BAB VI PENUTUP
VI.1
Kesimpulan Dengan melihat hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut : Bentuk privatisasi dalam pengelolaan lapangan Karebosi kota Makkassar yang diterapkan yaitu bentuk privatisasi kontrak. Ini bisa dilihat dari perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan PT. Tosan Permai Lestari tentang bangun guna serah dalam rangka revitalisasi Karebosi. Adapun ciri-ciri pelaksanaan bentuk privatisasi kontrak, biasanya:
Pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi operasionalisasi perusahaan yang diselenggarakan oleh swasta. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar bertanggung jawab penuh untuk mengawasi operasionalisasi dan pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Tosan Permai Lestari terhadap lapangan Karebosi Makassar.
Adanya
komitmen
investor
(dalam
bentuk
kontrak
tertulis)
untuk
mengembangkan perusahaan, baik dari sisi alih teknologi, perluasan jaringan pemasaran, maupun pendanaan untuk investasi. Ini terlihat dari MOU yang dibuat antara pihak pertama yaitu Pemerintah Kota Makassar dengan pihak kedua yaitu PT. Tosan Permai Lestari tentang perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari tentang bangun guna serah dalam rangka revitalisasi karebosi. Dimana pihak kedua, atau 1
investor, atau PT. Tosan Permai Lestari memiliki hak dan kewajiban atas pengelolaan lapangan Karebosi Makassar
Kontrak dilakukan dengan cara lelang terbuka kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar melakukan lelang atau sayembara yang dibuka secara umum. Dan setelah memiliki pemenang sayembara, pemerintah menggunakan gambar dari pemenang sayembara. Yang kemudian dilanjutkan dengan sayembara tender, kemudian dimenangkan oleh PT. Tosan Permai Lestari. Dan hasil dari gambar sayembara itulah yang kemudian di tenderkan oleh PT. Tosan Permai Lestari.
Biasanya kontraktor harus menyediakan assets yang diperlukan dan kontrak berlaku untuk suatu periode. Dalam hal ini kontrak PT. Tosan Permail Lestari hanya sampai batas waktu 30 tahun, yang kemudian setelah itu semua hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Tosan Permai Lestari tidak berlaku lagi dan kembali pada pemerintah Kota Makassar. Untuk pembagian kerja atau pengelolaan lapangan Karebosi juga dinilai cukup
baik, karena baik pemerintah kota Makassar dan PT. Tosan Permai Lestari masingmasing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi tercapainya kerjasama yang baik. Dimana, pihak Pemerintah Kota Makassar memberi hak kepada PT. Tosan Permai Lestari untuk mengelola dan melakukan pemeliharaan berkala sarana prasarana dan menjaga keamanan atau ketertiban serta kebersihan lingkungan pada area publik. Lapangan Karebosi dibangun secara vertikal yang terdiri dari dua lantai sebagai hasil perombakan Lapangan Karebosi lama (Ihsan, Cipta Lintas Desain). 2
Seluruh permukaan lapangan difungsikan sebagai area publik yang dapat dimasuki secara bebas oleh pengunjung. Di dalamnya ada banyak fasilitas:
Jalur pejalan kaki
Jogging track
Lapangan sepakbola
Lapangan bola basket
Lapangan tenis
Lapangan bola volley
Lapangan softball
Area panjat tebing
Arena bermain anak
Mimbar (untuk aktivitas shalat Idul Fitri dan Idul Adha)
Area skateboard
Lapangan area senam
Panggung upacara
Panggung devile
Tribun penonton
Sekretariat pengurus beberapa cabang olahraga
Lavatory umum Sementara bagian bawah lapangan difungsikan sebagai area komersial (ruang
parkir dan area perbelanjaan) dengan elevasi minus (bawah tanah). Ada lebih dari 500 tenant di dalamnya, terdiri dari: 3
Tenant komputer
Tenant telepon selular
Tenant fashion
Restoran dengan masakan Indonesia dan luar negeri
Supermarket
Area permainan anak-anak
Toilet umum Area parkir bawah tanah dapat menampung lebih dari 600 kendaraan roda
empat. Area parkir ini dapat diakses dari tiga sisi, yaitu dari Jl Ahmad Yani, Jl Jenderal Sudirman, dan Jl Kajaolalido. Area parkir ini terhubung dengan area parkir di MTC Karebosi melalui sebuah terowongan menembus bawah Jl Ahmad Yani. Pemerintah Kota Makassar sudah baik dalam melakukan bentuk privatisasi kontrak dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam Bangun Guna Serah kepada pihak swasta yaitu PT. Tosan Permai Lestari.
IV.2 1.
Saran Seharusnya baik pihak Pemerintah Kota Makssar terkait dengan proses revitalisasi Karebosi ataupun pihak swasta dalam hal ini PT. Tosan Permai Lestari melakukan transparansi kepada publik atau masyarakat mengenai proses perjanjian kerjasama revitalisasi Karebosi ini.
2.
Sebaiknya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Sub Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar, Kantor Pertanahan Kota 4
Makassar, dan PT. Tosan Permai Lestari melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan anggota LSM atau tokoh masyarakat Kota Makassar agar pihak Pemerintah ataupun swasta dalam hal ini PT. Tosan Permai Lestari mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, anggota LSM, ataupun tokoh masyarakat Kota Makassar. Sehingga bisa sejalan dengan tujuan dari proses revitalisasi Karebosi tersebut. Juga sebaiknya tidak hanya melihat pada sasaran saja, tapi bagaimana membenahi proses dari pencapaian sasaran tersebut sehingga secara perlahan-lahan revitalisasi Karebosi dapat dilaksanakan dengan semua persetujuan kalangan tanpa menimbulkan pro dan kontra yang berlebihan.
5
DAFTAR PUSTAKA
Akadun. 2007. Adminitrasi Perusahaan Negara. Alfabeta. Bandung Yasen, Syahruddin. 2008. Karebosi Dulu, Kini, & Esok. Pustaka Refleksi. Makassar Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah Realita Dan Tantangan. Bumi Aksara. Jakarta Kurdi, Yasin, Much. 2005. Jurnal Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. PT. Refika Aditama. Bandung Ilmar, Aminuddin. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Prenada Media Group. Jakarta Riant Nugoroho & Randy R. Wrihatnolo. 2008. Manajemen Privatisasi BUMN. Elex Media Komputindo. Jakarta Grimsey, Darrin. Lewis, Mervyn K. Public Private Partnership The Worldwide Revolution In Infrastucture Provision And Project Finance. 2004. UK Nigro, Felix A. Nigro, Lloyd G. Modern Public Administration Fifth Edition. 1979. US Saily, Muthu. 2012. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Penyediaan Pelayanan Jasa Transportasi Laut (Ferry Penyebrangan) di Kabupaten Bengkalis. Yogyakarta. Skripsi Hans, Amril. 2011. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Kemitraan Dalam Mewujudkan Good Governance. Dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume VII I, Nomor 2
6
Arisaputra, Ilham, Mpuh. 2011. Analisis Hukum Build, Operate, and Transfer Pada Perjanjian (Bangun, Guna, Serah) pada Investasi PT. Tosan Permai dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi. Dalam Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 www.digilib.usm.ac.id www.padepokanhukum.blogspot.com www.ugm.ac.id www.bappenas.go.id www.lishanindo.blogspot.com www.majasari31.blogspot.com www.academia.edu www.dimensistudio7.blogspot.com www.news.fajar.co.id
7
L A M P I R A N
8
RIWAYAT HIDUP
Nama
: Paramita Maya Dewi
Alamat
: Jln. Toddopuli IV stp 8 No.11, Makassar
Email
:
[email protected]
Handphone
: 085342767620/08996709302
TTL
: Jakarta, 14 Agustus 1991
Jenis Kelamin
: Perempuan
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pendidikan Formal 1997-2002
: SDN Pejaten Timur 17 Pagi, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2003-2006
: SMP Negeri 182, Kalibata, Jakarta Selatan
2006-2007
: SMA 17 Agustus 1945, Tebet, Jakarta Selatan
2007-2009
: SMA Islam Athirah, Kajaolaliddo, Makassar
Pendidikan Non Formal 1996-2003
: Yayasan Syifa Budi-Pesantren Asy-Siyfaa’, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2005-2006
: PRIMAGAMA, Kalibata, Jakarta Selatan 9
2006-2008
: LBBP LIA, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2008-2009
: JILC (Jakarta Intensive Learning Centre), Makassar
Organisasi 2006-2007
: Staf Kording (Koran Dinding), SMA 17 Agustus 1945
2007-2008
: Pasukan Pengibar Bendera, SMA 17 Agustus 1945
2007-2008
: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), SMA 17 Agustus 1945
2010-2011
: Broadcasting Manager Radio Kampus EBS FM UNHAS
2011-2012
: Koordinator Departemen Minat dan Bakat HUMANIS FISIP UNHAS
10
Lampiran 1
11
Lampiran 2
12
Lampiran 3
13
Lampiran 4
14
Lampiran 5
INFORMAN PENELITIAN
1.
Kantor Pertanahan Kota Makassar
2.
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
3.
Dinas Pekerja Umum Kota Makassar
4.
Sub Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kota Makassar
5.
PT. Tosan Permai Lestari
PEDOMAN WAWANCARA “PRIVATISASI DALAM PENGELOLAAN LAPANGAN KAREBOSI” 1.
Apa yang melatarbelakangi pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam pengelolaan lapangan Karebosi?
2.
Kewenangan apa yang dimiliki pemerintah dan swasta dalam privatisasi lapangan Karebosi?
3.
Bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan privatisasi dalam pengelolaan lapangan Karebosi?
4.
Berapa lama jangka waktu pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam pengelolaan lapangan Karebosi?
5.
Manfaat apa saya yang didapat dari terjadinya privatisasi ini, baik yang dirasakan pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat Kota Makassar?
6.
Bagaimana sistem pembagian sumber daya antar masing-masing pihak? 15
7.
Apakah pemerintah melibatkan masyarakat sebagai pengguna lapangan Karebosi dalam proyek ini? Kalau iya, jelaskan!
8.
Bagaimana reaksi masyarakat terhadap campur tangan pihak swasta dalam pengelolaan lapangan Karebosi?
16
