BABY PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan kajian terdahulu, dapat dicatat bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi teljadinya sengketa tanah di Desa Narumonda. Diantaranya adalah: pertama, ketidakjelasan tapa! batas tanah; kedua, ketidakjelasan cara pembagian tanah waris yang dilakukan oleh para orang-<>rang tua terdahulu; ketiga, di antara pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap tanah dalam bentuk sertifikat. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hukum yang ditempuh masyarakat di Desa Narumonda sangat plural. Masyarakat mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang mereka alami. Ada yang menyelesaikan sengketa tanah melalui j alur formal (pengadilan negeri/ligitasi) maupun informal (musyawarah adat/nonligitasi). Tetapi umumnya masyarakat Desa Narumonda lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara informal. Hal itu disebabkan karena mereka masih sangat menghargai hukum adat, dan mereka sangat menghargai keputusan-keputusan yang diambil melalui musyawarah dalihan na tofu. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur formal (pengadilan) cenderung menjadi pilihan masyarakat ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat pada institusi dalihan na tofu. Mekanis111e informal menjadi pilihan utama masyarakat apabila mereka mempunyai sengketa, karena masyarakat berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme informal bukan hanya karena mekanisme tersebut murah, cepat dan mudah, tetapi mebnisme informal diyakini dapat menjaga keharmonisan dan 11 0
relasi antara masyarakat Tetapi sayangnya, walaupun masyarakat menjadikan jalur informal sebagai pilihan utama, namun mekanisme informal ini belum menjadi bagian yang terintegrasi dari mekanisme atau sistem hukum yang didukung oleh pemerintah secara sungguh-sungguh
sehingga
keputusan-kepututsannya
bisa digugat ke
pengadilan oleh pihak yang tidak puas.
B. Saran-Saran I . Disarankan agar nilai-nilai kearifan Jokal yang ada pada masyarakat Desa Narumonda tetap dijaga, karena mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur informal (musyawarah adatlnonligitasi) adalah budaya bangsa yang sangat penting untuk di lestarikan meskipun dalam pelaksanaannya ada pergeseran. 2. Karena nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam musyawarah adat daliha
> -
na tolu sangat tinggi nilainya, maka kepada masyarakat disarankan agar tetap menjaga eksistensi dalihan na tolu karena seluruh potensi sengketa dapat dieliminir di dalam musyawarah dalihan na tolu. 3. Disarankan kepada pemerintah daerah, DPRD, penegak hukum dan aparat desa untuk memberikan dukungan yang tegas terhadap pemberlakuan mekanisme informal ini yang selama ini ditempuh masyarakat.
Ill
DAFfAR PUSTAKA
Ali, Ahmad. Keterpurulwn Hulcum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 200 I. Attali, Jacques. Milenium Ketiga. Tezjemahan Eny Nor Hariati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. Bakri, Muhammad. "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia" dalam Jumal Kertha Patrika Vol. 33 No. I. Januari 2008. Black, Donald The Behaviour of Law. New York: Academic Press, 1976. Bungin, Burhan. Ana/isis Data Penelitian Kuolitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003 . Chang, William. " Pendidikan nilai-nilai Moral" dalam Harlan Kompas, 3 Mei 1999. Darus, Mariam. Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Senlceta Dibidang Elwnomi Keuangan Di Luar Pengadilan. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya PEMBANG UNAN HUKUM NASIONAL KE VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 2003. Erari, Karel Phil. Tanah Kita, Hidup Kita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Friedman, Lawrence M. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton dan Company, 1984. G riffiths. " What is Legal Pluralism" dalam Journal of Legal Pluralisme, 1986. Hadikusuma, Hilman. Hukum Adat Dalam Yurisprudensi: Hukum Tanah, Jual Beli Perutangan dan Lainnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Harahap, A. Bazar. Posisi Tanah Ulayat Menurut Hulcum Nasional. Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 2000. Haar, Ter. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. terj. K. Ng Soebakti Posponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999. Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Dj ambatan, 2000. Hartono, Sunatjati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hulcum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.
Hoebel, E. Adamson. The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics. New York, Antheum. 1968. Ihromi, T.O. Antropologi Hulcum: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
_ _ __ . Antropologi dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984. Jaya Nur, I Nyoman. Perkembangan Pemi/ciran Konsep Pluralisme Hukum. www.huma.or.id.2004. Koentjaraningrat, "Antropologi Hukum", dalam Antropologi Indonesia. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989. Jakarta: FISIP Ul, 1989. Llewellyn, K.N. dan E. A. Hoebel. The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence, University of Oklahoma Press, 1941. Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. Ana/isis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Ul Press, 1992. Moeliono, et.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990. Moleong, Lexy. J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Nader, Laura (ed). The Ethnography of Law. Volume 67 No. 6. American Anthropological Association, 1965. Noda. Yosiyuki. lntroduction to Japanese Law. Tokyo: Univecsity Press. 197 .i. Pelly, Usman. Urbanisasi dan Adaptasi, Peranon Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing. Jakarta: LPJES, 1986. Rajagukguk, Erman. Pluralisme Hulcum Horus Diakui. www.hukurnonline.com. 1995. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa. 1979. Syamsuddin, Amir. " Proses Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2001 dan Prospeknya ke O=pan", Jurnal Keadilan Vol. I_ No. 5 Nopember Desember 2001. Saptomo, Ade. Berjenjang Naik Bertangga Turun: Sebuah Kajian Antropologi
Hukum Tentang Proses Penye/esaian Sengketa Tanah di Minangkabau. Jakarta: Tesis Program Studi Antropologi Program PascasaJjana Universitas Indonesia, 1995. Sarbaguna, Boy S. Ana/isis Data Pada Penelitian KualitaJif. Jakarta: Ul Press, 2004.
Simandjuntak. Bugaran Antonius dan Saur Tumiur Situmorang. Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak. Medan, Masa Barn, 2004. Simandjuntak. Bugaran Antonius. Konjlilc StaJus dan Kelcuasaan Orang Batulc Toba. Y ogyakarta: Jendela, 2002.
- -- - · Struklur Sosial dan Sisrem Polililc Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budoya Po/itik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Simarmata, Rikardo. "Mencari Karakter aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim Huma (ed.). Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan lnterdisiplin. Jakarta: Huma dan Ford Foundation, 2005 Soekanto, Soerjono. Hulcum Adot Indonesia. Jakarta: Rajawali, I 983. Sudiyat, Imam. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 1981. Sumardjono, Maria S.W. Tanah Do/am Perspe/cJif Hale Ekanomi. Sosial dan Budaya. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008. Sutedi, Adrian. Peralilum Hale Atas Tanah dan Pendajiaranrrya. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
-z
?
Wignjosoebroto, Soetandya. Tanah Negara: Tanah Adat Yang Jaka rta: Elsam, 1984.
Dinasionalisa.~i.
-..,.--- -- -· "Keadilan Komutatif, Win-win Solution", dalam Harian Kompas, 25 November 2000.
