GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 GUBERNUR JAMBI,
Menimbang :
Mengingat
bahwa sebagai dasar penetapan dan penggunaan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi tahun anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2013.
: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
1
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008. tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT; 2
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012. tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012. tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2); Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan RI Nomor : S – 884/PK/2012 tanggal 20 Nopember 2012, perihal Alokasi Sementara DBH CHT TA 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi. 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. 5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL Pasal 2 Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut : a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi; b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten /Kota Penghasil; dan c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.
3
Pasal 3 (1) Kabupaten penghasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kabupaten Kerinci sebagai daerah produksi tembakau. (2) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Kota Jambi; b. Kota sungai Penuh; c. Kabupaten Sarolangun; d. Kabupaten Merangin; e. Kabupaten Bungo; Kabupaten Tebo; f. Kabupaten Batanghari; g. Kabupaten Muaro Jambi; h. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (3) Besarnya alokasi DBH CHT kabupaten penghasil ditentukan oleh variable luas kebun, produksi tembakau dan jumlah petani tembakau. (4) Besarnya alokasi DBH CHT kabupaten/kota lainnya dibagi rata Pasal 4 Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 5 (1) (2)
(3)
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah penerima DBH CHT Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan yaitu: a. triwulan I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September;dan d. triwulan IV pada bulan Desember. Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : a. penyaluran triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sementara; b. penyaluran triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi sementara;dan c. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I,triwulan II,dan triwulan III. 4
(4)
dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan alokasi definitif belum ditetapkan, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara.
(5)
Penyaluran DBH CHT triwulan IV dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan.
(6)
Dalam hal laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana, penyaluran DBH CHT triwulan IV ditunda sampai dengan diterimanya laporan konsolidasi penggunaan dana tersebut.
(7)
DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disalurkan kembali setelah disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
BAB IV PENGGUNAAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN (RPKP) DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 6 (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. (2) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 7 (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk kegiatan : a. peningkatan kualitas bahan baku tembakau bagi daerah penghasil; dan b. pembinaan lingkungan sosial bagi kabupaten/kota non penghasil. (2) Pemerintah Daerah Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karateristik daerah masing-masing. Pasal 8 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan oleh Tim Pembina dan Kordinasi penggunaan DBH CHT. 5
Pasal 9 Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran (RPKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing penerima DBH CHT. Pasal 10 Sepanjang Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana Pasal 6 ayat (2) belum diterbitkan, maka Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Provinsi Jambi tahun anggaran berjalan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran (RPKP) tahun anggaran berikutnya. Pasal 11 Bupati/ walikota menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Gubernur. Pasal 12 Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran (RPKP) konsolidasi Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. BAB V MONITORING EVALUASI Pasal 13 (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk : a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pencapaian program; b. menilai kesesuaian pelaksaan program dan kebijakan; c. tujuan mekanisme yang telah ditetapkan ; dan d. mendokumentasikan berbagai kegiatan menyusun tindakan perbaikan program.
sebagai
bahan
untuk
(3) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan oleh tim Koordinasi dan Pembinaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. (4) Sekretariat tim koordinasi dan pembinaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bertempat pada Biro Ekbang dan SDA Setda Provinsi Jambi, dan untuk Kabupaten penghasil dan non penghasil tembakau bertempat pada Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten/Kota.
6
Pasal 14 (1) Kabupaten/Kota yang tidak mentaati atau dinilai melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dapat mengakibatkan pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. BAB VI KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA Pasal 15 Bupati/Walikota menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan mengacu pada peraturan Gubernur ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18 Januari 2013 GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 18 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR
3
7
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI Nomor Tanggal
3 18
TAHUN 2013 Januari 2013
ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1 1.
URAIAN 2 Provinsi Jambi
2.
Kabupaten Kerinci
3.
Kota Sungai Penuh
4.
Kabupaten Merangin
5.
Kabupaten Sarolangun
6.
Kabupaten Bungo
7.
Kabupaten Tebo
8.
Kabupaten Batanghari
9.
Kabupaten Muara Jambi
10. 11. 12.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kota Jambi JUMLAH
JUMLAH 3
Rp.1.323.003.449.10 Rp.1.764.004.598.80 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91 Rp. 132.300.344.91
KETERANGAN 4 Penghasil
Rp. 132.300.344.91 Rp.4,410,011,497.00
GUBERNUR JAMBI ttd
H. HASAN BASRI AGUS
8
9
