BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI. Pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2011-2016 menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Pringsewu masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten induknya, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung, mendorong Pringsewu berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya. Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction), peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “Good Governance and Clean Goverment”, serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Dengan mempertimbangkan bebagai kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pringsewu serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Pringsewu periode 2011-2016 “Bersenyum Manis” yang merupakan kependekan kata dari bersih, sehat, ekonomi, nyaman, unggul, mandiri, dan agamis, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011–2016 adalah: “PRINGSEWU UNGGUL, DINAMIS DAN AGAMIS” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pringsewu 2011-2016 tersebut adalah sebagai berikut :

50

1. Ungul. Unggul mempunyai konotasi melebihi yang lain (lebih baik, lebih tinggi, lebih cepat, lebih pandai, lebih cakap, lebih kuat, lebih tangguh, lebih ulet, dll) baik dalam skala kawasan lokal maupun regional. Keunggulan mencakup domain perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan civilization (politik dan hukum). Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, kawasan agribisnis, dan industri pengolahan. a.

Pusat Perdagangan dan Jasa.

Pusat perdagangan, mengandung arti bahwa Kabupaten Pringsewu mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi ekonomi lokal lainnya. Pengembangan pusat perdagangan Kabupaten Pringsewu didukung oleh: 1. Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk koridor barat Provinsi Lampung. Hal itu telah menjadikan aktivitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Pringsewu lebih cepat berkembang secara natural jika dibandingkan dengan daerah kabupaten sekitarnya. 2. Nilai tambah output (PDRB) sektor perdagangan dan jasa Kabupaten Pringsewu cenderung mengalami percepatan pertumbuhan dari tahun ke tahun, begitu juga dengan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas dan daya saing (comparative and competitive advantege), sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan. Dari pemahaman tersebut, karakteristik Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya : 1.

Pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah barat Pulau Sumatera. Oleh karena itu pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan Kabupaten Pringsewu. 51

2.

Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan. Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat memacu perkembangan wilayah ini menjadi orientasi pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kabupaten Pringsewu akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa dalam skala regional. Pusat jasa, sebutan sebagai pusat jasa sebenarnya tidak lepas dari status pusat perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Pusat jasa lebih menekankan pada fungsi wilayah dalam pelayanan publik diberbagai bidang. Sebagai pusat jasa dengan demikian mencakup kesiapan wilayah dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya : 1) Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan/regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan. 2) Penyediaan fasilitas penunjang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, ruang pamer/ruang pertemuan, dan lain sebagainya. 3) Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement). 4) Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan. Dengan kemampuan Kabupaten Pringsewu memberikan pelayanan kepada daerah kabupaten lain di sekitarnya, maka dapat dipastikan bahwa perkembangan perekonomian yang terjadi pada daerah kabupaten lain di sekitarnya tersebut akan memberikan efek sinergetik bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu.

b. Kawasan Agribisnis dan Industri Pengelohanan. Pada sektor pertanian (secara umum; pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan di bidang pertanian tanaman bahan makanan. Walaupun jika ditinjau dari laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun berada pada urutan tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya akan tetapi secara parsial 52

laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Membangun pusat perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kabupaten Pringsewu. Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik Kabupaten Pringsewu adalah pada aspek agribisnis dan aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan seperti industri genteng, bata merah, tahu tempe, dan gilingan padi. Pengembangan agribisnis di Kabupaten Pringsewu lebih diarahkan pada upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (competitive advantege), mengingat Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung yang keberadaanya perlu mendapat perhatian akibat adanya perubahan tata guna lahan, khususnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun secara sporadis, seiring dengan perkembangan tingkat perekonomian wilayah. Pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan pada industri pengolahan produk hasil pertanian dan kerajinan. Hal itu untuk mendukung keberlanjutan aktivitas agribisnis dan pengembangan perdagangan dan jasa. c.

Pusat Pendidikan

Pringsewu sebagai daerah otonomi baru telah memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi, baik bersifat umum maupun kejuruan. Jumlah perguruan tinggi yang relatif banyak, hal ini juga buktikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) untuk pendidikan urutan ke tiga setelah Bandar Lampung dan Metro. Dalam menopang fungsi Pringsewu sebagai puat perdagangan dan jasa, kawasan agribisnis dan industri pengolahan serta pusat pendidikan perlu pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, stasiun kereta api, terminal, hotel, perbankan, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti sumber daya manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan Kabupaten Pringsewu, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

53

2. Dinamis. Dinamis adalah sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, serta berkontribusi dalam proses pembangunan. Dinamis juga diartikan kondisi masyarakat yang jauh dari konflik dengan beragam variannya, seperti konflik sosial, agama, kelompok, kepentingan tertentu dan juga konflik antar masyarakat itu sendiri. Dinamis meminjam istilah politik adalah kondisi masyarakat yang selalu mengedepankan konsensus, kerjasama dan juga bersikap kooperatif dalam menyelesaikan beragam masalah yang timbul didalam masyarakat. 3. Agamis. Agamis mengandung makna bahwa segala bentuk aktivitas dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam rangka menciptakan dinamisasi dan keunggulan Kabupaten Pringsewu harus menginternalisasikan prinsip dan nilai-nilai Ketuhanan YME yang juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila sebagai bingkai dan landasan utamanya dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang lainnya. Pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ditandai oleh: a.

Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.

b.

Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat saling menghormati umat pemeluk agama berbeda dalam mengamalkan jaran agama, sehingga tidak ada konflik antar/inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya.

c.

Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga mau bergotong-royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperanserta dalam pembangunan fasilitas umum.

5.2. MISI. 1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 54

4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean Government”. 5. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. 5.3. TUJUAN. 1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh. 3. Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk. 4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip “Good & Clean Governance”. 5. Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bermasyarakat. 6. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat dalam bingkai agama dan budaya. 5.4. SASARAN. 5.4.1. Sasaran Misi I. 1. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan). 2. Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesbilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan manusia. 3. Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif. 5. Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata. 6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah. 5.4.2. Sasaran Misi II. 1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Sektor perdagangan dan jasa tumbuh menjadi sektor prima. 3. Peningkatan daya saing pariwisata daerah. 4. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. 5. Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan. 6. Peningkatan kontribusi investasi/penanaman modal. 7. Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan kawasan transmigrasi. 55

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragman hayati secara berkelanjutan. 5.4.3. Sasaran Misi III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan Indeks Pengetahuan Masyarakat (Indeks Pendidikan). Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pengurangan tingkat pengangguran. Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar. Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. Peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. 7. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga. 8. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk. 5.4.4. Sasaran Misi IV. 1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah. 2. Terwujudnya SDM aparatur yang berkompeten dan berkinerja tinggi. 3. Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah semakin kuat. 4. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/pekon. 5. Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan. 6. Peningkatan kualitas tata aturan hukum daerah dan penegakan hukum. 5.4.5. Sasaran Misi V. 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat. 2. Terciptanya masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur. 3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman. Selanjutnya di bawah ini digambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator-indikatornya, sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2016.

56

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2016. Misi : Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1

2

3

4

1.

Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan).

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sesuai RTRW Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang/izin lokasi Tersedianya informasi RTRW beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau Jumlah pelanggaran Perda Penataan Ruang yang ditangani Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL / HGB Prosentase luas lahan bersertifikat Prosentase Lahan Tanah milik Pemerintah Daerah yang telah disertifikat Persentase panyelesaian kasus kepemilikan tanah

Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesbilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan manusia.

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik. Panjang jalan dilalui roda empat Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersembuat Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak tergenana lebih dari 30 cm, selama 2 jam. Pembangunan turab di wilayah jalan dan aliran sungai. Jumlah jembatan yang telah dipelihara Persentase kawasan tertib lalu lintas dan angkutan (KTLA) di wilayah perkotaan yang terwujud Tingkat ketersediaan halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standard

57

Cakupan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ yang terpelihara dengan baik Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi Jumlah uji kir angkutan umum Prosentase jalan yang ditangani dan dibangun pada kawasan strategis Agropolitan Prosentase jalan yang ditangani dan dibangun pada kawasan strategis Minapolitan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan yang telah ditingkatkan kualitasnya Rasio izin trayek per 1.000 penduduk Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah pada jaringan jalan kabupaten Ketersediaan fasilitas rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.

Rasio jaringan irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik Tingkat ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari Jumlah waduk/embung/ situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun Sepadan sungai yang dipakai bangunan liar

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif.

Rumah layak huni Rasio pemukiman layak huni Luas kawasan pemukiman kumuh Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Prosentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak Tersedianya sistem air limbah setempat (kawasan) yang memadai. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPA) per satuan penduduk. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Jumlah prasarana pengumpulan sampah Persentase volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam skala kota Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3) Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

58

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal/UKL/UPL Angka Ratio Elektrifikasi Prosentase desa yang telah dialiri listrik Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan energi baru terbarukan (biogas); Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui web site Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal (sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media media luar ruangan (spanduk, baleho, buklet) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan pengelolaan komunikasi dan informasi Jumlah pekon yang di kembangkan menjadi basis IT Jumlah spot yang terpasang dalam jaringan Wiffi Jumlah web site yang dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang masuk di daerah Prosentase SKPD yang terkoneksi dalam jaringan internet terpadu Prosentase layanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.

Prosentase pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemda Jumlah rehabilitasi gedung pemerintahan Prosentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada jalan protokol yang terpasang Jumlah taman kabupaten yang dibangun. Jumlah taman kabupaten yang terpelihara.

59

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1

2

3

4

2

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Cakupan kelompok tani yang mendapat bantuan Jumlah kelembagaan perbenihan/perbibitan yang ditingkatkan kinerjanya Luas lahan pertanian yang dioptimalkan dalam pengolahannya Luas panen padi dan bahan pangan utama lokal - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Jalar - Ubi Kayu Produksi padi dan bahan pangan utama lokal - Padi (ton) - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Jalar - Ubi Kayu Produktifitas panen padi dan bahan pangan utama lokal - Padi (ton) - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Jalar - Ubi Kayu Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Jumlah promosi dan pemasaran hasil pertanian Luas lahan pengembangan padi organik Produktivitas padi organik (ton) Tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian (jumlah dan jenis) Tingkat penerapan teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan

60

Cakupan bina kelompok tani Produksi Perkebutanan Utama : - Kopi - Kakao - Kelapa - Tembakau Luas areal tanaman perkebunan yang dibina Jumlah aparatur di sektor pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan kapasitasnya Jumlah ketersediaan tenaga penyuluh pertanian Jumlah ketersediaan tenaga penyuluh perikanan Luas lahan perikanan budidaya Cakupan bina kelompok budidaya ikan Jumlah tenaga penyuluh perikanan swadaya baru Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun Jumlah usaha perbenihan perikanan darat Pemenuhan kebutuhan bibit ikan dalam daerah Tingkat produksi ikan (ton) Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun Jumlah usaha pengolahan perikanan budidaya Daerah Bebas PMK dan BSE Serta Peningkatan Status Wilayah Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Pertumbuhan Jumlah Puskeswan yang Terfasilitasi Surveilans PHMSZE (Prevelensi dan Atau Insidensi) Persentase peningkatan Ketersediaan Alsin dan Obat Hewan Bermutu Prosentase Peningkatan Populasi ternak - Sapi - Kerbau - Kambing biasa - Kambing domba - Ayam kampung - Ayam potong - Ayanm petelur - Ayam kalkun - Itik Tingkat produksi daging (ton) Tingkat produksi telor (ton) Jumlah tenaga inseminator yang tersedia Jumlah pengolahan pakan ternah sistem fermentasi

61

Cakupan bina kelompok peternak Terpenuhinya Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Persentase Penurunan Produk Asal Hewan yang Diatas BMCM dan BMR Penurunan Prevelensi atau Insedensi Zoonis Jumlah kelompok tani HKm Luas kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola petani Peningkatan kinerja usaha pemanfaatan dan intesitas pemanfaatan hutan kemasyarakatan Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan usaha HKm Prosentase luas lahan hutan kritis yang telah direhabilitasi Prosentase tingkat kerusakan kawasan hutan Fasilitas dan Pengembangan Hutan Kota Pengembangan Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) Produksi hasil hutan yang dikelola - Kayu bulat (m3) - Kayu olahan (m3) - Madu (liter) Pelaksanaan SL Lebah Madu Jumlah kelompok usaha produktif kehutanan yang memenuhi standard Jumlah tenaga penyuluh kehutanan swadaya baru Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Ketersediaan pangan utama per jiwa : - Ketersediaan Beras (kg) - Ketersediaan Jagung (kg) - Ketersediaan Kedelai (kg) - Keters. Kacang Tanah (kg) - Keters. Kacang Hijau (kg) - Ketersediaan Ubi Jalar (kg) - Ketersediaan Ubi Kayu (kg) - Ketersediaan Daging (kg) - Ketersediaan Telur (kg) - Ketersediaan Ikan (kg) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang dikembangkan sebagai Desa Mandiri Pangan

62

Sektor perdagangan dan jasa tumbuh menjadi sektor prima.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase kegiatan pengawasan barang dan jasa beredar yang dilaksanakan Persentase penanganan barang dan jasa beredar dipasar tidak sesuai standar Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang terpelihara Persentase prasarana pasar tradisional/lokal yang direhabilitasi Jumlah pasar tradisional milik pekon/masyarakat Jumlah usaha perdagangan moderen (swalayan) Jumlah Kegiatan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima Jumlah fasilitas pasar yang direhabilitasi Peningkatan retribusi pasar bagi PAD Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Jumah bank dan cabangnya Jumlah dan jenis perusahaan asuransi Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diberikan bantuan sarana usaha Jumlah lembaga/pelaku usaha perdagangan yang diberikan bimbingan teknis dan kemitraan usaha Terlaksananya promosi hasil pembangunan Jumlah paket stimulasi pengamanan harga kebutuhan pokok Prosentase penyaluran Raskin

Peningkatan daya saing pariwisata daerah.

Jumlah objek wisata yang ada Jumlah destinasi wisata alam dikembangkan Jumlah konjungan wisata pada objek-objek wisata Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah Jenis, kelas dan jumlah restoran Jenis, kelas dan jumlah hotel yang tersedia Jumlah kelompok hiburan pendukung pariwisata

Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Prosentase UKM terhadap seluruh UMKM Persentase calon wirausaha baru yang mendapat peningkatan kaspasitas Penyediaan fasilitas sarana prasarana pemasaran produk KUMKM Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi pengembangan Prosentase koperasi aktif (minimal 2 tahun terakhir mengadakan RAT) Persentase koperasi yang dapat mengakses kredit pembiayaan bank melalui linkage

63

Persentase pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan manajerial Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Prosentase pertumbuhan industri Jumlah IKM yang difasilitasi promosi dan pemasaranya Persentase IKM yang menjalin kemitraan dengan BUMN dan Swasta Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah IKM yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya

Peningkatan kontribusi investasi/penana man modal.

Penyelenggaraan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi Ketersediaan data potensi investasi daerah Ketersediaan peta potensi investasi daerah dan informasi potensi investasi lainnya Jumlah usaha yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan. Jumlah perusahaan yang di lakukan pengawasan terhadap penggunaan perizinannya

Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan yang berfungsi Jumlah desa yang telah merintis pasar desa Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Prosentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Prosentase desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna. Jumlah LPM yang aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Prosentase PKK yang aktif Jumlah Usaha Ekonomi Keluarga yang di bina Calon Transmigran yang mendaftar ikut Transmigrasi Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan

64

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragman hayati secara berkelanjutan.

Persentase daerah sebagai daerah resapan dan cadangan air di kabupaten yang dilindungi Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air Jumlah kegiatan pembinaan dan penilaian eco office yang dilaksanakan Tingkat ketersediaan dokumen informasi lingkungan hidup Kab. Pringsewu (SLHD). Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola dengan baik. Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau Jumlah usaha pertambangan yang dipantau Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Misi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1

2

3

4

3

Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk.

Peningkatan Indeks Pengetahuan Masyarakat (Indeks Pendidikan).

APK TK/RA APK PAUD Cakupan bantuan insentip kepada guru/tutor PAUD APS kelompok usia 7-12 tahun APS kelompok usia 13-15 tahun APK SD/MI APK SMP/MTS APM SD/MI APM SMP/MTS Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTS yang memiliki perpustakaan Rasio guru dan peserta didik SD/MI Rasio guru terhadap jumlah mata pelajaran SMP/MTs Rasio ketersedian ruang kelas terhadap murid SD/MI Rasio ruang kelas terhadap siswa jenjang pendidikan SMP/MTS Ketersediaan alat peraga IPA pada SD/MI Persentase SMP yang memiliki LAB. IPA Angka kelulusan SD/MI Persentase peserta didik SD/MI putus sekolah Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MI/SMPLB Persentase peserta didik SMP putus sekolah Angka kelulusan SMP Angka melanjutkan lulusan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

65

APS kelompok usia 16-18 tahun APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA Persentase SMA/SMK yang memiliki perpustakaan Persentase SMA/MAyang memiliki laboratorium IPA Rasio ketersedian ruang kelas terhadap murid SMA/MA Persentase lulusan SMA diterima perguruan tinggi pada tahun kelulusan Rasio pendidik dan peserta didik SMK Rasio guru terhadap jumlah mata pelajaran SMA/MA (guru:mata pelajaran) Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA Angka putus sekolah SMA/SMK/MA APK paket A APK paket B APK paket C Persentase penduduk melek huruf > 15 tahun Angka rata-rata lama sekolah Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S-1/ D-4 Persentase Guru SMP/MTS Berkualifikasi S-1/ D-4 Persentase Guru SMA/MA Berkualifikasi S-1/ D-4 Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik Persentase Guru SMP/MTS Bersertifikat Pendidik Persentase Guru SMA/MA Bersertifikat Pendidik Prosentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik Prosentase ruang kelas SMP/MTs kondisi baik Prosentase ruang kelas SMA/MA/SMK kondisi baik Ketersediaan SD/MI dalam jarak maksimal 3 km dari satuan pemukiman Ketersediaan SMP/MTs dalam jarak maksimal 3 km dari satuan pemukiman Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Prosentase Balita Gizi Buruk Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Balita dengan BGM <15% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase ibu hamil komplikasi yang ditangani (cakupan PK)

66

Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (cakupan KF) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Persentase desa siaga aktif Persentase puskesmas perawatan mampu PONED Rasio Puskesmas per 20.000 penduduk Rasio Puskesmas Pembantu per 6.000 penduduk Rasio Klinik per 6.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Rumah Sakit Rasio Posyandu per satuan balita. Cakupan paserta KB aktif Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Persentase ketersediaan obat dan vaksin Cakupan industri rumah tangga bidang makanan yang medapatkan izin kesehatan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Cakupan pemenuhan kebutuhan biaya operasional Rumah Sakit Waktu tunggu operasi efektif Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase angka bebas jentik (ABJ) Cakupan pelayanan kesehatan kepada pasien rujukan Rasio dokter per 1.000 penduduk Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan managemen kesehatan

67

Penurunan tingkat pengangguran.

Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio ketergantungan Rasio penduduk yang berkerja Prosentase tingkat produktifitas tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun Prosentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Persentase PMKS yang berhasil direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial Prosentase penyandang cacad fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (Jamkesos) Persentase PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial Sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang mendapat bantuan Prosentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk.

Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Prosentasase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan Prosentasase partisipasi perempuan pada lembaga swasta Partisipasi angkatan kerja perempuan Rasio kekerasan dalam rumah tangga Jumlah kegiatan sosialisasi/ pembinaan penguatan gender

Peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Jumlah kegiatan kepemudaan Prosentase pengelola organisasi kepemudaan yang mengikuti pelatihan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan bidang seni budaya, iptek, dan imtaq Cakupan organisasi kepemudaan yang mendapat dukungan pembinaan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan.

68

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

Cakupan klub olahraga yang mendapat dukungan pembinaan Rasio lapangan olahraga per satuan penduduk Jumlah even olahraga yang dilaksanakan Jumlah bibit olahragawan berprestasi yang dikembangkan/dibina (persen) Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB baru Cakupan peserta KB aktif Cakupan sosialisasi dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% per tahun. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-KB Prosentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 Jumlah pengembangan dan pembentukan PIK Remaja Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Rasio posyandu per satuan balita Prosentase Posyandu yang aktif Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran Rasio pasangan yang memiliki akte nikah Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk Penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari Database kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional Jumlah penduduk yang telah memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK)

69

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean Government”. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1

2

3

4

4.

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip “Good & Clean Governance”.

Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah.

Tersususnnya dokumen perencanaan wilayah strategis sesuai RTRW Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Penjabaran program RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prosentase penyelesaian dokumen LKPJ dan LAKIP yang tepat waktu. Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang telah di koordinasikan. Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang telah di koordinasikan. Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana yang telah di koordinasikan. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan. Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah Tersedianya dokumen potensi daerah. Terseleksinya karya inovasi Teknologi Tepat Guna Tersedianya buku PDRB Kabupaten Pringsewu Tersedianya buku Pringsewu Dalam Angka Tersedianya buku Inflasi Kabupaten Pringsewu Tersedianya buku Indeks Kemahalan Konstruksi Ketersediaan buku Indeks Pembangunan Manusia Ketersediaan buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Persentase Realisasi Target PAD dari Pajak dan Retribusi Jumlah kegiatan Penertiban dan Penurunan Reklame yang terlaksana Jumlah penanganan keberatan, pengurangan dan penghapusan pajak daerah Persentase verifikasi data masyarakat yang melakukan jual tanah dan bangunan Realisasi PAD Kabupaten Pringsewu Persentase peningkatan PAD Kab. Pringsewu Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Persentase realisasi pendapatan sektor PBB P2 Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah.

70

Prosentase realisasi penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun. Prosentase asset daerah yang teridentifikasi dan tercatat. Prosentase pengembalian uang ke kas negara melalui TPTGR. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus Prosentase tindak lanjut administrasi berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan. Prosentase ketersediaan tenaga pemeriksa / auditor berdasarkan beban kerja Prosentase ketersediaan aparatur pengawas berdasarkan beban kerja Terwujudnya SDM aparatur yang berkompeten dan berkinerja tinggi.

Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan. Persentase Apapartur mengikuti Diklat Teknis Persentase Apapartur mengikuti Diklat Fungsional Persentase kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat yang terlaksana Persentse penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS Persentase Bagi CPNSD mengikuti Diklat Pra Jabatan Persentase kegiatan Diklat Fungsional yang terlaksana Persentase unit kerja yang menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditangani Persentase Pelaksanaan kegiatan Pemerataan Tenaga Fungsional dan Staf Jumlah anggota KORPRI yang berprestasi Jumlah pembinaan kepada anggota KORPRI Jumlah anggota KORPRI calon purna bhakti yang mendapat pembinaan Jumlah anggota KORPRI yang mendapat penghargaan Cakupan bantuan KORPRI terhadap masyarakat Jumlah SKPD yang telah menerapkan absen sidik jari Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan

Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah semakin kuat.

Persentase pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan daerah Prosentase capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah standard operasional pelayanan yang diterapkan Terlaksananya penataan kelengkapan perangkat daerah

71

Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Daerad dan Wakil Kepala Daerah Terlayaninya tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kerjasama publikasi hasil pembangunan Terlaksananya keprotokolan kegiatan pemerintah daerah Prosentase siaran Rapemda sesuai jadwal Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara Prosentase pelayanan yang memenuhi standard Prima Ketersediaan Informasi Kinerja SKPD Prosentase SKPD yang mengelola arsip secara baku Prosentase pengelola arsip yang telah mendapat pelatihan Prosentase kelengkapan dokumen dan arsip daerah Cakupan pelayanan kearsipan pada lembaga dan masyarakat Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi daerah otonomi baru Prosentase pekon dan kelurahan yang memiliki pilar batas yang tegas Prosentase penyelesaian dokumen LPPD tepat waktu Terlaksananya kewenangan bupati kepada camat Ketersediaan Dokumen Nama Rupa Bumi di Kabupaten Pringsewu Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/pekon.

Prosentase desa swasembada terhadap total desa Prosentase desa dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi dan keuangan pemerintahan Prosentase kantor pekon/kelurahan dalam kondisi baik Prosentase balai pertemuan pekon/kelurahan dalam kondisi baik

Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan.

Kegiatan pembinaan politik daerah Prosentase Prolegda yang telah disyahkan menjadi Peraturan Daerah Jumlah reses yang di laksanakan. Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas. Jumlah komisi turun ke lapangan melakssnakan fungsi pengawasan Pengesahan RAPBD secara tepat waktu. Cakupan Ormas dan keagamaan yang mendapat pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

72

Peningkatan kualitas tata aturan hukum daerah dan penegakan hukum.

Prosentase penyelesaian Prolegda menjadi Peraturan Daerah Jumlah Perbub amanat Perda yang diterbitkan Persentase Penertiban Pelaksanaan Perda dan Perbup Fasilitasi penanganan Perkara di Pengadilan Jumlah penyuluhan hukum terpadu. Prosentase Perda yang mendukung iklim usaha Persentase Penyelesaian Penegakan Perda Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Perda Ketertiban dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketenteraman dan Keindahan (K-3) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Persentase Jumlah Personil yang dilatih dibidang Kantibmas dan penegakkan Perda

Misi : Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1

2

3

4

5.

Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat.

Jumlah tokoh agama yang menjadi motivator hubungan harmonis antar umat beragama Jumlah kegiatan keagamaan dari pemerintah daerah Prosentase sarana peribadatan yang mendapat dukungan pembinaan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Peringkat Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Lampung Cakupan guru agama non formal yang mendapat dukungan pembinaan

6.

Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat dalam bingkai agama dan budaya.

Terciptanya masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tradisi adat dan budaya yang di lestarikan keberadaannya Persentase warisan budaya dan kesenian yang dikelola secara terpadu Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pelaksanaan misi kesenian Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan organiisasi pengelola kesenian

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman.

Rasio jumlah Poskamling per pekon/ kelurahan Persentase Penyelesaian Penegakan Perda Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (3 kali dalam sehari) Cakupan Angka kriminalitas

73

Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan bantuan Jumlah kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah kegiatan dialog dan kooordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah kegiatan dialog dan kooordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Cakupan penanganan dan bantuan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Cakupan pelayanan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat ketersediaan mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 - 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah informasi peringatan dini bencana Inventarisasi mitigasi bencana dan perencanaan penanganan Ketersediaan Buffer Stock Logistik Dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana Pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat akan resiko bencana Persentase Satgas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilatih Prosentase pemulihan fasilitas umum pasca bencana Cakupan penanganan kebutuhan dasar korban bencana

74