BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dan Bab V sebagaimana diuraikan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peraturan perundang-undangan tentang LKM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur untuk semua jenis LKM, termasuk LKM-Koperasi, padahal LKM Koperasi telah diatur tersendiri dalam peraturan perundangan perkoperasian. Hal itu menimbulkan pengaturan ganda (dualisme) dan mengandung tumpang-tindih dan perbedaan pengaturan yang menunjukkan adanya ketidak-harmonisan hukum. Ketidakharmonisan itu terjadi disebabkan karena: pertama, ketidak-patuhan terhadap Asas Materi Muatan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, dan pembentukannya belum sesuai dengan asas-asas peraturan perundangundangan yang baik (principles of legality). Kedua, ketidak-harmonisan yang ada pada penggunaan kerangka hukum yang berbeda-berbeda dalam pengaturan LKM dan Perkoperasian. Kerangka hukum perkoperasian lebih menititik-beratkan kepentingannya untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dengan asas kemandirian, menggunakan model pengawasan tak-langsung (indirect supervision), serta mengatur tanpa memaksa. Sedangkan peraturan perundang-undangan LKM lebih menitikberatkan perlindungan
kepada nasabah, baik nasabah penyimpan maupun peminjam dana, menggunakan model pengaturan memaksa (dwingend recht), menerapkan asas kehati-hatian (prudential principle), serta dengan model pengawasan langsung (direct supervision). 2. Konsep harmonisasi untuk mengatasi ketidak-harmonisan hukum dari kedua macam peraturan perundang-undangan mengenai
LKM Koperasi dikonseptualisasi sebagai
berikut: (a) Penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKM dan Koperasi, (b) Rekonseptualisasi kerangka hukum LKM dan Koperasi, dan (c) Reformulasi normanorma hukum yang telah dirumuskan baik pada peraturan perundang-undangan LKM maupun perkoperasian. Harmonisasi asas dan tujuan pengaturan dirumuskan dengan mendasarkan pada prinsip untuk melindungi kepentingan semua pihak secara proporsional, baik kepentingan pihak pelaku usaha mikro maupun kepentingan nasabah. Harmonisasi terhadap ketidakselaran kerangka hukum
dikonseptualisasi dengan
mengadakan perbedaan perlakuan hukum antara LKM berskala kecil dan besar, tidak berdasarkan pada perbedaan jenis kelembagaan antara bentuk koperasi dengan nonkoperasi. Reformulasi rumusan norma-norma peraturan dilakukan dengan merevisi dan menambah ketentuan-ketentuan baru, baik pada peraturan perundang-undangan tentang LKM maupun Perkoperasian
B. Implikasi Kesimpulan penelitian di atas mengandung implikasi-implikasi sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro perlu direvisi untuk
mengindari tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi pengaturan, dan
kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LKM Koperasi. 2. Peraturan perundangan tentang perkoperasian, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Keputusan Menteri
Negara
Koperasi
d an
Usaha
Kecil
dan
Menengah
Nomor:
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah perlu dilakukan penambahan beberapa ketentuan baru untuk menyelaskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro C. Rekomendasi 1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direkomendasikan untuk melakukan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk disesuaikan dan diselaraskan agar tercipta pengaturan yang harmonis. Untuk mewujudkan kesatuan dan keharmonisan peraturan perundang-undangan tentang LKM dan Koperasi, peneliti mengajukan konsep agar kerangka hukum yang dibangun untuk mengatur keanekaragaman LKM itu disusun dengan sudut pandang “kesadaran pluralitas” (plurality conscious), untuk memperhatikan keanekaragaman kebutuan hukum LKM. Pendekatan hukum itu diterapkan agar dimungkinkan untuk melayani kebutuhan hukum secara tepat sesuai dengan keadaan masing-masing lembaga keuangan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan keterpaduan untuk dapat berlakunya secara serempak pengaturan LKM yang berpola direct supervision dan berdasarkan prinsip keahati-hatian, dengan LKM yang diberikan kemandirian untuk mengatur diri secara otonom dengan pola pengaturan indirect supervision.
Pendekatan ini dijadikan landasan dalam melakukan harmonisasi dan pengintegrasian hukum, sehingga kerangka hukum baru mengenai pengaturan LKM dan Koperasi dikonseptualisasi dengan model sebagai berikut: a) Konsep mengenai tujuan pengaturan adalah memberikan legalitas usaha sebagai payung hukum bagi semua jenis LKM dalam menjalankan kegiatan penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat, b) Cara pengaturan LKM menggunakan pendekatan yang bersifat kombinatif dan proporsional disesuaikan dengan skala usaha dari masing-masing LKM, berdasarkan kategori LKM skala kecil dan LKM skala besar. c) Pembinaan bagi LKM skala kecil bersifat mendidik dan memberdayakan pengusaha mikro melalui pemberian kelonggoran aturan dan kemudahan usaha, sedangkan pembinaan LKM skala besar mendasarkan pada prinsip kehati-hatian perbankan demi melindungi dana simpanan masyarakat d) Sistem pengawasan bagi LKM kecil menggunakan pola pengawasan tak-langsung (indirect supervision), sdangkan bagi LKM besar menggunakan pola pengawasan langsung (direct supervision). 2. Kepada para peneliti dan akedimisi hukum disarankan untuk mengadakan kajian dan penelitian lebih lanjut guna merancang konsep rekonstruksi hukum lembaga-lembaga keuangan dibawah Undang Undang baru yang berperan sebagai Undang-Undang payung (unbrella act) atau peraturan induk bagi semua lembaga keuangan di Indonesia, baik bagi lembaga perbankan maupun lembaga keuangan mikro, baik berbentuk Koperasi maupun
bukan-Koperasi, sehingga tersusun kesatuan, keseragaman dan keharmonisan hukum lembaga keuangan.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku AA.
Oka Mahendra,. 2012. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, http://www.djpp. depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturanperundang-undangan.html diakses tanggal 7 Desember 2012
Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto. 1993. Sistem Keuangan, Bank Indonesia. Jakarta Adi Sulistiyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Sebelas Maret University Press, Surakarta. Ahmad M. Ramli. 2008. Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya Dan Cerdas Hukum, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008. Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Cetakan Pertama, Ind. Hill. Co, Jakarta. Barda Nawawi Arief,.2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Black, Henry Campbell. 1979, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co. Dahlan Djazh. 1980. Pengetahuan Koperasi, PN Balai Pustaka, Jakarta Dahlan Siamat.1993. Manajemen lembaga Keuangan. Intermedia, Jakarta. Dedi Sumardi. 1982. Sumber Sumber Hukum Positif. Alumni , Bandung. Departemen Pendidikan Nasional. 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Francis Fukuyama, 1995, Trust: The Social Virtues and The Creator Prosperity, The free Press, New York. Fuller, Lon. L. 1971. Morality of Law, New Haven. Conn: Yale University Press, Hans Kelsen. 2008, Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)¸ alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, Cet.VI, Nusa Media.
Hendar & Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta. Hernando De Soto. 1992. The Other Path: Invisible Revolution in the Third World (Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga), terbitan Yayasan Obor. Jean L. McKechnie. 1983, Websters New Twentieth Century Dictionary Unabridged- Second Edition. Kasmir. 2002. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kusnu Goesniadhie. 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, PT. Temprina Media Grafika. Surabaya Lawrence M. Friedman. 2009. The Lagal Systems: A Social Science Perspektif (alih bahasa M.Khozim), Penerbit Nusa Media, Bandung Moh. Hasan Wargakusumah dkk. 1996. Perumusan Harmonisasi Hukum tentang metodologi harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. Muhammad Muhtarom, Problema Yuridis Lembaga Keuangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Perspektif Sistem Hukum Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret, 2004. Muhammad Yunus. 2003.Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty; Public Affairs. Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern Berdasarkan 1998, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-undang Tahun
Prijadi Atmadja. 2002. Pengembangan KSP dan USP Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan PenerbitYayasan Studi Perkotaan, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Alumni, Bandung. Purnadi Purbacaraka. 1982. Perundang-undangan dan Yurisprudensi.Bandung: Alumni. Purwosutjipto H.M.N.. 1982. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta. Rachmadi Usman. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ronny Hannitiyo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Ronny Sautma Hotma Bako. 1995. Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan deposal di
Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung. Satjipto Rahardjo. 1996. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soedijono Reksoprajitno. 2002 Manajemen Bank Umum¸ penerbit Gunadarma, Yogyakarta. Soedjono Dirdjosisworo. 2005. Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Soepomo. 1971. Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia kedua, Balai Pustaka, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1998. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, tt. Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. _____. 1974, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat Indonesia. Tahun ke-1. Nomor 2. _____. 1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. _____. 2008. Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Cet ke-2, Bayu Media Publishing, Malang, Sri Redjeki Hartono. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing. Malang. Sudikno Mertokusumo. 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta Turtel, Gerald. 1996 . Law and Society Critical Approachs, Allyn and Bacon, USA Van Apeldoorn. 1985. “Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht (terjemahan),” Pradnya Paramita, Jakarta. Werner Menski. 2006. Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa, second edition, Cambridge Universuty Press, UK. Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo. 1986. Sistem Hukum Indonesia, Karunika, Jakarta.
B. Jurnal/ Artikel Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. 2009, Identification of Microfinance
Institution- Indonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance, The RENDEV Project, Inteligent Energy-Europe (IEE). Andriani, 2006. Revitalizing the Rural Economy: An assessment of the investment climate faced by non-farm enterprises at the District level. World Bank Consultative Draft. Burhanuddin, 2008. Tinjauan Prospek Koperasi Indonesia Dari Perspektif Disiplin Ilmu Manajemen Bisnis dalam Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Vol. 3 Tahun 2008, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Jakarta. Fernando, Nimal A. (2008). Managing Microfinance Risk : Some Observation and Suggestion. Asian Development Bank. Haq, Mamiza., Hoque, Mochamad., Pathan, Sham.,2008. Regulation of Microfinance Institutions in Asia: A Comparative Analysis. International Review of Business Research Papers Holloh, Detlev. 2001, ProFi Microfinance Institution Study, GTZ ProFi dan Bank Indonesia. Lucia Dalla Pelegrina. 2008. Microfinance and Investment : a Comparison between Bank and Informal Lending. Financial Economic Network. Martowijoyo, Sumantoro. 2007, Indonesian Microfinance at the Crossroad ; Caught between Popular and Populist Policies, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre. Maurer, Klaus,. 1999. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Indonesia (Case Study). Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Work Group BMZ dan GTZ. Raviel, Marisol,. 1997. Searching for Sustainable Microfinance: A Review of Five Indonesian Initiatives. Development Economic Research Group, World Bank. Reed, Larry R. 2012 State of Microcredit Summit Campaign Report 2012. Microcredit Summit Campaign, Washington D.C. USA Ruben, Matthew 2007. The Promise of Microfinance for Poverty Relief in The Developing World. Proquest CSA LLC Christen, RP, at.al. 2003. Microfinance Consensus Guidelines: Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance Institutions, Dipublikasikan oleh: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Damien Rousseli re & Martine V Zina. 2009. Constructing the legitimacy of a financial cooperative in the cultural sector: a case study using textual analysis, International Review of Sociology, Volume 19, Issue 2 July 2009.
Patrick Meagher. 2002. Microfinance Regulation in Developing Countries: A Comparative Review of Current Practice, IRIS Center, University of Maryland. Staschen, S. 2003, Regulatory Requirements for Microfinance: A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide, GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH. Anwar Nasution. 1997, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997 Romli Atmasasmita. 2009. Realitas Hukum, Harian Seputar Indonesia, Selasa 23 Juni 2009 BMT Amanah Ummah. 2012. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “BMT Amanah Ummah” Sukoharjo pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2012) Harian Umum Pelita, Selasa 20 Oktober, 2009, Bank Gelap di Cianjur. I Gde Kajeng Baskara. 2013. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2 Agustus 2013. Jannes Situmorang. 2007. Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi Dan UKM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif, dalam Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Vol. 1 Tahun 2007, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Jakarta. L.M Gandhi. 1995. Harmonisasi hukum menuju hukum responsif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995. Sumantoro Martowijoyo. 2001. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Disertasi. S3 Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Sumantoro Martowijoyo. 2002. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Pengaturan Dan Pengawasan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I - No. 5 - Juli 2002. Sunarjati Hartono.2003. Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Nasional VIII, bertema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Di Denpasar, 14-18 Juli 2003. Surabayapost, Jumat, 27 Februari 2009 Toto Octaviano Dendhana. 2013, Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/JanMrt/2013 Wahyu Prasetyawan. 2006, “Hernando de Soto: Mengentaskan Kemiskinan Melalui Mekanisme Pasar”, Koran TEMPO, Edisi 27 Agustus C. Internet Antara-News, http://www.kapanlagi.com/h/ 0000110918.html diakses tanggal 09 April 2006 Berita
Satu.com. 2014. OJK Siapkan 12 Peraturan http://www.beritasatu.com/ekonomi/115577-ojk-siapkan-12-peraturan-lkm.html tanggal 4 Nopember 2014
LKM, diakses
Deepti Batnagar & Ankita Dewan. 2000, Consultative Group to Assist the Poor, CGAP Report 2000 ( http://www.cgap.org/assets/images/CGAPReport2000.pdf diakses 12 Mei 2012) Koos
Arumdanie. 2014. Komitmen Pak Harto Terhadap Koperasi, http://soeharto.co/komitmen-pak-harto-terhadap-koperasi diakses tanggal 24 Nopember 2014
Maria Farida Indrati. 2014, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, http://tiarramon. wordpress.com/2009/12/16/meningkatkan-kualitasperaturan-perundang-undangan-di-indonesia/ diakses tanggal 3 Nopember 2014 Muhammad Yunus. 2003. Expanding Microcredit Outreach to Reach, Presented at the International Seminar on Attacking Poverty with Microcredit, organized by PKSF in Dhaka, January 8-9 diakses di http://www.grameen-info.org/index.php? option=com_content&task=view&id= 218&Itemid=172 diakses tanggal 4 Februari 2011) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ravik
Karsidi. 2014. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan, http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=view&jen=Makalah, diakses tanggal 11 Nopember 2014
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak, //Ridwankhairandy.staff.uii.ac.id. diakses tanggal 14 Maret 2011 D. Peraturan Perundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3611); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junco Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Perbankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tanggal 2 Juni 1990 tentang Lembaga Keuangan Keputusan Menteri Keuangan RI, KEP.29/MEN/II/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang “Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perantara Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Sub Bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bukan Bank)” Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 2 Agustus 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 yanggal 2 Mei 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Mahkamah Konstitusi. 2014. Keputusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tenang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
POJK.05/2014
Tentang
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
