Menteri Perencanaan Ptmbrngunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PIMNANGUNAN NASIONAL/ KXPAI.A. BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR K.EP.1 3/M.PPN /HK] 02/ 2O1 6 TTNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUSI-IIAMAAN GENDEI Kf,MXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
MenimbanS
a,
bahwa dalam ra gka ntelaksanakan priflsip pengarusutarnaan gender untuk mencapai kesetaraafl dan keadilan Sender di seluruh kegiatan pembanSunan dalam rangka mehciptakan lndonesia yanS adil dan demokratis, perlu dilakukan percepatan frnSantsutamaan gender (PUG) melalui pelencanaan dan penganggaran resgxsif geflder (PPRG) di liugkungan Kementeria Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perelcanaan Pembangunan Nasional:
b
bahwa berd4sarkan peftimbanSan sebagainana dimaksud dalam
huruf a, perlu membertuk 'finl Koordinasi strategis Pen8arusutamaan Celtder Kementeriafl Perencanaar,
Pembangutran Nasional/Badan Perehcanaan Pembangunan Nasiohal; ('.
bahwa pejabat dan 1rc3awai ya[8 namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianSSap nampu dafl memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebatai ansSota iim Koordinasi StrateSis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaafl Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasional;
MenSingat
:
1
2
14 Tahun 2015 tenfang
AnSsaran (Lembaran Pendapatan dah Belanja NeSara Tah[n AnSSaran 2016 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tantbah^i Lembaran Negara Republik Indo esia Nomor 5767);
UndanS-Undaru Nomol
Peraturan Peruerintah Nomor 45 Tahufl 2013 Pelakanaan AnSSaran dan Belanja NeSara;
tenlarr|Iatz
Cara
3. Peraturan ..
-2-
Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2015 tentang
organisasi
Kementerian Negara; 4
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang Kementerian Perefl canaan PembanSunan Nasional,
5
Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2015
tent4nS Badan
Perencanaan PembanSunan N4sional: 6
Peraturan Menteri NeSara Perencanaan
PembanSunan
Nasional/Kepala Bad4n Perencanaah PembanSunafl Nasional Noftor PER.o05/M.PPN/ 1o/2o07 tentaflg Orgardsasi dan Tata Kerja Kementeriail Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratulan Menteri Perencanaafl Pembangunan Nasiohal/Kepala Badar Perencaflaan PeftbaflSunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Meflteri Nesara Pereflcanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pere[cata4t\,Pelaksaaaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan AnSSaran;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MEN'ITRI PERI.NCANAAN
PEMBANGI]NAN NASIONAL/KXPAII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGARUST]TAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERXNCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL.
PERI'AMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaa Petrbangunan Nasional/Badan Pelencanaan PembanSunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strate8is PUG, denSan susunan keanS:lotaafl sebagaimana tercantun dalaftl lampirall Keputusan ini.
K[DUA KETIC]A
KEEMPAT
Ti
Koordinasi Strategis PUG terdiri atas Tim Pengarah, PenanSSuIIS Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga PendukunS
Tim Pengarah beltugas memberikan arahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kentajuan dan memberi salan pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan. Penanggung Jawab bertanSSung j4wab terhadap pelaksanaan keSiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
KELINtrA.
3
Tim Pelaksana bertugas:
KELI,N,IA
a.
menjabarkan arah kebijakan yang dilel^pkatt Tim Pengarah dan Pehan&8ung Jawab ferkait pelaksanaan PUG melalui PPRG, baik
dalam rt'/an Bappenas sebagai penggerak PPRG ke Kementerian/LembagalPemerintah Daenh, mavpvn sebag t Kementerian / Lembaga;
b.
mengidentifi ka-si permasalahan, kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRC;
c.
memberikan masukan subtaltif terhadap perbalkan 1€nca11a keria dan pelaksanaafl kegt l^fi-kegtat2"n;
d.
menyelaraskan keSiatan antarkomponen dan antarkementerian/ letubaga dalam rencana kerja percepatan penerapan PUG melalui PPRG;
e.
memantau pelaksanaan reflcana kerja dan memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan PUG melalui PPRG; dan
f.
menlrrsun dan menyampaikan laryafi secata berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
K[ENAM
Tenaga Pendukung bertugas:
a.
membantu pelaksanaan tu8a.s Tim Pelaksana dalam penguftpulan data dan informasi; dafl
b.
melakukan tuSas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksafla.
Krl',rIrJH
:
Segala biaya yarlg diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PUG dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belarlja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun AngSaEn 2016.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini berlaku scjak tanslal ditetapkan dan berlaku sulut sejak tan:g4l 4 Januari 2016.
Llitetapka di lakafta pada tan:gal 22 Fcbruari 2016 MENTERI PDRXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KIPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAI,
frd. SOFYAN A. DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya KeDala Biro Hukum-
- / Emmy
'/^-/ -, Suparmiffun'
SALINAN I-A.MPIRAN KEPUTUSAN MENIIRI PPN,/ KEPAI,A BAPPDNAS
NOMOR KEP.I3IM.PPN /HK/02/ 2016 TANGGAL 22 IIBRUARI 2016
SUST]NAN KXANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATIGIS Pf,NGARUSLTTAMAAN
GE.NDER
KEMXNTERIAN PERINCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
TIM PENGARAH Ketua
Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua I
S€kretaris Kementeriafl PPN/Seketaris Ut4ma Bappenas.
Wakil Ketua II
Deputi Bldarrg Pembangunan
Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan.
wakil Ketua III
Deputi Bidafl8 Pendanaan Pembanguna[.
Aflggota
1.
Deputi Bida[g Pemantauan, Evaluasi, dan Pen8endalian PembanSunan;
2. Deputi Bidang Politik,
Hukum,
Peilahanan dan Keamanan;
3. Deputi
BidanS Kependudukan
dan
KetenaSakerjaan;
4. 5.
Deputi BidanS Ekonomi;
Deputi BidanS Kemaritiftan dan sumber Daya Alam;
6. Deputi BidanS Pengembaflgan ReSioflal; 7. Inspektur Utama; 8. Depuli Bidang Kesetaraafl Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9.
Direkur Jenderal AngSaran. Kemenlerun Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bina
PeftbanSunafl Daerah, Kementerian Dalam NeBeri.
B.
PENANGGI]NG JAWAB
Deputi Bidang Peftbangunan
Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan. C.
TIM ...
-2-
C
TIM PEI"A(SANA
Direktur Kependudukan, Pemberdayaan
Ketua
Perempuan, dan Perlindungan Anak.
wakl
Ketua I
Wakil Ketua Anggota
ll
Kepala Biro Perercanaan, Or8anisasi, dan Tata Laksana.
Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunafl
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10.
.
lnspektur Bidaflg Kinerja Kelembagaan; Inspektur BidanS Administrasi Umuft;
DirekturPendidikan; Direktur
Keseh
at^fi dan Cizi Masyarakal:,
DirektLrr Agama, Kebudayaan, Pemlrd4, dan olahraga;
Dirrktur Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
Direktur Pertahanan dan Keama[an; Direkrur Polilik dan Komunilasi; Direktut Aparatur NeSara;
Direktur Analisa Peraturan Perundangundangan;
I
1.
Dir€ktE Pe[anSgulangafl Kemiskinan;
13. Direktur Teiaga Kerja
dan
PengembanSan Kesemp^t^n Ketja;
14. Direktur
Pemberdayaan Koperasi dan
UKM;
15.
Direktur Perlindungan dafl Keseiahteraatl Masyarakat;
16. Dii€ktur Keuangan
Negara dafl Analisa
Moneter;
17. 18.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
Direktur Industri, IFIEK, Padwisata, dan Ekonomi Kreatif;
19. Direktur PanSan dan Perlaniafl; 20. Dlrel]1ur Kehutanan dan Konservasi sumber Daya Air;
21. 22.
Direktur Kelautan dan Perikanan;
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan PeilambanSan; 23. Direktu. ..
-3-
Direktu Lingkuntan Hidup; 24.
Direktur PenSairan dan Irigasi;
25.
Direktur Transportasi;
26.
Dir€ktur Permukiman dan Perurnahan;
27.
Dir€ktur Energi, Telekomunikasi,
dan
Infoftratika; 24.
Direktul PeluembanSan
Kerjasama
Pemerintah dan Swasta;
29
Direldur PenSembangan wilayah;
30
Direkfur Kawasan Khusus dan Daerah TertirgSal;
31.
Direkh.rr Otonomi D4er4h;
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan; Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
Direklur Pendanaan Luar
NeSeri
Bilateral;
Direktur Petencaflaan dan Pengembangalr Pendanaan Pembangu[an; 37
Direkrur Pendanaan Luar
NeSeri
Muhilateral; 38.
Direktur Kerja Sama
Pemb4nSulMn
Internasional; 39
Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
40
Kepala Biro
41
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Umuft;
Pelatihan Perencana;
42.
Kepala Biro Hukum;
43.
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daetah',
44
Dir€ktur Evaluasi Kinerja PembanSunan sektoral;
45
Drrel.]ur sislem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
46.
Kepala
sub Direktorat
Pemberdayaan
Perempuan;
47. Kepala . ..
47.
Kepala BaSian Perencar.a n Progtafi dan An aran;
48.
Kepala Sub Direktorat Analisa dan
formulasi Sistem
Pendanaan
Pembangul1an;
D.
TENAGA PENDI]KT]NG
49.
Fithriyah, sE, MPA, Ph.D;
50.
Dra. Mardiah Thamrir, MPM, Ph.D;
51.
Sugeng wah),u Hendado, ST;
52.
Sri Suhario, SE, QIA;
53.
Tri Sugiartihi,
54.
Fany wedahuditama,
55.
KahftalJuftadi,
56.
Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
57.
Vivi Afldriani, ST, M.Sc;
58.
Dra. Sri Rahayu, M. Ed;
59.
Didik Darmanto,
60.
Ir. Ani Pudyastuti, MA;
61.
Ir. Yosi Diani Tresna, MPMi
62.
Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
63.
Dani Ramadan, S.si, MHR;
64.
Renova Glorya Montesori Siahaan, M.Sc;
65
Icha Puspitasari,S.Si.
1
[dy Budi Utomo;
2
S4lamun.
S.Sos,
M.Si; SE,
MT, MA;
S.Sos;
S.Sos,
MPA;
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,, Bd. SOFYAN A. DJALIL
salinan sesuai dengan aslinya Keoala Biro Hukum.
-/'^/.
,
Emmy Suparmr0,tun
SE,
