BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang digambarkan sebagai berikut: 1. Pembatasan lingkup audit dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien yang merupakan faktor-faktor penyebab disclaimer of opinion LKPD tidak ditemukan di Kabupaten Lembata. 2. Faktor penyebab disclaimer of opinion LKPD yang ditemukan dalam audit LKPD Kabupaten Lembata TA 2009 adalah kondisi-kondisi lain selain pembatasan lingkup audit. Kondisi-kondisi tersebut meliputi: a. Penyajian nilai aset tetap pada neraca sebesar Rp 506.514.981.756,87 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung oleh buktibukti administrasi yang lengkap. b. Penyajian Utang PFK sebesar Rp 136.743.617,37 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi yang lengkap serta pengelolaan cash flow atas utang PFK yang tidak dikontrol dengan baik. c. Penyajian persediaan sebesar Rp 2.165.612.184,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi yang lengkap.
1001
d. Penyajian
investasi
3.227.790.150,00
tidak
pinjaman dapat
dana diyakini
bergulir
sebesar
kewajarannya
Rp
karena
pengelolaan cash flow yang tidak dikontrol dengan baik, 3. Ketiadaan bukti-bukti pendukung penyajian sejumlah nominal terkait aset tetap, utang PFK, dan persediaan daerah serta pengelolaan utang PFK dan investasi dana bergulir yang tidak dikontrol dengan baik diakibatkan oleh kelalaian dari pimpinan daerah dan pejabat di lingkup SKPD Kabupaten Lembata. 4. Faktor-faktor penyebab disclaimer of opinion LKPD Kabupaten Lembata TA 2009 sesuai dengan faktor-faktor penyebab disclaimer of opinion berdasarkan teori. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan yakni: 1. Pemerintah Kabupaten Lembata sebaiknya memperhatikan Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan atas cash flow, pengelolaan atas aset daerah, kelengkapan laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi dalam pelaporan keuangannya sebelum diaudit oleh BPK dalam bentuk: a. Secara cermat melakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah khususnya aset tanah dan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan,
2 101
b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan dan penyetoran kas non anggaran (PFK) sesuai kebutuhan dan melakukan pengawasan dan rekonsiliasi secara periodik, c. Secara cermat melakukan pengelolaan persediaan khususnya obatobatan, melakukan stock opname secara periodik serta melakukan rekonsiliasi setiap akhir tahun, d. Cermat dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan dana bergulir khususnya dana pemberdayaan, serta melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi secara memadai atas penyajian dana bergulir pada laporan keuangan. 2. Pemerintah Kabupaten Lembata perlu melakukan pembenahan sumber daya manusia di lingkup SKPD dalam bentuk pelatihan-pelatihan terutama dalam bidang akuntansi. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud harus diarahkan
sampai
dengan
pertanggunjawaban.
Berkaitan
dengan
pertanggungjawaban, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bisa melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi seperti forum akademisi akuntansi, atau kelompok-kelompok sosial yang kompeten dan sebagainya. 3. Pemerintah Kabupaten Lembata perlu secara rutin melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai negeri di lingkup SKPD dan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang lalai menjalankan tugas, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata perlu secara rutin menjalankan kontrol politiknya terhadap pengelolaan 3 102
keuangan
daerah.
Kongkritnya
dalam
bentuk
meminta
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah setiap sebulan sekali.
4 103
DAFTAR PUSTAKA Akbar, Bahrullah. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah : Jurnal Harian 2002. Arens, Alfin dan James K. Loebbecke. 1992. Auditing : Suatu Pendekatan Terpadu. Jakarta : Erlangga. __________________________________. 1996. Auditing : Suatu Pendekatan Terpadu Diadaptasi oleh Amir Abadi Yusuf. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat. Arif, Bahtiar dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan NTT. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Kabupten Lembata Tahun Anggaran 2009. Tanggal 30 Mei 2010. ________________________________________. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Kabupten Lembata Tahun Anggaran 2009. Tanggal 30 Mei 2010. Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta : Indeks. Deputi IV. BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Devas, Nick, et.al. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. ___________ .2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Hasan, Alwi. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka. http://criskuntadi.blogspot.com/2009/02/adakah-pengaruh-sistem pengendalian.html Maria, Evi. Evaluasi Opini Disclaimer Auditor BPK : Studi Kasus, Pemerintahan Daerah yang Diaudit BPK RI Tahun 2004-2005. Jurnal bisnis dan manajemen volume 2 bulan Juli 2010 Jurusan Administrasi Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur. 5
Mulyadi dan Kanaka Puradireja. 1998. Auditing. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat. Pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2009. Tanggal 31 Maret 2010. __________________________. Himpunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Tahun 2008. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintan Daerah. ________________. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ________________. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ________________. Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
________________. Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
________________. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
tentang
________________. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. ________________. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ________________. Peraturan Pemerinah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Rosidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan. Kerangka, Standar dan Metode. Surabaya : Aksara Satu. 6
Sukardi. 2010.`Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta : Bumi Aksara. Tanjung, Abdul H. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : Alfabeta. Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik : Sebuah Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara. Yani, Ahmad. 2002. Keuangan Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Yuwono, Sony dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik : Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. Malang : Bayumedia Publishing.
7
