BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1. Tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran pada prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY . 2. Dinas kebudayaan DIY melakukan manajemen lebih pada realisasi kegiatan atau program, sebagai akibat perbedaan harga barang dan jasa antara harga pasar dan standar pemerintah. 3. Belum ada realisasi atas evaluasi pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan dalam menekan dan mengendalikan 28 KPA di DIY. Sehingga pengelolaan masih dalam bentuk yang lama. 4. Kapabilitas sumber daya manusia Dinas kebudayaan DIY belum memenuhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan. Hal tersebut terjadi akibat kompetensi pendidikan sumber daya manusia dinas kebudayaan yang kurang sesuai dengan tugasnya
5. Dinas kebudayaan DIY belum mampu mencapai target pemenuhan kegiatan dan program kebudayaan. Capaian 57% dirasa belum dinilai baik. Hasil tersebut mempertanyakan antara porsi anggaran yang besar dengan capaian yang kurang memuaskan 6. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan oleh dinas kebudayaan DIY sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Namun hasil evaluasi belum terjelaskan dan direalisasikan 7. Ketersediaan
informasi
pengelolaan
dana
keistimewaan
bidang
kebudayaan tidak sepenuhnya terpublikasi melalui website yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif tentang transparansi dana keistimewaan bidang kebudayaan 8. Informasi mengenai standar dan kinerja dinas kebudayaan DIY terhadap pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan belum sepenuhnya terpublikasikan. Hanya terdapat beberapa informasi mengenai kinerja, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. B. Saran dan Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi yaitu: 1. Dinas kebudayaan DIY perlu melakukan penyesuaian pada standar harga barang dan jasa terhadap realisasi dengan merevisi secara perpetual aturan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Saran tersebut dapat
diimplementasikan dengan mengevaluasi standar harga barang dan jasa setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, agar mampu memenuhi realisasi kegiatan maupun program. 2. Perlu adanya ruang bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam prosedur pengelolaan yaitu berupa pemantauan, evaluasi dan pengawasan, dan mekanisme konsultasi agar memperoleh kredibilitas lebih di tengahtengah masyarakat. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan melakukan diskusi publik yang dilakukan setiap 3 bulan sekali bersama BAPPEDA
untuk membahas monitoring dana keistimewaan bidang
kebudayaan. 3. Dinas Kebudayaan perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia khusus sebagai tenaga tetap yang berkompeten dan ahli dalam bidang pengelolaan keuangan. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan: a) Melakukan perekrutan tenaga lulusan Strata 1 bidang akuntansi maupun manajemen pada bagian keuangan Dinas Kebudayaan. Agar mampu membenahi bentuk pengelolaan dana keistimewaan yang efektif dan efisien. b) Melakukan DIKLAT khusus bagi tenaga pengelola keuangan yang telah bekerja hingga saat ini. 4. Perlu dibentuknya lembaga struktural khusus yang mampu menekan dan mengendalikan 28 KPA dan adanya koordinasi untuk mengelola sumber
daya yang dimiliki publik. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan: a) Pembentukan biro khusus di sekretariat pemerintah DIY yang membantu pengelola dana keistimewaan (khususnya Dinas Kebudayaan DIY) dalam pengendalian dan pengawasan pada 28 KPA yang menggunakan dana keistimewaan khususnya bidang kebudayaan. b) Pemberian
hak-hak
khusus
bagi
pihak
pengelola
dana
keistimewaan (khususnya Dinas Kebudayaan DIY) untuk memberi komando dan perintah kepada 28 KPA (Dinas-Dinas maupun SKPD). 5. Dinas kebudayaan DIY perlu mencapai target minimal 85% pada realisasi program maupun kegiatan. Dengan evaluasi pengelolaan yang mampu menekan dan mengendalikan 28 KPA di DIY diharapkan mampu meningkatkan persentase kinerja dinas kebudayaan DIY. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan: a) Pembentukan biro khusus di sekretariat pemerintah DIY yang membantu pengelola dana keistimewaan (khususnya Dinas Kebudayaan DIY) dalam menekan 28 KPA yang menggunakan dana keistimewaan khususnya bidang kebudayaan. Agar mampu dituntut peningkatan persentase kinerja realisasi 28 KPA.
b) Pemberian
hak-hak
khusus
bagi
pihak
pengelola
dana
keistimewaan (khususnya Dinas Kebudayaan DIY) untuk menekan 28 KPA merealisasi kegiatan maupun program kebudayaan. c) Memberikan hukuman berupa mutasi atau demosi bagi pihak yang tidak mencapai kinerja rata-rata persentase 85% 6. Dinas kebudayaan DIY perlu menanggapi serius
dan merealisasi
evaluasi atas pengelolaan yang telah berjalan agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan secara terbuka Dinas Kebudayaan DIY mempublikasikan hasil evaluasi pada periode sebelumnya dan target realisasi evaluasi untuk periode selanjutnya atas pengelolaan dana keistimewaan melalui media massa. Sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. 7. Dinas kebudayaan perlu melakukan pengelolaan secara berkala dan memperbarui
informasi
mengenai
kinerja
pengelolaan
dana
keistimewaan pada website yang dimiliki. Pengelolaan website menjadi penting karena memudahkan masyarakat mengakses informasi. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan: a) Dinas Kebudayaan DIY perlu menambahkan informasi yang tersedia dalam website Dinas kebudayaan DIY, khususnya informasi mengenai pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan.
b) Website Dinas kebudayaan DIY perlu dikelola oleh tenaga yang ahli dalam pengelolaan jaringan, agar mampu memperbaiki tampilan yang statis dan menampung opini publik melalui website tersebut. c) Dinas Kebudayaan DIY perlu membuat sebuah loket pelayanan resmi (pengaduan, opini, kritik, dan saran dari publik) mengenai pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan. Agar memiliki catatan resmi terhadap masukan publik. 8. Perlu adanya publikasi standar dan kinerja dinas kebudayaan DIY khususnya hasil kinerja. Informasi kinerja dipublikasikan secara komprehensif sehingga publik mampu melihat secara keseluruhan hasil kinerja dinas kebudayaan DIY terhadap dana keistimewaan bidang kebudayaan. Saran tersebut dapat diimplementasikan dengan: a) Dinas Kebudayaan DIY perlu menambahkan informasi yang tersedia dalam website Dinas kebudayaan DIY, khususnya informasi mengenai hasil kinerja pengelolaan dana keistimewaan dan standar dalam pengelolaan khususnya dalam bidang kebudayaan. b) Dinas Kebudayaan DIY dengan terbuka mempublikasikan hasil kinerja pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan melalui media massa.
