BAB VI PENUTUP
1. Kesimpulan Eksistensi perdagangan VCD/DVD bajakan di kawasan Jl. Mataram, Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor: a) Faktor Hukum/ Undang- undang:
undang-undang hak
cipta (UU No. 19 Tahun 2002) sebagai instrumen kebijakan protektif regulatif pemerintah belum dapat melindungi hak individu khususnya pencipta maupun pemegang hak cipta. Di dalam undang- undang tersebut juga tidak mengatur secara jelas mengenai batasan- batasan siapa saja yang bisa dianggap sebagai pelaku pelanggaran.
Para penjaga kios yang bukan sebagai pemilik usaha merasa apa yang dilakukan bukanlah suatu praktik pelanggaran hak cipta, mereka menganggap pemilik usaha yang lebih tepat disebut sebagai aktor pelaku pelanggaran hak cipta. Hal itu menyebabkan kesimpangsiuran dalam penerapan undang- undang khususnya dalam menindak pelaku maupun pemberian sanksi.
94
Selain itu di dalam undang- undang itu belum mencakup aturan yang ditujukan kepada konsumen produk bajakan. Padahal aturan yang mengikat konsumen juga diperlukan sebagai kontrol bagi konsumen untuk tidak membeli produk bajakan.
Tidak adanya peraturan pelaksana juga menyebabkan undang- undang hak cipta menjadi sulit diterapkan sehingga menjadi tidak efektif dalam mengatasi kasus pelanggaran hak cipta.
b) Faktor Penegak Hukum: penegak hukum khususnya polisi adalah aktor utama yang diberikan wewenang untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak cipta. Namun pada kenyataannya, terdapat oknum polisi yang justru menjadi aktor yang terlibat dan sangat berpengaruh dalam eksistensi perdagangan VCD/DVD bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta.
Adanya kerjasama yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan pedagang menyebabkan perdagangan VCD/DVD bajakan masih bertahan ditengah berlakunya undangundang hak cipta. Hal itu menyebabkan upaya apapun
95
yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas kasus pelanggaran tidak akan efektif jika masih ada oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak kepolisian.
Selain itu, oknum kepolisian juga tidak seharusnya melakukan tebang pilih dalam upaya penegakan hukum yakni dengan menindak suatu tindakan pelanggaran hukum dan melakukan pembiaran terhadap tindakan pelanggaran hukum yang lain yang justru dilakukan secara terangterangan.
c) Faktor
Masyarakat,
sulitnya
memperoleh
lapangan
pekerjaan dengan keterbatasan bekal pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang menyebabkan sebagian besar pedagang tidak mau menutup usaha illegal yang mereka jalankan. Selain itu minimnya bekal keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka tidak memiliki inisiatif untuk membuka lapangan usaha baru yang lebih baik.
Dari sisi konsumen, respon positif dari konsumen dengan membeli produk bajakan menunjukkan tingkat kesadaran
96
hukum yang rendah. Padahal peran aktif masyarakat dalam upaya penegakan hukum hak cipta sangat diharapkan. Karena masyarakat khususnya konsumen adalah aktor yang mempengaruhi jumlah produksi VCD/DVD bajakan. Jika masyarakat tidak lagi memberikan respon positif terhadap adanya VCD/DVD bajakan, maka perdagangan VCD/DVD bajakan tentunya tidak akan bertahan lama. Dengan
berhenti
membeli
produk
bajakan
berarti
masyarakat telah turut berperan aktif dalam upaya penegakan hukum hak cipta.
2. Saran Dari hasil kesimpulan diatas dan berbagai macam persoalan yang ada, maka penulis mencoba memberikan saran terkait dengan hal tersebut, saran yang diberikan antara lain: a) Agar undang- undang hak cipta dapat berjalan lebih efektif, maka perlu dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk PP disamping itu dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga diperlukan dalam bentuk membuat Pergub maupun Perda tentang hak cipta. b) Peran Pemerintah Kota Yogyakarta juga diperlukan dalam menertibkan
pedagang 97
VCD/DVD
bajakan
yang
menggunakan area publik (trotoar) untuk berdagang, disamping itu pengawasan terhadap kinerja polisi juga perlu ditingkatkan misalnya dengan memperluas akses keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja polisi khususnya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta. c) Kepastian hukum dan penerapan sanksi yang tegas harus diupayakan
dan
dilaksanakan
sebagai
kontrol
bagi
masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penyimpangan terhadap undang- undang hak cipta, disamping itu sosialisasi mengenai ruang lingkup serta aturan mengenai hak cipta juga perlu dilakukan agar tumbuh kesadaran dalam masyarakat mengenai arti pentingnya perlindungan hak cipta.
98
