRI International Corp Urrcoln Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakana.
Mahmud Thoha (penyunting), 2002, GLOBAUSASI, KRISIS EKONOMI
&
KEBANGKITAN EKONOMI
KEMKYATAN, Pustaka Quantum. Meyer dan Stamer, 2003, THE PACA BOOK OF CONCEPTT www.mesooartner.corn Kurrcoro, Mudrajad dan Sumamo, Simon Bambang, 2003, INDONESIAS CLOVE CIGARETTE INDUSIRY: SCP AND CLUSTER ANALYSIS,
5Gn.
IRSA C,onference.
Philip S. Purnama, 2003, HAMPAN DUNIA BISNIS INDONESIA UNTUK MEMIUKI DAYA SAING NASIONAL, Diskusi Panel MMA-IPB. POT
T, MhhAeI E., 1993/1994,
KEUNGGUI.AN BER9{ING, MENCIPTAMN
DAN MEMPERTAHANKAN
KINERIA UNGGUL, Harvard Business Review. Suhandoyo, et.al, 2fi)0, PENGEMBANGAN WI|AYAH PERDESMN DAN KAWASAN TERTENTU, SEBUAFI KA]IAN EKSPLORATIF, BPFT.
KaJian Isa Stlategh Dcputi Pengertangan Otda dan
Pert, Regtonal
14l
REI.ICAIIA AIIGGARAII BIAYA KAJIAN STRATEGI PEIIGEMBANGAITI KAWASAN DALAM RANGKA MEI'IDUKUNG AKSELEMSI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 (8 bulan)
JENIS PENGELUARAN
VOLUME
BIAYA
KEGIATAN
SATUAT{
JUIiltAH
379,625,00(
282,196,9q
4800J
300,00(
't44,000,00(
Tenaga AhliNarasumber (4x8)
320J
2,500,00(
80,000,00(
Focus Group of Discussion (5x4x4)
800K
250,00(
20,000,00(
3840J
100,00(
38,400,00(
Sbln
1,187 ,50(
9,500,0u
Pefalanan (1 oq x 3 lokasi x 4)
120r
3,500,00(
42,000,otr
Lumpsum (1 oE x 3 lokasi x 3 hari x 4)
360TR
260,00(
9,360,00(
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6x16x5)
Tim Teknis (3x16x8)
9,500,ofi ATI(computer supplies
,erhlan n
51,36{t,00(
36,365,00( Pengadaan Bahan Referensi/Data
4pkt
1,000,00(
4,000,00(
Rapat pembahasan bulanan Kajian
20pkt
300,00(
6,000,00(
( Rulin, TPRK & FGO)
DiskusiTerfokus (2 kali)
2pkt
2,500,00(
5,000,00(
Seminar
lpkt
1s,000,00(
15,000,00( 2,842,0m
Pencetakan/Penggandaan Laporan
80Expl
35,53(
Penyebarluasan hasil kajian
30pkt
50,784
1,523,0m
Pengiriman urrat menyunt
Sbln
250,00(
2,000,00(
Kajian Isu Sfiategis Deputi Pengembangan Oda fun Pemb. Regional
t42
KEMNGIG AAJAN KEEIA
PENGKA'IAN KEBIJAKAN MODERNISASI DAN RESTRUI$URISASI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL DAN KOPERAST Dr SEKTOR AG RTBTSNTS/AGROINDUSTRT
Pendahuluan Sumbangan usaha skala mikro dan kecil (UMK) terhadap produk domestik bruto (PDB) seKor pertanian dan industri pengolahan dalam periode 1997-2002 masing-masing meningkat sebesar 191
dan 158 persen. Di samping itu, nilai ekspor dari produk-produk yang dihasilkan UMK di sektdr perhnian dan industri pengolahan dalam periode yang sama tumbuh sekitar .14 dan 530 persen. Meskipun, angka-angka kinerja UMK tersebut cukup tinggi, usaha kecil di seKor pertanian dan industri
pengohhan tercatat memiliki produktivitas tenaga kerja yang paling rendah yaitu Rp. 6,6 juta dan Rp. 8,3 juta per tenaga kerja pada tahun 2002. Tingkat produktivitas tersebut bahkan lebih rendah dari rata-rata produKivitas tenaga kerja usaha kecil secara nasional yaitu Rp. 9,7 juta/tenaga kerja. Kondisi
inidianggap tidak menguntungkan mengingat proporsi usaha skala mikro dan kecildi sektor peftanian
dan industri pengolahan pada tahun 2002 mencapai sekitar 66 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia, dengan total serapan tenaga kerja hampir 45 juta orang (BPS dan Kantor Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Mercngah, 2002). Apabila perkembangan kinerja UMK dicermati secara tahunan, ditemukan fakta bahwa kinerja UMK
di seKor pertanian dan industri pengolahan selama dan setelah krisis cenderung
mengalami
pelambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinefa UMK selama krisis cenderung semata-mata dipicu adanya perubahan nilai tukar. Sementara itu, banyak faKor yang menghambat keberlanjutan
knerF
UMK tersebut, antara lain kapasitas SDM dan usahanya yang belum dapat mengimbangi dan
menjamin adanya peftumbuhan usaha dan pasar yang berkelanjutan, serta keterbatasan kesempatan bagi UMK unhrk meningkatkan kapasitas teknis, pengelolaan usaha, pemasaran, dan akses informasi. Hambatan tersebut juga menyebabkan peningkatan peran dan partisipasi UMK dalam kegiatan bernilai
tambah dalam produksi dan distribusi pada industri berbasis pertanian masih rendah. Modernisasi dan restrukturisasi usaha skala mikro dan kecil, dan koperasi (UMKK) di seKor agribisnis/agroindustri merupakan salah mtu pilihan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing dan keberlanjutan dari indusbi berbasis pertanian secara keseluruhan. Namun keb'rjakan dan proses modemisasi dan restruKurisasi tersebut tidak mudah
diwujudkan. Hal
ini
mengingat permasalahan dan tantangan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya alam dan manusia, lemahnya kelembagaan, serta tantangan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang menjamin perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam. Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan (BPPIP) dan the
World Bank (2001) menunjukkan bahwa beberapa klaster industri berbasis pertanian seperti minyak
sawit kayu, sefta ikan dan udang segar/beku masih memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi. Namun demikian, beberapa klaster lainnya sepefti klaster pengalengan ikan, karet, kakao, sari buahbuahan, dan ala(mesin perbnian memiliki daya ming yang cenderung melemah. Permasalahan dan
Kajlan Im Strategh Depsti Eholorrri
tut
tantangan yang dihadapi masing-masing klaster industri yang berbasis pertanian hampir sama, tetapi memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Permasalahan tersebut antara lain
(i) tingginya biaya baik
yang terkait dengan kondisi makro ekonomi (nilai tukar, inflasi dan suku bunga), produksi, harga bahan
baku dan peralatan (khususnya yang diimpor), distribusi dan pemasaran, maupun biaya usaha (business ostll g) keterbatasan akes terhadap informasi, pasar, dan kredit investasi jangka panjang; serta (iii) memburuknya iklim usaha, khususnya terkait dengan akses kepemilikan lahan, retribusi, kurangnya R&D, kurangnya keberpihakan terhadap UKM dan petani penggarap, keterbatasan pasokan energi, dan kurang mendukungnya infrastruKur.
Sementara itu, berkenaan dengan usaha/petani skala mikro dan kecil (UMK) yang bergerak di se6or industri berbasis pertanian, kajian BPPIP dan World Bank menemukan bahwa belum terdapat upaya yang signifikan dalam memberdayakan dan metibatkan UMK dalam jaringan/keterkaitan industri hutu-hilir. Akibatnya, UMK di klaster-klaster agroindustri yang diamati belum dapat befungsi secara optimal baik sebagai pemasok maupun sebagai komponen darijaringan indushi pendukung' Selain itu, terisolasinya UMK dengan klaster juga menyebabkan jurang perbedaan yang cukup besar dalam akses terhadap sumber daya produKif (pendanaan, teknologi, pasar) dan dalam kapasitas manajemen dan
teknis.
Meskipun demikian, kajian tersebut juga melihat adanya
dw loal
best
pndirc
Yaw
sebenamya dapat direplikasi sebagai model pemberdayaan UMK dalam rangka perkuatan klaster agroindustri. Pengalaman yang diperoleh dalam pengembangan koperasi petani karet Mesuji diSumatra Selatan dan petani kelapa sawit di Trawas, Sumatra Utara dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan peran dan produKivitas UMK, termasuk peningkatan paftisipasi dan kepemilikan UMK sebagai bagian dari klaster agroindustri' Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, termasuk kajian pendahuluan mengenai ldenUfikasiJenis
insentif untuk mendukung proses modernisa$ UMK di sektor agribisnis/agroinduslri, direncanakan suatu kajian lanjutan yang secara spesifik dan terintegrasi merumuskan sistem insentif modemisasi UMK dan koperasi dalam bentuk suatu konsep kebijakan yang dilengkapi dengan perangkat kelembagaan dan mekanisme pendukungnya. Secara terinci, tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:
(1)
merumuskan pola kebijakan jenis insentif yang tepat dan efisien untuk mendukung proses modernisasi UMK dan koperasi di seKor agribisnis/agroindustri, dan
(2)
merumuskan struKur kelembagaan dan mekanisme pendukung bagi pelaksanaan dari kebijakan.
Sistem insentif yang telah diidentifikasi pada kajian pendahuluan, akan dianalisa kembali untuk
menentukan pota penyediaan sistem insentif yang paling tepat sehingga secara bertahap dapat membantu UMK dalam meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas produksinya. KebiJakan yang disusun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ketompok sasaran dalam hal ini usaha skala mikro dan kecil, serta koperasi di seKor agribisnis/agroindustri, terutama dalam menjawab permasalahan dan tantangan spesifik seperti (i) rendahnya produKivitas, (ii) lambaBrya diversiftkasi basis dan proses produksi' (iii) kegdakmampuan UMK untuk memenuhi standar dan bersaing di pasar internasional, (iv) terbatasnya akses UMK dan koperasi terhadap sumber daya produKif, (vi) pengembangan agribisnis/agroindus0y yang ramah lingkungan, dan (vii) pengurangan biaya usaha (business
Kajian
Iw
Strategls
Dqati Ehonomi
cu|'
t4
lletodologi Penelitian ini akan menggunakan analisa kuanUbUf dan kualitatif. Eeberapa data akan merujuk
pada hasil kajian pendahuluan dan akan dilengkapi dengan pengumpulan data primer melalui suruey
untuk mendapatkan respon kelompok sasaftln secara langsung. Pengumpulan data{ata difokuskan pada (i) program pemerintah (nasional dan daerah) yang terkait dengan penyediaan sistem insentif bagi
di seKor agribisnls/agroindusti, (ii) iklim usaha di sektor agribisnis/agroindusfri setempat, dan (iii) kapasitas kelembagaan terkait di tingkat nasional dan daerah. Data{ata yang UMK dan koperasi
dikumpulkan diharapkan dapat mendukung analisa terhadap:
1.
Kelayakan kebijakan, terutama berkaihn dengan dukungan pendanaan, kapasitas kelembagBan, mekanisme pelaksanaan, dll.
2. 3.
Pemetaan dan seleksi bidang usaha prioritas dalam sektor agribisnis/agroindustl.
Kapasihs lintas pelaku dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk peran s1^rasta.
Jenis agribisnis/agroinduslri, apakah di bidang perkebunan, hortikulfura atau pangan, ditentukan
berdasarkan hasil kajian pendahuluan dan rekomendasi dari kajian BPPIP dan World Bank (200f) analisa terhadap populasi UKM yang bergenk di seKor agrinbisnis/agroindustri..
Ruang Lingkup Lingkup darl rencana kegiatan ini meliputi:
(1) studi literatur; (2) pengumpulan dan analisa data; (3) analisa pra kebijakan (ex ante); (4) diskusi kelompok terfokus (fw,ts group disusion); (5) penyusunan rekomendasi dan konsep awal keb'rjakan; dan (6) diskusi dan sosialisasi konsep untuk mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut. Hasil yang Diharapkan Keluaran yang diharapkan dari peneliUan
ini yaiU korpep kebijakan sistem insentif
unh,tk
mendukung proses modemisasi dan resfukturisasi usaha skala mikro dan kecil, serta koperasi di sektor
agribisnis/agroindustri, Indikator dari pencapaian keluaran ini di antaranya:
(1)
Teridentifikasinya jenis usaha agribisnislagroindus0i berskala mikro dan kecil, serta kopensi yang prioritas;
(2)
Tersusunnya landasan ekonomi dan soslal yang kuat bagt penyusunan kebfiakan;
Itufutt
Isu Sttatryis
Depfr Eltorrorrd
145
(3)
Teridentifikasinya motivasi
dan komitmen lintas pelaku untuk melaksanakan
kebijakan
modernisasi dan restrukturisasi UMK dan koperasi;
(4)
Tersusunnya konsep sbuktur dan mekanisme kelembagaan pendukung bagi pelaksanaan kebijakan, termasuk peraturan terkait di tingkat nasional dan daerah;
(5)
Disempurnakannya konsep kebfiakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran terhadap sistem insentif dari pemerintah melalui proses partisipatif; dan
(5)
konsep kebijakan tersusun;
Rincian Anggaran Kebutuhan biaya untuk kegiabn pengkajian ini adalah sebesar Rp. 245.670.000,- (rincian biaya terlampir).
Jadwal Kegiatan Kegiatan pengkajian
ini akan
dilaksanakan secara semi konsbuksi dengan kurun waktr.r
pelaksanaan selama 8 (delapan) bulan pada tahun anggBran 2004.
Bulan No
Kegidan
l.
Persiapan
2.
Seleksi dan pemilihan
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
t2
pelaksana survey 3.
Studi literatur dan penyiapan konsep survey dan analisa
4.
Pengumpulan data, pengolahan, dan analisa data
5.
fucus Group
6.
Penyusunan laporan
7,
Diskusidan seminar
8.
Penyerahan laporan
Disusbn
Kajlon Isa Strotegls Depti Ehororfi
t46
REiICANA ANGGARAN BIAYA PENGKA,|/AN XEBUAKAN IIODERNISASI DAN RESIRUKTURISASI USAHA
SKAI.A I'IIKRO DAN KECIL, DAII KOPERASI DI SEKTOR TAHUII ANGGARAN 2(l(l1
Penanggung Jawab Kegiatan : Direktur PUKMK
ArrasiWakt Pelaksanaan :8
JadwalPelaksanaan
bulan
:12Apdl-11Desember2OO4
Tim Penwsun (3 org x 10 jam x 5 bln)
45,000,000
Tim Teknis (2 org x 12 jam x 6 bln)
14,400,000
Tenaga Ahli (1 org x 3 jam x
I
perternuan)
llonor Peserta Focts Grorp Dscussim (6 org x
3
jam x 3 FGD)
Orang-iarn
10,800,000
Bulan Bulan
Tiket
manw
& supeNbi (2 orang x 3 proplnsi)
Lumpsum (2 org x 3 hari x 3 propinsi)
3,200,000
OK Orang-hari
Seminar
5,040,000
Paket
Pencarbkan dan penggandaan
eksemplar
Pengadaan referensi
pkt
Penggandaan bahan FGD
pkt
3,000,000
Ternaga Ahli
- Ketua
lim
(1 orang x 4 bulan)
- Asisten Ketla Tim (1 onng x 4 bulan) - Pengolah data ('l orang x 4 bulan)
Tenaga Pendukung - Surueyor (3 org x 100 jam)
10,000
Tiket (6 orang x 3 propinsi) Lumpsum (6 org x 4 had x 3 propinsi)
260,000
Konsulhi dan presentasi (4 peftemuan)
Tohllobntuhan Blrya
Kajian Im Sttategis Deptutt Eftototnl
246,670,000
t47
KERANGIA AAJAN KENA
KONDUSIFITAS IKLIM USAHA DAERAH DALAM MENDOROI{G PERKEMBANGAN UKM
Pendahuluan Salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pihak daerah, baik
kota maupun kabupaten, memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan pemerinhhan di tingkat daerah. Kewenangan ini mencakup baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Dari sisi
penerimaan, pihak daerah diberi keleluasaan dalam menggali berbagai potensi yang ada guna menyokong peningkatan pendapatan daerahnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pihak daerah juga
diberi keleluasaan dalam mengafur alokasi dana dalam membiayai jalannya pemerintahan maupun pembangunan daerah.
Bita dikaitkan dengan kegiatan usaha, pelaksanaan otonomi daerah berpeluang besar mempengaruhi kondusifitas iklim usaha di daerah baik dalam arti positif maupun negatif. Positif berarti mendorong semakin berkembangnya kegiatan usaha, sedangkan negatif menunjukkan semakin meningkatnya hambatan dalam kegiatan usaha di daerah. Kedua dampak tersebut sangat tergantung dari respon yang diberikan oleh pemerintah daerah. Argumen ekonomi dalam penerapan otonomi daerah didasarkan pada asumsi bahwa otonomi daerah ini akan meningkatkan efisiensi alokatif, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Hal ini disebabkan keputusan pembelanjaan publik dibuat oleh tingkat pemerintahan yang lebih dekat dan lebih responsif terhadap konstituen lokal yang lebih mencerminkan
permintaan pelayanan lokal daripada keputusn yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di samping ihr
otonomi daerah akan mendorcng "ompetitivenest' pemerintah daerah dan menciptakan inovasi. Dalam kerangka pembangunan daerah, otonomi daerah diharapkan dapat membantu pertumbuhan
ekonomi (uonomic growth) dan pemerataan (distributional etrrciencf1, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan
(povefi rdttction).
Sementara itu, keberadaan UKM juga tersebar di tingkat daerah. Oleh karena itu sfrttktur dukungan publik dan komersial seyogyanya berada di tingkat daerah sehingga mudah diakses oleh
UKM. Dalam proses otonomi daerah, Indonesia telah mengalihkan berbagai tanggung jawab keb'tjakan penting di hampir seluruh lembaga pemerintah pendukung UKM kepada pemerintah daerah.
uqya penciptaan iklim yang kondusif bagi UKM menunjukkan kemajuan yang beragam antar daerah. Beberapa daerah telah mengidenUfikasi peraturan-peraturan yang Pada tahun 2002,
menghambat sekaligus berusaha untuk mengurangi dampak menghambat dari peraturan-peraturan tersebut. Namun daerah lain masih menganggap UKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru bagi UKM, sehingga biaya transaksi UKM menlngkat. Sebagai
contoh, di Indonesia pungutan resmi dan tidak resmi dipe*irakan menyebabkan biaya tambahan hingga 30 persen bagl UKM. Sementara itu terdapat delapan Jenis ljin yang harus diurus UKM dengan
KaJiar Im Stlategts Deptt Ekottotttt
!18
waKu yang lama serta prosedur yang rumit. Keadaan ini sangat menghambat pertumbuhan dan daya saing UKM dan bahkan tidak sedikit UKM memilih untuk beroperasi secara tidak terdaftar. Salah satu upaya yang perlu ditempuh unhrk mengatasi permasalahan tersebut anbra lain,
Pemerintah Pusat perlu membangun suatu kerjasama yang berkesinambungan dengan pemerintah Daerah dalam kerangka penyempumaan peraturan daerah yang selama ini menghambat perkembangan
dunia usaha, terubma UKM. Dengan demikian, diharapkan iklim usaha di semua tingkatan akan semakin baik.
Oleh karena itu, kondusifibs iklim usaha di daerah merupakan aspek yang mempunyai peranan penUng dalam mendukung perkembangan UKM di suatu daerah. Keberadaan hambatan datam
kegiatan perdagangan dan investasi masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan UKM dan sekaligus penciptaan peluang kerja. Fakor-faKor penghambat perkembangan UKM dapat ditemui pada aspek sarana dan prasarana (infrastruktur) pendukung, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan baik
oleh pemerintah pusaq propinsi, maupun pemerintah daerah terutama yang terkait dengan birokrasi perizinan dan juga berbagai pungutan yang dibebanlon pada pelaku usaha. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah "Bagaimana bisa menunjukkan secara jelas prioritas
yang perlu didahulukan (first thing frrs;} bagi Indonesia?" Pertanyaan tersebut mungkin tidak tertalu mudah untuk dijawab, karena perumusannya akan banyak melalui proses menemukenali permasalahan yang seringkali memiliki kekhasan tersendiri, proses adaptasi, pemilihan alternatif atau pertimbangan
Eadeofi, serta tidak kalah pentingnya adalah proses tersebut akan sangat dipengaruhi oleh struktur dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada.
Dari semua proses tersebut di atas, diharapkan dapat ditentukan prioritas yang memberikan daya jangkau dampak yang luas terhadap UKM. Salah satu prioritas tersebut bagi UKM sebagaimana dinyatakan dafam Propenas dan Rencana lindak Jangka Menengah (Medium-Term Action plar>ttfAp) Pengembangan UKM adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif. Labr belakang penetapan prioribs
ini yaitu adanya kebutuhan terhadap landasan yang kuat bagi berkembangnya UKM secara berkelanjutan, yaitu sebagai persyaratan prlu Qteesary ondition). Landasan tersebut pada intinya berupa kelembagaan, termasuk aturan main (rules of the game) dan institusi pengembang sumber daya uKM, serta kapasitas unsur lintas pelaku (frketrcldeB) pengembangan UKM yang memadai.
Sementara
itu
penyempumaan kelembagaan maslh menghadapi permasalahan belum
tersedlanya instltusi pendukung secara memadal dalam Jumlah, persebaran dan kualitas pelayanannya;
ditambah dengan adanya dampak dari regulasi dan retrlbusi yang dasar hukum dan pergmbangan ekonominya kurang kuat, proses perizlnan kurang transparan, serta kecenderungan pemberlakuan peraturan daerah yang diidentifikasi dapat merugikan bagi dunia usaha. Keadaan ini menimbulkan beban biaya transaksi yang besar bagi UKM, terutama terJadi selama masa transisi pelaksanaan desenUalisasi dan otonorni daerah. Adanya pembatasan terhadap arus barang dan jasa antar daerah,
misalnya melalui penetapan retribusi dan pajak perdagangan lintas batas daerah, akan sangat besar dampaknya bagi UKM mengingat saat ini sebagian besar produk dan jasa yang dihasilkan UKM masih ditujukan untuk pasar domestik. Agar UKM dapat berkembang secara berkelanjutan maka diperlukan iklim usaha yang kondusif, oleh karena itu secara umum, kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perenclnaan kebijakan
Kaflan Isa Strategk Dquti Ekorcmi
r49
dan program dalam hal policy dan regulasi yang dilakukan oleh pusat mengnndung trade off antara national issues dengan regional atau local lssues. Dengan kata lain kaJian ini Ingin melihat apakah ada missing link antara pusat, propinsi dan daerah dalam aspek regulasi serta melihat concern daerah dalam merencanakan regulasi. Selaln itu Ingin dilihat Juga apakah pembiayaan pemerintah (penganggaran)
melalui dekonsentrasi APBN dan perbantuan telah terkoordlnasi dengan pembiayan ApBD begltu pula sklm pembiayaan/penganggaran dan pembinaannya, apakah sudah memasukkan konsepsl tentang cusf
sharlrp anhra Pusat, Provlnsi dan Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam pelaksanaannya, kajian ini dimaksudkan Juga untuk mengetahui indlkator terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah. Indikator tersebut adalah (1) kemudahan pengurusan perizlnan bagi pelaku usaha yang baru maupun yang sudah berJalan, (2) besarnya pungutan (balk resml maupun 0dak resmi) yang dikenakan kepacta pelaku usaha, dan (3) dukurgan sarana infrastrukur yarg memadai (sepert Jalan, alat transportasi, listrik dan telekomunikasl).
Irletodologi Sinkonisasi sistem perencanaan kebfakan dan program dalam aspek regulasl dan pemblayaan antara pusat dan daerah dilakukan melalui anallsa brhadap stuktur ketembagaan/karenangan, proses penganggaran, serta keterkaitan sumber daya dan kompetensi. Selain ihr diperlukan pengembangan
bufaya teamwork Meskipun disadari koordinasi pengelolaan sumber daya merupakan hal tersuflt karena mengandung potensi confllcting inter#, upaya tersebut mau tidak mau harus segera dlmulal. Untuk ltu tentunya diperlukan kesungguhan di antara instansFinstansi pemerintah pusat dan daerah terkait sehingga conflict of lnterest dapat dihindari dan kegiatan masing-masing institusi dapat sallng
sinergi untuk memberikan dampak dan hasil yang maksimal bagl pengembangan UKM, sekallgus menghemat penlrgunaan sumber daya yang terbatas. Unh.rk tercelenggaranya keterpaduan perencanaan, Bappenas sebagai koordlnator
-
bersama-sama dengan InstansFinstansi terkait dl pusat dan daerah, termasuk sakeholder lainnya --, perlu mengembangkan sr.latu mekanisme dan sbategl
perenonaan pemberdayaan UKM.
Selanjutnya, hambatan perdagangan dan investasi adalah salah satu faktor yang
benkala kecil dan menengah (UKM). Hal yang murgkin dapat terJadi adalah dari sisl keglabn perdagangan akan merryebabkan biaya bansaksi menjadl Urggl dan harga produk menJadi kurang bersaing sehingga keuntungan yang diterima
ohh pelaku usaha menurun. Sementara dad sld pengembangan investasi, ketidakkondusifan iklim untuk berlnvestasl dl suatu daerah dapat mengnkibatkan pihak investor akan lari dan enggan untuk rnenanamkan rnodat. Kondusifitas tkl|m usaha di suatu daerah tercermin darl (1) keberadaan akses yang mudah dan murah, (2) prcsedur pengurusirn legalitas perizinan yang bansparan dan sederhana, (3) daya dr*ung inftasbukhrr memadal sesuai dengan perkembangan dunia usaha, (4) adanya Jaminan penegakan hukum atas kontrak abu perJanJian
yang berlangsung dalam dunia usaha, dan (5) adarrya perlindungan tefiadap
hak
kepemilikan.
KaJbn
I*
Strat4ls DcVttl Ekorcnt
150
Besarnya hambatan perdagangan dan investasi secara kuantitatif dapat diukur dari
(l)
tambahan biaya transaksi dalam kegiatan usaha yang ditanggung oleh unit usaha, (2) distorsi harga
yang terjadi mulai dari harga yang diterima oleh produsen hingga tingkat konsumen, (3) pangsa tambahan biaya transaksi terhadap biaya-biaya UKM dan keuntungan yang didapatkan unit usaha, dan (4) komposisi pungutan yang harus dibayar oleh unit usaha berdasarkan lembaga pemungut dan jenis-
jenis pungutan. Sementara secara kualitatif besarnya hambatan dapat diukur dari informasi data kondisi infrasUuKur dan proses pengurusan perijinan di daerah.
Untuk mengukur manfaat pengumngan hambatan perdagangan dan investasi digunakan pendekatian analisis
biaya.
Pendekatan
ini dilakukan melalui pengumpulan informasi
biaya-biaya produksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Biaya lain-lain ini di antaranya mencakup biaya untuk membayar pungutan, biaya siluman dalam pengurusan perijinan, dan juga biaya
tambahan akibat kurang memadainya infrasffuktur daerah, Biaya lain-lain ini pada akhirnya akan berimplikasi terhadap meningkatrrya biaya produksi dan biaya pemasaran, serta dapat menurunkan
marjin keuntungan yang diterima pengusaha. Semakin besar bmbahan biaya yang tercipta, semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga upaya penumpukan modal bagi pengembangan usaha menjadi relatif rendah. Lebih jauh lagi kondisi ini akan berimplikasi pada semakin sempitnya peluang kesempatan kerja dan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah yang bersangkutan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka manfaat yang diharapkan dapat tercipta dari pengurangan hambatan perdagangan dan investasi setidaknya dapat meningkatkan ketiga keadaan di atas.
Ruang Lingkup Lingkup dari rencana kegiatan ini melipuU:
1. 2,
Studi literatur Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait
3. Survey untuk pengumpulan data 4. Pengolahan dan analisa data 5. Penyusunan konsep dan rekomendasi 6. Seminar dan sosialisasi hasil kajian Hasil yang diharapkan Kajian ini diharapkan dapat memberikan output berupa:
(1) konsep sistem
perencanaan
kebijakan dan program pemberdayaan UKM dalam aspk
plitydan regulasi yang tersinkonisasi antara (2) konsep pembiayaan/penganggaran pemberdayaan UKM yang memasukan konsepsi tentang cost sharirg antara pusat dan Gerah; serta (3) teridentifikasinya indikator kondusifitas iklim usaha di daerah setelah desentralisasi dalam mendorong perkembangan UKM. Keluaran yang akan dihasilkan ini selain akan memberikan masukan bagi Bappenas juga akan pusat dan daerah;
KaJian Isu Strotegk
Dqutt Ekonottrl
l5l
disosialisasikan kepada instansFinstansi terkait di pusat dan daerah sehingga dapat menyempurnakan
dan mensinkronisasikan sistem perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan UKM.
Rincian Anggaran Kebutuhan biaya untuk kegiatan pengkajian ini adalah sebesar Rp. 346,610,000, (Rincian biaya
terlampir),
IadwalKegiatan Untuk melaksanakan kegiabn ini dibutuhkan waktu selama 8 (delapan) bulan mulai bulan April 2004 s/d Desember 2004,
r{o
BULAN
JENIS KEGIATAN
I 1
Kajian Literatur
2
Penyusunan instrumen kajian
3
Penelitian Lapangan
4
Tabulasi Data
5
Analis Data
6
Penyusunan Dnfr laporan Akhir
7
Seminar hasilkajian
8
Penyusunan Laporan Akhir
KaJlan
In
Strategis Dcputt Ehonornl
2
3
4
5
6
7
8
t52
RENCANAANGGARAN BIAYA KONDUSIFITAS IKLII' USAHA OAERAH
DAI.AiI IIENDORONG PERKEMBANGAN UKM TAHUN ANGGARAN 2O(l4
Penanggung Jawab Kegiatan: Dhektur PUKMK Durasi Waktu Pelaksanaan;8 bulan Jadwal Pelaksanaan: April s/d Desember 2004
A Pekerjaan Secara Swakelola
l"::
i]I
TPRK (4 org x 10 jam x 5 bln) Tim Teknis (2 org x 12 jam x 6 bln) Tenaga Ahli (1 orang x 3 jam x 8 pertemuan) Honor Peserta FGO (6 org x 3 jam x 4pe()
200
Oang-jam
300,000
144
Orang-jam
100,000
24
Orangjam-pert
300,000
72
Onang-jamlert
200,000
2,400,000 3,400,000
Tiket (supervisi dan monev 2 orang x 4 propinsi) Lumpsum (2 orang x 3 hari x 4 propinsi)
Konsinyasi (20 org x
2
hari x 1 kali)
Seminar di Bappenas (20 org x
t
16,000,000
Orang
6,720,000
Orang-had
10,000,000
6,s00,000
hari x 1 kali)
Pencetakan dan Penggandaan Pengadaan referensi/data
10,000,000
1s0,000
3,000,000
4,000,000 't,980,000
B Oikerjakan oleh Pihak ke lll
Kajian Isn Ettategis Depttti Ehonod
1s3
!,i5,-tj;:' [i.r -, ;+%s!,1; aiL,r i-;.1
ffi&dtufu "H;4$da:;4ffi{bd:
{'}":inm::,4
]IAYA PERSONIL I
t4,000,000
Tenaga Ahli - Ketua Tim (1 orang x 4 bulan) - Anggota Tim/Pengolah Data (2 orang x 4 bulan)
4
oang{ulan
5,000,000
20,000,000
I
orang{ulan
3,000,000
24,000,000
'Tenaga Pendukung
t3,000,000
- Sekretaris dan Tenaga Administrasi (1 org x 4
4
orang-bulan
1,250,000
5,000,000
480
Orang-iam
100,000
48,000,000
Alat Tulis Kantor
4
bulan
300,000
1,200,000
Bahan Komputer
4
bulan
300,000
1,200,000
2t5
eksemplar
10,000
2,750,000
2 ,500,000
60,000,000
260,000
24,960,000
bln) - Surueyor (4
oq x 120 jam)
]IAYA MATERIAL DAN AKNUTAS PENDUKUNG t ) )
Penggandaan kuesioner
)ERJALANAN
t
I
14,960,000
Tiket (6 orang x 4 prop)
24
ofang
Lumpum (6 orang x 4 hari x 4 propinsi)
96
orang-hari
!AIN+AIN a
0
),500,000
Konsultasi dan presentasi (4 pertemuan) Pencetakan Laporan (Tengah dan
l*hir)
4
kali
500,000
2,000,000
50
eksemplar
150,000
7,500,000
TotrlKebutuhan Biaya
Kajian hu Snatcgis Depttt
',150,000
Ehnoni
348,610,000
til
KERANGIO AAJAN KEEIA
KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAT DALAM KEBUAIGANMN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. 1.1.
Pendahuluan
latar Belakang Apakah kebijaksanaan perdagangan internasional mempunyai peranan dalam meningkatkan
kesejahteraan nasional
(tonomic walfare)? Jawabannya belum ada ukuran-ukuran yang dapat
digunakan untuk mengetahui sejauhmana kebijaksanaan perdagangan internasional mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap
{anomb walfare masyarakat. Oleh karena itu,
menjadi sangat penting bagaimana mendefinisikan "kepentingan ekonomi nasional" (national xonomic interesB) terhadap dampak kebijaksanaan perdagangan internasional. Penetapan kepentingan nasional dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perdagnngan internasional adatah tidak mudah. Selama ini, dalam penerapan kebUaksanaan perdagangan internasional dirasakan Indonesia belum dapat dirasakan manfaahya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk mengetahui sejauhmana kebijaksanaan tersebut mempunyai dampak terhadap eonomic walhre masyarakat dan bagaimana percn perdagangan internasional telah meningkakan economb walfare,
seperti dampak terhadap perubahan pola produksi menjadi lebih efisien dan dapat mengenali keuntungan komparatif (comparative advanbge) dari berbagai jenis produser. Kebijaksanaan perdagangan intemasional dapat saja menguntungkan pembangunan salah satu sektor, tetapi juga dapat menigikan pembangunan sektor lainnya. Sampai saat belum ada formula atau
metode untuk menghitung
brcftE
dan
loss
terhadap aspek ekonomi khususnya terhadap natbnal
tonomic intersb karena belum ada definisi baku dari nahbtpl tonomic interestitu sendiri. Penetapan
interst dalam perdagangan Internasional ini sangat penting, karena tanpa adanya penetapan tersebut bagaimana dapat mengwaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan nafional economic
terhadap kepentingan nasional, khususnya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan maqyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, perdagangan barang dan jasa sudah seharusnya dapat meningka*an
mnomic
walfare.
Terdapat 3 (tiga) tingkatan dari national mnomic
inter*tyarg perlu diidentifikasi yaitu: (l)
kepentingan ekonomi nasional terhadap kebijaksanaan perdagangan dalam rangka meningkatkan
ffonomic walfare, sebagai contoh, dalam jangka pendek, anti4umping duty atau hambatan mtpmic walfare. Oleh karena itu, perlu dilihat dengan jangka waktu yang lebih panjang, 5 sampai 7 tahun untuk melihat dampak dari kebijakan perdagangan (trade restriction) dapat menurunkan
tersebut. Disisi lain, perlu dilihat apakah kebijakan tersebut akan merubah seKor indusbi untuk menjadi lebih produktif, dibanding sebelum adan)ra kebijakan tersebut; (2) kepentingan ekonomi
nasioral terhadap distribusi pendapatan akibat kebijaksanaan perdagangan tersebut. Siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang merugi? Sebagai contoh, hambatan perdagangan terhadap beras mengandung arti bahwa pendapatan pebni padi akan meningkat, tetapi kesejahteraan konsumen
Kajian Isu Strategis Depati Ekononi
r55
jauh lebih murah; dan (3) mungkin menurun yang disebabkan oleh harga beras impor sebenarnya strategisnya? Konsekuensi strategis dari hambatan perdagangan yang diusulkan. Apa konsekuensi kuantitatif akibat dari Seberapa besar atau serius dampaknya terhadap ekonomi, baik kualitatif maupun hambatan perdagangan yang diusulkan? Dan bagaimana kemungkinannya dapat terjadi?
Apakah Indonesi mempunyai kebijaksanaan perdagangan yang baik dan suatu proses kebijakanaan perdagangan yang memadai bagi stimulasi pertumbuhan ekonomi, khususnya jelas mendefinisikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kajian ini seharusnya lebih spesifik dan komponen-komponen kepentingan ekonomi nasional.
t.2.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud dari kajian
ini adalah mendefinisikan "kepentingan ekonomi nasional" terlndap
kebijaksanaan perdagangan internasional. Dengan adanya definisi "kepentingan ekonomi nasionali pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan menjadi dapat terukur (measurable) baik kuantitatif maupun kualitatif secara ekonomi, sehingga evaluasi dan review kebijaksanaan perdagngan internasional dan hasiFhasil kesepakatan WTO misalnya, dapat dilakukan.
Sedangkan tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan bahan masukan
dan
pertimbangan bagi pemerinbh untuk meresponse kebuaksanaan perdagangan internasional dan perjanjian serta kesepakatan perdagangan dengan negara lain atau perjanjian dan kesepakatan WTO' Di samping itu, Bappenas dapat juga mengusulkan seond opinlon dengan memberikan rekomendasi kebijakan agar peran dan posisi Pemerintah Indonesia dalam perundingan-perundingan WTO, GATTS, ASEAN, ApEC, dan perundingan bilateral
dan multilateral lainnya lebih berarti dalam memperjuangkan
kepenUngan-kepentingan nasional.
2.
Metodologi Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, metodologi yang digunakan mencakup:
a. b.
Melakukan studl literature dan studi banding.
Mengumpulkan data dan informasi termasuk kebijaksanaan dan peraturan dan perundang' undangan yang terkait dengan kebijaksanaan perdagangan, baik secara primer maupun sekunder. Menganalisa data dan informasi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan berbagai dampaknya,
Mengadakan seminar dan workshop,
sft
melaksanakan forum diskusi dengan instansF
instansi yang terkait.
KaJian
In
Stuategls
Defi.tt Ehonond
156
3.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan adalah melakulon pergkajian terhadap kebijaksanaan perdagangan
intemasional dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi nasional, menginventarisasi isu-isu penting yang perlu dibahas dan dikaji, serta membuat rekomendasi kebijaksanaan. Lingkup kegiatan meliputi:
a.
Menetapkan definisi "kepentingan ekonomi nasional" yang mengacu pada prinsigprinsip
sonomic walfare terhadap pelaksanaan perdagangan internasional.
b.
Inventarisasi masalah, tantangan,
dan peluang terhadap kebijakanaan
perdagangan
internasional,
c.
Review terhadap kebijaksanaan perdagangan internasional, peraturan dan perundangundangan yang menghambat dan atau mendorong pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan
gonomic walfare.
d. e.
Studi literatur dan banding di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya.
Analisa @st'hnefrB
ntio aEu metode
lainnya terhadap pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan perdangan internasionaltermasuk perJanjian dan kesepakatan WTO
f.
Seminardan fucusGroup of Disussion(FGD).
Ruang lingkup kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Staf Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Intemasional dan Direktorat lndustri, Perdagangan dan Pariwisab, Bappenas dan dibantu oleh pihak keUga (konsulbn).
4,
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebuah laporan akhir kajian yang nrencakup
bahasan ruang lingkup di atas, sehingga dapat merekomendasikan pandangan dan usulan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu antan lain:
a. b.
Definisi "kepentingan ekonoml nasional" terhadap kebijaksanaan perdagangan intemasional.
Menyiapkan bahan masukan
dan pertimbangan bagi pemerintah untuk
meresponse
kebijaksanaan perdagangan internasional dan perjanjian serta kesepakatan perdagangan dengan Negara lain atau perjanjian dan kesepakatan WTO.
c'
Usulan dan rekomendasi kebijakan untuk posisi Indonesia dalam perundingan-perundingan WTO, GATTS. ASEAN, APEC, dan perundingan bilaterat.
Output yang akan dihasilkan selain akan memberikan masukan bagi Menteri Negan PPN/Kepala Bappenas dalam menyempurnakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kebijaksanaan perdagangan, khususnya perdagangan internasional.
Kafan Isu Strategts Depnfr Ehonottl
157
5.
RancanganAnggaran Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran belanja pembangunan sejumlah Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
6.
Jadwal Kegiatan Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan selama 11 bulan dimulai sejak Pebruari 2004 hingga
Desember 2004. Dalam rangka memberdayakan sumber daya Bappenas, kegiatan akan dilaksanakan oleh staf Bappenas yang dibantu oleh tenaga ahli atau nara sumber.
Kajlan hu Strctegis Dcputi Ehonorrri
158
RINCIAII KEBUTUHAN AI.IGGARAN BELANJA TOLOK UKU R KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM KEBIJAKSANAAN PERDAGANGAN INTERiIASIONAL Tahun Anqqaran 2004
t{0. KoDE
TOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUA}I JUMLAH BIAYA PER KEGIATAN PER KEGIATAN . KEGIATAN . TOLOK UKUR
URAIAN KEGIATAI{/JENIS PENGELUARAN
(1)
(3)
QI
ffi
)1.9005.5960
(Rol
{Rol
(4)
{s)
tlon Fisik/Studi Kaiian
Pr 1. Biaya
-6
#E$ STdrd*
Personil
;*;:ffi 202,000,001
- Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
600
0J
275,00(
165,000,00{
250,00(
3,000,00(
(6orgx5blnx20lamftln) - Tenaga Ahli/Narasumber
120J
(2 org x 2 pertemuan x 3 iarn/pertemuan) . Focus Group of Discussion
120
0J
200,0q
24,000,00(
100
0J
100,00(
10,000,00(
(8 org x 5 pertemuan x 3 jar/perternuan) - Tim Teknis ( 2 org x 5 bln x 10 ian/bln) !. Material dan
Aktlvitas Pendukung
15,000,00(
Alat Tulis Kantor, komunikasi, surat menyurat
1 Paket
15,000,00(
Perjalanan
l
Tiket (4 orang
10,720,0ff *
1 perlemuan)
r. Lump sum
4 orang
1,900,00(
7,600,00(
12 0H
260,00(
3,120,00t
L Lain-lain
- Pengadaan Data (pihak ketiga) - Lokakarya dan Seminar - Biaya Cetak Laporan
KaJlan
ht
15,000,00(
Stategk Deputl Ekowrd
172,280,000 Ls 1 Paket 10 exemplar
141,180,00(
141,180,00C
30,000,00(
30,000,00c
110,00(
1,100,00c
159
KERANGM AALAN KENA
PERKEMBANGAN JASA.'ASA DAN USULAN
POSISI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN GATS KE DEPAN
l.
Pendahuluan
Jasa-jasa dalam neraca pembayaran Indonesia terdiri atas Jasa-jasa non-faktor dan faKor. Jasa-jasa non-faktor dibagi lagi menjadi jasa transpoftasi, pariwisata, dan komunikasi. Sementara itu, jasa-iasa faKor terdiri dari transaksi jasa dalam kelompok penghasilan (iname) dan kelompok tran$er.
Hasil penggunaan faftor produki, modal dan tenaga kerja dicatat dalam kelompok penghasilan, misalnya dividen dan bunga. Selanjutnya transaksi dalam kelompok transfer meliputi transaksi yang Udak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran
(unrquid
bansfefi, seperti hibah yang
diterima pemerintah maupun swasta' Untuk melihat secara lengkap karakterisitik neraca jasa Indonesia, maka dipergunakan neraca jasa Indonesia dalam penyajian analitis. Secara umum, karaKeristik pokok neraca Jasa Indonesia adalah sebagai berikut:
Perkembangan Neraca Pembayaran 30,000 20,000
a a
10,000
6t
.r-
0 -10,000 -20,000
-
Perdagangan -'*-- Neraca Jasa
Transaksi Berjalan
-Neraca
KaraKeristik Neraca Jasa Indonesia sebelum krisis ekonomi Neraca Jasa Indonesia selalu menunjukkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan
penerimaannya, sehingga karakteristlk neraca Jasa selalu menunJukkan defisit. Pada
Kajbn Im St/at4gis Deluti Ekonorrri
umumnya, neraca iasa mempunyai karakteristik yang menunjukkan selalu defisit pada neraca jasa nonmigas dan selalu surplus pada neraca jasa migas. Selalu defisitnya neraca jasa terutama berkaitan erat dengan cukup besarnya pengeluaran untuk pembayaran bunga utang dan biaya transpoftasi impor barang.
b.
lcraKeristik Neraca Jasa Indonesia sejak krisis ekonomi sampai dengan tahun 2002 Neraca jasa, sebagaimana terjadi sebelum krisis ekonomi, tetap menunjukkan karakteristik
yang selalu defisit. Demikian juga, apabila ditinjau secara terpisah, neraca jasa nonmigas maupun migas tetap menunjukkan defisit.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan WTO Indonesia perlu segera memberikan konfirmasi mengenai rqu$tyang telah diaiukan oleh negara maju atas perdagangan di seftor jasa-jasa, karena sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan secara bilateral dengan masing-masing negara. Untuk
memenuhi rquestterxbut yang berarti membuka akses pasar di sektor yang bersangkutan, Indonesia
perlu melakukan identifikasi sektor dan sub-sekor ataupun usaha penunjangnya apa saja yang memang sudah dapat dimasukioleh investasiasing. Demikian pula dengan offersyang telah diajukan oleh negara-negara anggota lainnya, Indonesia masih dalam tahap ktarifikasi. Sebagai contoh, untuk kepentingan Indonesia dalam rangka memperjGngkn movement of national, sayangnya hal ini masih terhambat pada kemampuan untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi tenaga kefia yang dapat
di negara-negan yang mengajukan af'er tersebu! antara lain karena data mengenai peta tenaga kerja yang menjadi unggulan Indonesia belum dapat tersusun, juga rata-rab masuk dan bekerja
tingkat kemampuan tenaga kerja kita yang masih belum memadai, sehingga tidak mudah bagi kita untuk menjawab offercahupun mengajukan rquestkeqda negara lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ditakukan kajian terhadap perkembangan jasa-jasa usulan posisi Indonesia dalam perundingan GATS ke depan.
u.
Tujuan Penelitian
1.
Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di bidang jasa-jasa.
2.
Menyiapkan bahan masukan untuk perbaikan terhadap kinerja Jasa-jasa.
3.
Merekomendasikan pandangan-pandangan
dan usulan-usutan kebijakan yang sebaiknya ditempuh oleh Indonesia dalam keterlibatannya di dalam @TS pada umumnya dan dalam menanggapi berbagai isu-isu png murruldidalam GATS yang berkaitan dengan Indonesia.
UL
Kegiatan dan Metoda pelaksanaan
1.
Melakukan studi literatur merEenai neraca jasa-jasa dan kaitan jasa-psa dalam GATS,
2.
Melakukan pertemuan dengan instansi terkait.
3.
Mengadakan seminar tentang perkembangan jasa-jasa dan dampak perundingan GATS terhadap Indonesia.
Kajiaa
ht
Sbategis Depati
Ekorcml
16l
ry.
Jadwal Kegiatan
Bulan
Uraian Kegiatan 1
Pengumpulan
dan
2
3
4
6
5
7
8
ffi;
Pengolahan Data Analisis Data
Penyusunan
Laporan
..i
Sementara
Diskusi
Penyempurnaan
Laporan Sementara Semlnar
\i
Penyusunan laporan Akhir
V.
Anggaran Biaya
ini akan
dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 (figa ratus juta rupiah). Studi ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan; terhitung
Studi
mulai bulan April 2004 sampai dengan bulan Norember 2004.
VI.
Hasil yang DiharaPkan
Hasil dari studi
ini akan berupa laporan berisi
mengenai permasalahan, analisis dan
rekomendasi perkembangan jasa-jasa Indonesia. Hasil dari studi ini diharapkan dapat digunakan untuk
mengetahui permasalahan dalam neraca jasa Indonesia dan sebagai masukan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi GATS.
KaJtan
kt
Stratcgls
Dcpltl Ekoaonl
162
RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TOLOK UKUR PERKEMBANGAN JASA"'ASA DAN USUI.AN POSISIINDONESIA DALAII PERUNDINGAN GATS KE DEPAN
JUMLAH BAYA PER
TOLOK UKUR
. KEGIATAN
URAIA]I KEGIATAN'JENIS PEI{GELUARAN
.TOLOK UKUR
Biaya Pesonil - Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
0i
600
(6 org x 5 bln x 20 jam/bln)
90J
- Tenaga AhliNarasumber (1 org x 3 pertemuan x 3 jam/pertemuan)
-
Focus Group of Discussion (8 org x8 pertemuan x 3 jam/pe(emuan)
- Tim Teknis
192
0J
180 0J
(3 org x 3 bln x 20 jambln) 2. Materlal dan AKivitas Pendukung Alat Tulis Kantor, komunikasi, surat
menyurat
1 Paket
Perjalanan
a. Tiket (4 org'2 pertemuan)
I
b. LumpSum
24
orang
0H
Lain-lain - Lokakarya dan Seminar
1 Paket
- Biaya Cetak Laporan
Laporan
15
Kajiaa Im Stuategk Dquti Ekononi
163
KEMNGI(A AAIAN KEK|A
ANALISIS FUNGSI IT{TERMEDIASI PERBANKAN
DI DAERAH SEJAK
ERA OTONOMI DAERAH
Latar Belakang Sejak bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegan. Hal ini dibndai terutama oleh pemberlakuan UU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Desentralisasi. Kedua UU tersebut melandasi Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya guna lebih meningkatan
kualibs dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta menggerakkan kegiatan ekonomi daerah. Keleluasaan untuk mengatur urusannya inilah yang dikenal dengan otonomi. Wujud utama pelaksanaan
otonomf daerah adalah semakin meningkahya public
renurcu ke daerah yang diharapkan tenfunya
akan meningkatkan perekonomian daerah. Penirgkatan perekonomian daerah tersebut tercermln darl dua unsur utama yaitu pada peningkatan potensi ekonomi sektor riil dan tabungan masyarakat.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, fungsi intermediasi perbankan daerah ditingkatkan. Perbankan daerah harus dapat berperan dalam mengembangkan aving maslarakat,
perlu yang
kemudian menyalurkannya kembali sebagai pinJaman kepada sekor-sektor riil di daerah. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:
1.
Dari sisi penghimpunan dana, setelah otonomi daerah terlihat adanya pola pergerakan yang sama (meningkat) pada dana simpanan di luar DKI, namun masih terjadi ketimpangan antar wilayah.l{ Pola yang terjadi adalah adanya 5 kelompok perilaku yang menunjukkan ketimpangan yaifuls:
a. Kelompok I b. Kelompok II c. Kelompok III d. Kelompok IV e. Kelompok V
DKI Jakarta.
meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. 9 propinsi di Kawasan Indonesia Barat (KBI) lainnya. meliputi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. meliputi propinsi-propinsi di Kawasan Timur Indonesia (Kn) binnya.
Kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan kemampuan daerah untuk memobilisasi dana-dananya. Cfabel 1)
11
Jangka u/aktu perpamatan adalah sebagai berikut. Sebelum otonomi daerah digunakan tahun 1994 dan tahun 1996,
sedangkan tahun 2001 sampai dengan 2002 digunakan untuk mengamati perubahan yang tedadi sejak dimulainya otonomi daerah. 15 Pengelompokkan ini dipilih agar tidak menghilangkan informasi mengenai adanya 3 /ayem yang cukup jauh perbedaannya di KBl, seria ada 2 layen perbedaan di KIl.
Kafan Iw Stlategls
Dq{tl
Ekarrorrd
t&
Tabel.l. o/o
Simpanan Daenh Tefiadap Total Nasional (Dalam Rupiah dan Valas)
Kelompok Kelompok ll
I
Tahun
DKI
Jabar
Kelompok lll
I Jateng I Jatim I Sumni
KBllainnya
1994
63.280h
3.65 - 8.21%
Q15 -
1996
64.6806
1.42 - 9.180h
0j2
2401
59.71o/o
3.85 -9.21o/o
0j2
2N2
55.22o/o
4.11-9.67%
0.14
Grw 94-96
29.980/0
25.06 -28.970/0
Grw00{1
6.Eolo
14.2 -24.15o/o
01{2
3.Mo/o
0.24 -7.870h
Kelompok lV
KelompokV
I
KTllainnya
Kaltim
Sulsel
1.1-1.20/o
0.13 -0.66%
- 1.14yo
0.96 -'1.15%
0.12-l.Mo/o
-
1.480/0
0.1-1.22o/s
0.15 - 0.74%
2.000/0
1.33 - 1.71To
0.2 -0.82to
1.42o/o
15.76 28.670/o
17.07 -
20.62-24.990/0
14.U47.860/0
15.u9
20.42-M.690/o
-2.55 Gnrt
38.847o
28.73Yo
45.620/0
10.67 5.4 - 11.35%
16.0801o
Sumber: Data Sekunder SEKI, Bank Indonesia
Tabel 2 7o
Krcdlt yang Dlsalufian terlradap Total Kredit l{asionat (Oalam Rp dan Valas)
Kelompok Kelompok ll
I
Tahun
DKI
Jabar
I Jateng I
Jatim
Kelompok
I Sumut
lll
KBI lainnya
Kelompok lV
Kelompok V
I
KTI lainnya
Kaltim
Sulsel
1994
63.37%
4.11
9.67%
0.18 - 1.570/o
0.79 - 0.98%
0,1-0.9%
1996
67.06%
3.12 -7.570/0
0.39 - 1.267o
0.65 - 1.04%
0.1-0.7%
2001
61.31o/o
3.31 -4.19%
0.17 -2.58o/o
0.95 - 1.35%o
0.07 - 0.98%
2002
55.22o/o
4.19 9.420h
0.18 - 2.420/o
1.1 - 1.91%
0.13 -0.89%
Grw 94-9(
28.11To
15.43 -21.670/0
13.22 -28.300/0
22.98o/o
00{1
5.95%
20.67 -50.96To
15.17 - 32.30%
63.240/o
Grw01{2
15.46%
15.41-26.47%
36.93 - 46.07%
-2.48 -53.97Vo
16.77 23.02o/o
10.43
10.'16 -
Gnr'
40.ilolo
10. 28-
13.25 43.83To
Data Sekunder SEKL SEKI, Bank
Kajtan
ht
Strdegis Deputi Ekonont
165
2.
Darisisi penyaluran kredit kurang lebih menunjukkan pola yang sama dengan penghimpunan dana, yang secara rinci adalah sebagai berikut:
a.
Kelompok
I
menunjukkan gambaran positif yaitu semakin berkurangnya dominasi penyaluran
kredit di DKI. Namun demikian hal ini perlu dibuKikan apakah perubahan ini dikarenakan oleh pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah atau memang telah terjadi perkembangan potensi sektor riil di wilayah-wilayah lain.
b.
Kelompok
II
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti dalam penyaluran kredit.
Sedangkan kelompok lain relatif stabil. Sehingga timbul peftanyaan, apakah letak geografis
propinsFpropinsi tersebut yang relatif dekat dengan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
di
DKI mempengaruhi
kemudahan
daerahnya sehingga kegiatan ekonomi
masyarakat terjadi. Atau terdapat faKor yang lebih mendasar yaitu adanya perbedaan (gap) yang cukup berarti dalam
ast of lnrmble
Sebelum otonomi daerah (tahun 1994
21,57o/o per tahun. Pada awal
fund dan cost of
sld 1995), pedumbuhan kredit berkisar L5,43o/o sld
berikutnya tumbuh antara 1 5,4 1olo sl d 26,47 Kelompok
III
kelompok wilayah.
pelaksanaan otonomi daerah (perlode 2000-2001),
peftumbuhannya melonjak tinggi yaitu 20,670/o
c.
crdlt antar
sld
50,960/o, dan kemudian pada periode
o/o.
menunjukkan di antara KBI, kawasan ini memiliki pangsa kredit yang paling kecil,
namun pertumbuhannya lebih besar dari wilayah-wilayah lainnya. Indikator ini menunjukkan
adanya potensi perkembangan sektor riil
di
wilayah-wilayah tersebut. Namun tampaknya
kapasitas dana masyarakat yang dapat disalurkan oleh perbankan masih terbatas. Faktor-
faKor ini perlu ditemukenali.
d.
Kelompok W mencabt pertumbuhan kredit yang sangat baik yaitu berkisar antara 36,930/o s/d 46,070/o
(tahun 2001-2002), namun dari jumlah kredit yang disalurkan masih sangat kecil.
Sehingga timbul pertanyaan tentang upaya-upaya yang diperlukan untuk lebih memperbesar
pangs kedit tersebut.
e.
Kelompok V, menunjukan adanya disparitas kegiatan usaha (ketimpangan pada pertumbuhan
penyaluran kredit) yang sangat tinggi antar propinsi di dalam wilayah ini setelah era otonomi
daerah. Di samping itu, terbatasnya kemampuan perbankan daerah dalam menggerakkan dana masyarakat turut memperburuk fungsi intermediasi di daerah. GeJala-gejala ini perlu ditemukenali faklor-faktor penyebabnya, sebab ketimpangan yang berkepanjangan akan memperburuk perkembangan ekonomi daerah dikemudian hari.
Kedua hal
di atas ditunjang oleh tampilan rasio
penyaluran kredit terhadap dana simpanan.
Pergerakkan sudah semakin rnengarah/terdistribusi ke luar wilayah DKI, namun ketimpangan mmih
terjadi, terutama di wilayah KTI.
trfutlanlm Sbat4is Deprtl Ekoroni
t6
Tabel.3.
Rasio Penyaluran Kredit Terhadap Dana Simpanan
Kdompo
Kafi-
kl
Kelompok ll
Kelompok lll
Kelompok lV
Kelompok V
rata
Tahun
DKl
Ja-
Ja-
bar
bng
KalNasional
Jatim
Sumut
KBI lainnya 58.50 -
1994
111.060/0
98.58 - 126.59%
223.210/o
59.09 1996
107.88%
93.30 - 106.050/o
208.73To
tim
Sulsel
79.47
-
89.40%
38.noh
33.33 - 45.470h
59.22To
42.66%
38.03 -57.37Vo
64.20o/o
151.74o/o
-
49.40 138.91To
70.02
111.91Yo
104.05o/o
12.19 -
22.il-44.87%
26.33 -
2002
/9.91 -
94.35%
23.65 -
2W1
KTI lainnya
71.49o/o
38.00%
17.9127.72 -62.180/0
65.37%
43.02o/o
Sumber: Data SekuMer SEKI, Bank Indonesia
Dari uraian di atas terlihat kecenderungan membaiknya fungsi intermediasi di luar DKI Jakarba setelah dilaksanakannya otonomi daerah, Namun demikian tingkat perbaikannya belum merata.
Maksud dan Tujuan Kajian dimaksudkan untuk melakukan idenUfikasi permasalahan dan ahernatif pemecahannya terhadap fungsi intermediasi perbankan di daerah setelah bergulirnya era otonomi daerah. Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah:
.
Menganatisis peluang dan kendala dalam melaksanakan fungsi intermediasi bagi perbankan di daerah (apakah dari sisi perbankan atau dari sektor riil) setelah pelaksanaan otonomi daerah.
.
Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Ruang Lingkup Materi kajian yang akan dicakup meliputi:
o
ldentifikmi kebijalon perbankan yang relevan dengan perbankan di daerah.
o
ldentifikasi kebijakan dan ketenttnn tenbrE otonomi daerah baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah yang terloit dengan sektor perbankan khususnya perbankan di daerah.
Kojlan
Iu
Sttatqis Depnfr Ehononl
167
o
Analisis terhadap data sekunder maupun primer yang ada untuk kemudian disusun dalam susunan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan dunia perbankan di daerah.
Metodologi Studi Dalam kajian ini akan dilakukan identifikasi terhadap kondisi, peluang sektor perbankan di daerah pasca berjalannya otonomi daerah termasuk peraturan-peraturan yang terkait dengan seKor perbankan dan pelaksanaan otonomi daerah. Fendekatan studi akan dilakukan melalui studi pustaka
dan melakukan suwey dibeberapa daerah yang dirasakan tepat untuk dijadikan sample dalam penelitian
ini. Hasil temuan dan studi pustaka yang dimiliki kemudian di diskusikan di dalam tucus
Group
Disussion yang pada akhirnya akan disusun oleh tim penyusun rekomendasi dalam bentuk laporan alternatif pemecahan masalah (bila ada) dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja seKor perbankan di daerah guna mengembangkan perekonomian.
Jadwal Kegiatan Kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola selama 8 (delapan) bulan yang akan dimulai April 2004 s/d Desember 2004.
Dana Untuk kegiatan studi ini akan dilaksanakan secara swakelola dan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibebankan kepada Anggaran TA.2004
Hasil Akhir Keluaran yang diharapkan dari penelifnn
ini yaitu laporan yang berisi telaah kri$s dan
rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh untuk mendorong kinerja perbankan di daerah.
KaJtanlsa Strategk Deputi Ekat
attl
168
RENCA}IA ANGGARAN BIAYA
Analisis Fungsi lntermediaei Perbankan di Daerah Sejak Era Oonomi Daerah TAHUN ANGGARAN 2OO4 Penanggung
jarab Kegiatan: Direktorat Keuangan dNegara dan Analisis Moneter :8 bulan
Durasi WaKu Pelaksanaan Jadwal
pelaksanaan
: April 2004 s/d Desember
2004
Pekefaan Secara Swakelola Volume
Satuan
Harga
PERSONIL DAN NON PERSONIL
Total
400,000,00[
'IAYA 2R5 Ano
PERSONIL
'IAYA r Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6 org x 20 jam x 5 bln) t. Focus Group of Discussion (6 org x I jam x 4 pert) ;. TimTeknis (3 org x 20jam x 8 bln) l. Tenaga Ahli(2 org x I jam x 4 pert)
OJ
300,00( 180,000,00(
192
OJ
200,00(
38,400,00(
480
OJ
100,00(
48,000,00(
64
OJ
300,00(
19,200,00c
1
paket
0,000,00(
Tiket (3 org x 9 prop)
27
OT
2,500,00(
67,500,00c
Lumpsum(3orgx9prop)
81
OH
260,00(
21,060,00c
Pengadaan Bahan referensi/data
1
Paket
2,640,00(
2,640,00c
Konsinyasi/seminar/lokakarya
1
Paket
12,000,00(
12,000,00c
30,000
1,200,00c
10,000,00c
l
'AHAI{ ATK dan Bahan Komputer
rN.LAtil
r l. :.
Biaya Celak Laporan
Kojlan Iat Sbategis Deputi Elcononti
10,000,00c
88,560,00C
'ER.'ALANAN
r l.
nff
600
15,8(),00C
40
eks
169
KERANGI(A AAJAN KENA
I(AIIAN ANALIS$ PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM KERANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL
Latar Belakang Pendanaan yang bersumber dari luar negeri mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Pendanaan tersebut digunakan untuk menutupi fiscat gap akibat lebih besarnya kebutuhan pengeluaran pembangunan dibanding dengan penerimaan dalam negeri. Hal di atas telah berlangsung sejak dimulainya Repelita
I
-
sekarang. Dilihat dari besarnya pinjaman, belum
Repelita VI dan dilanjutkan sampai era reformasi
terlihat terjadinya penurunan, bahkan
terlihat pinjaman/bantuan luar negeri lebih mengarah pada project loan ketimbang program loan. Dari tabel 1
dan tabel
2
di bawah terlihat bahwa pembangunan di Indonesia sangat tergantung kepada adanya
pinjaman tersebut.
Tabel 1. Perbandingan Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam APBN (kumulaUf) Repelita
Penerimaan
Repelita
I (1s69/70
-
1973174\
-
rr (t974/7s
Dalam Negeri
1978179)
I
s.d Repelita IV (dalam persen)
Pinjaman/Bantuan Luar Negeri Program
Proyek
Total
82,2
13,4
4A
17,8
89,7
111
9,2
10,3
rrr (1979/80
-
r983/U)
87,8
0r3
71,9
12,2
IV (1984/8s
-
1988/89)
79,4
4'2
t6,4
20,6
82,0
1r6
16,4
18,0
83,7
4,2
12,l
16,3
v (1989/90
-
vr (1994/9s
Kajian Im Etrategis
-
1993/94)
r9s8l99)
Dqtti
Ehonornt
t70
Tabel 2. Perbandingan Sumber Pendanaan Pembangunan dalam APBN (kumulatifl Repelita
I
s.d Repelita IV (dalam persen)
Repelita
r (1969170
-
Pemerintah
Program
Proyek
Total
51,3
26,7
12,0
48,7
1978179)
78,3
2'3
19,4
21,7
t973/74)
-
rr (r97417s
Pinjaman/Bantuan Luar Negeri
Tabungan
rrr (1979/80
-
1983/84)
74,9
0,2
24,9
25,I
IV (1984i85
-
1s88l8s)
50,2
t0,2
39,6
49,8
19e3/e4)
57,2
3'7
39,1
42,8
57,7
10,9
3L,4
42,3
v (1s89/90 vr (1994/95
-
1998/99)
Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 mengamanatkan agar pinjaman luar negeri harus secara berbhap dikurangi sebagaimana tertuang dalam pada Bab IV Arah
kebijakan butir
B
(angka
7,8,
dan 23). Dari arah kebijakan yang telah digariskan
GBHN,
mengamanatkan bahwa bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap pendanaan pembangunan. Dari sisi besarnya maupun peranannya harus semakin dikurangi dan diperkecil.
Dengan diberlakukannya UU No.
22
Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Pemerinbhan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, yang diberlakukan pada tahun 2001, merupakan awal dimulainya desentralisasi fiskal. Artinya adalah Pemerintah Daerah dapat mengelola
wilayahnya guna lebih meningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta menggerakkan kegiatan ekonomi daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pinjaman sebelum diberlakukannya perundang-undangan di atas dilakukan oleh
pusat dan diteruspinjamkan kepada daerah. Bentuk pengelolaan pinjaman/bantuan luar negeri setelah dibedakukan perundang-undangan tersebut pada tahun 2001 masih terus di pertahankan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi adanya pinjaman yang dilakukan sectra langsung oleh daerah dan selaras
dengan upaya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran guna meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Menyangkut kebijakan
di
bidang pinjaman daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 351KMK.022003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah. Sebagai tindak lanjut dari
keputusan
di atas, telah
dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
5381KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah yang merupakan salah satu faKor pertimbangan penerusan pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman daerah yang bersumber dari pinjaman dalam negeri,
Kajian Isa Shatzgis Deputi Ekonorni
t7l
seperti pinjaman dari Pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, telah diatur dalam Peraturan pemerintah (pp) Nomor 107 Tahun 2000.
Dari uraian di atas perlu diadakan pengelolaan pinjaman/bantuan luar negeri
sehingga
kekuatiran akan terjadi peningkatan pinjaman yang dilakukan oleh daerah di era desentralisasi fiskal tidak terjadi.
Maksud dan Tujuan Kajian dimaksudkan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif pemecahannya terhadap pengelolaan pinjaman/bantuan luar negeri termasuk penerusan pinjaman pusat ke daerah. Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah:
.
Menganalisis permasalahan-permasalahan
yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pinjaman luar negeri setelah pefaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap APBD.
.
Menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dalam pelaksanaan
pinjaman luar negeri dan dampaknya terhadap ApBN.
.
Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Ruang Lingkup Materi kajian yang akan dicakup meliputi:
o
Identifikasi kebijakan pinjaman luar negeri berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Identifikasi kebijakan dan ketentuan tentang otonomi daerah baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dengan pinjaman/bantuan luar negeri.
Analisis terhadap data sekunder maupun pnmer yang ada untuk kemudian disusun dalam susunan rekomendasi kebiJakan yang terkait dengan pinjaman/bantuan luar negeri.
Metodologi Studi Dalam kajian ini akan dilakukan idenUfikasi terhadap kondisi keuangan di daerah pasca berjalannya otonomi daerah termasuk peraturan-peraturan yang terkait dengan pinjaman luar negeri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan studi akan dilakukan melalui studi pustaka dan melakukan survey dibeberapa daerah yang dirasakan tepat untuk dijadikan sample dalam penelitian ini.
Hasif temuan dan studi pustaka yang dimiliki kemudian di diskusikan di dalam fuus Group Disusion yang pada akhirnya akan disusun oleh tim penyusun rekomendasi dalam benhrk laporan alternatif
Kofian Iw Strctegk Deputi Ekotmnt
t72
pemecahan masalah (bila ada) dan kebijakan pinjaman luar negeri baik untuk kepentingan pemerintah
pusat maupun dalam kerangka kepentingan pemerintah daerah guna mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.
JadwalKegiatan Kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola selama 8 (delapan) bulan yang akan dimulai April
20fi s/d Desember 20(X.
Dana Untuk kegiatan studi ini akan dilaksanakan secara swakelola dan akan membu$hkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang dibebankan kepada Anggaran TA 2004.
Hasil Akhir
ini yaitu laporan yang berisi telaah kritis dan rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh dalam pengelolaan pinjaman luar negeri di era Keluaran yang diharapkan dari peneliUan
desenbalisasi fiskal di pusat dan daerah.
Kajtoalw Sbotegk Deputt Ehonomi
t73
REI.ICAI{A AiIGGARAil BNYA Analisis Pinjaman Luar Neged Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal TAHUII ANGGARAN 2(l(t4 Penanggung Jawab Durasi Waktu
Kegiatan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Jadwal
;
: Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter : 8 bulan
April 2004 s/d Desember 2004
Pekerjaan Secara Swakelola Volume
Safuan
Harga
Total
BIAYA PERSONIL DAN NON PERSONIL
200,000,000
BIAYA PERSONIL
172,800,000
r
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6 ory x'16 jam x 5 pert)
480
OJ
300,000
l.
Focus Group of Discussion (4 org x 2lam x 3 pert)
24
OJ
200,000
4,800,000
:.
Tim Teknis (3 ory x 6 jam x 8 bln)
144
OJ
100,000
14,400,000
1. TenagaAhli (2 org x 4 jam x 4 pert)
32
OJ
300,000
9,600,000
r. ATKdan Bahan Komputer
1
paket
5,000,000
'ERJALANAN l. Tiket
o
OT
2,500,000
15,000,000
l.
18
OH
260,000
4,680,000
'l
paket
34
eks
]AHAN
5,000,000
.AIN.tAIN
2,520,000
r. Pengadaan Bahan referensi/data r. Biaya Cetak Laporan
In
5,000,000
19,680,000
Lumpsum
Kajian
144,000,000
Strctegis
Defliti Ehorrot n
1,500,000
1,500,000
30,000
1,020,000
t74
KERANGM ACUAN KEKIA
KESESUAIAN KETERAMPILAN ANTARA KETERSEDIAAN TENAGA KERIA DAN KEBUTUHAN TENAGA KER'A
latar Belakang Perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perencanaan ketenagakerjaan. Aspek penting dalam perencanaan ketenagakerjaan adalah pe*iraan mengenai kecenderungan perkembangan ketenagakerjaan di masa mendatang, yang meliputi kecenderungan perkembangan penyediaan tenaga kerja, kecenderungan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sefta implikasi dari kedua kecenderungan
ini. Penyediaan tenaga
kerja
menunjukkan banyaknya penduduk yang siap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penyediaan tenaga kerja tersebut dapat dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan. Sedangkan kebuhrhan tenaga kerja menunjukkan banyaknya lapangan kerja atau kesempatan kerja
yang tersedia dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini dinyatakan dalam jumtah orang yang bekerja, yang dirinci menurut lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, jenis kelamin,
kelompok
umur, pendidikan dan jumlah jam kerja.
Usaha untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan tenaga kerja ke depan telah dilakukan melalui penyusunan proyeksi ketenagakerjaan, baik proyeksi penyediaan tenaga kerja
maupun proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Namun proyeksi yang dilakukan ketika itu belum menggunakan dab terbaru dan metodologinya pun masih perlu dikaji ulang. Secara umum, dapat digambarkan bahwa penyediaan tenaga kefia lebih besar dibandingkan dengan kebuh.rhan tenaga kerja. Kelebihan penyediaan tenaga kerja tersebut membawa implikasi ketenagakerjaan yang
cukup
luas. Implikasi dimaksud antara lain terdapatnya pengangguran penuh dan setengah pengangguran, terdapatnya penduduk yang harus merrciptakan pekerjaan apa saja hanya untuk memperoleh sekedar
pendapatan, penduduk pendidikan/keterampilannya
yang
melakukan pekerjaan
yang tidak sesuai
dengan
dan lainnya.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dalam tahun 2004 mendatang juga masih dihadapkan pada permasalahan yang sama dengan tahun 2fl)3, yaitu meningkabrya jumlah pengangguran, menumpuknya tenaga kerja di sektor peftanian dan informal, sefta beragamnya permasalahan TKI di
luar negeri. Upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi jumlah pengangguran. Selain karena pertumbuhan ekonomi relatif
rendah,
kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja relauf kecil dan cenderung menurun. Disisi lain, kemampuan penciptaan lapangan kerja yang semakin terbatas juga dihadapkan pada rendahnya Ungkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Hal ini dicerminkan dari besarnya prosentasi pengangguran terbuka yang berpendidikan SMTP ke bawah, jumlahnya lebih dari 50 o/o dari total pengangguran terbuka pada tahun 2002 yang berjumlah 9,1 juta orang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah tersebu! kemampuan untuk masuk ke pasar kerja juga sangat terbatas. oi samping itu, pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan
Kajhn ha Sfiatqk Dquti Ehonomi
t75
menengah (SMU dan SMK) juga menunJukkan prosenhse cukup besar yaitu 35,6 o/o dari jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2002.
Melihat situasi ketenagakerjaan tersebut di atas menjadi sangat ironis bila dihadapkan pada kenyataan bahwa Jumlah pengangguran terbuka meningkat, namun disisi lain terdapat lowongan pekefiaan yang tidak dapat diisi karena keterampilan yang dibutuhkan tidak tersedia. Oleh karena itu,
dibutuhkan adanya kajian untuk menelusuri lebih jauh kesesuaian antara ketersediaan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Tujuan
Tujuan utama adalah menelusuri data lapangan
di
mana jumlah pengangguran terus
meningkat, namun disisi lain terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi karena keterampilan yang dibutuhkan tidak tersedia. Selain itu, untuk memperoleh masukan di dalam menyusun kerangka keb{jakan dalam rangka penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan.
Ruang Lingkup Kajian ini dilaksanakan dengan ruang lingkup sebagai berikut (1) ruang lingkup kelompok sasarani angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah; (2) ruang lingkup seKoral: disesuaikan
dengan struKur lapangan kerja; (3) ruang lingkup wilayah: nasional (data sekunder) dan Prop. DKI JakarCa
dan Prop. Jabar (data primer); dan (4) ruang lingkup waktu: lulusan lembaga pendidikan dan
pelatihan tahun 2000
-
2003 dan tahun 2004 untuk estimasi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja.
Pendekatan lGjian
1.
ini dilakukan dengan atau kelebihan. Perkiraan jumlah
Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan (pendekatan makro). Analisis
maksud untuk memperkirakan potensi kekurangan
ketersediaan dilaksanakan melalui metode "kohorf'. Sedangkan perkiraan jumlah kebutuhan dengan menggunakan model hubungan sebab akibat antara kebutuhan tenaga kerja dengan variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tambah, produKivitas dan lain-lain.
2.
Analisis Lulusan Lembaga Diklat. Analisis ini diambil dari informasi mengenai masa transisi darl
sekolah/lembaga pelatihan ke dunia kerja yang dikumpulkan melalui stndi pelacakanltracer stttdY.
3.
Analisis Sarana Lembaga Diklat. Analisis
ini ditujukan unhrk mendapatkan data
umum
mengenai kemampuan dan kualitas sarana diklat.
4,
Analisis Tanggapan Pengusaha/Perusahaan. Analisis ini dituJukan untuk mengetahui pendapat
pengusaha mengenai lulusan lembaga diklat tingkat menengah yang bekerja di perusahaannya.
5.
Melakukan diskusi melalui FGD. Dalam tahap awal perlu dilakukan pemantapan konsep dan metodologi kajian untuk menghasilkan kajlan yang sangat bermanfaat.
Ikjtum
k*
Strotegk
Wati
Ekorrond
t76
Keluaran Kajian Keluaran kajian yang diharapkan adalah: (1) masukan bagi para perenena dan pengambil
keputusan antara lain tentang: kesinambungan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja; (2) kesesuaian persediaan lulusan dengan kebutuhan pembangunan, baik
jumlah atau mutunya; (3) memberi masukan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun non formal, termasuk lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan pemerintah; (4) kualifikasi lulusan dipandang dari tuntutan dunia kerja; dan
(5) pendapat pengusaha mengenai kualibs
dan
persyaratan kerja.
Jadrral Kegiatan Keghtan kajian akan dilaksanakan selama 8 Bulan tefiiUng mulai bulan April sampai dengan bulan November 2004 (matrik kegiatan terlampir)
Pembiayaan Pembiayaan kajian Kesesuaian Keterampilan Anbra Ketersediaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 450 juta (RAB terlampir) dibebankan pada APBN tahun anggaran 2004.
Organisasi Lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan kajian Kesesuaian Keterampilan Antara Ketersediaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja adalah Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas.
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pengkajian Kesesuaian Kebrampllan Anbra Ketenedlaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan Tenaga KerJa Tahun Anggann
20114
SWAKELOLA
1.
GAJruPAH
-
2.
2fl1,000,000
Tim PenyusunRekomendasi
Kebijakan /TPRK
300,000
180,000,000
Tenaga Ahli(2 org x 4 jam x 5 bln)
250,000
10,000,000
Focus Group Discussion/FGD
200,000
4,000,000
100,000
30,000,000
500,000
4,000,000
(6 Org x 20 jam x 5 bulan)
(5orgx4jam) Tim Teknis (3 org x 20 jam x 5 bln)
BAHAN
-
ATKdan Bahan Komputer
Kajlan Isa Strctegk De?fii Ekonoml
177
Uraian Keoiatan
Volume
Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.) 22.000.000
-
8
Rapat Rutin Bulanan
bln
1 Pkt 50 eks
Seminar Pencetakan
1,000,000
8,000,000
9,000,000
9,000,000
100,000
5,000,000
200,000,000
PIHAK KE III
1.
Survey Kesesuaian Keterampilan Antara Ketersediaan
1
pkl
200,000,000
200.000.000
Tenaga Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja
JUMLAH
Kajian Im Strategh Dcptttl Ekorron
450,000,000
i
178
KERANGIA AAIAN KEKIA
ANALISF DAMPAK PERATURAN DAERAH PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
L&r
Belakang Sejak bergutirnya UU No 22 dan 25 tahun 1999 telah memberikan kewenangan penuh kepada
daerah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cara termudah yang biasa ditempuh adalah melalui pemberlakuan tarif pajak dan retribusi daerah
dengan mengeluarkan peraturan daerah dalam penetapan cara dimakud. Dari sisi pemerintah daerah merupakan mesin uang tetapi bagi sektor usaha merupakan tambahan biaya yang harus dikelua*an dan akan mempengaruhi sensitifitas dalam hargB terhadap permintaan akan prcduk yang dihasilkan.
Sebagi konsekuensi tersebut konsumen harus menaggung beban tambahan dari adanya peningkatan tarif tersebut akibatnya terjadi realokasi belanja baru dalam menentukan pilihan produknya. Gambaran
di atas tentunya berlaku pula pada dunia usaha pariwisata seperti pengusaha hotel dan
restauran,
transport wisata, biaya masuk objek dan daya tarik wisata dan elemen lainnya yang berhubungan langsung dan Bdak langsung ke dalam seKor pariwisaba. Dari pembebanan tarif pajak, retribusi tersebut
adapula jenis pungutan lain di Ungkat prrsat dan daerah sehingga akan memberikan ekonomi biaya
Unggi dan akan berimbas pada proses penghambabn aKifitas ekonomi lintas sektor terhadap pariwisata, untuk kaitan tersebut perlu suatu keseimbangan sehingga akan memunculkan suatr pertanyaan sebenarnya seberapa besar tarif yang dapat diterima oleh pelaku pariwista tanpa mengurangi nilai tambah terhadap kemajuan ekonomi daerah dan sektor lainnya mengingat pariwisata sangat besar multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tujuan Kegiatan Merumuskan rekomendasi peraturan daerah yang tepat pada seKor pariwisata guna mendukung perpembangan pariwisata nasional dalam proses otonomi daearah selain itu memberikan bahan bagi daerah dalam rnembuat kepufusan berkaitan dengan peraturan pariwisata.
Metodologi Kegiatan Di dalam melaksanakan analisis dampak peraturan daerah terhadap pengembangan pariwisata
daerah akan dilaksanakan dengan metode Regulation Impact Assesment (RIA) dengan melakukan perumrJs;an masalah dari masing-masing perda yang terkait dengan pariwisab dan dikaji melalui benefrt
cost ratio terhadap pertumbuhan pariwisata pada daerah tersebut dan dikaji altematif regulasi dalam mempeftimbangkan perda tersebut.
I(tJian
ht
Strctegis Dc?afr
Ehatonti
t79
Ruang Lingkup Kegiatan Dalam kajian ini akan dianalisis dampak perda tentang pariwisata di 11 kota utama pariwisab
yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Pontianak, Ujungpandang dan Manado sefta Yogyakarta.
Selain itu dalam studi ini dianalisa perbandingan dan daya saing kunjungan wisata dengan menilai tambahan biaya dari adanya Perda terhadap kinerja pariwisata dan solusi penyesuaian perda sekaligus format terbaik terhadap regulasi alternatif yang harus ditempuh oleh masing-masing daerah.
Peran masing-masing daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam memberikan dukungan terhadap pemberlakuan peraturan daerah saat ini demikian dominan dengan adanya kajian
ini pula diharapkan melalui asssment yang komprehensif mampu memberikan masukan terhadap pengambil keputusan untuk menilai kembali peraturan yang ada terhadap harapan pelaku pariwisata sekaligus
juga terhadap pertuumbuhan pariwisata di daerah secara khusus dan
perkembangan
pariwisata nasional secara umum.
Di dalam analisa ini dilakukan pula konsultasi publik pariwisata dengan mengunjungi stakeholder
di
di daerah tersebut di antaranya pemerintah kota melalui dinas pariwisata, pengusaha
pariwisata dan masyarakat pariwisata sehingga evaluasi terhadap kinerja tersebut semakin tampak siapa yang akan dirugikan dan diuntungkan di dalam peraturan daerah tersebut.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
No 1
iuruey Lapangan
2
>engkajian
3
/r/orkshop
4
rehporan
Jan
Feb
Mar Apr
Mei
luni Juli Agu Sept OK Nov
Des
Rencana Anggaran Behnja Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kajian ini adalah sebesar Rp. 240.000.000,- yang dibiayai melalui APBN 2004.
ftitott htt Strotqts Depttl Ekonorni
180
Bagian ProyeU Tolok Ukur
Volume
Unian Kegiatan/ Jenis Pengeluaran
Kegiatan
{1}
P)
Satuan
Harga
Sub Tohl (Rp)
Total (Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kajian Dampak Penturan Daerah Pada Pengembangan Parisiwata
Fu*
Indonesia BIAYA PERSOI{IL a. Tim Penyusun Rekomendasi Kebjkn.
(5 Orang x 12 jam x 5 bl) b. Tenaga Ahli (1
300
oi
4
OryPert
60
OJ
250,000.0(
75,000,000.0(
1,500,000.0(
6,000,000.0c
200,000.0(
12,000,000.00
100,000.0(
30,000,000.00
Ora4x4Pertemuan)
c. Focus Goup of Discussion
t;
( 5 Orangx 3 jamx 4 pertemuan)
d. Tim Teknis ( 3 orang x
300
20jam x 5 bln)
iIATERIAL DAN AKTIUTAS PENDUKUNG a. Alat Tulis Kantor
7
Bulan
450,000.0c
3,150,000.00
b. Bahan Komputer
7
Bulan
450,000.00
3,150,000.00
PERJALANAN
45.124.000.00
Ticket Jakarta-Manado 2 orang
2
OT
4,000,000.00
Lumpsum2orang,3had
6
OH
130,000.00
8,000,000.0q 780,000.01
Ticket Jakarta-Batam 3 orang
3
OT
2,500,000.00
7,500,000.0d
Lumpsum3orang,3hari
9
OH
130,000.00
OH
2,500,000.00
OH
130,000.00
Ticket Jakarta-Ujungpandang
2 orang
Lumpsum2orang,3hari Ticket Jakarta0enpasar 3 orang
Lumpsum3orang,3hari Tickel Jakaila{iledan 2 orang
Lumpsum2orang,3hari Ticket Jakarta€urabaya 2 orang
Lumpsum2orang,3hari Ticket Jakarta-Pontianak 2 orang
Lumpsum2orang,3hari
'l
I
2
3l
el 2l 6l
,l
6l
1,170,000.0d
OT
2,148,000.00
OH
130,000.09
OT
2,500,000.0q
OH
130,000.0q
OT
1,723,000.0q
I
;l
5,000,000,0q 780,000.0q
I
I
OH
130,000,0q I
OT
1,747,000.00
OH
130,000
LAIN.LAIN a. Pengadaan Bahan Quesioner Perda ( 30 lembar x 100 orang) b. Konsinyasi/Seminar/l-okakarya (20 x 2harix 2kali)
3000
lembar
2
kali
3
kali
20
buku
c. Seminar di Bappenas
(20x1 harix3kali) d. Biaya Cetak Laporan ( 20 buku)
Kajtan
Iu
Strategis
Dquti Ehononn
2,000,000
181
KEMNGMACUAN KENA
KA'IAN ROADMAP INDUSTRI BAHAN . KOMPONEN STMTEGIS
Latar Belakang UNIDO pada tahun 2000 menerbitkan laporan kajian tentang daya saing industri manufaKur Indonesia. Salah satu penyebab yang teridentifikasi adalah lemahnya struktur industri manufaktur dalam mata rantai pertambahan nilai. Sebagni contoh: hingga tahun 1997 jumlah produsen komponen
telah mencapai 155, di mana 125 di antaranya adalah anggota GIAMM (Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor). Hampir semua produsen komponen ini merupakan pemasok lapis pertama, hanya ada
beberapa pemasok lapis kedua. Hal
ini menunjukkan lemahnya ke dalam struktur industri
mobil
nasional. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang terdapat 350 pemasok lapis pertama, 2.000 pemasuk lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis keUga.
Lemahnya industri pendukung di Indonesia dapat kita lihat dari data porsi kandungan impor dalam nilai barang manufaKur. Secara keseluruhan kandungan impor ini meningkat dari 31% di tahun 1990 menjadi 33o/o di tahun 1998. Menurut data tahun 1998, kandungan impor yang terbesar di industri
barang-barang logam dan mesin-mesin (ISIC 38) yaitu sebesar 640/0, industri logam dasar (ISIC 35) sebesar 42clo, irtdrustri teksUl, garmen dan barang-baranng kulit (ISIC 32) sebesar 40%, industri bahan
galian bukan logam (ISIC
36), industri kimia (ISIC 34)
sebesar 350/o. Sedangkan yang terkecil industri
kayu dan barang-barang kayu sebesar 5o/o, dan industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8ol0. Besarnya
komponen impor untuk masing-masing industri di atas, mengakibatkan kinerja pasarnya
rentan terhadap fluKuasi nilai tukar rupiah.
Industri manufaktur Indonesia juga lemah dalam hala pendalaman teknologi. Nilai tambah industri nasional termasuk yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa indusfi tipe \ukang jahit" masih dominan. Indusuialisasi di Indonesia tidak bergerak ke arah peningkatan proporsi padat teknologi dilihat dari barang-barang yang diekspor. Proporsi ekspor barang-barang berteknologi rendah justru meningkat dari 44o/o pada tahun 1985 menjadi 48olo pada
bhun 1998. Sementara proporsi
ekspor
berteknologi madya menurun dari 380/o ke 340/0. Sedangkan ekspor barang-barang berteknologi tinggi tidak berubah pada posisi lTVo,farg hanya separuh dari Filipina dan India.
Arah Pembangunan Jangka Paniang Tema pembangunan industri adalah peningkatan daya saing industri nasional agar produk dan jasa Indonesia berjaya baik di pasar global maupun di pasar domestik. Karena hanya dengan demikian nilai tambah yang diciptakan di seUap unit usaha dapat direlisasikan menjadi kesejahteraan yang siap didistribusikan ke perekonomian nasional.
Pembangunan industri yang berdaya saing seperti yang disebutkan
di atas berangkat
dari
keunggulan-keunggulan komparatif yang dimilki bangsa Indonesia. Keunggulan komparatif ini bertumpu
Kajtm Im Shategis Deptti Ekotnrt
tE2
pada dua sumber yaitu: kekayaan alam, dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu arah pembangunan jangka paniang adalah pembangunan industri berbasis sumber alam yang bertujuan
untuk menciptakan sebesar-besarnya nilai tambah di dalam negeri sebelum dipertukarkan di pasar global. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah cadangan mineral logam yang berpotensi djadikan bahan-bahan material maju. Nikel, kobalt dan bijih besi adalah bahan utama pembuatan baja tahan karat berkualitas tinggi. Hingga saat ini bijih niket dan kobalt hasil tambang Indonesia masih diekspor
tanpa ada proses nilai tambah yang berarti. cadangan mineral lain juga demikian.
Tujuan lGjian
l.
Mendapatkan peta potensi bahan-bahan alam yang ada di bumi Indonesia, lengkap dengan prospek ekonominya. Data-data deposit mineral yang telah dikumpulkan selama ini akan dikaji ulang dengan penekanan kelayakan teknis dan prospek ekonominya di masa mendatang.
2,
Memebkan pohon industi dari masing-masing bahan alam yang dianggap layak untuk dikembangkan di masa mendatang. Kemampuan SDM nasional untuk masing-masing elemen dari pohon industi iniJuga akan di telaah ketersediaan dan potensi pengembangannya.
3.
Alur pembangunan industri (radmap) dari kondisi saat ini hirgga terbentuknya industri yang diharapkan. Untuk itu akan dikaji alternatif-alternatif alur yang layak, dan selanjutnya dipilih yang terbaik.
4.
MengidenUfikasi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong terbentuk industri materialkomponen yang berdaya saing tinggi.
Metodologi Untuk melaksanakan kegiatan di atas maka metode kajian yang akan digunakan adalah:
1. Analisa data sekunder terhadap data-data cadangan mineral indusbi di Indonesia yang meliputi kelayakan teknis dan prospek ekonominya.
2, 3.
Pengumpulan informasi dari pakar dan pelaku industri baik melalui wawancara, seminar, maupun yang telah terakumulasi di media cetak.
Diskusi bninstotming dalam mencari dan merumuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan industri material
-
komponen yang terpilih.
Lingkup Kegiatan
1.
Pemetaan cadangan sumber-sumber alam Indonesia dengan menggunakan data-data yang telah tersedia
Kaflan Isa Strctegis Deptl
Ehouni
183
Z.
Melakukan 'technology foresight" berdasarkan data cadangan mineral yang ada untuk mengkaji kelayakan teknis pengembangan industri material dari mineral yang bersangkutan. Hasil kegiatan ini diharapkan adalah pohon industri untuk masingmasing sumber alam yang terpilih.
3.
Analisis kapasitas penelitian dan pengembangan, idenUfikasi stok keahlian dan keterampilan yang mendukuntg industri mineralyang di tuju'
4.
Pengumpulan pendapat-pendapat para pakar melalui kegiatan seminar, diskusi, wawancara, dan bahan tertulis dari media cetak.
5. Analisis prospek ekonomi masing-masing calon industri pengolahan mineral yang terpilih. 6. Diskusi mendalam dan bnin*orming unhrk mengidentifikasi keb'rjakan-keb'tjakan yang dioperlukan. Hasil Yang Diharapkan Roadmap pengembangan industri bahan-bahan logam dan komponen strategis lengkap dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.
Jadwal kegiatan
Jadwal (Bulan) KEGIATAN
l{ei
Jun
Jul
Agu
sep
olc
Nov
Des
Pengumpulan data cadangan mineral Technology foresight untuk menghasilkan pohon indusffi Pengumpulan data kapasitas Iptek dan stok keterampilan / keahlian Pengumpulan pendapat pakar melalui diskusi / seminar / cetak Focus Group Discussion untuk
mencari sinergi dari sektor lain Analisa prospek ekonomi masingmasing industri yang dituju Diskusi identifikasi keb'tjakan yang diperlukan
Pembiayaan Petaksanaan "Kajian Roadmap Industri Bahan
-
Komponen Strategis" ini membutuhkan biaya
sebesar Rp. 250 juta dan dibebankan kepada APBN 2004.
Kajian Isu Strategis
Dqfti Ekoronti
lU
Rrr{crAl{ ANGGARAN B|AYA (RAB} KAJNN ROADMAP INDUSTRI KOMPONEN STRATEGIS
Nomor Kode
Volume Bagian PoyeUTolok Ukur
Kegiahn
!alr
Haqa
Sub Total
Tobl
(Rol
(Rol
(s)
(6)
Uraian Kegiatan/ Jenis Pengeluaran
fl)
6l
QI KAJIA}I ROAOI'AP
(4)
(5)
ir#
IT,IDUSTRI
KOMPONEII STRATEGIS BIAYA PERSONIL
126.850.000.0(
a. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakar
300
OJ
250,000.0(
75,000,000.0(
18
OJ
825,000 0(
14,850,000. 0(
50
OJ
200,000.0(
10,000,000.0(
270
OJ
1 I
00,000.0(
27 ,000,000.0(
6
Bulan
I ,500,000.0(
9,000,000.0(
Ticket Jakaila-Bandung 3 orang
J
OT
80,000.0(
240,000.0(
Lumpsum3orang,3hari
q
OH
260,000.0(
2,340,000.0(
Ticket Jakarta-Surabaya 3 orang
OT
1,318,800.0(
3,956,400.0(
Lumpsum 3 orang,3 hari
3 o
OH
260,000.0(
2,340,000.0(
Ticket Jakaila-Medan 3 orang
3
OH
2,319,800.0(
Lumpsum 3 orang,4 hari
12
OH
260,000.0(
3
OT
2,399,000.0{
(5 Orang x 12 jam x 5 bln) b. Tenaga Ahli
(2 Orang x 3 jam x 3 Pertemuan) c. Focus Group of Discussion
(5 Orang x 5 jamx 2 pertemuan) d. Tim Teknis
(3orangx15jamx6bln) IIIATERAL DAN AKTMTAS PENDUKUNG
9.000.000.00
Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer
PERJAI-ANAN
48.083.000.0{
Ticket Jakarta-Ujungpandang
3 orang
6,95S,400.0( 3,120,000.0(
7,197,000.0(
Lumpsum 3 orang,4 hari
12
OH
260,000.0(
Ticket Jakarta€alikpapan 3 orang
3
OT
2,269,200.0(
6,807,600.0(
3,120,000.0(
Lumpsum 3 orang,4 hari
12
ol-l
260,000.0(
3,'t20,000.0(
Ticket JakartaBatam 3 orang
3
OT
1,921,600.0(
5,764,800.0(
Lumpsum 3 orang,4 hari
12
OH
260,000,0(
3,120,000.0(
2
kali
1,533,500.0(
23,067,000.0(
LAIN.LAIN
66.067.000.00
Seminar (30 org x
t hrx 2 kali)
Rapat Koordinasi
6
kali
I
paket
'Penggandaan
6
bulan
'Penulisan dan Pencetakan Laporan
3
lap
'Pembelian Data
Kajlan
Ix
Sttategis
Dqatt E kononl
1
2,000,000.0( 25,000,000.0(
12,000,000.0(
25,000,000.0(
500,000.0(
3,000,000,0(
1,000,000.0(
3,000,000,0(
18s
KERANGIA ACUAN KER]A
REFORMASI MENYELURUH SEKTOR RIIL
Latar Belakang Meskipun secara umum stabilitas moneter dalam keseluruhan tahun 2003 tetap terkendali, tercermin dari relatif stabilnya rupiah dengan kecenderungan menguat; menurunnya laju inflasi dan suku bunga; serta meningkatnya cadangan devisa, tantangan pokok yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia pada tahun 2004 masih cukup besar yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi seKor riilyang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor
non-migas. Sementara itu, sektor migas tidak dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomidengan menipisnya cadangan dan eksplorasi minyak bumidi Indonesia. Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
rata-rab sekitar
1,5olo per
bhun 1999
-
2002 hanya tumbuh
tahun. Minat investasi, yang tercermin dari nilai persetujuan PMDN dan PMA,
Juga masih lemah kecuali tahun 2000 yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat
tinggi. Sejalan dengan itu, kenaikan penerimaan ekspor non-migas juga menunjukkan perlambatan.
Nilai ekspor non-migas tahun 1999 Perkembangan ekspor tahun f990
-
-
2002 hanya tumbuh rata-rata sekitar 2,7olo per tahun.
2002 dapat dilihat pada Grafik di bawah.
Grafik lll.1. PERKEMBANGAN EKSPOR, 1990 -2002 50
-40
.g
e =30 320 10
0
1990
1992 1994 1996
-
Kajian Isu Strategis Deputl Ekot omi
Migas
-
1998
2000
2002
Non-Migas
186
Grafik lll.2. PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI 15 10 5
s
0
-5 -10 -15
1991
-
1993
t995
r997
1999
2001
Industri (Migas+Non-migas|- Industri Non-migas
Rendahnya investasi dan melambatnya kinery'a ekspor non-migas yang saling terkait ini mengakibatkan tertekannya peftumbuhan sektor induslri. Dalam tahun 1999
-
2002, seKor industri
non-migas hanya fumbuh rata-rata sekitar 5,0olo per tahun; jauh di bawah sebelum krisis yaitu sekitar
ll,5o/o
pr
tahun (1991
-
L997). Pertumbuhan sektor industri tahun 1991
-
2002 dapat dilihat pada
Grafik berikut.
Tujuan Studi TuJuan studi
ini untuk menyusun langkah-langkah konkrit yang mampu mendorong investasi dan
ekspor non-migas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Lingkup kebijakan dalam studi ini mencakup masalah-masalah antara lain:
l.
Perijinan investasi;
2.
Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah serta antar sektor;
3. Ketidakpastianhukum; 4. Perpajakan; 5. Kepabeanan; 6. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; 7. Fungsi intermediasi perbankan; 8. homosi ekspor. Masing-masing kebUakan terdiri dari beberapa alternatif langkah konkrit, Sebagai contoh:
kebijakan perpajakan mencakup beberapa alternatif tangkah konkrit antara lain: penyempurnaan administrasi pajak; penurunan tingkat pajak; penyusunan negara ASEAN; penyusunan
bx
allowancediikat (bindiED dengan negara-
bx holiday untuk sektor-sektor unggulan (lead@ rector developdl dan
wilayah yang berpotensi cepat tumbuh, dsb.
Ks$on Iflt Sttokgk Degtl Ehorrorrd
t87
Metode Penelitian Studi ini dilakukan secara in-depth dengan melihat hambatan-hambatan melalui survei langsung di lapangan, studi banding ke negara lain jika dibutuhkan kajian mengenai efektifitas pelaksanaannya di negara lain; serta melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha.
Jadwal Kegiatan Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu B (delapan) bulan pada tahun anggaran 200,1. Rincian kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu tersebut disajikan pada tabel berikut ini:
Dana Studi ini akan dilaksanakan swakelola yang dikoordinasikan oleh Direktorat Perencanaan Makro dengan nilai anggaran sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
Kajiat Isu
Strategis
Deprti Ekonorni
188
RENCAT.IA ANGGARAN BIAYA
REFORTIIASI iIENYELURUH SEKTOR RIIL
TAHUII AI{GGARAN 2(}O4 Penanggung Jawab Kegiatan: Direktorat Perencanaan Makro Durasi WaKu Pelaksanaan: 8 bulan Jadwal Pelaksanaan: April s/d Desember 2004 Pekeriaan Secara Swakelola
248,q)0,000 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6 org x 20 jam x 5 bln)
600
Tim Teknis (2 org x 20 jam x 8 bln) Tenaga Ahli (2 orang x 5 iam x 2 pe(emuan)
Fuus Gnup Discussron (6 org x
5 jam x 4 pert)
Orang-jam
300,000
320
0rang-jam
100,000
32,000,000
m
Orang-jampert
300,000
6,000,000
120
0rang-jampert
250,000
30,000,000
1,000,000
8,000,000
180,000,000
21,000,000
2,000,000
16,000,000
2,600,000
93,600,000
aE8o0,00o Tiket (3 orang x 12 propinsi)
OT
Lumpsum (3 orang x 3 had x 12 propinsi)
Orang-had
Tiket (6 orang x 4 propinsi)
OT
Lumpsum (5 orang x 3 hari x 4 propinsi)
Orang-hail
260,000
28,080,000
2,600,000
62,400,000
260,000
18,720,000
105,200,000
paket
25,000,000
Pengadaan Bahan Referansi Data
1
Pertemuan Intemal Bappenas
4
kali
6,000,000
24,000,000
Konsinyasi/Sem inar/l-okakarya
2
paket
20,000,000
40,000,000
Pente{emahan
1
paket
6,000,000
6,000,000
Biaya pengiriman kuesioner dll
1
paket
1,950,000
1,950,000
150
eks
Kajian
kt
Strotegis
Dq,uti Ehorrorrri
25,000,000
189
KERANGM AANAN KEK|A
STUDI PENGEMBANGAN INDEKS SISTEM DETEKSI DINI TERTADINYA KRISIS EKONOMI
latar Belakang Perkembangan ekonomi tahun 2003 bahwa proses pemulihan ekonomi terus berlangsung, tercermin dari peftumbuhan ekonomi sekitar 4olo, serta meningkatnya stabilitas moneter (menguatnya dan stabilnya nilai tukar, tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta meningkatnya cadangan devisa). Namun demikian, perekonomian diperkirakan masih rentan terhadap terjadinya krisis ekonomi susulan. Beberapa alasan yang mendasari pendapat bahwa ancaman terjadinya krisis belum hilang adalah: 1) pertumbuhan ekonomi selama 3 bhun terakhir relatif didorong oleh sumber perhrmbuhan yang tidak sushinable, yaitu konsumsi masyarakat dan pemerintahr6; 2) adanya potensi meningkatnya ketidakpastian pada tahun 2004 terkait dengan diselenggarakannya pemilu dan berakhimya kerja sama
dengan IMF pada tahun 2003; serta 3) pengalaman negara-negara Amerika Latin yang menunjukkan bahwa negara yang terkena kisis umumnya rentan terhadap krisis susulan. Masih adanya potensi kisis di masa datang serta Ungginya biaya krisis menuntut dibangunnya
sistem pemantauan yang dapat memberikan peringatan dini akan terjadinya krisis sehingga dapat diambil langkah{angkah untuk mengantisipasi. Penilaian ketahanan ekonomi yang dilakukan mas:t sebelum krisis yang didasarkan pada ukuran-ukuran fundamental ekonomi seperti neraca pembayaranl
debt eruice
ntiq
cadangan devisa kurang memadai untuk mengambarkan potensi Umbulnya krisis
moneter. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa kondisi fundamental beberapa negara Asia yang cukup baik pada tahun 1996/97 teli.l|yat6 tidak dapat memberikan jaminan aman dari krisis ekonomi. Beberapa peneliUan empiris telah dilakukan untuk mengembangkan sistim peringatan dini, antara
lain oleh Kaminsky dan Reinhart (1997 dan 1999) dan Herrera dan Garcia (1999). Pendekatan dikembangkan Kaminsky dan Reinhart dan digunakan oleh Tjahiono (1998), udak dapat rnendeteksi krisis di Indonesiau. Pendekatan Herrera dan Garcia memiliki keunggulan antara lain:
1.
Fokus pendekatan pada penyusunan indikator pemantauan yang operasional, sederhana, murah,
dan mudah diupdate,
2.
Digunakannya @mpsite index sehgai insffumen pemantau yang mendeteksi potensi terjadinya krisis.
16 Pertumbuhan ekonomi (PDB) pasca krisis, kecuali tahun 2000 , bensumber pada konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat pada tahun 1999, 2N1, dan 2(fr2 yaitu tumbuh rata-rala 4,6Yo dergan nlarala pedumbuhan PDB sebesar 2,670. Sementara itu sumber pedumbuhan yang sufainable seperti pembentukan modal tetap bruto ( PMTB) dan ekpff barang dan jasa belum pulih yaitu masing+nasing tumbuh negatff 0,2% dan 1,27o. Selama tiwulan pertama iahun Ztiog, p[,lfB oan ekpr masing-masing hanya tumbuh 2,306 dan 0,5% 17 Hasil penelitian Tjahjono menunjukkan bahwa pendekatan tersebutjuga memberika signal yang salah untuk Singapura dan
3
Hongkong
Kajian Im Sfiategis Deputt Ekonottti
190
Dana Studi ini akan dilaksanakan sr,tnkelola yang dikoordinasikan oleh Direktorat perencanaan Makro dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah).
RENCANA AT{GGARAI{ BIAYA
Studi Pengembangan lndeks Sistem Deteksi Dini TerJadinya Krisis Ekonomi TAHUN ANGGARAN 2|)O4 Penanggung Jawab Kegiatan: Direktorat perencanaan Makro Dunasi Waktu Pelaksanaan:8 bulan
Jadwal Pelaksanaan; April s/d Desember 2004 Pekerjaan Secara Swakelola
** I.l";"lse#*%kHli*H
! { S&".?ff"f,:'j
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
142,400,000
a. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (4 org x 20 jam x 5 bln)
400
Orang-jam
300,000
120,000,000
b. Tim Teknis
120
Orang-jam
100,000
12,000,000
8
0rang-jam-pert
300,000
2,400,000
32
Orang-jam-pert
250,000
8,000,000
I
Bulan
I
250,000
2,000,000
Bulan
250,000
2,000,000
r. Tiket (4 orang x 2 propinsi)
I
0rang
2,500,000
20,000,000
l.
24
Orang-hari
260,000
6,240,000
1
paket
13,360,000
13,360,000
1
paket
1
1,000,000
11,000,000
100
eksemplar
(1 org x 20 jam x 6 bln)
c. TenagaAhli (1 orang x 4 jam
x
2 pertemuan)
d. Focus Group Discussion (2 org x 4jam x 4pert) 3IAYA MATERIAL OAN AKTIVITAS PENDUKUNG
r Alat Tulis Kantor r. Bahan Komputer
4,000,000
)ERJALANAN
Lumpsum (4 orang x 3 hari x 2 propinsi)
26,240,000
.AIN.LAIN
L Pengadaan Bahan Referansi Data l. Konsinyasi/Seminar/l-okakarya r. Biava Cetak Laooran
KaJian Isu Ebotegk Depafr Ekononn
27,360,000
30,000
3,000.000
r92
Tujuan Sesuai dengan latar belakang studi, tujuan studi ini adalah:
l.
Menyusun sistem pemantauan yang dapat memberikan peringatan dini (earty waming systen) akan bahaya krisis sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisispasi;
2. 3.
Meningkatkan pemahaman mengenai transmisi suatu krisis ekonomi;
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada terutama
di lingkungan Direktorat
Pererrcanaan Makro.
Metode Penelitian Penelitan ini merupakan kajian kuantitatif yang mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:
1.
Menentukan periode krisis. Untuk menentukan periode krisis antara lain dapat digunakan metode Herrera dan Garcia yaifu indesr of spulative atbct(ISP) yang dihihrng antara lain sebagai berikut: ISP =. Dnilai tukar rupiah +Esuku bunga-ecadangan devisa Periode kisis didefinisikan sebagai periode di mana ISpt
2.
> n+1,58
Memilih/menentukan leading indicatorc dari hasil penelitian dari berbagai peneliti yang pernah mengeluarkan leding indicator
3. 4,
Membangun Conposite Inda< dari leadW indiatog antara lain dengan menggunakan diffusron index Menghitung probabilitas krisis dengan menggunakan model logit/probivmetode ekonometrik yang lain.
Jadwal Kegiatan Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan pada tahun anggaran 2004. Rincian kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu tersebut disajikan pada tabel berikut ini:
Bulan Tahapan
1
2
3
4
5
6
8
7
Persiaoan Pelaksanaan
StudiLiteratur Pengumpulan data Pengolahan data
I
I
I
Analisa l-aporan interim Presentasi/temu wicara
I I
Penyusunan Laporan
Akhir
Kafian Ist Sttategls Dqruti Ekorcad
I
I 191
KEMNGM ACUAN KEKIA PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TRIWUTAN
I
- IV TAHUN 2OO4
SERTA PROSPEK DAN KEBIJAIGN TAHUN 2OO5
Latar Belakang Perkembangan ekonomi pada tahun 2005 tidak akan terlepas dari kinerja perekonomian pada
tahun sebelumnya. lGrakteristik ekonomi mako pada tahun 2004 akan menghadapi
berbagai
tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di sisi internal, perekonomian akan dihadapkan pada permasalahan sampai sejauh mana pelaksanaan exit stategy pasca program kerjasama dengan IMF terlaksana dengan baik sehingga stabilitas fiskal, moneter serta sektor riil tetap terjaga. Selain itu perekonomian dihadapkan pada proses politik yaitu pemilihan umum yang diperkirakan dapat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Jika proses pemilihan umum berjalan aman diperkirakan pemulihan ekonomi terus berlangsung. Sebaliknya, jika ketidakpastian politik dan gangguan keamanan meningkat diperkirakan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Beberapa isu-isu lain juga sangat mempengaruhi kinerja ekonomi makro antara lain masih
ekpor terutama non-migas, rendahnya pertumbuhan investasi khususnya PMDN, serta masalah-masalah stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang lemahnya kinerja
sungguh-sungguh untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor.
Dalam kaitan tersebut
di
atas, perlu disusun kajian yang bersifat independen
yang
mengigambarkan perkembangan ekonomi makro yang dicapai pada tahun 2004, masalah-masalah pokok yang belum terselesaikan dan yang baru muncul, prospek perekonomian tahun 2005, serta langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan, Prospek perekonomian 2005 akan disusun dalam 2 skenario yaitu skenario dasar (6ase line) dan skenario dengan resiko kegagalan. Skenario gagal akan
menggambarkan konsekuensi yang terjadi antara lain apabila kondisi politik memburuk atau timbul
gejolak-gejolak baru yang mengganggu kegiatan ekonomi secara luas. Perkiraan gambaran perekonomian tersebut disusun berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi makro bulanan dan triwulanan tahun 2004. Bappenas, khuzusnya Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas untuk melakukan kajian
tersebut mengingat ruang lingkup tugas yang diembannya, Penyusunan kajian ini dilakukan secara berkesinambungan, sekaligus sebagai bahan bagi penyusunan RAPBN 2005 mengingat besaran-besaran
kuantitatif perkiraan perekonomian nasional harus dievaluasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat di lingkungan internal dan eksternal. Prospek perekonomian nasional 2005 disusun menggunakan berbagai model ekonomi makro
yang telah dikembangkan di Deputi Bidang Ekonomi Makro. Kajian ini akan meliputi beberapa blok ekonomi makro sesuai spesifikasi model yang digunakan, yaitu: seKor
riil, neraca
pembayaran,
keuangan negara, serta moneter. Analisis dan proyeksi akan dilakukan terhadap keseluruhan blok
tersebut sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai prospek perekonomian nasional.
Kajianlsu Strategis Dquti Ekonomi
t93
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kajian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1.
Mengidentifikasi masalah-masalah perekonomian nasional yang dihadapi sepanjang tahun 2004,
2.
Mendapatkan gambaran awal mengenai prospek perekonomian nasional dalam setahun
mendatang dalam
dua skenario
(he
line dan gagal) berdasarkan
perkembangan-
perkembangan domestik dan ekstemal, serta langkah-langkah penyempurnaan prcgram yang sedang dan akan dijalankan; serh
3.
Menyusun langkah-langkah kebijakan jangka pendek di bidang ekonomi makro dan bidang lain
yang terkait. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan gambaran ekonomi makro mendatang dan tantangan yang dihadapi.
Bentuk Laporan Pelaksanaan kajian terhadap prospek perekonomian jangka pendek akan mengikuti bhapan berikut:
1. 2.
Melakukan pembaharuan terhadap datadata dasar yang digunakan; Mengevaluasi kinerja ekonomi makro berdasarkan perkembangan ekonomi makro bulanan dan
triwulanan dalam tahun 2004
3.
Mengidentifikasi isu-isu pokok baik
di
bidang ekonomi makro maupun bidang lain yang
memberikan dampak cukup besar bagi percepatan pemulihan ekonomi.
4.
Menyusun langkah-langkah kebijakan iilngka pendek di bidang ekonomi makro dan bidang lain yang terkaiq
5.
Mengkaji dan menetapkan model-model ekonomi mako yang sesuai untuk keperluan analisis dan proyeksi jangka pendek;
6.
Melakukan proyeksi dan analisis dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pemerintah yang akan ditempuh;
7, 8.
Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dan proyeksi; serta
Melakukan pembahasan dengan berbagai pihak untuk menyempurnakan laporan yang akan disusun.
Jadwal Kegiatan Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurun waKu 10 (sepuluh) bulan pada tahun anggaran 2004 sebagai berikut:
Kajian Isu St/atcgis Deputl Ehonont
194
Tahapn
Bulan
I Persiapan Pelaksanaan
2
3
4
5
5
7
I
I
10
I
Pengumpulan data Pengolahan data
I
I I
I
Penyusunan Analisis dan Proyeksi Pembahasan
I
Penyusunan Laporan
Akhir
Dana Stttdi ini akan dilaksanakan sryakelola dan membutuhkan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-.
Kajian
In
Strategis Deputi Ekonorni
t95
REiICA}IA ANGGARAiI BIAYA Pengembangan Ekonoml Makro Triwulan l.lV Tahun 2004 Serta Pmspek dan Kebijakan Tahun 2005 TAHUN ANGGARAN Penanggung Jawab Kegiatan
: Direktorat Perencanaan Makro
Durasi Waktu Pelaksanaan
:8 bulan
Jadwal Pelaksanaan
; April s/d
2OO4
Desember2004
Pekerjaan Secara Swakelola
67,200,000 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (4 org x 10 jam x 5 bln)
200
0rang-jam
300,000
60,000,000
Tim Teknis (1 org x 12 jam x 6 bln)
72
Orang-jam
100,000
7,200,000
8
250,000
I
2,000,000
250,000
2,000,000
4,000,000
28,800,000 Pengadaan Bahan Referansi Data
1
paket
5,600,000
Konsinyasi/Seminar/Lokakarya
1
paket
11,200,000
11,200,000
Penterjemahan
II
pakel
3,000,000
3,000,000
300
eksemdar
30,000
9,000,000
Biaya Cetak Laporan
Kajlan Isa Strategk Depttl Ekorrorrd
196
KERANGIA ACUAN KENA
I(A'IAN PERENCANAAN PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pendahuluan Indonesia dikaruniai tanah air berupa kepulauan yang terbentuk melalui sejarah geologis yang kompleks. FaKor khas inilah yang diduga menempatkan Indonesia sebagai negara paling kaya didunia
dalam keragaman hayati. Kekayaan itu tidak hanya terhampar
di
permukaan bumi, namun juga
terpendam di perut bumi.
Fenomena menunjukkan bahwa kekayaan SDA suatu Negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Negara-negara miskin di Asia dan Afrika sebenarnya memiliki kekayaan SDA berlimpah.
Sebaliknya, beberapa negara yang berhasil menjadi kaya malah miskin SDA. Yang patut diwaspadai adalah Dutch
Direa*,
negara kaya SDA malah cenderung miskin karena warisan melimpah.
Apabila dibiarkan, Indonesia akan cenderung menambah bukti yang memperkuat hipotesis bahwa kekayaan SDA suatu Negara tidak menjamin kesejahteraan warganya. Dewasa ini investasi baru
pengelolaan SDA mengalami penurunan. Iklim investasi dirasakan kurang kondusif, diakibatkan oleh rambu hukum yang kurang jelas, sehingga suasananya mirip rimba hukum. Sebagai contoh, UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan, melarang kegiatan eskplorasi dan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung dan cagar alam. Sementara itu, sudah 160 perusahaan'terlanju/ memiliki Kontrak Karya Pertambangan (KKP) senilai USD 518
juta di kawasan terlarang itu.
Kesemrawutan peraturan
perundangan ditunjukkan oleh UU Lingkungan Hidup, UU Tenaga Ke[a, UU Kehutanan, UU Kelautan,
dan UU Pertambangan. Faktor jaminan keamanan yang kurang memadai ikut melemahkan minat investasi, bahkan mulai mendorong investor yang ada untuk berpikir-pikir pindah ke negara lain, Penerapan otonomi daerah mencuatkan isu bagi hasil antara pusat, propinsi dan kabupaten.
Belum tuntas perundingan mengenai bagi hasil, di lapangan beban investor telah bertambah dengan beragam pungutan. Misalnya retribusi, pajak bumi dan bangunan, pajak pagar, serha'uang keamanan,. Kesemua beban tersebut tidak tertera pada KKP. 'Beban ekonomi' tersebut masih ditambah 'beban psikologis', seperti rasa takut akibat faktor keamanan.
FaKor-faKor tersebut semakin sulit, karena bersamaan dengan euphoria demokrasi yang sedang meluas di seluruh pelosok tanah air. Aspirasi masyarakat yang kurang terakomodasi biasanya dipaksakan dengan aksi pendudukan, pencegatan, penjarahan, atau aksi fisik lainnya.
Masih banyak agenda yang belum rampung untuk mengelola SDA dengan kegiatan investasi yang terencana, teftata dan terukur, namun bersamaan dengan itu kualitas SDA kita terus mengalami kemerosotan. Laju kerusakan hutan diperkirakan 3 juta hektar per tahun, akibat penebangan resmi dan
fiar. Kondisinya semakin parah akibat adanya iltqat togging. Polusi juga semakin dahsyat, baik air maupun udara.
Kajian Isu Strategis Deputi
lDA
dan Lirgkmgan Eidap
t97
Seluruh carut marut pengelolaan SDA bermuara pada lemahnya enuironmental afquarding. Unsur utama dari envircnmental afeguarding adalah: standar lingkungan hidup, penilaian dampak lingkungan, perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi, dan sistem penegakan hukum.
Tujuan Kegiatan ini bertujuan:
.
Mengkaji sejauh mana perumusan perencanaan (kebijakan) penyelamatan SDA dan LH yang telah ada.
. .
Mengenali peta permasalahan antar seKor dan anbar wilayah.
Mengidentifikasi activity need assessment di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten terhadap perkuatan environmental safquarding,
.
Mempelajari peluang pembentukan forum lintas pelaku sebagai safeguarding monitoring unit.
Metodologi Kegiatan semacam kajian ini bersifat eskploraUf, komparatif, partisipatif'
Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian:
r Sektor : . Tahun : . Wibyah :
keragaman hayati 1970
-
sekarang
Riau, Kaltim
Hasil Yang Diharapkan Kajian berupa peta permasalahan dan alternatif solusi; serta rintisan pembentukan forum afeguarding monitoring unit.
Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan adalah:
a.
1 orang Ketua Tim: Ahli di bidang SDA dan LH, minimal S-2, pengalaman lebih dari 10 tahun, menguasai manaiemen SDALH
b.
1 orang Ahli
c,
1 orang Ahli Kelautan dan Perikanan: minimal S-1, pengalaman 5 tahun bidang penyelamatan
Kehutanan: minimal S-1, pengalaman 5 tahun bidang penyelamatan kehutanan
Kelautan dan Perikanan
Kajian Isu Strategis
Dquti
SDA dan Lfugkungan Eidap
198
d, 1 orang Ahli Pertambangan: minimal S-1, pengalaman 5 tahun bidang penyelamatan Pertambangan
e.
1 orang Ahli Keanekaragaman hayati: minimal S-1, pengalaman 5 tahun bidang penyelamatan Keanekaragaman hayati
Jadual Kegiatan Kegiatan akan dilaksanakan selama delapan bulan mulai Maret s.d Nopember 2004.
Rincian Anggaran Anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 296 juta.
Kajian Isa Strctegis Deputi SDA dan Lingkungen Eidup
r99
RINCIAN A}.IGGARAN BIAYA KAJIAN PERENCANMN PENYELAMATAN SUIIBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggung jawab
Kegiatan
: Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Ourasi waktu pelaksanaan
:8 (delapan) bulan
Jadualpelaksanaan
:4Maret-3Nopember2004
Lg=!le43l?..t jlg,J,*i.|,
Tim (1 orano x 5
Kajian Isu Strategis Depati SDA dan Lingkungan flidup
2N
KERANGIA AAJAN KENA
I(A'IAN PENGEMBANGAN DATA DASAR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pendahuluan Kerusakan sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup (LH) sangat serius. Tingkat deforestasi dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Kebakaran hutan
dan lahan yang terjadi selama tahun 2000 mencakup areal seluas 29,6 ribu hekar dan tahun 2001 seluas 14,6 ribu heKar (Departemen Kehubnan, 2001). Di laut, 70 persen terumbu karang mengalami
rusak berat. 74 persen dari 3 juta hekar hutan mangrove rusak (LIPI, 2000). Kehilangan RI akibat pencurian kayu, pasir, ikan diduga sekitar USD 8 miliar per tahun. Masalah tersebut antara lain dipicu konflik antar daerah, maupun perubahan hubungan pusat-
daerah berkenaan dengan desentralisasi. Selain itu tidak terintegrasinya proses perencanaan untuk pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana sektor-sektor yang ada di pusat maupun daerah cenderung memikirkan pemanfaatan dan mengabaikan pengendalian.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal
ini adalah tidak adanya suatu sistem
informasi yang terintegrasi antara instansi terkait di Pusat dan daerah. Sistem informasi ini diperlukan sebagai acuan bagi pemerintah
di Pusat maupun daerah agar perumusan kebijakan dan
program
pembangunan SDA dan LH lebih komprehensif, sinergis (antar sektor), cepat, tepat.
Suatu sistem informasi dapat dibentuk melalui suatu proses yang didahului oleh indentifikasi keadaan yang menjadi data dasar yang kuat sebagai suatu basis sistem informasi yang berguna untuk
drcision support system. Oleh sebab itu diusulkan Kajian Pengembangan Data Dasar SDA dan LH untuk menyiapkan data dasar (database) yang tersaji secara cepat, terkini, relevan dan menyeluruh. Usulan tersebut sesuai dengan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), terutama Bab
X, program 1, Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA dan
LH. Program tersebut merupakan penjabaran arah kebijakan GBHN, yaitu: (1) mengelola SDA dan daya
dukungnya; dan
(2)
mengembangkan perekonomian berbasis keunggulan komparatif (SDA) dan
kompetiUf. Di samping itu
akes informasi SDALH
sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan
sektor riil, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, Perumusan kebijakan dan program SDALH yang proaKif dan responsif akan mendukung peningkatan daya saing bangsa berkaitan dengan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Usulan ini merupakan lanjutan dan pengembangan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 yaitu "Kajian Penyiapan DaE dan Informasi Potensi dan Sumber Daya Alam di S
prcpinsi'i Perbedaannya, kajian ini akan mencakup keadaan SDA secara menyeluruh (bukan potensi saja) dan tingkat kerusakan lingkungan hidup. Dan kajian ini secara umum akan memobet semua daerah di Indonesia dengan kajian yang lebih mendalam di beberapa propinsi.
Kajioa hu Strategis Deputi SDA dan Lingkungan Eidap
20r
Tujuan Kegiatan Tujuan dari kajian ini adalah menyiapkan informasi dan data dasar SDA dan LH yang tersaji secara cepat, terkini, relevan dan menyeluruh, yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup
di baik di
Pusat
maupun daerah secara komprehensif, sinergis (antar sektor), cepat dan tepat.
Sasaran Kegiatan Sasaran yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah l
1. 2. 3.
Tersedianya konsep pengembangan data dasar sumber daya alam dan lingkungan hidup Tersedianya data dasar secara umum untuk sumber daya alam dan lingkungan hidup Tersedianya suatu sistem informasi yang lebih terinci untuk 3 propinsi.
Metodologi Kajian ini akan menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data dan analisisnya dengan metodologi sebagai berikut:
. .
Studi Kepustakaan mengenai berbagai data yang telah tersedia di bidang SDA dan LH; Melaksanakan kerjasama dengan Badan Pengolahan Data khususnya untuk memasukan indikator-
indikator variabel SDA dan LH dalam survey;
' . .
Analisisnya menggunakan metoda kualitatif dengan uraian deskriptifi Konsultasi dengan para pakar dan lintas pelaku;
Uji sahih mengenai konsep pengembangan data dasar SDALH, Fada berbagai instansi pusatdaerah, termasuk mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajiannya.
Ruang Lingkup Yang menjadi ruang lingkup kajian ini adalah:
1. 2. 3.
Identifikasi karaKeristik dan ciri potensi SDA. Metode pengumpulan data, analisis dan penyajian.
SeKor: pertanian, kehutanan, sumber daya air, kelautan, perikanan, mineral, pertambangan dan lingkungan hidup.
4.
Pengadaan data: berupa data tabular, naratif, deskriptif dan peta dalam bentuk lembaran maupun digital, termasuk program pengolah data spasial dan basis data.
5.
Sistem dan rnanajemen basis data.
Kajian Isu Strangb Depati SDA dan Lingkungan Eidup
202
Pelaksana Kegiatan Pelaksana untuk kegiatan kajian ini adalah
1.
:
Tenaga ahli bidang Manajemen SDA dan LH, minimal 52 yang menguasi bidang manajemen Lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan minimal telah berpengalaman lebih dari 10
tahun.
2.
Tenaga ahli bidang Pertanian, minimal 51 bidang pertanian yang menguasi sistem database dan
telah berpengalaman 5 tahun.
3.
Tenaga ahli bidang Kehutanan, minimal 51 bidang kehutanan yang menguasi sistem database dan telah berpengalaman 5 tahun.
4.
Tenaga ahli bidang Perikanan dan Kelautan, minimal S1 bidang perikanan, memahami kelautan dan yang menguasi sistem database dan telah berpengalaman 5 tahun.
5.
Tenaga ahli bidang Pertambangan dan Mineral, minimal 51 bidang pertambangan yang menguasi sistem database dan telah berpengalaman 5 tahun.
6.
Tenaga ahli bidang informatika, minimal
51 bidang informatika yang mengefti
masalah
manajemen lingkungan, serta telah berpengalaman 5 tahun.
7.
Selain kebutuhan tenaga ahli di atas, juga diperlukan supporting tenaga ahli tersebut sepefti sekretaris dan pengolah data.
Hasilyang Diharapkan
.
Tersedianya konsep pengembangan data dasar SDALH yang telah dibahas bersama lintas petaku pusat-daerah, dengan uji coba terbatas.
.
Tersedianya konsep untuk sosialisasi dan diseminasi data dasar sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah.
Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan dari kajian ini secara total berjumlah 8 bulan selama tahun 2004.
Kajian
ha
Strategis Depati SDA dan Lingkangan Eidup
203
Bulan ke Ket.
Kegiatan
No.
1
L
4
I
a
1
Pertemuan/rapat TPRK & FGD
Bappenas
I
ldentifikasi data
Konsultan
3
Konslruksi sislem
4.
Pengadaan data
Konsultan
Pengolahan data
Konsultan
Perjalanan
Bappenas & konsulian
7.
Workshop
Konsultan
8.
Pelapran
Konsultan
Kebutuhan Anggaran Biaya kegiatan adalah Rp 383.640.000,- (rincian terlampir).
Kajian hu Strategis
Dquti
SDA dan Lingkungan flidup
2W
RENCANAAIIGGARAN BAYA
KAJAN PEI{GEMBANGAN DATA DASAR SUMBER DAYA ALAi' DAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggungjawab Durasi Waktu
.'
Kegiatan
Pelaksanaan
: Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : 8 bulan
'*,,t* oi* ,. tn** f{ .44* "^*
-r;ffi$11)l;;,,*firm&
t
iibfurl'l
rekeriaan Swakelola
100,640,000
IIAYA PERSONIL
82,000,000
lim Penvusun Rekomendasi Kebiiakan
6oranqx 4iamx5bulan)
120
0ran0 tam
250,000
1 oranq x 5 pertemuan x 5 iam) :ocus Group Discussion
25
orang iam
250,000
3 pertemuan x 3 iam x 6 oranq)
54
orano iam
225,000
1
336
oranq iam
100,000
33,600.000
I
bulan
600,000
4,800,000
I
bulan
500,000
4,000,000
fiket
3
oran0
6.000.000
.umpsum
I
2,000,000
orang hari
260,000
2.340.000
30
eks
50,000
1.500.000
30,000,000
lenaqa Ahli 6,250.000 2,1 50,000
lim Teknis 3 orano x 14 iam x 8 bulan)
,IATERIAL DAN AKNVTAS PENDUKUNG \lat Tulis Kantor lahan Komputer
8,800,000
,ERJALANAN
8.340.000
AIN.LAIN .aDoran
1,500.000
)ikeriakan Pihak ke.3
283,000,000
IIAYA PERSONIL )elaksana
185.000.000
Bidang mgt lingkunqan (Team Leader)
I
orang bulan
Bidanq Pertanian
4
Bidano Kehutanan
o
Bidang Perikanan dan Kelautan
6,000,000
48.000,000
orang bulan
5,000,000
20,000,000
orano bulan
5.000.000
30,000,000
6
omno bulan
5,000,000
30,000,000
Bidanq Pertambanqan dan Mineral
6
oranq bulan
5.000.000
30,000,000
Bidanq Informatika
b
orang bulan
4,500,000
27.000.000
Sekretaris
8
orano bulan
'1.500.000
12,000.000
Penqolah data
8
oranq bulan
1 750 000
14.000.000
liket
3
oran0
.u4p9!m
I
orano hari
1
oaket
3
kali
4,600,000
13.800.000
1
kali
20,000,000
20,000,000
50
eks
200,000
10,000,000
enqga Pendukung
26.000.000
)ERJALANAN
10.200.000 2,500,000
7,500,000
300,000
2,700.000
AIN-LAIN )enqadaan data (onsultasi dan Presentasi lVorkshop
.ap0ran
61.800.000
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Liagkuttgan flidup
18,000,000
1
8.000.000
205
KERANGIA ACUAN KENA
PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN TERPADU EKOSISTEM
DAMT, PESISIR DAN LAUT
Pendahuluan Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat sejumlah fakta yang
menunjukkan bahwa: (a) sekitar 140 juta (60 o/o) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2
o/o
per tahun); (b) hampir 95 persen perikanan Indonesia terkonsentrasi pada
perikanan rakyat yang relatif tersebar dengan kontribusi sekitar 76 persen terhadap produksi nasional.
Sementara itu
di sisi lain wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi
pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif, dan sekitar 85% dari biota laut tropis kehidupannya bergantung pada ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuaria (Berwick, 1982). Oleh sebab itu, jika kita ingin memperbhankan kelestarian dan profitabilitas perikanan serta pariwisata bahari di Indonesia, maka merawat kualitas dan daya dukung lingkungan kawasan pesisir menjadi sangat penting.
Namun demikian, di sisi lain wilayah pesisir masih menyimpan sejumlah persoalan kritis yang terkait dengarl persoalan ekologi, sosiaFekonomi, serta kelembagaan. Persoalan ekologi dapat dicermati
dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih (overfishing), abrasi pantai, sefta degradasi fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu persoalan sosiaFekonomi terlihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, setta konflikkonflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun persoalan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik kewenangan antar berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum
di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar
dari
belum mapannya sistem hukum di wilayah pesisir serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Secara umum berbagai persoalan di atas memang merupakan warisan pembangunan masa lalu
yang diwarnai kesan bahwa kawasan pesisir dan laut sebagai "keranjang sampah" dari berbagai jenis limbah dan sedimen dari kegiatan di darat. Masyarakat masih belum sampai pada kesadaran bahwa pembangunan
di darat juga akan sangat berpengaruh ke wilayah pesisir dan lautan. Begitu
pula
masyarakat belum sadar bahwa wilayah pesisir dan lautan merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan tetapi juga punya nilai ekonomi. Akibatnya berujung pada lemahnya komitmen untuk mendayagunakan potensi sumber daya pesisir dan lautan tersebut, dan sebaliknya arah pembangunan masih banyak berorientasi dan berpihak ke darat. Sumber daya alam dapat memberikan manfaat dan membawa keuntungan ekonomi bagi negara.
Tetapi di lain pihak pemanfaatan yang berlebihan dapat membawa ancaman kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Keprihatinan tersebut cukup beralasan bila dilihat dari semakin menipisnya persediaaan sumber daya alam akibat praKek perambahan, perampasan, pencurian,
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Linghngan Eidup
206
degradasi, penebangan liar, pemburuan gelap, perusakan habitat sefta hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak negatifterhadap kelestarian ekosistem secara keseluruhan.
Hal ini terlihat dari tingkat kerusakan beberapa sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ditunjukkan oleh tingkat deforestasi dalam 10 tahun terakhir yang mencapai 1,6 juta hektar pertahun; kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997 merrcakup areal seluas 330 ribu hektar; di se6or kelautan, hampir 40
o/o
terumbu karang mengalami kerusakan berat, dan74
o/o
dari3juta hektar hutan mangrove
telah rusak' Demikian pula kegiatan peftambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah merubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Selain ketamakan manusia dalam mengeksploitasi SDA, hal ini diperparah dengan lemahnya
institusi dan wibawa hukum yang mengawasi, sehingga kerusakan dan pencemaran yang terjadi (termasuk di wilayah pesisir dan laut) sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti telah diuraikan di atas.
Namun demikian di Indonesai upaya pengelolaan sumber daya alam cenderung masih bersifat sektoral dan terkesan eksklusif. Hal ini terjadi karena selama ini pelaksanaan pengendalian sumber daya
alam dilakukan secara terpisah oleh instansi-instansi yang berwenang dan Udak ada koordinasi serta sinkronisasi bahkan sering tidak terkomunikasikan kegiatan satu instasni dengan insatansi lainnya. Karenanya penyusunan model pengelolaan ekosistem pengelolaan ekosistem
dara! pesisir dan laut perlu diperkenalkan untuk menjadi bahan kajian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu yang berbasis pada pengorganisasian, prosedur, dan mekanisme kerja mutlak untuk segera diwujudkan.
Agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan baik di darat, pesisir maupun di laut, pengelolaan sumber daya alam baik darat, pesisir maupun lauhn perlu mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumber daya alam tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Metodologi Metodologi yang digunakan dalam penyusunan model pengelolaan ekosistem pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut mencakup metode kualitatif, deskriptif, dan pengambilan data baik secara sekunder maupun primer dari berbagai sumber.
Diskusi dengan pakar untuk mendapat masukan dalam penyusunan model pengelolaan ekosistem pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut
Workshop untuk memperoleh masukan dari stakeholders yang berkompeten dengan masalah pengelolaan ketiga eksosistem tersebut.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan Kajian ini ditujukan untuk menyusun model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir, dan
laut yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan di daerah yang memilikitiga ekosistem tersebut.
Kajian hu Stlategis Depilti SDA dan Lingkungan Eidup
207
b.
Sasaran Untuk dapat mencapai tujuan di atas, maka kegiatan penyusunan model pengelolaan ekosistem
pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut ini memiliki sasaran kegiatan sebagai berikut:
1. 2. 3. 4,
Identifikasi kawasan ekosistem darat, pesisir dan laut. Perumusan model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir dan laut. Workshop untuk memperoleh masukan dari para pakar. Sosialisasi penerapan model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir dan laut.
Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan utama proyek ini adalah penataan sebuah proses dinamis dan berkelanjutan yang
menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengebhuan dan pengelolaan, serba kepentingan sekoral, daerah dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumber daya alam berdasarkan pendekatan ekosistem.
Hasil Yang Diharapkan Hasil akhir dari kegiatan penyusunan model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir dan laut yaitu:
a. b.
Teridentifikasinya karaKeristik kawasan ekosistem; Tersusunnya model pengelolaan ekosistem darat, pesisir dan laut yang berazaskan kelestarian yang bermanfaat sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada periode berikutnya.
Jadual Kegiatan Jadual kegiatan Proyek Penyusunan Model Pengelolaan Terpadu Ekosistem Darat, pesisir dan LautTahun Anggaran 2004 direncanakan dari bulan Maret sampai dengan Desember 2004.
Rincian Anggaran Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan model pengelolaan terpadu ekosistem darat, pesisir dan laut dibutuhkan dana rupiah murni yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 295 ju|a,.
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Lingkungan flidup
208
RIiICIAII ANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN MODEL PENGELOLMN TERPADU EKOSISTEM DARAT, PESISIR DAN LAUT
No.
Uraian
Volume
Harga Satuan
Jumlah
{Ro.) A. Swakelola
Ro.) r39.150.000
3aiilUpah
14.150.000
1
- Tim Penyusun
Rekomendasi Kebiiakan
360 0J
250,000
90.000.000
54 0J
225,000
12.150,000
120 0J
100,000
12.000.000
(4 oranq x 18 iam x 5 bln) Focus Grouo Discussion (6 orang x 3 iam x 3 oertemuan) Tim Teknis (2 oranq x 10 iam x 6bln)
lahan
6,000,000
ATK dan bahan komouter
6
bulan
1,000.000
7,500,000
Pembahasan laooran
1 oaket 1 pakel
Pemeliharaan mesin foto coov
I bulan
.ainJain
19,000,000
Workshop/seminar
B.
l. ,|
6,000,000
tihak lll liaya Tenaqa Ahli \hli Perencanaan Wilavah dan Tata Ruano
7.500.000
7.500.000
7.500.000
500.000
4,000,000 156,320,000 97.5{t0.000
608
4,500,000
608 608 608 608
4,250.000
25,500,000
4.250.000
25,500,000
1,750.000
1
27.000.000
team leader) 2
\hli Ekonomi. Sosial. dan Linokunoan
3
\hli Sumber Dava Kelautan
4
Joerator Komouter (1 orano)
5
iekretaris
[.
liaya Diskusi Kelompok Pakar
I
(onsumsi raoat 35 orano (2 kali)
2
;ewa temDat -lonor nara sumber (4 orano x 3 iam)
3
1.500.000
6,100,000
70 0rano 2 kali
500,000
1.000.000
12 0J
250,000
3.000,000
707
2,500,000
28 0H
260.000
30.000
ilt. lurvey Lapangan
2,100,000
24,720,000
1
Iiket pesawat
z
-umDsum (4 hari x 7 lokasi x 1 orano)
0
0,500,000 9,000,000
lokasi x 1 orano)
tv. fUorkshop/seminar
1
7.500.000 7,280,000
16,500,000
iewa tempal
1 oakel
500.000
500,000
30.000
3,000,000
z
(onsumsi dan snack 1 kali (100 orano)
100 orano
3
Norkshop Kit
100 oranq
40,000
4,000.000
4
3 orano
1.000.000
3,000,000
5
{onor pembicara dan makalah letak undanqan dan kirim undanoan
b
!s!erp4{ie
,
ipanduk dan sertifikal
100 lembar
25.000
2,500,000
10 orano
300.000
3,000,000
1 oaket
500.000
500,000
6 bulan 6 bulan
500,000
3,000,000
500,000
3,000,000
v. !ahan I 2
6,000,000
\TK (omputer supplies
vt. Siaya Lain-lain 1
2
:oto copy dan penggandaan )elaporan
1 1
Total
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Lingkungan Eidup
5.500.000 oaket
3,500,000
2,500.000
oaket
3,000,000
3,000,000
295,470,000
209
KERANGI(A ACIJAN KERJA
PENYUSUNAN STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pendahuluan Dalam era globalisasi, penggalian segala sumber daya yang dimiliki menjadi perhatian penuh
bagi setiap Negara, hal ini karena ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan nasional semakin langka. Bagi Indonesia, pada saat yang bersamaan juga sedang dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemulihan akibat krisi ekonomi. Untuk itu, tentunya sangat diperlukan inovasFinovasi kebUakan dan strategi
di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan
yang sebelumnya luput dari perhatian.
-
Penggafian sumber-sumber pertumbuhan baru (reource-Msed industrieg yang berbasis IPTEK
dan manajemen yang profesional merupakan langkah strategis untuk dikembangkan pada tahun-tahun
ke depan. Industri berbasis sumber daya alam yang penting untuk diperhitungan dalam kebijakan pembangunan nasional, mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian (termasuk
:
perkebunan, hortikultura, dan peternakan), serta kehutanan. Ada beberapa alasan mengapa bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk diperhaUkan, antara lain
: (a) kapasitas
suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat;
(b) pada umumnya ou$ut dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal; (c) dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja banyak; (d) umumnya berlangsung
di daerah; dan (e) industri
perikanan, bioteknologi, dan pariwisata bahari
bersifat dapat diperbaharui (renewable resource), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut sangat
tergantung pada daya dukung dan kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir dan daratan dalam
kontek ekologis, ekonomis, dan sosial. Kesinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci pengelolaan bidang kelautan dan perikanan.
Isu-isu mendesak yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di masa depan, antara lain meliputi
:
(1) pertambahan penduduk yang melaju dengan cepat, memerlukan perhitungan seksama atas pemenuhan kebutuhan protein hewani (ikan); (2) penyeimbangan pertumbuhan suFsektor kelautan
dan perikanan dengan pemerataan, ada indikasi bahwa kenaikan produksi dan ekspor
serta
kontribusinya terhadap PDB nasional cukup signifikan, namun apakah pencapaian ini telah dinikmati
oleh sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan ?; (3) praktik-praUk pemanfaatan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan s€cara ilegal dan merusak masih merebak di setiap kawasan; (4)
terjadinya ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya; (5) masih adanya pemahaman yang sempit dalam implementasi
Kajian Isu Strategis
Dquti
SDA dan Lingkungan Eidup
210
otonomi daerah dan belum lengkapnya perangkat peraturan operasional (antara pusat, propinsi, kabupaten) yang menimbulkan egoisme kedaerahan yang tinggi; dan (6) selain perikanan, aspek-aspek
lain yang masih belum dikembangkan, seperti industri maritime, jasa kelautan dan pariwisata, pertambangan dan energi, bioteknologi, dan bangunan laut lainnya perlu disinergikan dalam
satu
kesatuan kebijakan dan perencanaan yang komprehensif.
Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya kelautan dan perikanan sectrra holostik yang dapat dipakai sebagai acuan bagi semua bidang/seKor yang berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan. Hal ini karena pada dasarnya satu bidang akan saling melengkapi dan menunjang bidang lain uantuk menghasilkan maksimum output dari sumber daya yang ada dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Metodologi Dalam penyusunan kajian ini akan dilakukan suruai untuk mengidentifikasi kawasan dan sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilengkapi dengan studi pustaka yang secara teori akan mendasari identifikasi
tersebut. Di samping itu, untuk penyusunan strategi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut juga dilakukan diskusi dengan para ahlTpakar dan stakeholders yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
a.
Tujuan
Kajian ini ditujukan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengintergrasikan pendekatan kelestarian
untuk
mencapai
pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, untuk dipakai sebagai acuan penyusunan kebijakan operasionaf dan perencanaan bagi para sbkelnlders dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.
Tersusunnya konsep/rumusan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai acuan di tingkat operasional bagi semua pihak.
Terciptanya komitmen lintas pelaku, sefta kapasitas kelembagaa dan sDM pengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penyusunan kajian ini mencakup : mengidentifikasi sumber daya dan kawasan ekosistem laut dan perikanan; perumugn strategi investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan; penyusunan sytrategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
Kajian Isu Etrategis Deputi SDA aan Llngkangat nidup
2rl
dan sosialisasi rumusan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelaubn dan perikanan yang berazaskan kelestarian.
HasilYang Diharapkan
e r
Teridentifikasinya jenis sumber daya dan kawasan ekosistem laut dan perikanan. Tersusunnya blue printstrategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
dalam rangka meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional, dan menjamin kelestarian sumber daya.
tadual Kegiatan Penyusunan kajian strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan akan dilaksanakan selama 10 bulan, dari bulan Maret s/d Desember 2004.
Anggaran Anggaran untuk melakukan penyusunan kajian PPN/Bappenas TA 2004, sebesar Rp. 342 juta.
ini dibiayai dari anggaran Kantor Menneg
Kajian Isu Strategis Deputi 9DA dan Lingkungar Eidap
2t2
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFMTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
{o
Volume
Uraian
{arga Satuar
Jumlah
Rp.)
lRo.)
A. iwakelola
99,150,00(
3aii/Upah
74.150,00(
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (4 orang x 50 aml
200
0J
250.000
50,000,00(
54
0J
225,000
1
60 0J
200,000
12,000,00(
Focus Group Discussion (6 orang x 3 jam x 3
)ertemuanl Tim Teknis (2 orano x 30 iam) lahan
10 bulan
1.000.000
-ainlain
2
15,000,00( 1 keoiatan
7.500.000
7.500.00(
Pembahasan laooran
1 Keqiatan
7,500,000
7.500.00(
lll
243.010.00(
liava Tenaoa Ahli \hli Perencanaan Wilavah dan Tata Ruano \hli Ekonomi, Sosial, dan Linokunqan
4
\hli Sumber Dava Kelautan \hli Ekonomi Sumber Dava Alam
5
)perator Komputer (2 oranq)
o
iekretaris
3
133.500.00(
6. Bln
4,500,000
27,000,00(
6 6 6
Oro, Bln
4.250.000
25.500.00(
Oro. Bln
4.250.000
25.500.00(
Oro. Bln
4,250,000
25.500.00(
12 Oro. Bln
1,750,000
21.000.00(
1,500,000
9,000,00(
6 0ro.
il. liaya Diskusi Kelompok Pakar I (onsumsi rapat 65 orano (1 kali) 2
iewa temoal
?
lonor nara sumber (4 oranq x 6 iam)
il.
iurvev Laoanqan
Bln
8.950.00( 't.950.00(
65 0rano 1 kali 24 0J
1,000.000
1.000.00(
250,000
6,000,00(
30,000
63,720,00(
I
tiket pesawat (9 lokasi x 2 oranq)
18 0T
2.500.000
45.000.00(
2
.umosum (4 hari x 9 lokasi x 2 orano)
72 0H
260,000
18.720.00(
tv. lUorkshop/seminar
20.500.00(
1 oaket
2,000,000
2,000,00(
2
iewa temoat (onsumsi dan snack 1 kali (100 oranq)
100 oranq
30,000
3.000.00(
3
Norkshop Kit
100 orano
50.000
5.000.00(
4
Jonor oembicara dan makalah
1.000.000
4,000,00(
100 lembar
2s.000
2.500.00(
o
letak undangan lonor oanitia
10 orano
300,000
3,000,00(
I
ioanduk dan sertifikat
1 oaket
1.000.000
1.000.00(
1
4
orano
v. iahan 1
\TK
2
(omputer suDDlies
9.000.00(
6 6
bulan
750,000
4,500,00(
bulan
750,000
4,500,00(
8
bulan
500,000
4,000,00(
1
oaket
3,340,000
3,340,00(
vt. liaya Lain.lain 1
2
7,340.00(
:oto copy dan penqoandaan )elaporan
Tohl
Kajian
10.000.00(
Workshoo/seminar
B. tihak
1
50,00(
10,000,00(
ATK dan bahan komouler
L
2,1
hu
Stretegis Deputi SDA dan Lingkungat
342,160,00(
Eiilup
213
KEMNGIG AAJAN KENA
NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH)
Latar Belakang Pada 2002 luas hutan Indonesia mencapai sekitar 108 juta hektar atau 54olo dari luas daratan di
Indonesia, dengan tingkat degradasi selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 1,6 juta ha per tahun yang terutama disebabkan karena terjadinya ketimpangan antara permintaan dan penawaran terhadap hasil-hasil hutan berupa kayu. Tingginya permintaan kayu hutan terutama untuk memenuhi kebutuhan
industri kehutanan, seperti plywood, pulp dan keftas serta lainnya. Sementara itu, diperkirakan luas lahan permukiman dalam kurun 10 tahun terakhir telah bertambah sekitar 176 ribu heKar atau ratarata per tahun bertambah sekitar 17 ribu hektar. Selain itu luas lahan permukiman, misalnya di Jawa, pada 2000 telah mencapai 3 juta hektar atau L2,3o/o dari luas Pulau Jawa, sedangkan luas lahan untuk
persawahan berkurang 153 ribu hektar atau per tahun rata-rata berkurang 15 ribu hektar. Akibat penggunaan lahan untuk berbagai sektor pembangunan
tersebut, hutan yang berfungsi
sebagai
pengendali limpasan dan pendorong terjadinya peresapan tinggal 15ol0, kondisi yang sangat kritis untuk menghasilkan air tanah secara berkelanjutan. Di sisi lain sejak beberapa tahun terakhir bencana kekeringan di musim kemarau semakin sering
terjadi karena hujan yang tidak turun secara merata di berbagai wilayah Indonesia, terutama di sebagian besar Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian barat-selatan
sampai timur, Sulawesi, dan Maluku. Kondisi itu menyebabkan turunnya muka air tanah di seluruh
wilayah tersebut yang menyebabkan turunnya cadangan air tanah, baik untuk irigasi persawahan maupun air minum. Hal itu juga mengakibatkan meningkatnya kerentanan lahan terhadap kebakaran di wilayah hutan, semak, perkebunan, kebun, maupun lahan terbuka. Dalam pemantauan dan prediksi rawan kekeringan lahan sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan teknologi Inderaja, sebagai contoh,
menunjukkan bahwa lahan sawah yang memiliki tingkat kehijauan tinggi hanya tersisa 2olo dari totat luas wilayah Jawa Barat, sedangkan di wilayah lain tidak ada yang mencapai 1ol0.
Selama ini indikator berhasil tidaknya pembangunan yang sering digunakan adalah menggunakan
indikator perekonomian, seperti pertumbuhan, produksi, investasi, ekspor dan lain sebagainya. Sumber daya alam, seperti hutan, tingkat keberhasilannya diperlihatkan dengan meningkatnya produki kayu, investasi
di bidang industri kehutanan, serta ekspor kayu. Di sisi lain, efek yang Umbul dari
adanya
eksploitasi sumber daya hutan seperti degradasi sumber daya hutan, serta akibatnya terhadap penyedia sumber daya air, tidak pernah dikaji secara komprehensif. Efek terhadap lingkungan sumber daya hutan
tersebut ternyata seringkali berbanding terbalik dengan indikator-indikator pembangunan tersebut. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan akibat penggunaan atas dasar manfaat sumber daya hutan
dan upaya-upaya pemupukan potensi sumber daya hutan dengan konservasi dan rehabilitasi, yang keseluruhannya mengacu pada pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan. Informasi yang didapat dari NSDH sangat penUng untuk dapat dimanfaatkan sebagai alat kebijakan
Kajian Isu Strategis
Dquti
SDA dan Lingkungan Eidup
214
dalam pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta kebijakan pembangunan kehutanan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu NSDH dapat menjadi alternatif penting dalam melihat indikator pembangunan kehutanan, sebagai solusi dilakukannya pembangunan ekonomi atas dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Perumusan Masalah Penduduk Indonesia sebagian besar masih mengandalkan mata pencarian dari sektor pertanian.
Karena itu selama ini pemerintah telah berusaha melakukan pembangunan di segala bidang dengan salah satu hasil yang patut dibanggakan adalah berhasilnya Indonesia melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Demikian juga dengan sektor kehutanan yang selama bertahun-tahun mempunyai
peranan penting baik sebagai penghasil devisa maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Namun eksploitasi hutan yang berlebihan pada masa lalu untuk kepentingan ekonomi nasional telah berdampak pada rusaknya kondisi hutan hampir di seluruh wilayah. Dampaknya bukan hanya pada kapasitas hutan
untuk menghasilkan produksi kayu saja, tetapi juga terhadap sektor-sektor lainnya misalnya pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik dan lain-lain. Saat ini mulai disadari bahwa hutan bukan hanya berfungsi sebagai penghasil kayu, tetapi juga
memegang peranan yang sangat penting sebagai penunjang ekosistem kehidupan lainnya. Rusaknya hutan berartijuga rusaknya ekosistem kehidupan yang lebih luas baik yang bersifat lokal maupun global seperti degradasi kualitas tanah dan air, menurunnya cadangan air tanah, kerentanan lahan terhadap bahaya kebakaran, hilangnya keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang terkandung di dalamnya,
serta kualitas udara yang semakin menurun baik karena pencemaran industri yang berlebihan maupun karena kemampuan penyerapan karbon dari hutan yang hilang. Mengingat akan alasan tersebut di atas, pemerintah mulai menyadari akan kekeliruan kebijakan
di masa lalu yang mengeksploitasi hutan secara berlebihan untuk menghasilkan kayu untuk menunjang industri kehutanan. Koreksi kebijakan yang sedang dilakukan adalah mengurangi secara drastis target penebangan kayu di seluruh Indonesia yang dikenal dengan kebijakan Soft Landing. Namun dampak
yang terjadi berupa kegiatan pembalakan kayu ilegal
(illqal lqging) sampai saat ini belum dapat
di
atasi. Salah satu permasalahan yang ada adalah masih tingginya kapasitas terpasang industri kehutanan sementara kebijakan nft larding yang dikeluarkan pemerintah pusat belum disepakau bersama oleh berbagai pihak yang terkait. Akibahya upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus
illqal logging terasa sangat kurang. Untuk itu perlu
disepakaU bersama mengenai pentingnya fungsi
hutan dari berbagai aspek yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi kebijakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak terkait. Salah satu alat bagi upaya pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi hutan adalah neraca sumber daya hutan yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan prospek pemanfaatan hutan secara
berkelanjutan, baik secara nasional maupun lokal atau per wilayah ekosistem.
Kajiar Isu Strategis Deputi SDA dat Lingkungan Eidup
2t5
Tujuan dan Sasaran Tujuan dilakukannya penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan adalah output serta "Mass Balance Table"
(Mfi
: (1)
mempelajari input-
terhadap hasil hutan kayu baik secara nasional maupun
masing-masing daerah/pulau; dan (2) melakukan kajian terhadap kerangka NSDH, khususnya potensi
dari berbagai hasil hutan yang ada (kayu dan non kayu) yang dapat digunakan bagi penyusunan kebijakan pengembangan sektor kehutanan secara komprehensif. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan adalah
:
(1) tersedianya informasi neraca sumber daya hutan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan kehutanan; (2) terciptanya kondisi sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan;
(3) tersedianya informasi yang memadai bagi restruKurisasi industri kehutanan nasional; dan (4) tersedianya data bagi alokasi lahan antarsektor kehutanan dan non kehutanan yang lebih seimbang bagi kepentingan nasional; (5) tersedianya informasi yang terpercaya bagi upaya pengembangan hasil hutan non-kayu dan prospek ekonomi lainnya.
Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kajian penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan terdiri atas lingkup wilayah dan lingkup kajian.
a.
Lingkup Wilayah Wilayah kajian meliputi kawasan hutan yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap
seKor kehutanan, baik dalam bentuk kayu maupun non kayu, yaitu Provinsi Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.
b.
Lingkup Kajian Lingkup kajian dibatasi pada penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, khususnya pada daerah-
daerah yang berkriteria:
(i) mempunyai
kawasan hutan yang signifikan terhadap total luas daerah; (ii)
mempunyai industri kehutanan yang relatif besar; dan (iii) mempunyai potensi besar sebagai kawasan konservasi dan rehabilitasi.
Metodologi Metode penyusunan kajian mengenai penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara primer pada industri kehutanan, dan sekunder, kaji
literatur pada universitas, lembaga penelitian, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terkait, untuk mendapatkan referensi dan data maupun suruei, serta analisa input-output dan "Mass Balance Table" (MBr).
Kajian Isu Strategis Depati SDA dan Lingkungan Eidup
216
Hasil Yang Diharapkan
a.
Keluaran (ou@dl yang diharapkan
dari penelitian ini adalah sebuah kajian
mengenai
penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.
b.
Hasil (outcome) yang diharapkan adalah suatu informasi neraca sumber daya hutan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan kehutanan secara lestari dan berkelanjutan.
Tahapan Laporan HasiFhasil kajian penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan disusun dalam satu laporan yang terbagi dalam beberapa tahap antara lain:
a.
Laporan Tahap I (Inception Reportl
Merupakan laporan pendahuluan yang antara lain berisi hasil perumusan permasalahan secara hipoteUk, pengumpulan data serta referensiyang telah diperoleh.
b.
II (Interim ReNA
Laporan Tahap
Merupakan laporan yang memuat substansi mengenai permasalahan-permasalahan yang mefatarbelakangi adanya ketimpangan anhra supplydan demand terhadap kebutuhan bahan baku bagi industri kehutanan, bertambahnya perambahan hutan untuk lahan permukiman, dan berkurangnya lahan pertanian, dengan melakukan analisis metode input-output dan MBT.
c.
III (Final Reportl
Laporan Tahap
Merupakan laporan hasil analisis yaitu berupa laporan neracr yang menggambarkan angka-angka
atau besaran kebutuhan pasokan bahan baku industri kehutanan dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya hutan untuk memenuhinya. Laporan tersebut disusun setelah mendapat tanggapan dan masukan dari berbagai pihak melalui seminar.
Pembahasan dan Supervisi
a.
Pembahasan dari setiap laporan dilaksanakan di Bappenas yang dihadiri oleh seluruh Tim Tenaga
Ahli, tim penyusun rekomendasi kebijakan serta tim teknis yang ditunjuk oleh Bappenas dan diatur waktunya sesuai dengan jadwal pelaporan.
b.
Pelaksanaan konsinyasi dan seminar merupakan pembahasan/diskusi untuk mencari masukan penyempurnaan kajian penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.
Waktu Pelaksanaan Untuk efisiensi dan penanganan masalah secara komprehensif serta output yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka Tim Tenaga Ahli harus dapat menyelesaikan kajian penyusunan neraca sumber daya
huhn ini dalam waKu 8 (delapan) bulan. Workplan kegiatan dapat dilihat
pada
tabulasi berikut.
Kajian Isu Strategis Dquti SDA dan Lingkungan Eidup
2t7
Bulan No.
Kegiatan 1
1
Pemiapan
2
Pelaksanaan
2
3
4
5
6
7
8
- Pengumpulan Data - Survei Lapangan
- Pengolahan dan Analisis Data - Laporan Pendahuluan
(lnceptionl
- Laporan Pertengahan
(lnbnm)
- Laporan Akhir (Flnal)
J
Pembahasan Laporan - Focus GrouD Discussion
- Konsinyasi/Seminar
Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan Tenaga ahliyang dibutuhkan untuk melaksanakan kajian ini memiliki pengalaman dan kualifikasi keahlian sebagai berikut :
a.
Ahli Ekonomi Lingkungan (sebagai Tam Leadefi dengan pengalaman sekurang-kura rgnya 7 tahun. Ahli reknologi Hasil Hutan, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun.
Ahli Statistik Kehutanan, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun.
Pembiayaan Alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan kajian penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) serta kegiatan pendukungnya sebesar Rp. 299,400,000,- sesuai rincian kebutuhan anggaran
terlampir.
Kajian Isu Strategis
Dquti
SDA dan Lingkungan Eidup
218
Volume
Kode
Bagian PrcyeU Tolok Ukur
Kegiatan
Harga
Sub
Tohl
Total
Uraian Kegiatan/ Jenis Pengeluaran
fl)
(21
(3)
(41
(5)
{Rol
(Rol
(5)
(6)
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan BIAYA PERSONIL
175.200.000.00
a. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
300
OJ
240,000.0(
72,000,000.0(
96
OJ
250,000.0(
24,000,000.0(
c. Focus Group of Discussion (7 Orang x 4 jamx 8 ped)
224
OJ
225,000.0(
50,400,000.0(
d. Tim Teknis
288
OJ
100,000,0(
28,800,000.0(
(3 Orang x 20 jam x 5 bl) b. Tenaga Ahli
(2Orangx6jamxSPert)
(3 orang x 12 jam x 8 bln)
MATERNL DAN AKIIVITAS PENDUKUNG
8.000.000.00
a. Alat Tulis Kantor
I
Bulan
500,000.0(
4,000,000.0(
b. Bahan Komputer
8
Bulan
500,000.0(
4,000,000.0(
Tickel Jakarta-Mataram pp (5 org x 2 kl)
10
OT
r,093,000,0(
Lumpsum Gol lV (2 orang x 3 hafi x 2 kl)
12
OH
300,000.0(
3,600,000.0(
Lumpsum Gol lll (3 org x 3 hari x 2 kl)
18
OH
260,000.0(
4,680,000.0(
PERJAI-AI,IAN
92.200.000.00 20,930,000.0(
Ticket Jakarta-Pekanbaru pp (5 org x 2 kD
10
OT
t,133,000.0(
21,330,000.0(
Lumpsum Gol lV (2 orang x 3 hari x 2 kl)
12
OH
300,[email protected](
3,600,000.0(
Lumpsum Gol lll (3 org x 3 had x 2 kl)
18
OH
260,000.0(
4,680,000.0(
Ticket Jakarla-Balikpapan pp (5 org x 2 kt)
10
OT
t,630,000.0(
26,300,000.0(
Lumpsum Gol lV (2 orang x 3 hali x 2 kl)
12
OH
260,000.0(
3,120,000.0(
Lumpsum Gol lll (3 org x 3 harix 2 kl)
18
OH
220,000.0(
3,960,000.0(
LAIN.LAlN
24.000.000.00
a. Pengadaan Bahan Referensi / Data
1
pK
f,000,000.0(
4,000,000.0(
b. Konsinyasil
1
keg
r,000,000.CI
7,000,000.0(
10,000,000.( c. Seminar/l-okakarya
1
keg
I
d. Penggandaan Laporan
3
keg
1,000,000.0(
Kajian Isa Strategis Depati SDA dan Linglangatt Eidup
10,000,000.0c
3,000,000.0(
219
KEMNGI(A ACUAN KENA
KA'IAN MODEL PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN UNTUK PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN
latar Belakang SeKor pertanian berperan besar dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan bahan pangan, di samping kontribusinya dalam produk domestik bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat serta perolehan devisa. Selain itu, seKor pertanian juga masih menjadi tulang punggung kehidupan sebagian besar penduduk dan strategis bagi pengentasan kemiskinan, sehingga memerlukan perhatian dan strategi penanganan secara khusus, apalagi dengan
terjadinya perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan terus terjadi, baik pada tataran lingkungan global maupun dalam negeri.
Adanya perubahan lingkungan global dengan berkembangnya berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan berbagai kebijakan domestik di bidang pertanian di negaranegara lain telah berdampak terhadap perkembangan domestik seKor pertanian dan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertanian yang dapat diberlakukan di Indonesia. Desentralisasi dan pembebasan si$em budidaya pertanian juga telah berpengaruh terhadap kondisi pasar domestik untuk komoditas peftanian dan strategi pembangunan yang dilaksanakan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya strategi baru bagi pembangunan peftanian khususnya kebijakan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tetap bertumpu
dan mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka: a. meningkatkan ketahanan pangan nasional sebagai unsur strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional; b. mempertahankan
dan meningkatkan peran seKor pertanian dalam perekonomian nasional; dan c. meningkatkan daya saing komoditas pertanian di pasar domestik maupun global.
Strategi baru juga diperlukan sebagai dasar untuk menganUsipasi terus berkembangnya kebijakan pertanian di dunia internasional dan mengikuti dinamika kebijakan domestik negara-negara
lain. Strategi ini mencakup upaya untuk meningkatkan daya saing produk serta
meningkatkan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Strategi ini juga menyangkut
pemilihan
instumen-instumen kebijakan yang sesuai dengan berbagai kaidah dalam perjanjian internasional, yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk membangun sektor pertanian, termasuk membangun model pertumbuhan yang cocok untuk diterapkan, agar pembangunan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian.
Kajian ku Strategis Deputi SDA dan Lingkungan Eidup
220
Tujuan dan Sasaran Tujuan Penyusunan kajian adalah untuk menyusun model pertumbuhan bidang pertanian sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan jangka menengah seda langkah operasional departemen teknis, pemerintah daerah dan arah bagi pelaku usaha.
Sasaran langsung yang diharapkan dengan tersusunnya kajian ini adalah terpadunya model pertumbuhan pertanian dengan model ekonomi
makro. Dengan demikian pembangunan di
bidang
perbnian akan dapat diselaraskan dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Hasil ini kemudian akan dapat digunakan untuk menyusun strategi pembangunan pertanian secara komprehensif
dan terpadu antar departemen teknis, dan antara pemerintah dengan pelaku usaha,
sehingga
pelaksanaan pembangunan pertanian jangka pendek dan menengah diharapkan dapat nnningkatkan peran sektor peftanian dalam perekonomian nasional.
Ruang lingkup Lingkup kegiatan ini meliputi:
a. b.
Penyusunan model pertumbuhan sekor pertanian berdasarkan komoditas peftanian strategis; Penyusunan konsep strategi pembangunan pertanian.
Metodologi Penyusunan strategi akan dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagi berikut:
1. Z, 3. 4.
Identifikasi dan analisis isu-isu penting dan strategis bagi pembangunan peftanian; Penyusunan model (proyeksi) pertumbuhan berdasarkan komoditas strategi;. Penyusunan konsep awal strategi operasional pembangunan pertanian;
Workshop untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan berbagai stakeholders bagi perbaikan konsep;
5.
Sosiafisasi konsep strategi kepada stakeholders.
Output Yang Dihasilkan Output yang akan dihasilkan dari rangkaian kegiatan ini adalah: a. Model pertumbuhan sektor pertanian; dan
b.
Strategis pembangunan peftanian dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
membangun sektor pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani
Jadwal waKu dan Pembiayaan Pelaksanaan kajian akan dilakukan selama 5 bulan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Okober 2004. Biaya yang diperlukan untuk penyusunan adalah sebesar Rp 372 juta.
Kajian Isu Strategb Deputi SDA daa Liagkangen Eidap
221
Penanggung jawab Kegiatan: 0irektur Pangan dan Pertanian Durasi Waktu Pelaksanaan : 5 Bulan Jadwal
Pelaksanaan
: Mei - Oktober2004
Biaya Personil
206,250,000
TPRK {5 org
x 10 jam x 5 bln) FGD(5orgx2jamx5pert)
254
OJ
250,000
62,500,000
RN
OJ
225,000
1
Tim teknis (3 org x 5 jam x 5 bln)
75
OJ
100,000
7,500,000
1,250,000
a. Pelaksana
-Tenaga ahli (1 org x20 )am x 5 bln)
100
OJ
300,000
30,000,000
- Anggota tim (3 org x 20 jam x 5 bln)
300
OJ
250,000
75,000,000
100
OJ
100
OJ
b. Tenaga Pendukung
- Sekretaris (1 org x 20 jam x 5 bln) - Pengolah Data (2 org x 10 jam x 5 bln)
50,000
5,000,000
50,000
15,000,000
ATK
500,000
2,500,000
Pengadaan Komputer supllies
500,000
2,500,000
49,400,000
1
Material dan Aktivihs Pendukung
5,000,000
Perjalanan Perlalanan Dinas (13 propinsi x 2 orang x 4 hari)
76,440,000
Tiket (2 orang x 13 kota)
to
NT
1,900,000
Lump-sum (2 orang x 13 kota x 4 hari)
104
OH
260,000
27,040,000
1
Kali
10,000,000
10,000,000
Kali
1
0,000,000
10,000,000
3,000,000
9,000,000
Lain-lain Seminar (20 org x
t
85,100,000 hari x 1 kali)
Biaya Konsinyasi
1
Rapat (Temu Pakar) Laporan (Pendahuluan, perkembangan, dan akhir) Seminar (awal dan akhir)
Kali 100
eKs
I
pkt
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Lingkungan Eidup
271,000 14,500,000
27,',t00,000 29,000,000
222
KEMNGI(A ACUAN KENA
KAIIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL
Pendahuluan Hasil tambang, terutama minyak dan gas bumi, yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian
Indonesia, walaupun masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan, namun sejak tahun 1996 sumbangannya terus menurun,. Penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai pada suatu kondisi
di mana cadangan minyak dan gas bumi akan habis beberapa tahun mendatang. persoalan utama dari cepatnya penurunan cadangan minyak adalah kurangnya intensitas pencarian cadangan-cadangan baru,
serta kurangnya pemeliharaan sumur-sumur yang ada. Kemampuan teknologi dan pendanaan yang terbatas menyebabkan pencarian cadangan baru masih mengalami hambatan. Investasi di bidang migas umumnya padat modal dan penuh dengan ketidakpastian, sehingga hanya incumbent player yang sudah berpengalaman yang bersedia terjun di bidang ini. Sumbangan bahan tambang lainnya perkembangannya kurang menggembirakan, karena kondisi
permintaan pasar dunia terhadap bahan tambang semakin berkurang. Berkurangnya permintaan dunia ini disebabkan karena adanya kelesuan ekonomi dunia secara menyeluruh, serta adanya bahan substitusi pengganti bahan tambang untuk industri, misalnya fiber glass sebagai pengganti seng, serat optic menggantikan tembaga, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Permintaan yang semakin berkurang menyebabkan investor yang akan menanamkan uangnya semakin selektif. Kesimpang siuran peraturan
di bidang pertambangan
akan
di bidang pertambangan, kondisi politik yang belum
begitu stabil' iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif, serta penegakan hukum yang masih betum begitu transparan menyebabkan semakin berkurangnya insentif bagi investasi asing untuk menggarap potensi petGmbangan yang ada di Indonesia. Investor asing lebih memilih Negara-negara dengan atmosfir usaha yang lebih baik, Pengembangan pertambangan
juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi
kerusakan lingkungan. Sifat usaha peftambangan, terubma yang berupa penambangan terbuka, adalah
merubah bentang alam, dengan demikian akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada. Perubahan ini apabila terjadi dalam skala besar akan menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Selain itu pengembangan pertambangan di Indonesia belum secara langsung memberikan kontribusi pada masyarakat yang bermukim di sekitar tambang. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan menyebabkan timbulnya kerawanan sosial. Kelembagaan yang berkaitan dengan pertambangan terutama minyak dan gas bumi dalam beberapa tahun terakhir (2001-2003) banyak mengalami perubahan. Restrukturisasi pertamina berkaitan dengan telah berlakunya UU Migas No. 22 tahun 2001, sefta berdirinya institusi baru berkenaan dengan UU tersebut sepefti BP Migas dan Badan Pengatur menimbulkan perubahan paradigma dalam pengembangarr industri migas.
Kajian Isu Strategis Deputi SDA dan Lingkangan Eidup
223
Tujuan dan Sasaran Berkaitan dengan permasalahan yang ada, serta perubahan-perubahan paradigma
di
dalam
pengelolaan dan pengembangkan sumber daya mineral di masa mendatang, maka kajian ini bertujuan
agar mampu memberikan'peta' permasalahan secara lebih terinci dan sekaligus arahan kebijakan yang akan ditempuh untuk menciptakan pengembangan sumber daya mineral secara lebih berdaya guna.
Tujuan akhirnya adalah terjadinya pengelolaan sumber daya mineral yang mampu memberikan kontribusi optimaf bagi keuangan negara, aftinya dengan tetap mempertahankan sustairmbilitynya serta kerusakan lingkungan yang minimal. Untuk itu dalam kajian ini sasaran yang ingin dicapai adalah dapat dikenalinya potensi cadangan sumber daya mineral yang ada, serta pemanfaatan yang sudah dilakukan hingga saat ini. Selain itu sasaran lainnya adalah terkajinya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya mineral yang sudah dilakukan (review policies reryn.Sasaran selanjutnya adalah dapat digalinya potensi dan permasalahan pengembangan yang ada, dan selanjutnya dapat dilakukan perumusan policy strategis pengembangan sumber daya mineral.
Metodologi Pendekatan eksplorasi potensi dan permasalahan sumber daya mineral dilakukan melalui surrrey yang dilakukan baik secara primer maupun sekunder. Selain itu dilakukan pula diskusi dengan beberapa ahfi dan stakeholderyang terlibat di dalam pemanfaatan sumber daya mineral. Pemerintah Daerah yang
pada saat ini memiliki peranan senbal dengan adanya otonomi daerah merupakan narasumber yang
sangat relevan bagi pengembangan sumber daya mineral. Dalam tahapan analisis akan dilakukan metode pendekatan cross-wtional analysis kebijakan sektoral terkait.
Ruang Lingkup Lingkup substansi yang akan dicakup dalam kajian ini adalah
daya mineral yang ada
: a)
identifikasi potensi sumber
di Indonesia, baik dari data survey geologi maupun data citra satelit,
b)
identifikasi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan masalah maupun yang kontra produKif dalam pengembangan sumber daya mineral, c) identiflkasi permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan
sumber daya mineral,
d) alternatif pemecahan
masalah dan setting policies issues,
e)
alternauf
kebUakan yang diusulkan setelah melalui pembahasan dengan FGD. Dari segi wilayah kajian ini
mencakup seluruh wilayah Indonesia, sertia meliputi sumber daya mineral utama seperti minyak dan
gas, sefta bahan tambang strategis seperti batubara, emas, tembaga, nikel, perak, aluminium dan bauksit serta hasil tambang lainnya yang dianggap perlu.
Hasil yang Diharapkan
Kajian ini diharapkan mampu memberikan arahan pengembangan sumber daya mineral, terutama yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan. Selain itu mengingat eksploitasi sumber daya mineral juga
memberikan kontribusi pada kerusakan lingkungan, perlu pula ada batasan-batasan yang perlu dipahamidengan baik oleh seluruh stakeholderdalam mengembangkan sumber daya mineral.
Kajiar Isu Strategb Deptti SDA dan Lingkungan Eidap
24
Jadwal Kegiatan Kegiatan kajian ini direncanakan akan memakan waktu selama 10 (sepuluh) bulan dalam tahun anggaran 2004.
Rencana Biaya
Mengingat luasnya cakupan wilayah kajian yang berskala nasional, sefta kedalaman permasalahan yang dibahas, maka anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 300
juta (tiga ratus juh
rupiah) yang secara terinci per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel.
Kajian Isu Strategk Deptrti SDA dad Lingkurgan flidup
225
RENCANAANGGARAN BIAYA
KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL AHUN ANGGARAN JUMLAH BIAYA
)ER ]AGIAN PROYEI(TOLOK UKUR JRAIAN KEGIATAN/JENIS PENGELUAMN
QI
VOLUME BIAYA SATUAN - KEGIATAN (EGIATAN PER KEGIATAN - TOLOK UKUR (3) (41 (5)
Kajian Pengembangan Sumber Daya Mineral Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
295,169,00(
A. PEKERJAAN SWAKELOLA 1.
320o.J
250,00(
0J
225,00( 100,00(
125,000,00( 117,000,00( 80,000,00( 27,000,00( 10,000,00(
s00,00( 500,00(
4,000,00( 4,000,00(
GajiUpah - TPRK (4 org x 16 jam X 5 bln) - FGD (8 org x 3 jam x 5 pertemuan) - Tim Teknis (2 org x 10 jam x 5 bln)
120
1000J
2. Bahan
8,000,00(
- Alat Tulis Kantor
8 bulan
- Bahan komputer
8 bulan
B.
DIKERJAKAN OLEH PIHAK KE.III
L
Biaya Personil a. Tenaga Ahli - Tenaga Ahli Pertambangan ( Ketua Tim ) - Tenaga Ahli Lingkungan - Tenaga Ahli Geologi b. Tenaga Pendukung - Pengolah Data - Sekretaris
2.
l.
508 508 508
6,000,00c 4,500,00c 4,500,00c
22,500,00c
50B
1,500,00c 1,000,00c
7,500,00c 5,000,00c
500,00c 750,00c 3,000,00c 4,000,00c
13,250,000 2,500,000 3,750,00c 3,000,000 4,000,00c
508
Material dan Akitivitas Pendukung - Alat Tulis Kantor
5 bulan
- Bahan komputer
5
- Penggandaan - Pengadaan referensi/data
1
bulan paket 1 paket
Perjalanan - Tiket Jakarta
- Tiket Jakarta - Tiket Jakarta - Tiket Jakarta - Tiket Jakarta - Tiket Jakarta - Lumpsum (3 1.
170,169,00( 87,500,000
- Pontianak (3 org) - Pekanbaru (3 org) - Palembang (3 org) - Manado (3 org) - Banjarmasin (3 org) - Mataram (3 org) orang x 3 hari x 6 prop x 1 kali)
Lain-lain - Konsultasi dan presentasi (3 pertemuan) - Seminar - Pencetakan laporan: laporan pendahuluan laporan perkembangan laporan draft akhir laporan akhir
Kojiax Isu Strotegis
Dquti 9DA
dan Lingkungon Eidup
307
1,740,000
307 307 307 307 307
2,130,000
540H
1,240,000 4,740,000 2,100,000 2,090,000 260,000
30,000,00c 22,500,00c
56,069,000 5,220,000 6,390,00c 3,720,000 14,220,000 6,300,000 6,270,000 14,040,000
kali
2,000,000 5,000,000
13,350,000 6,000,000 5,000,000
15eks 15eks 15eks 20eks
30,000 30,000 30,000 50,000
450,000 450,000 450,000 1,000,000
3 kali 1
226
KERANGI(A ACUAN KERJA
PENYUSU NAN I
N
DIKATOR KI
N
ER'A SEI$OR TRANSPORTASI
Latar Belakang Pembangunan sektor transportasi dihadapkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut: 1.
Desentralisasi pengelolaan prasarana transportasi kepada pemerintah lokal baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai contoh Kepmen Perhubungan No. 45 Tahun
2002
tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepmen Perhubungan No. 56 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ketentuan-ketentuan international yang harus dipenuhi oleh penyelenggara transportasi di Indonesia. Misalnya konvensi keselamatan di laut (Tlrc Amendment to the 1gZ4 gfety of Life at
ha
Convention/fulag yang menyebutkan bahwa pemerinbh/ negara yang ikut menandatangani
konvensi ini berkewajiban memasang GMDSS (Gtobat Marttime Distess and Safety System) di stasiun radio pantainya sementara kapal barang berbobot mati lebih dari 300
Gl (Groston) dan
semua kapal penumpang wajib memasang peralatan GMDSS.
Berbagai bentuk lembaga penyelenggara pelayanan transpoftasi seperti persero dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Satuan Kerja (Satker) menyebabkan adanya keanekaragaman indikator kinerja pelayanan transportasi. 4.
Keputusan-keputusan pembangunan prasarana yang tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi
dan aspek teknis semata melainkan juga
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
pengembangan daerah.
Dengan demikian dirasakan adanya kebutuhan akan suatu alat (tooll) untuk menilai kinerja sektor transportasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi, serta anatisa
bagi perencanaan sektor transportasi selanjutnya.
Tujuan dan Sasaran Studi Tujuan Tujuan utama dari studi ini adalah menyusun dan mengembangkan indikator-indikator kinerja seKor transportasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi kegiatan pemantauan dan evaluasi,
serta
sebagai dasar analisa untuk perencanaan
di masa mendatang. Dengan demikian tolok ukur
Kajian Isu Strategis Deputi Sorana daa prasarita
kinerja
sektor transportasi perlu disusun agar pengembangan sarana dan prasarana transportasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
b.
Sasaran Studi Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran-sasaran studi sebagai berikut: Identifikasi terhadap indikator-indikator yang dapat menjadi tolok ukur kinerja sarana dan prasarana transpoftasi untuk masing-masing moda transportasi.
Pengumpulan data dan informasi tentang sarana dan prasarana transportasi
di
daerah-
daerah yang akan dijadikan studi kasus.
Pemilihan indikator kinerja dan pengembangan suatu model yang dapat menjelaskan hubungan antara kelengkapan, kecukupan kine{a sarana dan prasarana transportasi dengan indikator kinerja tersebut. Menyusun tolok ukur kinerja sarana dan prasarana transportasi.
Ruang Lingkup Pekerjaan Untuk dapat mencapai tujuan dan sas;aran di atas maka perlu dibkukan identifikasi sarana dan prasarana transportasi yang merupakan titik simpul sistem transportasi nasional; studi kasus masing-
masing sub-seKor yakni sub-sektor darat termasuk jalan, laut, dan udara; sefta melakukan studi literatur tentang tolok ukur kinerja sarana dan prasarana dan pengembangan transportasi di negaranegara lain.
Kinerja sub-sektor Transpoftasi Darat, meliputi kondisi s;trana dan prasarana transportasi darat sepefti jalan, terminal, stasiun, pelabuhan penyeberangan, bus, truk, kereta api. Termasuk di dalamnya produksi sarana dan prasarana transportasi darat tersebut serta kondisi operator transportasi darat.
Kinerja suFseKor Transportasi Laut meliputi kondisi sarana dan prasarana transportasi laut
seperti pelabuhan
laut fasilitas keselamatan
pelayaran yang terdiri sarana bantu navigasi dan
telekomunikasi termasuk kapal-kapal negara dan kapal dagang. Termasuk di dalamnya produksi sarana
dan prasarana transportasi laut tersebut serta kondisi operator transportasi laut. Kineda sub-sektor Transportasi Udara, meliputi kondisi sarana dan prasarana transportasi udara
sepefti bandar udara, fasilitas keselamatan penerbanangan yang terdiri sarana bantu navigasi penerbangan seperti instrument landing system (ILS) termasuk
di dalamnya produksi sarana
dan
prasarana transportasi udara tersebut serta kondisi operator transpoftasi udara.
Dalam melaksanakan identifikasi dan studi kasus di atas perlu disusun Rancangan Studi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan semua moda transportasi fialan, kereta api, ASDP, laut,
udara) sehingga didapat gambaran yang menyeluruh tentang kondisi transportasi Indonesia.
Di
samping itu dilakukan survey untuk memilih dan mendapatkan informasi tentang kondisi dan kinerja
sarana dan prasarana hanspoftasi yang memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian Indonesia.
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Prassrana
228
Metodologi
l'
Melakukan studi literatur tehadap kajian-kajian yang pernah dilakukan baik di dalam maupun di
luar negeri, serta dokumen-dokumen laporan.
2.
Melakukan diskusi yang terencana dengan praKisi, pengguna dan
para
pakar dalam bidang
transportasi.
3.
Menganalisa hasil sfudi dan literatur, serta membuat indikator kinerja sarana dan prasarana transportasi.
HasilYang Diharapkan Studi ini diharapkan dapat menghasilkan indikator yang dapat dijadikan dasar pelakmnaan evaluasi kinerja sektor transportasi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan yang ada.
Kebutuhan Tenaga Ahli Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
No.
Keahlian
Jumlah (orang)
1.
AhliTransport
4
2.
Ahli Perencanaan Wilayah
1
3.
Ahli Ekonomi Makro
1
4.
Ahli Ekonomi Perusahaan
I
5.
AhliLingkungan
1
Pelaporan
1. Laporan Pendahuluan 40 eksemplar 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Studi 40 ekemplar 3. Draft Laporan Akhir 40 eksemplar 4. Laporan Akhir 40 eksemplar Kegiatan dan Jadwal pelaksanaan Studi akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan (Mei sampai dengan OKober 2004). Secara garis besarjadwal kegiatan adalah sebagai berikut:
Kajian hu Strategis Deputi Sarana dan prcsarana
Ilo
Keglatan
1
Persiapan
2
Pembentukan Tim
3
Studi Literatur
4
Pelaksanaan Kajian
5
Survey
6
Diskusi dan Pembahasan
7
Penyampaian Laporan
Sulan
t
Bulan 2 Eulan 3 Eulan 4 Sulan 5 Sulan
6
Biaya Biaya yang dibutuhkan untuk studi ini adalah Rp 364 juta. Pembiayaan yang berkaitan dengan
kegiatan studi Penyusunan Indikator Kinerja Transportasi ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Bappenas Tahun Anggaran 2004.
Kajian Isu Strategis
Dquti
Serena dan Prosarana
230
RANCANGAN ANGGAMN BAYATAHUN ANGGARAN 2OO4 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA SEKTOR TRANSPORTASI
N0.
A.
INDIKAToR 'ENyusuNAN pTKoNTRAKKA!)
L
3ahan dan Peralatan
[.
VOLUME
UMIAN KEGIATAiI
(EGIATAN
rnpnl[sexronJnnl5Fonrlsr
-
JUMLAH
235,788,000
12,000,000
r. Alat tulis kantor
6 bulan
1,000,000
l. Komputer supplies
6,000,000
6 bulan
1,000,000
6,000,000
608
6,000,000
120B
4,500,000
54,000,000
508 408 408 408 608
4,500,000
22,500,000
iajiUpah
175,500,000
r. Tim Leader/Ahli Transportasi (1 orang)
Ahli Transport (3 orang x 4 bulan) ;Jeqaga Ahli Perencanaan Wilayah (1 oranq r. Tenaga
i
S bular
J. Tenaga
Ahli Ekonomi Makro (1 orang x 4 bulan) l. Tenaga Ahli Ekonomi Perusahaan (1 orang x 4 bulan) . Tenaga Ahli Lingkungan (1 orang x 4 bulan) l. Sekretaris (1 orang x 6 bulan)
lll.
SATUAN BAYA
36,000,000
4,500,000
1
8,000,000
4,500,000
1
8,000,000
4,500,000
1
1,500,000
,erjalanan 26,240,000
lorangx4lokasix
trip
1
-umpsum 1 x 2 org x 4 lokasi x 3 hari
807
2,500,000
24OTR
260,000
20,000,000 6,240,000
lv. .ain-lain
22,048,000
t. Biaya sewa mesin loto copy fenjilidan dan penggandaan laporan studi ;. Diskusi, Pembahasan Laporan Studi dan Xomunifasi ee*ernU,anyan
6 bulan
550,000
3,300,000
4 paket
2,187,000
8,748,000
4 Kali
2,500,000
itudi B.
'EI{YUSUNAN INDIKATOR KINERJA SEKTOR TRANSPORtA-I SWAKELOLA)
L
lahan dan Peralatan \lat tulis kantor dan bahan komputer
il.
r. Tim Teknis (3 orang
x
r
16 jam x 6 bulan)
4 prt x 3 jam)
9,000,000 6 bulan
1,500,000
9,000,000
200J
300,000
36,000,000
0J 0J
00,000
28,800,000
200,000
8,000,000
240J
300,000
7,200,000
507
2,808,000
15
0H
260,000
1
pkt
5,000,000
5,000,000
1
paket
4,000,000
4,000,000
288 40
1
terjalanan 17,940,000
orangx5lokasixltrip
J
0,000,000
80,000,000
;. Tim FGD (5 orang x 4 prt x 2 jam)
L Tim Ahli (2 orang
1
128,940,000
3aji Upah r. TPRK (6 org x 20 jam)
ilt.
8,000,000 9,000,000
-umpsum
1
x 1 org x 5 lokqsi x 3 hari
tv. .ain-lain r. Pengadaan bahan referensi/teksbook ). Penggandaan dokumen Roundtable Discussion :. Pemeliharaan dan gperasional fenGEin berilotil J. Roundtable Discussion
Kajian ku st o
4,040,000 3,900,000
22,000,000
6 bulan 1
TOTAL
1
paket
I I
s00,000
3,000,000
I
10,000,000
10,000,000
364,728,000
KERANGIA ACUAN KERJA
I(AIIAN INVESTASI DAN PLATFORM KOMPETISI PENYELENGGARAAil TELEKOM
U
NIKASI PADA ERA DUOPOLI
SEBAGAI PERSIAPAN MIGRASI MENUJU KOMPETISI PENUH
Latar Belakang Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia
yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi
serta ditandai dengan semakin meningkatnya peranan informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Pesatnya kemajuan teknologi, terutama pada sektor telekomunikasi, memungkinkan seuap individu untuk berinteraksi secara maya tanpa mengenal batas-batas teritorial. Di samping itu globalisasi telah menyebabkan perubahan orientasi perekonomian, yaitu dari perekonomian
nasional menjadi perekonomian global di mana pergerakan non-real Konomy seperti arus investasi menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pergerakan real economyseperti arus barang dan jasa.
Berbagai studi menunjukkan adanya hubungan yang sangat
erat antara
peranan
telekomunikasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data dari sekitar 150 negara
yang dihimpun oleh International Telecommunication Union pada tahun 2002, diperoleh trend yang menunjukkan bahwa kenaikan 1olo tingkat penetrasi telepon tebip (fixed tine) al,an menaikkan GDp sebesar 1,1olo. Dalam dua dasawarsa terakhir, pembangunan telekomunikasi Indonesia telah tumbuh
dengan akselerasi yang cukup tinggi, Selama Pembangunan Jangka Panjang
I,
pembangunan
telekomunikasi khususnya pembangunan sentral telepon mengalami peftumbuhan yang sangat pesat. Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang pada prinsipnya mendorong
smsta dan masyarakat untuk terlibat secara aKif melalui bentuk usaha bersama dengan Badan Penyelenggara dengan sistem Pola Bagi Hasil, pembangunan telekomunikasi terus mengalami peningkatan. Dalam
25 tahun pertnma, kapasitas sentral telepon telah mencapai 3 juta
satuan sambungan (ss) atau meningkat lebih dari 40000/o dari akhir Repelita I yang baru mencapai 223 ribu ss.
Selanjutnya pembangunan telekomunikasi selama Repelita
VI lebih ditingkatkan melalui
Kerjasama Operasi yang melibatkan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga akhir tahun 2002,
kapasitas sentral telah mencapai 9,1 juta ss sehingga tingkat penetrasi telepon per 100 penduduk meningkat menJadi 3,45o/o. Demikian pula halnya dengan Sistem Telekomunikasi Bergerak (mobite communications) yang mengalami pertumbuhan menjadi lebih dari 11,5 juta pelanggan dengan tingkat penetrasi sebesar 5,50/o. Namun demikian, perlu diketahui bahwa secara umum ketersediaan prasarana telekomunikasi
Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang rata-rata telah mencapai 12olo' Hingga akhir tahun 2002, penetrasi telepon tetap Singapura, Malaysia, Brunei, Thai6nd
dan Philipina masing-masing telah mencapai 46,36o/oi !9,79o/oi 25,86o/oi 9,87o/oi dan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Praarana
4,!7o/o
Gambr
I
Perbandingan Indikator Telematika di Eefurapa Negara Asean
80.00 70.00 60.00
i.
P o
=
50.00 4o.oo 3o.oo 20.00 10.00
internet users
Rxed teleohone
i-B
B.*i l"@-si^s"poreG
estimated rcs
rfiffil
sumber : ITU, 2002
Seperti halnya pembangunan prasarana lainnya, pembangunan telekomunikasi juga tidak mudah untuk diwujudkan mengingat pembangunannya melibatkan unsur penggunaan kapital yang sangat intensif, waftu pengembalian modal yang panjang, pemanfaatan teknologi tinggi, dan implementasinya yang cukup lama. Kesenjangan kemampuan mengakses informasi (digital divide) ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat ekonomi informasi menciptakan saling ketergantungan yang sistematis antar negara guna memudahkan jalannya arus informasi termasuk barang dan jasa' Dengan demikian negara yang tidak memiliki akses yang memadai tentu akan menjadi terisolasi. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat
dan dinamis telah menciptakan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bila awalnya telekomunikasi dipandang sebagai bagian dari public grods,
kini secara umum telekomunikasi telah menjadi komoditas perdagangan yang mempunyai
nilai
komersial Unggi, walaupun peran dan bantuan Pemerintah masih tetap dibutuhkan dalam penyediaan
fasilitas telekomunikasi
di
daerah-daerah perinusan, pedalaman dan daerah-daerah yang secara
ekonomi kurang menguntungkan. Selain itu, Pemerintah yang semula juga berfungsi sebagai operator
yang memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi, kini bergeser perannya menjadi pembuat kebiJakan dan regulator. Demikian pula halnya dengan struKur pasar yang semula berbentuk monopoli kini telah berubah ke bentuk kompeUsi. Perubahan paradigma tersebut kemudian mendorong Pemerintah untuk melakukan penataan
ulang penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Pemerinbh telah menerbitkan Cebk Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi serta UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta
peraturan turunannya yang memberikan arahan bagi terlaksananya restrukturisasi seKor telekomunikasi. Pada prinsipnya, restrukturisasi tersebut meliputi restruKurisasi tabnan hukum dan peraturan, tatanan industri, serta lingkungan berusaha. RestruKurisasi sektor ini mengandung tiga pokok pembaruan, yaitu
: (i) menghapuskan bentuk
monopoli dengan menstimulasi persaingan; (ii)
dan resfriksi bagi suasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan (iii) mereposisi peran Pemerinhh sebagai menghilangkan diskriminasi
pembina sefta memisahkannya dari fungsi operasi.
Kajian Isu Strategb Deputi Sarana dan Prasarara
233
Sejalan dengan upaya penciptaan lingkungan yang kompetitif, reposisi dan restruKurisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses restrukturisasi
seKor. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peniadaan kepemilikan berama (joint ownerchip) dan cross ownership oleh PT Telkom dan PT Indosat dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi.
Di samping itu, Pemerintah juga telah melakukan terminasi dini atas hak eksklusivitas PT Telkom dan PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SUJ) dan Sambungan Langsung Internasional (SLI). Sebagaimana diketahui bahwa selain PT Telkom, terdapat dua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi sambungan lokal lainnya, yaitu PT Ratelindo dan PT Batam Bintan. Namun mengingat pelayanan kedua penyelenggara ini masih bersifat regional dan mempunyai jumlah pelanggan yang hanya sekitar 2o/o dari total petanggan nasional, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan prasarana
telekomunikasi tetap sambungan lokal bergantung hanya kepada PT Telkom sebagai penguasa pasar. Minimnya prasarana telekomunikasi dan terbatasnya kemampuan penyelenggara telekomunikasi untuk membangun sambungan baru telah menimbulkan bottlenek dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi.
Sementara
itu
kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi semakin meningkat. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Pemerintah kemudian melakukan terminasi dini atas hak eksklusivitas PT
Telkom dan PT Indosat serta menerapkan kebUakan duopoli guna meningkatkan penetrasi dan pelayanan jasa telekomunikasi, khususnya telepon tetap, sehingga akan memberikan tambahan layanan
dan pilihan kepada masyarakat. Semula penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diizinkan untuk dilakukan oleh PT Telkom secara eksklusif hingga tahun 2010, sedangkan SL,J serta SLI dilakukan secara eksklusif oleh PT Telkom dan PT Indosat masing-masing hingga tahun 2005 dan 2004. Keb'tjakan terminasi dini telah disetujui untuk lokal dimulai pada tanggal
1
Agustus 2002, sedangkan untuk SLll dan SU adalah tanggal 1 Agustus 2003. Perhitungan kompensasi
telah disepakati oleh Pemerintah dan kedua penyelenggara tersebut dan saat ini Pemerintah tengah menyelesaikan mekanisme pembayarannya.
Sebagai tindak lanjut pengakhiran hak eksklusivitas, Pemerintah perlu segera menyusun platform kompetisi jangka panjang dan migrasi tahapan kompetisi secara alamiah. Fenyusunan tahapan migrasi ini dimakudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi menuju era kompetisi penuh dapat berjafan baik dengan resiko minimal. Dengan demikian para penyelenggara dan calon penyelenggara dimungkinkan untuk segera mempersiapkan diri guna menghadapi kompetisi baik secara teknis maupun finansial.
Perumusan Masalah Sebagaimana halnya negara berkembang lainnya, peran Pemerintah sebagai motivator dan fasilitator dalam pembangunan nasional masih sangat dibutuhkan. Pemerintah haruslah mampu membuat suatu perencanaan holistik yang menjabarkan visi, sasaran dan prioritas pembangunan yang
jelas dan terarah melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkannya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan telekomunikasi yang kompetitif, Pemerintah harus mereposisi perannya sebagai pembuat kebijakan dan regulator serta tidak lagi sebagai pemilik atau penyelenggara. Dengan demikian konflik kepentingan dapat dihindari. Perlu untuk disadari bahwa terkadang terdapat perbedaan prioritas
dan kepentingan antara Pemerintah dan swasta. Pemerintah menitikberatkan pada kegiatan yang Kajian Isa Strategis Depati Sarana dan Prasarana
234
mendorong pertumbuhan ekonomi (economic benefiQ, sedangkan swasta lebih berorientasi pada profit
(financial benefit). Hal yang perlu dicermati dengan semakin meningkatnya peran swasta dalam perekonomian nasional, dan khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi, adalah kemampuan Pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang independen, terlepas dari pengaruh dan kepentingan swasta semata.
Selanjutnya, Pemerintah harus mampu bertindak sebagai katalisator pembangunan. Sebagai ilustrasi, untuk mencapai Ungkat penetrasi telepon tetap sebesar 6,750/o di
bhun 2010,
diperlukan
pembangunan baru sebesar 6,8 juta ss. Dengan hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah seftn
kedua penyelenggara eksisting, sasaran tersebut akan sangat sulit dicapai. Sebagaimana diketahui bahwa barrier to enry yang sangat tinggi dan belum adanya mekanisme penambahan operator Full
Fixd Network and Seruice Providertelah
menimbulkan rendahnya minat pemain baru pada bisnis
fxd
line. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan terminasi dini atas hak eksklusivitas PT Telkom dan PT Indosat sebagai langkah awal yang strategis dalam proses pembukaan pasar menuju kompetisi penuh.
Namun, tampaknya sejauh
ini skema duopoli ini tidak membawa banyak manfaat
bagi
pengembangan seKor telekomunikasi dan khususnya pertumbuhan penetrasi telepon tetap. Tidak adanya kajian menyeluruh mengenai aspek finansial dan ekonomi terhadap perkembangan sektor, belum lengkapnya peraturan pendukung pelaksanaan duopoli, tidak adanya platform kompetisi janglo
panjang serta kurangnya sikap tegas Pemerintah terhadap PT Telkom dan PT Indosat dalam pemenuhan komitmen pembangunan sambungan baru telah menimbulkan kecemasan bahwa kebijakan
duopoli ini tidak akan mendorong pertumbuhan tingkat penetrasi telepon tetap sebagaimana yang menjadi tujuan awal kebijakan ini. Terlebih lagi Pemerintah dihadapkan pada kewajiban pembayaran kompensasi yang besarannya bukanlah nilai yang kecil. Dikhawatirkan usaha yang dilakukan selama ini
termasuk kompensasi yang harus dibayar Pemerintah tidak sebanding dengan manfaat yang didapat
dari kebUakan duopoli ini. Di samping itu, perhatian dari para penyelenggara telekomunikasi dan sebagian besar investor strategis saat ini terpusat pada bisnis penyelenggaraan mobile communiations
yang memang sangat potensial. Kenyataan ini turut menyebabkan semakin tertinggalnya pembangunan
fixd
llne, Oleh karena itu, kebijakan duopoli ini haruslah dimanfaatkan secnra optimal
bagi
perkembangan sektor telekomunikasi.
Sebagaimana disampaikan dalam
Evf Plan IMF yang kini tengah disusun oleh Pemerintah,
restrukturisasi sektor telekomunikasi merupakan salah satu isu strategis nasional yang harus segera diselesaikan. RestruKurisasi tatanan industri telekomunikasi, terutama penyusunan platform kompetisi
jangka panjang, adalah isu strategis yang harus segera dipersiapkan secara matang mengingat platform kompetisi ini merupakan landasan bagi pengembangan sektor dan penyelenggaraan telekomunikasi selanjutnya. Perlu untuk diperhatikan bahwa ketersediaan dan kebutuhan akan prasarana, kemampuan
daya beli masyarakat, sefta karakteristik demografi, geografi dan sektor unggulan setiap daerah berbeda-beda. Daerah bisnis dan industri tentunya memiliki kebutuhan, potensi, dan kemampuan pasar
yang berbeda dengan daerah agrikultur. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, perlu untuk disusun suatu bentuk kompetisi yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna dan tentunya
bagi sektor. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat konsep kompetisi jangka panjang dan skenario migrasi dari duopoli hingga terwujudnya kompetisi. Tidak adanya konsep dimaksud diyakini
akan menyebabkan disorientasi dalam pembangunan telekomunikasi yang akan menyebabkan tidak
Kajian Isa Strategis Deputi Sarana dan Prasarcna
23s
optimalnya investasi yang dilakukan dan bahkan dikhawatirkan tidak membawa manfaat bagi masyarakat.
Tujuan Dan Sasaran Studi Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sesuai dengan UU Telekomunikasi yang pada prinsipnya mendorong penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan kompetisi yang sehat dan setara
(evel playing field)kebijakan duopoli hanya merupakan transisi menuju pelaksanaan kompetisi penuh. Studi ini bermaksud untuk menyusun tahapan migrasi dari duopoli menuju kompetisi penuh melalui exercising berbagai alternaUf sehingga didapatkan skema migrasi yang optimal. Penyusunan tahapan
migrasi ini penting bagi para penyelenggara dan calon penyelenggara terutama dalam mempersiapkan diri guna menghadapi kompetisi baik secara teknis maupun finansial. Tahapan migrasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian berusaha bagi para investor. Selain
itu dengan adanya
tahapan migrasi, beban finansial akibat perubahan kebflakan dapat dihindari. Berdasarkan pengalaman, sulit kiranya untuk menghitung apakah kompensasi yang dibayar oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan sebanding dengan perkembangan seKor selanjutnya'
Gambar 2
Timeline Menuju Kompetisi
UU No. 36/1999
efektif
Keteranoan: baris pertama (yang diarsir) merupakan original schedule
hak
eksklusivitas,
sedangkan baris ketiga merupakan jadwal terminasi dini yang kini disepakati
Sebagaimana terlihat pada baris pertama pada gambar
di atas,
sebelum diberlakukannya
kebijakan terminasi dini, kompetisi penuh sedianya akan dilakukan pada tahun 2010. Namun dengan diberlakukannya UU Telekomunikasi yang baru, pembukaan pasar telekomunikasi dipercepat menjadi
tahun 2002 untuk telekomunikasi sambungan tetap lokal, serta tahun 2003 untuk SUJ dan SU. Terhitung sejak diberlakukannya kebijakan duopoli, persiapan menuju kompetisi penuh harus diselesaikan dalam waktu 7 tahun ke depan (sebelum tahun 2010). Walaupun demikian, tidak tertutup
Kajian Isu Strategb Deputi Sarane dat Prasarana
236
kemungkinan dilaksanakannya percepatan ataupun penundaan pelaksanaan kompetisi penuh. Hal ini
akan sangat tergantung
di
antaranya kepada kesiapan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan
Pemerintah, kesiapan teknis dan finansial dari para penyelenggara baru, sefta kebutuhan masyarakat
sebagai pengguna jasa.
Di satu sisi, lambatnya
pembukaan pasar akan menyebabkan semakin
terhambatnya pembangunan telekomunikasi. Sebagai perbandingan, pada sistem telekomunikasi bergerak yang sudah dilaksanakan secara kompetisi sejak awal, saat ini terdapat 8 operator dengan pelanggan lebih dari 11,5
juta orang, melebihi sambungan tetap. Kompetisi telah
memungkinkan
masyarakat untuk memilih berbagaijasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun di
lain sisi perlu diingat bahwa pembukaan pasar yang prematur dan Udak disertai dengan berbagai kesiapan peraturan pendukung akan menyebabkan kekacauan dan bahkan disputeantar operator. Studi ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu
1. 2'
:
Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan persiapan platform kompetisijangka panjang.
Menyusun skenario migrasi yang optimal (manfaat maksimal dengan resiko minimal) beserh penjadwalannya (timeline).
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil kajian berbagai skenario migrasi guna mendapatkan transisi yang optimal dengan memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya yang ada, investasi,
waktu, serta manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasionat. Secara ringkas kajian dimaksud di antaranya meliputi (a) identifikasi skenario migrasi; (b) analisa resiko, analisa oueut dan outcome, serta analisa manfaat dan kelayakan dari masing-masing skenario; serta
(c)
inventarisasi
berbagai hal yang harus dipersiapkan sebagai konsekuensi dari setiap skenario, baik berbentuk perangkat regulasi ma upun perkiraan investasi. Sedangkan sasaran akhir yang hendak dicapai melalui studi ini adalah agar Bappenas khususnya
Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, sebagai badan perencitna nasional mempunyai renctna induk pengembangan seKor telekomunikasi terutama yang berkenaan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dalam lingkungan multi operator. Adapun studi ini akan digunakan sebagai starting pointdan acuan dasar bagi penyusunan kebijakan.
Ruang Lingkup dan Output Studi Sesuai dengan tujuan awal kebijakan duopoli yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompeUtif serta memberikan tambahan layanan dan pilihan kepada masyarakat,
studi ini akan terfokus pada penyelenggaraan telekomunikasi tetap lokal, SUJ dan SU. Namun demikian studi juga akan membahas secara umum penyelenggaraan telekomunikasi bergerak untuk memberikan perbandingan. Secara umum, kegiatan studi terdiri dari
1.
:
Melakukan inventarisasi sumber daya (renurces), yaifri
o
pemetaan supply-demand, terdiri
dari
:
: (a) pemetaan ketersediaan
prasarana
telekomunikasi baik yang eksisting, akan segera dibangun, maupun prasarana lain di luar
prasarana telekomunikasi yang berpotensi untuk dimanfaatkan seperti power Line jaringan Communications, serua backbone termasuk yang dimiliki oleh perusahaan non-
Kejian Isu Strategis Deputi Serane dat prasarata
telekomunikasi seperti PT PLN dan Perusahaan Gas Negara, dan (b) pemetaan perkiraan kebutuhan prasarana di setiap daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai optimasi pemanfaatan prasarana telekomunikasi saat ini, tingkat kebutuhan pembangunan baru, dan potensi penambahan penyelenggara telekomunikasi di masa depan;
(ii)
sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, para penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembiayaan (investasi) dan dampaknya terhadap sektor; sefta
(iii) perangkat
regulasi untuk mengetahui kesiapan regulasi dan arah penyelenggaraan
telekomunikasi yang dikehendaki sebagaimana dijelaskan dalam UU Telekomunikasi beserta peraturan pendukungnya.
Melakukan kajian atas ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya saat
ini (butir 1)
yang
menunjang pelaksanaan kebijakan duopoli. Kegiatan ini juga untuk menihi manfaat duopoli terhadap perkembangan seKor secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa duopoli merupakan awal dari pelaksanaan kompetisi penuh. Dengan demikian kelebihan dan kekurangan termasuk kendala dalam pelaksanaannya akan merupakan masukan bagi persiapan platform kompetisi jangka panjang. 3.
Mengidentifikasi berbagai skenario migrasi berdasarkan hasil analisa ketersediaan, kemampuan, dan kesiapan sumber daya yang ada, Melakukan analisa terhadap masing-masing skenario tersebut (analisa resiko, analisa output dan outcomet serta analisa manfaat dan kelayakan) guna mendapatkan skenario yang optimal. Menyusun rekomendasi yang di antaranya meliputi berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebagai konsekuensi dari skenario yang dipilih termasuk penjadwalannya.
Adapun output studi yang diharapkan adalah
:
Database ketersediaan, kemampuan dan kesiapan sumber daya yang terdiri dari prasarana, sumber pendanaan, dan regulasi. 2.
Laporan komprehensif yang berisi proyelcsi/Wrkiraan kebutuhan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan duopoli.
3.
Hasil studi yang mampu memberikan rekomendasi skenario yang optimal melalui exercing berbagai alternatif berdasarkan hasil analisa ketersediaan, kemampuan dan kesiapan sumber daya.
4.
Satu buah laporan hasil studiyang komprehensif mengenai evaluasi, rekomendasi, serb analisa kebijakan yang berkaitan dengan persiapan platform kompeUsi jangka panjang.
Metodologi
sdkelpl&4 Wng para penyelenggara, pembuat kebijakan, regulator, dan komunitas telekomunikasi sebagai meliputi Studi ini dilaKanakan melalui studi literatur, survey dan diskusi dengan para
Kafian Isu Strategk Depati Sorona dan Prasorana
23E
wakil masyarakat. Kebijakan kompetisi jangka panjang serta skenario migrasi yang optimal akan dikembangkan berdasarkan analisa dahbaredan pemetaan supply-demandsumber daya (reources), Gambar
3
Alur Kegiatan Studi
-
Data sekunder
(GDP, elastisitas
sektor,
populasi, dsb)
-
Analisa
:
sumber daya untuk menunjang duopoli pada khususnya dan seKor pada umumnya skenario migrasi
Pemeban supply4emand Data survey (
sumber daya (prasarana, pembiayaan, dan regulasi)
supplyiema nd prasa rana, pembiayaan, dan regulasi)
Kebijakan kompetisi jangka panjang dan skenario migrasi yang optimal
Rincian Biaya dan Penjadwalan Studi ini akan dilaksanakan pada TA 2004 selama 8 bulan dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 324.556.000,-.
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan prasarana
239
RENCANA ANGGARAN BIAYA KAJIAN IINVESTASI OAN PLATFORM KOMPETISI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PADA ERA DUOPOLI SEBAGAI PERSAPAN MIGRASI MENUJU KOMPETISI PENUH (dalam Rupiah)
A. PIHAK KETIGA
160,500,000
Tim Ahli(1 org x 8 bln)
6,000,000
36,000,000
Kebijakan dan Regulasi ( 1 orang)
5,500,000
33,000,000
Ekonomi
4,000,000
24,000,000
Statistik
4,000,000
20,000,000
5,500,000
27,500,000
4,000,000
20,000,000
Database dan Modelling
0atabase dan modeling
'1,740,000
5
600,000
3,000,000
org x 1 snack x 1 makan siang x 5 rapat) 1,000
150
150,000
1,000
16n
1
3,000
150
450,000
3,000
't50
450,000
3,000
150
450,000
hal x 20 eks x 5) 50,000
100 sampel x 10 halaman)
Pendahuluan (200 hal x 15 eks) Kemaluan (200 hal x 15 eks)
-Akhir (200 hal x 15 eks)
Kajian
ku
Strategis Deputi Satata dan Ptasatana
240
SWAKELOLA
|||o.
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Harga
Sub Total
t.
96,500,000 10 jam x 5 bln)
1.
IPRK (5 org x
2.
Ienaga Ahli ( 2 org x 3 jam x 6 pertemuan)
3.
FGD (5 orgx 3 jam x 3 pertemuan)
4.
Iim Teknis (3 org x
ll.
]AHAN
1.
\TK dan Bahan Komputer
10 jam x 8 bln)
250 )J
2s0,000
62,500,000
JO
)j
250,000
9,000,000
45
)J
200,000
9,000,000
160
1l
100,000
16,000,000
12,000,000
8
)ulan
1,500,000
12,000,000
ilt. )ERJALANAN
20,310,000
Transport (2 org x 3 lokasi x 1 kali) Lumpsum (2 org x 3 lokasi x 3 hari)
b
)T
2,605,000
18
)H
260,000
1
5,630,000
4,680,000
tv. tAIN.LAIN
20,$6,000
2.
)engadaan Referansi/teksbook renggandaan
3.
ieminardi Bappenas (25 org x
4.
)encetakan laporan (30 laporan x 250 lbr)
1.
Total
1
3,000
t
hari)
SUB TOTAL
)Kr br
8,000,000
250
8,000,000 750,000
1
)Kr
9,556,000
9,556,000
1
)KT
2,000,000
2,000,000
149,116,000
(termasuk PPN dan PPh)
TOTAL A+B
Kajian hu Strategis Deputi Ssrsna den prasarana
324,556,000
ul
KEMNGI(A ACTJAN KEKIA
I(AIIAN ROADMAP INVESTASI DAN FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
l-atar Belakang Tenaga listrik adalah salah satu energi terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia modern, baik untuk kegiatan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, usaha, industri maupun kegiatan lainnya dari mulai komunitas pengguna di kota besar sampai ke pelosok perdesaan. Perkembangan kebutuhan energi listrik dari waktu ke waKu semakin beftambah luas dan besar sejalan dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.
Implikasi krisis moneter terjadi tahun 1997, roda pembangunan ketenagalistrikan menjadi terpuruk. Kekuatan investasi melemah sehingga krisis listrik mulai mulai dirasakan diberbagai daerah khususnya di luar pulau Jawa dan Bali, dan akan mulai terasa di pulau Jawa dan Bali dalam satu atau dua tahun mendatang jika tidak dapat segera di atasi. Menghadapi tantangan ke depan, dinamika yang berkembang pada era reformasi di Indonesia
dengan adanya perubahan radikal pada berbagai elemen kehidupan berbangsa akibat adanya krisis mulgdimend dan perkembangan yang terjadi di lingkungan global dewasa ini memberikan dorongan kuat bagi sektor ketenagalistrikan untuk menyusun kembali rencana pembangunan yang komprehensif dan terarah.
Perlunya rencana jangka pendek dan jangka panjang di sektor ketenagalistrikan tidak terlepas
dari karakter penyediaan tenaga listrik yang mempunyai sifat-sifat khusus yaitu distribusi
atau
pemasaran yang harus melalui jaringan, tingkat produksi harus sesuai dan tidak dapat disimpan, berteknologi tinggi, dana yang dibutuhkan sangat besar, dan dampak sosial-politis yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatisipasi kebutuhan listrik di masa depan harus dari sedini mungkin direncanakan
se6trra cermat dengan mempertimbangkan demand-suply balance agar tidak terjadi kekurangan pasokan ataupun kelebihan yang dapat menimbulkan kerugian yang besar, serta penyediaannya lebih
tersebar merata ke seluruh wilayah tanah air.
Pcrkembangan Ketenagalistrikan Nasional Penyediaan tenaga listrik dewasa ini diatur oleh Undang-Undang UU No. 15 Tahun 1985 tentang
Ketegalistrikan. Dalam undang-undang
tersebut
penguasaan penyediaan tenaga listrik masih
sepenuhnya dikuasai oleh negara yang dikelola oleh PT. PLN.
Sistem Kelistrikan Nasional dapat dikelompokkan kedalam dua sistem besar yaitu Sistem Kelistrikan Jawa-Bali (Sistem KlB) dan Sistem Kelistrikan Luar Jawa-Bali (Sistem KUB) di mana kondisi masing-masing sistem sangat berbeda. Dalam sistem KJB, usaha pembangkibn, usaha transmisi dan
usaha distribusi telah dipisahkan. Ditinjau dari kapasitas terpasang pembangkit, produksi maupun
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Prasarana
u2
konsumsi tenaga listrik sistem
ini mencakup sekitar delapan puluh persen dari Sistem
Kelistrikan
Nasional.
Konsumsi tenaga listrik secara nasional selama 20 (dua puluh) tahun terakhir (19g0-2000) mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 1980 sebesar 6.560 GWh, tahun 1990 sebesar 27'74t GWh dan tahun 2000 sebesar 79.155 GWh. Hal
ini berarti pertumbuhan rata-rata
konsumsi tenaga listrik sepuluh tahun pertama sebesar 15,5olo pertahun dan sepuluh tahun kedua sebesar 11,1olo peftahun. Pada akhir tahun 2000 jumlah rumah tangga yang telah memperoleh tenaga
fistrik 26,8 juta rumah tangga berarti rasio eleKrifikasi di seluruh Indonesia telah mencapai
53o/o.
Jumlah desa yang telah memperoleh tenaga listrik 49,155 ribu desa berarti 84olo dari seluruh desa yang berjumlah 58,545 ribu desa.
Permasalahan
Masalah dan Kendala Umum yang dihadapi Kelistrikan Nasional
1.
yaitu
:
Kondisi Geografis. Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia sangat luas (sekitar L.9t9.443 km2) yang terdiri dari banyak putau (sekitar 18,000 pulau). Hanya 5 (tima) putau yang merupakan pulau besar yaitu P. Jawa, P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi dan p. Irian Jaya, selebihnya merupakan pulau-pulau kecil yang tersebar keseluruh wilayah tanah air. Kondisi
geografis semacam ini menjadi masalah dan kendala bagi kelistrikan nasional karena hanya di pulau-pulau besar yang dimungkinkan untuk dikembangkan sistem interkoneksi sedang di pulaupulau kecil harus dengan sistem-sistem kelistrikan kecil yang terpisah sehingga tidak efisien.
Lokasi Cadangan Sumber daya Energi Primer. Indonesia memiliki berbagai
cadangan
sumber daya energi namun jumlahnya sangat terbatas dan lokasinya sebagian besar jauh dari pusat beban. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik berlokasi di P. Jawa-Bali, sedang cadangan sumber daya energinya berlokasi di luar P. Jawa-Bali antara lain cadangan batubara berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, cadangan minyak dan gas bumi sebagian
besar di P. sumatera, P. Kalimantan, p. Irian Jaya dan p. Natuna dan cadangan tenaga air terbesar di Irian Jaya yaitu tenaga air sungai Mamberamo. Selain itu lokasi cadangan tenaga air dan juga cadangan panas bumi umumnya berada di daerah pedalaman yang jauh dari pusat beban sehingga untuk pengembangannya
memerlukan bia-ya
yang besar. Di pulau-pulau kecil yang jumlahnya ribuan umumnya tidak memiliki cadangan sumber daya energi sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah{aerah tersebut harus dengan PLTD skala kecil yang sebenarnya tidak efisien. 3.
Kondisi Demografis.
Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah sekitar 209
juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu sebanyak 126 juta orang (60,30lo dari total penduduk Indonesia) tinggal di P. Jawa-Bali, padahal luas wilayah P. Jawa-Bali hanya 220.675 km2 (11,5olo dari wilayah Indonesia). Selebihnya yaitu sekitar 82 juta orang (39,7o/d tinggal di luar p. JawaBali dan tersebar dalam wilayah dengan luas 1.698.768 km2 188,50/o dari wilayah Indonesia). Keadaan demografis semactm ini jelas merupakan masalah dan kendala bagi pembangunan kelistrikan nasional terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sistem kelistrikan di Luar
Kajien Isu Strategis Depati Sarana dan prasarana
P. Jawa-Bali. Pembangunan ketenagalistrikan
di luar P. Jawa-Bali juga akan menghadapi banyak
masalah karena kebutuhannya kecil-kecil dan tersebar dalam wilayah yang sangat luas.
Selain kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata juga kondisi ekonomi atau daya beli masyarakat yang sangat rendah akan menjadi masalah dan kendala untuk dapat membayar tarif
listrik pada tingkat keekonomian sehingga bagi mereka yang daya belinya sangat rendah perlu subsidi dari Pemerintah.
Sifat-Sifat Khusus Komoditi Tenaga Listrik. Tenaga listrik mempunyai sifat-sifat
khusus
yang berbeda dengan komoditi pada umumnya. Produsen dan konsumen harus berada dalam satu jaringan penyaluran tenaga listrik, tingkat produksi harus sesuai dengan tingkat pemakaian, karena energi listrik yang diproduksi oleh suatu pembangkit tidak dapat disimpan. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik memerlukan teknologi tinggi, dana yang besar dan waktu yang lama. Karena tingkat produksi dan tingkat konsumsi harus sesuai maka perlu suatu perencanaan yang cermat dalam penyediaan tenaga listrik. Kelebihan maupun kekurangan penyediaan tenaga
listrik akan menimbulkan kerugian yang besar. Kelebihan penyediaan tenaga lisfrik berarti suatu investasi yang sia-sia padahal investasi tersebut jumlahnya cukup besar sebaliknya kekurangan penyediaan tenaga listrik dapat menyebabkan pemadaman yang akan sangat merugikan berbagai kegiatan ekonomi.
Keadaan Keuangan Negara. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 Th. 1985 tentang Ketenagalistrikan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan
oleh negara dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun dalam kenyataannya negara
tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik yang berupa pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Dana Pemerintah yaitu
APBN
maupun dana BUMN yaitu PT. PLN (Persero) yang merupakan BUMN yang diserahi tugas untuk menyediakan tenaga listrik juga tidak cukup mengingat untuk pembangunan sarana penyediaan
tenaga listrik memerlukan dana yang besar. Mengingat dana negara tidak cukup maka dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik perlu mencari dana lain baik pinjaman maupun
hibah dari luar negeri sefta mengundang partisipasi swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Keadaan ini menyebabkan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik sangat
tergantung dari ketersediaan dana pinjaman ataupun investasi dari luar negeri. Akibatnya rencana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik baik pembangkit, jaringan transmisi maupun jaringan distribusi dapat gagal karena tidak tersedia dananya atau menjadi tidak efisien karena menggunakan dana yang mahal.
6.
Tanbngan, Setelah lebih dari 3 (tiga) dekade dapat mengantisipasi pertumbuhan
ekonomi,
saat ini sektor ketenagalistrikan menghadapi berbagai masalah yang sangat berat. Hal
ini
ditandai dengan perubahan kondisi finansial PT. PLN (PerserQ dari perusahaan yang menikmati laba menjadi perusahaan yang menderita karena rugi. Sebagai konsekuensi akibat adanya krisis
tenaga listrik, pembangkit harus beroperasi penuh sehingga mengabaikan faktor pemeliharaan, sehingga degradasi kapasitas pembangkit semakin tinggi dan pemakaian bahan bakar spesifik menjadi boros. Dampak selanjutnya adalah kebutuhan dana investasi Udak dapat mencukupi kebutuhan bagi pembangunan sarana ketenagalistrikan. Secara umum, permasalahan utama di sektor ketenagafistrikan meliputi :
tarit restruKurisasi hutang (debt restructuring), Infupndent
Kajian Isu Strategis Depati Sarana dan Prasarana
24
Power Producers (IPP'S), serta efisiensi sektor dan korporat. Hal ini dapat dilihat pada tabel
l.
Faktor yang menstimulasi permasalahan tersebut adalah adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan depresiasi rupiah terhadap mata uang asing serta mismanagement dan inefl1ciency di sektor ketenagalistrikan.
Beberapa hambatan daram pengembangan ristrik sebagai infrastruktur, yaitu
:
Memerlukan investasi modal yang besar, waKu yang lama dan investasi jangka panjang serta
1.
tanah yang luas dan teknologi tinggi. 2.
Memerlukan investasi asing karena keterbatasan sumber pendanaan dalam negeri.
3.
Sebagai sektor yang berperan sebagai ujung tombak, proyek ketenagalistrikan menjadi sangat beresiko dan mahal. Restrukturisasi seKor infrastruhur menciptakan paradigma baru yaitu dari fungsi sosial ke fungsi komersial.
Sebagai negara berkembang, pertumbuhan nasionalnya tinggi, akibatnya diperlukan investnsi awal yang besar serta iklim yang kondusif untuk menarik investasi. Pemerintah harus memberikan subsidi yang merupakan suatu kewajiban dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat. subsidi ini menciptakan tarif yang rendah tetapi
tidak
sesuai
dengan nilai keekonomiannya, 7.
Kurang adanya transparansi dalam mekanisme perpajakannya.
Hambatan lainnya adalah sektor swasta hanya tedarik berinvestasi
cli daerah
dengan
infrastruktur pendukung yang telah tersedia sedangkan pemerintah harus membangun listrik di daerah terpencil untuk membuka daerah terisolasi. Hal ini dilaksanakan melalui kebijakan listrik perdesaan yang memerlukan biaya yang tinggi. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang merupakan
bagian dari fungsi sosial serta diskriminasi struktur
tarif
kedalam beberapa kategori konsumen,
Listrik sebagai komoditi berarti bahwa PT. PLN sebagai perusahaan harus memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Tarif harus ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan kemampuan
bayar konsumen. oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme yang dapat mengkombinasikan dengan tepat antara infrastruktur dan komoditi untuk kondisi dan wilayah tertentu serta membuka peluang partisipasi pihak s,wasta.
Tujuan Penelitian/Kajian Tujuan dari penelitian ini yaitu:
'
Membuat model dinamik perkiraan tingkat kebutuhan daya listrik besefta jaringannya. Modet tersebut mempunyai input parameter kapasitas existing pembangkit dan jaringan, ekonomi
(GDP), inflasi, jumlah penduduk, petumbuhan industri, rumah tangga, dan komersial
Kajiaa lsu
S*it
----B
o
Prioritas pembangunan seperti kapasitas dan jenis pembangkit disesuai dengan ketersediaan energi di setiap daerah, sehingga diperoleh proyek yang akan memberikan dampak ekonomi paling optimum.
r
Kebijakan pendaan ketenagalistrikan yang paling efisien untuk mencapai jaminan kapasitas yang cukup untuk kelangsungan penyediaan tenaga listrik, menciptakan kondisi bisnis listrik yang sehat, terciptanya kondisi tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen listrik.
Sasaran Sasaran akhir yang hendak dicapai melalui studi ini adalah:
1.
Bappenas (Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika) sebagai badan perencana nasional mempunyai grandstategy pengembangan ketenagalistrikan untuk jangka pendek maupun jangka pangjang
2.
Studi
ini
dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan
infrastruKur
ketenagalistrikan tingkat nasional dan daerah besefta infrastruktur pendukungnya.
3.
Berdasarkan kajian ini, direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika akan mampu dengan
kemampuan sendiri untuk menganalisa kebutuhan tenaga listrik untuk jangka panjang,
mengingat telah tersedianya sebuah model dinamik kebutuhan energi listrik dengan parameter/input yang dapat diubah disesuaikan dengan keadaan ekonomi Indonesia.
4.
Studi ini diharapkan menjadi acuan untuk melakukan kajian kebutuhan energi listrik yang lebih
detail untuk kosumen industri, rumah tangga, dan komersial untuk setiap wilaya h/daerah/propinsi.
Ruang Lingkup
.
Mengumpulkan data sekunder (GDP, populasi, existing pembakit dan Jaringan transmisi & distribusi, dan potensi energi).
. .
Melakukan survey konsumsi energi listrik setiap jenis konsumen.
Membuat model dinamik untuk proyeksi tingkat kebutuhan energi listrik dan jaringan transmisi dan distribusi jangka pendek dan jangka panjang.
.
Melakukan kajian pemanfaat energi listrik yang disesuaikan dengan keadaan demograft, teknologi, lingkungan, geografi, dan potensi energi setempat.
r .
Membuat neraca energi listrik (demand-supply) untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Membuat data base potensi energi dan data survey pengguna energi listrik per kelompok konsumen.
.
Melakukan kajian pengembangan infrastruktur untuk memanfaatkan energi listrik dari sumber energi ke konsumen.
Kajian
ka
Strategis Deputi Sarana dan Prasarana
2&
Khusus unfuk pekerjaan swakelola: Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, serta menganalisa kebijakan ketenagalishikan untuk pemanfaatan, pengembangan dan pemangunan
infrasrtruktur energi listrik, dalam laporan sebuah laporan komprehensif jangka pendek dan jangka panjang.
Output yang diharapkan
.
Sebuah nodel/software proyeksi energi listrik dengan input variable potensi energi primer, tariff
listrik, ekonomi makro dan sosio ekonomi Indonesia.
.
Satu buah data base potensi energi, data konsumsi energi listrik, kapasitas pembangkit, jaringan
transmisi, dan distribusi.
.
Laporan komprehensif yang berisi proyeksi kebutuhan energi listrik jangka pendek dan jangka panjang dan kebijakan yang harus dilakukan untuk memanfaat sumber energi listrik.
.
Studi kebijakan ketenagalistrikan akan sangat membantu Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan
Informatika dalam menjawab isu yang berkembang dalam masyarakat seperti suppty dan demand energi listrik, pengembangan infrasbuKur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan peningkatkan kualitas st:ndar hidup masyarakat.
.
Satu buah laporan komprehensif mengenai evaluasi dan rekomendasi, serta analisa kebijakan energi untuk pemanfaatan, pengembangan dan pembangunan infrastruKur energi tistrik untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Metodologi Kajian ini akan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder, data inventarisasi studi-studi yang telah ada dan wawancam dengan para pelaku di seKor ketenagalistrikan yang berada
di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia. Hasil dari data primer dan sekunder tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai data dasar proyeksi kebutuhan energi jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan dynamic
m&l
Kebijakan di seKor ketenagalistrikan akan dikembangkan berdasarkan hasil suppty dan demand
model dengan memperhatikan kondisis demografi, geografi, sumber energi, lokasi
pusat
beban/konsumen energi listrik. Tahap selanjutnya
harus
yaitu mengkaji infrastruktur yang
dikembangkan dalam rangka pemanfaatan energi listrik yang efisien dan dalam rangka mendukung sektor yang lainnya seperti industri untuk meningkatkan standard hidup masyarakat.
Pelaksana lGjian Adapun pelaksana untuk kajian ini diharapkan mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
Kajian Isa Stuategis Deputi Sarana dan prasarcna
u7
Pelaksana
Kualifikasi
I
Project Manager
MinimalSl
2
Database Disigner
51
dengan background eleKro teknik
atau
informatika Web Designer
3
Minimal 51 dengan background eleftro teknik atau informatika
JadWal Pelaksanaan
Studi ini diperkirakan memakan waktu 10 bulan, yaitu mulai dari penyiapan tender sampai dengan penyerahan laporan akhir. Dalam rangka mempertajam dan memperkaya isu yang berkembang pada kebijakan dan investasi di sektor ketenagalistrikan, akan diselenggarakan seminar
I
hari tentang
isu terebut. I
SULAN
2
l|tltGGU
123t 123t
BI)
,;, .*
EVALU S!
3
't',2:. s
a
123
5
1,213,/
6 ? I 1231 12.trr 123
I 1: 2:3: t
''t
il
PENGUMUilIAN ti:
PELAKSAI'IAAN :
S
URVEY/P
E
10
123
NGUMP ULAN DTqTA
.PEBUATAN DATA BASE
.AMLSF EKONOMI .AMLSS KEBUAKAN .AMLSS STATSNK .IAPORAN PENDAHULUAN .PERBAIKAN LAPOMN .I.APOMN"PERTENGAHAN .LAPORAN FNAL .REVISI S
EMI.IAR KE1EMGALSTRMN
ffi
ry
l
.: l
)x,
,,*l
ytr
ifir&ffii
i'li"
-
'
riffirfl" ni
Pembiayaan Total Biaya yang dibutuhkan pada Kajian Roadmap Investasi dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional yaitu sebesar Rp 365,113,000.-
Kajian Isu Strctegis Depati Sarana dan Prasatana
248
Kajian Roadmap Investasi dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional Penanggung Jawab Kegiatan : DireKur Energi, Telekomunikasi dan lnformatika
DurasiPelaksanaan Jadwal Pelaksanaan:
:Sbulan
I April 2004.30
November 2004
\. Pekerjaan Secara Swakelola Volume
Satuan
250
Orang-jam
250,00( 62,500,000
24
Orang-pert.
300,00(
OU
0rang-iam-pefl.
100
0rang-jam
100,00(
8
Bulan
,500,00c
Tiket(2 orang x 7 survei)
14
OT
Lum sum (2 orang x 7 survei x 3 hari)
42
orang-hari
1875
lembar
1
kali
3750
lembar
Harga
Sub Total
BIAYA PERSONIL
Total 91,700,000
a.
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
b.
Tenaga Ahli
(5 orang x 10 jam x 5 bulan) 7,200,000
(2 orang x 3 jam x 4 pertemuan)
c.
Focus Grouo of Discussion
200,00( 12,000,000
(5 orang x 3 jam x 4 petumuan)
d.
Tim Teknis
10,000,000
(2 orang x 10 jam x 5 bulan) MATERIAL DAN AKIIVITAS PENDUKUNG
a.
Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer
12,000,000 1
2,000,000
?ERJALAN
{N
66,220,000
a, b.
3,950,000 55,300,000 260,000 10,920,000
-AIN.LAIN
a.
5,843,000
Pengadaan Bahan
150
281,000
s,000,000
5,000,000
(75 lembar x 25 orang)
b.
Seminardi Bappenas (25 orang x
c.
t
hari x 1 kali)
Biaya Cetak Laporan
150
562,000
{250 lembar x 15 eksemolar)
3, Dikerjakan
JUMLAH
175,763,000
Sub Total
Total
oleh Pihak Ketiga Volume
Satuan
Harga
]IAYA PERSONIL
a.
Ketua Tim (1 orang x 5 bulan)
b.
Anggota Tim (3 orang x 5 bulan)
107,500,000 Orang-bulan
6,500,00(
32,500,000
15
Orang-bulan
5,000,00(
75,000,000
1
Unit
29,000,00(
29,000,000 9,000,000
iIATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG
57,350,000
a. b.
Pengadaan Server Compaq ML 350 Pengadaan Workstation PC
1
Unit
9,000,00(
c, d.
Pengadaan NIC Card
1
Unit
600,00(
600,000
1,750,00(
1,750,000
e.
f.
Pengadaan Data Switch Pengadaan UTP Cable dan Connector RJ45
I
Unit
1
Unit
2,000,00(
2,000,000
Pengadaan Laptop
1
Unit
15,000,00(
1s,000,000
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan prcsarana
Volume
Satuan
Haroa
Total
Sub Total
24,500,000
.AIN.LAIN Biaya Instalasi iaringan komputer dan
a.
server
b.
Biaya pelatihan bagi stafBappenas Konsultansi dan Presentasi (4
c. d.
1
Pakel
4,000,00c
4,000,000
I
Paket
5,000,00c
5,000,000
pertemuan)
4
kali
Laporan (Pendahuluan, perk. dan akhir)
25
Eksemplar
2,500,00( 10,000,000 224,40(
5,500,000
JUMLAH
ToTAL
189.350.000
365,113,000
Kriteria Penentuan Pemenang Kegiatan penelitian/kajian ini akan dilakukan oleh pihak ketiga atau dikontrakkan dengan menenkankan bahwa hasil kajian harus mempunyai kualitas yang tinggi. Alternatif lainnya adalah penunjukkan langsung kepada perguruan tinggi yang mempunyai pengalaman untuk kegiatan sejenis. Untuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga digunakan kriteria sebagai berikut:
l.
Pengadaan jasa untuk penelitian ini yaitu mengikuti ketentuan Keppres No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Yaitu dengan tender.
Z,
Ketentuan dan prosedur oraluasi penawaran yaitu menekankan evaluasi kualitas
- teknis dan
disesuaikan dengan pagu angppran. Dalam hal ini penawaran dengan biaya terendah bukan berarti pemenangnya.
3.
Ketentuan dan prosedur penyusunan konbak berdasarkan lumpsum namun diperhatikan rincian kegiatan dan keahlian.
Kajiar Isu Strategis Deputi Sarana dan Prasatana
250
KEMNGI(A ACUAN KENA
STUDI ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN SEKTOML: CGE INFRASTRUIOUR
PENDAHULUAN Ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terkait erat. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah serta memicu kegiatan produksi. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang semakin baik akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya kegagalan dalam menyediakan infrasbuktur akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masya rakat dan menurunkan laju prod uktivitas perekonom ian. Krisis ekonomi berdampak signifikan terhadap laju pembangunan infrastruKur. Krisis ekonomi
tersebut telah mengakibatkan kondisi keuangan pemerintah ke keadaan yang cukup memprihatinkan.
Kondisi keuangan pemerintah yang memprihatinkan tersebut telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruKur sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan
di bidang infrastruktur dan teftundanya pembangunan infrastrukur
baru. Mengingat keterbatasan keuangan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan infrastruKur,
maka perlu didorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan
infrastruKur. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investor dalam dan luar negeri dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur. Untuk dapat mendorong minat swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan atau membangun infrastruktur tentunya diperlukan identifikasi faktor-faKor apa saja yang dapat mendorong minat swasta
dan masyarakat tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan
pembangunan
infrastruKur. Agar identfikasi faKor-faKor apa saja yang dapat mendorong swasta dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur lebih terarah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi makro dan sektoral.
Untuk itu diperlukan suatu alat analisa berupa model analisa kebijakan infrastruKur yang mampu menerangkan bagaimana peranan dan keberadaan infrastruKur dalam perekonomian secrra makro.
Salah satu model analisa yang dapat dipergunakan adalah model keseimbangan umum (Computed General Equilibrium, CGE). Model CGE merupakan suatu model aplikasi ekonomi mikro yang
ditujukan untuk mempelajari perubahan alokasi sumber daya sefta distribusi pendapatan yang disebabkan oleh gangguan-gangguan eksternal atau intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam model CGE ini bersifat sangat terdisagregasi. Pada sisi penawaran, model CGE terdiri dari kegiatan produksi dan faktor produki, termasuk terraga kerja dan sumber daya lainnya dengan kualibs yang berbeda-beda, yang jumlahnya
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Prasarana
251
sangat besar. Penawaran barang-barang impor juga terdisagregasi dalam berbagai macam komoditi
yang mungkin saja berbeda dalam tingkat substitusi dengan barang-barang domestik. Pada sisi permintaan, kelompok rumah tangga dapat dibedakan menurut kepemilikan faKor produksi. Rumah tangga yang memaksimalkan utilitinya akan membentuk permintaan akan barang-barang domestik maupun luar negeri serta penawaran berbagai faKor produksi yang dimilikinya. Penyesuaian tingkat harga memegang peranan yang sangat penting dalam model CGE dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran berbagai jenis barang. Model CGE berorientasi untuk mencari solusi tiUk keseimbangan dari waktu ke waktu selama suatu periode tertentu secara komparatif staUs' Model CGE ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, model CGE dapat mengaitkan antara model mikro yaitu investasi di bidang infrastruktur dengan model
makro. Kedua, model CGE dapat melihat peranan dan dampak infrastruKur pada masing-masing seKor pembangunan. Ketiga, model CGE dengan data pada tingkat regional dapat dijadikan dasar dalam penyusunan model regional yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kebijakan ekonomi tingkat regional.
Model CGE ini diharapkan mampu menjembatani antara kebijakan makro dan kebUakan mikro
yang selama ini sulit dilakukan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan informasi kepada swasta dan masyarakat mengenai manfaat dan kemungkinan meraih keuntungan dengan berusaha di bidang infrastruKur.
MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN Penelitian
ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta merumuskan masukan bagi proses
pengambilan keputusan dalam memperkirakan peranan dan dampak ketersediaan infrastruKur dalam kerangka ekonomi makro. Perumusan tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kebijakan makro, regional denga n kebijakan penyediaan infrastruktur'
Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu model analisa yang dapat
dipergunakan untuk mempelajari keterkaitan antara pembangunan ekonomi (makro, mikro dan regional) dengan pembangunan infrastruKur. Model analisa tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk haFhal sebagai berikut:
.
Alat analisis untuk mengetahui peranan infrastruktur dalam pembangunan nasional (makrq mikro dan regional).
o o
Alat analisis untuk merumuskan rekomendasi kebUakan penyediaan infrastruKur. Sebagai sarana belajar para perencana di BAPPENAS dalam mengembangkan beberapa model perencanaan pembangunan.
ITIETODOLOGI
Langkah peftama akan dilakukan studi literatur mengenai model CGE. Melalui stndi literatur tersebut diharapkan dapat dilakukan identifikasi terhadap model-model CGE
png telah
dikembangkan
di dunia akademis serta penggunaan modeFmodel CGE yang telah dicoba untuk diterapkan di beberapa
Kajien Isu Strategis Depati Sarana den Prasarcna
2s2
sektor di Indonesia. Dari studi literatur tersebut diharapkan dapat tersusun dasar-dasar yang cukup akurat mengenai bagaimana spesifikasi model CGE yang akan dikembangkan agar dapat dipergunakan sebagai alat analisa sesuai dengan tujuan penelitian di atas.
Langkah kedua adalah melakukan pengembangan basis data yang diperlukan. Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini sebagian besar akan berasal dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (Social Accounting Matrik) yang merupakan pengembangan dari Tabel Input-Output (IO) terkini yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam tahapan ini juga dilakukan identifikasi terhadap seKor-sektor yang terkait dengan masalah-masalah infrastruktur, yang memerlukan asumsi untuk dapat mendapatkan besarnya porsi infrastruktur dalam setiap sektor yang dimaksud. Langkah ketiga adalah menyusun model yang dapat dipergunakan sebagai alat analisis peranan
infrastruktur dalam pembangunan nasional. Terdapat dua penyusunan model
hal yang perlu diperhatikan
ini. Pertama adalah berkaitan dengan teknik penilaian dari peranan
dalam
investasi
infrastruktur terhadap perekonomian makro. Serta kedua adalah bagaimana model tersebut dapat melakukan penilaian terhadap dampak keterlibatan swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan
infrastuktur. Langkah keempat adalah melakukan beberapa simulasi mengenai peranan ketersediaan infrastruKur terhadap besaran-besaran ekonomi makro.
Langkah selanjuhya adalah perumusan rekomendasi yang dapat menerangkan peranan keberadaan infrastruktur dalam pembangunan nasional serta bagaimana peranan partisipasi sl^rasta
dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur. Langkah perumusan ini dilakukan dalam konteks perencanaan pembangunan yang dilakukan di BAPPENAS. Dengan demikian, analisis yang telah dilakukan dapat diimplementasikan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.
WAKTU DAN BIAYA Studi ini membutuhkan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan jumlah biaya dibebankan pada tahun anggaran 2004. Rencana biaya anggaran dan jadwal pelaksanaan terlampir.
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Prasarana
253
RENCAI.IA ANGGARAN BIAYA STUDI ANAIISIS DAIIIPAK PEMBATIGUI{A}I INFRASTRUTTUR TERHADAP
PEREKONOMIAN ilASlONAL DAN SEKTORAL: CGE INFRASTRUKTUR TAHUT{ ANGGARAN 2()()4
Durasi Waklu Pelaksanaan : 8 bulan :
I
Maret - 29 OKober 2004
107,250,000 .
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6 orang x 55 jam)
, Focus Group Discussion
330
0J
275,000
90,750,000
30
0J
250,000
7,500,000
90 0i
100,000
9,000,000
600,000
3,000,000
(5 orang x 2 jam x 3 pertemuan)
Tim Teknis (3 orang) (3 orang x 30 jam) - Pengadaan ATK dan Bahan Komputer
- Seminar di Bappenas (40 orang x
t
5 2
3,000,000 Bulan
6,000,000 Kali
3,000,000
6,000,000
hari x 2 kali)
150,500,000
1. Team Leader
2. Tenaga Ahli Ekonomi Makro 3. Tenaga Ahli Manajemen InfrastruKur
4. Tenaga Ahli Sistem Analis/Programmer 1. Tenaga Administrasi
2. Operator Komputer (2 orang x 5 bulan) Material dan AKivitas Pendukung 1. Pengadaan ATK dan Bahan Komputer
2. Sewa Komputer dan Printer (3 buah x 5 bulan) 3. Pengadaan Referensi/Data - Pengadaan Software Penunlang - Pengumpulan dan Pengolahan Data
4. Penggandaan
508 508 508 308
Kajian Isu Strategis Deputi Sarana dan Prcsarana
45,000,000
7,000,000
35,000,000
6,000,000
30,000,000
6,000,000
18,000,000
508
1,500,000
0B
1,500,000
10
5
15
1 1 5 3
2. Pencetakan Laporan (3 laporan @ 7
9,000,000
21
7,500,000 1
5,000,000
75,000,000 Bulan
1,000,000
5,000,000
Bulan
1,000,000
15,000,000
Paket
25,000,000
25,000,000
Paket
25,000,000
25,000,000
Bulan
1,000,000
5,000,000 13,600,000
Kali
3,000,000
9,000,000
Eks
254
KEMNGIG ACUAN KERJA
PENYUSUNAN STRATEGI PENDANAAN LUAR NEGERI
Latar Belakang dan Justifikasi Pendanaan yang bersumber pembangunan
di
dari luar negeri memegang peranan yang penting
dalam
Indonesia terutama sejak Pemerintahan Orde Baru, Meskipun pendanaan yang
bersumber dari luar negeri tersebut selama bertahun-tahun diberi label sebagai pelengkap pendanaan pembangunan, setidaknya selama tiga puluh tahun, dari Repelita
I sampai dengan Repelita VI, jumlah
pendanan yang berasal dari luar negeri tidak dapat dikatakan menurun besarannya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999
-
2OO4
telah mengamanatkan agar pinjaman luar
negeri harus secara bertahap dikurangi sebagaimana tertuang
pada Bab IV Arah Kebijakan butir B
(angka 7, 9, dan 23). Sementara itu sejak adanya krlsis ekonomi tahun 1997 ketergantungan pada sumber pendanaan
luar negeri menjadi bertambah, terutama pada lembaga International Monetary Fund (IMF). Ketergantungan ini bukan saja dalam hal pendanaan melainkan juga pada aspek kebijakan. Dalam kaitan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR No. IIlMpV2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional merekomendasikan untuk mengadakan evaluasi kebijakan agar tidak semakin terjebak dalam ketergatungan kepada negara donor seperti tersebut pada Bab
III
Rekomendasi Kebijakan butir 4.c.
Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000
-
2OO4
dinyatakan pula bahwa
anggaran negara diperkirakan masih akan mengalami defisit cukup besar pada tahun-tahun awal dan kemudian secara bertahap menjadi surplus pada tahun 2004. Defisit anggaran negara yang cukup besar
dalam kurun waktu tersebut diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus
fiskal mengingat sektor swasta masih dalam tahap rehabilitasi dan konsolidasi. Perubahan struKural
dari defisit menjadi surplus tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan APBN (frsal sustainability). Mengenai utang pemerintah, propenas menekankan pentingnya menurunkan rasio stok utang pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap PDB.
Di samping upaya menurunkan defisit anggaran Propenas juga menggariskan program pengelolaan utang pemerintah antara lain membenahi mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri, memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai prioritas pembangunan, dan mengembangkan pasar obligasl untuk fasilitas pembiayaan kembali sebagian obligasi tersebut bila jatuh tempo.
Berdasarkan estimasi fiskal yang dilakukan Bappenas tahun 2003, pada tahun 2006 dan 2007 APBN sudah mengalami surplus (diperkirakan sebesar 0,8%o dan t,4o/o PDB) namun masih terjadi ftnancing qap Yang diperkirakan sebesar 0,7o/o dan 0,2o/o dari PDB. pada tahun 200g dan 2009 diperkirakan tidak terjadi lagi financing gap.
Kajian Isu Strategis Deputi Pendanaan panbangunan
zss
Dari uraian tersebut terlihat bahwa Pemerintah Indonesia telah diamanatkan untuk mengurangi
secara bertahap pinjaman luar negeri sehingga lepas dari ketergantungan pada sumber-sumber
luar negeri. Namun demikian di sisi lain, keuangan negara dan pemerinhh
pandanaan
masih
menghadapi tekanan berat seUdaknya sampai tahun 2009. Dan karenanya pinjaman atau pendanaan
luar negeri masih memegang peranan penting dalam APBN. Masalahnya kemudian adalah bagaimana Pemerintah Indonesia mengelola dan memanfaaRan dana luar negeri tersebut dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien.
Sementara itu sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki dokumen kebijakan yang lebih operasional, sebagai turunan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Program Pembangunan Nasional. Undang-Undang tentang Pinjaman Luar Negeri sampai saat
inijuga belum tersusun. Hal
ini
membuat Pemerintah Indonesia seperti tidak mempunyai panduan atau strategi dalam mengelola dan memanfaatkan dana luar negeri. Persoalan
ini akan menjadi rumit manakala tidak lagi terdapat
dokumen semacam/setara Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada sisi lain, para kreditor dan donor masing-masing telah mempunyai strategi dan keb'rjakan
khusus mengenai kerjasama pembangunan dan pemberian bantuan luar negeri mereka kepada Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut keberadaan strategi pendanaan luar negeri yang efeKif dan efisien merupakan hal yang sangat mendesak diperlukan.
Metodologi Kaiian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Dah primer didapat melalui dokumendokumen perundang-undangan, kajian mengenai perencanaan nasional jangka menengah dan panjang,
dan wawancara dengan nara sumber baik dari kalangan pemerintah, kreditor/donor maupun civil
ncrety serta melalui pengumpulan data empirik. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan kepustakaan. Kajian ini akan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.
Untuk itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
a.
Studi literatur dalam rangka mencari informasi sebagai dasar teoritis dalam menyusun strategi pendanaan luar negeri.;
b.
Dab acquisition and aswsment sebagai dasar untuk melakukan prakiraan/
estimasi
kebutuhan pinjaman;
c.
Data acquisition and asressment sebagai dasar untuk melakukan perhitungan
biaya
pinjaman (cost of borrowingi)yang selama ini telah diadakan Pemerintah Indonesia;
d. e. f.
Pengumpulan data lapangan dan studi banding; Presentasi dan diskusi; Seminar.
Kajian Isu Strategis Deputi Pmdanaen Pentbangunan
256
Ruang Lingkup Pekerjaan Penyusunan dan perumusan strategi pendanaan luar negeri yang efektifdan efisien.
Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan membentuk Tim yang terdiri beberapa staf dari 6 DireKorat di lingkungan DepuU Bidang Pendanaan Pembangunan.
Tim ini bertugas melakukan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi substansi. Selain itu juga dibentuk Focus Group Discussion (FGD).
Tim dan FGD tersebut akan dibantu beberapa orang tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:
.
1 (satu) orang berlatar belakang pendidikan minimal strata 3 (S-3) di pengalaman minimal
l0
bidang ekonomi,
tahun yang berkaitan dengan kegiatan riset/penelitian, memahami
perekonomian nasional dan global, peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan keuangan negara (kebijakan fiskal dan moneter, anggaran negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, inter-governmenhl transfels, pendanaan luar negeri, pengadaan barang dan jasa,
dan mempunyai jaringan atau pengalaman kefiasama dengan kreditor dan donor
serta
menguasai bahasa Inggris.
.
I
(satu) orang berlatar belakang pendidikan minimal strata 2 ($2) di bidang internasional dan moneter pengalaman minimal 8 tahun yang berkaitan dengan
ekonomi kegiatan
riset/penelitian, memahami perekonomian Indonesia dan kebijakan yang terkait dengan keuangan negara (fiskal dan moneter), pendanaan luar negeri, dan mempunyai jaringan atau pengalaman kerjasama dengan kreditor dan donor serta menguasai bahasa Inggris.
.
1 (satu) orang berlatar
belakang berpendidikan minimal strata
2
(S-2)
di
bidang ekonomi
dan/atau matematika dan/atau financial enginertng dengan pengalaman minimal 5 tahun yang berkaitan dengan kegiatan riset/penelitian dan menguasai bahasa Inggris.
. 2 (dua) orang sarjana dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan kegiatan riset/penelitian dan penyelenggarcan kegiatanforum ilmiah, menguasai komputer dan bahasa Inggris.
Hasil yang diharapkan Melalui kajian ini diharapkan dapat terumuskan dan tersusun rancangan strategi pendanaan
luar negeri Pemerintah Indonesia. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan manajemen pendanaan dan pinjaman luar negeri.
Output kajian ini meliputi
r
Landasan Kebijakan Pendanaan Luar Negeri
o
Tata Kelembagaan Pendanaan Luar Negeri
r
Program Prioritas pendanaan Luar Negeri
.
Kriteria Proyek yang dapat dibiayai pinjaman luar negeri
r
Kriteria pemilihan calon kreditor.
Kajian Isu Strategis Deputi Pendanean pembanguttan
Rincian Biaya Biaya yang dipertukan untuk pelaksanaan kajian ini adalah Rp
850.000,000,-
dengan
perincian sebagaimana terlampir'
Jadwal Kegiatan Kajian ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan dalam Tahun Anggaran 2004 berpusat di
Bappenas. Kegiatan kajian ini dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Desember 2004. Jadwal kegiatan adalah sebagaimana terlampir'
Kajion Isu Strongis
Dqtti
Pcndansan Pefibangunan
25E
RENCANAANGGARAN
BIAYA
KAJIAN PENYUSUNAN STRATEGI PENDANMN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN
2OO4
A. PEKERJMN SECARA SWAKELOLA KEGIATAN
1.
HARGA SATUAN
TOTAL
IOTAL ANGGARAN
460.400.000.00
iaji Upah
131,000,000.00
:
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (6 org x 10 jam x i bln)
Tim Focus Grup Discussion (8 orang x 3 jam x 5 ptm) Tim Teknis (4 orang x 10 jam x 8 bln) 2.
VOLUME
300
oJB
250,000.00
75,000,000.00
120 oJP
200,000.00
24,000,000.00
320
100,000.00
32,000,000.00
oJB
rerjalanan Dinas
95,168,000.00
r. Medan
10,884,000.00
- Tiket (3 orang) - Lumpsum lV (1 orang x 3 had)
- Lumpsum lll (2 orang x 3 hari)
307
30H 60H
2,808,200,00
900,000.00
260,000.00
1,560,000.00
r. Padang
8,832,000.00
- Tiket (3 orang)
- Lumpsum lV (1 orang x 3 had) - Lumpsum lll (2 orang x 3 hari)
307
30H 60H
2,124,000.00
6,372,000.00
300,000.00
900,000.00
260,000.00
1,560,000.00
;. Yogyakarta
12,504,000.00
- Tikel (6 orang)
- Lumpsum lV (3 orang x 3 hari) - Lumpsum lll (3 orang x 3 hari)
l. Kupang - Tiket (3 orang)
- Lumpsum lV (1 orang x 3 hari)
- Lumpsum lll (2 orang x 3 hari)
l Samarinda - Tiket (3 orang)
'Lumpsum lV (1 orang x 3 hari) ;. Makasar
0ul
90H 90H
307
30H 60H
307
1,244,000.00
7,464,000.00
300,000.00
2,700,000.00
260,000.00
2,340,000.00 14,864,000,00
4,'134,800.00
12,404,000.00
300,000.00
900,000.00
260,000.00
1,560,000.00
9,922,000.00 2,974,200.00
8,922,000.00
30H
300,000.00
900,000.00
307
2,847,800.00
11,003,000.00
- Tiket (3 orang)
- Lumpsum lV (1 orang x 3 hari) - Lumpsum lll (2 orang x 3 hari)
30H 60H
8,543,000.00
300,000.00
900,000.00
260,000.00
1,560,000.00
t, Jayapura
27,259,000.00
- Tiket (3 orang)
- Lumpsum lV (1 orang x 3 hari)
- Lumpsum lll (2 orang x 3 hari) 3. lahan.Bahan
8,424,000.00
300,000.00
307
30H 60H
8,266,400.00
900,000.00
260,000.00
1,560,000.00 30,000,000.00
:
.ATl(Bahan habis pakai Komputer supplies
Kajian Isu Strategis Deputi Pendanaan Pembangunan
24,799,000.00
300,000,00
'10
Pkt
1,500,000.00
15,000,000.00
10
Pkt
1,500,000.00
15,000,000.00
259
NN
KEGIATAN
HARGA SATUAN
VOLUME
4.
TOTAL
204,232,000.00 Jamuan raoat koordinasi Pencetakan dan penyusunan laporan Konsinyasi luar kota Workshoo
Seminar
800 0K 300 Eks
1 Pkt 't Pkt 1 Pkt
25,000.00
20,000,000.00
125,000.00
37,500,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
36,732,000.00
36,732,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
B. DIKERJAKAN PIHAK III
llc
1.
KEGIATAN
TOTAL
TOTALANGGAMN
389.600.000
3IAYAPERSONIL:
369,000,000
r. Tenaga Ahli
:
- Team Leader (S-3 Ekonomi) - Ahli Ekonomi Makro/lnternasional
(S-2)
- Ahli Ekonomi Keuangan/financial engineering (S-2)
- Tenaga ahli muda (S-1) (2 orang) 2. )ERJALANAN/PENGUMPULAN DATA 3
HARGA SATUAN
VOLUME
-ain-lain
10 MM 10 MM 6MM 20 MM
14,000,000
't40,000,000
2,000,000
120,000,000
9,000,000
54,000,000
2,7s0,000
55,000,000
1
1
Pkt
13,000,000
13,000,000
4
kali
1,000,000
4,000,000
Eks
150,000
3,600,000
;
Konsullasi dan presentasi (4 pertemuan) Pelaporan
rOTAL ANGGARAN (A + B)
Kajian Isu Strategis Deputi Pendanaan Pembangunan
24
7,600,000
850.000.000
260
KEMNGI(A ACUAN KENA
STRATEGI PENINGKATAN KINERIA PEI.AKSANAAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Latar Belakang Selama ini pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diwujudkan dalam berbagai program maupun proyek diakui telah banyak memberikan hasil bagi pembangunan Indonesia. Di masa lalu pHLN merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada akhir tahun 2002 jumlah pinjaman luar negeri yang masih berjalan mencapai USD 20 milyar yang tersebar dalam 303 proyek. Darijumlah tersebut baru tersemp USD 11.3 milyar atau 56.60/o. Sementara itu penyerapan pada tahun angaran tersebut hanya mencapai usD 21062 juta atau sekitar 6g.3% dari target penyerapan sebesar USD 2,974.83 juta. Selengkapnya kinerja proyek pinjaman luar negeri dari tahun 2000-2002 dapat ditihat datam tabet di bawah ini.
Kineda Proyek Pinjaman Luar Negeri 2000-2002 (dalam Juta US Dollar) Tahun
lumlah Loan
Jumlah Proyek
Penyerapan KumulaUf
o/o
Penyerapan Tahun Anooaran
Tarqet
o/o
Realisasi
2000
28,240.90
355
t4,932.32
49.5
3,4M,45
1,940.02
57.0
2001
23,316.90
324
L3,35t.27
59.4
3,661.91
2,372.27
69.4
2002
20,010.56
303
ll,3L7.97
56.6
2,974.93
2,062.00
69.3
sumber: Laporan Kinerja pelaksanaan proyek pinjaman LN, Dit pEpp (berbagai edisi)
Dari tabel tersebutjuga terlihat bahwa kinerja proyek pinjaman luar negeri dari tahun 2000-2002
belum optimal' Hal ini ditunjukkan dari realisasi penyerapan terhadap target yang rata-rata hanya mencapai 65'2o/o' Dengan kata lain dalam hal penyerapan dana pinjaman, rata-rata pelaksana proyek belum pernah merealisasikan apa yang mereka targetkan. Disadari bahwa disbursementbukan satusatunya parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan pelaksanaan proyek. Masih banyak parameter lain dalam mengukur kinerja pelaksanaan proyek seperti progres varian, realisasi pencapaian fisik dan sebagainya. Namun demikian angka penyerapan (disbursemenQ merupakan yang
alat
mengukur kinerja proyek.
Kajian Isu Strategis Deputi pendanaan peubatrguttan
efektif dalam
Permasalahan
Dari indikator disburcement yang relatif rendah dapat diindikasikan bahwa pada umumnya pelaksanaan pinjaman luar negeri mengalami permasalahan yang berpotensi besar menghambat pelaksanaan proyek. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan sistemik seperti pendokumentasian anggaran, penyediaan dana
pendamping, pembebasan tanah, proses pengadaan, manajemen proyek, backlog dsb., dan permasafahan spesiflk seperti dugaan miss-procuremenfi bencana alam, kondisi keamanan dan sebagainya. Dari permasalahan-permasalahan
tersebut, masalah sistemik merupakan masalah yang
sampai saat ini sulit di atasi secara sistem dan hanya dapat di atasi secara parsial. Hal ini dirasakan sangat merugikan mengingat hampir seluruh proyek mengalaminya setiap tahun. Sementara itu dapat dipastikan bahwa timbulnya permasalahan-permalahan tersebut membawa
dampak yang merugikan berupa pembayaran beban tambahan, perpanjangan masa laku loan, keterlambatan dalam pemanfaatan proyek dan sebagainya.
Di sisi lain dengan
diberlakukannya
perundangan dan peraturan yang memberi ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola pinjaman/hibah luar negeri, sejauh ini pada prakteknya menambah andil permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri. Dalam Sidang CGI 10 Desember 2003, masalah terlambatnya penyerapan inijuga telah menjadi
isu utama dalam diskusi hari perbma. Perketatan pemantauan dan evaluasi atas proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri telah menjadi isu utama dari para kreditor khususnya terkait dengan
efeKifitas pemanfaatan dana pinjaman luar negeri. Sebelumnya berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas telah menekankan
agar keterlambatan yang berdampak pada Umbulnya kerugian-kerugian dikurangi secara drastis dan dikuantitaskan dan hasilnya diharapkan dapat dilaporkan kepada Presiden dalam sidang kabinet.
Dengan demikian diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mengeliminasi permasalahan sistemik dalam pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri sejak tahap perencanaan
sampai dengan selesainya proyek. Kebijakan strategis yang bersifat operasional ini bertujuan akhir untuk mengoptimalkan dan penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri.
Untuk mendukung misi
ini
dibutuhkan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang
komprehensif, sehingga didapatkan data dan informasi yang akurat
*rE
up-b-date, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri. Disadari, mengutip pernyaban Deputi Pendanaan Pembangunan, tugas pemantauan dan evaluasi ini dirasakan beban berat bagi pemerintah, oleh sebab itu peran dan fungsi Tim Pendayagunaan Pelaksanaan proyek-
proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri IFIDLN) yang terakhir dibentuk melalui Keppres 74
Tahun 1993 (belum dicabut) sangat penting untuk diaKiftan kembali. Namun demikian untuk mengakomodasi seluruh pihak yang berkompeten terhadap pelaksaanaan pinjaman/hibah luar negeri maka diperlukan revisi dalam Tim PTDLN ini.
Mengingat pentingnya pemecahan atas permasalahan tersebut dengan segera maka Bappenas membutuhkan kajian yang hasiFhasilnya dapat dfladikan alat untuk mengoptimalkan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri. Namun demikian mengingat keterbatasan yang ada maka kajian ini akan dilaksanakan dengan pihak-pihak yang berkompeten.
Kajian Isu Strategh Depati Pendanaan Pembangunan
262
Tujuan Tujuan dari studi ini adalah menyusun strategi peningkatan kinerja pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri untuk mengurangi beban tambahan terhadap APBN serta tekanan pada neraca pembayaran luar negeri.
Kebijakan strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperketat pemantauan dan evaluasi
dari tahap perenGnaan sampai dengan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri. Dengan demikian, dimasa mendatang diharapkan tidak ditemukan lagi permasalahan keterlambatan pelaksanaan proyek yang disebabkan karena kesalahan dalam tahap perencanaan.
Ruang Lingkup Studi
1.
Identifikasi
dan
rekapih.rlasi seluruh permasalahan
dalam pelaksanaan
proyek
pinjaman/hibah luar negeri;
2,
Merumuskan indicator-indikator penting yang akan dipantau (monitoring indicators) untuk selanjutnya dihimpun dalam suatu data base dan dievaluasi;
3.
Penjadwalan Peristiwa Kritis Proyek (PPKP); PPKP
ini merupakan suatu sistem
untuk
mengikuti terjadinya peristiwa-peristiwa kritis dalam proyek. Hal ini dilakukan dalam rangka menjembatani perencanaan yang dilakukan dengan periode pelaksanaan dan evaluasinya.
4'
Review seluruh dokumen Loan Agreement dan legal dokumen lain yang terkait dengan
pinjaman/hibah luar negeri, dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kondisi pinjaman/hibah (masa laku, kategori, rcope of work,lokasi dan sebagainya);
5'
Menganalisis dampak dan manfaat dari pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri (termasuk kerugian yang timbul selama masa pelaksanaan pinjaman/hibah tersebut);
5'
Mengintegrasikan sistem iaringan
keia (networkiniD antara
Bappenas, Dep. Keuangan dan
Bank Indonesia;
7'
Analisis sistem database yang ada: dilakukan untuk keperluan perluasan database pinjaman/hibah luar negeri yang memungkinkan system tersebut dapat mengintegrasikan kebutuhan data dan informasi lain seperti DIP dan dana pendamping, serta kebutuhan lain yang bersifat sementara (ad-hoc); dan
8.
Menyusun redefinisi dan reorganisasi dari Tim Pendayagunaan pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP4DLN)
-
merevisi Keppres No 74 Tahun 1993.
Tenaga Ahli Jasa tenaga ahli yang dinominasikan untuk melaksanakan kegiatan studi ini adalah mereka yang berpendidikan tinggi di bidang penugasannya dan telah berpengalaman minimal 5 tahun (lebih disukai yang menguasai bahasa Inggris). Beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.
Kajian Isu Strategis Deputi Pmdanaan pembangunaa
Tenaga Ahli Satu orang tenaga ahli pinjaman luar negeri
Jenis Keahlian Mempunyai keahlian dalam pengelolaan proyek pinjaman luar negeri
Lingkup Pekedaan
. .
Mengkaii strategi pinjaman luar negeri baik dari pemerintah maupun negara atau lembaga pemberi pinlaman
Mengkaji rcnczrna
dan
program
peminjaman suatu negara atau lembaga donor
.
Mengkaii titik kdtis dalam proses pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri
Satu orang tenaga ahli kebilakan publik
Mempunyai keahlian dalam menyusun dan menganalisis kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan pinjamarVhibah luar negeri
o
Pengkajian prosedur pengadaan barang dan/atau jasa Keppres 30/2003
.
Pengkajian prosedur pengadaan dan pembayaran dari IBRD, ADB, JBIC dan negara donor lainnya seperti dari Perancis, Jerman, dan Austria.
.
Pengkajian peraturan yang terl€it
pengusulan sampai
dengan
pemanfaatan proyek pinjaman/hibah luar neged. Satu orang tenaga ahli evaluasi proyek
Mempunyai keahlian dalam evaluasi plalaarl,aan proyek khususnya proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri
.
Mengevaluasi pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri mulai dari tahap pesiapan sampai tahap penyelesaian
.
Menganalisis kineda pelaksa+aan proyek pinjaman luar negeri
e
Menganalisis efeKifitas pelak-sanaan proyek pinjaman luar negeri
uau orang anll keuangan/pembiayaan
Mempunyai keahlian dalam menyusun dan menganalisis pengelolaan pembiayaan proyek
o
Mengkaii prosedur
e
Menganalisis aliran dana dalam sistem pengelolaan keuangan proyek
manajemen keuangan proyek pinjaman luar negeri
pinjaman luar negeri
Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan di atas diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2004.
Pembiayaan Kegiatan ini akan diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun Anggaran 2004.
Kajian Isa Strategis Deputi Pandanaan Pembanganat
z&
RENCANA ANGGARAN BIAYA KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAKSANMN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI TAHUNANGGARAN 2OO4 Penanggung Jawab Kegiatan : Dhektur Pemantauan dan Evaluasi pendanaan pembangunan Durasi Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
Jadwal
Pelaksanaan
:4Mei-3November2004
Pekerjaan Swakelola
238.000.000
L Biaya Personil
21,000,000
A. Sekretariat
21,(W,000
1. Tim Pengarah (4 org x 6 bulan) 2. Tim Pelaksana (6 org x 6 bulan) 3. Sekretariat (4 org x 6 bulan)
300,000
7,200,000
250,000
9,000,000
200,000
4,800,000
ll. Biaya Non Personil
20,200,000
A. Sekretariat
1.
3,UW,OU)
ATK dan bahan habis pakai
Bulan
s00,000
3,000,000
B. Lain-lain
1. Konsolidasi, konsinyasi, 2 Seminar (4 kali)
17,2U),Un dan pembahasan
Paket
5,200,000
5,200,000
Paket
12,000,000
12,000,000
lll. Perjalanan Dinas
196,800,000
A. Sekretariat
'1,
2.
Tiket(15lokasix 2 org x
99,100,(M 1 kl)
2,500,000
Lumpsum(l5lokasix2orgx3hrx
1 kl)
75,000,000
260,000
23,400,000
gg,4(n,M
B. Tenaga Ahli
1.
2.
Tiket (15 lokasi x 2 org x 1 kl) Lumpsum (15 lokasi x 2 org x 3
hrx
1 kl)
2,500,000
75,000,000
260,000
23,400,000
Dikerjakan oleh Pihak Ke3
162.000.000
l. Biaya Personil A. Tenaga Ahli, terdiri:
1. 2.
159,000,000
Ketua Tim (1 orang x 6 bulan)
7,000,000
Anggota Tim (3 orang x 6 butan)
6,500,000
42,000,000 1
1
7,000,000
ll. Lainlain
1
Pelaporan (pendahuluan, draftfinal, akhir bahan seminar)
Kajian hu Strategis Deputi Petdanaan pembangunan
3,000,000 Paket
3,000,000
3,000,000
KEMNGI(A AAJAN KEEIA
KA'IAN PENGEMBANGAN KESERASIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG DISESUAIKAN DENGAN UU KEUANGAN NEGARA DAN UU OTONOMI DAERAH
A.
LATARBELAKANG Proses pengalokasian anggaran belanja pemerintah yang berlaku selama ini didasarkan atas
GBHN yang ditetapkan oleh MPR, Proses diawali dengan penjabaran GBHN ke dalam suatu perencanaan
jangka menengah lima tahun yaitu yang dikenal saat ini dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) atau sebelumnya disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Berdasarkan Propenas tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang berisi program-program kefa pemerintah selama satu tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Dewasa ini, dengan telah ditetapkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran, paling tidak karena dua
hal : (i) MPR tidak lagi menetapkan GBHN, dan (ii) pemilihan langsung PresidenAl/akil Presiden. Dengan perubahan ini, maka ren@na pembangunan jangka menengah nasional tidak lagi disusun berlandaskan GBHN, namun didasarkan kepada platform Presiden terpilih disesuaikan dengan perencanaan jangka
panjang yang bersifat menyeluruh secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan renctna pembangunan jangka menengah (RPJM) sekaligus mencerminkan kinerja Presiden beserta
jajaran kabinetnya selama kurun waktu pemerintahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan RlPfr4 dimaksud Mentery'Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing instansi yang dipimpinnya. RPJM dan Renstra kementerian negara/lembaga dirinci lagi ke dalam renc;rna kerja pemerintah (RKP) tahunan yang akan dituangkan dalam MPBN.
Sejalan dengan perubahan di atas, maka telah diterbitkannya juga Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) sehingga perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademis proses perencanaan dan pengganggaran yang meliputi
(a)
:
Peraturan Pemerintah
Adanya perubahan dalam penyusunan penganggaran yang sebelumnya mencakup satu tahun anggaran, diubah menjadi kerangka penganggaran jangka menengah yang meliputa 2 (dua)
tahun anggaran. Dengan demikian, perlu disusun Perahrran Pemerintah yang mengatur mekanisme proses perencanaan dan pengaggaran antar institusi di eksekutif maupun antar eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan UUKN dan Undang Undang Otonomi Daerah.
Kajian Isu Strategis Deputi Pendataan Pembangunan
266
(b)
Kajian antara UUKN dan UU Otonomi
Diperlukan kajian lebih lanjut antara UUKN dan UU Otonomi dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi sinergi dalam penyusunan MPBN.
Dengan berbagai perubahan substansial dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang
baru sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu bagi Bappenas/ yang selama ini terlibat dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, untuk melakukan kegiatan pengembangan keserasian perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah.
B.
MAKSUDDANTUJUAN Kegiatan pengembangan keserasian perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan
UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah untuk
a.
:
Mengupas mekanisme dan proses perencanaan sampai dengan penganggaran yang passesuai
dengan UUKN dan UU Otonomi Daerah baik dari sisi hubungan antar lembaga dalam eksekutif maupun antar eksekutif dan legislatif; dan
b.
Penyusunan jadwal dan kedalaman keluarannya termasuk siapa menge{akan apa beserta tanggung jawabnya setelah mekanisme dan proses yang passudah terdefinisi.
Adapun tujuan pengembangan keserasian perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah diharapkan akan menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi pelaksanaan UUKN.
C.
RUANGTINGKUPKEGIATAN Ruang lingkup kegiatan pengembangan keserasian perencanaan dan penganggaran yang
disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU otonomi Daerah meliputi antara lain 1.
:
Identifikasi dan analisis terhadap aspek-aspek mekanisme proses perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah;
2.
Identifikasi dan analisis terhadap aspek-aspek keterkaitan proses perencanaan penganggaran yang sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah.
D.
SASARAN DAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN Sasaran dari kegiatan ini meliputi
;
Terumuskannya mekanisme proses perencanaan dan penganggaran antar institusi di eksekutif
maupun antar eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan UU Keuangan Negara dan Otonomi Daerah.
Kajian
ku
Strategis Deputi Pendanaan Pembangunan
UU
Z.
Teridentifikasinya peta keterkaitan proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah.
Sedangkan keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini
1.
:
Rekomendasi keb'rjakan bagi penyusunan perahjran pemerintah tentang mekanisme proses perencanaan penganggaran antar institusi di eksekutif maupun antar eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan UUKN.
Z,
Terprogramnya format-format keterkaitan proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai
dengan UU Keuangan Negara dan UU Otonomi Daerah yang dapat dilakukan
secara
operasional dengan mudah.
E.
WAKTU PEL,AKSANMN pelaksanaan kegiatan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waKu 6 (enam)
bulan dalam periode tahun anggaran 2004.
F.
BIAYA Kegiatan iniakan dilaksanakan secara swakelola dengan biaya sebesar Rp. 198.937.000,- yang
dibebankan kepada anggaran Bappenas TA. 2004.
Kajian ku Strategis Deputi Petdanaat Pembatgunat
268
RENCANA ANGGARAN BAYA KAJIAN PENGEMBANGAN KESERASIAN PERENCANMN DAN PENGANGGARAN YANG DISESUAIKAN DENGAN UU KEUANGAN NEGARA DAN UU OTONOMI DAERAH
\o
Uraian
Volume
Harga Satuan
Sub Total
Total
PIH AK KE ilr(DTKoNTRAKAN)
1. BIAYA PERSONIL
135,000,00(
a. Tim Tenaga Ahli
Ketua Tim ( 1 org, 6 bln ) Anggota Tim
,l
(4 org, 6 bln
608 2408
)
5,500,00c 33,000,00( 4,000,000 qA non nor
enaga Pendukung
(2 org, 4 bln
808
750,000
6,000,00c
al Alat Tulis Kantor
6 bln
450,000
2,700,000
b.l Komputer Supplies
6 bln
450,000
2,700,000
pkt
2,007,000
2,007,000
300,000
1,800,000
Pengolah Data
)
I
'l
MATERIAL DAN AKTMTAS PENDUKUNG
11,207,000
I
c.l Penggandaan
1
d.l Komunikasi
6 bln
"l
Pengadaan Referensi/Data
1
pkt
2,000,000 2,000,000
3.1 PERJALANAN
al rerjalanan
50,660,000
luar kota
.Tiket
1
' Lumpsum
( 17 lokasi x
I
org x 3 hari )
7 lokasi
51 0H
2,200,000 37,400,000 260,000 13,260,000
I
4l .AIN.LAIN
2,070,0001
)encatakan laporan
'l 'Laporan I
3500lemher
1201
.Laporan Perkembangan
6000lamhar
1251
750,000
'Laporan Akhir
6000lembar
1501
900,000
Persiapan
I
420,000
I
TOTAL
Kajian hu Strategis Depati pmdanaan pembargunan
198,937,00(
KERANGM AAJAN KER]A
PENGKATIAN
M
ENGENAI PERAN BELANJA/ IilVESTASI PEME RINTAH DATAM PEREKONOMIAN
A.
I.ATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara biasanya ditandai dengan peningkatan
pendapatan per kapita dan cukup stabil peningkatannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Sejalan
dengan itu terjadi perubahan dalam strukur produksi, struKur permintaan, struktur ekspor, struktttr impor, dan arah mobilitas penduduk. Ciri
rata mengkonsumsi masyarakat dalam Produk Domestik Bruto (PDB), terutama untuk kebutuhan makanan, cenderung mengalami penurunan; (ii) rata-rata mengekspor dalam PDB cenderung menaik; (iii) peranan pengeluaran pemerintah dalam PDB cenderung meningkat; (iv) kecenderungan mengimpor dalam PDB meningkat; (v) investasi diukur dalam PDB cenderung mengalami peningkatan; dan (vi) peranan sektor pertanian dalam PDB cenderung menurun, demikian juga dalam peranan seKor pertanian dalam menyerap tenaga kerja, dan kemudian digantikan dengan meningkatnya peranan
sektor industri dalam kegiatan perekonomian negara, Dalam proses
ini
berlangsung, keadaan
perekonomian negara dipelihara agar berada dalam keadaan seimbang (balance growth of rcotwn1), supaya situasi perekonomian selalu berada dalam kondisi stabil.
Dalam menunjang pr6es pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka untuk Indonesia peranan investasi pemerintah sebagai agent of development merupakan salah satu faKor yang penUng. Peran seKor pemerintah sejak Orde Baru tidak menunjukkan perkembangan yang konsisten. Pada awal
1970-an sampai dengan peftengahan tahun 1980-an terus meningkat dari 18,0o/o sampai dengan 27,5o/o. Kemudian sejak
dan rata-rata
di
itu terus menunjukkan penurunan menjadi 25,2o/o pada awal tahun 199Gan
bawah 20o/o
pda
periode setelah krisis 1997 sampai sekarang. Perkembangan
anggaran pengeluaran rutin selama ini relaUf stabil yaitu sekitar antara 11 sampai 13 persen dad PDB. Naik turunnya anggaran pengeluaran rutin ini lebih disebabkan oleh perkembangan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran hutang pemerintah. Untuk anggaran pengeluaran pembangunan mulai awal
Orde Baru sampai dengan pertengahan tahun 1980-an terus rneningkat sampai di atas 10% dari PDB. Perkembangan selanjutnya terus menurun antara
5 sampai l0 persen antara periode pertengahan
1980-an sampai menjelang terjadinya krisis ekonomi 1997. Perkembangan setelah kisis sampai saat ini
terus menunjukkan penurunan, yaitu rata-rata di bawah 5o/o dariPDB, Sesungguhnya, sesuai dengan amanat konstitusi, maka peranan negara dalam sistem ekonomi
dan pembangunan nasional sangatlah besar. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juga dalam beberapa pasal UUD 1945 dan Perubahannya, antara lain dinyatakan
bahwa APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurat rakyat (Pasal 23); Cabang-cabang
Kajian hu Strategis Deputi Pendanaan Pembargunan
270
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Pasal 33); Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Juga dalam beberapa pasal lainnya diamanatkan juga bahwa menjadi tanggu4Bjqyvgb negara dalam memenuhi penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberian jaminan sosial serta pengentasan kemiskinan.
Seiring dengan besarnya tanggungjawab negara sebagaimana diamanatkan konstitusi sebagaimana tersebut di atas, maka berimplikasi pada relatif besarnya pula kebutuhan investasi pemerintah' Persoalannya, seberapa besar kemampuan keuangan negara dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan untuk prioritas bagaimana anggaran yang tersedia tersebut akan diarahkan. Terlebih dalam memasuki abad 21 ini, Indonesia dituntut untuk merumuskan kembali ekonomi sektor publik karena berbagai alasan. Pertama, menyangkut kelangkaan sumber pembiayaan sektor pemerintah, di mana pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengalokasikan sumber dana yang terbatas tersebut untuk prioritas-prioritas utama sektor publik yang memang paling efektif untuk ditanganiofeh sektor pemerintah sehingga dapat menjamin fircat susbinabilityke depan. Kedua, mulai
tahun 2001 Indonesia mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga Pemerintah Pusat diharapkan akan mendelegasikan sebagian wewenang atau tugasnya kepada Pemerintah Daerah. Kefu:ga, perlunya mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dalam negeri seiring dengan tuntutan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar n611,eri, Keempa;
adanya tuntutan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan latar belakarE sebagaimana diuaraikan di atas, maka dipandang perlu untuk dibkukan pengkajian mengenai peranan belanja/investasi pemerintah dalam perekonomian.
B.
MAKSUDDANTUJUAN Pengkajian mengenai peranan belanja/investasi pemerintah dalam perekonomian dimaksudkan
untuk
(a)
:
Mendapatkan gambaran tentang berapa besar peran sektor pemerintah dalam perekonomian yang dianggap tepat atau ideal, sefta bidang-bidang kegiatan ekonomi tertentu yang tepat untuk digeluti pemerintah dan bidang-bidang atau kegiatan ekonomi apa saja yang harus dihindari pemerintah.
(b)
untuk melihat keterkaitan antara pengeluaran pemerintah di sektor-seKor tertentu denqan perkembangan seKor-sektor yang bersangkutan dalam pDB.
Adapun tujuan pengkajian
ini diharapkan diperoleh dasar untuk menentukan
besarnya
belanja/investasi pemerintah yang diperlukan dalm APBN sehingga dapat mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja yang direncanakan. proses perumusannya tidak hanya ualid dilihat dari segi teoritik, tetapi dapat digunakan dengan mudah untuk aplikasi.
C.
RUANGTINGKUPKEGIATAN Ruang lingkup pengkajian ini meliputi antara tain
Kejien ku Strategk Deputi
t*aoiiFfr@
:
pengumpulan data-data pendukung dari belanja/investasi pemerintah, baik dalam APBN dan seluruh APBD. 2.
pengumpulan data-data pendukung variable-variabel makro perekonomian Indonesia'
3.
pemerintah dengan perkembangan Identifikasi dan analisis keterkaitan investasi sektoral sektor-sektor yang bersangkutan.
4.
pemerintah (Pusat dan Daerah) Identifikasi dan analisis terhadap peranan belanja/inve*asi seluruh sektor terhadap perkembangan perkonomian Indonesia'
5.
beberapa negara maju dan Perbandingan peranan belanja/investasi dalam perekonomian dari beberapa negara berkembang.
D.
SASARAN DAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN
pemerintah sasaran dari kajian ini adalah untuk menggambarkan peranan belanja/investasi tertentu yang dianggap penung' dalam perekonomian maupun dalam perkembangan sektor-sektor
benchmarking Sedangkan keluaran yang diharapkan antara lain untuk diperolehnya
sebagal
pemerintah dalam APBN dan rekomendasi kebljakan bagi pengalokasian anggaran belanja/investasi APBD.
TENAGA AHLI
E.
sebagai berikut Dalam pelaksanaan Kajian ini tenaga ahli yang dibutuhkan adalah
:
Ah|iManaJemenPembangunandenganpendidikans2dibidangyangsnmadan berpengalaman di bidangnya minimal 9 tahun'
Ahli Administrasi Pembangunan dengan pendidikan
sl di
bidang yang sama
dan
berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun' 3.
Ahli Manajemen Keuangan dengan pendidikan
sl
di bidang yang sama dan berpengalaman di
bidangnya selama 5 tahun.
Ahli Sistem Akuntansi dengan pendidikan
sl
di bidang yang sama dan berpengalaman
di
bidangnya minimal 5 tahun.
F.
WAKTU PELAKSANAAN pelaksanaan kegiatan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waKu 8 (delapan)
bulan dalam periode tahun anggaran 2004.
G.
BIAYA Biaya yang dibutuhkan dalam rangka Kajian
dibebankan pada Anggaran Bappenas TA' 2004'
traiian
tsu Strategh Deputi Pendanaan Pembangunan
ini adalah sebesar Rp. 298'326'000 ,-
yang
RENCANAANGGARAN BIAYA KAJIAN PERAN BELANJA/INVESTASI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
\|o
Uraian
Volume
Harga Satuan
Sub Total
Total
I
1.
IBTAYA
PERSoNtL
1 78,000,00(
a lTim Tenaoa Ahli
I'
I
808
5,500,00(
I
ozoa
4,000,00(
8oB
750,00c
6,000,00(
8bln
500,000
4,000,00(
sbln
550,000
4,400,00(
tntt
3,01 1,000
3,011,00c
8 bln
500,000
4,000,000
too
3,000,000
3,000,000
10 lokasi
150,000
1,500,000
- Tiket
27lokasi
2,440,000
6s,880,000
- Lumpsum ( 26 lokasi x 1 org x 3 hari )
78
l- Ketua Tim ( 1 org, 8 bln )
f
Anggota Tim
(4 org, 8 btn )
44,000,00( 1
28,000,00(
I
I
b lTenaoa Pendukuno
t-
I
Pengolah Data ( 2 org, 4 bln )
I
I
| I
DAlt AKflVtTAS PENDUKUNG
2.
IMATERTAL a. lAlat Tulis Kantor
b. lKomputer Supplies I
c. lPenggandaan d. Komunikasi
e. Pengadaan Referensi/Dala
18,411,000
I
|
I I
I
3. PERJALANAN a. Transport Lokal
89,060,000
b. Perjalanan luar kota
- Lumpsum ( 1 lokasi x 1 org x 5 hari )
0H
260,000]
20,280,000
50H
2S0,0001
1,400,000
I
1.1 LAIN.LAIN
I
12,855,0001
a.l Workshop/Lokakarya
bl Pencatakan
1kl
10,000,0001
10,000,000
laporan
"Laporan Persiapan I
I
4500lembar
,'ol
I
4e5,0001
'Laporan Perkembangan
9000lembar
1,125,0001
'Laooran Akhir
9500lembar
1,235,0001
I
'1
I
298,326,00(
Kajian Isu Strategis Deputi petdanaan pembangunan
KERANGIG AAJAN KEEIA
PENGEMBANGAN SISTEM PENYUSUNAN ALOKASI
BELANJA/INVESTASI
A.
PEM
ERINTAH
LATARBELAKANG Proses pengalokasian anggaran belanja pemerinbh yang berlaku selama ini didasarkan atas
GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Proses diawali dengan penjabaran GBHN ke dalam suatu perencrnaan
jangka menengah lima tahun yaitu yang dikenal saat ini dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) atau sebelumnya disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Berdasarkan Propenas tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang berisi program-program kerja pemerintah selama satu tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dewasa ini, dengan ditetapkannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran, paling tidak karena dua hal : (i) MPR tidak lagi menetaplan GBHN, dan (ii) pemilihan langsung PresidenflArakil Presiden. Dengan perubahan ini, maka rencana pembangunan jangka menengah nasional tidak lagi disusun berlandaskan GBHN, namun didasarkan kepada platform Presiden terpilih disesuaikan dengan perencanaan jangka
panjang yang bersifat menyeluruh secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan renctna pembangunan jangka menengah (RPJM) sekaligus mencerminkan kinerja Presiden beserta
jajaran kabinetnya selama kurun waKu pemerintahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan RIPM dimaksud Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing instansi yang dipimpinnya. RPJM dan Renstra kementerian negara/lembaga dirinci lagi ke dalam renc:rna kerja pemerintah (RKP) tahunan yang akan dituangkan dalam MPBN.
Sejalan dengan perubahan di atas, maka telah diterbitkannya juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Dalam pasal-pasal UUKN tersebut memuat berbagai perubahan dalam proses penyusunan APBN, juga perubahan dalam substansi APBN itu sendiri. Berbagai perubahan substansialdimaksud antara lain meliputi
(a)
:
Kerangka Penganggaran Jangka Menengah Penganggaran yang sebelumnya mencakup satu tahun anggaran, diubah menjadi kerangka
penganggaran jangka menengah yang meliputi 2 (dua) tahun anggaran. Dengan demikian,
diharapkan adanya kesinambungan pembiayaan bagi berbagai program dan kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan.
(b)
Anggaran Berbasis Kinerja
Dalam sistem pengelolaan keuangan Negara yang baru dengan tegas dinyatakan bahwa pengalokasian angaran didasarkan prestasi kerja yang dijanjikan akan dicapai dengan juga
Kajian Isa Strategis Deputi Pmdataan Pembangunan
274
memperhatikan hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. (c)
Sistem Anggaran Terpadu (unifred budge| Sebelumnya anggaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi anggaran rutin dan angaran pembangunan yang direncanakan dan dikelola oleh dua lembaga berbeda, yaitu anggaran
rutin oleh Depaftemen Keuangan, sementara anggaran pembangunan oleh
Bappenas
bersama-sama dengan Departemen Keuangan. Dalam UUKN sekarang ini tidak mengenal lagi pembagian anggaran rutin dan anggaran pembangunan, sehingga dinamakan sistem angaran
terpadu. (d)
Satuan Alokasi Anggaran (Klasifi kasi Anggaran)
Selama
ini
pengalokasian anggaran dilaksanakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi
departemen/lembaga, dan dimensi kegiatan yang dikelompokkan menurut Sektor, SubseKor, Program, dan Proyek. sedangkan menurut sistem keuangan negara sekarang menggunakan pendekatan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Dengan berbagai perubahan substansial dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang
baru sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu bagi Bappenas, yang selama ini terlibat dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, untuk melakukan kegiatan pengembangan sistem penyusunan alokasi belanja/investasi pemerintah dalam sistem keuangan negara yang baru.
B.
MAKSUDDANTUJUAN Kegiatan pengembangan sistem penyusunan alokasi belanja/investasi pemerintah dalam
sistem keuangan negara yang baru dimaksudkan untuk
a. b.
:
Menjabarkan implikasi kaidah-kaidah sistem pengelolaan keuangan negara yang baru ke dalam sistem, proses dan mekanisme pengalokasian anggaran belanja/investasi pemerintah; dan
Melakukan penyesuaian format-format klasifikasi anggaran belanja/investasi pemerintah menurut sistem pengelolaan keuangan negara yang baru yang sejauh mungkin masih terlihat kaitan atau kesinambungannya dengan format-format klasifikasi anggaran yang selama ini berlaku.
Adapun tujuan pengembangan sistem penyusunan alokasi belanja/investasi pemerintah dalam
sistem keuangan negara yang baru ini diharapkan akan menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sefta Rencana Kefia dan Anggaran Instansi pemerintah (RKAIP) sebagaimana diamanatkan dalam UUKN.
Kajian hu Strategis Deptti Pandataat pembanganan
C.
RUANGLINGKUPKEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan pengembangan sistem penyusunan alokasi pemerintah dalam sistem keuangan negara yang baru ini meliputi antara lain
1.
belanja/investasi
:
Identifikasi dan analisis terhadap kaidah-kaidah sistem pengelolaan keuangan negara yang baru menurut UUKN yang meliputi antara lain:
2.
a.
Kerangka Penganggaran Jangka Menengah;
b.
Anggaran Berbasis Kinerja;
c.
Sistem AnggaranTerpadu (unified budge\;
d.
Klasifikasi Anggaran berdasarkan Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja.
Identifikasi dan analisis terhadap aspek-aspek pokok belanja/investasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3.
Menyusun format-format klasifikasi anggaran belanja/investasi pemerintah menurut UUKN.
4.
Mefakukan simulasi dan exercis pengalokasian anggaran belanja/investasi pemerintah, serta metakukan penilaian (evaluasi) terhadap hasil dari simulasi dan exerciseini,
D.
SASARAN DAN KELUARANYANG DIHARAPKAN Sasaran dari kegiatan ini meliputi
1.
:
Terumuskannya sistem, proses dan mekanisme pengalokasian anggaran belanja/investasi pemerintah berdasarkan sistem pengelolaan keuangan negara yang baru.
Z.
Tersusunnya format-format klasifikasi anggaran belanja/investasi pemerintah menurut UUKN.
3.
Teridentifikasinya
peta keterkaitan antara format format-format klasifikasi
anggaran
belanja/investasi pemerintah menurut sistem pengelolaan keuangan negara yang baru dengan format-format klasifikasi anggaran belanja/investasi pemerintah yang selama ini berlaku.
Sedangkan keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini
1.
:
Rekomendasi kebijakan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
serta
Rencana
Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah (RIGIP) sebagaimana diamanatkan dalam UUKN.
Z.
Terprogramnya format-format klasifikasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan penganggran belanja/investasi investasi pemerintah dalam sistem keuangan negara yang baru dan dapat dilakukan secara operasional dengan mudah.
E.
WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waKu 8 (delapan)
bulan dalam periode tahun anggaran 2004.
Kajian Isu Strategis Deputi Pmdanaan Pembatgunat
276
RENCANAANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAiI SISTEM PENYUSUNAN ALOKASI BELANJA / IITIVESTASI PEMERINTAH
No.
1.
I
Uraian
Volume
Harga Satuan
, Upah
Tim Perumus Kebijakan
Jumlah Biaya
100,000,00(
fiFM)4
org, 10 jam ,5 bln
2
Tenaga Ahli / 1 org, 10 jam, 5 bln
3
Forum Group Dsalssion (FGD) / 4 org, 8 jam, 5 bln
4
Tim Teknis/ 3 org, 7 iam, 5 bln
5
operator Komputer Non PNS
200
0J
200,00(
40,000,00(
50 0J
200,00(
10,000,00(
160
0J
200,00(
32,000,00(
105
0J
100,00(
10,500,00c
10 Bln
750,00(
7,500,000
2. Bahan
9,600,000
ATK dan Komputer Supplies
I
bln
1,200 ,00t
3.
160,176,000
Lumpsum Ticket
1.
9,600,000
150
0H
280,000
50
0T
2,363,520
-ain-lain
18,176,000
27,700,000
'By. Rapat
24 kl
Penyusunan Laporan
300,000
7,200,000
Pkt
4,500,000
4,500,0001
8 Bln
1,000,000
8,000,000
8 Bln
1,000,000
8,000,0001
1
'By. Sewa mesin fotocopy By. Pengolah dab dan distibusi
42,000,000 1
dab
TOTAL
Kajian Isa Strategis Deputi Pendanaan pembangunan
297,476,00(
277
KERANGIA AALAN KEGTATAN
KAIIAN PENGEM BANGAN ADMINISTRASI DOKUMEN ANGGARAN PEMERINTAH
I. dan
latar Belakang proses penganggaran selama ini dilaksanakan secara tahunan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana pengeluaran anggaran tersebut dibagi atas pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan. Pengeluaran anggaran tersebut dimasukkan dalam dokumen anggaran pembangunan dan dokumen anggaran rutin. Dalam pelaksanaannya pengadministrasian anggaran pembangunan (lebih dikenal proyek pembangunan) selama ini dilaksanakan dengan menggunakan pengeluaran untuk anggaran beberapa dokumen, antara lain: DIP, DIPP, DIPP LN, dan SKO. Sedangkan ruUn dimasukkan dalam dokumen Daftar Isian Kegiatan (DIK).
Dengan banyaknya dokumen anggaran yang dipergunakan tersebut, menimbulkan adanya duplikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga dan kesukaran dalam mengevaluasi pada pelaksanaan kinerja masing-masing departemen/lembaga, yang pada akhirnya akan berdampak
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Untuk menghindari hal tersebut pemerintah akan memberlakukan UU No. 17 Tahun 2003 pendekatan tentang Keuangan Negara, di mana dalam UU tersebut terjadi perubahan mendasar dalam penganggaran. perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan pembangunan yang begitu responsif, yang dapat menfasilitasi upaya pemenuhan tuntutan peningkatan
kinerja, maka anggaran rutin dan anggaran pembangunan akan digabungkan(unified budge|' Dengan demikian maka dokumen administrasi anggaran akan berubah dari yang semula yang berdasarkan Daftar Isian Kegiabn (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lainnya dipersamakan menjadi dokumen anggaran baru'
Melihat perubahan yang cukup drastis tersebut, maka untuk mengantisipasi perubahan pelaksanaan tersebut diperlukan adanya skajian mengenai dokumen anggaran yang dapat memfasilitasi kegiatan pemerintah guna dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang Undang tersebut.
u.
Tujuan dan Sasaran
1.
Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dalam kajian Penyempurnaan Dokumen Anggaran
adalah
pengembangan konsep dokumen anggaran yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003'
Kajian Isu Strategis Deputi Pmdanaan Pembangunan
278
2,
Sasaran Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam kajian Penyempurnaan Dokumen Anggaran adalah
1.
:
Evaluasi atas informasi yang dibutuhkan dalam perenenaan pembangunan yang berkaitan dengan dokumen anggaran.
2.
Pengembangan dokumen adminsitrasi anggaran yang dapat dipergunakan sebagai unpan balik dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
UI.
Ruang Lingkup Kegiatan Adapun ruang lingkup kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di
atas adalah:
1.
Melakukan pengumpulan seluruh dokumen anggaran yang berlaku.
2.
Melakukan evaluasi atas berbagai dokumen anggaran yang berlaku.
3.
Analisis kebutuhan informasi dalam penyusunan rencana pembangunan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah.
4. ry.
Rekomendasi penyusunan format dokumen anggaran.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan dalam Tahun Anggaran 2004.
V.
Biaya Biaya Kajian ini sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah), bersumber dari APBN tahun
anggaran 2004
VI.
Tenaga Ahli Dalam pelaksanaan kajian ini tenaga ahli yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1.
Ahli Kebuakan Publik dengan pendidikan 52 di bidang yang sama dan berpengalaman di bidangnya minimal 9 tahun.
2.
Ahli Administrasi Negara dengan pendidikan 51 di bidang yang sama dan berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun.
3,
Ahli Manajemen Keuangan dengan pendidikan 51 di bidang yang sama dan berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun.
4.
Ahli Sistem Akuntansi dengan pendidikan 51 di bidang yang sama dan berpengalaman di bidangnya minimal
5
tahun.
Kajian Isu Strategis Deplti Pendanaan Pembangunan
279
5.
Ahli Perencanaan Pembangunan dengan pendidikan berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun.
Sl di bidang yang sama dan
REilCANA ANGGARAI{ BIAYA KAJIAI.I PENGEMBA}IGAN ADMIN]STRASI DOKUiIEN ANGGARAN PEMERII{TAH
Volume
Uraian
No.
Sub Tobl
Harua Satuar
r3r,000,000
BlilYA PERSONII
L
a.
Tim Tenaga Ahli - Ketua Tim (
I oru,6
- Anggota Tim ( 4
b.
bln )
oq, 6
bln )
Alat Tulis Kantor
b.
Komputer Supplies
c.
Penggandaan
e.
3. a.
Komunikasi Pengadaan Referensi/Data
96,000,000
750,m0
3,000,0m
bln
450,000
2,700,000
bln
500,000
3,0(X),000
pkt
2,500,000
2,500,000
bln
300,000
1,800,000
2,000,000
2,000000
108
r2,000,m0
6 6 I 6 1
pkt
50,t3{,,lglt
Perialanan luar koh
- Lumpsum ( 17 lokasi x 1
a.
36,000,000
4,000,000
PERJALANAN
- Tiket
4.
6,000,000
IIATERIAL DAN AKTNTTAS PENDUKU]G
a.
d.
608 24 0B
Tenaga Pendukung - Pengotah Dah ( 2 org,4 bht )
2.
Tobl
oq x 3 had )
17 5t
lokasi
0H
2,168,835
36,870,195
m0,000
r3,260,000
t,flt7,en
LAIN-LAIN Pencahkan lapotan - Laporan Persiapal
3500
- Laporan Ped(embangan
6000
- Laporan Akhir
6000
lembar
J05
367,500
lembar
1n
720,000
hmbar
120
720,000
JUMLAH TOTAL
Kajian Isr Strategis Depati Pendanaan Pembangtnan
198,937,69t
280
KEMNGIG ACUAN KENA
I(A'IAN PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PE
RBATASAN ANTARN EGARA
Latar Belakang Kawasan perbatasan antarnegara, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan wilayah yang strategis karena menyangkut banyak aspek, seperti misalnya kedaulatan
negara, pertahanan dan keamananan, rasa kebangsaan, budaya, sosial ekonomi, ideologi, serta berbagai aspek lainnya. Namun masalah yang dihadapi, penanganan kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia saat
ini belum dilakukan secara optimal. Perlakuan dan kebijakan terhadap kawasan perbatasan
dalam pelaksanaannya masih bersifat parsial, normauf, serta cenderung diperlakukan sama dengan kawasan
bukan perbatasan, dan masih tumpang tindih antar instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena belum adanya konsep pembangunan kawasan perbatasan antarnegara yang jelas, komprehensif, integral, serta berpihak kepada masyarakat setempat. Penanganan kawasan perbatasan antarnegara selama ini belum berjalan secara optimal dan kurang terpadu, sehingga sering terjadi tarik
menarik
kepentingan antara berbagai pihak, baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal.
Lebih dari itu, kawasan perbatasan antarnegara masih dianggap sebagai ..kawasan belakang',
dalam konstelasi perwilayahan nasional. Sulitnya aksesibilitas mengakibatkan kawasan perbatasan antarnegara tidak masuk dalam prioritas pembangunan, sehingga pembangunan infrastru6ur pada kawasan perbatasan antarnegara sangat kurang mendapat prioritas. Kondisi inilah yang menyebabkan dinamika ekonomi pada kawasan ini menjadi terhambat. Sebaliknya negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah Indonesia sebagian sudah tertata dengan baik dalam program pengembangan wilayah perbatasan, yang diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang terpadu dan komprehensif. Malaysia
telah mengembangkan kawasan perbatasan antarnegara di Serawak di sepanjang perbatasan Serawak dan Indonesia di Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur. Berbagai infrastrukur di bidang perhubungan darat serta sektor jasa telah berkembang dengan pesat di kawasan perbatasansepanjang perbatasan Kalimantan Barat Kalimantan Timur. Filipina telah membangun dan mengembangkan -
wilayah Kepulauan Mindano, Filipina Selatan (berbatasan laut dengan Sulawesi Utara), melalui program
yang dikenal sebagai "Mindano Economic Development Council'i program ini merupakan salah satu strategi Filipina untuk membangun wilayah Filipina selatan yang terpadu dan terintegrasi, yang sekaligus memanfaatkan Kawasan Pasifik Barat Daya dan Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar bagi produk dan jasa serta pariwisab yang dimiliki Kepulauan Mindano.
Secara geostrategis, Indonesia memiliki beberapa kawasan perbatasan antarnegara dengan negara-negara tetangga, baik berupa wilayah perbatasan darat maupun wihyah perbatasan
laut. Wilayah Indonesia yang memiliki perbabasan laut dengan negara tetangga, yakni NAD (India), Sumatera
Utara (Malaysia), Riau (singapura, Vietnam), Kalimantan Timur (Malaysia), Sulawesi Utara (Filipina), dan Maluku (fimor Leste). Sedangkan wilayah Indonesia yang memiliki perbatasan
darat dengan
Kajian Isr strategh staf ahri Bidang petcepann pembongunan KTI dan
Ki
negara tetangga, yakni Kalimantan Barat (Malaysia), Kalimantan Timur (Malaysia), Nusa Tenggara Timur (Timor Leste), dan Papua (New Guinea). Masing-masing kawasan perbatasan antarnegara tersebut mempunyai kondisi sosial, ekonomi,
dan sumber daya alam yang berbeda. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) tipologi kawasan perbatasan, yakni : (1) Kawasan yang berbabsan dengan negara tetangga yang secara ekonomi lebih maju (Malaysia, Singapura), di antaranya Sumatera Utara (Pulau Berhala), Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur; (2) Kawasan
yang berbatasan dengan negara tetangga dengan kemampuan ekonomi yang relatif sama (Filipina), yakni Sulawesi Utara; dan (3) Kawasan yang berbatasan dengan negara yang baru merdeka dengan kondisi ekonomi relatif terbelakang (Papua Nugini, Timor Leste), di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku (Pulau Wetar).
Dengan melihat tipologi kawasan tersebut, tentunya penanganan masing-masing kawasan perbatasan antamegara
di
masing-masing daerah berbeda meskipun dalam beberapa hal bisa sama.
Sehubungan dengan hal tersebut
di atas,
perlakuan, penanganan dan kebijakan pengembangan
kawasan perbatasan antarnegara tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan pola-pola lama melalui pendekatan keamanan
(wurQ approach), namun lebih ditekankan melalui pendekatan kesejahteraan
masyarakat (prosperity approach) dengan Udak mengenyampingkan pendekatan keamanan.
Selama
ini
pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga tidak mempunyai acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di wilayah Indonesia. Dengan diberlakukannya UU
No. 2211999 tentang Otonomi Daerah, daerah-daerah yang secara geografis terletak di wilayah perbatasan antarnegara mencoba mengembangkan wilayah perbatasannya. Pengembangan kawasan perbatasan antarnegara tidak dapat dilakukan secara
parsial, namun harus dilakukan
secitra
komprehensif, holistik, konsisten, dan terpadu oleh semua komponen dan potensi pembangunan, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan perbatasan antarnegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menangani kawasan perbatasan antarnegara diperlukan adanya suatu
instrumen
kelembagaan atau institusi khusus yang berwenang menangani kawasan perbatasan antarnqara, Persoalan penanganan kawasan perbatasan antarnegara sangat kompleks dan urgensinya terhadap
integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengelola kawasan perbatasan antarnegara agar dapat berjalan secara optimal dalam bentuk lembaga atau institusi yang bersifat tetap. Mengingat selama ini pengelolaan perbatasan
antarnegara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan leading seKor berbagai instansi terkait, tanpa adanya lembaga atau institusi tetap yang menanangani pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegar. Adanya lembaga yang menangani pengembangan kawasan perbatasan antarnegara diharapkan dapat dUadikan sebagai acuan bagi daerah-daerah untuk membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan antarnegara.
Perumusan Masalah
Ditinjau dari berbagai aspek, permasalahan kompleks, masing-masing antara lain
di
kawasan perbatasan antarnegara sangat
:
Kajian Isu Stategk Stof Ahli Bidory Perepoton Pembonganan KTI don
KT
282
Penanganan Kurang Optimal Penanganan kawasan perbatasan antarnegara selama ini belum dapat berjalan secara optimal
dan kurang terpadu, yang mengakibatkan kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayah perbatasan kurang mendapat sentuhan pembangunan. 2.
Penataan ruang/kawasan Zona-zona potensial kawasan perbatasan antarnegara belum teftata, dan belum ada hubungan
di dalam kawasan perbatasan maupun dengan kawasan di luar perbatasan, dan belum adanya kepastian hukum secara lengkap garis batas antarnegara (batas laut maupun fungsional
batas darat). 3.
Infrastruktur
Sulitnya aksesibilitas mengakibatkan kawasan perbatasan antarnegara tidak masuk dalam prioritas pembangunan, sehingga pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan sangat kurang mendapat prioritas. Sosial budaya
Rasa kebangsaan (nasionalisme) masyarakat mengalami penurunan akibat
rendahnya
kesejahteraan masyarakat dan keterbatasan informasi/komunikasi dengan bangsa sendiri. Penegakan hukum
Penerapan dan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya pengetahuan masyarakat di kawasan perbatasan antarnegara tentang peraturan perundangan yang berlaku, sehingga banyak terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyelundupan brang, kayu ilegal, tenaga kerja, dan lain-lain. Kelembagaan
Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara, baik dari aspek kelembagaan, kewenangan, dan program, sebagai akibat masih sering terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak, baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal.
Tujuan dan Sasaran Tujuan dari kajian
ini adalah untuk membentuk
lembaga atau institusi yang mengelola
pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara secara terpadu, holistik, dan terintegrasi dalam satu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya suatu perangkat atau instrumen kelembagaan yang mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan
antarnegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaraka! menJaga kedaulatan, meningkatkan rasa kebangsaan, serta memantapkan penerapan dan penegakan perafuran dan perundangan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kajian
kr
Strategis
staf ahli Bidang petcepatan patrlmng*tto"krt do"
xr
Ruang LingkuP pengembangan kawasan Ruang lingkup kegiatan kajian penyusunan kelembagaan dalam perbatasan antarnegara, adalah
1.
:
LingkuP WilaYah
yang ada di Indonesia, yaitu : Wilayah kajian meliputi seluruh kawasan perbatasan antarnegara (b) (a) perbatasan laut (Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku), perbatasan darat (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara nmur, dan Papua)'
2.
Lingkup Kaiian
a.
Sektoral yang Kajian mencakup seKor yang terkait dalam menyusun instrumen kelembagaan
meliputi : mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara, pefternakan, tata ruang, permukiman dan prasarana, kehutanan, pertanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, perindustrian dan perdagangan, serta peraturan dan perundangan'
b.
Substansial penyusunan suatu instrument kelembagaan atau institusi yang mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia'
Metodologi perbatasan Kajian penyusunan kelembagaan yang menangani pengembangan kawasan yang memiliki wilayah perbatasan antarnegara antarnegara di laksanakan di Jakarta dan di daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup'
pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Kelembagaan Pengelolaa Kawasan Perbatasan pekerjaan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tahapan pelaksanaan
antarnegara meliputi:
1.
PersiaPan
jadwal dan uraian pekerjaannya; Kegiatan persiapan meliputi persiapan personil beserta persiapan peralatan pelaksanaan; persiapan kepustakaan dan referensi terkait, serta berbagai persiaPan lainnya'
2.
Pengumpulan data
Kegiatan
ini dilakukan untuk mengumpulkan data (primer dan sekunder), serta issue
di
yang lain. lokasi/wihyah penelitian, instansi terkait, dan sumber-sumber data
3.
Evaluasi/analisisdata analisis data Da1 hasil pengumpulan data dan kebijakan yang diperoleh, dilakukan evaluasi dan secara internal maupun eksternal melalui diskusi dan seminar terbatas.
4,
PenYusunan konseP kelembagaan
institusi secara nasional Dalam tahapan ini disusun draft konsep pembentukan kelembagaan atau menangani pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan
yang berwenang
pihak secara luas dan antarnegara, Selanjutnya draft tersebutkan diseminarkan dengan berbagai
bertahap guna menyusun konsep final kelembagaan atau institusi yang berwenang menangani pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia.
Hasil Yang Diharapkan Dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh konsep kelembagaan yang berwenang menangani pengembangan kawasan perbatasan antarnegara sebagai penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)/Program Pembangunan Nasional (Propenas) secara menyeluruh, terpadu, dan jelas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sefuruh stake holderpembangunan di pusat maupun pemerintah Daerah.
Sistematika Pelaporan dan Supervisi
a.
Tahapan Laporan Hasil-hasil penyusunan kelembagaan yang menangani pengembangan kawasan perbatasan
antarnegara disusun dalam satu laporan yang terbagi dalam beberapa tahap antara lain:
1.
laporan Awal (Inception Reportl Merupakan Laporan Pendahuluan yang antara lain berisi hasil perumusan permasalahan secara
hipotetik, pengumpulan data, serta referensi yang telah diperoleh. Laporan ini akan disampaikan sebanyak 25 eksemplar.
2.
Laporan Draft Akhir (Draft Firntl
Merupakan laporan yang sudah memuat substansi mengenai kelembagaan yang berwenang menangani pengembangan kawasan perbatasan antarnegara. Dalam laporan ini juga sudah
diidentifikasikan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan pengembangan kawasan perbatasan antamegara. Laporan antara akan disampaikan sebanyak 25 ekemplar.
3.
Laporan Akhi,r
(FinalReptl
Merupakan laporan hasil analisa dan perumusan perryusunan kelembagaan yang menglola pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara yang telah mendapat
tanggapan dan masukan dari berbagai pihak. Laporan ini akan disampaikan sebanyak 50 eksemplar.
b.
Bentuk Laporan
Bentuk laporan berupa buku dengan ukuran kertas A4, untuk peta digunakan ukuran kertas 43, huruf 'Univers-l2' disertai cover warna biru.
Pembahasan/Diskusi
a.
Pembahasan dari setiap laporan dilaksanakan di Bappenas, yang dihadiri oleh seluruh Tim Tenaga Ahli dan akan dihadiri oleh semua anggota Tim Teknis yang ditunjuk
oleh Bappenas
Kafan Isu Strategis Staf Ahli Bidang percqotan pembangunan KTI
dA KT
(Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas) dan diatur waftunya sesuai dengan jadwal pelaporan; b.
pada saat melakukan survai ke lapangan juga dilakukan pembahasan/diskusi dengan instansi terkait di Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi;
Seminar merupakan pembahasan/diskusi untuk mencari masukan penyempurnaan dan sosialisasi konsep kebUakan dan strategi dilaksanakan di Jakarta.
Konsultasi dan SuPeruisi Konsultasi pekerjaaan dilakukan minimal 2 (dua) kali pada tiap tahapan penyusunan laporan. Supervisi akan dilakukan oleh tim superuisi dari Bappenas dan instansi lintas seKor yang ditunjuk. Pada saat suffai ke lapangan, Tim Tenaga Ahli akan didampingi 2 (dua) orang Supervisor dan 2 (dua) orang staf dari Pemda terkait yang pembiayaannya ditanggung oleh Tim Tenaga Ahli.
WaKu Pelaksanaan Dan Tenaga Ahli Yang Diperlukan Untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan hasil yang diharapkan, maka Tim Tenaga Ahli harus dapat menyelesaikan pekerjaan ini dalam waKu 9 (sembilan) bulan'
Tenaga Ahli Yang Diperlukan Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini memiliki pengalaman dan kuatifikasi keahlian sebagai berikut:
1. 2. 3.
PengembanganWilayah Ahli Hukum dan Kelembagaan
Tim Pendukung
Di
samping
itu
dipertukan pula beberapa asisten teknis dan tenaga administrasi yang
berpendidikan S'1 atau D-3 sesuai dengan kebutuhan.
Untuk mendukung pengendalian kegiatan dan kuatitas hasil yang didapatkan maka diperlukan Tim Konsultansi dan Tim Supervisi.
Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini (belum termasuk PPN 10olo) adalah sebesar Rp 226.674.000,- dengan perincian lengkap dapat dilihat pada Lampiran (Rincian Kebutuhan
Biaya Bagian Proyek Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan
Perbatasan
Antarnegara).
KoJion
kt
Strategis Staf Ahli Bidang Percepatat Pembangnan
KTI
dan
I(I
zE6
RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA KAJIAN PENYUSUT.IAN KELEMBAGMN PENGEMBANGAT{ KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA
BAGIAN PROYEKTTOLOK UKUR URAIAN KEGIATAII/JEI{IS PEI{GELUARAI{
BIAYA SATUAII PER KEGIATAN
PENYUSUNAN KELEMBAGMN
t.Gaji dan Upah Dukungan Tim Kajian: . Nara SumberKoordinalor Tim (1 org
x
10
.TPRK (4 org x 5 jam x 5 BLN)
jam x 5 bl)
- Focus Group Discuss/bn (5 org x 5 jam x S BLN) - Tenaga Ahli (2 org x 8 jam x 5 BLN) .Penanggung Jawab Tolok Ukur ( 1 org x g bln) -Asisten Keuangan ( 1 org X 8 bln) .Asislen Adminiskasi ( 1 org X 8 bln)
- Pramubakti
0J 0J 1250J 50
'r00
dan Pengemudi (2 org X g bln)
8008
808 808 808 1608
2. Bahan.bahan
. -
ATK
8 Bln
Bahan Komputer
8Bh
3. Perjalanan Dinas (Survey Lapangan) :
Golongan lV dan lll Jakarta - Jayapura -Tiket Jakarta-Jayapura (3 org, pp) . Golongan tV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl) . Golongan lll (2 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
307 40H 80H
Jakarta - Nunukan
-Tiket Jakarta-Nunukan (4 org, pp) - Golongan lV ('l org x 1 lks x 4 hr x 1 kl) - Golongan lll (3 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
407 40H 120H
Jakarta - Kupang - Tiket Jakarta-Kupang
(4 org, pp)
407
- Golongan lV (1 org
x 1 lks x 4 hr x 1 kl) . Golongan lll (3 or9 x I lks x 4 hr x 1 kl)
40H 120H
Jakarta - Batam - Tiket
Jakarta-Batam (4 org, pp)
- Golongan lV (1 org - Golongan
x 1 lks x 4 hr x .l kl)
lll (3 org x 1 lks x 4 hr x
Kajion lsu st otts*
1 kl)
407 40H 120H
BAGIAN PROYEKTTOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUAiI
URAIAN KEGIATANIJENIS PENGELUARAN
KEGIATAN
PER KEGNTAil
t0.
JUMLAH BIAYA PER
KEGIATA}I,TLK UKUR BAGIAN PROYEK
I2l
(11
Jakarta
-
t3)
Ro)
(Rol
(4)
(5)
Pontianak
-Tiket Jakarta-Pontianak (3 org, PP) .Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hrx 1 kl)
307 40H 80H
1,747,00(
5,241,00(
300,00(
1,200,00(
260,00(
2,080,00(
307 40H
2,099,00(
6,297,00(
300,00(
1,200,00(
80H
260,00(
2,080,00(
4,000,00(
1,000,00(
100 Dok
40,00(
4,000,00(
-Konsumsi Rapat Koordinasi
4 Kali
1,850,00(
7,400,00(
. Penggandaan Dokumen/Bahan Rapat dll.
1
2,500,00(
2,500,00(
.Konsumsi Rapat Tim Kajian
4 Kali
. Pembelian Buku/referensi/data
1
- Golongan
lll (2 org x
1 lks x 4 hr
x
I
kl)
Jakarta - Banjarmasin
-Tiket Jakarta-Pontianak (3 org, PP)
hrx 1 kl) .Golongan lll (2 org x 1 lks x4 hrx 1 kl)
- Golongan lV (1 org
4.
x
1 lks x 4
Diskusi/Seminar Pembahasan Instrumen Kelembagaan Pengembangan Kawasan
1
Paket
Perbatasan Anlarnegara 5. Pancetakan/Fenggandaan
(l tema r
,|00
dokumen) 6. Lain-lain
Kajiat
In
Strategis Staf
18,900,00(
Paket paket
Ahli Bidang Percepatan Pembanguun KTI dan
I(I
1,750,00(
7,000,00(
2,000,00(
2,000,00(
288
RINCIAI.I KEBUTUHAN BIAYA KAJIAiI PEI.IYUSUNAN KELEMBAGMN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN ANTART,IEGARA
BAGAN PROYEK/TOLOK UKUR URAIAN KEGIATAN'JEilIS PENGELUARAN
BAYA SATUAN PER KEGIATAN
PENYUSUNAN KELEMBAGMN
L Gaji dan Upah Dukungan Tim Kajian: . Nara Sumber/l(oordinator Tim (1 org x 10 jam x 5 bl) . TPRK (4 org x S jam x S BLN)
1000J
. Focus Group Dncussion (5 org
1250J
x
5 jam x 5 BLN)
.Tenaga Ahli (2 org x I lam x 5 BLN) .Penanggung Jawab Tolok
Ukur(
1
50
8008
org x g bln)
808 808 808
-Asisten Keuangan ( 'l org X I bln) .Asisten Administrasi ( 1 org X g bln) - Pramubakti
dan Pengemudi (2 org X g bln)
0J
1608
2. Bahan-bahan
. -
ATK
8 8ln
Bahan Komputer
8Bh
3. Perjalanan Dinas (Survey Lapangan) :
Golongan lV dan ttt Jakarta
-
Jayapura
. Tiket Jakarta-Jayapura (3 org, - Golongan lV
('l org x
pp)
1 lks x 4 hr
. Golongan tll (2 org x 1 lks x 4 hr
307
x 1 kl) ,l x kl)
40H 80H
Jakarta - Nunukan (4 org, pp)
- Tiket Jakarta-Nunukan
. Golongan lV (1 org - Golongan
x
lll (3 org x
1 lks x 4 hr
x
407 1 kl)
40H
1 lks x 4 hr x 1 kl)
120H
Jakarta - Kupang . Tiket Jakarta-Kupang (4 org,
pp)
- Golongan
lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl) - Golongan lll (3 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl) Jakarla - Batam - Tiket Jakarta-Batam (4 org,
pp)
407 40H 12
0H
407
- Golongan
lV (1 org x
lks x 4 hr x 1 kl)
40H
- Golongan
llt (3 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
120H
I
Kajion Isu sbotegk staf Attti
aao"j
e@
to.
BAGAN PROYEK/TOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUAN
URAIAN KEGIATAN'JENIS PENGELUARAN
KEGIATAN
PER KEGNTAN
JUMLAH BIAYA PER
KEGIATAN,TLK UKUR
BAGNN PROYEK (1)
(3t
(21
Jakarta
-
lRol
(4)
{5}
Pontianak
.Tiket Jakarta-Pontianak (3 org, PP) .Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hrx 1 kl) . Golongan
fRol
lll (2 org x
1 lks x 4 hr x 1 kl)
307
1,747,001
40H 80H
300,00(
1,200,001
260,00(
2,080,00(
307 40H 80H
2,099,00(
6,297,00(
1 Paket
5,241,001
Jakarta - Baniarmasin . Tiket Jakarta-Pontianak (3 org, PP) . Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
300,00(
1,200,00(
260,00(
2,080,00(
4,000,00(
4,000,001
100 Dok
40,00(
4,000,001
.Konsumsi Raoat Koordinasi .Penggandaan DokumerVBahan Rapat dll.
4 Kali
1,850,00(
7,400,00(
1 Paket
2,500,00(
2,500,00(
- Konsumsi Rapat Tim Kajian
4 Kali
1,750,00(
7,000,00(
. Pembelian Buku/referensi/data
1
2,000,00(
2,000,00(
. Golongan
lll (2 org x
1 lks x 4 hr
x
1 kl)
d Diskusi/Seminar Pembahasan Instrumen Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarneg ara 5. Pencetakan/Penggandaan
(1
bme x 100
dokumen) 6. Lain-lain
18,900,001
paket
KaJbn Iw Shategis Staf Ahli Btuhng Perqatan Pmfianguun KTI dan KT
28t
KEMNGI(A AAJAN KENA
I(A'IAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI BAGI DUNIA USAHA DALAM MNGKA MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
latar Belakang Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah rendahnya investasi di kawasan yang sebenarnya memiliki banyak potensi tersebut, Data terakhir menunjukkan, persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) di KTI sepanjang tahun 2002 yang lalu berdasarkan nilai investasi - hanya sebesar US$ 2.716,9 juta, atau hanya 27,7 persen dari total nilai PMA secara nasional' Sedangkan dari segi jumlah (proyek) investasi, hanya
5l
buah (4,4 persen).
Pada periode yang sama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KrI juga tertinggal jauh di
bawah KBI' Nilai persetujuan PMDN di KTI pada tahun 2002 sebesar Rp.6.381,1 milyar (25,3 persen) dengan jumlah proyek sebanyak 37 buah (19,6 persen). Ketimpangan investasi semacam ini, apalagi jika mengingat bahwa investasi menjadi ..lokomotif,, penarik gerbong ekonomi, tentu saja cukup memprihaunkan. Selama arus investasi belum banyak mengalir, KTI akan terus tertinggat. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan investasi
*cara all out
Tanpa dukungan investasi, sampai kapan pun, dinamika ekonomi KTI tidak bakal banyak bergerak. Percepatan pembangunan KTI (melalui kegiatan investasi) tidak bisa dilakukan hanya dengan
mengandalkan sumber dana dari pemerintah mengingat kemampuan anggaran sangat terbatas. Sumber dana yang bisa diandalkan untuk mendorong investasijustru berasal dari dunia usaha.
Sehubungan dengan hal itu maka perlu diupayakan agar investasi dari dunia usaha mengalir ke KTL Memang, aliran dana (investasi) ibarat "air yang mengalir", Sepefti halnya air yang akan mengalir
ke tempat-tempat yang lebih rendah, maka investasi akan mengalir
ke
tempat-tempat yang
menguntungkan. Artinya, secara alamiah aliran investasi akan menghampiri tempat-tempat yang menguntungkan.
Persoalannya kemudian adalah, meningkatkan/mengundang
upaya apa yang perlu dilakukan
dunia usaha agar tertarik menanamkan investasinya di KTI
untuk
?
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah dengan
menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif
yakni
memberikan insentif khusus bagi investor yang
menanamkan modalnya di KTI. Secara umum, insentif yang diberikan berupa insentif fiskal (perpajakan dan kepabeanan) dan insentif non-fiskal. Insentif fiskal yang bisa diberikan kepada investor mencakup pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (ppN), Bea Masuk (BM). Selain insentif fiskal, yang juga tidak kalah menariknya untuk diberikan kepada investor adalah
insenuf non-fiskal' Cakupan insentif non-fiskal ini sangat luas dan beragam, antara lain meliputi kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi, penyediaan
infrastruKur pendukung
KaJionIw Strategis Saf Ahli
Bidtngfnrrpo@
investasi, ketersediaan lahan, pemberian rasa aman dalam berinvestasi, konsistensi dan jaminan hukum melalui peraturan perundang-undangan, dan berbagai insentif lain.
Perumusan Masalah Pemberian insentif dan peningkatan investasi di KTI menghadapi beberapa permasalahan antara lain:
.
Adanya keengganan instansi Pusat untuk memberikan insentif fiskal karena dikhawatirkan akan memunculkan potensi kerugian berupa hihngnya pendapatan pajak untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
o o
Kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung investasi di
K[I.
Ekses desentralisasi yang berlebihan mendorong "kreativitas" daerah dalam mencari sumber-
sumber pendapatan melalui penarikan pungutan-pungutan.
.
Ketidakjelasan kewenangan dalam pemberian Uin yang terkait dengan investasi, baik di pusat mau pun di daerah.
Tujuan dan Sasaran Tujuan dari kegiatan pengkajian ini adalah merumuskan rekomendasi bentuk-bentuk insentif investasi yang efektif untuk diberikan kepada dunia usaha serta memberikan hasil guna yang optimal dalam rangka meningkatkan investasi. Sasaran dari kajian ini meliputi:
1. 2,
Terlaksananya koordinasi antarinstansi di pusat dan daerah dalam pemberian insentif invesbsi.
Terumuskannya rekomendasi bentuk-bentuk insentif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta sesuai dengan potensi usaha yang ada di KTI.
Ruang Lingkup
a.
Lingkup Kajian Lingkup substansi kajian melipuU insentif fiskal (pajak dan kepabeanan) dan insentif non fiskal.
b.
Lingkup Wilayah Untuk menghindari penyalahgunaan insentif fiskal, kajian ini dilakukan dengan lingkup wilayah 12 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPED di Kn.
Mertodologi Kajian pemberian insentif investasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
Kajian hu Stuategis Staf Aftli Bidang Percepotan Pemhongnnn KTI dan
I(T
290
Perciapan Kegiatan persiapan melipuU persiapan penetapan personil, penentuan jadwal dan uraian pekerjaan masing-masing personit yang terlibat persiapan peralaban, referensi dan kepustakaan terkait, serta beberapa kegiatan persiapan lainnya.
Pengumpulan Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder baik di lapangan mau pun sumber-sumber data lain.
Analisis dan Diskusi Selanjutnya, berdasarkan masukan dari data yang ada, dilakukan diskusi dengan berbagai pihak khususnya yang memiliki kewenangan dalam pemberian insentif serta pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi.
Hasil Yang Diharapkan Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasitkan keluaran berupa: (1) konsep pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dan efeKif dalam mendorong peningkabn investasi; waluasi
(2)
keberhasilan pemberian insentif
.
Sistematika Pelaporan
a.
Tahapan Pelaporan
1.
Laporan Awal (ineption
rcpor|
Laporan Awal berisi hasil perumusan masalah secara komprehensif, hasiFhasil pengumpulan
data dan referensi dari berbagai sumber yang relevan serta rencana dan metode kefia yang
akan dilaksanakan. Laporan awal akan disampaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar.
2.
Laporan Draft Akhir
(dntt final rcport)
Laporan draft akhir memuat secara lengkap seluruh substansi/aspek yang terkait dengan pemberian insentif investasi bagi dunia usaha yang menanamkan modalnya
di KTI,
serta
rekomendasi sementara mengenai berbagai hal berkenaan dengan upaya peningkatan investasi. Laporan disampaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar.
3.
Laporan Akhir Laporan ini merupakan hasil analisis final dari seluruh masukan yang disampaikan pada pembahasan laporan
draft akhir, memuat berbagai rekomendasi dan usulan konsep di K-11. Laporan disampaikan sebanyak 50 (tima puluh)
pemberian insentif investasi eksemplar.
Kajian Isa Strutegis Staf Ahli Bidang petcqatat penbanganon KTI din
KT
b.
Pelaksanaan Pekerjaan
Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Bappenas dengan melakukan pembahasan pada tiap tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai sektor/instansi terkait baik secara formal mau pun informal.
Waktu Pelaksanaan dan Tenaga Ahli Yang Dibtttuhkan
a.
Waktu Pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup
yang ditentukan adalah selama 9 (sembilan) bulan,
b.
Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan Untuk dapat melaksanakan kajian dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan maka
dipertukan beberapa tenaga ahli sebagai berikut:
1. 2.
Ahli ekonomi.
3.
Tenaga Pendukung'
Ahli pengembangan wilaYah.
Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebesar Rp 239.107.000'-
.
RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA PENGKAJIAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI
{0.
BAGIAN PROYEKTTOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUAN
URAIAN KEGIATAN'JENIS PENGELUARAN
KEGIATAIJ
PER KEGIATAN
JUMLAH BAYA PER KEGIATAII, TLK UKUR BAGIAN PROYEK
(11
tzl
t3)
{Ro}
lRnl
(4)
(5)
PENGKAJIAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI
239,107,000
'
,'ll 1.
;,
,t;'"i
"
. .'
i
Bahan-bahan
li.'
24,000,00(
ATK
8
Bln
1,500,00(
12,000,00(
Pengadaan Computer Supplies
8
Bln
1,500,00(
12,000,00{
.'
t'.'.,
t: ,-
_,t
i:i
-
t. '
2. Gaji dan Upah
91,000,001
Dukungan Tim Kajian: - Nara Sumber/Koordinator
Tim (1 orang x 10 jam x 5
bln) - TPRK (4 orang x 5 lam x 5 BLN)
- Focus Group Discussron (5 org x
5
jam x 5 8LN)
- Tenaga Ahli (2 orang x 8 lam x 5 8LN)
- Sekretaris ( 1 orang x 8 bln) 3. Perjalanan Dinas (Survey Lapangan 5 Region
50
100 125
0J 0J 0J 0B
80 808
200,00(
10,000,00(
200,00(
20,000,00(
200,00(
25,000,00(
300,00(
24,000,00(
1,500,00(
12,000,00(
di
KTI) Golongan lV dan lll a. Jakarta
-
104,307 ,qx
Biak
Tiket Jakarta-Jayapura (3 org, PP) Golongan
lV(1orgx l lksx4hrx 1kl)
Golongan lll (2 org x 'l lks x 4 b. Jakarta
-
hrx
1 kl)
I
OT
8,1 80,00(
4
OH
320,00(
1,280,00(
I
OH
280,00(
2,240,N(
24,540,00(
Ternate
Tiket Jakarta-Temate (4 org, PP) Golongan lV ('t org x 't lks x 4 hr x 1 kl) Golongan lll (3 org x 1 lks x 4
hrx
1 kl)
407 40H 12 0H
5,612,00(
22,W,00(
320,00(
1,280,00(
300,00(
3,600,00(
4,839,00(
9,356,00(
c. Jakarta - Makassar - Tiket Jakarta-Makassar (4 org, PP)
- Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl) - Golongan lll (3 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
407 40H 12 0H
300,00(
1,200,00(
260,00(
3,120,00(
12,404,00(
d. Jakarta - Kupang
- Tiket Jakarta-Kupang (3 org, PP) - Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
- Golongan lll (2 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
4
I
OT
4,134,80(
OH
300,00t
1,200,00(
OH
260,00(
2,080,00( 6,279,00(
e. Jakarta - Malaram - Tiket Jakarta-Kupang (3 org, PP)
OT
2,093,00c
- Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
4
OH
1,200,00(
- Golongan lll (2 org x 1 lks x 4 hr x 1 kt)
I
300,00c
OH
260,00c
2,080,00(
Kajiat Ist Strotegis Stsf Ahli Bidang Percepatan pembanguaan KTI dan
KT
293
t0.
BAGIAN PROYEKITOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUAN
URAIAN KEGTATAITI/JET.IIS PENGELUARAN
KEGIATAil
PERKEGNTAN
JUiII.AH BNYA PER KEGIATAI{, TLK UKUR
BAGNN PROYEK
6)
(2)
{1}
4.
DiskusilSeminar
1
Pembahasan Insentif Investasi
5.
Pencebkan/Penggandaan
5.
Lain-laln
(1
ten8 x 100 dokumen)
- Konsumsi Rapat Koordinasi
- Penggandaan Dokumen/Bahan Rapat dll. - Konsumsi Rapat Tim Kajian - Pembelian Buku/referensi/data
100
(Ro)
lRol
(41
(5)
4,000,00(
4000,001
Dok
50,00(
5,000,001
Kali
1,500,00{
Pakel
1,500,00(
1,500,00(
Kali
600,0q
2,400,00(
pakel
900,00(
900,00(
Paket
10,900,0fl
4 1 4 I
6,000,00(
KEMNGIA AA]AN KENA
I(AJIAN PENYUSUNAN KRTTERIA PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS BAGI KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN TERTINGGAL
TATARBETAKANG Perhatian, dukungan, keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan Kawasan
Timur Indonesia (KTI) dan kawasan tertinggal, hingga saat ini telah banyak dilakukan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan dibentuknya Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (Dp-KTI), dibtapkannya program percepatan pembangunan KTI dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, Propenas 2000, pembentukan kementerian yang khusus menangani percepatan pembangunan KTL
Bahkan lebih khusus lagi, pemerintah telah mengeluarkan
Instruki presdien Nomor 7 tahun
2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan kawasan Timur Indonesia.
itu,
keberpihakan terhadap KTI juga dapat dilihat dari meningkatnya alokasi dana pembangunan KTI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIp
Selain
seKoral mau pun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Dana Reboisasi (DR). Upaya percepatan pembangunan KTI ini, memang, merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan guna memperkecil ketimpangang pembangunan kawasan yang selama ini tertinggal
tersebut dengan kawasan barat lMonesia, sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan
sertia
memlihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan guna lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan DAK non DR, selama ini pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran
dan alokasi dana didasarkan pada pendekatan sektoral (sectoral driven), pendekatan semacam ini dirasakan memiliki kekurangan, misalnya:
. . o
Didasarkan pada kriteria yang bersifat sempit.
Tidak mencerminkan karakteristik dan kebutuhan daerah. Kurang berpihak pada kawasan yang relatif teftinggal, khususnya KTI.
Sehubungan dengan
hal itu maka dirasakan perlunya penyempurnaan pendekatan dalam
penyusunan DAK dengan menggunakan basis witayah (regional driven) dengan menggunakan kriteria yang lebih jelas, terukur dan berpihak pada KTI. Selain itu juga diperlukan adanya DAK yang khusus hanya diberikan ke KTI dalam rangka percepatan pembangunan.
Kajian hu strategis staf ahri Bidang
poryotat pertinguan KTI don Ki
Tuiuan dan Sasaran Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun kriteria dan tolok ukur untuk digunakan sebagai
dasar penetapan DAK dan penetapan besaran dana bagi masing-masing kabupaten
dengan
mengutamakan pemihakan terhadap KTI. Ada pun sasran dari kajian ini adalah:
1.
Tersusunnya rumusn penyempurnaan penyusunan DAK non DR dengan berdasarkan pendekatan kewilayahan.
2.
Terumuskannya rekomendasi pemberian DAK bagi percepatan pembangunan
3.
Tersusunnya kriteria pemberian DAK secara terukur, seimbang, adil dan berpihak ke KTI.
KII.
RUANG LINGKUP
a.
Ungkup Kajian Kajian meliputi DAK non DR secara nasional dengan pendekatan pemerataan (secara nasional) dan pendekatan percepatan (khusus bagi
b.
lffI).
Lingkup Wilayah Kajian ini dilakukan dengan lingkup wilayah seluruh KTI meliputi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
TTIETODOLOGI
Kajian penyusunan indikator dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan sebagni berikut:
.
Persiapan Kegiatan persiapan meliputi persiapan penetapan personil, penentuan jadwal dan uraian
pekerjaan masing-masing personil yang terlibat, persiapan peralatan, referensi dan kepustakaan
.
te*ait, serta beberapa
kegiatan persiapan lainnya.
Pengumpulan Data Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder baik di lapangan mau
pun sumber-sumber data lain.
r
Analisis dan Diskusi Selanjutnya, berdasarkan masukan dari data yang ada, dilakukan diskusi dalam rangka menyusun konsep DAK beserta kiteria dan indikator alokasinya.
HASILYANG DIHARAPKAN Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan keluaran berupa: (1) konsep perhitungan DAK pemerataan (untuk seluruh wilayah Indonesia) dan DAI( percepatan KTI dengan menggunakan
pe6ekatan kewilayahan; (2) kriteria dan indikator pengalokasian DAK secara terukur; (3) evaluasi terhadap keberhasilan DAK.
Kajionl* Stntegh Staf Ahli
Billaag
Prryton
Pntbangnwr KTI dan KT
296
SISTEUATIKA PETAPORAN
a.
Tahapan Pelaporan
1.
Laporan Awal Merupakan laporan pendahuluan (inception repoXl yang memuat hasil perumusan masalah secara komprehensif, hasil-hasil pengumpulan data dan referensi dari berbagai sumber yang relevan. Laporan awal akan disampaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar.
2.
Laporan Draft Akhir Merupakan laporan yang telah memuat secara lengkap seluruh substansi/aspek yang terkait
dengan penyusunan kriteria, serta rekomendasi sementara mengenai berbagai hal berkenaan dengan DAK. Laporan disampaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar.
3.
Laporan Akhir Laporan ini merupakan hasil analisis final dari seluruh masukan yang disampaikan pada pembahasan laporan draft akhir, memuat berbagai rekomendasi dan usulan konsep DAK untuk diterapkan. Laporan disampaikan sebanyak 50 (lima puluh) ekemplar.
b.
Pelaksanaan Pekerjaan Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Bappenas dengan melakukan pembahasan
pada tiap tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai sektor/instansi terkait baik secara formal mau pun informal.
WAKTU PEIAKSANAAN DAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN
a.
Waktu Pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup
yang ditentukan adalah selama 9 (sembilan) bulan,
b.
Tenaga Ahli yang Dibutuhkan Untuk dapat melaksanakan kajian dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan maka
diperlukan beberapa tenaga ahli sebagai berikut:
1. 2, 3.
Ahli pengembangan wilayah Ahli ekonomi Tenaga pendukung.
PEMBIAYAAN Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan rincian terlampir.
itit
ini adalah sebesar Rp 240.674.000,-
KEBUTUHAN BNYA PEI{GKAJIAN DANA ALOKASI KHUSUS BAGIPERCEPATATTI PEMBANGUNAN XAWASAN TIMUR INDONESIA
,tn
BAGIAN PROYEK/TOLOK UKUR
VOLUiIE
BIAYA SATUAN
URAIAN KEGIATANIJENIS PENGELUARAN
KEGIATAT{
PER KEGIATAN
JUMLAH BNYA PER
. KEGIATAN . TOLOK UKUR
. BAG. PROYEK (RD)
fl)
(3)
t2l
q (lnr*b"nur.unan xitte*a unffi
,4,*;,1n
lRo) (51
(41
**Ftf-ll
F* *;i
ru ,",''-*rCI.&t& l
91,000,00q
1.Gaji dan Upah Dukungan Tim Kajian: - Nara Sumber/Koordinator Tim (1 org x 10 jam x 5 bln)
500J
200,000
- TPRK (4 orang x 5lam x 5 BLN)
1000J
200,000
20,000,000
- Focus Gmup Discussion (5 org x 5 iam x 5 BLN)
1250J
200,000
25,000,000
800J
300,000
24,000,000
808
1,500,000
12,000,000
8 Bln
1,600,000
12,800,000
8Bh
1,650,000
13,200,000
- Tenaga
Ahli (2 orang x
I
jam x 5 BLN)
- Operator Komputer (1 orang x 8 bln)
26,000,000
Bahan-bahan
.ATK -
10,000,000
Conpder Supllis
3. Perjalanan Dinas (Survey Lapangan (4 Region
di KII) 76,274,000
Golongan lV dan lll a. Jakarta - Jayapura
307 40H
8,266,00C
- Golongan lV (1 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
320,00c
1,280,000
- Golongan lll (2 org x 1 lks x 4 hr x 1 kl)
80H
280,00c
2,240,N4
307 40H
3,200,00(
9,600,00c
340,00(
1,360,00c
80H
300,00(
2,400,00(
407 40H
1,747,00(
6,988,00(
300,00(
1,200,00(
120H
260,00(
3,120,00(
407 40H
4,742,00(
18,968,00(
300,00(
1,200,00(
120/H
260,00(
3,'120,00(
- Tiket JakartaJayapura (3 org, PP)
24,798,000
b. Jakarta - Ambon
- Tiket Jakarta-Ambon (3 org, PP)
| -Gotongtn lV(1orgx 1lksx4hrxl kl) |t- -Golongan lll(2orgx l lksx4hrxl kl) I c. Jakarta - Pontianak | - Tiket iakartafontianak 4 org, PP) | - Golongan lV (1 org x 'l1 lks x 4hr x 1 kl) | - Golongan lll (3 org x lks x 4 hr x 1 kl) I d. Jakarta - Manado | - Ttrt,trt .rtr-Manado (4 org, PP) l lksx4hrx 1kl) | -Golongan lV(1orgx (3org lksx4hrx 1 kl) -Golongan lll x 1 | I
I
Kajlan
Isu Strategis
Sttf Ahlt Bidang Perelntan PcmbangnanKTldatt
I{l
z,E
[0
BAGIAN PROYEK/IOLOK UKUR
VOLUttIE
BIAYA SATUAN
URAIAN KEGIATAN/JENIS PENGELUARAN
KEGIATAN
PER KEGIATAN
JUMLAH BIAYA PER . KEGIATAN . TOLOK UKUR
. BAG. PROYEK {1t
(21
4.
(31
Rol
IRol
(4)
(5)
Diskusi/Seminar Pembahasan Tolok Ukur dan Kriteria DAK ppKTl
5. Pencetakan/Penggandaan
(1 tema
x
100
dokumen)
3 Paket
2,000,00(
100 Dok
40,00(
- Konsumsi Rapat Koordinasi
4Kali
1,000,00(
- Penggandaan Dokumen/Bahan Rapat dll.
1
- Konsumsi Rapat Tim Kajian
4Kali
6. Lain-lain
r
37,400,00(
Paket
- Pembelian Buku/referensi/data
1
- $ewa mesin foto copy
8 Bln
rsu strategis
4,000,00(
staf ahri Bidang percepann pembongunta
KrI
paket
do,
Kr
4,000,00c
1,000,00(
1,000,00c
650,00(
2,600,00c
1,800,00(
1,800,00c
3,500,00(
28,000,000
KEMNGIG ACIIAN KENA
PEMBANGUNAN INSTTTUSI KEAMANAN LAUT (KAMLA)
Latar Belakang yang memiliki lebih dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara maritim pufau besar dan kecil (archrjoelago sbte) yang membentang sekitar 5 ribu kilometer sepanjang
17 ribu
laut khatulistiwa. Sebagai negara kepulauan, wilayah kedaulatan NKRI agar tidak terpisah-pisah oleh antar pulau telah disahkan dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.
bukan
perairan laut Indonesia Mengingat wilayah Indonesia merupakan persimpangan lalu lintas dunia, juga merupakan pintu masuk dan alur hanya merupakan batas NKRI dengan negara lain, namun
jasa pelayaran baik antar kepulauan Indonesia maupun antar negara. Angkutan manusia, barang dan
antar negara melalui 3 (tiga) Alur l-aut Kepulauan Indonesia (AUA)' dan gas Laut di wilayah Indonesia juga mengandung potensi sumber daya alam seperti minyak perairan yang melimpah. Wilayah bumi serta sumber daya hayati seperti ikan dan terumbu karang yang secara legal dapat dimanfaatkan oleh Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEQ ini telah ditetapkan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
ikan
seperti Sementara itu, gangguan di laut seperti pembajakan, pencurian sumber daya kelautan dan pasir, dan tindak kejahatan lainnya di perairan laut Indonesia terus berlangsung dan
perekonomian cenderung meningkat akhir-akhir ini. Kejadian ini tidak saja berdampak negatif terhadap politik' Indonesia, namun juga aspek-aspek strategis lainnya seperti perkembangan sosial ekonomi, globalisasi dan penerapan pasar bebas di masa depan tentunya pemanfaatan potensi sumber daya alam di akan semakin meningkatkan frekuensi pelayaran dan upaya perairan laut Indonesia. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan tersebut tenfunya akan
wilayah
tinggi dan terorganisir, serta semakin berat jika dikaitkan dengan desentralisasi, kejahatan berteknologi perusahaan multinasional yang secara umum efisiensinya melebihi pelaku ekonomi domestik' penegakan kedaulatan Untuk dapat menangani permasalahan dan mengatasi tantangan dalam kerangka institusional dan keamanan laut yang demikian komplek, Indonesia harus mengembangkan
(insdtutional framework and developmenQ baik berupa peraturan perundangan, kebijakan dan Repeta 2004 institusi/lembaga dengan mekanisme yang tertata baik dan terkoordinasi. Untuk itu, tentang dimulainya pembangunan institusi keamanan laut, yang tentunya dengan mencantumkan
koordinasi BaPPenas'
l'lasalah Keamanan Laut Untuk mengatasi permasalahan keamanan lau! telah dibentuk Badan Koordinasi Pertahanan dan (BAKORKAMLA), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
K"I"" I*
fit*tegis Snf Ahli Bidang
llldttn
don Ton
Rwry
300
Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa
tanggal
Agung,
19 Desember 1972.
BAKORIGMLA yang telah berusia 30 tahun tersebut dalam kenyataannya kurang efektifV,arera
1. 2.
SKB
z
tidak dapat menjadi dasar penganggaran, sehingga anggaran oprasionalangat kurang.
Dipisahkannya POLRI dan TNL
Pada tahun 2003, Bappenas telah memprakarsai kajian tentang penegakan hukum dan keamanan di laut dan telah menyusun draft KEPPRES tentang Bakorkamla yang baru, maka sangatlah
rehvan jika upaya tersebut dilanjuU
Tujuan Tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan siSem dan institusi penegakan kedaulatan
dan hukum di laut yang efektif dan efisien, dan tuJuan jangka pendeknya adalah untuk optimalisasi pelaksanaan Badan Koordinasi Keamana
Laut
(BAKORKAMTA) dengan memanfaatkan dan
meningkatkan unsur-unsur penegakan yang telah ada.
Sasaran Pengkajian Sasaran kajian ini adalah tersusunnya
:
1) 2) 3)
Institusi/lembaga yang bertanggung jawab;
4)
Prosedur pelaksanaan dalam penanganan kedaulatan dan keamanan laut.
Peraturan perundang-undangan;
KebijakanPemerintah;
Metodologi Kajian ini akan menggunakan data prlmer maupun sekunder, dengan melakukan diskusFdiskusi,
wawancara dengan narasumber serta pengumpulan data-data lapangan di daerah, studi literatur dan kepustakaan. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah
a.
Persiapan analisis, meliputi
i. ii. iii. b.
:
:
Studiliteratur Desain metodologi Persiapan teknis dan administratif.
Struktur persoalan antara lain
:
i. Permasalahan yang timbul; ii, "stakeholders"dan kepentingannya; iii. Implikasi lebih luas. c. Analisis lingkungan strategis d. Perumusan alternatif strategi; KoJian Isa Strctegh Stof Ahli Bidang Martttm dan Tota
Rutg
301
e. Desain instrumen kebfakan f. Validasi kebiJakan antara lain melalul semlnar, lokakarya dan validasl blrokrasi; g. PenyiaPan laPoran. Ruang Lingkup Kedaulatan dan keamanan laut mempunyal dimensi yang luas. Dalam tahapan ini, ruang lingkup
penegakan kedaulatan dan keamanan laut akan difokuskan dalam aspek-aspek institusional seperti peraturan perundangan, kebijakan dan institusi/lembaga. permasalahan kedaulatan dan keamanan laut ini akan dikaji dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, serta perlindungan sumber daya alam dan keaneloragaman
pihak anlara hayati. Dari sisi pelaku, permasalahan kedaulatan dan keamanan laut melibatkan banyak lain lGntor Menko Polkam, Sekretariat Negara, TNI khususnya TNI Angkatan Laut, POLRI' Departemen
perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Luar Negeri, Kantor Menneg' Ungkungan Hidup, Departemen Kahakiman dan HAM, Pengadilan Tinggi/Kejaksaan, Badan Koordinasi Survei dan pemebaan Nasional, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Daerah dan Interpool Indonesia'
Hasil Yang DiharaPkan Hasil yang diharaPkan Yaitu :
1)
Mekanisme dan aturan main antar institusi dalam penanganan kedaulatan dan keamanan lauU
2) Rumusan kebflakan dan strategi penanganan kedaulatan dan keamanan laug 3) Rumusan institusi/keamanan laut yang idml untuk Indonesia; 4) Rumusan peraturan perundang-undangan' Jadwal Kegiatan Kegiatan dilakukan dalam jangka waKu 8 (delapan) bulan
J
F
M
A
Irl
J
J
A
s
o
N
D
Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan
Kajicnlm Sbategis Staf Ahli BidaryMuitimdar Tou Rtrong
302
RNCNil {ffiJHAII ANGGARAI'I BEIANJA PEilBAilGUllAll INSTITUSI KEAMANAN LAUT (KAMLA)
lumlah Biaya Volume
Nomor Bagian Proyek/ Tolok Ukur
Kode
Kegiatan
Biaya Satuan
Kegiatan
ler Kegiatar 'Tolok Ukur (Rp)
Uraian Kegiatanl Jenis Pengeluaran
Per
,Bagian Proyek
Kd. KPN' DJA
lRo) (2)
(1)
{3}
(4)
(5)
Pembagunan Institusi KAMLA
384.759.000
BIAYA PERSONIL
159,000,000
.
Penyusun Rekomendasi Kebijakan 6 org. x 10 jam x Sbln)
-
(6)
0J
250,000
75,000,000
RM
808
3,000,000
24,000,000
RM
2250J
200,000
45,000,000
RM
1500J
100,000
1
5,000,000
RM
10 Bln
5,500,000
300
Tenaga Ahti
-
2org.x4prt)
Focus Group of Discussion
-
'l5org.x3jamx5prt)
Tim Teknis
-
3org.x50)
55,000,000
MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer
55,000,000
RM
84,277,000
PERJALANAN Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi Pemb, lnstitusi
KAMLA
-
Tiket ke 4 daerah
160H
4,487,350
71,797,00C
RM
Lumpsum
48
0T
260,000
12,480,00C
RM
Biaya sewa dan penggandaan mesin foto copy
12 UB
2,1 00,00c
25,200,00(
RM
Rapat koordinasi
10 Pkt.
1,000,00c
10,000,00(
RM
1Pkt.
21,282,00C
21,282,04(
RM
3 kali
10,000,00c
30,000,00(
86,482,00(
LAIN.LAIN
-
Pembuatan Laporan Seminar di Bappenas ( 20 orangx
t
had x 3 kali)
Kajian Iw Stra*gis Suf Ahli BidangMatitimilan TataRuong
303
KERANGIA ACUAN KEKIA
PEMBANGUNAN INDUSTRI WISATA BAHARI
Pendahuluan Wlayah pesisir dan kelautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya. Lautan Indonesia menjadi habitat tempat tinggal hewan di bumi, termasuk25
t7
o/o dari
total
spesies
o/o
dari total spesies ikan. Kepulauan Indonesia juga memiliki 15 famili yang koral ada di dunia, yang terdiri dari 80 generasi dan 452 spesies. Terumbu karang yang ada
membentang seluas 85.000 kmz atau 14 olo dan
tobl
luas terumbu karang yang ada di dunia.
Namun potensi tersebut belum dikelola dengan baik. Berdasarkan kenyataan bahwa kelautan Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia serta
belum didukung
oleh jaringan
pemasaran yang agresif, maka industri wisata bahari memiliki
peluang untuk dikembangkan dan menjadi andalan pariwisata Indonesia pada masa yang akan datang. Untuk ihJ perlu dibangun rencana-rencana dan sasaran-si.tsaran tindak yang agresif dan bercrientasi bisnis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada serta meningkatkan
daya tarik semua pangsit pasar yang berbasis mafirre. Pemanfaatan potensi tersebut harus beftumpu pada asas pokok pembangunan Industri wisata bahari yaitu: asas kelestarian lingkungan
hidup, asas pengembangan bisnis, asas kemitraan, asas pengembangan maqyarakat,
asas
persatuan dan kesatuan.
Perumusan Masalah Industri wisata bahari saat ini masih mati zuri, jumlah kunjungan wisatawan, yacths, dan auis mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi
untlk mendorong perkembangan industri wisata bahari, yang harus sesuai dengan asas pokok pembangunan wisata bahari.
Tahun 2003 telah dihasilkan ran@ngan Inpres tentang pengembangan wisata bahari. Mengingat lingkup industri yang lintas seKoral, diperlukan fasilitator (Bappenas) untuk mengimplementasikan inpres tersebut agar tercapai keterpaduan rencrna tindak dan renclna jangka menengah pembangunan industri wisata bahari.
Tujuan dan Sasaran 1.
Tujuan Tujuan dari kajian ini adalah
:
Koflat ha Strctegis Staf Ahli Bfulang Mcrttim dan Tata Rrcag
304
a.
Membangun indonesia menjadi kawasan tujuan wisata bahari, salah satu yang terkemuka di Asia Pasifik dalam 10 tahun.
b.
Membangun industri wisata bahari dengan pengutamaan pada ecotourism yang menampilkan keindahan alam di bawah laut, daerah pantai yang asri, wilayah pemancingan, serta berbagai kegiatan dan wisata laut lainnya.
2.
Sasaran Sasaran dari kajian ini adalah
a.
:
Tersedianya analisis mengenai stuktur prsoalan, lingkungan strateEtis (SWOT) dan kelayakan industri, dan altematif kebijaka4
b.
Tersedianya action plan antar instansi yang terpadu dan rencana jangka menengah pembangunan industri wisata bahari.
Metodologi Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah
1,
2.
3.
4.
:
Persiapan Analisis meliputi :
i.
Studi literatur;
ii.
Desain metodologi;
iii,
Persiapan teknis dan administratif
Survey, antara lain
.
:
i.
Ke daerah-daerah mempelajari kondisi, kebijakan, dan kasus-kasus;
ii.
Penelusuran sistem bisnis sampai ke beberapa negara tetangga.
StruKur Persoalan antara lain
:
i.
Sistem/pohon masalah (sebab-akibat);
ii.
Stakeholdercdan kepentingannya;
iii.
Implikasi lebih luas.
Analisis Lingkungan Strategis mendiagnosis
:
i'
Ungkungan umum antara lain sosial budaya, ekonomi, keb'rjakan pemerintah, dan teknologi;
ii.
Lingkungan industri dan intemasional, antara lain potensi pengunjung, persaingan, berbagai pasokan dan subtitusi;
iii.
Lingkungan internal, antara lain, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, kelembagaan, keuangan, sarana dan prasarana.
Kalon
5.
Perumusan action plan
Iw
St/otegis
ttof Ahli
Bidang
Maitim dan Tata
Ruoag
305
6.
Desain instrumen renclna tinda{actbn plan
7.
Validasi Keb6akan antara lain melalui lokakarya, seminar dan validasi birokrasi.
8.
Penyiapan Laporan.
Ruang LingkuP Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan, melakukan analisis kebijakan, menyusun Strategi pembangunan, dan program seclra komprehensif, terpadu dan interseftoral.
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah
:
a.
Identifikasi masalah pengembangan industri wisata bahari.
b.
perumusan kebijakan termasuk dukungan untuk penyusunan peraturan yang
c.
Rencana tindak laction ptan antar instansi yang terpadu dan komprehensif dalam
terlcit;
pembagunan industri wisata bahari.
Jadwal Kegiatan Kajian ini diharapkan dapat diselesalkan dalam 8 (delapan) bulan. J
F
M
A
M
J
J
A
s
o
N
D
Persiapan Pelaksanaan Evaluasi
Pdaporan
IfuJiatlstt Stlategis Staf Ahli BfularyMaritimdan Tab Ruttg
306
lumlah Biaya
ter Nomo
f Bagian Proyek/ Tolok Ukur
Kode
Volume liaya Satuar Kegiatan rer Kegiatan (Rp)
Unian Kegiatanl Jenis Pengeluaran
Kegiatan
Kd.
Tolok Ukur
KPN/
Bagian Proyek
DJA
(Rol (1t
B
QI
{3)
{4}
(5)
Pembangunan lndustri Wisah Bahari
335.000.00(
BIAYA PERSONIL
159,000,00(
(6)
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
-
6org.x10jamxSbln)
300 0J
250,00(
75,000,00(
RM
80B
3,000,00(
24,000,00(
RM
2250J
200,00(
45,000,00(
RM
0J
100,00(
15,000,00(
RM
10 Bln
6,000,00(
Tenaga Ahli
-
2org.x4prt)
Focus Group of Discussion
-
15org.x3jamx5prt)
Tim Teknis
-
3org.x50)
150
BAHAN
-
ATKdanBahanKomputer
60,000,00t 60,000,00(
RM
58,713,00(
PERJALANAN Oalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi pemb. Ind.
wisata bahari
-
Tiket ke 4 daerah
16
0H
2,889,60(
46,233,00(
RM
Lumosum
4807
260,00(
12,480,00(
RM
LAIN.LAIN
-
57,287,00(
Rapatkoordinasi(konsumsidll)
1 Pkt.
22,287,C0(
22,287,00(
RM
Pembuatan Laporan Akhir
1Pkt.
20,000,00(
20,000,00(
RM
Seminardi Bappenas
3 kali
5,000,00(
15,000,00(
Kajian Isu Etrategis Staf Ahli Bidang Maitim dat Tatu Rwtrg
307
KERANGIA ACUAN KENA
PEMBANGUNAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL
Pendahuluan
Kondisi pelayaran Nasional, yang seharusnya merupakan infrastruktur ekonomi' sangat memprihatinkan bahkan berada dalam tingkat yang dapat mengancam keberadaannya. Hal ini luar ditunjukkan oleh rendahnya pangsa pasar yang dilayani baik untuk pelayaran dalam negeri maupun negeri dan tidak adanya pengusaha nasional di bidang pelayaran yang mampu membangun armada sendiri.
Angkutan laut merupakan sektor yang vital, sebesar 99o/o dari berat total muatan ekspor-impor, pada dan perpindahan barang dalam negeri dilakukan melalui laut. Namun, armada nasional Indonesia bhun 2000, tercatat berada pada urutan ke 27 dunia, jauh di bawah Cina (5), Hongkong (5), Singapore (9), Taiwan (11) Saudi Arabia (16), Turki (18) Malaysia (22) dan Filipina (26). Pada saat ini perusahaan angkutan laut nasional tidak berperan dalam shipping confererrce, sehingga dalam hal terjadinya masalah, sepefti terminal hardling charge (fHC), freight, port cong*tion surcharge, war risk surcharge perusahaan dan fiml adjustment factor, Kta tidak dapat mengatasinya. Pada saat ini tidak satupun angkutan laut nasional yang menjadi Main Line Opemtar (MLO), sehingga tidak dapat menenh:kan
dirxt
call rute pelayaran internasional. peluang Sebagai negara bahari, potensi angkutan laut dan pelayaran pada umumnya merupakan
untuk meningkatkan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja (sekitar 100.000 tenaga kerja, atau 0.11% dari total angkatan kerja Indonesia) dan sekaligus sebagai unsur penting ketahanan dan pertahanan. Kemampuan dalam sektor jasa angkutan laut akan menumbuhkan peluang bagi usaha lain peralatan seperti jasa transportasi pada moda lain, perdagangan, industri galangan kapal dan dok, jasa pelabuhan, logistik, informagka, bahan, interior perkapalan, komponen, pendidikan kepelautan, rekayasa perkapalan, suku cadang, kontainer, freight forwarder, asuransi, konstruksi otrshue, perikanan dan lain-lain.
Permasalahan Masatah utama yang dihadapi dalam industri pelayaran nasional adalah tidak adanya armada yang mengakibatkan angkutan laut nasional untuk bersaing setara dengan jasa angkutan laut asing, sebagian besar muatan angkutan laut diangkut oteh kapal berbendera asing, dan berpotensi munculnya gangguan terhadap kedaulatan negara, karena azas cabotagetidak dapat dilaksanakan.
Ditinjau dari segi ekonomi, angkutan laut menjadi salah satu penyumbang utama dalam defisit transaki jasa pada neraca transaksi berjalan dalam neraca pembayaran nasional. Masalah ini sudah
sejak lama teridentifikasi, namun penyelesaian yang ditakukan tidak menyeluruh, sehingga menjadi berlarut{arut.
KaJian Isu Strategls Snf Ahli Bidang Marttim
dat Tatt Ruang
308
Tahun 2003 telah dibentuk pokja yang diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas, ydng menghasilkan rancangan inpres, dan memerlukan action plan antar instansi yang terpadu unfuk mengimplementasikannya.
Tujuan/Sasaran Terbangunnya industri pelayaran nasional yang mendukung perekonomian baik untuk jalur
angkutan laut internasional maupun nasional/ baik pelayaran terjadwal maupun tidak terjadwal, pelayaran modern maupun pelayaran rakyat, yang dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air secara efisien, efektif dan mewujudkan kedaulatan negara.
Angkutan laut nasional sebagai suatu industri jasa yang selain mampu bersaing dan tumbuh,
juga mampu mendorong tumbuhnya industri terkait dan memberikan kesempatan kerja dan keseJahteraan rakyaf meningkatkan pendapaban nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan ketahanan nasional.
Tersedianya action plan antar insbnsi yang terpadu dan rencana jangka jangka menengah pembangunan industri pelayaran nasional.
t'letodologi
1.
Kegiatan dimulai dari identifikasi permasalahan dengan menerima masukan dari semua
stakeholderc, selanjutnya dirumuskan alternatif terbaik berdasarkan kondisi nyata kemampuan yang ada di masing-masing stakeholders. Forum yang digunakan adalah rapat-rapat (koordinasi), tiap anggota melaksanakan audiensi dengan pihak berwenang pada instansi yang diwakilinya dan selanjutnya dibahas dalam rapat pleno. Hasil rapat pleno selanjutnya dirumuskan dalam naskah awal.
2.
Sedangkan tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a.
Persiapan Analisis, meliputi
i. ii. iii.
b.
c.
iii, hr
Desain metodologi; Persiapan teknis dan administratif
.
:
Ke daerah-daerah mempelajari kondisi, kebijakan, dan kasus-kasus;
Penelusuran sistem bisnis sampai ke beberapa negara tetangga.
StruKur Persoalan antara lain
i. ii.
Kajiaa
Studi literatur;
Suruey, antara lain
i. ii.
:
:
Sistem/pohon masalah(sebab-akibat);
Stakeholdetsdan kepentingannya; Implikasi lebih luas.
Strotegis Staf Ahli
BidangMaitimdanTab Rwng
309
d. Analisis Lingkungan Strategis e. Perumusan action plan, merumuskan : i. Alternatif yang dapat dipilih antara lain"status quoi desain moderat, desin progresifdan lainnYa;
ii.
Memprediksi implikasi. dan 'butomes" tiap alternatif (pilihan)'
f. g.
Validasi kebijakan antara lain melalui lokakarya, seminar dan validasi birokrasi.
h.
Penyiapan LaPoran.
Desain instrumen renclna EndaWadion plan
Ruang LingkuP Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan, melakukan analisis kebijakan, menyusun strategi, dan action plan pembangunan indusui pelayaran antar instansi secara komprehensif, terpadu dan interselGoral.
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kajian iniadalah
:
i. ii.
IdenUfikasi permasalahan pembangunan industri pelayaran;
iii.
Action plan antar instansi yang terpadu dan komprehensif.
perumusan kebijakan termasuk dukungan untuk penyusunan peraturan yang terkait;
Jadwal Kegiatan Kajian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam delapan (8) bulan. J
F
M
A
M
J
J
A
s
o
N
D
Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan
Kajian Isa Strategis Staf Ahli Bidang Madtim dan Tab Rwtrg
310
lumlah Biaya Per Bagian ProyeU Tolok Ukur
Kd.
Volume
Biaya Satuan
Kegiatan
Kegiatan
Per Kegiatan
Tolok Ukur
KPN/
Bagian Proyek
DJA
Uraian Kegiatan/ Jenis Pengeluaran
{Rp)
lRnl (2)
6)
(5)
(41
Pembangunan Industri Pelayaran Nasior ral
317,400.000
GAJI/UPAH
154,000,000
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan 6org.x10jamxSbln)
-
{6)
300 0J
250,00c
75,000,00c
RM
80J
3,000,00c
24,000,00c
RM
160 0J
250,00c
40,000,00c
RM
150 0J
100,00c
15,000,00c
RM
Tenaga Ahli
-
2org.x4prt)
Focus Group of Discussion
-
Sorg.x3jamx5prt)
Tim Teknis
-
3org.x50)
63,000,000
EAHAN
-
Alat Tulis Kantor dan Bahan
Komputer
10 Bln
6,300,00(
PERJALANAN
63,000,00c
RM
50,371,00(
Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi pemb, Industri pelayaran
-
16 0H 48 0T
2,368,20(
37,891,00(
RM
260,00(
12,480,00(
RM
Rapat koordinasi (konsumsi dll)
1 PK.
15,029,00(
15,029,00(
RM
Pembuatan Laporan
1 Pkr. 3 kali
20,000,00(
20,000,00(
RM
5,000,00(
15,000,00(
Tiket ke 4 daerah Lumpsum
LAIN.LAIN
-
Seminardi Bappenas
50,029,00[
Kallian Isu Strategis Staf Ahli Bidong Maritim dan Tatt Raang
31r
KEMNGI(A AAJAN KENA
MONITORING DAN PENGI(AIIAN PERKEMBANGAN REKSADANA TERHADAP PELAKSANAAN KEBf,IAKAN PENYEHATAN PERBANKAN
latar Belakang Untuk mengembalikan perbankan kedalam koridor yang benar yaitu sebagai
lembaga
intermediasi keuangan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional' Kebijakan perbankan tetap difokuskan pada upaya untuk penuntasan pelaksanaan program resbukturisasi perbankan, melalui:
(l)
program pemantapan ketahanan sistem perbankan yang meliputi
pengembangan infrastruKur perbankan, peningkatan
gad
corponE govemance'
serta
penyempurnaan pengaturan dan pemantapan sistem pengawasan bank; dan (2) program pemulihan fungsi intermediasi Perbankan. proses pemulihan fungsi intermediasi dapat dilihat dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK)
dan kedit baru yang disalurkan, peningkatan Lan
b DepsiE
Ratio(LDR), perubahan komposisi aKiva
produpif perbankan, dan peningkatan pendapatan bunga kredit. Proses pemulihan fungsi intermediasi siimpai saat ini masih menghadapi beberapa hambatan, seperti masih tingginya persepsi perbankan terhadap risiko dan ketidakpastian di seKor riil. Kondisi ini menyebabkan perbankan sangat berhatFhati dalam menyalurkan kredit, terutama kedit kepada sektor korporat dan kredit yang berjangka waRu panjang, sehingga mendorong perbankan untuk melakukan beberapa alternaUf. Perbma, melakukan ekspansi kredit ke sektor Usaha Kecit dan Menengah (UKM) yang penyenpan dana kredit masih sangat
kecil dibandingkan sektor korporat. Namun, bila dibandingkan terhadap total penyaluran kredit, prosentase penyaluran kepada UKM ini masih relatif sangat kecil. Kedua, adanya kecenderungan khususnya bank-bank rekapitalisasi melakukan penglihan obligasi rekap menjadi reksadana. Alternatif
yang terakhir ini menjadi suatu pertanyaan mendasar apakah pengalihan obligasi rekap menjadi reksadana dapat meningkatkan ketahanan perbankan atau sebaliknya akan meningkatkan resiko sistemik sektor perbankan. Berdasarkan kepemilikan, per 31 Desember 2002 obligasi yang dimiliki bank rekap sebesar Rp.
359,9 triliun (85,8olo), sedangkan sisanya sebesar Rp59,5 triliun dimiliki oleh bank nonrekap, masyarakat dan Departemen Keuangan. Untuk obligasi yang dimiliki masyarakat meningkat sebesar 244,5 o/o dibanding pada tahun sebelumnya yaitu dari Rp13 triliun menjadi Rp 44,8 triliun. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh maraknya produk reksadana yang diinve$asikan dalam obligasi pemerintah. pengalihan obligasi rekapitalisasi menjadi reksadana yang dilakukan oleh sebagian besar bank-
bank rekap juga menimbulkan kesulitan pemerintah dalam upaya untuk menarik kembali obligasi tersebut pada saat pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk meringankan beban obligasi yang dikeluarkan. Kesulitannya adalah karena posisi kepemilikan obligasi rekap tersebut sudah bukan dalam bank-bank BUMN lagi melainkan tetah menyebar di masyarakat. Selain itu, pengalihan obligasi menjadi
reksadana merupakan indikasi bahwa bank-bank rekap tersebut mengalami kesulitan untuk menyalurkan kredit secara langsung kepada seKor riil. Padahal tujuan utama dari program rekapitalisasi
Kajian Isu St.:ategis Staf Ahli Bid. Ekorcnt Pensolnan
Ttz
adalah memulihkan kepercayaan sektor riil kepada sektor perbankan dan mendorong sektor riil dapat cepat bangkit sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan maksimal.
Pengalihan obligasi rekapitalisasi kepada reksadana akan menambah resiko yang ditanggung bagi perbankan bilamana (1) pasar modal dan pasar uang belum berjalan secara efisien dan efektif,
terutama pada pasar sekunder; dan (2) sektor riil belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga menimbulkan persepsi tingginya resiko dan ketidakpastian dunia usaha. Oleh karena itu, perlu
adanya kajian yang memfokuskan kepada apakah pengalihan obligasi rekap menjadi reksadana dapat
meningkatkan ketahanan perbankan atau sebaliknya akan meningkatkan resiko sistemik sektor perbankan nasional. Atau perilaku pasar tersebut hanya bersifat sementara, industri reksa dana akan mencapai
titik jenuh, dan kemudian kembali kepada kondisi semula yaitu bank akan
kembali
mengandalkan pada obligasi rekap sebagai aset produKifnya.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diuraikan
di
atas dalam
konteks
perenctnaan pembangunan di seKor ekonomi perusahaan khususnya perbankan untuk tahun anggaran
2004 perlu dilakukan kegiatan
"monitoring dan kajian perkembangan reksadana terhadap
pelaksanaan kebijakan penyehatan perbankano, dengan tujuan
a'
:
Memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penyehatan perbankan nasional, melalui:
(i)
Evaluasi berbagai kebijaksanaan serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan perbankan, khususnya mengkaji apakah gejala pengalihan obligasi rekapitalisasi kepada perusahaan reksadana akan menjadi permasalahan sistemik (10 bank terbesar penerima obligasi rekap pemerintah) dan menganalisis dampak yang akan terjadi dari permasalahan tersebut.
(ii)
Penelaahan proyeksi industri reksa dana untuk mendapatkan gambaran tentang business cycle dari industri ini serta dampaknya pada perbankan nasional.
(iii)
Studi literature dan studi banding mengenai kebijakan pemulihan fungsi perbankan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan praktek-praKek umum yang berlaku secara internasional.
b.
Memfasilitasi komunikasi atau dialog antar instansFinstansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan penyehatan perbankan. Dalam jangka pendek diharapkan kebijakan
yang menyangkut obligasi rekap dapat dihasilkan secara komprehensif dan setiap unsur yang berkepentingan dapat secara konsisten akan mematuhi hasil-hasil keputusan tersebut.
Metodologi Untuk mencapai maksud dan tujuan di abs, metodologi yang digunakan mencakup:
a.
Melakukan studi literature dan studi bandino.
Kajian Ist Strategis Snf Ahli Bid, Ekonomi pensahaon
313
b.
Mengumpulkan data perbankan khususnya yang menerima obligasi rekap dan bank-bank yang melakukan peralihan obligasi rekap kepada reksadana, baik secara primer maupun sekunder. Dengan demikian kegiatan perangkat kajian kebijakan ekonomi perusahaan harus sejalan dengan kegiatan kajian ini.
c.
Menganalisa data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip sistim keuangan perlnnkan, analisa
pasar modal, pasar uang, dan manajemen keuangan secara menyeluruh. Kajian dan analisa ditakukan oleh Tim Penyusun Rumusan Kebijakan OPRK) dengan masukan secara reguler dari Tim Focus Group of Dircussion (FGD) dan Narasumberfl-enaga Ahli.
d.
Mengadakan seminar/workhop, serta melaksanakan forum diskusi dengan instansFinstansi dari berbagai pihak yang terkait.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan adalah melakukan pengkajian terhadap keputusan bank-bank penerima
obligasi rekap dalam melakukan rekayasa keuangan dengan menginvestasikan sebagian modalnya kepada perusahaan reksadana, menginventarisasi isu-isu penting yang perlu dibahas dan dikaji, serta membuat rekomendasi kebijakan. Lingkup kegiatan meliputi:
a. b. c.
Analisis kegiatan reksadana yang dilakukan oleh bank-bank rekap.
d.
Analisis yang mendalam tentang permasalahan beralihnya operasi bank dari bisnis perbankan
Analisis ketentuan/regulasi/peraturan perundang-undangan mengenai reksadana.
Analisis pasar modal dan pasar uang dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan sebagi intermediasi keuangan. Analisa tebih difokuskan kepada produk reksadana.
yang konvensional menjadi universal bank yang menitik beraRan usahanya pada investasi dibandingkan sebagai institusi penyaluran krcdit kepada seKor riil.
e.
Seminar/
focus group
of distssion
(FGD) untuk memperoleh berbagai masukan bagi
penyempurnaan kajian.
Ruang lingkup kegiatan ini akan ditaksanakan oleh Kelompok Keria Staf Ahli Menteri Negara PFIr|/ Bappenas Bidang Ekonomi Perusahaan.
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebuah laporan akhir kajian yang mencakup bahasan ruang lingkup di atas, sehingga dapat merekonrendasikan pandangan dan usulan keb'tjakan yarq harus ditempuh oleh pemerintah dalam kaitannya dengan reksadana dalam sistem pasar modal/uang dan membantu percepatan penyehatan perbankan. Di samping ih:, dihasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan perbankan.
Kajian
Isu Strategis Staf
AhIi Bid, Ekotottti Penshootr
314
Output yang dihasilkan akan memberikan masukan bagi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
dalam menyempurnakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan bidang ekonomi pada umumnya dan bidang ekonomi perusahaan pada khususnya.
Rancangan Anggaran Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran belanja pembangunan sejumlah
Rp.
275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah)
Jadwal Kegiatan Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan selama 12 bulan dimulai sejak Januari 2004 hingga Desember 2004.
Kajian
Iu
Strategis Staf
Ahli Bid. Ekorcmi per*sahoan
315
RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA MONITORING DAN PENGKAJIAN PERKEIIBANGAN REKSADANA TERHADAP PELAKSANMN KEEIJAKAN PENYEHATAN PERBANKAN
Tahun Anggaran
2004
ilo. KoDE
TOLOK UKUR
VOLUME
BIAYA SATUAN
JUMLAH BNYA PER
AEIJIA I ,i PER
UMIAN KEGIATAN/JENIS PENGELUARAN
KEGIATAN
N
. KEGIATAN . TOLOK UKUR
(2\
{3)
lRnl
(Rnl
(4)
(5)
Monitoring Dan Pengkajian Perkembangan Reksadana lerhadap .
276,5{10,00(
Pelaksanaan Kebiiakan Penyehatan Perbankan
209,500,000
1. Biaya Personil - Tim Penyusun Rekomendasi Kebiiakan
600
0i
300,00c
180,000,00c
18
0J
250,00(
4,500,00(
75
0J
200,00(
15,000,00(
100
0J
100,00(
10,000,00(
(6 org x 5 bln x 20 jan/bln) - Tenaga Ahli/Narasumber (3 org x 3 pertemuan x 2 jam/pertemuan) - Focus Group of Discussion (5 org x 5 pertemuan x 3 jam/pedemuan) - Tim Teknis (1 org x 5 bln x 20 jamtbln)
2.
12,000,000
Material dan Aktivitas Pendukung Alat Tulis Kantor, komunikasi, surat menyurar
12 bln
1,000,00(
6 Org
1,900,00(
11,400,00(
0H
300,00(
3,600,00(
15,000,00(
Perjalanan - Tiket (2 orang x 3 petumuan
)
12
- lump Sum
.O,000,00(
4. Lain-lain
- Konsinyasi/Seminar/Lokakarya - Biaya Cetak Laporan
Kajtanln
Strctegk
12,000,00t
StdAhli Bid, Ekorcml Pentshoon
I
1 Paket
30,000,00(
30,000,00(
Laporal
10,000,00(
10,000,00(
3r6
KERANGM ACUAN KENA
PENINGKATAN PERANGKAT EVALUASI DAN KA'IAN KEBIJAKSANAAN BIDANG EKONOMI PERUSAHAAN
Latar Belakang Bappenas sesuai dengan fungsinya sebagai pol@ centen melalui Samenneg PPN/Bappenas
Bidang Ekonomi Perusahaan, wajib melakukan evaluasi berbagai kebijaksanaan yang ada dan
memberikan rekomendasi keb'rjaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan perusahaan-perusahaan atau industrFindustri (BUMN maupun swasta) termasuk lembaga keuangan dan
perbankan, dalam rangka terwujudnya
god
corporate governance. Sejak terbentuknya Samenneg
PPN/Bappenas Bidang Ekonomi Perusahaan, unit kerja ini ditugaskan untuk melakukan telaahan atau
kajian terhadap ekonomi perusahaan dengan karakteristik dan akar permasalahan yang berbeda-beda, Pada umumnya permasalahan atau isu-isu yang timbul harus dipecahkan sec;rra segera, namun dijumpai pula permasalahan yang lebih komplek dan perlu diselesaikan secara bertahap.
Untuk menjalankan fungsinya, Samenneg PPN/Bappenas Bidang Ekonomi
Perusahaan
memerlukan berbagai perangkat baik perangkat lunak (soflward maupun perangkat keras (hardware). Perangkat lunak terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu
staf perencana Bappenas
yang
professionaf dan mempunyai rerearch skill khususnya di bidang ekonomi perusahaan, yang saat ini belum memadai. Sedangkan perangkat keras terdirl dari sumber data dan informasi yang berkaitan dengan ekonomi perusahaan. Database dan pengolahan data adalah prasarana dan sarana penting untuk mendukung dalam rangka menghasilkan poliq paperyang baik. Perangkat evaluasi dan kajian kebijaksanaan merupakan database dan poliry base tidak saja
merupakan kompilasi data dan informasi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan tetapi juga merupakan kompilasi data dan informasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama BUMN besar dan
strategis. Database dan poliry base ini diperlukan untuk mendukung analisa dan evaluasi kebijakankebijakan di sektor perbankan nasional dan BUMN besar dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam melaksanakan evaluasi kebijaksanaan dan memberikan rekomendasi kebijaksanaan yang
terfuang dalam policy paper, di samping ketersediaan data dan informasi yang dapat dipercaya, terkini dan sesuai dengan kebutuhan, dukungan sumber daya manusia yang handal juga diperlukan. Bidang ekonomi perusahaan di mana di dalamnya tercakup teknik-teknik manajemen dan operasi perusahaan dalam segala aspek merupakan bidang baru yang selama ini belum banyak digeluti oleh pemerintah, khususnya Bappenas. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan profesionalisme khususnya
di
bidang
ekonomi perusahaan untuk staf perenana Bappenas.
Kajiat Isu
Strotegis Staf
Ahli Bid. Ekorcml Petwlpan
3r7
l,laksud dan Tujuan Kegiatan
a.
Dafam rangka memfasilibsi
pliry
center dan adanya kendala-kendala tersebut di atas, sangat
perlu untuk dilakukan kegiatan berupa Pembentukan Perangkat Kajian dan Evaluasi Bidang Ekonomi Perusahaan, Tujuannya adalah tersedianya data dan informasi mengenai kondisi perusahaan atau industri (baik milik negara maupun swasta) dari berbagai aspek yang dapat
digunakan sebagai bahan telaahan, misalnya dala-data keuangan bank, benchmark
dntta
perbankan, data-data dan informasi badan usaha milik negara, serta data{ata korporasi lainnya.
Untuk tahun anggaran 2003, sasaran kegiatan Fembentukan Basis Data Ekonomi Perusahaan
adalah: terdeflnisinya data dan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam merpanalisis kondisi ekonomi khususnya sektor perbankan nasional, dan tahun anggaran 20(X sasaran kegiatan diarahkan kepada terciptanya digibl librarydata BUMN besar dan strategis, di samping melakukan kompilasi dan analisa peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang BUMN secara khusus dan korporasi pada umumnya. Di samping
itu,
terbentuknya database ekonomi
perusahaan yang dapat digunakan dalam analisis permasalahan-permasalahan
ryera (urgentl
b.
yang bersifat
dan adhoc.
Sebagai wadah pendidikan, pelatihan dan pembinaan
bagi anggota
Pokja Ekoromi Perusahaan
dalam rangka meningkatkan kualitas telaahannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, kegiatan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas
dan
melibatkan lembaga-lembaga risef seperti Danareksa Indonesia, dan
lembaga-lembaga pendidikan profesi di bidang keuangan dan manajemen.
lletodologi
a.
Pengadaan data sekunder dengan cara rnembeli data yang dibutuhkan dari sumber-sumber data
yang ada.
b.
Melakukan survey dan wawancara pada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan topik
yang menjadi bahasan StafAhli Menteri Negara PPN Bidang Ekonomi Perusahaan.
c,
Melakukan pelatihan dan pendidikan yang meliputi; studi kasus di bldang rekayasa keuangan, manajemen resiko, teknik manajemen kebijakan publik, prinsip-prinsip badan usaha, teknik penilaian kesehatan bank, dan topik-topik lain berkaitan dengan pelaksanaan
god arponE
governance, dan pengajaran di kelas (latureD baik teori maupun praktek umum yang terjadi secara umum di dunia internasional berkaitan dengan topik-topik di atas.
d.
Mengikuti seminar dan workshop serta melaksanakan forum diskusi dengan instansi-instansi yang terkait.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan adalah melanjutkan pembentukan database dan informasi yang meliputi:
l)
desain basis data menuju terbentuknya digltal library data BUMN besar dan strategis; 2) dan
pembuatan basis data sebagai implementasi dari desain tersebuq 3) kompilasi peraturan perundangundangan dan regulasi BUMN secara khusus dan peraturan dan rcgulasi pada korporasi secara umum.
Kafiaa Isu Strategis Staf Ahli Bid, Ehonomi Peru.shaan
318
Di samping itu, lingkup kegiatan juga meliputi peningkatan kemampuan staf perencana untuk melakukan pengkajian (research skilts di bidang ekonomi perusahaan yang antara lain meliputi pelatihan
di bidang management public enterprires.
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dalam kegiatan
ini adalah terbentuknya basis data yang
memenuhi
kebufuhan unit kerja ini datam mempelajari permasalahan-permasalahan konkrit ekonomi perusahaan serta menjaga mekanisme updating-nya dengan sumber-sumber data. Output yang dihasilkan berupa: (a) fonnat database dan policy base BUMN besar dan sfategis; (b) laporan berkala profit EUMN besar
dan sbategis secara berkelanjutan; dan (c) glosary peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang BUMN maupun korporasi se@ra umum. Di samping itu, kegiatan ini juga akan meningkatkan keahlian staf Bappenas dalam melakukan kajian.
Output yang akan dihasilkan selain akan memberikan masukan bagi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam menyempurnakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan bidang ekonomi
pada umumnya dan bidang ekonomi perusahaan pada khususnya, juga akan memberikan perangkat termasuk prasarana dan sarana bagi staf Bappenas khususnya Tim Pokja Ekonomi Perusahaan dalam melakukan evaluasi dan kajian
serta memberikan rekomendasi kepada Menteri Negara
PPN/Kepala
Bappenas dalam menyempurnakan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi perusahaan.
Rincian Anggaran Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran belanja pembangunan sejumtah Rp. 290'400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rarrangan anggaran biaya terlampir.
Jadwal Kegiatan Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan selama 12 bulan dimulai sejak Januari 2004 hingga Desember 2004.
Kajian ku Stlategis Staf Ahli Bid. Ekowmi
pe*shun
319
RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA PENINGKATAN PERANGKAT EVALUASI DAN I(AIIAN KEBUAKAN BIDANG EKONOMI PERUSAHAATI ahun
TOLOK UKUR
voLuitE
UMIAN KEGIATANIJENIS PEiIGELUARAN
KEGIATAN
QI
(3)
ilo. KoDE
(1)
BIAYA SATUAN
'ER
KEGIATAN
2004
JUMLAH BAYA PER
. KEGIATAN .TOLOK UKUR
lRnl
IRo)
(4)
(s)
l. Peningkatan Perangkat Evaluasi Dan Kajian
2gr',O0'(lfl
Gbijakan Bidanq Ekonomi Perusahaan l. Biaya Personil - Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
35,000,00( 100 o.J
220,0u
22,000,00(
0J
250,00(
3,000,00(
50 0J
200,00(
10,000,00(
(2 org x 5 bln x 10 jam/bln) - Tenaga Ahli/Narasumbet
12
(2 org x 3 pertemuan x 2 jam/peflemuan) - Focus Group of Discussion (5 org x 5 pertemuan x 2 jam/pertemuan) 2. Material dan Aktivitas Pendukung
9,000,00(
Alat Tulis Kantor, komunikasi, surat menyurat
12 bln
750,00(
9,000,00(
6 Org
1,S00,00(
11,400,00(
0H
300,00(
3,600,00(
Perjalanan - Tiket
(2 orang x 3 pertemuan )
- Lump Sum
15,000,00(
12
Lain-lain
231,{00,00(
- Peningkatan dan pemeliharaan basis data dan
nformasi - Konsinyasi/Seminar/Lokakarya
- Biaya Cetak Laporan
Ihfott ha Straugis
Staf Ahli Bid, Ehonot ti Petushattt
Ls
211,400,00(
1 Paket
10,000,00(
10,000,00(
1 Laporan
10,000,00(
10,000,00(
21 1,400,00(
320
KEMNGI(A AA]AN KENA
PEMETAAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA
Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (good governance) dewasa
ini
menjadi
agenda utama di Indonesia sebagai respons dari tuntutan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. Dari bidang hukum, salah satu landasan utama yang diperlukan di dalam mewujudkan good governance adalah dengan terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sistem hukum nasional yang mantap akan terwujud bila dilakukan melalui suatu proses pembangunan hukum yang mengacu kepada kemajemukan hukum yang ada di mana mengandung pengertian bahwa dari keseluruhan wilayah
di Indonesia hanya ada satu hukum nasional
yang
mengabdi kepada kepentingan nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap bukan
suatu hal yang mudah karena memerlukan upaya yang komprehensif dari seluruh komponen bangsa di dalam menyusun suatu perenenaan strategis, yakni antara lain melalui penataan program-program pembangunan hukum secara jelas dan konkrit.
Program-program pembangunan hukum dibangun melatui suatu penyusunan perencanaan
strategis yang mana dimaksudkan agar dapat memudahkan para pelaksana dalam menerapkan, menegakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Proses perencanaan pembangunan hukum melibatkan seluruh komponen bangsa dimaksudkan agar perencanaan pembangunan hukum yang dihasilkan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya dengan tetap memperhatikan kemajemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan sedemikian rupa agar dapat memperkuat keterkaitan dan keterpaduan dengan pembangunan bidang-bidang yang lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Untuk menghasilkan suatu pererrcanaan pembangunan hukum yang mantap diperlukan beberapa
faKor pendukung, Salah satu faKor pendukung utama keberhasilan perencanaan adalah tersedianya data pendukung, yakni data yang akurat dan komprehensif di mana berisi informasi tentang pembangunan di bidang hukum baik berupa permasalahan yang dihadapi maupun pembangunan hukum yang telah atau sedang dilaksanakan sebagai bahan acuan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan hukum. Namun data pendukung tersebut belum dikelola secara baik sehingga belum
dapat memberikan kontribusi yang makimal di dalam proses perencrnaan pembangunan di bidang hukum. Berdasarkan konsep pemikiran pembangunan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk membuat peta pembangunan hukum agar dapat menjadi landasan yang kuat di dalam menyusun perencanaan pembangunan hukum yang lebih baik di masa mendatang.
Kajian Isa Strategis Staf Ahli Bid. Refomai Euktm dar EAM
321
Permasalahan Permasalahan yang dihadapi di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan hukum antara lain adalah sebagai berikut:
.
Tidak tersedianya database yang komprehensif di mana berisi informasi tentang pembangunan hukum yang telah atau akan dilakukan. Salah sahl contoh, berkaitan dengan bantuan/pinjaman
yang telah atau akan diterima dari lembaga donor. Data tentang bantuan/pinjaman tersebut tidak terekam dengan baik sehingga pada saat diperlukan data tersebuttidak tersedia.
.
Adanya kesulitan untuk mengetahui secara jelas bidang hukum apa saja yang masih belum tersentuh secara komPrehensiP
r
Belum terbangunnya database pembangunan hukum yang diperlukan di dalam merekam seluruh kegiatan pembangunan hukum?
.
Tidak adanya kejalasan tentang unit kerja yang akan betbnggungjawab dan terlibat di dalam melakukan pengkinian data?
Maksud dan Tujuan Maksud pengembangan peta pembaqlunan hukum adalah untuk memperoleh gambaran secara
menyeluruh tentang apa yang telah maupun yang belum dilakukan dalam pembangunan hukum. Sedangkan tujuan pengembangan peta pembangunan hukum adalah tersedianya data dan informasi
yang akurat tentang pembangunan hukum yang akan dipergunakan sebagai landasan yang kuat di dalam menyusun perencanaan pembangunan hukum yang lebih baik di masa mendatang.
Metodologi Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan peta pembangunan hukum ini antara lain:
o
Melakukan inventarisasi data yang terkait dengan pembangunan hukum, antara lain yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan, aparatur hukum (hakim, panitera, juru sita, jaksa, pengacara dll) serta sarana dan prasarana hukum melalui institusi yang terkait, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah melalui pembentukan kelompok kerja (sesuai bidang);
o
Melakukan pengelompokan data sesuai dengan lingkup bidang (misalnya, yang terkait dengan
materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, bantuan/pinjaman luar negeri dll);
.
Membuat format pemantauan data dan informasi yang terkait dengan pembangunan hukum sebagai dasar penyiapan laporan berkala;
r
Mengembangkan data base sebagai wadah penyimpanan data dan informasi pembangunan hukum; dan
.
Mengembangkan format keluaran peta pembangunan hukum sebagai hasil akhir.
Kajian Isu Strategis Etof Ahli Bid. Refttmasi
flihm
dan
EAM
322
Ruang Lingkup Ruang lingkup pembangunan bidang hukum sangat luas. Agar kegiatan ini feasrble untuk dilaksanakan, maka ruang lingkup kegiatan pengembangan peta pembangunan hukum dibatasi pada bidang materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum serta yang terkait dengan bantuanlpinjaman luar negeri dalam bidang hukum.
Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah:
.
Gambaran tentang permasalahan pembangunan hukum;
.
Gambaran tentang kegiatan pembangunan hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan
.
Rekomendasi yang berisi alternatif kebijakan tentang rencana pembangunan hukum.
Rincian Anggaran Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemetaan Pembangunan Hukum adalah sebesar Rp
248.250.000,-.
Jadual Kegiatan Kegiatan Pemetaan Pembangunan Hukum dilaksanakan selama
7 (tujuh) bulan (Maret s.d.
Oktober 2004) pada Tahun Anggaran2004, dengan iadual sebagai berikut: Penyempurnaan Kerangka Acuan (TOR)
Bulan Maret 2004 Bulan
April- Juli 2004
-
Mengadakan pertemuan dengan institusi pemerintah
dan non pemerintah untuk merumuskan format data dan informasi;
-
Penginventarisan data
dan informasi yang terkait
dengan pembangunan hukum. Bulan Agust
-
Sept 2004
Bulan Oktober 2004
Pengembangan data base pembangunan hukum. Pengembangan Peta Pembangunan Hukum.
Staf Ahli Bid, Refornosi Euhtm dan
Kajian Isa
'tfategk
flAM
323
RENCAI'IA ANGGAMN BIAYA PEMETAAN PEMBANGUT,|Ail HUKUIT Dl INDONES|A (KAJ|AN)
TAHUI{ Al'lccARAt{ 2004 Penanggung Jawab Kegiatan: Stal Ahli Bidang Reformasi Hukum dan HAM Durasi Waktu Pelaksanaan: 7 bulan Jadwal Pelaksanaan: 1 Maret.31 Oktober2004 Pekerjaan Secara Swakelola
Kajian Iw Stuategis Staf Ahli Bid, Reftnnosi flukttm dan EAM
3U
KERANGIG ACUAN KENA
I(AIIAN
(pousr,
PE NG E M
BANGAN PROFESIONALISM E APARATU R HU KU M
JAKSA, DAN PPNS) MELALUT DTKLAT PENYTDTK SATU ATAP
Latar Belakang Dalam rangka menegakkan hukum secara konsisten sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilar dan kebenaran serta supermasi hukum di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang antara lain melalui penyelenggaraan peradilan yang mandiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun serta melalui penyelenggaraan proses peradilan secara mudah dan terbuka dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Selanjutnya upaya meningkatkan keprofesionalan aparat penegakan hukum (polisi, jaksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipi/PPNS) perlu didukung dengan mewujudkan aparatur hukum yang profesional, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur hokum dengan harapan terwujudrrya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesama aparat penegak hukum tersebut. Sejalan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (gnod gnvemance)yang
saat ini sedang glat-giatnya dilakukan upaya pengembangan profesionalisme aparat hukum merupakan salah satu syarat yang harus juga diperhaUkan. Dengan adanya aparatur hukum yang profesional, yang
mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka upaya penyelenggaraan pemeritahan yang baik akan lebih cepat terwujud. Berlandaskan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan
suatu kajian tentang perlunya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) satu atap bagi aparatur hukum dalam rangka meningkatkan profesionalisme, rasa kebersamaan dan sinergi dari aparatur penegak hukum di tanah air.
Tujuan dan Sasaran Tujuan kajian ini adalah teridentifikasinya model penyelenggaran diklat satu atap bagi aparat hukum (polisi, jaksa, dan PPNS). Sasaran yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya masukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan diklat satu atap bagi aparat hukum (polisi,
jaka, dan PPNS).
Lingkup lGjian Lingkup kegiatan dalam kajian meliputi
(a)
:
Evaluasi terhadap konsep dan pelaksanaan penyidikan hukum oleh aparat Kepolisian, Jaksa dan PPNS.
(b)
Identifikasi kegiatan pengembangan diklat satu atap bagi aparat Kepolisian, Jaksa dan PPNS,
Kajian Isa Strategis Staf Ahli Bitl. Refomasi Eukum dan EAM
325
Metodologi Proses pelaksanaan kajian meliputi
(a)
:
penefitian di daerah melalui diskusi wawancara, dan kuesioner dengan stakeholders terutama dengan institusi Penyidik.
(b)
Diskusi intensif dan analisis dari para pakar dan aparat penegak hukum serta praktisi hukum melalui beberapa forum diskusi.
(c)
perumusan konsep, prinsip dasar dan arah kebijakan pengembangan diklat satu atap bagi aparat
hukum (polisi, jaksa, dan PPNS).
Pelaksanaan Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kajian adalah 7 (tujuh) bulan dalam tahun anggaran 2004'
Pelaporan pelaporan akan disusun dalam 3 tahapan, yaitu Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir. Isi dari masing-masing laporan tersebut adalah
1.
:
Laporan Awal
Hasil kajian teoritis, dan alur kerangka berpikir, hasil pengumpulan data di pusat sefta evaluasi awal terhadap konsep pengembangan diklat satu atap bagi aparatur hukum (polisi, jaksa, dan PPNS).
2.
LaporanTengah Hasil penelitian dari pusat dan daerah, evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan penyidikan dan penyelenggaraan diklat satu atap bagi aparatur hukum (polisi, jaksa, dan PPNS).
3.
LaPoran Akhir
Hasil analisis dan perumusan konsep, prinsip dasar dan arah kebflakan pengembangan diklat satu atap bagi aparat hukum (polisi, jaksa, dan PPNS).
Kegunaan Hasil Kajian Kajian dilakukan untuk dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan diimplementasikan pada institusi yang terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia.
Kajtan
In
Strangis Staf Ahli Bid, Reformai Euhum dsn
EAM
s26
RENCANAANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN PROFESIOI.IALISME APARATUR HUKUM MELALUIDIKLAT PENYIDIK SATU ATAP TAHUN 2ll(l4
PEKERJMN SWAKELOLA
un
1.
URAIAfi|
VOLUME SATUAN
HARGA SATUAN
210 0J
300,000
808
1,000,000
64 0J
250,000
16,000,000
210
0l
100,000
21,000,000
7 7
Bln
450,000
3,150,000
Bln
450,000
3,150,000
108,000,000
GAJI UPAH
-TPRK (6orgx35jam)
-TA (2orgx4bl) -FGD (Sorgx2jamx4prt) -Tim Teknis ( 3 org x 2.
70 jam )
BAHAN
63,000,000 8,000,000
6.300.000
- ATK - Bahan komputer
3.
TOTAL
PERJALANAN
15./t91.200
Jakarta - Jawa Barat pp. - Lumpsum ( 2 org x 2 hrx 2 kali ) - Transport ( 2 org x 2 kali )
80H
260,000
2,080,000
407
200,000
800,000
80H
260,000
2,080,000
407
2,132,800
8,531,200
20 0T
100,000
2,000,000
Jakarta - Riau pp. - Lumpsum
(2orgx2 hrx
- Transport
(2
2 kali)
org x 2 kali )
Jakarta - Jakarta pp. - Transport ( 10 org x 2 kali ) 4.
LAIN.LAIN
20,209.000
- Seminar Kit
1 1 1 1
Pkl
1,359,000
1,359,000
- Pembicara Lokakarya
4 olk
750,000
3,000,000
- Moderator
2ok
500,000
1,000,000
- Notulen
2 olk 2 olk
300,000
600,000
500,000
1,000,000
- Penggandaan Laporan - Penyelenggaraan Lokakarya
- Pengadaan bahan Lokakarya
- Tim Perumus
JUMLAH TOTAL
Kajiad
Isu Strategis Staf
Ahli Bitl. Reformasi Euhtm ilatEAM
Pkt
1,750,000
1,750,000
Pkt
10,000,000
10,000,000
Pkt
1,500,000
1,500,000
150.000.200
327
KERANGIA AAIAN KER]A
ICITIAN KEBIJAKAN PENTNGKATAN KESE'AHTERAAN RAI(YAT DAN KEADILAN SOSIAL PADA ERA OTONOMI DAERAH
Pendahuluan Kebijakan pembangunan nasional selama masa orde baru, yang dirumuskan dalam Program Pembangunan Jangka Panjang (PJP) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repeli0a), telah berhasil
mengangkat angka pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan pada saat
itu. Namun disisi
lain,
keterlibatan masyarakat baik dalam proses maupun dalam pemanfaatan hasil pembangunan, belum mencapai tingkatan yang merata (adil). Sebaliknya proses dan hasil pembangunan tersebut masih terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, terutama para pemilik modal.
Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, mengingat paradigma pembangunan yang diterapkan
lebih mengacu pada peftumbuhan ekonomi
(mnont
gro,ryU) yang mengutamakan capital sebagai
yang paling utama (capital centerd devebpmenQ. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses maupun pemanfaatan hasil pembangunan selama ini masih terbatas pada mereka yang kuat secara ekonomi. Badai krisis ekonomi yang berujung pada krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi nasional
merupakan
bukti pelaksanaan pembangunan yang sangat memihak kepada pemilik
modal
(konglomerat) dan mengabaikan secara nyata kekuatan masyarakat bawah sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial, sefta dampak negaUf yang secara langsung dengan kehidupan manusia, maupun yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.
Berbagai pendekatan pembangunan telah dicoba dilaksanakan antara lain konsep pendekatan pembangunan berimbang, pembangunan yang mengupayakan terpenuhinya basic
nd,
pembangunan
yang menekankan pada pemerataan dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan. Namun masih sangat kurang memperhatikan pembangunan sosial dan politik. Untuk itu perlu dirumuskan suahl konsep yang komprehensif sebagai alternaUf atas
strategi kebijakan pembangunan yang melihat pembangunan sebagai suatu proses humanisasi (people
centered developmenQ
dan
memfokuskan pada pemberdayaan (empowering) sosial-ekonomi
masyarakat secara berkelanjutan (susbinable). Dengan demikian maka diharapkan dapat mewujudkan makna keadilan sosial secara nyata yang salah satu indikatornya adalah maslarakat yang sejahtera, adil dan demokratis.
Perumusan Masalah
Berdasarkan Propenas 2000-2004, dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu: membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas
kehidupan beragama, dan ketahanan budaya, dilaksanakan pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional bidang sosial budaya adalah
Kajian
Isu Sftategis Staf
Ahli Bid. Kexjahteroar Rahyatdon Keadilan Sosial
328
terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar rakyat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebug telah dilaksanakan berbagai keb'rjakan dan program pembangunan sosial budaya, yang meliputi: bidang kesehatan; pendidikan; kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; dan peranan perempuan; serta pemuda dan olah raga.
Namun demikian masih banyak permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial budaya antara lain adalah:
(i)
masih rendahnya kondisi atau derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang masih memprihatinkan;
(iD (iii) (iv) (v)
masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakag banyaknya permasalahan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, serta koban bencana alam; masih rentannya/lemahnya kebhanan budaya;
masih terdapat permasalahan keadilan yang menekankan aspek regional (antarwilayah, antardesa-kota, antarpusat-daerah); permasalahan ras (suku-agama, dan antar-golongan) serta ketidakadilan antar golongan ekonomi kuat dan lemah; serta permasalahan keadilan pada aspek gender.
Tujuan Dan Sasaran Tujuan dari kajian kebijakan iniadalah untuk:
.
Menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang komprehensif;
.
Mengidentifikasi potensi, kendala dan permasalahan yang dihadapi seUap instansi/lembaga dalam melaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah:
1.
Tersusunnya suatu alternatif rekomendasi kebijakan yang komprehensif di bidang kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
2.
Teridentifikasinya potensi, kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan program/kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Keluaran Kefuaran yang diharapkan adalah tersusunnla suail
(lilhiE Papel) Buku PuUh
Rekomendasi
Kebijakan yang Komprehensif dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan sosial.
Kajlan Ist Strategis Staf Ahli Bid. Kevjahtetaon &.okya dad Kedilafl Sosisl
329
Metodologi Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian pustaka dan suruey lapangan. Data dan informasi yang didapat kemudian dianalis dengan model SWOT, serta dibahas dengan para akademisi, praktisi dan para ahli di bidangnya melalui
Fxus Group Discussr;on (FGD) dan Seminar'
Ruang Lingkup Kegiatan
1.
Meneliti kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang telah dan sedang berlangsung di negara Indonesia, melihat perbandingan kebijakan sebagai referinsi dari negara berkembang lainnya.
2.
Mengidentifikasi berbagai potensi, peluang, permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3.
Melakukan observasi ke beberapa daerah sampel yang berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Rencana Kegiatan
.
Persiapan dan rapat koordinasi interdep
.
Kajian Pustaka
.
Survey Lapangan
.
Pengolahan dan Analisis Data
.
Penyusunan Laporan
r
Diskusi Kelompok Terfokus
/ ColMiNtDaE
(tuus
Group Distssion)
Seminar
Waktu Pelaksanaan WaKu yang dibutuhkan untuk studi ini adalah 10 (sepuluh) bulan kalender'
Kebutuhan Biaya Biaya untuk kegiatan studi ini sebesar Rp. 280 juta yang dibebankan pada APBN 2004 (rincian
terlampir).
Kajian Isu Stlotegh Staf Ahli Bid, Ke*iahtcraan Rakyat dan Keadilan Sor;ial
330
RE}ICANA ANGGARAN BIAYA ANALISIS KEBIJAKA}I PENINGKATAN KESEJAHTERMN RAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN
2OO4
PENANGGU NGJAWAB KEGIATAII
: SAHLIBIDANG KESRA DAN KEAOILAI.I SOSIAL
DURASI WAKTU PELAKSANMN
:8 BUI.AN
JADWAL PELAKSANMN
:
APRIL . DESEMBER
PEKERJMN SECARA
A
SWAKELOLA
PERSONIL
t87 ,500,000
'IAYA Tim Penyusun Rekomendasi
a.
120
OJ
300,000
36,000,000
320
OJ
250,000
80,000,000
64
OJ
250,000
16,000,000
'100
OJ
100,000
10,000,000
Penanggung JwbTolok Ukur
10
OB
250,000
2,500,000
Sekretaris 1 orang
10
OB
1,300,000
13,000,000
Tenaga Teknis Administrasi
10
OB
1,500,000
15,000,000
Pramubakti
10
OB
750,000
7,500,000
Pengemudi
10
OB
750,000
7,500,000
'ENDUKUNG Alat Tulis Kantor
10
Bulan
900,000
9,000,000
Bahan Komputer
10
Bulan
300,000
3,000,000
Tiket (2 orang x 6 daerah)
12
\JI
2,500,000
30,000,000
Lumpsum
JO
OJH
280,000
10,080,000
10
Bulan
1,800,000
18,000,000
Konsinyasi/Seminar/Lokakarya
1
kali
15,000,000
15,000,000
Focus Group Discussion
1
kali
4,795,000
Pencetakan Prosiiding Seminar
tc
Eksemplar
35,000
875,000
Konsumsirapatpembahasan
3
kali
500,000
1,500,000
Biaya Cetak Laporan (Pendahuluan, Pertengahan & Akhir)
30
Eksemplar
35,000
1,050,000
Kebijakan (6 orang x 4jam x 5 bulan)
b.
Tenaga Ahli
(2 orang x 20 jam x
c.
I
bln)
Focus Group Discussion (8 orang x 4 jam x 2 pertemuan)
d.
Tim Teknis (1 orang x 10 jam x 10 bln)
e. f, g. h. i.
IIATERIAL DAN AKTIVITAS
a. b,
r2,000,000
t0,080,000
'ERJALANAN
a. b.
tl,220,000
.AIN.LAIN
a. b. c. d. e. f.
Sewa Mesin Fotocopy
JUMLAH
Kajian Im Stlategis Staf Ahli Bid, Ikxiahtetaan Rakyat dan Keadilan Sosial
4,795,000
180,800,000
33r
KEMNGIA AAIAN KER]A
STUDI PENATMN KELE],IBAGAAN DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEADII.AN SOSIAT
latar Belakang uuD 1945 telah secara tegas mengamanaRan bahwa salah satu hliuan berdirinya
Negara
Repubtik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial, seperti tertuang dalam alinea IV Pembukaan yang berbunyi: ',Kemudian daripda itu untuk mentbntuk
sntu frmerinbh
Negara Indotresia yang melindungi
kefriahtenan Wenap banga Indonesia dan reluruh tumph danh Indorcsia dan untuk memaiukan yang Erdasrt
ssial
maka disusuntah Kernerdel
Kehry
an
Indonsia itu...'l Kesejahteraan merupakan suah1 kondisi atau keadaan opUmal di mana telah terpenuhinya segala kebuhrhan hidup manusia yang ditunjang oleh keseimbangan antar berbagai aspek kehidupan, baik
aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan dan ketentraman (tidak ada konflik) serta aspek lainnya. Sementara keadilan sosial menekankan pada adanya keterbatasan dan pemenuhan hak individu dan geografis, masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar, tanpa membedakan suku, agama, wilayah sebagainya. Dalam tatanan masyarakat yang ideal, kesejahteraan dan keadilan adalah dua hal
dan
yang integral dan tak bisa dipisahkan. Kesejahteraan yang terbangun, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok teftentu saja tapi harus menyebar dan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keaditan sosial telah dilaksanakan berbagai
prograrn dan kegiatan hampir oleh setiap instans/lembaga pemerintahan baik
di pusat maupun di
daerah. Namun apabila kita telaah lebih datam upaya-upaya tersebut dirasakan masih belum efektif, pelaku pembangunan' karena berbagai masalah seperti kurangnya koordinasi sefta komiETen di antara
Perumusan Masalah Salah satu masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah
programlemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga dalam mengimplementasikan kebiiakan dan program penanganan kesejahteraan rakyat dan keaditan sosial, sehingga tidak jarang kebijakan dan program yang dilaksanakan saling tumpang tindih dan tidak
efeKjf. Unfuk keluar dari permasalahan di
atas dibutuhkan upaya sistema$s dan menyeluruh dengan didukung komitrnen dan peran serta dari penanganan berbagai pihak terkait. Untuk menuju kearah tersebut perlu penataan kelembagaan dalam kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Salah satu isu penting dalam upaya ini adalah bagaimana implikasi otonomi daerah dan desentralisasi (UU No. 2211999) dapat menjadi kekuatan dalam mendekatkan dan percepatan penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan soSial'
tAilon
t*
Strctegis Staf Ahli Bitl. Kevjahtercan Rahyat ilan Keadilan Sosiat
332
Tuiuan
1.
Mewujudkan kesamaan langkah dari setiap pelaku pembangunan dalam upaya penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
2.
Mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif sehingga dapat saling mendukung
(sinergi) untuk mencapai hasil yang optimal dalam setiap upaya penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial baik yang dimiliki pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik di pusat ataupun di daerah.
Metodologi Metodologi yang dipakai dalam upaya penataan kelembagaan dalam penanganan kesejahteraan
rakyat dan keadilan sosial adalah melalui mekanisme dialogis dan konsultatif. Artjnya seluruh komponen yang berkompeten di dalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dari unsur
pemerintah, legeslatif, swasta, dan masyarakat, baik
di pusat ataupun di
melakukan evaluasi dan memberikan masukan perbaikan
daerah bersama-sama
di dalam perumusan konsepsi
penataan
kelembagaan dan membangun komitmen bersama.
Ruang Lingkup Kegiatan Mengumpulkan data dan informasi menyangkut institusi, perah.uan perundangan, kebijakan dan program.
.
Membangun dialog
dan konsultasi dengan seluruh komponen pembangunan
yang
mempunyai kompetensi dalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
,
Merumuskan konsepsi penataan kelembagaan dalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
.
Mendorong
dan
membangunan komitrnen bersama
guna terwujudnya
sinergitas
penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Rencana Kegiatan
1. Persiapan 2. Survey lapangan (Pengumpulan data dan hformasi) 3. Pengolahan dan analisis data 4. Diskusi Kelompok Terfokus (Fuus Group Dinssion) 5. Seminar 6. Penyusunan Laporan. Waktu Pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan untuk studi ini adal5 (lima) bulan kalender.
Kebutuhan Biaya Biaya untuk kegiatan studi ini sebesar Rp 292 juta yang dibebankan pada APBN 2004 (rincian terlampir).
Kajian Isu Strategis Staf AhIi Bid, Kexjahtcraan Rahyat dat Keadilon Eosbl
333
