BAB VI PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
P
ada bab ini akan dibahas mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Dalam bab ini juga akan membahas berbagai faktor yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan
Indonesia. Beberapa peristiwa besar seperti Maklumat No. X dan terbentuknya pemerintahan RIS menjadi pokok bahasan di dalam Bab ke 6 ini. TIK Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan bentuk sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensiil menjadi parlementer 3. Mendeskripsikan bentuk pemerintahan parlementer yang diterapkan di Indonesia pada awal kemerdekaan 4. Menganalisis
faktor
dikeluarkannya
Maklumat
No.
X
yang
ditandatangani wakil presiden. 5. Mendeskripsikan bentuk pemerintahan dan tujuan di dirikannya Republik Indonesia Serikat (RIS)
Indonesia sebagai suatu negara yang independen memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Kronologi Sistem pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan dalam perkembangannya sangat rumit. Dimana terjadinya gonta ganti sistem pemerintahan agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah
171 | S N I 5
ada jauh sebelum proklamasi. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan Presidensil 1945-1949 Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: •
Presiden yang dipilih rakyat
•
Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
•
Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : •
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
•
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
•
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
•
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
•
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
•
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa Kemerdekaannya adalah
Sistem Presidensil. Sistem Pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undangundang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. “Menteri merupakan
172 | S N I 5
pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada presiden”.
Gambar. Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-menteri Kabinet Republik Indonesia yang pertama sedang menuju ke tempat sidang. Sumber: Repro foto 30 Tahun Indonesia Merdeka
Untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementrian. Seharusnya pembentukan kementrian diserahkan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan Departemen dan Susunan Kementrian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Kasman Singodimejo). Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensil (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara yaitu: 1. Departemen Dalam Negeri 2. Departemen Luar Negeri 3. Departemen Kehakiman 4. Departemen Keuangan 5. Departemen Kemakmuran 6. Departemen Kesehatan 7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 8. Departemen Sosial 9. Departemen Pertahanan 10. Departemen Perhubungan 11. Departemen Penerangan
173 | S N I 5
12. Departemen Pekerjaan Umum
Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerah yaitu: 1. Jawa Barat
: Soetarjo Kartohadikusumo
2. Jawa Tengah
: Raden Pandji Soeroso
3. Jawa Timur
: Raden Mas Tumenggung Soeryo
4. Borneo (Kalimantan)
: Ir. Muhammad Noor
5. Sulawesi
: Dr. Sam Ratulangie
6. Maluku
: Mr. Latuharhary
7. Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
: Mr. Ketut Pudja
8. Sumatra
: Mr. T. Mohammad Hassan
Dua daerah istimewa, Yogyakarta dan Surakarta Dalam perkembangannya, karena pengaruh dari golongan sosialis yang ada dalam KNIP maka usia kabinet Presidensiil tidak lama yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Sistem Kabinet Parlementer inilah yang katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang berdasarkan multipartai yaitu
sistem
pemerintahan
parlementer.
Jika
menggunakan kabinet presidensil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet
dan
kabinet
bertanggungjawab
kepada
presiden.
Tetapi
jika
menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP). Kabinet
Parlementer
ini
terbentuk
karena
memang
sebenarnya
direncanakan oleh KNIP, dimana kabinet (menteri) bertanggungjawab langsung
174 | S N I 5
kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar.
2. Maklumat No. X Untuk mewujudkan ambisi KNIP tersebut maka mulai dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada 16 Oktober 1945 (Sidang KNIP I). Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang MPR/DPR, disetujui
dengan
dikeluarkannya
Maklumat
Pemerintah
No.
X
yang
ditandatangani wakil presiden. a) Latar Belakang Dikeluarkannya Maklumat No. X Pada bulan oktober 1945, kelompok kiri (sosialis) dalam KNIP yang dipimpin oleh Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP). Langkah berikut dari kelompok sosialis itu adalah mendorong terbentuknya kabinet parlementer. Sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan parlementer adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya. Untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan dukungan 50 buah tanda tangan dari 150 anggotanya. Pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Adapun alasan yang diajukan BP-KNIP untuk memperkuat usulannya tersebut, sebagai berikut: 1) Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat diktator. 2) Adanya propaganda belanda melalui NICA yang menyiarkan isu politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintah yang bersifat fasis, yang menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI.
175 | S N I 5
3) Untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis buatan Jepang. (Wawan, 2003:35) Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut diterima oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut ditandatangani oleh wakil presiden Moh. Hatta dalam kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta.Isi maklumat tersebut terdiri dari 2 materi pokok berikut ini: 1) Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Dasar Haluan Negara. 2) Berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut, kekuasaan presiden, hanya dalam bidang eksekutif. Dengan demikian, kedudukan presiden sebagai yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk, dapat berfungsi sebagai badan legislatif. Ada suatu catatan menarik mengenai nomor maklumat yang diterbitkan ini, latar belakang sebab kejadiannya, ketika maklumat tersebut dibuat ternyata daftar urutan maklumat Wakil Presiden saat itu tidak dibawa oleh Sekretaris Negara mr. (meester in de rechten) Gafar, sehingga nomor urut maklumat tersebut untuk sementara tidak diisi dan hanya ditulis Maklumat Wakil Presiden No. X (maksudnya X tanda silang, alias kosong, belum ada nomor resmi) untuk kemudian kelak diganti dengan nomor urut yang sebenarnya. Tetapi belakangan tanda X tersebut tetap tidak diganti oleh sekretaris negara, selanjutnya maklumat
176 | S N I 5
tersebut latah disebut juga Maklumat No. X (dibaca ‘sepuluh’). (PPLN Den Haag, Online: http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945) b) Isi Maklumat No. X Maklumat No. X yang dikeluarkan Wakil Presiden RI (Moh. Hatta) menjadi salah satu faktor perubahan sistem pemerintahan Indonesia berisikan sebagai berikut
Maklumat Wakil Presiden No. X KOMITE NASIONAL PUSAT Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada Komite Nasional Pusat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SESUDAH MENDENGAR Pembicaraan Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaan yang hingga sekarang dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional dengan bantuan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat da supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasioal Pusat; MENIMBANG bahwa dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia selain Pemerintah; MENIMBANG bahwa pasal tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat; Memutuskan: Bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jakarta, 16 Oktober 1945 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MOHAMMAD HATTA
177 | S N I 5
Gambar. Rapat Badan Pekerja KNIP yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Oktober 1945 dihadiri oleh Soekarno dan Moh. Hatta, tampak Sutan Syahrir sebagai Ketua BP KNIP. Sumber: Repro foto 30 Tahun Indonesia Merdeka
Dan setelah Maklumat Wakil Presiden No. X di atas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Moh. Hatta telah resmi dewan “Badan Pekerja-Komite Nasional Pusat” atau yang disingkat BP-KNIP. Tidak lama setelah keluar Maklumat No. X terdapat salah faham mengenai fungsi kerja BP-KNIP dikhalayak umum, dikeluarkanlah surat edaran kedua mengenai Maklumat No. X yang berisikan penjelasan mengenai fungsi BP-KNIP dibentuk sesuai maklumat tersebut. PENJELASAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewajiban, dan kekuasaan. Badan Pekerja Komite Nasional, yang dibentuk oleh rakyat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut: Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengingat gentingnya keadaan, pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh sebuah Badan Pekerja. Menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak: a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.
178 | S N I 5
Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara, Badan Pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan (dagelijk beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata. b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintah. Yang menjalankan UndangUndang ini adalah Pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh MenteriMenteri dan Pegawai-Pegawai yang dibawahnya. Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanya Badan Pekerja) tidak berhak lagi mengurus halhal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (uitvoering). Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden). Kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja yang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Jakarta, 20 Oktober 1945. BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL KETUA SYAHRIR PENULIS SOEWANDI c) Mohammad Hatta dan Maklumat No. X Pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta yang sebagai Dwi Tunggal Pemimpin Indonesia menjadikannya suatu bentuk pemerintahan negara yang unik, pertentangan cara berpikir Bung Karno dan Bung Hatta membuat variasi dalam keputusan yang diambil, Wawan Tunggul Alam dalam tulisannya mengibaratkan Bung Karno dan Bung Hatta ini merupakan suatu koin bermata dua, beda pemikiran tapi sama tujuan “dwi tunggal yang dualistik” (2003), Soekarno revolusioner, Hatta reformis. Soekarno gandrung persatuan, Hatta memandang persatuan hanyalah alat. Soekarno menghendaki negara kesatuan, Mohammad Hatta ingin negara serikat. Soekarno anti-demokrasi parlementer, sedangkan Mohammad Hatta pendukung demokrasi parlementer. Soekarno menganggap voting merupakan tirani mayoritas, Mohammad Hatta
179 | S N I 5
menganggap voting merupakan jalan mufakat. Hal demikian yang membuat dua tandem ini mendapat julukan “Dwi Tunggal”. Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta yang menunjukan peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan negara yang pada saat itu sebagai tandem dan rival Presiden Soekarno(Wawan, 2003). Uniknya ketika menandatangani Maklumat Wakil Presiden No. X, Hatta menduduki posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia kala itu memang memiliki model kepemimpinan yang unik dengan dwi-tunggal. Model yang tak sama sekali dimiliki oleh Negara lain pada saat itu, hanya Indonesia. Hatta dan Soekarno yang dwi-tunggal memiliki hak dan kekuasaan yang sama. Maka selaku Wakil Presiden, Hatta juga memiliki kekuasaan menandatangani Maklumat No. X. Menurut Hatta, Maklumat No. X adalah wujud dari ketidaksetujuan dari beberapa orang dengan partai tunggal yang akan didirikan oleh Soekarno, sekaligus sebagai gambaran bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi(Rosihan, 1985). d) Dampak Dikeluarkannya Maklumat No. X Seperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Oktober 1945, yang diikuti pengumuman Peraturan Pemerintah bulan November tentang pendirian partai-partai politik dan pergantian sistem presidensiil menjadi parlementer, maka akibatnya mulai saat itu , presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan atau hak menentukan kebijakan jalannya pemerintahan, tapi hanya sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai simbol atau tukang stempel. Semua kebijakan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinetnya. Sesungguhnya dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X secara yuridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi hanya perubahan status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang sederajat kedudukannya dengan
180 | S N I 5
presiden dan yang bersama-sama presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu bisa dilihat dalam praktek ketatanegaraan Indonesia di era pemerintahan Soekarno (setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959), era Suharto (sampai 1998), dan pemerintahan-pemerintahan pada era reformasi, di mana meskipun ada lembaga
legislatif
(MPR/DPR)
presiden
tetap
memegang
kekuasaan
konstitusional sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut tidak hanya kekuasaan presiden berkurang, KNIP sebagai badan Legislatif menggantikan MPR dan DPR sebelum terbentuk. Selain kedua hal tersebut KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Usulan tersebut disetujui dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik. Adapun partai-partai yang berhasil dibentuk adalah: 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2.
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3. Partai Komunis Indonesia (PKI) 4. Partai Buruh Indonesia (PBI) 5. Partai Rakyat Jelata (PRJ) 6. Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) 7. Persatuan Rakyat Marhaen(Permai), Partai Rakyat Sosialis (Paras) 8. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 9. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).
Terbentuknya kabinet Syahrir (parlementer I) merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet Presidensil, dimana menteri sebagai pembantu presiden” sementara itu pelaksanaannya” menteri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada parlemen (KNIP)”. Karena menggunakan sistem parlementer maka kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan
181 | S N I 5
kedudukan. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh parlemen (KNIP).
3. Sistem Pemerintahan Parlementer 1949-1950 Demokrasi
parlementer
(liberal)
adalah
suatu
demokrasi
yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung sistem pemerintahan parlementer dan berlaku UUD 1945 periode pertama, konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Berikut adalah beberapa ciri dari demokrasi parlementer :
•
Kedudukan DPR lebih kuat atau lebih tinggi daripada pemerintah.
•
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.
•
Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri.
•
Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen
•
Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan,biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara
•
Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.
•
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
Kurun waktu 1949-1950, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya (1945-1949). Dalam sistem parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
182 | S N I 5
RIS intinya terdiri dari negara-negara bagian dan kesatuan kenegaraan. Berubahnya NKRI menjadi negara RIS merupakan konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya. Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi KMB. Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, Kekuasaan negara terbagi dalam 6 lembaga negara (alat-alat kelengkapan federal RIS) yakni sebagai berikut:
•
Badan Eksekutif yakni Presiden dan Menteri-menteri.
•
Badan Legislatif yangdibagi menjadi dua bagian yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan
•
Badan Yudikatif terdiri dari Dewan Pengawas Keuangan dan MA. Rancangan konstitusi RIS pada saat itu berada di bawah pengawasan PBB,
dengan menetapkan : 1) Menentukan negara yang berbentuk serikat (federalistis) yang dibagi dalam 16 daerah bagian, yakni: 1. Negara Republik Indonesia 2. Negara Indonesia Timur 3. Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta 4. Negara Jawa Timur 5. Negara Madura 6. Negara Sumatera Timur 7. Negara Sumatera Selatan Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu: 1. Jawa Tengah 2. Kalimantan Barat (Daerah Istimewa) 3. Dayak Besar 4. Daerah Banjar 5. Kalimantan Tenggara
183 | S N I 5
6. Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah KesultananPasir) 7. Bangka 8. Belitung 9. Riau 2) Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan yang liberalistis atau pemerintahan yang berdasarkan demokrasi parlementer. 3) Mukaddimah konstitusi RIS telah menghapuskan semangat jiwa, maupun isi pembukaan UUD proklamasi.
Sebenarnya dari awal tidak semua rakyat setuju terhadap pemberlakuan sistem pemerintahan parlementer yang menggunakan konstitusi RIS, namun keadaanlah yang memaksa demikian. Banyak aturan didalam konstitusi tersebut yang menyimpang dari isi jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, dasar pembentukannya juga sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ideologi yang kuat dan satu tujuan kenegaraan yang jelas. Oleh karena tidak mendapatkan dukungan rakyat terhadap sistem pemerintahan ini, akhirnya dalam waktu singkat RIS mulai goyah. Sistem federal seperti apapun juga telah dianggap rakyat sebagai alat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia agar Belanda dapat berkuasa di Indonesia, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.
184 | S N I 5
Kesimpulan
Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Pada awal kemerdekaan Indonesai dari tahun 1945-1950, sistem pemerintahan yang pernah berlaku adalah sistem pemerintahan Presidensil (19451949) dan Sistem Pemerintahan Parlementer (1949-1950). Pada masa sistem pemerintahan Presidensil, bentuk negara Indonesia adalah Kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, konsitusinya adalah UUD 1945, dan berlangsung dari 18 Agustus 1945-27 Desember 1949. Sementara itu pada masa sistem pemerintahan Parlementer, bentuk negara Indonesia adalah serikat (federasi), bentuk pemerintahan Republik, Konsitusinya adalah konsitusi RIS, dan berlangsung dari 27 Desember 1949-15 Agustus 1950. Berubahnya
NKRI menjadi negara
RIS merupakan
konsekuensi
diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam masa penerapan sistem pemerintahan Parlementer, dikeluarkan Maklumat No. X yang ditandatangani oleh wakil preside yang bertujuan mengurangi kekuasaan presiden yang hanya dalam bidang eksekutif, dan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
185 | S N I 5
Glosarium
Sistem kongresional : Sistem kongresional atau sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif Golongan sosialis
: Dalam politik biasanya dianggap sebagai golongan sayap kiri dengan aliran sosial atau demokrasi sosial
Maklumat No. X
: Maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pemerintahan parlementer yang ditandatangani wakil presiden RIS (Hatta) sebagai langkah untuk mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap memiliki kekuasaan yang lebih, serta pembentukan BP KNIP dan pembentukan partai sebanyak-banyaknya (No. X bukan mewakili angka 10 dalam bilangan Romawi melainkan mengidentifikasikan maklumat tersebut belum di beri nomor)
RIS
: Republik Indonesia Serikat
KNIP
: Komite Nasional Indonesia Pusat
UUDS
: Undang-Undang Dasar Sementara
BP KNIP
: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
186 | S N I 5
Latihan 1 1. Buatlah perbandingan antara sistem pemerintahan Presidensil dan sistem pemerintahan Presidensil. 2. Lakukanlah wawancara mengenai sistem pemerintahan Presidensil dan sistem pemerintahan Parlementer. 3. Menurut pendapat anda sistem pemerintahan yang mana (Presidensil dan Parlementer) yang cocok diterapkan di Indonesia. 4. Analisis bagaimana peran dikeluarkannya Maklumat No. X dalam sistem pemerintahan Indonesia dan hubungan presiden dengan pemerintahan Indonesia 5. Buatlah laporan mengenai materi dari sistem pemerintahan tersebut.
Latihan 2 1. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan.... a. Parlementer b. Absolut c. Presidensil d. Kerajaan e. Monarkhi 2. Ciri-ciri pemerintahan presidensial di bawah ini, kecuali.... a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. b. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. c. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). d. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. e. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Parlemen 3. Pada masa sistem pemerintahan Presidensial, berdasarkan hasil rapat sidang PPKI tanggla 19 Agustus 1945 jumlah Departemen sebanyak.... a. 10
d. 13
187 | S N I 5
b. 11
e. 14
c. 12 4. Daerah istimewa yang dibentuk pada masa sistem pemerintahan Presidensial adalah... a. Yogyakarta dan Surakarta b. Yogyakarta dan Aceh c. Surakarta dan Aceh d. Yogyakarta dan Sumatra e. Surakarta dan Borneo 5. Gubernur Sumatra pada masa pemerintahan Presidensial adalah... a. Dr. Sam Ratulangi b. Ir. Mohammad Noor c. Mr. Ketut Pudja d. Mr. T. Mohammad Hassan e. Raden Pandji Soeroso 6. Di bawah ini termasuk 8 provinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia merdeka, kecuali..... a. Borneo
d. Sunda Kecil
b. Jawa Barat
e. Sulawesi
c. Papua 7. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dipimpin oleh... a. Raja
d. Sultan
b. Perdana menteri
e. Kaisar
c. Presiden 8. Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah..... a. Sering terjadi krisis cabinet b. Program pemerintahan cebderung terhambat c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja d. Pemerintahan cenderung stabil e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
188 | S N I 5
9. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya..... a. Presiden dan menteri-menterinya b. Presiden bersama dengan DPR c.
Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri e. Presiden dengan perdana menteri 10. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali.... a.
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen c.
Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen e.
Parlemen dapat membubarkan kabinet
TAMBAHAN SOAL 1. Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan a. segala sesuatu yang bersumber dari hukum b. hal yang berhubungan dengan negara c. sistem yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya d. sistem yang dibuat oleh para pejabat negara 2. Mengapa Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami perubahan sistem pemerintahan. a. Karena pengaruh dari golongan sosialis yang ada dalam KNIP b. Sistem pemerintahan presdidensil tidak cocok diterapkan di Indonesia c. sistem kabinet parlementer sangat sesuai dengan harapan bangsa indonesia. d. Karena adanya pengaruh dari presiden Soekarno dan Moh. Hatta 3. Bagaimanakah pengaruh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) didalam proses perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. a. KNIP adalah badan tertinggi di Indonesia b. KNIP lebih menyetujui jika kabinet presidensil diterapkan
189 | S N I 5
c. KNIP sangat mendominasi pemerintahan d. KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif 4. Bagaimanakah
bentuk
penyimpangan
yang
dilakukan
oleh
sistem
pemerintahan parlementer. a. fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang MPR/DPR. b. Menerapkan sistem pemerintahan parlementer c. mendirikan banyak partai di Indonesia d. KNIP memiliki fungsi melebihi tugas presiden 5. Mengapa pada masa kabinet parlementer sering terjadi pergantian kabinet. a. kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan. b. Kabinet memegang peranan penting dalam pemerintahan c. Kabinet parlementer tidak sesuai dengan cita-cita kabinet yang ada d. kabinet parlementer dengan kabinet presidensil saling mendukung. 6. Bagaimanakah
dampak
yang
ditimbulkan
oleh
perubahan
sistem
pemerintahan di Indonesia pada awal kemerdekaan. a. Indonesia mengalami kemajuan dalam sistem pemerintahan b. Timbul pemberontakan dan stabilitas negara terganggu c. Keadaan perekonomian negara mengalami kenaikan d. Timbul ketidak percayaan terhadap pemimpin 7. Berikut ini adalah kabinet yang ada di Indonesia pada tahun 1945-1949 adalah.... a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Djuanda d. Kabinet Syahrir 8. Berikut ini adalah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer kecuali.... a. Inggris b. Prancis
190 | S N I 5
c. Indonesia d. India 9. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensil adalah kecuali a. Indonesia b. Amerika Serikat c. Cina d. Jepang 10. Pada masa kabinet Syahrir perdana menterinya adalah a. Sultan Syahrir b. Sultan Hamid II c. Moh. Hatta d. Amir Syarifuddin
191 | S N I 5
Daftar Pustaka
Anwar, Rosihan. 1985. Musim Berganti. Jakarta: Grafiti Press Astuti, Lina Nur. 2011. Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Masa Sistem
Pemerintahan Parlementer(1948-1956). Surakarta: USM Asshiddiqie , Jimly. Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia...... MD, Moh. Mahfud. 2000. Dasar Dan Struktur Ke tatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi Martosoewignjo, Sri Soemantri. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah
Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998). Jakarta: Balai Pustaka Ranadireksa, Hendarmin. 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Jakarta: Fokusmedia. Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT. Citra Lemtoro Gung Persada Tunggal Alam, Wawan. 2003. Bung Hatta Dalam Perkembangan Politik
Indonesia. Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu. Yuliantri, Rhoma Dwi Aria. 2012. DIKTAT Mata Kuliah “Sejarah Indonesia
Kontemporer”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Niswah, Dzakiyatun. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer Indonesia 1949-195. Diakses 24 Juni 2016. https://www.academia.edu/5459677/ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial http://serbasejarah.blogspot.co.id/2012/01/sistem-pemerintahan-indonesia-padaawal.html. diakses 24 Juni 2016
http://brainly.co.id/ http://www.korwilpdip.org/17DJUM241205.htm/ http://www.korwilpdip.org/17DJUM241205.htm/
192 | S N I 5
BAGAN MATERI
Perubahan Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem Pemerintahan Presidensiil
Maklumat No. X
Sistem Pemerintahan Parlementer
Pembentukan BP KNIP
193 | S N I 5
