BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 20162021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 20162021 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”. Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi Mandiri kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi Unggul dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, Agamis melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat. Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. 5.2. Misi Misi pembangunan 2016-2021 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi 2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera. Misi pembangunan 2015-2021 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan kedepan. Usaha-usaha Perwujudan visi 2021 akan dijabarkan dalam misi daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut. 1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK 4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.
tingkat
Penjelasan masing-masing Misi : 1. Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Misi pertama dilaksanakan dalam rangka mencapai visi daerah melalui pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Aparatur sebagai pengerak dan pengelola birokrasi merupakan faktor terpenting yang memiliki peran sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang merupakan implikasi dari pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk mewujudkan misi pertama ini terdapat beberapa kata kunci yaitu : reformasi birokrasi, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas keuangan daerah. Reformasi birokrasi atau perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tatakelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Dengan terwujudnya reformasi birokrasi diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah. Selain itu, aparatur pemerintah daerah juga mengemban peran yang sangat strategis dalam memberikan dan menjamin perwujudan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumberdaya manusia yang unggul di Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam persaingan global, sehingga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Globalisasi yang dihadapi saat ini menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Daya saing dalam dunia usaha dapat disiasati dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memadai. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan juga menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif. Peluang-peluang yang ada dapat segera diraih dan mampu bersaing dengan dunia kerja dan dunia usaha yang semakin ketat. Seluruh tujuan dan target tersebut di atas tentu akan sulit dicapai jika tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu kapasitas fiscal daerah juga menjadi factor yang harus menjadi perhatian serius. Oleh karean itu dalam lima tahun ke depan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus mengupayakan peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah dalam mencapai visi pembangunan tahun 2016 - 2021.
2. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas ialah membangun untuk manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas, serta mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Secara Fisiografi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk dari perpaduan antara patahan pegunungan Bukit Barisan dan proses aluvial marine ke arah barat. Dari sisi geologis daerah ini termasuk sisi pinggir dari Patahan Semangko yang membujur dari utara ke selatan yang termasuk daerah rawan bencana gempa. Lahan dengan kemiringan yang terjal dan lahan rawa di sepanjang pantai mendominasi daerah ini. Oleh karena itu, luas daratan yang dapat dibudidayakan relatif sempit. Sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 442/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka menegaskan luas lahan yang dapat digunakan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) atau yang dapat langsung dimanfatkan oleh masyarakat hanya 26,19%, sedangkan 73,81% merupakan wilayah kehutanan. Yang dimaksud dengan kawasan hutan atau wilayah kehutanan adalah hutan konservasi (TNKS), hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Infrastruktur diperlukan untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. Sebagai sasaran penting pemerintah, infrastruktur dibangun demi mendukung koridor tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan dan pembangunan antar kewilayahan. Dimensi pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan untuk mendukung sektor pertanian dan pangan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah agraris dengan potensi utama sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari struktur PDRB persektor, dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB daerah. Potensi daerah Pesisir Selatan adalah bidang pertanian dan pariwisata yang didukung oleh bidangbidang lain yang mempunyai potensi cukup besar, namun belum berkembang dengan optimal. Beberapa potensi yang diunggulkan adalah : 1. Pariwisata Potensi pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan meliputi wisata alam, budaya, bahari dan sejarah. Keunikan pariwisata tersebut cukup menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan telah masuk ke dalam perencanaan pariwisata nasional, khususnya kawasan wisata mandeh yang dikembangkan sebagai wisata bahari dengan memadukan konsep keindahan wisata alam ( gugusan pulau-pulau, mangrove dan lain-lain) dengan pelestarian biota laut, seperti pelestarian penyu, terumbu karang serta pelestarian satwa lainnya. Kegiatan wisata bahari seperti memancing, snorkling dan diving diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat nelayan.
2. 3.
4.
5.
Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan Perternakan Potensi peternakan terbesar terdapat pada komoditi ternak sapi, khususnya sapi potong. Perkebunan Tanaman perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, coklat dan gambir. Perikanan Potensi perikanan laut dan perikanan budidaya serta rumput laut.
Dalam pembangunan infrastruktur energi, pemerintah tengah menata kembali pengelolaan sumber energi yang dapat digunakan. Begitu pula dengan insfrastruktur transportasi dan kemaritiman yang terus dioptimalkan untuk memperlancar arus barang dan jasa. Dengan peningkatan infrastruktur tersebut, daerah akan punya kekuatan untuk menata ulang sektor ekonomi dengan memperbesar peran sektor industri pengolahan. Berdasarkan pengalaman yang ada, pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak social, memerlukan tindak lanjut yang terkoordinasi. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat kerusakan hutan dan lahan, akibat semakin maraknya pencurian hasil hutan, terutama kayu, selain juga penambangan yang tidak memiliki izin. Hal lain berupa kerusakan di kawasan laut yang disebabkan oleh pencurian hasil laut yang dapat mengancam keberlanjutan dan kelestarian sumber daya laut terutama berbagai jenis ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Permasalahan pokok lain yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, dilakukan beberapa kegiatan antara lain pengkajian kembali kebijakan pengelolaan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati, pengembangan jasa lingkungan dan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan dan kawasan hutan lainnya yang potensial, pengembangan dan penerapan teknologi baru
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kesadaran konservasi dan rehabilitasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mengurangi dampak yang berlebihan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap lima masalah pokok di bidang kehutanan yaitu pencegahan penebangan hutan secara ilegal, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, serta desentralisasi kewenangan pengelolaan kehutanan. Upaya-upaya tersebut sampai saat ini masih terus dijalankan dan lebih diintensifkan, dengan hasil kemajuan yang bervariasi. Misalnya dalam menangani penebangan liar telah dilakukan penggalangan berbagai pihak baik melalui kampanye anti illegal logging maupun operasi-operasi penegakan hukum di lapangan. Kemudian untuk mengatasi masalah kebakaran hutan telah dibuat dan disebarkan peta identifikasi kawasan hutan yang rawan terbakar serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mengendalikan kebakaran hutan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi telah dilakukan pengalihan kewenangan dan urusan kehutanan secara bertahap kepada pemerintah daerah sehingga pengawasan oleh masyarakat luas dapat lebih efektif. Hal ini juga didukung dengan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat baik dalam bentuk pengelolaan hutan kemasyarakatan maupun hutan rakyat. Mewujudkan kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan bukanlah merupakan hal yang mudah antara lain karena upaya pencegahan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup terhambat dengan pelaksanaan penegakan hukum yang lemah. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini belum ada kasus perusakan lingkungan yang telah mendapat penanganan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hambatan lain yang dirasakan adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada sektor-sektor yang saling berkaitan, serta masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemahaman untuk memperoleh keuntungan finansial dalam jangka pendek yang masih melekat pada beberapa pemerintah daerah, tanpa memperhatikan “harga” yang harus dibayar dalam jangka panjang akibat kerusakan lingkungan juga merupakan hambatan di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah meningkatnya perhatian terhadap pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dimotori oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan adanya beberapa negara maju yang karena tertarik untuk melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melihat Indonesia masih berpotensi sebagai “penyangga” terhadap kerusakan lingkungan global. Untuk melindungi aset nasional yaitu manusia Indonesia dan potensi ekonominya, maka pemahaman akan kendala alam berupa bencana alam harus dilakukan identifikasi dan pemetaan daerahdaerah berpotensi bencana gunung api, gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Informasi ini harus dijadikan acuan sebagai perencanaan tata ruang.
Langkah pemerintah menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dan unggulan di lima tahun yang akan datang, dirasa sudah tepat, mengingat bahwa urusan bidang pariwisata merupakan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi mimpi pemerintah ini akan menjadi nyata, jika berbagai persoalan yang menghambat akselerasi sektor pariwisata diselesaikan secepatnya. Beberapa Hambatan Pariwisata : Butuh Perhatian dan Dukungan Serius The Travel & Tourism Competitiveness Report (TTCR) yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) setiap dua tahun sekali, mengukur daya saing pariwisata antar kabupaten/kota dengan menggunakan empat pilar utama yakni enabling environment, policy and enabling conditons, infrastructure and cultural and natural resources. Dengan menggunakan pendekatan WEF tersebut, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa berkembang atau tidaknya sektor pariwisata bukan saja bertumpu pada potensi wisata (alam dan budaya) yang dimiliki oleh suatu negara/daerah, tetapi pertumbuhan sektor pariwisata juga sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM), promosi atau pemasaran, regulasi pemerintah dan infrastruktur utama dan pendukung pariwisata. Masalah dan kendala yang paling krusial sektor pariwisata Indonesia yang perlu penangan yang serius adalah promosi, infrastruktur (infrastruktur pariwisata, infrastruktur transportasi udara dan darat dan infrasturktur ICT), kesehatan dan kebersihan, keberlanjutan lingkungan, iklim usaha/investasi, keterbukaan internasional, lingkungan bisnis dan sumber daya manusia. Ada 7 (tujuh) permasalah sektor pariwisata Pesisir Selatan yakni sarana dan prasarana, SDM, komunikasi dan publikasi, kebijakan dan peraturan, teknologi informasi, masyarakat dan investasi. 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK
rukun,
toleran
dan
Misi mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK merupakan langkah yang sangat penting. Karena budaya yang dimiliki merupakan potensi atau modal social yang saling member nilai keterkaitan keseluruh sendi dan aktifitas pembangunan. Masyarakat minangkabau yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang agamais tentu tetap dipertahankan ditengah tingginya pengaruh globalisasi. Filosofis adat basandi syarak, syarak basandi katabullah, menjadi modal dasar bagi pengembangan manusia Pesisir Selatan yang berakhlak. Hakikat ABS-SBK yang merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara harus dijadikan nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya, Sikap Umum dalam Ragam Hubungan Sosial masyarakatnya serta tutur kata yang baik. Pemantapan agama dan adat budaya di dalam tatanan kehidupan mesti menjadi landasan dasar pengkaderan regenerasi. Strateginya dengan menanamkan kearifan bahwa apa yang ada sekarang akan menjadi milik generasi mendatang. Ada kewajiban menularkan warisan luhur budaya kepada generasi pengganti secara lebih baik dan lebih sempurna agar tetap berlangsung proses timbang terima kepemimpinan secara estafet alamiah. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan
potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Konsep ideal pendidikan ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan modern. Konsep pendidikan yang sangat ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental yang sejalan dengan pengamalan ABS-SBK, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik yang belandaskan iman dan taqwa, bermoral akhlak, beradat dan beragama. Maka peran dari semua stakeholder baik, pemerintah, swasta, masyarakat sangat menentukan atas keberhasilan Implementasi dan Pelestarian (nilai dan gerak aplikatif) ABS SBK dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, mendorong adanya usaha untuk terus meningkatkan produksi atas hal yang dibutuhkan manusia tersebut. Hal ini sangat penting dan harus terus dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan ketiadaan produk yang dibutuhkan manusia. Upaya-upaya untuk meningkatan produksi dapat dilakukan melalui (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan meningkatnya produksi dan terpenuhinya kebutuhan manusia atas hal yang dibutuhkannya, perlu dilakukan peningkatan nilai tambah dari produksi tersebut. Peningkatan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan dapat memberikan harga yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Peningkatan nilai tambah juga berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah. Usaha-usaha untuk peningkatan nilai tambah dapat dilakukan dengan cara (1). Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan jadi atau setengah jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefesiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran. Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah suatu produk baik pada sektor primer (pertanian dan pertambangan), sekunder (industri), maupun tersier (jasa) akan malahirkan kekuatiran baru berbentuk dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan terbatasnya daya dukung sumberdaya alam terhadap pertumbuhan ekonomi tadi. Dampak negatif lingkungan di sektor primer (pertanian dan pertambangan) adalah masalah kehilangan keragaman hayati (biological diversity), erosi atau degradasi lahan dan penebangan hutan (deforestrasi) baik yang resmi maupun yang illegal. Pada sektor sekunder (industri) kekuatirannya adalah polusi udara, air dan tanah. Kemudian pada sektor tersier (jasa) khususnya pariwisata, dampak negatifnya adalah ketika membludaknya jumlah turis di lokasi wisata dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk, kemacetan, degradasi sumberdaya alam dan buatan serta terjadinya benturan antara budaya lokal dan budaya pendatang. Dampak pembangunan ternyata mempunyai sisi ganda, yaitu sisi yang berdampak positif terhadap masyarakat dan sisi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Agar kesejahteraan dirasakan masyarakat secara terus menerus dan dalam
waktu yang mencakup antar generasi, maka diperlukan adanya integrasi antara pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan atau yang lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan merupakan jalan untuk memajukan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumberdaya alam, karena sumber daya alam itu sendiri terbatas. Modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan adalah (1). Pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana; (2). Pembangunan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan; dan (3). Peningkatan kualitas hidup penduduk.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan prilaku dalam masyarakat. Kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan suatu perilaku menyimpang. Hal ini sangat merugikan orang lain dan bahkan diri sendiri. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat maka diperlukan peningkatan peran struktur sosial. Upaya pencegahan dan mengatasi tindak kejahatan, kriminalitas dan obat-obatan terlarang dapat dilakukan melalui penanaman nilai dan norma, penegakan peraturan, serta penyuluhanpenyuluhan dan rehabilitasi.
