62
BAB VI PENUTUP
6.1 Ringkasan Pencairan anggaran dalam pelaksanaan APBD merupakan tahapan yang penting karena tahapan ini merupakan awal dari beredarnya dana yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat. Permasalahan klasik terkait dengan pencairan dan penyerapan anggaran adalah penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penyebab penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY. Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam proses pencairan anggaran pada SKPKD dan SKPD di Pemda DIY. Wawancara dilakukan kepada Kuasa BUD, kepala seksi, dan staf pada Bidang Pengelolaan Kas Daerah DPPKA, serta kepada Bendahara
Pengeluaran
pada
Dishutbun,
Dinkes,
DPUPESDM,
Dinas
Kebudayaan dan BPBD. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan tema yang ditentukan setelah mengumpulkan kode-kode yang dibuat pada potongan paragraf, kalimat, atau frasa yang dapat menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Setelah itu, peneliti membuat simpulan dan berupaya memberikan rekomendasi kepada pihakpihak terkait dengan penelitian ini. 62
63
6.2 Simpulan 1. Pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY masih mengalami penumpukan. Penumpukan di DPUPESDM terjadi pada bulan Desember dan Oktober, di Dinas Kebudayaan pada bulan Desember, di Dishutbun pada bulan Oktober dan Desember, di BPBD pada Juli dan Desember, dan di Dinkes pada bulan Maret, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. 2. Penumpukan pencairan anggaran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di bawah ini. a. Perencanaan dan Penganggaran Faktor ini disebabkan oleh perencanaan kas yang kurang tepat, adanya perbedaan SHBJ, adanya perubahan anggaran, serta keterlambatan pengesahan DPA-SKPD. Perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat merupakan salah satu penyebab adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Faktor ini meliputi revisi anggaran pada tahun anggaran berjalan, adanya pemunduran jadwal kegiatan, kurangnya pemahaman aturan oleh pelaksana, dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPKD. Pelaksanaan dan penatausahaan merupakan salah satu penyebab adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. c. Peraturan Faktor ini meliputi adanya aturan batas waktu pengajuan pencairan anggaran, kurangnya pemahaman terhadap aturan, serta tidak adanya
64
sanksi dan penghargaan. Peraturan merupakan salah satu penyebab adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. d. Pengadaan Barang dan Jasa Faktor ini terkait dengan kurangnya pejabat pengadaan yang bersertifikasi dan benar-benar paham pengadaan, ULP yang baru dibentuk, dan permasalahan dalam proses lelang. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu penyebab adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. e. SDM Faktor ini meliputi adanya personel yang merangkap pekerjaan, kurangnya kompetensi pegawai, ketidakpedulian dan keengganan belajar, adanya mutasi pejabat, dan kebiasaan suka menunda. SDM merupakan salah satu penyebab adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. 6.3 Implikasi Hasil penelitian dapat digunakan peneliti lain untuk melakukan pengujian kembali sebagai penyempurnaan bagi penelitian ini. Temuan penelitian pada pencairan anggaran ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengurangi terjadinya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Upaya dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan ketepatan perencanaan dan penganggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penatausahaan, sosialisasi dan penegakan peraturan, efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa, serta kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia.
65
6.4 Keterbatasan 1. Penelitian ini hanya menganalisis terjadinya penumpukan pencairan anggaran secara total, tidak diperinci berdasarkan jenis belanja yang dilakukan karena keterbatasan data, waktu, biaya, dan peneliti sebagai instrumen penelitian. 2. Penelitian ini menganalisis penumpukan pencairan anggaran belanja di Pemda DIY hanya pada DPPKA selaku SKPKD dan lima SKPD, yaitu DPUPESDM, Dinas Kebudayaan, Dishutbun, BPBD, dan Dinas Kesehatan secara umum, sehingga pembahasan tentang pencairan jenis anggaran tertentu hanya menjadi bagian kecil yang belum tergali lebih dalam. 6.5 Saran Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang waktu penelitian untuk lebih meningkatkan validitas data. Perlunya meneliti secara lebih mendalam terhadap setiap jenis belanja dan setiap faktor yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan pencairan anggaran.
66
DAFTAR PUSTAKA BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pemerintah). 2011. Menyoal Penyerapan Anggaran. Paris Review Tahun III No. 6. Desember 2011 BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pemerintah). 2013. Rapat Kerja TEPPA: Antara Kuantitas dan Kualitas. Tersedia di http://bpkp.go.id/diy/berita/read/10844/15/rapat-kerja-teppa-antarakuantitas-dan-kualitas. Diakses pada 21 Januari 2015 Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. 4th Edition, SAGE. Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah DIY. ________. 2012. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. ________. 2010. Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. ________. 2012. Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan PTT di lingkungan Pemda DIY. ________. 2013. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan. ________. 2013. Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan DIY. ________. 2014. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. ________. 2015. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY 2014 ________. 2015. Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). 2014. Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle Triwulan III Tahun 2014. Juanda, B., Halim, A., Azis, N, dan Kaiwai, H. Z. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
67
Tersedia di http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/478/ evaluasiregulasipengelolaankeuangandaerah.pdf, diakses pada 9 Februari 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia di http://kbbi.web.id/tumpuk. Diakses pada 9 Maret 2015. Kuswoyo, I. D. 2011. Analisis Atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran (Studi Pada Satker KPPN Kediri). UGM. Thesis Murwanto, R., Insyafiah, dan Subkhan. 2006. Manajemen Kas Sektor Publik. Jakarta: LPKPAP. 2006 Nugroho, M. A., dan Ananda, C.F. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN Di Akhir Tahun (Studi Kasus KPPN Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 2. Tersedia di http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/ article/ view/458, diakses pada 27 Desember 2014. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah _______. 2012. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. _______. 2013. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013. _______. 2014. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014. Rokhman, A. 2013. Membedah Permasalahan Anggaran, Meraih Solusi Strategis. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. 23 Desember 2013. Tersedia di http://kwldjpb-jogja.net/berita/membedahpermasalahan-anggaran-meraih-solusi-strategis/, diakses pada 9 Februari 2015 Rudolf, D.W. 2014. Realisasi Penyerapan Anggaran Pemprov 2013 di Bawah Target. Metrotvnews. 24 Februari 2014. Tersedia di http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/24/2/218445/Re alisasi-Penyerapan-Anggaran-Pemprov-di-Bawah-target.html, diakses pada 9 Februari 2015 Rusqiyati, E.A. 2014. Teppa UKP4 Soroti Perencanaan Anggaran Daerah. Antaranews.com, 22 April 2014. Tersedia di http://yogya.antaranews.com/berita/321812/teppa-ukp4-soroti-perencanaananggaran-daerah, diakses pada 21 Januari 2015
68
Solikhin. 2014. Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja. UGM. Thesis Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sukadi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. UGM. Thesis William, M. 2004. Government Cash Management: Good and Bad Practice. Tersedia di http://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/CM-V2Aug04MikeWilliams.pdf, diakses pada 20 April 2015
