BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan hospital by laws menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Jambi sudah diatur. Pelaksanaan hospital by laws di RSUD Sarolangun secara jelas diatur dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws, Medical Staff By Laws, Corporate By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun. Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka untuk penyusunan tata kelola rumah sakit. Penyelenggaraan rumah sakit harus meliputi 3 (tiga) hal, yaitu hospital by laws, corporate by laws dan medical staff by laws. Pelaksanaan hospital by laws di RSUD Sarolangun dalam bentuk tertulis dengan mengimplementasikan hospital by laws dalam bentuk penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang berbentuk penyusunan dokumen. Bahwa pelaksanaan hospital by laws dan komite medik berdasarkan Permenkes, komite medik merupakan bagian dari tata kelola rumah sakit dan komite medik tersebut melekat pada struktur organisasi terlihat dengan hubungan antara direktur dengan komite medik,
pelaksanaan ini dituangkan dalam Permenkes Nomor 755 Tahun 2011. Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 tidak menghapus Permenkes Nomor 772 Tahun 2002 tetapi kedua peraturan ini saling melengkapi. 2.
Setelah dikeluarkannya Permenkes No. 755 Tahun 2011, RSUD Sarolangun membentuk komite medic yang kedudukannya di dalam struktur organisasi RSUD berada di bawah Direktur RSUD. Namun, kedudukan komite medik RSUD Sarolangun yang dibentuk ini belum sesuai dengan Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Kabupaten Sarolangun. Hal ini terlihat pada struktur organisasi komite medik di RSUD Sarolangun beberapa sub komite medik yang disusun tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Permenkes Nomor 755 Tahun 2011. Sub komite yang dijalankan di RSUD Sarolangun yang tidak sesuai tersebut dapat terlihat pada sub komite nosokomial dan sub komite pelayanan, yang mana seharusnya konsep dasar Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 tersebut sub komite yang seharusnya dipakai yaitu sub komite kredensial, sub komite mutu profesi, dan sub komite etika dan disiplin profesi. Hal ini dapat terlihat bahwa belum adanya keselarasan dan koordinasi yang baik antara komite medik dengan pihak manajemen dalam hal penyusunan struktur organisasi komite medik di RSUD Sarolangun sehingga adanya beberapa struktur organisasi komite medik yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati yang dikeluarkan tentang hospital by laws.
3.
Kendala utama yang dihadapi oleh RSUD Sarolangun dalam pelaksanaan Permenkes No. 755 Tahun 2011 adalah baik Direktur maupun staff pada RSUD belum tersosialisasi dengan baik isi dan maksud dari Permenkes Nomor 755 Tahun 2011. Hal ini menyebabkan masih perlunya dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap unsur manajemen dan komite medik guna adanya penyesuaian dengan aturan yang ada saat ini dan keterbatasan SDM yang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan hospital by laws. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini antara lain setiap unsur manajemen rumah sakit selalu melakukan evaluasi dan monitoring dengan mengadakan rapat berkala terhadap semua unsur-unsur pelayanan yang ada di rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa belum terdokumentasinya seluruh peraturan internal di rumah sakit, seperti tidak adanya beberapa dokumen yang terkait dengan kewenangan klinis dan penugasan klinis terhadap staf medis yang melakukan pelayanan di RSUD Sarolangun. Tidak adanya dokumentasi syarat untuk melakukan pelayanan medis yang dikenal dengan buku putih (white paper). Sehingga setiap rekomendasi komite medik atas kewenangan klinis (clinical privilege) untuk staf medis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dikarenakan dokumen atau buku putih tersebut yang mengacu pada berbagai norma profesi yang ditetapkan oleh kolegium setiap spesialisasi tidak terdokumentasi dengan baik di dalam komite medik. Upaya yang dilakukan oleh RSUD Sarolangun mengevaluasi segala bentuk-bentuk
dokumen yang terkait dalam peraturan internal rumah sakit sehingga di harapkan nantinya ada perlindungan hukum bagi staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit. B. Saran Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu: 1. Direktur RSUD Sarolangun yang sebagai pimpinan rumah sakit beserta semua unsur-unsur yang dibawahnya diharapkan dapat lebih melihat pelaksanaan hospital by laws dan komite medik yang sesuai dengan Permenkes Nomor 755 Tahun 2011. Karena masih belum tercapainya beberapa aspek yang di harapkan dari permenkes tersebut serta belum adanya tupoksi yang jelas terhadap unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan hospital by laws dan komite medik ini. 2. Komite Medik sebagai organisasi rumah sakit yang mengendalikan staf medis utuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit diharapkan dapat lebih memahami isi dari Permenkes Nomor 755 Tahun 2011, dikarenakan masih adanya beberapa hal yang belum dan tidak terlaksana sebagaimana fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang ada di dalam Permenkes terutama pada struktur organisasi komite medik. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dalam hal ini sebagai regulator dan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit diharapkan dapat lebih menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam Permenkes Nomor 755 Tahun 2011, sehingga segala
bentuk pelayanan yang terkait dilakukan oleh staf medis di rumah sakit dapat diketahui oleh dinas kesehatan guna dilakukannya evaluasi kedepannya terhadap mutu pelaksanaan pelayanan di rumah sakit sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada konsumen kesehatan dalam hal ini pasien.
