BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan

dengan

memerhatikan

visi

dan

misi

serta

arah

kebijakan

pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat, serta arti penting paradigma pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagaimana diamanatkan dalam Tahapapan dan prioritas pembangunan pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, bahwa Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021

v-1


ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah “Hulu Sungai Tengah Menjadi Kabupaten Maju dan Sekahtera Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Lingkungan”. Hulu Sungai

Tengah yang MAJU

digambarkan dengan kondisi

pertubuhan ekonomi yang berkualitas, infrastruktur yang dinamis dan sumberdaya alam yang berkelanjutan. SEJAHTERA digambarkan dengan kondisi terjadinya penigkatan pendapatan masyarakat. PUSAT KEGIATAN WILAYAH digambarkan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat pemukiman, pusat distribusi barang dan jasa dan simpul transportasi di kawasan hulu sungai. BERBASIS LINGKUNGAN digambarkan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak merusak lingkungan dan semaksimal mungkin untuk tetap memperrtahankan kualitas lingkungan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 20162021 merupakan bagian dari penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Selain itu, visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016-2021 juga merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025.Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama lima tahun yang akan datang dan


v-2


terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih terinci dan terukur. 5.1

Visi Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

merupakan suatu gambaran utuh sebagai tujuan akhir pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara madani, konsisten, dan merata. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan. Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pemilukada tahun 2015, ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”

Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 20162021, gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.


v-3


Agamis

Bermartabat

Hulu Sungai Tengah

Mandiri

Sejahtera

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat empat elemen utama yaitu aspek agamis, aspek mandiri, aspek sejahtera, dan aspek bermartabat. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut: 1.

Masyarakat Agamis Salah satu prasyarat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami serta mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Masyarakat agamis adalah masyarakat yang taat kepada hukum, mempunyai toleransi yang tinggi terhadap sesama, serta mencintai lingkungan. Keharmonisan dan kesejahteraan hidup akan lebih mudah diwujudkan di tengah-tengah masyarakat agamis. Sebagai perwujudan masyarakat yang beriman, harus mempunyai keyakinan bahwa semua agama bisa tumbuh dan hidup rukun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


v-4


2.

Mandiri Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipandang sebagai proses perubahan

yang

direncanakan

untuk

memperbaiki

berbagai

aspek

kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan yang bertumpu pada pada kekuatan sendiri serta mengoptimalkan seluruh potensi. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan

langsung

dengan

masalah

pembangunan.

Untuk

meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja, pemerintah daerah harus bekerjasama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Pemerintah juga harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat.


v-5


3.

Sejahtera Pembangunan yang dapat mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan , perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman. Pemerintah daerah selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama dalam setiap implementasi kebijakan. Namun, banyak kondisi yang menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat justru mengalami penurunan. Indikator

pertama yang

dapat

menjadi bukti bahwa kesejahteraan

masyarakat mengalami penurunan adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, indikator lainnya yang menjadi acuan kesejahteraan masyarakat adalah tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Penurunan kesejahteraan masyarakat juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mengambil kebijakan yang bijaksana dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (kontinuitas). 4.

Bermartabat Bermartabat mengandung makna bahwa pembangunan jangka menengah (2016-2021)

di

Kabupaten

Hulu

Sungai

Tengah

diarahkan

untuk

mewujudkan karakter masyarakat yang memiliki harga diri dan kemuliaan yang dapat tercermin dari karakter masyarakatnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada aturan hukum yang berlaku berlandaskan nilai-nilai luhur kearifan lokal (adat istiadat/ tradisi yang


v-6


positif), berdaya saing dan terkemuka bagi daerah dan masyarakatnya dalam konteks kehidupan

sosial

di

tingkat

lokal,

regional,

nasional,

dan

internasional.

5.2

Misi Misi merupakan upaya umum pemerintah daerah untuk mewujudkan

sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah 2016-2021 sebagai berikut:


v-7


1. Peningkatan kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara; 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian; 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan; 4. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan; 5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem; 6. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan 7. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Misi pertama, Peningkatan kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter budi luhur. Dalam penjabarannya, berbudi luhur memiliki lima nilai dasar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lima nilai luhur tersebut yakni jujur, sabar, antusias, cinta, dan peduli. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan terus meningkatkan akhlak yang mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur, berbudaya, sehat, dan sejahtera. Persoalan

kebudayaan

merupakan

bagian

penting

dalam

proses

pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental


v-8


bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mental dan karakter bangsa yang cenderung destruktif dan koruptif mengakibatkan tujuan pembangunan akan sulit terlaksana. Di sisi lain pembangunan multisektor juga membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari sisi budaya masyarakat tertentu. 2. Misi kedua, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang harus terpenuhi. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula. Dengan peningkatan mutu dan penambahan jumlah tenaga kependidikan otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain

pendidikan,

kesehatan

merupakan

salah

satu

faktor

yang

memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hidup sehat adalah salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kesehatan ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, untuk meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan, tenaga medis perlu memberikan motivasi lebih terhadap masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu hidup sehat.


v-9


3. Misi ketiga, peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana

atau

segala

sesuatu

yang

merupakan

penunjang

utama

terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat serta pendukung terciptanya ketahanan pangan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.


v - 10


4. Misi keempat, peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis

pertanian

tanaman

pangan,

perkebunan,

peternakan

dan

perikanan Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya. Pengembangan dan pembangunan sektor pertanian merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertitik tolak pada sektor pertanian. Pengembangan dan pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. 5. Misi kelima, peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pemenuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan


v - 11


kemakmuran generasi sekarang tapi juga untuk kebutuhan generasi mendatang. Sumber daya alam yang renewable dikelola secara optimal dan terencana, sehingga semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya dari waktu ke waktu. Sedangkan sumber daya alam yang non renewable tidak dieksploitasi secara maksimal hanya demi kepentingan sekarang. 6. Misi Keenam, peningkatan pelayanan masyarakat Pelayanan

publik

merupakan

serangkaian

aktivitas

yang

dilakukan

pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan dan masih belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat adalah perihal yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat ini, perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.


v - 12


7. Misi ketujuh, peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

diharapkan

mampu

menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.


v - 13


Tabel 5.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 Kondisi awal (2014)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi akhir (2021)

1.

Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)

11,93

<15

<14

<13

<12

<11

<10

2.

IPM

65,70

66,15

66,50

66,90

67,50

68,20

69,00

3.

Persentase rumah layak huni (persen)

81,25

81,71

83,85

87,42

90,98

95,55

98,12

4.

Laju Pertumbuhan ekonomi

5,57

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4–6

5.

Angka Kemiskinan

5,65

5,55

5,40

5,25

5,15

5,10

5,00

6.

Tingkat pencemaran air

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Ringan

7.

Indeks kepuasan masyarakat

79,50

81,25

82,00

82,75

83,50

84,25

85,00

8.

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

No

5.3

Indikator Makro Pembangunan

Tujuan Dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam

perencanaan

pembangunan

yang

menjadi

dasar

penyusunan

kinerja

pembangunan daerah untuk enam tahun mendatang (tahun 2016-2021). Hal ini menjadi perlu mengingat visi dan misi pembangunan harus dijabarkan ke dalam suatu formulasi kebijakan hingga pada akhirnya menjadi suatu rumusan program dan kegiatan. Terkait hal tersebut, untuk menjembatani antara visi, misi dan pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskanlah tujuan serta sasaran


v - 14


pembangunan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar tepat sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Tujuan yang telah ditetapkan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 6 tahun mendatang. Masing-masing tujuan dalam rumusan sasaran direncanakan lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja beserta targetnya. Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut: A.

Tujuan 1: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, ketertiban dan keamanan termasuk dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Keamanan secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, dan keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban sendiri merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat

dengan

upaya

penegakan

hukum

dan

pemenuhan

norma-

norma. Disamping keamanan dan ketertiban, terdapat istilah ketrentraman dan ketertiban.


v - 15


Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Ajaran agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan dapat menyebabkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, seperti tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun, kurangnya rasa sayang kepada sesama dan saling menghormati masih sering muncul ke permukaan. Kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum

sepenuhnya

dapat

diwujudkan. Hal tersebut terjadi karena munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat keamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dengan indikator Angka kriminalitas. 2. Terkendalinya konflik antar kelompok, dengan indikator jumlah kejadian konflik SARA. 3. Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara, dengan indikator jumlah kegiatan forum koordinasi antarumat beragama.

B.

Tujuan 2: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pengembangan sumber daya manusia Indonesia merupakan bagian dari

proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan karakter bangsa yang maju dan mandiri mengharuskan konsep pembangunan bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka untuk mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Hulu


v - 16


Sungai tengah menitikberatkan pembangunan pada bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam

konteks

pembangunan

nasional,

pembangunan

manusia,

kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling bersinergi untuk memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas,

maka

koordinasi

antarlembaga pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga di masyarakat perlu lebih dikembangkan, terutama untuk kualitas SDM-nya. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya didorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya peningkatan kualitas SDM. Guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator rata-rata lama sekolah dan usia harapan sekolah. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup. 4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka. C.

Tujuan 3: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Indikator kemakmuran dan kemajuan suatu wilayah salah satunya adalah

pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan secara merata merupakan faktor penting

dalam mendorong konektivitas yang

merupakan

kunci

pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu


v - 17


pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pemerataan pembangunan juga kerap dikaitkan

dengan

faktor

utama

(penggerak)

pertumbuhan

ekonomi.

Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Guna meningkatkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, dengan indikator persentase rumah layak huni, luas kawasan kumuh dan cakupan layanan air minum. D.

Tujuan 4: Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga

pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun bahan pangan tersedia di tingkat nasional maupun regional, namun jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, yaitu ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor; kedua, distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antarwilayah dan antarwaktu serta


v - 18


stabilitas harga pangan strategis; ketiga, konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) bahan pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani. Lebih lanjut, guna meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pangan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah Tercapainya Tersedianya bahan pangan utama, dengan indikator jumlah ketersediaan pangan utama.

E.

Tujuan 5: Meningkatkan perekonomian daerah Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan

daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan,


v - 19


maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasaskan “win-win solution”.

Lebih lanjut, guna meningkatkan perekonomian daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, dengan indikator capaian laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

F.

Tujuan 6: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan

suatu daerah. Pemerintah Daerah dalam setiap implementasi kebijakan selalu mengutamakan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai segala sesuatu hal yang berhubungan

dengan

tindakan

ekonomi

dalam

pemenuhan

kebutuhan

masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Sejatinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah bisa mendongkrak status dan pendapatan seluruh lapisan masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak dilakukan kajian menyeluruh akan manfaat dan keuntungan yang di dapatkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya jurang kesenjangan sosial di masyarakat

akibat

ketidakmerataan

hasil

pembangunan,

dimana

yang

merasakan kemakmuran dari pertumbuhan ekonomi hanya kalangan lapisan masyarakat menengah ke atas sementara kalangan masyarakat menengah ke bawah masih bergelut dengan kekurangan dan tidak bisa ikut merasakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara. Dalam upaya meningkatkan


v - 20


kondisi sosial ekonomi, pemerintah harus lebih tanggap dan peduli terhadap kurang meratanya pembangunan dan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah : 1. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator Angka kemiskinan 2. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan indikator pendapatan per kapita dan indeks gini.

G.

Tujuan 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Isu

lingkungan

hidup

merupakan

salah

satu

permasalahan

yang

memerlukan perhatian khusus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dan berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya. Dampak risiko lingkungan di atas dapat dikategorikan sebagai bencana ekologis. Kebanyakan dari kita mungkin masih menganggap bahwa kerusakan tersebut dikategorikan sebagai bencana alam, akan tetapi jika melihat penyebab dari bencana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menghargai lingkungan. Hal ini memberikan dampak diantaranya, kekeringan berkepanjangan,

banjir,

bertambahnya

frekuensi

peristiwa

iklim

yang

memengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik dalam menjaga ekosistem saat pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi yang akan digunakan, ditetapkan berdasarkan prinsip efektif dan efisien serta ramah lingkungan.


v - 21


Tujuan dari pengelolaan lingkungan di sini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.. Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, dengan indikator tingkat pencemaran air dan luas kerusakan hutan.

H.

Tujuan 8: Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dewasa ini tuntutan kualitas pelayanan publik yang praktis, inovatif, dan

akuntabel

semakin

dibutuhkan.

Citra

pelayanan

di

sejumlah

lembaga

pemerintahan yang terkesan lambat dan berbelit-belit menjadi perhatian khusus dalam program percepatan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan inovatif terus diupayakan sebagai salah satu dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini akan mendukung penyempurnaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.


v - 22


Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat, dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat.


v - 23


I.

Tujuan 9: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, Kabupaten

Hulu

Sungai

Tengah

saat

ini

menghadapi

berbagai

tantangan

yang

membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma yang berkembang dan memberikan nuansa baru, terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpian yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya, menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu terwujud dengan maksimal, karena terkendala prosedur tata kelola Pemerintahan yang kurang transparan dan bersih. Tata kelola Pemerintahan yang transparan dan bersih merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja Pemerintah selama ini hanya terfokus dengan urusan politik, sehingga kesejahteraan masyarakat belum mampu terwujud dengan maksimal. Lebih lanjut, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1.

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkuallitas, dengan indikator Opini BPK.

2.

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka

menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


v - 24


Tabel 5. 2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Data Awal (2014/ 2015)

Capaian Kinerja Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

Data Akhir (2021)

11,93

<15

<14

<13

<12

<11

<10

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

Misi 1: Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara 1

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Terkendalinya konflik antar kelompok

Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk) Jumlah kejadian konflik SARA

Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara

Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama


v - 25


Misi 2: Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian Meningkatnya kualitas pembangunan manusia

65.70

66.15

66.50

66.90

67.50

68.20

69.00

257.107

262.159

266.387

270.614

274.841

279.069

283.296

7.35

7.42

7.50

7.60

7.72

7.85

8.00

11.52

11.70

11.85

11.95

12.10

12.25

12.50

Angka Harapan Hidup (tahun)

64.65

64.90

65.30

65.80

66.25

66.80

67.50

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

4,05

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

IPM Jumlah Penduduk

2

Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Usia harapan sekolah (tahun)

Misi 3: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan 3 Meningkatkan Persentase rumah layak 81,25 81,71 83,85 87,42 90,98 95,55 98,12 pemerataan huni (persen) Meningkatnya kualitas pembangunan Luas Kawasan Kumuh lingkungan perumahan dan 141,46 141,46 120,78 97,57 45,86 19,35 0 (Ha) pemukiman Cakupan layanan air 89,41 90,93 93,41 96,85 100,00 100,00 100,00 bersih (persen) Jumlah Ketersediaan Terwujudnya Tersedianya bahan pangan 4 pangan utama 535,98 541,33 547,71 554,18 560,72 567,34 574,04 ketahanan pangan utama (kg/kapita/tahun)


v - 26


Misi 4: Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan 5

Meningkatkan perekonomian daerah

6.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah

Menurunnya tingkat kemiskinan Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat

Laju Pertumbuhan ekonomi (persen) Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen) Angka kemiskinan (persen) Pendapatan per kapita (ADHP/Rp) Indeks Gini

5.57

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

3.64

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

5,65

5,55

5,40

5,25

5,15

5,10

5,00

20.234

22.279

24.530

27.009

29.738

32.743

36.052

0.29

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

Misi 5: Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Tingkat Pencemaran Air

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Ringan

Luas Kerusakan Hutan (Ha)

20,37

20,37

20,37

20,37

20,37

20,37

20,37

Indesk Kepuasan Masyarakat

79.50

81.25

82.00

82.75

83.50

84.25

85.00

Misi 6: Peningkatan pelayanan masyarakat 6

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat


v - 27


Misi 7: Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah

7

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)


WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

CC

CC

B

B

BB

BB

A

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sangat Tinggi

v - 28

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Recommend Documents