94
BAB V PENUTUP
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada akhir penulisan hukum sudah selayaknya ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai perumusan masalah dan isu yang diangkat. Melalui penarikan suatu kesimpulan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi sehingga penulis sudah sepantasnya memberi saran yang semoga sesuai dan dapat diterima. 1. Kesimpulan a. Sistem self assessment menghendaki orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi menghitung, melaporkan, serta menyetorkan PPh yang terutang secara mandiri. WP dengan pekerjaan berbasis profesi memiliki kewajiban-kewajiban administrasi perpajakan
antara lain : membuat
pembukuan atau pencatatan atas penghasilan yang diperoleh selama setahun, menyimpan semua dokumen atau pencatatan selam 10 tahun, menghitung dan menyetor pajak yang terutang untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak, mengisi SPT PPh baik tahunan maupun bulanan, serta melaporkan SPT Masa maupun Tahunan PPh yang telah diisi lengkap ke Kantor Pelayanan Pajak. WP Orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi wajib membayarkan PPh Pasal 25 OP. Besarnya angsuran PPh yang harus dibayar
95
sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh, disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. WP Orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi dikenakan juga PPh Pasal 21 dimana mereka sebagai pihak yang dipotong PPh apabila melakukan hubungan kerja dengan pihak ketiga seperti bank atau perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi pembayaran PPh oleh orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi antara lain lemahnya pengawasan aparat atau petugas pajak, kesadaran dan kepatuhan orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi sebagai WP masih kurang, serta kurangnya pemahaman orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi sebagai WP tentang pengisian SPT Tahunan PPh. Sementara itu upaya- upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain dengan mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan. b. Ditjen Pajak diberikan kewenangan melakukan pengawasan salah satunya dengan pemeriksaan data surat pemberitahun (SPT) pajak untuk meminta data dari pihak ketiga seperti asosiasi profesi dan instansi pemerintah guna penyesuain data pelaporan penghasilan para WP orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) daerah Provinsi Bali dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Badung siap membantu Ditjen Pajak dalam melakukan pengawasan pembayaran PPh
96
para WP orang pribadi berbasis profesi dengan tentunya tetap berpegang pada peraturan perundangan-undangan dan standar proses pengawasan perpajakan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dengan bekerja sama dengan organisasi profesi juga diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan orang pribadi dengan pekerjaan berbasis profesi tentang perpajakan. c. Peran Dirjen Pajak sebagai fiskus, dalam hal ini memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan sistem
self assessment salah satunya dengan
pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian SPT. Selanjutnya Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketetapan atau tagihan pajak sebagai tindak lanjut pengawasan tersebut dalam bentuk SKP. Bentuk pengawasan atas kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak diatur dalam UU KUP, hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 29. Pasal 29 UU KUP mengatur bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dn pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WP. Selanjutnya dalam UU KUP muncul pasal 35A yang mengatur agar setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan
97
perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak dengan meminta data dari pihak ketiga seperti asosiasi profesi dan instansi pemerintah guna penyesuain data pelaporan penghasilan para WP orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP tersebut. 2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dan masukan yang semoga dapat membantu dan bermanfaat. a. KPP Pratama seyogyanya perlu memperhatikan dan menangani faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran PPh oleh orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi di Kabupaten Badung. Account Representative (AR) atau petugas pajak lainnya perlu memberikan bimbingan atau konsultasi kepada WP khususnya WP profesional yang kurang memahami bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui penyesuaian data dari berbagai pihak salah satunya dari organisasi profesi. Melihatnya benyaknya jumlah WP orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi di Kabupaten Badung, diperlukan pembentukan sub seksi tersendiri dalam hal pelaksanaan pengawasan dan konsultasi kepada WP orang pribadi berbasis profesi di KPP Pratama Badung.
98
b. Para orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi sebagai WP dibutuhkan seyogyanya berperan aktif dan memiliki kesadaran diri dari dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pemungutan PPh khususnya PPh orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi dapat berjalan secara efektif dan optimal. Misalnya dengan kesadaran yang tinggi membayar dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berkonsultasi atau bertanya kepada AR atau petugas pajak jika terdapat hal yang belum jelas terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. c. Organisasi profesi seyogyanya mendukung program pemerintah terkait upayaupaya agar pengawasan pembayaran PPh WP profesional. Kegiatan sosialisasi guna menambah wawasan atau pengetahuan orang pribadi dengan pekerjaan berbasis profesi tentang perpajakan dapat menjadi salah satu kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya bentuk pengawasan Dirjen Pajak dengan meminta data dari pihak ketiga seperti asosiasi profesi dan instansi pemerintah guna penyesuaian data pelaporan penghasilan para WP orang pribadi dengan pekerjaan bebas berbasis profesi, organisasi profesi seyogyanya terus memperbaharui data anggotanya sehingga bentuk pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik.
