74
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh Penulis selama kurang lebih 2 (dua) bulan ini memberikan dampak dan implikasi besar bagi paradigma berfikir Penulis, serta merupakan bentuk sarana pembelajaran selain mata kuliah yang dialakukan di Kampus, dari apa yang didapatkan oleh Penulis akan coba menyimpulkan melalui gambaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penulis selama PKL. 1. Seksi Pidana Umum (Bulan Pertama) a. Prapenuntutan Penanganan perkara di Kejaksaan Negeri dimulai dengan dikirimkannya SPDP(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Kepolisian, kemudian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selanjutnya diberikan ke Bagian Tata Usaha untuk dilakukan Disposisi Surat Masuk, 1) Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya P-16 (Surat Perintah Penunjukan
Jaksa Penuntut
Umum
Untuk
Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) Jaksa yang telah ditunjuk dalam P-16 dalam waktu 7 (tujuh hari) melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara kelengkapan Formil dan atau Materil suatu Perkara, 2) Apabila sudah Lengkap maka diterbitkan P-21 (berkas Perkara sudah Lengkap) yang artinya perkara masuk tahap
75
Penuntutan
selanjutnya
berkas
perkara
siap
untuk
disidangkan dan dilakukan pelimpahan Barang Bukti termasuk si Tersangka ke Kejaksaan. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan P-21 Tersangka dan Barang Bukti belum
dilimpahkan
ke
Kejaksaan
Negeri
maka,
diterbitkanlah P-21A yang berisi permintaan pelimpahan tersangka dan barang bukti, 3) Apabila setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara
oleh
Jaksa,
ditemukan
kekurangan
maka
diterbitkanlah P-18 ( yang berarti belum lengkap) disertai dengan P-19 (petunjuk Formil dan atau Materiil) yang harus dilengkapi oleh Kepolisian/Penyidik, 4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya P-18 dan P19
Penyidik/Kepolisian
harus
segera
mengirimkan
kelengkapan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa yang terdapat dalam P-19, 5) Apabila lebih dari 30 hari sejak dikirimkannya P-16 Penyidik (kepolisian) tidak melengkapi berkas perkara, maka diterbitkan P-17 (Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan). Apabila lebih dari 30 hari sejak diterbitkan P17 tidak dikirimkan juga Laporan Hasil Penyidikan maka, SPDP dikembalikan Kepada Penyidik.
76
b. Penuntutan Berkas perkara yang telah lengkap (P-21) selanjutnya masuk tahap Penuntutan. Dalam tahap ini ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti; 1) P-16A (surat perintah penunjukan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana); 2) kemudian Tersangka dan Barang Bukti dikirim dengan dengan T-7 (surat perintah penahanan/pengalihan jenis penahanan) dan BA-10 (berita acara pelaksanaan perintah penahanan penahanan lanjutan); 3) setelah paling lama 3 (tiga) hari maka perkara dilimpahkan ke pengadilan (pembuatan P-31); 4) 1 (satu) minggu setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri,
Ketua
Pengadilan
Negeri
mengirimkan surat Penetapan Hari Sidang; 5) Ketika semua persidangan telah usai maka Pengadilan Negeri mengirimkan petikan putusan dan putusan, selanjutnya akan masuk tahap eksekusi. c. Eksekusi Setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/in kracht maka Jaksa membuat; 1) P-44
(laporan
dijatuhkan),
JPU
P-44
segera
merupakan
setelah syarat
putusan untuk
77
dilakukannya eksekusi. P-44 ini dibuat oleh jaksa yang menangani suatu perkara. P-44 berbentuk tabel yang berisi mengenai kesesuaian tuntutan jaksa dengan putusan pengadilan; 2) Kemudian diterbitkannya P-48 (surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (7 hari setelah putusan dibacakan atau disampaikan kepada terdakwa yang tidak hadir
dan tidak dilakukan upaya hukum
banding (Pasal 233 ayat (2) KUHAP) ), disertai dengan dibuatnya BA-8 (berita acara pelaksanaan putusan pengadilan) apakah terdakwa ditahan ke lapas atau rehabilitasi sesuai dengan putusan; 3) Untuk Barang Bukti yang dikembalikan kepada terdakwa
menggunakan
BA-20
(berita
acara
Pengembalian Barang Bukti); 4) Untuk
Barang
Bukti
yang
dimusnahkan
menggunakan BA-23 (Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti); 5) Untuk barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan harus dilelang, maka pelelangannya menggunakan BA-22 (berita acara penyerahan barang
sitaan
yang
bersifat
terlarang/barang
78
rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak
diambil/barang
dimanfaatkan/dimusnahkan)
temuan dan
uang
untuk hasil
pelelangan masuk ke kas Negara; 6) Surat D-3 (Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara).
2. Seksi Pidana Khusus (Bulan Kedua) Seksi Pidana Khusus terdiri dari Subseksi Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi. Secara keseluruhan mulai dari kode penamaan berkas, maksud dari berkas, dan teknis penanganan perkara dapat dikatakan sama dengan penanganan perkara pada Pidana Umum yang membedakannya yaitu: a. Dari jenis Tindak Pidana yang ditanganinya meliputi Pelanggaran HAM yang berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi (Kepabean dan Cukai), dan Tindak Pidana Perikanan. b. Dilihat dari pihak Penyidiknya perkara bisa ditangani oleh Polri ataupun JPU. Baik Polri maupun JPU mereka tetap melakukan tahap-tahap: 1) Prapenyelidikan, 2) Penyelidikan, 3) Pengambilan Keputusan Hasil Penyelidikan: a) Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; b) Menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain;
79
c) Memutuskan
untuk
meminta
petunjuk/persetujuan
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas tindak lanjut hasil laporan. c. Adanya uang yang diharuskan dikembalikan kepada Negara,
disamping vonis hakim berupa penjara dan atau denda. Apabila tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan maka dapat diganti dengan menyita seluruh aset milik terdakwa, seandainya aset tersebut tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara. B. Saran Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan Penulis mendapati beberapa kendala baik kendala teknis maupun prosedural. Maka dari itu Penulis menyarankan supaya dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan mendatang tidak akan terulang lagi: 1. Pihak Program Studi a. Hendaknya memberikan informasi mengenai proses perizinan tempat PKL kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan PL di tempat yang bersangkutan; b. Seyogyanya mengadakan kerja sama dengan intitusi pemerintahan, perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra dalam proses kegiatan Praktik Lapangan bagi Mahasiswa. 2.
Pihak Kejaksaan Negeri Sleman Penulis menyarankan kepada segenap Pegawai di Kejaksaan Negeri Sleman untuk mempertahankan keramahan pelayanan dan
80
kekompakan terhadap siapapun, untuk terciptanya suasana kerja
yang
baik. 3.
Pihak Pengadilan Negeri Sleman Saran Penulis ditujukan langsung kepada para hakim dalam melaksanakan persidangan, diharapkan agar lebih tepat waktu dengan catatan semua unsur
persidangan sudah siap, sejauh ini praktek di
lapangan sikap para hakim terkesan mengulur waktu sementara semua pihak sudah siap. 4.
Pihak Pengadilan TIPIKOR Yogyakarta Penulis dalam hal ini mempunyai saran kepada Petugas yang berwenang mengatur jadwal persidangan Tipikor agar lebih tepat waktu dalam membuat jadwal persidangan.
