BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Kebijakan penataan waralaba minimarket tersebut cenderung lebih kepada eksekusi dari penindakan regulasi yang ada, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada beberapa minimarket waralaba yang melanggar peraturan yaitu berupa penutupan minimarket tersebut. Kebijakan penataan waralaba selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pada pembentukan peraturan daerah terkait penataan waralaba sehingga tidak hanya sebatas pada pembatasan pendirian jumlah waralaba saja seperti pearturan sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan waralaba minimarket adalah melindungi para pedagang tardisonal, toko kelontong serta UMKM (Usaha Kecil Menengah Masyarakat).
2.
Penataan waralaba minimarket oleh Pemerintah Kota Yogyakarta akan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan penataan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta adalah
89
dengan pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan penataan waralaba minimarket.
B. Saran 1. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta a.
Diharapkan untuk tidak mudah memberikan izin pendirian toko waralaba, terlebih apabila izin tersebut sengaja didekatkan dengan pasar tradisional atau toko-toko kelontong kecil milik masyarakat.
b.
Ketidaksesuaian antara data jumlah waralaba minimarket di Kota Yogyakarta di setiap ruas penggal jalan yang ada di setiap kecamatan, maka masih diperlukan
kontrol ketat dan mempertegas peraturan
yang berlaku dengan implementasi kebijakan tersebut. c.
Perlu adanya evaluasi data ulang terkait keberadaan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, karena banyaknya ketidakcocokan antara data yang diperoleh dengan yang ada di lapangan.
d.
Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar Dinas terkait dan DPRD Kota Yogyakarta
2. Untuk Pengusaha Waralaba Minimarket a.
Waralaba minimarket seharusnya lebih dapat menjalin kerjasama dengan pera pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan kata lain UMKM bisa dijadikan mitra usaha dari pelaku usaha waralaba minimarket.
90
Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini diharapkan turut memberikan saran pengembangan usaha, begitu juga dengan pemidal (pemilik minimarket) diharapkan dapat berbagi ilmu seperti manajemen dan wawasan tentang inisiatif untuk mengembangkan merk usaha lokal yang baru. b.
Para pengusaha minimarket diharapkan terlebih dahulu mempelajari dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Yogyakarta sebelum akan mendirikan usahanya.
3. Untuk Masyarakat a.
Masyarakat hendaknya tidak terlalu mudah menjual atau menyewakan tanahnya untuk digunakan sebagai lokasi waralaba.
b.
Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pasar tradisional juga harus diperkuat.
91
DAFTAR PUSTAKA
Anki, Novairi & Aditya, Bayu. (2011). Kaya Raya dengan Waralaba. Yogyakarta: Katahati. Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Sinar Grafika. Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Burhan Bungin. (2008). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Christina Whidya Utami. (2008). Strategi Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Indeks. Gunawan Widjaja. (2003). Seri Hukum Bisnis Waralaba. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Harmaizar, dkk. (2006). Menggali Potensi Wirausaha-Feasibility Study Plus Implementation. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. HAW. Widjaja. (2007). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Koswara, E. (1999). Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat. Jakarta: Widya Praja HP. Leo Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Lukman Hakim. (2008). Informasi Lengkap Waralaba. Jakarta: Buku Kita. M. Irfan Islamy. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Kementrian Pendidikan Nasional UNY. (2011). Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Yogyakarta: UNY Press. Sanapiah Faisal. (2007). Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Solichin Abdul Wahab. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
92
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UNY Press. __________. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Perundang-undangan:
Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta
Surat Kabar: Rina Eviana Dewi. (2012). Jumlah Toko Waralaba Tak Sesuai Data. Kedaulatan Rakyat (20 Januari 2012). Hlm.9-13 Esa. (2013). Minimarket Perseorangan mulai terdesak.Tribun Jogja(10 April 2013). Hlm. 9-12 Hdy. (2013). Muncul Toko Modern Tanpa Izin. Tribun Jogja(6 September 2013). Hlm. 9-12 Hdy. (2013). Minimarket Mampu Siasati Perda. Tribun Jogja(9 September 2013). Hlm 9 Hdy. (2013). Dintib Kota Bikin Jengkel. Tribun Jogja(23 September 2013). Hlm. 13-14 Hdy. (2013). Pemkot Tak Punya Data. Tribun Jogja (25 Oktober 2013). Hlm 14
Tabloid: Tabloid Badan Legislasi Kota Yogyakarta. Edisi Kedua Vol II, No. 2 Tahun 2013
93
Sumber internet :
Yusuf Efendi.(2012). Mempertahankan Pasar Tradisional. Diakses dari http://www.jogjatrip.com/mempertahankan-pasar-tradisional, pada tanggal 5 Mei 2012, Jam 16:18 WIB. Marina L. Pandin.(2009). Potret Bisnis Ritel di Indonesia. Diakses dari www.academia.edu/1069998/Potret_Bisnis_Ritel_Di_Indonesia_Pasar_M odern, diakses pada tanggal 7 Oktober 2013, Jam 09:15WIB. Dholmind.(2011). Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind) dilihat dari sudut pandang Ilmu Administrasi Negara. Diakses dari http://dholmind.blogspot.com/2011/11/asas-desentralisasidekonsentrasi-dan.html, diakses pada tanggal 3 Desember 2012, Jam 20.00 WIB. Aneahira. Kebijakan Publik. Diakses dari http://www.anneahira.com/kebijakan_ publk.htm, pada tanggal 4 Desember 2012, Jam 21.00 WIB. http://e-journal.uajy.ac.id/2937/2/1HK09378.pdf, Desember 2013, Jam 14.15 WIB
94
diakses
pada
tanggal
4
