BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Beberapa Kendala yang dihadapi Bank BRI yaitu: a. Kendala Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan 1) Terjadi disharmoni antara Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang
Hak
Tanggungan
menjamin
terpenuhinya hak eksekusi pemegang Hak Tanggungan meskipun pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, namun dalam Undang-Undang Kepailitan menunda pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitur dinyatakan pailit serta membatasi pelaksanaan eksekusi hanya dalam waktu 60 hari sejak debitur dinyatakan dalam masa insolvensi, walaupun pemegang Hak Tanggungan sedang dalam upaya hokum melakukan perlawanan penangguhan.
2) Terbatasnya
Ketentuan
Waktu
untuk
Melakukan
Verifikasi Dokumen sampai dengan Pelaksanaan Eksekusi Lelang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi pelaksanaan eksekusi atas asset debitur pailit oleh Kreditur Separatis hanya untuk waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak debitur dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan. Sementara itu, waktu yang diperlukan sejak verifikasi dokumen sampai dengan penyelesaian dokumen pelaksanaan lelang pertama akan menghabiskan waktu kurang lebih selama 34 (tiga puluh empat) hari. Hal tersebut dalam kondisi ideal bahwa semua persyaratan dokumen telah terpenuhi pada saat mengajukan permohonan lelang eksekusi. Apabila pada lelang pertama agunan belum terjual, maka Kreditur Separatis akan mengajukan permohonan lelang kedua sebagai lelang ulang yang memerlukan waktu sekitar 14 hari sejak verifikasi dokumen
sampai
dengan
penyelesaian
dokumen
pelaksanaan lelang kedua (ulang). Sehingga jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan lelang
pertama dan kedua (ulang) adalah sekitar 48 (empat puluh delapan) hari. Jumlah waktu tersebut dapat bertambah karena ada ketentuan syarat interval waktu pengumuman lelang dan pengumuman lelang tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan lelang terlaksana pada hari kerja KPKNL. Pengaturan tanggal pelaksanaan lelang akan sulit apabila pada bulan yang bersangkutan banyak hari libur atau cuti bersama yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Sementara waktu insolvensi dibatasi dalam 60 (enam puluh) hari saja. b. Kendala di luar Peraturan Perundang-Undangan 1) Adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari pihak PT Jogyaraya Energi selaku debitur dan Sdr. Setiawan Puspo selaku pemilik agunan menghentikan proses eksekusi lelang Bank BRI. Eksekusi lelang merupakan
hak
Bank
BRI
untuk
mendapatkan
pengembalian kredit, dan pihak Bank BRI tetap mengupayakan apa yang seharusnya menjadi haknya kembali yaitu dengan mengajukan gugatan kepailitan ke Pengadilan Niaga.
2) Aset Tidak Terjual Pada Lelang Pertama Hal tersebut disebabkan diantaranya oleh asset debitur cukup besar sehingga diperlukan investor yang serius dan memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk menjadi peserta lelang. Disamping itu, calon pembeli juga memperhatikan faktor-faktor resiko lainnya seperti kondisi lingkungan, perijinan, dan sebagainya. Kreditur juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari calon pembeli lelang tersebut. 3) Kendala dari Kurator, diantaranya yaitu: a. Kurator kurang kooperatif dalam memberikan dokumen kepailitan: b. Kurator
menghambat
calon
pembeli
Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan untuk melihat obyek lelang. 2. Kepailitan Sebagai Upaya Terakhir dalam Melindungi Kreditor Separatis, di dalam praktik tidak dapat memberikan hak kepada Kreditor Separatis dalam hal ini Bank BRI. Kepailitan dapat dikatakan upaya terakhir jika kepailitan dapat memberikan keuntungan beberapa pihak. Kendala waktu insolvensi yang diberikan undang-undang selama 60 (enam puluh) hari merupakan salah satu kendala utama, karena dalam praktik waktu 60 (enam puluh) hari untuk melakukan
verifikasi dokumen sampai dengan proses pelaksanaan eksekusi lelang belum cukup dan mencari calon pembeli lelang tidak mudah serta memerlukan waktu yang memadahi. Hasil penjualan agunan debitur melalui Kurator dalam praktiknya tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban debitur di Bank BRI sehingga debitur masih mempunyai kewajiban kepada Kreditur dan tercatat sebagai Kredit Kongkuren. Hal inilah yang menyebabkan kepailitan bukan sebagai upaya terakhir melindungi Kreditur Separatis yaitu Bank BRI. B. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tesis ini adalah: 1. Terdapatnya disharmoni dan inkonsistensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait pengakuan atas hak separatis dan asas jaminan kebendaan, termasuk hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan, maka untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut. 2. Waktu insolvensi yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20014 selama 60 (enam puluh) hari perlu diberikan tambahan waktu menjadi selama 90 (sembilan puluh) hari, mengingat dalam praktiknya
waktu tersebut
tidak cukup bagi Kreditur untuk dapat melakukan
eksekusi lelang secara maksimal.
