BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI SERTA SARAN
Penelitian ini menghasilkan informasi yang dinilai memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian satuan pendidikan pada tingkat SMA serta masyarakat pada umumnya. Informasi berupa temuan ini sekaligus dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan JPD selanjutnya. Hal ini tidak lepas dari ketepatan pemilihan metode penelitian kualitatif yang didukung penggunaan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP Stufflebeam dijadikan sebagai landasan dalam kerangka pikir analisis sehingga model ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat informasi yang sekaligus dapat dijadikan kesimpulan terhadap pelaksanaan kebijakan JPD pada satuan pendidikan di tingkat SMA. Beberapa kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di SMA Negeri Kota Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini mengandung arti bahwa SMA Negeri Kota Yogyakarta telah telah melaksanakan Pedoman Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Policy Guidelines dalam kerangka pelaksanaan kebijakan JPD. Dari pemenuhan SNP ini sekolah dapat mewujudkan 212
tujuan JPD yaitu tuntasnya wajib belajar 12 dan lulus dengan kompetensi sesuai SNP. Penelitian ini memberi gambaran bahwa APS yang terjadi di tingkat SMA/SMK, khususnya SMA Negeri di Kota Yogyakarta tidak terbukti atau diakibatkan oleh penerapan pemenuhan SNP, tetapi karena faktor-faktor lain. Dari temuan penelitian ini, berimplikasi pada diperlukan penelitian lainnya untuk melihat implementasi JPD pada satuan pendidikan SMK, sehingga lebih bisa menjelaskan penyebab APS pada tingkat SMA/SMK masih terjadi?. Hasil evaluasi ini penting untuk memberikan feedback atas kebijakan JPD ke depan. Pada penelitian ini, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan JPD. Seperti tujuan penggunaan model CIPP ini, informasi ini nantinya bisa digunakan sebagai umpan balik dalam kerangka perbaikan kebijakan JPD. Adapun temuan menarik dalam penelitian ini, antara lain : 1. Kesalahan persepsi di tengah masyarakat terhadap Jaminan Pendidikan Daerah. Sebagian masyarakat masyarakat memahami bahwa Jaminan Pendidikan merupakan jaminan pemerintah dalam pembiayaan sekolah dan jaminan untuk masuk sekolah negeri. Permasalahan ini diperparah dengan pemanfaatan kuota yang tidak pada tempatnya. Hal ini menunjukkan belum ada peraturan pemerintah kota yang memiliki aturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan JPD pada satuan pendidikan sehingga menimbulkan permasalahan (multi tafsir) dalam pelaksanaan JPD. 213
2. Besaran anggaran bagi siswa JPD dianggap oleh sebagian satuan pendidikan belum cukup untuk pengembangan pendidikan. Disamping itu pula masa pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan kalender pendidikan. Artinya anggran JPD dicairkan pada tahun anggaran yaitu bulan Januari, sedangkan kebutuhan sekolah untuk pembiayaan siswa JPD adalah tahun ajaran yaitu bulan Juni - Juli. 3. Ketepatan penggunaan kuota yang mengarah pada ketepatan sasaran perlu diperbaiki. Selama ini masih meninbulkan banyak kecemburuan dari beberapa kelompok masyarakat. Di satu pihak ada kelompok yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini dan di pihak lain merasa dirugikan akibat kebijakan ini. 4. Perubahan prilaku orang tua siswa JPD yang mengarah pada ketidakpedulian bahkan munculnya protes masyarakat (orang tua siswa JPD)
terhadap pembiyaan JPD di sekolah yang dianggap masih
terdapat sisa dari pembayaran sekolah. 5. Dengan terbatasnya SDM pada satuan pendidikan mengakibatkan beban kerja yang bertambah dalam mendukung penyelenggaraan JPD, seperti membuat laporan, distribusi pembiayaan dan lain sebagainya. 6. Temuan
lain
yang
menarik
adalah
pada
sekolah
unggulan
(difavoritkan), siswa JPD yang mendaftar rata-rata sudah memenuhi standar nilai minimal sekolah tersebut, dan hal ini tidak terjadi di sekolah non favorit yang nilai siswa JPD jauh dari nilai minimal siswa reguler yang diterima. 214
Upaya yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan JPD, meliputi : 1. Membentuk Tim Pelaksana JPD di satuan pendidikan (sekolah). Hal ini untuk memudahkan penyelenggaraan JPD dengan pembagian tugas pada satuan pendidikan tersebut. 2. Melakukan pendekatan yang intensif terhadap siswa JPD, baik secara akademik maupun sosial. 3. Memberi masukan kepada instansi terkait berkenaan proses PPDB. Saran dan kritik disampaikan untuk penyempurnaan dan kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan. 4. Mengurangi kecemburuan dari siswa miskin lain yang bukan siswa JPD, sekolah mengupayakan siswa non JPD mendapatkan beasiswa lainnya. 5. Dalam rangka mendukung pemenuhan standar nasional pendidikan pada siswa-siswa JPD, sekolah secara intensif melakukan pendekatan kepada siswa dan orang tua siswa untuk bersama mewujudkan tujuan dari JPD maupun SNP. B. Implikasi Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas hasil / temuan dari suatu penelitian. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meneruskan kebijakan JPD dengan perbaikan pada beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan JPD. Dengan SNP sebagai guidelines pendidikan membawa 215
implikasi terhadap capaian tujuan JPD pada satuan pendidikan SMA Negeri Kota Yogyakarta. Dampak nyata JPD adalah berkurangnya APS di Kota Yogyakarta, hal ini merupakan implikasi inovasi pemerintah Kota Yogyakarta berhasil dalam memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk mengenyam di sekolah yang lebih bermutu. Melihat hasil penelitian atas kebijakan JPD, sudah selayaknya kebijakan serupa JPD bisa diselenggarakan di daerah-daerah lainnya dengan memperkuat aspek-aspek yang menjadi temuan penelitian JPD di Kota Yogyakarta. Implikasi Teoritis Dengan penggunaan model CIPP, didapatkan hasil informasi yang merupakan feedback terhadap pelaksanaan JPD. Hal ini memberikan implikasi terhadap keharusan perbaikan terhadap beberapa aspek, seperti pada kajian teoritis sebelumnya menyebutkan bahwa pentingnya kesamaan persepsi mendorong suksesnya suatu program (Richardson; 2012). Temuan di lapangan berdasarkan kajian teori penghabat implementasi (Grindle dkk) memberikan gambaran bahwa kebijakan JPD masih ditemukan beberapa faktor yang bisa menghambat suksesnya tercapainya tujuan JPD. Implikasi Metodologis Dari kajian analisis lapangan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada model CIPP, berhasil didapatkan informasi yang berguna bagi kebijakan JPD. Informasi dengan model ini tidak akan didapatkan dengan model kuantitaf, karena motode ini bisa menggambarkan dan menemukan data-data kualitatif yang penting dalam kerangka perbaikan program. Dari hasil penelitian, 216
implikasi pada kebijakan JPD dinilai baik untuk dilanjutkan kembali tetapi masih diperlukan perbaikan dibeberapa aspek, seperti kelengkapan peraturan JPD dan aturan penjelas dari peraturan tersebut. Kemudian, CIPP terbukti mampu menghasilkan informasi yang baik seperti teori yang dibangun dari model ini yaitu
menghasilkan
informasi
yang
komprehensif
terhadap
suatu
kebijakan/program. Dari penelitian ini terdapat pelajaran penting yang bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan dalam memberikan pertimbangan dalam keberlanjutan program JPD. Berikut disampaikan Lesson Learned dan catatan hasil penelitian : 1. Peraturan yang menjadi dasar dari JPD dinilai masih ditemui kelemahan. Hal ini perlu perbaikan dari pemangku kebijakan dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut. 2. Kebijakan JPD mempunyai tujuan mulia, hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya pemangku kebijakan. Dukungan tersebut baik bersifat politis maupun komitmen dalam kerangka memperkuat landasan kebijakan JPD. 3. Kebijakan JPD yang didalamnya ada muatan kuota bagi masyarakat Kota Yogyakarta, secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi warga kota untuk bisa sekolah di Kotanya sendiri, tentu saja diharapkan penerapan kuota harus sesuai dengan ketentuan yang tidak membuat ketidakadilan bagi peserta didik (nilai setara/seimbang dengan nilai reguler).
217
4. Sudah saatnya kebijakan JPD dibarengi oleh jaminan atas asupan gizi perserta didik dari JPD, karena dari obervasi di rumah penduduk (peserta JPD) kondisi ekonomi sangat terbatas, biasanya orang tuanya kerja tidak tetap dan sebagai buruh, sehingga kecukupan pemenuhan gizi dari siswa tidak terpenuhi. (Asupan gizi sangat mempengaruhi kualitas berfikir siswa). 5. Masih adanya banyak permasalahan JPD karena data JPD yang bersumber dari KMS, maka dirasa perlu untuk menelaaah / mengkaji / meneliti Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta sekaligus pelaksanaan peraturan tersebut. 6. Hasil penelitian membuktikan bahwa JPD mendapat dukungan dari masyarakat, namun disisi lain pelaksanaan kuota dalam PPDB dinilai masih belum mewujudkan azas dari peraturan JPD yaitu tidak diskriminatif. C. Saran Berdasarkan hasil pembahasan atas pelaksanaan JPD pada satuan pendidikan di tingkat SMA, ada beberapa saran dalam rangka perbaikan kebijakan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta a. Pemerintah kota perlu membuat aturan dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik dalam mengatur kebijakan JPD khususnya kuota. Hal ini dibutuhkan supaya JPD tidak menimbulkan multi tafsir atau 218
diterjemahkan sebagai jaminan masuk sekolah negeri dengan nilai berapapun sehingga JPD dijadikan sarana untuk memasukkan anak didik yang tidak miskin tetapi nilainya kurang masuk ke sekolah negeri melalui KMS. b. Permerintah kota perlu mengkaji kembali besaran anggaran terhadap siswa JPD, karena sebagian sekolah menganggap besaran anggaran tersebut masih dianggap kurang untuk pengembangan siswa dan sekolah. c. Pemerintah kota hendaknya mempermudah aspek administratif seperti prosedur pembuatan laporan pengeluaran khususnya dana personal, sehingga sekolah tidak merasa terbebani terhadap prosedur yang sebenarnya bisa disederhanakan. d. Pemerintah Kota perlu mengubah prosedur teknis pencairan anggaran, sehingga dapat membantu dan sekaligus tidak memepersulit sekolah dalam pelaksanaan proses belajar mangajar (PBM). Perubahan pencairan anggaran yang di maksud adalah dari tahun anggaran (Januari) diubah menjadi tahun ajaran (Juni – Juli). e. Sehubungan penggunaan kuota, pemerintah kota lebih intensif bekerjasama dengan dinas terkait khususnya dinas sosial yang mengeluarkan kartu KMS untuk lebih selektif lagi dalam menentukan kelompok sasaran yang tepat dari keluarga miskin Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kecemburuan dan rasa ketidakadilan diantara siswa sekolah. 219
f. Pemerintah kota sudah waktunya untuk melihat siswa yang kurang mampu bukan pemegang KMS tetapi keluarga yang rentan terhadap kemiskinan, seperti kepala keluarga yang di PHK, anggota keluarga yang sakit berat atau peristiwa lainya seperti bencana kebakaran, yang membuat keluarga tersebut kesulitan untuk membayar sekolah. g. Jika dimungkinkan, JPD ini mencakup jaminan asupan gizi bagi siswa JPD. Bisa dibayangkan bahwa bagi keluarga miskin asupan gizi tentunya barang langka, sedangkan siswa terus dipacu untuk terus belajar untuk mencapai standar kompetensinya. 2. Kepada Satuan Pendidikan (SMA Negeri Kota Yogyakarta) a. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintah kota, sekolah hendaknya membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan JPD. Hal ini diharapkan akan membantu proses implementasi kebijakan tersebut. b. Melihat keberhasilan beberapa sekolah negeri dalam pelaksanaan JPD, hendaknya peran BK lebih ditingkatkan kapasistasnya dengan melakukan pendekatan baik persuasif segaligus spritual guna menumbuhkan kesadaran siswa untuk terus bersemangat dalam proses belajar. c. Sekolah hendaknya selalu memberikan masukan kepada UPT JPD Kota Yogyakarta sebagai pelaksana teknis implementasi JPD. Hal ini sangat berguana untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan ini.
220
d. Untuk kerberlanjutan tujuan kebijakan ini, sekolah hendaknya bisa menyalurkan siswa JPD untuk mendapatkan beasiswa lanjutan ke Perguruan Tinggi.
Hal ini dimaksudkan agar tujuan mulia
mengangkat keluarga miskin bisa tercapai, karena jika hanya sekedar lulus (SMA) ketrampilan teknis dianggap kurang untuk masuk pada dunia kerja. 3. Kepada Masyarakat a. Masyarakat hendaknya menyambut kebijakan pemerintah kota ini dengan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraannya, bukan sebaliknya hanya menyerahkan dan menggantungkan semuanya pada pemerintah dan sekolah tanpa terlibat didalamnya. Partisipasinya antara lain, putra/putrinya terus dikondisikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada satuan pendidikan, seperti rutinitas belajar, tidak membolos dan lain sebagainya. b. Masyarakat hendaknya semakin sadar bahwa kebijakan ini memang diperuntukkan untuk keluarga yang mempunyai anak usia sekolah untuk dapat mendapatkan sekolah yang baik (berkualitas) yang pada akhirnya dapat mengangkat keluarganya menjadi lebih baik. c. Pengurus RT dan RW terlibat aktif melihat warga masyarakatnya untuk merespon kebijakan ini, sehingga tidak ada warga yang terlewat atas kebijakan ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada anak usia sekolah dari warga dari keluarga miskin yang tidak bersekolah karena alasan biaya. 221
