132
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh penulis dari analisis dan pembahasan serta bertolak dari perumusan masalah yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara terhadap penyelesaian kerugian negara dalam pengelolaan barang milik negara adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara terhadap penyelesaian kerugian Negara dalam pengelolaan Barang Milik Negara. a. Telah diatur prosedur serta jangka waktu pelaporan atas terjadinya kerugian Negara oleh pegawai negeri bukan bendahara dengan cukup detil. Namun pelaporan terjadinya kerugian Negara seringkali terlambat dan sangkaan atau dugaan terjadinya kerugian Negara diabaikan, hingga dugaan kerugian Negara tersebut baru diketahui oleh aparat fungsional pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan dan mendapati adanya selisih kurang atas uang atau barang milik Negara yang dikelola. Apabila sudah menjadi temuan dari aparat fungsional pemeriksa barulah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh kantor/satuan kerja. b. Tembusan laporan terjadinya kerugian Negara ditujukan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
133
Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan internal kementerian. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan ini
memiliki kelemahan mengingat
posisi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan internal kementerian hanya mendapat tembusan dan tidak terdapat ketentuan lebih lanjut terkait peran yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut. c. Telah diatur tata cara pengenaan besaran ganti rugi, namun pengaturan tersebut belum cukup jelas dalam mempertimbangkan adanya kesetaraan nilai sebagai akibat perbedaan waktu yaitu antara waktu terjadinya kerugian Negara dengan waktu dilaksanakannya pembayaran ganti rugi oleh pegawai negeri. Besaran kerugian didasarkan pada kondisi harga/uang pada saat terjadinya peristiwa. Pengenaan besaran ganti rugi juga belum mengantisipasi jenis barang-barang tertentu selain yang sudah ditetapkan, antara lain, benda bersejarah, benda seni, dan barang milik Negara yang bersifat tidak berwujud. d. Fungsi tim dalam memberikan pertimbangan pengenaan besaran ganti rugi, merangkap juga selaku tim pencari fakta, tim pertimbangan di tingkat pertama/awal kepada menteri/pimpinan lembaga hingga tim pertimbangan saat terdapat pengajuan banding yang berada pada satu tangan, berpotensi tidak memenuhi rasa keadilan bagi pegawai yang diduga/disangka merugikan Negara. Pengajuan pembelaan diri maupun
134
pengajuan banding kepada presiden, pertimbangan atas pengajuan kedua hal tersebut diserahkan kepada Tim Pertimbangan yang sama yang ada di tingkat kementerian/lembaga. Hal ini
menyebabkan tidak adanya
obyektivitas, dan cenderung hasil pertimbangan banding akan sama atau serupa dengan hasil pertimbangan atas pengajuan pembelaan diri. e. Penyelesaian kerugian Negara melalui penyelesaian damai, cukup sederhana dari sisi proses dan prosedur, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat celah untuk tidak dilaksanakan dengan baik. Terdapat upaya para pihak untuk melakukan penggantian dengan barang sejenis segera setelah diketahuinya kehilangan/kerusakan/musnahnya barang milik Negara untuk menghindari administrasi dan sanksi kepegawaian bagi pegawai bersangkutan. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian Negara oleh pegawai negeri bukan bendahara dalam pengelolaan barang milik Negara. a. Lingkup pengelolaan barang milik Negara atau sering disebut sebagai siklus logistik yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, memiliki potensi terjadinya kerugian Negara pada setiap tahapan siklus.
135
b. Pengaturan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara terjadi tumpang tindih, perbedaan penafsiran dan perbedaan
pengaturan
antar
satu
kementerian/lembaga
dengan
kementerian/lembaga lainnya. Peraturan Pemerintah sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 sampai saat ini belum ditetapkan. c. Dengan pertimbangan agar tidak belum
ditetapkannya
Peraturan
terjadi kekosongan hukum, akibat Pemerintah,
sebagian
besar
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah telah menyusun secara sendiri-sendiri peraturan dan menafsirkan secara beragam dalam menyusun peraturan di lingkungannya masing-masing. Sebagian lainnya tetap memberlakukan peraturan lama yang ada pada Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang lama atau Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Staatsblad (Stbl) 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, dengan dilakukan beberapa penyesuaian terhadap hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum penyelesaian kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara.
136
B. Saran Bertolak dari pembahasan dan penelitian pada Bab sebelumnya tentang Permasalahan dan Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan kendalanya, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penegasan pengaturan atas beberapa hal, peraturan pemerintah tentang tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara dalam penyelesaian kerugian Negara akan ditetapkan, berupa penegasan
atas
beberapa hal antara lain : a. Peningkatan pengawasan dan pemantauan di tingkat kantor/satuan kerja atas prosedur dan jangka waktu pelaporan terjadinya kerugian Negara oleh pegawai negeri bukan bendahara maupun pemantauan proses lainnya untuk menghindari pengabaian atas penyelesaian kerugian dan daluwarsa, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar. b. Perlunya kejelasan peran Badan Pemeriksa Keuangan, dan aparat pengawas fungsional dalam menindaklanjuti laporan adanya kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
137
c. Perlu diatur lebih detil tentang tata cara pengenaan besaran ganti rugi dengan memperhitungkan kesetaraan nilai sebagai akibat perbedaan waktu antara terjadinya kerugian negara dengan waktu dilakukannya pembayaran ganti rugi. Dan perlu diantisipasi jenis barang-barang tertentu yang belum diatur penetapan ganti ruginya. d. Pertimbangan atas pengajuan banding yang diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebaiknya ditetapkan tim yang berbeda dengan tim yang memberikan pertimbangan pada saat pengajuan pembelaan diri. Hal ini untuk menjaga obyektifitas dan keadilan bagi terduga.
2. Perlu ditetapkan dengan segera peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga dapat mendorong terjadinya : a. Pemenuhan pengaturan tentang penyelesaian kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia; b. Kesamaan penafsiran dan pengaturan serta menghindari tumpang tindih pengaturan antar satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya.
138
DAFTAR PUSTAKA
Buku.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, September 2013, Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, BPK-RI, Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1983, Buku Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, BPK-RI, Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2012, Modul Pokok-pokok Pengelolaan BMN, BPPK, Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1996, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/ Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, BPKP, Jakarta. Hartono, Sunaryati, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, PT. Alumni, Bandung. Ibrahim, Johni, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet-III, Bayumedia Publishing, Malang. Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Nazir, Moh., 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sholeh, Chatib dan Heru Rochmansyah, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokus Media, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cet-ke-3, UI Press, Jakarta. Supranto, Johannes, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet. I, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Terry, George R., 2006, Prinsip-prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Tuanakotta, Theodorus M., 2009, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta.
