Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)

M. Kholid Fathoni, Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)

Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan) M. Kholid Fathoni Email: [email protected]

Abstrak: Ketentuan tentang keharusan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan masih merupakan agenda hukum negeri ini. Pasal 53 UU Sisdiknas No.20/2003 mengamanatkan disusunnya suatu undang-undang tentang badan hukum pendidikan. Sebelumnya, UU No 9/2003 Tentang Badan Hukum Pendidikan sudah diterbitkan, namun oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan “tidak mengikat” pada tangal 31 Maret 2010. Apabila “undang-undang baru” akan disusun menggantikan UU No 9, maka diperlukan upaya Pemerintah agar benar-benar memperhatikan poinpoin penting penyebab pembatalan UU No 9 serta suara masyarakat secara lebih luas agar kelak tidak mengalami nasib UU No 9. Dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen di berbagai forum pembahasan seputar permasalahan, penelitian ini dimaksudkan memetakan permasalahan badan hukum di bidang pendidikan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membantu para pengambil kebijakan pendidikan mengetahui kebutuhan nyata para penyelenggara pendidikan di lapangan. Kata kunci: Otonomi pengelolaan pendidikan, badan hukum, penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan. Abstract: The obligation of legal body upon every educational institution or its founder is still an unfinished law agenda of this country. Act No 20/2003 on National Education stated that the specific law on education legal body must be enacted. The government has released the law No 9/2009 about Legal Body of School and University, but the Council of Constitution has canceled it in 2010. If a new regulation on legal body will be initiated as law, instead of the cancelled one, the Government should be in alert and in full contemplation among critics, last mistakes, and wider community sounds so that can avoid obstacles. This research is important in accordance with Governmental planning when the body of education institution will be constructed as a legal entity. The sounds and documents which are collected from various forums in discussion of the topic will be analyzed as a research conclusion. Key words: Educational Autonomy, legal body, institutional founder in education, school and university.

Pendahuluan Keinginan untuk mempercepat peningkatan mutu

Gagasan menjadikan satuan pendidikan

pendidikan di Indonesia dapat ditempuh melalui

berbadan hukum sendiri merupakan upaya

penguatan “status hukum satuan pendidikan”.

memperkuat status hukum satuan pendidikan

Selama ini, status hukum satuan pendidikan banyak

dengan tujuan menjadikannya lebih mandiri dan

menggunakan “baju hukum” penyeleng-garanya.

otonom. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Misalnya sekolah dasar (SD) berada di bawah

No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

payung hukum yayasan tertentu (di bawah UU

disebutkan bahwa pendidikan nasional mem-

Yayasan) yang menyelenggarakannya. Bernaung

punyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai

di bawah badan hukum lain terkadang ada dampak

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

negatifnya, di mana kewenangan satuan pendidikan

memberdayakan semua warga negara Indonesia

dalam urusan pendidikan menjadi lemah ketika

berkembang menjadi manusia yang berkualitas

berhadapan dengan kewenangan yayasan. Padahal

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan

satuan pendidikan merupakan lembaga inti

zaman yang selalu berubah. Dengan menjadi badan

pelaksana program pendidikan.

hukum, maka satuan pendidikan akan memiliki hak dan kewajiban seperti entitas tersendiri yang 299

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 3, Mei 2011

mestinya. Karenanya Deklarasi tentang Human of

otonomi ini di tingkat pendidikan dasar dan

Rights menegaskan kembali kedudukan manusia

menengah disebut MBS (manajemen berbasis

sebagai suyek hukum dengan melarang perbudakan.

sekolah) dan di tingkat pendidikan tinggi dikenal

Senada dengan ini, UUDS-RI 1950 Pasal 10

otonomi perguruan tinggi. Kemandirian dalam status

pernah menegaskan bahwa “Tiada seorangpun

badan hukum pendidikan bisa dikatakan bertujuan

boleh diperbudak, diperulur, atau diperhambakan.

menjamin agar otonomi ini benar-benar ditegakkan.

Perbudakan, perdagangan budak dan perham-baan,

Otonomi menajemen tidak lain adalah

dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuan

pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih

kepada itu dilarang”.

tinggi kepada instansi yang berada di bawahnya.

Teori badan hukum ini kalau diterapkan untuk

Misalnya berdasarkan UU No 22/2009 tentang

membangun dunia pendidikan dengan cara satuan

Pemerintahan Daerah, desentralisasi bidang

pendidikan dijadikan suatu subyek hukum terdengar

pendidikan sesungguhnya dimaknai sebagai

cukup relevan dengan harapan bisa mewujudkan cita-

pemberian otonomi pengelolaan oleh pusat kepada

cita kelembagaan satuan pendidikan sebagai wahana

daerah. Pemerintah daerah dengan demikian adalah

yang kuat dan berwibawa, sebagaimana dinyatakan

penerima otonomi yang diberikan oleh pemerintah

dalam UU Sisdiknas. Dengan menjadikannya badan

pusat, karena pemerintah daerah merupakan

hukum maka penyelenggaraan pendidikan akan

bawahan pemerintahan pusat. Peranan swasta yang

didukung oleh suatu organisasi yang memiliki hak-

turut serta menyelenggarakan pendidikan tidak bisa

hak seperti manusia, yang tidak mudah diperalat,

disebut otonomi dari pemerintah, disebabkan karena

diperdayai, ataupun diperbudak oleh pihak atau

yayasan (dan yang sejenis) bukan merupakan

badan hukum lain. Apalagi oleh pihak yang kurang

bawahan dari pemerintah.

berkepentingan dengan pendidikan.

Masalah otonomi yang terkait dengan pen-

Hubungan antara penyelenggara pendidikan

didikan menyangkut otonomi bidang akademik,

dan satuan pendidikan yang didirikan selama ini

tata organisasi, dan keuangan. Meski demikian,

banyak mengindikasikan hubungan yang bersifat

implementasinya di tingkat lapangan sangat

subordinatif (bukan koordinatif). Ini artinya satuan

bervariasi. Misalnya di perguruan tinggi negeri,

pendidikan lebih banyak yang diperlakukan sebagai

ranah otonomi sebelum lahirnya BHMN dianggap

bawahan. Ada juga yang bahkan diperlakukan

tidak menyentuh ranah keuangan. Waktu itu

laksana obyek hukum dengan kewenangan

bentuk pengelolaan keuangan berupa PNBP

mengelola sangat minim. Meski ada juga yang

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diklaim

walaupun merupakan bawahan tetapi satuan

tidak mencerminkan adanya otonomi, lalu setelah

pendidikan merasa sangat terlindungi. Upaya

BHMN baru diubah menjadi berciri BLU (Badan

menjadikan satuan pendidikan sebagai badan

Layanan Umum) yang dinilai mulai berbasis

hukum adalah menjadikannya subyek hukum

otonomi (Perubahan ini berarti, pada mulanya PTN

yang memiliki hak dan kewenangan secara penuh

yang tidak menyetorkan dana PNBP ke kas negara

(laksana manusia merdeka).

bertentangan dengan UU No 20/1997 tentang PNBP,

Latar belakang hubungan itu boleh jadi karena

UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, dan

landasan konstitusional Indonesia sebenarnya

UU No 1/ 2004 tentang Perbenda-haraan Negara.

m e m b e r i t u g a s ke p a d a Pe m e r i n t a h u n t u k

PNBP itu antara lain penerimaan dari kegiatan

menyelenggarakan pendidikan. Lalu masyarakat

pelayanan yang dapat dilaksanakan kepada

(swasta) diberi pula kewenangan berperan serta

masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

menyelenggarakannya. Peme-rintah dan swasta

Adapun PP tentang penetapan PTN sebagai BHMN

dengan demikian adalah “penyelenggara” yang

mengatur bahwa penerimaan PTN yang berasal dari

menyelenggarakan pendidikan melalui dibentuknya

masyarakat bukan merupakan PNBP).

suatu “satuan pendidikan”. Hubungan antara para penye-lenggara dengan satuan pendidikan

Pengalaman penerapan pada BHMN

ini merupa-kan hubungan pemberian otonomi

Hasil Studi Balitbang tahun 2005 berjudul

pengelolaan pendidikan. Dalam Penjelasan Pasal

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri di

53 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas hubungan

Era BHMN dalam rangka Otonomi Pendidikan,

300


bisa bertindak sepenuhnya, dan otomatis bisa

diharuskan berbentuk badan hukum pendidikan

lebih mandiri. Status badan hukum bagi satuan

bersumber dari adanya ketimpangan komunikasi

pendidikan sebenarnya sudah dirintis sejak

atau konsep dalam menterjemahkan kebutuhan

pemberlakuan BHMN (Badan Hukum Milik Negara)

para praktisi pendidikan terhadap makna otonomi

pada beberapa perguruan tinggi negeri di tahun

pengelolaan satuan pendidikan dalam bentuk/fungsi

2000 sampai dengan tahun2010 secara bertahap.

badan hukum pendidikan di Indonesia.

Perguruan tinggi dimaksud yaitu Universitas

kerangka ini penelitian diharapkan menemukan

Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM),

jawaban atas pertanyaan: “Apakah sesungguhnya

Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian

para penyelenggara dan penge-lola satuan

Bogor (IPB), Universitas Sumatera Utara (USU),

pendidikan membutuhkan otonomi pengelolaan

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas

pendidikan hingga dalam bentuk/fungsi badan

Airlangga (UNAIR), dan Universitas Pertahanan

hukum pendidikan?”

(UNHAN).

Dalam

Studi evaluasi ini bertujuan untuk meng-evaluasi

Pada perkembangannya, UU Sisdiknas No

apakah masyarakat penyelenggara dan pengelola

20/2003 memberlakukan kewajiban bentuk

satuan pendidikan sesungguhnya membutuhkan

badan hukum ini bagi seluruh penyelenggara

otonomi hingga tingkat aturan yang berciri badan

dan/atau satuan pendidikan, baik pada jenjang

hukum pendidikan. Selain perlu untuk memberikan

dasar, menengah, maupun tinggi. UU Sisdiknas

sumbangan pemikiran kepada negara, tulisan

No 20/2003 mengamanatkan

penyusunan UU

ini bisa menjadi khazanah pengetahuan empiris

tentang Badan Hukum Pendidikan yang disyahkan

serta dokumentasi, terkait dengan permasalahan

oleh DPR RI menjadi UU No 9 tahun 2009 tentang

otonomi pengelolaan pendidikan dan badan hukum

Badan Hukum Pendidikan . Namun, yang akhirnya

pendidikan di Indonesia.

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Cukup mengagetkan karena UU No 9

Kajian Literatur

terhitung masih berumur jagung dan nyaris belum

Badan hukum dan otonomi manajemen

sempat diimplementasikan.

pendidikan

Sementara itu, Pasal 53 UU No 20/2003 tentang

Definisi badan hukum (rechtpersoon atau body

Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar

corporate), seperti diungkapkan R. Subekti (1979),

penyusunan UU No 9 itu sendiri sampai saat ini tidak

pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan

dibatalkan. Ini artinya, Pemerintah bersama DPR

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan

RI masih berkewajiban untuk menyusun kembali

perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan

UU pengganti (UU baru) tentang badan hukum

sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan

pendidikan. Dalam amar keputusan Mahkamah

hukum. Penjelasan H.Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den

Konstitusi, terdapat pesan konstitusional agar

Hartog (dalam Chidir Ali, 1999, Badan Hukum, hal.

badan hukum pendidikan diubah dari yang semula

19) mengukuhkan bahwa manusia sejatinya adalah

berupa “bentuk badan hukum tertentu”, menjadi

suyek hukum. Tetapi ada juga subyek hukum yang

“fungsi” badan hukum pendidikan. Dalam kerangka

merupakan suatu organisasi, yakni badan hukum.

itu, Pemerintah bersama DPR harus berupaya

Karenanya M. Marwan dan Jimmy mencirikan badan

menterjemahkan keputusan Mahkamah Konstitusi

hukum sebagai organisasi, perkumpulan atau yang

perihal fungsi badan hukum pendidikan.

lainnya, yang dilakukan dengan akte otentik, dan

Studi evaluasi ini menganalisis sejumlah dokumen mengenai upaya tersebut, termasuk di

oleh hukum diperlakukannya sebagai persona atau sebagai orang (M. Marwan dan Jimmy, 2009).

dalamnya rangkuman dialog yang diseleng-garakan

Di dalam penjelasan mengenai manusia sebagai

oleh Balitbang Kemendiknas bersama para pemangku

subyek hukum dinyatakan bahwa manusia harus

kepentingan, yang kesemuanya mencerminkan arus

berkepribadian hukum. Ini disebabkan karena

komunikasi intensif antara Pemerintah dengan

manusia ada yang tidak berkepribadian hukum,

para pihak, terutama pakar pendidikan dan

bahkan menjadi obyek hukum, misalnya manusia

penyelenggara/pengelola pendidikan.

yang berkedudukan sebagai budak (slaven). Budak

Permasalahan satuan pendidikan ketika

tidak memiliki hak-hak manusia sebagaimana

301


ataupun dengan Pemerintah dan pemerintah daerah

dikatakan diperbudak oleh badan hukum lain yang

di lingkup sekolah negeri, satuan pendidikan cukup

menyelenggarakannya. Pemisahan kekayaan negara

banyak yang merasa terbantu. Misalnya satuan

dalam satuan pendidikan negeri juga merupakan

pendidikan yang didonasi oleh yayasan, atau di

pengecualian dari UU No 17/ 2003 tentang

sekolah negeri yang pendanaannya berasal dari

Keuangan Negara, di mana kekayaan negara yang

negara. Beberapa ada yang bahkan diperlakukan

dipisahkan sebenarnya masih tetap merupakan

seperti lembaga mandiri, seperti BHMN dan

kekayaan negara.

beberapa lembaga swasta.

Semula, ketentuan dalam UU No 9 Tentang

Hubungan antara pengelola dan penye-

BHP sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya

lenggara ini dikenal dalam UU Sisdiknas No 20/2003

memperjelas konsep MBS dan otonomi perguruan

sebagai hubungan berlandaskan pemberian

tinggi. Dalam UU ini persoalan terkonsentrasi pada:

otonomi. Komunitas swasta ada yang lebih senang

1) Kekayaan pendiri harus dipisahkan dari kekayaan

menyebut hubungan ini hubungan koordinatif. Ruang

satuan pendidikan; 2) Tatakelola organisasi harus

kemandirian yang memadai bagi perkem-bangan

memberikan peluang lebih besar bagi satuan

satuan pendidikan sesungguhnya merupakan suatu

pendidikan untuk berkembang. Sayangnya,

keniscayaan (dengan sendiri-nya harus ada), sebab

penyelenggara pendidikan pada umumnya sudah

tanpa otonomi, satuan pendidikan dipastikan bakal

memiliki aturan yang unik dan berciri kebutuhan

sulit berkembang.

masing-masing. Atas dasar ini, otonomi ala BHP

Para pengelola satuan pendidikan tidak

lalu diakui merubah tradisi Muhamadiyah yang

memiliki penterjemahan seragam terhadap apa

berdiri sejak 1912, Taman Siswa 1922, dan Katolik

yang sesungguhnya dimaksud dengan MBS maupun

sejak abad 15, juga ciri pendidikan lain di tanah

otonomi perguruan tinggi. Hal demikian karena

air. Jarang sekali di antara mereka ini yang begitu

kebutuhan masing-masing pengelola satuan

saja menyetujui dipisahkan kekayaannya. Ini semua

pendidikan berbeda dan bervariasi, dipengaruhi oleh

memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan satuan

ciri, kondisi, dan pola manajemen yang dikembangkan

maupun penyelenggara pendidikan ternyata tidak

oleh masing-masing satuan pendidikan. Ada

sama. Cukup banyak yang berpandangan bahwa BHP

yayasan yang mendanai satuan pendidikannya

sebenarnya hanya cocok untuk sekelompok satuan

secara penuh sehingga satuan pendidikan tidak

pen-didikan. Lebih tepatnya, hanya cocok untuk

perlu memikirkan bagaimana mencari dana sendiri.

perguruan tinggi negeri yang memiliki persoalan

Namun ada juga yang memberikan otonomi penuh

anggaran sistem PNBP, karena aturan PNBP dinilai

kepada satuan pendidikan termasuk dalam hal

sangat menghambat kreatifitas PTN, terutama yang

mencari dan mengelola keuangan. Ada pula yang

bersinggungan dengan dana pungutan masyarakat.

di tengah dua pola ini, yakni yayasan mendanai,

Ada yang menilai, satuan pendidikan dijadikan

namun memberi kesempatan yayasan mencari

badan hukum atau tidak, sebenarnya bukan

dana sambil menerapkan aturan-aturan yang

permasalahan pokok. Hal yang lebih penting,

ketat. Kecen-derungan realitas dunia pendidikan

persoalan pendanaan pendidikan di negeri ini yang

bahkan menunjukkan bahwa PTS saat ini sudah

sudah saatnya diperbaiki. Misalnya soal pembiayaan

dikelola secara otonom sedangkan PTN belum, yang

yang sebagian menilai, bahwa konstitusi kita

disebabkan karena sistem pengelolaan keuangan

menghendaki pembiayaan pendidikan seharusnya

masih menggunakan PNBP.

ditanggung seluruhnya oleh negara. Untuk yang

Dengan fenomena beragam di atas, keten-

berstatus negeri, sistem pemberlakuan semacam

tuan dalam UU BHP No 9/2009 yang menyamakan

BLU lebih baik. Jika pendidikan bisa berjalan dengan

kewajiban satuan pendidikan di semua jenjang, baik

pembenahan pada masalah-masalah ini maka soal

negeri maupun swasta, berbentuk BHP, termasuk

BHP atau tidak bukan menjadi masalah besar.

soal kewajiban memisahkan kekayaan satuan

Tetapi ide satuan pendidikan sebagai badan

pendidikan dari kekayaan penyelenggara, dinilai

hukum sebenarnya juga dibuat dalam rangka

tidak cocok dengan ciri dan karakter yang sudah

memberikan solusi bagi pendanaan pendidikan.

lama mapan di masing-masing lembaga. Terbukti

Masalah pemisahan kekayaan merupakan core

juga bahwa tidak semua satuan pendidikan setuju

masalah badan hukum yang diyakini dapat

302


menunjukkan bahwa pada umumnya PTN yang telah

seperti ini disebut independent administrative

berstatus BHMN merasa mempunyai otonomi penuh

entity.(Lihat dalam artikel Sofyan Affandi berjudul

dalam aspek pengelolaan keuangan, ketenagaan,

“Paradigma Salah Tentang PT BHMN”, di website

penentuan program studi, seleksi mahasiswa,

Http//sofian.staff.ugm.ac.id/artikel).

dan mengelola usaha bisnis untuk kepentingan penyelengaraan pendidikan. Keberhasilan PT BHMN

Metode Evaluasi

dalam aspek penelitian melalui pembentukan

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi ini

kelompok bidang keahlian, dan penelitian diarahkan

dilakukan dengan pendekatan ekploratif kualitatif.

pada pencarian solusi terhadap permasalahan dan

Data yang dikumpulkan merupakan data skunder

kebutuhan masyarakat serta menjalin kerjasama

dan primer. Adapun data sekunder diperoleh dari

dengan dunia industri. Reformasi organisasi

pengumpulan data/dokumen resmi baik yang

BHMN dilaksanakan melalui perumusan kebijakan

dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta

tentang visi, misi, evaluasi (kurikulum dan prodi),

yang berhubungan dengan otonomi pengelolaan

standar kelulusan, sistem informasi, program

pendidikan dan badan hukum pendidikan. Dokumen

pengembangan, dan pengelolaan keuangan.

dan publikasi tersebut antara lain peraturan

Kesulitan penting yang dihadapi oleh PT

perundang-undangan, publikasi resmi dari instansi

BHMN menyangkut dua hal: mengubah budaya

pemerintah maupun swasta, hasil-hasil penelitian

kerja pegawai negeri (PNS), dan menciptakan unit

terdahulu, informasi terbuka dari media cetak

penghasil dana (income generating units). Untuk itu

dan media elektronik. Data primer diperoleh dari

PTN BHMN menjalin kerjasama yang dilaksana-kan

beberapa cara antara lain dari kesaksian penulis

oleh Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian

dalam rapat-rapat pembahasan mengenai BHP,

kepada Masyarakat. Ada persepsi civitas akademika

rekaman peristiwa pembahasan selama UU BHP

yang menganggap BHMN mengorbitkan kecemasan

disusun, telaah atas amar keputusan Mahkamah

bagi PNS karena dapat “diberhentikan” jika tidak

Konstitusi, serta penye-lenggaraan diskusi fokus

menenuhi kinerja (etos kerja) yang ditetapkan.

dengan para pakar, antara lain Prof.Dr. Arifin

Karenanya untuk menjadi BHMN, banyak PTN

Suryaatmaja, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Prof. Dr

sudah melakukan penataan internal terlebih dahulu

Soedijarto; Prof Dr Thomas Suyatno; Dr . Edie Toet

sebelum berstatus BHMN.

Hendratno, Romo Karolus Jande, Prof. Dr Sofyan

S u n g g u h p u n m e r u p a k a n u p a ya u n t u k membebaskan PTN dari belenggu birokrasi

Effendi; Prof. Dr Ing Wardiman Joyonegoro, dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

pemerintah yang kaku, konvensional dan berbudaya

Sampel penelitian terdiri atas: 1) perguruan

total compliance, BHMN juga memuncul-kan

tinggi negeri yang sudah dan belum berbentuk

beragam tanggapan. Hal itu karena tujuan

badan hukum; dan 2) sekolah negeri yang belum

dibentuknya BHMN telah serta merta dipandang

berbadan hukum di semua jenjang, dan 2) sekolah

oleh para pengamat sebagai tindakan privatisasi,

swasta yang terdiri atas: penyelenggara (semisal

kapitalisasi, dan komersialisasi PTN. Sofyan Effendi,

yayasan) dan kepala sekolah formal pada jenjang

mantan Rektor UGM, menjelaskan, BHMN bukan

pendidikan yang terkait.

economic entity. Dalam perubahan PTN menjadi

Penelitian dilakukan sejak pembatalan UU No

BHMN tidak ada transfer kepemilikan. Semua

9/2009 di tahun 2010 hingga Maret 2011. Bertempat

lembaga negara yang berstatus BHMN adalah tetap

di Jakarta dan di beberapa daerah yang menjadi

milik Negara yang menerima alokasi anggaran

obyek pencarian informasi seputar permasalahan

dari APBN. Jadi, kepemilikan BHMN tidak berubah.

BHP.

Seluruh harta kekayaan pemerintah yang ada di PTN, baik tanah, gedung, peralatan, perlengkapan

Hasil Studi Evaluasi

dan SDM, statusnya tetap milik negara. Hanya

Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum para

pengelolaannya didelegasikan oleh Pemerintah

pelaksana pendidikan di tingkat satuan pendidikan

kepada suatu Board of Trustees yang mewakili

membutuhkan ruang berkembang secara memadai.

Pemerintah, masyarakat dan masyarakat kampus.

Dalam hubungannya dengan pihak penyelenggara,

Dalam literature Administrasi Negara, lembaga

semacam yayasan pada pen-didikan swasta,

303


gara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan. Ini berarti bahwa undangundang tentang badan hukum untuk satuan atau penyelenggara pendidikan, walau-pun berlaku untuk sebagian, terbuka kemung-kinan untuk disusun kembali agar kebutuhan untuk itu dapat dilayani oleh dunia hukum Indonesia.

Penerbit PT. Intermasa: Jakarta Undang-Undang Sementara-RI Tahun 1950 (UUD RIS, 1950) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Amandemen. Undang-Undang RI Nomor 22/2009 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 17/ 2003 tentang

Saran

Keuangan Negara.

Semua pihak perlu merenungkan persoalan yang lebih besar di balik terbitnya keputusan MK serta berbagai kelemahan yang tedapat dalam UU No 9. Perlu dipertimbangkan apakah benar bahwa status badan hukum layak diberlakukan bagi PTN eks BHMN saja, sehingga PTS mengacu kembali pada ketentuan perundang-undangan yang sudah ada yakni: UU Yayasan, UU Wakaf, dan UU lain seperti UU Perkumpulan. Putusan MK pada tanggal 30/3/2010 berisi berbagai rambu-rambu, terutama terkait hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD. Karenanya peraturan tentang badan hukum pendidikan baru tidak perlu lagi memaksakan penyeragaman. UU badan hukum pendidikan cukup memberikan “peluang otonomi” bagi satuan pendidikan. Pustaka Acuan Badan Penelitian dan Pengembangan. 2005. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri di Era BHMN dalam Rangka Otonomi Pendidikan. Chidir Ali, 1999. Badan Hukum. Penerbit PT Alumni, Bandung, Cetakan kedua. Departemen Pendidikan Nasional, 2003, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional, 2009, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Http//sofian.staff.ugm.ac.id/artikel. Diunduh tanggal 15 April 2011. Keputusan Mahkamah Konstitusi. No. 021/PUUIV/2006 tgl 22/2/2007 halaman 134-135 yang dikutip kembali dalam putusan no11-14-21-126-136/PUU-VII2009 tgl 30/3/2010 tgl 30/3/2010 butir 3.24. Marwan, M.. dan Jimmy P., 2009. Kamus Hukum, Cetakan pertama, Reality Publisher, Surabaya. R. Subekti, 1979. Aneka Perjanjian, Cetakan IV,

304

Undang-Undang RI Nomor 16/ 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang RI Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang RI Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan

merupakan badan hukum. Tetapi UU 9/2009

untuk berkembang secara optimal. BHMN sudah

mewajibkan satuan pendidikan-nya yang wajib

mempraktikkan ketentuan ini dan dinilai punya

menjadi BHP. Inilah yang kemudian menimbulkan

andil positif dalam memajukan perguruan tinggi.

pendapat pro dan kontra. Jika UU Yayasan (UU

Dengan mengecualikan ekses melambungnya SPP

16/ 2001 jo. UU 28/ 2004, PP 63/ 2008) dinilai

pada BHMN, UU BHP sesungguhnya telah meng-

bermasalah, sebaiknya UU tersebut yang perlu

antisipasinya dengan membatasinya maksimal 1/3

direvisi bukan membuat UU baru. Saat ini puluhan

dari dana opersional satuan pendidikan. Tetapi

ribu yayasan penyelenggara pendidikan, khususnya

sebagian orang menilai UU BHP tetap dirasakan

pendidikan dasar dan pendidikan menengah,

kebablasan karena mengandung makna pelepasan

juga belum seluruhnya menyesuaikan dengan UU

tanggung jawab oleh negara terhadap kewajiban

Yayasan. Jalan keluar yang lain: Universitas eks

membiayai pendidikan. Kekhawatiran melangitnya

BHMN diberikan payung baru berupa BHP (yang

biaya SPP seperti dalam kasus BHMN yang memicu

baru). Adapun yang sudah ikut badan hukum

bangkitnya tuduhan neo-liberalism tetap sulit

penyelenggara tidak perlu dipermasalahkan. Di luar

disembunyikan.

itu, masyarakat boleh memilih antara badan hukum

Pasal 53 UU No 20 pada dasarnya memberi-

atau tidak (seperti bentuk aslinya).

kan pilihan, bahwa yang wajib menjadi badan

Pendapat yang menilai badan hukum pendidikan

hukum adalah penyelenggaranya, atau satuan

bukan merupakan inti masalah pendidikan di

pendidikannya, atau kedua-duanya. Kalau demikian

Indonesia memandang bahwa Pendidikan nasional

maka sesungguhnya banyak sekali penyelenggaraan

perlu difokuskan pada pembangunan manusia

pendidikan sudah berbentuk BHP. Hal ini karena

seutuhnya, bukan pada pembangunan ekonomi

yayasan, badan wakaf dan semacamnya sudah

(economic development). Jangan menyamakan

pengelolaan pendidikan sebagai pengelolaan usaha,

seperti dalam upaya menswastakan pendidikan

negeri. Pendidikan nasional seyogyanya mengakomodasi prinsip etatis, paternalistik dan kebhinekaan, sehingga memberi kesempatan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan untuk mencoba dan mencari berbagai alternatif guna mendapatkan pilihan terbaik demi peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga perlu mengacu pada best practice pendidikan di negara-negara maju yang telah terbukti menghasilkan pendidikan bermutu tinggi. Untuk semua itu, Pemerintah perlu membiayai secara penuh pendidikan negeri pada pendidikan dasar, dan untuk swasta pemerintah ber-kewajiban mensubsidi. Badan hukum pendidikan jangan sampai mengurangi tanggung jawab pemerintah, dan tidak mengurangi pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi. Hak-hak historis dan konstitusional penyelenggara pendidikan seperti yayasan, dalam hal menyelenggarakan pendidikan secara langsung, harus tetap dipertahankan. Keberagaman dalam bentuk badan hukum dan tata kelola harus tetap dipertahankan atau justru perlu dikembangkan karena merupakan aset dan potensi bangsa. Agar satuan pendidikan bisa lebih bertang-gungjawab, bisa juga diperlakukan aturan perseroan terbatas yang bersifat terbuka dan tertutup. Yakni penyelenggara tidak perlu mengurusi hingga ke dalam perusahaan. Ada AD/ART yang bisa digunakna sehingga bila ada pelanggaran mudah ditindak. Ini artinya, hal-hal yang sudah diatur dengan peraturan sendiri, tidak perlu diatur kembali dalam RUU badan hukum pendidikan baru, kalaulah akan disusun. Simpulan dan Saran Simpulan Para penyelanggara dan pengelola satuan pendidikan terbelah menjadi dua pendapat besar, yakni yang menganggap badan hukum merupakan pilihan ideal bagi semua bentuk satuan pendidikan, dan kelompok lain menilai bahwa badan hukum baik untuk beberapa jenis satuan pendidikan namun tidak diperlukan untuk jenis pendidikan lainnya. Amanat UU No 20 Pasal 53 tidak dibatalkan. Isinya mewajibkan penyeleng-

305

Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)

Recommend Documents