BAB V PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WINUMURU
5.1.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan,
maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai
pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk mewujudkan Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan maka perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitu perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Ada beberapa tujuan yang mendasar dari kegiatan Simpan Pinjam Khsusus Perempuan yaitu : Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Disamping itu kegiatan ini juga mempunyai tujuan yang lain yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Dana Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), BLM merupakan dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.Adapun bentuk dari Kegiatan SPP ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
5.1.1.
Proses Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini tetap mengacu kepada alur tahapan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PTO PNPM, 2008) diantaranya sebagai berikut :
1. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi) Dalam Musyawarah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan. 2.
Musyawarah Desa Sosialisasi
Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. 3.
Musyawarah Dusun (Musdus)
Ada beberapa hal yang harus diperhatkan dalam proses ini yaitu: a. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota. b. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum menjadi Angota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. c. Hasil Musyawarah Dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri: -
Daftar kelompok yang diidentifikasi
-
Kelompok SPP dengan daftar pemnafaat yang diusulkan
-
Peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
-
Rekap kebutuhan manfaat.
4. Musyawarah Desa dan MKP Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di Tingkat Desa yang memuat tentang : a. Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untu kegiatan SPP. b. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. c. Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di Tingkat Kecamatan. 5. Verifikasi
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah Penetapan Formulir Verifikasi. Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. 6. Proses pelaksanaan verifikasi Verifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mencakup beberapa hal sebagai berikut : a). Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam; b). Persyaratan Kelompok; c). Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam; d). Penilaian khusus rencana kegiatan; e). Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai calon pemanfaatf. diverifikasi dengan daftar Rumah Tangga Miskin (RTM); dan f). Penilaian Kategorisasi Kelompok 7.
MAD Prioritas Usulan
Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. 8. MAD Penetapan Usulan Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 9. Penetapan Persyaratan Penentuan persyaratan pinjaman mencakup beberapa hal yaitu : a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketetuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 Bulan. c. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok. d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK. 10. Pencairan Dana 11. Ketentuan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW 2.
b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok. c. Dalam saaat yang bersamaan ketua TPK memerikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. d. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerima dana. e. Kelompok menyerahkan kwitansi / tanda terima uang per manfaat kepada UPK 5.1.2.
Hambatan
Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga terdapat beberapa macam hambatan yaitu : a. Adanya kelompok fiktif sehingga dapat menimbulkan kemacetan dalam pengembalian bungan pinjaman Simpan Pinjam. b. Kurang komunikasi antara ketua dengan anggota dan jarang ada pertemuan kelompok saat ada masalah dalam kelompok tidak pernah kita bicarakan dengan ketua dan bendahara. c. Kurang koordinasi antara pengurus kelompok dengan anggota kelompok. d. Pengurus kelompok banyak yang tidak saling mengenal kenal anggota kelompoknya sendiri. e. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga perempuan tidak bisa untuk mengelola uang dengan baik. f. Yang pinjaman yang diterima sangat sedikit sehingga menylitkan anggota dalam usaha dan pengembalian bunga pinjaman setiap bulan. g. Pengurus kelompok tidak memberi setoran bunga pinjaman dari anggota kelompok ke bendahara UPK. h. Usaha yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota mengalami masalah. i. Pinjaman yang di dapat sangat sedikit dan untuk usaha tidak cukup sehingga untuk mengembalikan pinjaman tidak lancar.
Hasil identifikasi lapangan menunjukan atau mengerucut pada beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah : a. Pendapatan dari beberapa pemanfaat sangat minim, rata-rata pendapatan sehari dari hasil membuka usaha adalah kurang dari seratus ribu rupiah. b. Profesi atau pekerjaan pemanfaat bervariasi dan beraneka macam. c. Kondisi geografis dari masing-masing pemanfaat d. Akses dari dari Desa winumuru ke ibukota kabupaten yang sangat jauh dan biaya transportasi kendaraan umum yang meningkat/mahal.
Dalam proses “berdialog dengan kepala desa, beliau kemudian mengambil satu dokumen dan setelah membaca sejenak, kepala desa lalu menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan ketika mengajukan program SPP PNPM untuk pertama kalinya di tahun 2011. Beberapa tahapan itu, dijelaskan oleh kepala desa,1 sebagai berikut: 1. Musyawarah Antara Desa (MAD) Dalam musyawah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di desa winumuru, sehingga pelaku-pelaku memahami adanya kegiatan SPP dan memanfaatkan nya. 2. Musyawarah Desa (Musdes) Dalam musyawah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di desa winumuru, sehingga pelaku-pelaku memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. 3. Musyawarah Dusun (Musdus) Dalam musyawarah ini di lakukan identifikasi kelompok, melihat rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok di fasilitasi agar menjadi pemanfaat. 4. Musyawarah Desa dan MKP
1
Menurutnya tahapan ini juga yang dilakukan pada saat pengjuan pertama program PNPM di tahun 2007, yang menghasilkan beberapa program yang sudah di sebutkan di atas.
Dalam musyawarah ini dilakukan penentuan usulan desa untuk SPP dan melalui Musyawarah khusus perempuan, dilakukan penulisan usulan kelompok yangmenghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di kecamatan. 5. Verifikasi Yang di lakukan dalam verifikasi adalah persyaratan kelompok, pengalaman simpan pinjam, jumlah rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, penilaian kategorisasi kelompok. 6. MAD prioritas Usulan pada tahap ini merupakan tahapan akhir dengan melihat hasil verifikasi dan prioritas kebutuhan yang merupakan Rumah Tangga Miskin
7. MAD penetapan usulan Pada tahap ini penentuan kelompok yang di danai seseuai dengan dana yang ada dan kelompok tersebut telah memenuhi persyaratan. 8. Penetapan persyaratan Pada Tahap ini yang di perhatikan bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman 12 bulan, angsuran langsung dari kelompok ke UPK. 9. Pencairan Dana Pencairan di lakukan sekaligus 100% pada setiap kelompok, kelompok menyerahkan kwitansi per manfaat kepada UPK. a. Program pembangunan badan jalan, Simpan Pinjam Perempuan, b. Pembangunan saluran air bersih (perpipaan), c. Pembangunan sarana pendidikan, d. Pembangunan Polindes, e. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Tujuan dari masing-masing program PNPM di Desa Winumuru adalah ingin membantu masyarakat yang ekonomi rendah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera, selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di desa winumuru. tujuan khusus dari masing-masing program PNPM di Desa Winumuru adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sarana transportasi yang lebih baik, fasilitas kesehatan, sarana air bersih yang memadai. Sasaran dari masing-masing program PNPM di Desa Winumuru adalah masyarakat desa Winumuru sebagai
pemanfaat pada umumnya dan khususnya masyarakat miskin di desa winumuru yang benarbenar membutuhkan. Sekalipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kendala-kendala tersebut adalah pengelolaan anggaran belum transparan atau terbuka, kesiapan masyarakat untuk setidaknya ikut berswadaya waktu dan tenaga dalam hal pelaksanaan program demi kemaslahatan bersama, dan kesiapan sumberdaya manusia terutama kaum perempuan dalam menjalankan program SPP yang masih sangat kurang, dan perlu terus diberdayakan, didampingi, dan dilatih soal pengembangan usaha mereka.2 Dalam perkembangannya, Program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa Winumuru, menunjukan manfaat yang positif bagi posisi dan peran perempuan dalam ikut menunjang kebutuhan ekonomi keluarga.3 Dengan demikian, dalam proses pelaksanaan program SPP itu, atas keinginan masyarakat, terutama para ibu (atau isteri) mengajukan lagi pembentukan kelompok SPP di desa Winumuru. Hasilnya adalah terdapat tiga kelompok SPP di desa ini, yakni: kelompok Paluanda Lamahamu, kelompok Tahamemu Hamuduang, dan kelompok Hahanung Pahamu4. Sasaran utama program PNPM khusunya SPP adalah perempuanperempuan di desa ini yang merupakan kategori rumah tangga miskin dan memprioritaskan kaum perempuan dalam berpartisipasi dalam membangun desanya sendiri. Realitas yang ditemui di lapangan menunjukan hanya terdapat dua kelompok SPP yang beraktifitas, dan dapat diamati. Dengan demikian, di bawah ini hanya akan dijelaskan dua kelompok yang memang ada dan beraktifitas di desa Winumuru. Kedua kelompok SPP di desa ini adalah: Paluanda Lama Hammu, dan kelompok Tahamemu Hammu Duang. Masing-masing beranggotakan 10 orang. Struktur organisasi kelompkan pada umumnya tersiri dari ketua dan anggota, yang masing-masing digambarkan sebagai berikut: Kelompok Paluanda Lama Hammu: 1. Agustina Pekuwali (Ketua Kelompok) 2. Frederika Tamu Ina (Bendahara) 3. Erna Maramba Meha (Anggota) 2
Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Winumuru, tanggal 19 dan 20 Oktober 2013 Mengenai point (argumentasi ini) akan dijelaskan lebih dalam pada BAB selanjutnya. 4 Khusus untuk kelompok terakhir ini terdapat masalah, yakni sampai dengan penelitian ini berakhir tidak ditemukan aktifitas para anggota mapun pengurusnya. 3
4. Konga Naha (Anggota) 5. Elisabeth Konga Naha(Anggota) 6. Anahamu K. Naha(Anggota) 7. Danga Ata Dewa (Anggota) 8. Mardiana Yaku Nanga (Anggota) 9. Arina Ata Hau (Anggota) 10. Ngaji Kamunggul (Anggota) Kelompok Tahamemu Hammu Duang : 1. Marta Konda Nguna (ketua kelompok) 2. Hada Hudang (Bendahara) 3. Vina Kahi Timba (anggota) 4. Rina Ata Hawu (anggota) 5. Kristiani Tamu Apu (anggota) 6. Ima Hana Yowa(anggota) 7. Sarce Ana Mbabang (anggota) 8. Mina Rambu Tamar (anggota) 9. Erlika Rambu Mburu (aanggota) 10. Kahi Ana Awa (anggota) Struktur kepenguruan dan nama-namanya menurut kelompok Simpan-Pinjam PNPM di desa Winumuru : dalam setiap kelompok ada ketua, bendahara dan anggota, yang menjadi ketua dari
kelompok Paluanda Lama Hammu adalah (Agustina pekuwali) dengan bendahara
(Frederika Tamu Ina) sedangkan kelompok Tahamemu Hammu Duang dengan ketua (Marta Konda Nguna) dan bendahara (Hada Hudang). Hasil wawancara dengan FK dan UPK, termasuk perangkat desa, menunjukan bahwa besar dana program Simpan-Pinjam PNPM secara umum dan dana per kelompok di desa Winumuru untuk tahun anggaran 2013 adalah 30 juta rupiah dan setiap kelompok mendapatkan pinjaman masing-masing 10 juta rupiah. Kontradiksinya adalah tidak ditemukan adanya aktifitas dari satu kelompok SPP (Hahanung Pahamu) di desa ini, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar “kemanakan dana Rp. 10 juta itu, jika Rp. 30 juta dialokasikan bagi tiga kelompok? Pertanyaan ini tidak bisa atau belum bisa terjawab sampai dengan penelitian ini berakhir. Alasan tentang hal ini dapat dibaca pada bagian (bab) selanjutnya.
Syarat menjadi sasaran program Simpan-Pinjam PNPM di desa Winumuru yaitu harus rumah tangga yang miskin, dan harus perempuan karena simpan pinjam ini di khususkan untuk perempuan.Tanggung jawab dan kewajiban anggota program Simpan-Pinjam PNPM di desa Winumuru adalah para anggota SPP harus mengembalikan pinjaman (bunga) setiap 3 (tiga) bulan sekali ke UPK dengan besaran bunga pinjaman adalah 1,2% uang pinjaman harus di gunakan untuk suatu usaha yang dapat cepat menghasilkan uang. Berdasarkan ini, maka secara matematis, setiap anggota akan mengembalikan dana sebesar Rp. 36.000 dalam setiap tiga bulan. Dengan adanya ketetapan 1,2% bunga pinjaman untuk setiap bulannya, maka setiap anggota SPP akan mengembalikan pinjaman (bunga) dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp. 12.000., yang terakumulasi dalam pembayaran atau penyetoran bunga pinjaman per tiga bulan maka setiap anggota akan menyetor dana ke UPK sebesar Rp. 36.000., per tiga bulan. Apabila bunga pinjaman diakumulasikan dalam 12 bulan untuk lama waktu pengembalian, dalam emapat kali angsuran, maka total bunga yang dibayarkan oleh setiap anggota dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000., adalah sebesar Rp. 144.000., per tahun. Dengan demikian, jika pengembalian bunga pinjaman lancar, maka dana yang dikembalikan ke UPK untuk 20 orang anggota SPP di desa Winumuru pada angsuran keempat, total anggrannya adalah Rp. 2.880.000., Proses penggunaan dana simpan-pinjam menurut kelompok Simpan-Pinjam PNPM di desa Winumuru dalam proses penggunaan uang SPP ada anggota kelompok yang usahanya lancar adapula yang macet, sehingga bagi anggota yang usahanya macet dia tidak bisa kasih kembali uang pinjaman ke UPK. Dana akhir yang dimiliki masing-masing kelompok SimpanPinjam PNPM di desa Winumuru sebesar 6.766.600 + bunga 1.200.000 (Tahamemu Hamuduang), 1.107.000 + bunga 230.000 (Kelompok Paluanda Lama Hamu), 6.766.600 + bunga 1.200.000 (Hahanung Pahammu).5 Persoalan dalam mengelola dana simpan-pinjam dalam kelompok di desa Winumuru seperti pengelolaan keuangan yang tidak transparansi, ketua kelompok tidak menyerahkan uang dari anggota kelompok kepada UPK sehingga kelompok tidak mendapatkan pinjaman lagi pada tahap berikutnya. Target dari program PNPM di Desa Winumuru adalah terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera dan makmur. Target yang ingin dicapai belum tercapai karena kalau mau dilihat tujuan umum dan target yang ingin di capai dari program PNPM di desa winumuru harusnya lebih 5
Lihat lampiran Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Winumuru Per Agustus 2013.
mensejahterakan masyarakat desa winumuru sendiri tapi ini justru ada beberapa program seperti program SPP-PNPM didesa winumuru masih banyak kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam usaha mereka dan bahkan ada anggota kelompok yang usahanya bangkrut dan ada beberapa program yang banyak merugikan masyarakat seperti pembangunan badan jalan antar dusun yang sudah merusak kebun masyarakat tapi jalan yang sudah di gali tidak di kerjakan lanjut oleh kepala proyek. Program PNPM yang ada di desa winumuru belum semua berhasil karena masih ada program PNPM yang belum berhasil di laksanakan dimana ada beberapa program PNPM banyak merugikan masyarakat seperti pembangunan badan jalan antar dusun yang sudah merusak kebun masyarakat tapi jalan yang sudah di gali tidak di kerjakan lanjut oleh kepala proyek dan program Simpan pinjam dimana dalam program ini banyak anggota kelompok yang usahanya tidak berjalan dengan baik karena jumlah pinjaman yang sangat sedikit dan pengembalian angsuran yang dimana ketua kelompok tidak menyetor ke UPK.
