BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1.
Simpulan Dari hasil penelitian, pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan penulis
tentang pelaksanaan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Artha Pumatex, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, PT. Artha Pumatex memberikan dan menyediakan seragam pabrik dan seragam kantor, fasilitas transportasi antar jemput karyawan dan mendirikan poliklinik. Pemberian kenikmatan dan natura tersebut merupakan biaya non fiskal sehingga harus dikoreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. 2. Seragam pabrik sebesar Rp 7.213.789,-, seragam kantor Rp 14.302.320,- dan biaya pengobatan sebesar Rp 14.750.000,- harus dikoreksi karena merupakan pemberian dalam bentuk natura sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. 3. PT. Artha Pumatex melakukan koreksi positif atas penyediaan fasilitas transportasi Rp 120.340.000,-, karena penyediaan fasiltias transport merupakan pemberian kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. 4. PT. Artha Pumatex menanggung dan membayar PPh Pasal 21 atas karyawannya sebesar Rp 45.275.420,- sehingga PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dibiayakan dan harus dikoreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. 5. PT. Artha Pumatex tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan, jasa pengolahan limbah dan jasa catering, karena pihak yang memberikan jasa tidak bersedia dipotong pajaknya. Karena tidak melakukan 86
pemotongan PPh Pasal 23 maka PT. Artha Pumatex harus menanggung penyetoran PPh Pasal 23 sebesar tersebut. Jadi PPh Pasal 23 sebesar Rp 31.154.179,- harus dikoreksi karena bukan merupakan biaya fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. 6. PT. Artha Pumatex mengeluarkan biaya entertainment sebesar Rp 2.436.000,-, biaya ini harus dikoreksi karena biaya ini tidak didukung oleh daftar nominatif sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya ini formal dan berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jadi dengan kata lain, biaya ini tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. 7. PT. Artha Pumatex membayar iuran kebersihan sebesar Rp 675.000,- dan keamanan sebesar Rp 1.135.000,-. Iuran ini tidak didukung oleh dokumendokumen seperti kuitansi pembayaran, kontrak perjanjian/ surat dari RT sehingga biaya ini tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh karena tidak dapat dibuktikan bahwa iuran ini terkait dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan harus dikoreksi. 8. Jadi secara umum, PT. Artha Pumatex belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajaknya karena terdapat banyak koreksi positif atas akun biaya-biaya komersial. Banyaknya koreksi positif atas akun biaya-biaya komersial akan menyebabkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar akan besar. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang maksimal. 9. PT. Artha Pumatex akan menghasilkan penghematan PPh Badan sebesar 24,91%, apabila melakukan perencanaan pajak yang diusulkan
87
V.2.
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat
beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT. Artha Pumatex dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang efektif adalah sebagai berikut : 1. PT. Artha Pumatex perlu melaksanakan perencanaan pajak yang masimal untuk pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, transaksi yang berkaitan dengan withholding tax serta untuk biaya entertainment, iuran kebersihan dan keamanan. 2. Untuk pemberian kesejahteraan karyawan, PT. Artha Pumatex sebaiknya mengganti pemberian seragam pabrik dan kantor dengan pemberian tunjangan pakaian, pemberian faslitas transport dengan pemberian tunjangan transport dan pendirian poliklinik dengan pemberian tunjangan kesehatan, karena pemberian tunjangan merupakan biaya fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Pemberian tunjangan akan menambah penghasilan bruto karyawan dan akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sesuai sesuai KEP-545/PJ./2000 Pasal 5. 3. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibiayakan maka sebaiknya PT. Artha Pumatex memberikan tunjangan pajak secara gross up artinya yaitu pemberian tunjangan pajak kepada kayawan yang jumlahnya sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang akan terutang. Pemberian tunjangan pajak dapat menjadi biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan akan menambah penghasilan bruto karyawan serta menjadi obyek PPh Pasal 21 sesuai KEP-545/PJ./2000 Pasal 5. 4. PT. Artha Pumatex tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan, pengolahan limbah dan jasa catering sehingga perusahaan harus 88
menanggung penyetoran PPh Pasal 23 tersebut kepada negara. Karena hal itu, maka sebaiknya perusahaan melakukan gross up nilai transaksi agar nilai transaksi tersebut sudah termasuk pajak. Nilai transaksi secara gross up tersebut dimasukkan kedalam komponen biaya yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. 5. PT. Artha Pumatex sebaiknya membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment agar biaya tersebut dapat menjadi biaya fiskal sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986. 6. PT. Artha Pumatex sebaiknya melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa iuran kebersihan dan keamanan adalah iuran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan, dan didukung dengan adanya dokumen pendukung, iuran kebersihan dan keamanan tersebut termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. 7. Apabila PT. Artha Pumatex mengganti pemberian natura atau kenikmatan dengan pemberian tunjangan kepada karyawan, melakukan gross up nilai transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23, membuat daftar nominative untuk biaya entertainmen dan melengkapi iuran kebersihan dan keamanan maka perusahaan akan memperoleh penghematan PPh Badan sebesar 24.91 %. 8. PT. Artha Pumatex sebaiknya mempekerjakan ahli pajak dengan pendidikan minimal D3 atau S1 jurusan pajak untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan dan perencanaan pajak, karena bagian ini bertugas untuk mengkoordinasi semua pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan juga bertanggung
jawab
untuk
mempersiapkan
perencanaan
pajak
dan
89
mengkoordinasikan pelaksanaannya serta sebaiknya melibatkan konsultan pajak yang telah digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak. 9. PT. Artha Pumatex sebaiknya melakukan review secara berkala terhadap pelaksanaan dan perencanaan pajak untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang mungkin timbul. 10. PT. Artha Pumatex sebaiknya menugaskan bagian pajak secara rutin mengecek intenet
dengan
website
www.pajak.go.id
untuk
mengetahui
peraturan
perundangan-undangan perpajakan yang baru dan perubahannya. 11. PT. Artha Pumatex sebaiknya menugaskan karyawan yang terlibat dalam masalah perpajakan untuk mengikuti seminar-seminar maupun kursus-kursus perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para karyawannya tersebut dalam menghadapi serta mensiasati masalah-masalah perpajakan yang akan maupun yang terjadi pada perusahaan.
90
