1 BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Jika uraian dalam bab sebelumnya diarahkan kepada upaya untuk mendeskripsikan temuan-temuan
penelitian sesuai dengan fokus dan
pertanyaan penelitian yang diajukan, maka dalam bab berikut ini akan disajikan uraian yang berisi pembahasan terhadap seluruh temuan penelitian, terutama yang ditekankan pada fokus penelitian. Melalui bab ini, efektivitas dari implementasi kebijakan percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dalam rangka membantu meringankan beban pendidikan bagi anak dari keluarga miskin akan dijawab. Melalui bab ini pula, alasan mengani masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum tersentuh kebijakan akan dibahas. Bukan hanya itu, melalui bab ini pula akan dimunculkan beberapa isu strategis yang bisa dijadikan landasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan akselerasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dikaitkan dengan upayanya untuk membantu meringankan beban pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. A. Kajian Terhadap Arah Kebijakan yang Ditempuh Secara umum, dari hasil penelitian terungkap bahwa meskipun kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Cianjur ini telah memiliki arah yang jelas dan dukungan kebijakan yang kuat, namun pada tataran implementasinya masih menunjukan banyak kelemahan dan kekurangan. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan upaya untuk menenuntaskan
220
2 Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin sesuai dengan fokus penelitian ini. Adalah misi dan visi Kabupaten Cianjur yang secara eksplisit telah menjadikan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu agenda sentralnya. Bahkan dari empat misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) sekaligus menjadi acuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur, satu misi diantaranya berisi tentang arti pentingnya pembangunan pendidikan dengan fokus pada penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Bukan hanya itu, adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur yang secara eksplisit dan dengan begitu tegas telah menetapkan bahwa dari tujuh tujuan dan sasaran prioritas yang sekaligus merupakan arah kebijakan yang akan ditempuhnya, agenda penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun merupakan salah satu prioritasnya. Bahkan arah kebijakan ini juga ditunjang oleh dua tujuan atau sasaran yang lainnya, yakni upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan upaya peningkatan mutunya, dua besaran sasaran program yang apabila bisa diimplementasikan akan sangat besar sumbangannya dalam upaya mempercepat program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Jelasnya, kebijakan yang ditujukan kepada upaya pemerataan, maka pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun diharapkan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang kurang beruntung alias miskin yang selama ini masih banyak menyisakan sasaran.
3 Melalui kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu, maka implementasi kebijakan percepatan Wajar Dikdas 9 tahun diharapkan bisa dilakukan tidak hanya dalam rangka mengejar target kuantitas yang ditandai dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, baik APK maupun APM, melainkan lebih jauh lagi mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat diniscayakan setiap warga masyarakat, khususnya bagi anak dari keluarga miskin sebagai modal utama untuk bisa mengakses hak-hak hidupnya, sebut pula memberdayakannya. Dari hasil kajian peneliti, pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun yang dilakukan di Kabupaten Cianjur saat ini memiliki landasan yang cukup kuat dan strategis. Tidak saja karena didukung oleh kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat, melainkan diperkuat pula oleh visi dan misi pemerintah Kabupaten Cianjur yang secara eksplisit tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur 2006-2011. Dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun merupakan realisasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) dan Pemberantasan Buta Aksara. Dikaitkan
dengan
kebijakan
pemerintah
pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun merupakan
Provinsi
Jawa Barat,
bagian dari upaya strategis
dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
4 ditargetkan bisa mencapai angka 80 pada tahun 2010 sebagaimana bisa ditelaah dalam chart di bawah ini :
RATA-RATA LAMA SEKOLAH INDEKS PENDIDIKAN MELEK HURUF PENCAPAIAN VISI JAWA BARAT MELALUI IPM 80 TH 2010
INDEKS KESEHATAN
INDEKS DAYA BELI
UM UR HARAPAN HIDUP
PENDAPATAN PER KAPITA
WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
GAMBAR 5.1 :. KETERKAITAN DAN NILAI STRATEGIS PELAKSANAAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DENGAN PENCAPAIAN IPM JAWA BARAT
Dari gambar di atas nampak bahwa pelaksanaan program akselerasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun disamping memiliki posisi yang strtaegis dalam menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dan peningkatan buta aksara sebagai faktor penentu indeks pendidikan sebagai salah satu komponen penting peningkatan IPM. Tidak sampai di situ, keberhasilan pelaksanaan Wajar Dikdas
juga secara tidak langsung akan besar pula
sumbangannya terhadap upaya untuk mendukung peningkatan dua indeks IPM yang lainnya, yakni indeks kesehatan dan daya beli. Namun sebaliknya, upaya untuk meningkatkan Wajar Dikdas sendiri pada akhirnya akan pula banyak ditentukan oleh keberhasilan peningkatan derajat kesehatan dan juga tingkat daya beli masyarakat. Di situlah pula arti pentingnya mengintegrasikan pelaksanaan Wajar Dikdas itu dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan sektor pembangunan yang lainnya, dalam hal ini adalah pembangunan disektor kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin meningkat pula sikap, kesadaran dan perilaku kesehatannya. Padahal
5 menurut Hendrik Blumm, faktor sikap dan perilaku masyarakat ini akan sangat menentukan derajat kesehatan mereka. Juga, semakin tinggi pendidikan sebuah masyarakat, maka akan semakin besar pula pengtetahuan dan keterampilan yang memunginkan mereka bisa mengakses peluang untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Itulah gambaran mengenai letak strategisnya pelaksanaan wajar Dikdas 9 tahun dalam upaya untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut kajian peneliti, itulah pula peluang yang sesungguhnya bisa dijadikan salah satu kekuatan utama untuk menarik dukungan seluruh sektor, termasuk dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun di kabupaten Cianjur. Di situlah pula kemampuan para stakeholders di bidang pendidikan untuk melakukan advokasi tentang arti pentingnya pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun diuji dan ditantang. Tidak sampai di situ, letak strategisnya pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun itu diperkuat pula oleh visi dan misi kabupaten Cianjur yang secara eksplisit telah mencantumkan program perecepatan Wajar Dikdas 9 tahun sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang tidak bisa diabaikan, adalah kebijakan Bupati Cianjur yang sejak dilantik secara resmi menjadi Bupati Cianjur telah mendeklarasikan tentang ”Pendidikan Gratis” untuk tingkat SD/MI sampai dengan SLTP yang sudah sering disampaikan dalam berbagai kesempatan penting.
Intinya, tidak
dibenarkan bagi sekolah (SD/MI dan SLTP) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melakukan pungutan biaya apa pun kepada siswa atau orang tua siswa. Pernyataan politis itu sekaligus merupakan isyarat tentang besarnya
6 perhatian sekaligus komitmen pimpinan tertinggi Kabupaten Cianjur dalam mendukung kelancaran akselerasi program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Singkatnya, dilihat dari aspek formulasinya, juga dilihat dari letak strategisnya, termasuk dari target yang telah ditetapkannya, sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tidak bisa menjabarkan arah kebijakan itu kepada berbagai program yang mendukung upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. B. Kajian Terhadap Program Implementasi Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, tidak sedikit bentukbentuk
program
telah
dilaksanakan
oleh
Kabupaten
Cianjur
dalam
mengimplementasikan kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun sebagai penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditetapkannya. Namun dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua program yang dilaksanakan ternyata bisa menjawab dan mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan anak dari keluarga miskin sebagai salah satu kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan. Alasannya banyak, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan fungsi dan tugas Tim Koordinasi yang telah dibentuk, termasuk lemahnya pelaku atau implementor kebijakan, lemahnya pendataan sebagai langkah awal untuk mengetahui sasaran yang akan digarap dengan kebijakan, kurang realistiknya target yang ingin dicapai, lemahnya sosialisasi sampai kepada miskinnya sumberdaya untuk mengoptimalkan dan mendukung kelancaran implementasi berbagai bentuk program intervensinya. 1. Kajian Terhadap Penentuan Target
7 Dikaitkan dengan sasaran yang yang ingin dicapainya, dari hasil analisis terungkap bahwa arah kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Cianjur juga ternyata telah dipertegas dengan rencana pencapaian target yang sebagai salah satu tolok ukur penting untuk melihat kinerjanya. Persisnya, dalam rangka percepatan Wajar Dikdas 9 tahun ini Kabupaten Cianjur memiliki target untuk bisa meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari posisi 76,03 pada tahun 2004 menjadi 104 pada tahun 2008, atau kenaikan sebesar 27,97 poin persen dalam kurun waktu lima tahun, sekitar 5,59 poin persen setiap tahunnya. Bandingkan dengan tren kenaikan APK dalam periode empat tahun sebelumnya, periode 2001-2004 yang meningkat sebesar 26,86 poin persen, atau sekitar 6,71 poin persen setiap tahunnya. Itu semua mengandung arti bahwa target yang dirumuskan lima tahun terakhir ini boleh dikatakan cukup realistik jika dibandingkan dengan tren pencapaian APK dalam periode empat tahun sebelumnya, bahkan secara kuantitatif sedikit lebih rendah. Tidak jauh dari itu, Angka Partisipasi Murni (APM) ditargetkan naik dari posisi tahun 2004 sebesar 68,99 menjadi 98,50 pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 29,51 poin dalam kurun waktu lima tahun, sekitar 5,90 poin setiap tahunnya. Bandingkan juga dengan trend peningkatan APM dalam periode empat tahun sebelumnya, periode 2001-2004, yang meningkat sebesar 30,67 poin persen, atau meningkat sebesar 7,77 poin persen setiap tahunnya. Itu semua juga mengandung arti bahwa jika dilihat dari trend dan kemampuan pencapaian target beberapa tahun sebelumnya, maka penentuan target peningkatan APM ini cukup realistik, bahkan masih berada di bawah tren
8 peningkatan APM empat tahun sebelumnya. Namun persoalannya akan menjadi lain ketika target sebesar itu tidak dikaitkan dengan sukung dengan optimalisasi sumber daya dalam melaksanakan program-program pendukungnya, bahkan mungkin menjadi kurang realistik jika dikatkan dengan sisa sasarannya yang kebanyakan merupakan anak dari keluarga miskin dengan karakteristik sosial dan budayanya nya yang begitu kompleks. Dengan target sebesar itu, pada tahun 2008 Kabupaten Cianjur menargetkan dirinya untuk bisa menjadi daerah dengan kategori “tuntas Wajar Dikdas Paripurna. Bahkan target lebih jauhnya, pada tahun 2011 nanti Kabupaten Cianjur punya ambisi untuk mencapai status “wajib belajar 12 tahun - Wajar Dikmen, sebuah target yang luhur jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat yang telah mentargetkan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2008. Bukan hanya itu, penentuan target sebesar itu juga merupakan sebuah keniscayaan
jika dikaitkan dengan besarnya target yang mesti dicapai
kabupaten Cianjur untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah (rate of years schooling) dari 6,68 tahun pada tahun 2005 menjadi 7,31 tahun pada tahun 2008. Dengan angka itu, dan dengan didukung oleh peningkatan indikator makro lainnya – indikator kesehatan dan daya beli, Kabupaten Cianjur diharapkan mampu meningkatkan pencapaian IPM-nya dari posisi 72,27 pada tahun 2005 menjadi 76,3 pada tahun 2008 sesuai dengan target akselerasi peningkatan IPM yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Barat. Singkatnya, dari hasil kajian terungkap bahwa ada kecenderungan kalau proses dan besarnya penentuan target itu lebih banyak ditentukan oleh kebijakan
9 yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat, dan karenanya bersifat top down, ketimbang banyak mempertimbangkan kondisi riel yang dihadapi kabupaten Cianjur, sehingga dilihat dari lima prinsip penentuan target yang harus memenuhi kriteria SMART-nya (specific, measurable, achievable, relaistic dan time bound), maka hanya tiga kriteria, yakni specific, measurable dan time bound-nya yang secara jelas sudah dipenuhinya. Sementara dua kriteria penting lainnya, kriteria achievable (prinsip harus dapat dicapai) dan realistiknya (prinsip kesesuaian dengan kondisi rielnya) masih dipertanyakan, dan akan dibahas dalam uraian mengenai pencapaian kinerjanya pada pembahasan berikutnya. 2. Kajian Terhadap Keberadaan Tim Koordinasi Dari hasil penelitian terungkap bahwa kehadiran lembaga koordinasi yang sekaligus merupakan koordinator sekaligus implementor, bahkan menjado motor penggerak dari pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ketua Umum Tim, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda), yang diharapkan bisa memutarkan jalannya roda organisasi yang melibatkan banyak
pihak
yang
ada
dibawah
kewenangannya,
misalnya,
karena
kesibukannya nyaris tidak pernah hadir dalam rapat-rapat Tim yang dilakukan. Demikian halnya dengan anggota Tim yang lainnya, terutama anggota yang mewakili Polres dan Kodim dan beberapa Dinas lain juga nyaris tak pernah terlibat dalam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Padahal keberadaan
mereka selaku implementor, termasuk sikap dan pelakunya
(disposisi) dalam bahasa George C Edward (1990), atau dukungan sumber daya
10 (manusia) dalam bahasanya Donald Van Meter (1975), merupakan salah satu variable yang akan menentukan keberhasilan melaksanakan sebuah kebijakan. Singkatnya, demikian dari hasil pengamatan peneliti, hanya dari Unsur Dinas P dan K serta Kantor departemen Agama yang berperan aktif. Salah satu alasannya, disamping karena hampir semua institusi yang ditetapkan menjadi anggota Tim Koordinasi itu tidak terlebih dahulu diajak bicara kecuali sebatas ditunjuk dan ditetapkan SK Bupati, juga tidak pernah melakukan pertemuan untuk menjelaskan peran dan fungsinya. Maka benar apa yang dikatakan Peter Senge (1992), ”bahwa hampir dalam kebanyakan organisasi, relatif hanya sedikit orang yang mengikuti (enrolled), dan bahkan beberapa saja yang komit (committed), mayoritas orang berada dalam posisi pemenuhan (complant). Mereka mendukung visi pada tingkat tertentu, tetapi mereka tidak benar-0benar mengikuti (enrolled) atau komit (committed)”. Tidak mengherankan pula jika keterlibatan mereka pada umumnya menjadi kurang bahkan nyaris tidak berfungsi kecuali sebatas tertulis dalam SK Bupati. ”Kami tidak dilibatkan, bahkan kami tidak tahu kalau dalam SK Bupati tertuang sebagai anggota Tim Koordinasi”, demikian ungkap beberapa kepala Dinas Instansi ketika diwawancarai. Menurut pendapat peneliti, itulah pula awal dari lemahnya komitmen yang akan mempengaruhi kinerja Tim dalam menjalankan tugas pada tahap berikutnya. Hal tersebut juga ditegaskan Argyris (1964), dikutip Nyoman Sumaryadi (2005) yang menegaskan bahwa
11 keberhasilan sebuah organisasi, dalam hal ini Tim Koordinasi, dianggap tercapai apabila proses internal organisasi berjalan lancar. Lebih jauh ditegaskan Daniel Katz dan Robert Kahn, dalam Bryant & White (1987), ”bahwa pada tingkat pertama, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya dapat dilihat dari konteks proses internal organisasi melalui kerjasama, yang antara lain ditinjau dari berjalannya koordinasi dengan baik dan efektif” Kalau pun ada beberapa pihak yang terlibat, terutama Tim yang ada pada tingkat kecanatan dan Desa, demikian hasil pengamatan peneliti, maka perannya tidak lebih dari sebatas melakukan kegiatan pendataan dan pemetaan sasaran sebagai bagian kecil dari tugas merumuskan perencanaan atau program. Sementara pelaksanaan tugas dan fungsi yang lainnya, terutama menyangkut kegiatan sosialisasi, termasuk penggerakan masyarakatnya, ternyata lebih banyak dilakukan oleh petugas internal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu pun dilakukan hanya dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan internal yang ada. Dengan kata lain, tidak ada ”gerakan” yang meniscayakan arti pentingnya kebersamaan dan pelibatan banyak pihak dalam implementasi Wajar Dikdas sebagaimana yang sering didengang-dengungkan. 3. Kajian Terhadap Kegiatan Sosialisasi Jika Tim Koordinasi dibangun dalam rangka memperkuat kelembagaan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam implementasi pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun di semua tingkatan, dan karenanya hadir menjadi salah satu aktor atau pelaku kebijakan, maka kegiatan sosialisasi
12 ditujukan dalam rangka meyakinkan arti pentingnya pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dari hasil penelitian terungkap bahwa sosialisasi kebijakan yang dalam kajian teoretis merupakan salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan
dalam
implementasi
sebuah
kebijakan,
termasuk
dalam
implementasi kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun, ternyata belum secara optimal dilakukan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan esensi sebuah gerakan yang meniscayakan arti pentingnya kesemarakan dan keserentakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Konkritnya, demikian terungkap dari hasil penelitian, bahwa dari aspek pelaku atau implementor, maka praksis sosialisasi Wajar Dikdas 9 tahun dilapangan baru banyak dilakukan oleh pejabat dan petugas, terutama petugas dan pejabat dari lingkup Dinas Pendidikan. Sementara keterlibatan pihak-pihak lain, terutama dari kalangan tokoh masyarakat masih jauh dari esensi sebuah gerakan. Ini semua terjadi, disamping karena sosialisasinya yang memang kurang intens, cakupannya yang sempit, juga karena pelaksanaannya yang tidak terkoordinasi dengan baik. ”Kami tidak pernah diikutsertakan dalam perumusan rencananya, apalagi dalam pelaksanaannya”, kata beberapa tokoh masyarakat yang sempat diwawancarai. Dari aspek waktu, gerakan sosialisasi juga berlangsung hanya pada momentum-momentum khusus, sebut saja selama pada masa pencanangan, tetapi tidak berlangsung lama dan terus menerus sebagaimana yang diharapkan. Bahkan dari dimensi ruang atau tempat, sosialisasi Wajar Dikdas Juga
13 cenderung berlangsung hanya pada tempat-tempat yang secara langsung berkaitan dengan urusan pendidikan seperti sekolah artau ruang-ruang rapat, sementara banyak ruang strategis lain seperti mesjid atau majlis ta’lim belum banyak disentuh dan termanfaatkan. Maka tidak mengherankan kalau muncul kesan bahwa pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun ini dipersepsi dan terkesan masih merupakan tugas dan urusannya pemerintah semata, bahkan cenderung dianggap merupakan tugasnya Dinas Pendidikan. Singkatnya, sosialisasi atau ”kominikasi” kebijakan yang menurut George Edward (1990) merupakan salah satu variable penting yang akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 4. Kajian Terhadap Pendataan Sasaran Sebagai bagian dari langkah perencanaan, upaya ini dilakukan tidak saja dalam rangka membuat peta atau potret tentang pencapaian pendidikan dasar yang telah dicapai oleh masing-masing wilayah kecamatan sampai dengan Desa atau kelurahan, namun sekaligus juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan dan memperjelas sasaran yang akan menjadi fokus penggarapan kegiatan Wajar Dikdas 9 tahun menurut berbagai tingkatannya. Namun dari hasil penelitian pula terungkap bahwa dari aspek mekanismenya sebagaimana telah ditetapkan, pelaksanaan pendataan sasaran ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Wujud konkritnya, pendataan yang mestinya dilakukan secara langsung atau sensus, di beberapa daerah dilakukan hanya dengan menggunakan data sekunder, yakni
14 hanya dengan cara merekap data yang telah ada, yakni data hasil pemutaakhiran yang dilakukan BKKBN setiap tahunnya. Dari aspek substansinya, pelaksanaan pendataan sasaran tersebut juga baru sebatas dilaksanakan dalam rangka mengungkap nama dan alamat, sementara alasan atau motif mereka tidak bersekolah, apalagi sampai mengungkap klasifikasi anak miskin dan tidak miskin dengan kondisi sosial kulturalnya yang memang berbeda, sama sekali absen dari perhatian. Itulah pula yang kemudian akan menjadi salah satu penyebab munculnya kesulitan dalam merumuskan dan menyampaikan pesan sosialisasi atau motivasi dan penenrtuan progran intervensi yang perlu dilakukan dalam tahap berikutnya. Maka tidak mengherankan jika masalah akurasi dan validitas hasil pendataannya pun layak dipertanyakan, bahkan dipersoalkan. Padahal tingkat efektivitas dari semua program yang akan dijalankan akan sangat tergantung kepada tingkat akurasi data sasaran yang akan digarap. Singkatnya, dari tahap persiapan implementasinya saja – koordinasi, sosialisasi dan pendataan sasaran, masih ada gap atau diskrepansi antara yang semestinya dilakukan dengan yang benar-benar dilakukan. Itulah pula temuan penelitian yang kemudian akan mempengaruhi keberhasilan melakukan implementasinya. 5. Kajian Terhadap Pelaksanaan Program dan Kinerjanya Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, tidak sedikit bentukbentuk pelayanan program Wajar Dikdas 9 tahun telah digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai bentuk implementasi dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, baik yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal,
15 termasuk melalui jalur pendidikan alternatifnya seperti SMP Cerdas Seatap, SMP Pertbuka, maupu jalur pendidikan Non Formal. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula hasil telah dicapai sebagai dampak dari pelaksanaan program-program tersebut. Gambarannya, meskipun jumlah anak usia 7-15 tahun meningkat cukup berarti dari posisi tahun 2004 sebesar 388.773 menjadi 407.694 anak pada posisi tahun 2008, namun tren peningkatan anak yang bisa mengakses pendidikan jauh meningkat lebih besar lagi. Peresisnya, jika jumlah anak yang bisa mengakses pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2004 tercatat sebanyak 316.755 orang, atau sekitar 81,7 persen dari jumlah total anak usia 7-15 tahun sebanyak 388.773 orang, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi 377.745 anak, atau menjadi 92,6 persen dari total anak usia 7-15 tahun sebanyak 407.694 orang. Implikasinya, jumlah anak usia 7-15 tahun yang tidak atau belum bisa mengakses pendidikan dar 9 tahun menurun dari 18,52 persen pada tahun 2004 menjadi 7,34 persen pada tahun 2008. Artinya, intervensi program yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini, secara kuantitatif telah berhasil memberikan sumbangan dalam meningkatkan akses anak dari keluarga miskin dalam menikmati salah satu hak dasarnya, pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana bisa dilihat dalam figur di bawah ini :
16 Tabel 5.2 Trend Peningkatan Anak Usia 7-15 Tahun yang Bisa Mengakses Pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun URAIAN
2004
Jml Anak Usia 7-15 tahun (Usia Wajar Dikdas 9 Tahun Jumlah total anak usia 7-15 Tahun yang Tertampung Jumlah anak usia 715 tahun yang belum/ tidak Tertampung Prosentase anak yang tidak tertampung
2005
388.773 393.363
TAHUN 2006
398.565
2007
2008
402.918 407.694
316.755 341.315
354.830
363.867 377.745
72.018
52.048
43.735
39.051
29.949
18,52
13,23
10,97
9,69
7,34
Dengan kata lain, ada pengaruh yang cukup berarti dari implementasi kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun yang dilakukan selama ini, paling tidak jika dilihat dari aspek kuantitatifnya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dampak lebih jauhnya, rata-rata lama sekolah (rate of year schooling) meningkat dari 6,42 tahun pada tahun 2004 menjadi 6,92 tahun pada tahun 2008. Dampak lebih jauhnya, Indeks Pembangunan Pendidikan (IP) sebagai salah satu indikator yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), cenderung terus mengalami peningkatan sebagaimana bisa ditelaah dalam tabel berikut ini : Tabel 5.3 Sumbangan kinerja Wajar Dikdas 9 tahun terhadap Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur Tahun
RLS
Melek Huruf
2004 2005 2006 2007 2008
6,42 6,47 6,60 6,88 6,92
96,51 96,67 96,79 97,46 92,66
Indeks Pendidikan 78,61 78,82 79,19 80,26 80,48
IPM 66,18 66,79 67,44 68,28 68,72
17
Singkatnya, dilihat dari aspek peningkatan akses, baik yang dilakukan melalui pemberian pelayanan pendidikan melalui jalur formal maupun jalur non formal, termasuk didalamnya upaya peningkatan akses melalui jalur pendidikan alternatif, maka hasil kajian menunjukan bahwa implementasi kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dalam lima tahun belakangan ini, dari 2004-2008, secara kuantitatif telah berhasil meningkatkan akses anak usia 7-15 tahun dalam menikmati pendidikan dasarnya. Dilihat menurut jalur pendidikannya, hasil kaijian mengungkap bahwa jalur pendidikan formal reguler, yakni SD/MI dan SMP/MTs, cenderung dan tetap menjadi pilihan utama, yakni mencapai sekitar 91,27 persen dari total siswa usia 7-15 tahun yang ada pada tahun 2008. Bandingkan dengan jumlah siswa usia yang sama yang memilih jalur pendidikan formal non reguler seperti SMP Cerdas Seatap, SMP Terbuka dan sejenisnya serta jalur pendidikan non formal yang besarnya hanya mencapai 33.006 siswa, atau hanya sekitar 8,73 persen dari total jumlah siswa yang ada pada tahun 2008. Itu semua menunjukan bahwa jalur pendidikan formal reguler, tetap merupakan pilihan pertama dan utama masyarakat, termasuk masyarakat miskin, dan karenanya memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan akses pendidikan dasar 9 tahun. Dari hasil kajian pula terungkap bahwa dilihat dari tren peningkatannya dalam lima tahun terakhir ini, periode 2004-2008, prosentase peningkatan anak usia 7-15 tahun yang memanfaatkan atau mengikuti jalur pendidikan non reguler dan pendidikan non formal cenderung mengalami peningkatan yang jauh
18 lebih tinggi dibanding dengan prosesntase peningkatan anak yang mengikuti pendidikan dasar jalur non formal (paket A dan B) dan pendidikan formal reguler. Bahkan dari hasil kajian terungkap bahwa dilihat dari prosentasenya, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dasar melalui jalur formal justeru mengalami penurunan. Tren itu terjadi bukan karena jalur pendidikan formal reguler yang kurang diminati, melainkan lebih oleh karena kemampuan daya tampung dibanding dengan peminatnya yang tidak seimbang. Dan ketika jalur pendidikan formal reguler itu kelebihan daya tampung, maka hampir bisa dipastikan kalau anak dari keluarga miskin dengan segala ketidakberdayaannya yang akan banyak tersisihkan. Persisnya, jika prosentase siswa yang mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan formal reguler tercatat sebesar 97,67 persen dari juml;ah total siswa, maka pada prosentasenya pada tahun 2008 turun menjadi hanya 91,26 persen. Sebaliknya, prosentase siswa yang mengikuti jalur formal non reguler dan pendidikan non formal naik dari 2,33 persen pada tahun 2004 menjadi 8,73 persen pada tahun 2004. Semua itu menunjukan bahwa tujuan penyediaan layanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan non formal dan non reguler yang disediakan pemerintah selama ini cukup efektif, atau paling tidak membantu, dalam upaya untuk menjaring anak dari keluarga miskin yang tidak tertampung melalui jalur pendidikan formal reguler. Tabel di bawah ini sengaja diangkat untuk memperjelas perbedaan tren peningkatan prosentase pertahunnya :
19 Tabel 5.4 Perbandingan Trend Jumlah dan Prosentase Siswa usia 7-15 tahun yang Mengikuti Jalur Pendidikan Formal Reguler dengan Jalur Pendidikan Non Formal dan Formal Non Reguler URAIAN Jumlah Total Siswa Usia Wajar Dikdas 9 tahun Jumlah siswa yang mengikuti jalur pendidikan formal reguler
Prosentase Jml Siswa yang mengkuti jalur pendidikan non formal dan formal non reguler Prosentase
2004
2005
316.755
342.315
309.367
TAHUN 2006
2007
2008
354.830
363.867
377.745
329.823
337.159
338.664
344.739
97,66
96,35
95,01
93,07
91,26
7.388
12.492
17.671
25.203
33.006
2,33
3,64
4,98
6,92
8,73
KETERANGAN
Dalam Periode lima tahun naik sebanyak 60.990 siswa Dalam periode 5 tahun naik sebanyak 35.372 siswa Turun sebesar 6,41 persen Dalam periode 5 tahun naik sebanyak 25.618 siswa
Naik sebesar 6,4 persen
Dari hasil kajian terhadap temuan yang telah disajikan pada bab sebelumnya terungkap pula bahwa jalur pendidikan non formal melalui program PKBM-nya (Paket A dan B), serta program SMP Cerdas Seatap sebagai kelanjutan dari Program / Proyek PPK IPM yang dikembangkan Provinsi Jawa Barat, disamping program Wajar Dikdas 9 Tahun melalui jalur pendidikan pesantren, ternyata merupakan jalur pendidikan yang banyak diminati anak dari keluarga miskin dalam menyelesaikan pendidikan dasarnya. Hal itu terjadi tidak saja karena program-program tersebut relatif banyak mendapatkan bantuan dukungan dari pemerintah, juga ada kecenderungan bahwa tidak sedikit anak tamatan SD atau MI di Kabupaten Cianjur yang karena motivasi orang tuanya, karena nilai budaya religious yang dianutnya, disamping
20 karena kemiskinannya, cenderung lebih banyak memilih jalur pendidikan pesantren ketimbang pendidikan umum. Di situlah pula letak strategisnya bagi pemerintah Kabupaten Cianjur yang terkenal dengan ”kota santri”-nya ini untuk meningkatkan dan mengembangkan jalur pendidikan non formal di lingkungan pesantren. Dengan kata lain, jalur pendidikan yang mengintegrasikan Wajar Dikdas dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di pesantren. a. Pencapaian Dibanding Target Namun dari hasil kajian terungkap pula bahwa meskipun berbagai bentuk program yang dilaksanakan selama ini telah berhasil membantu meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin, tetapi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka hasilnya ternyata masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana bisa ditelaah dalam tabel di bawah ini: Figur 5.5 Pencapaian Dibanding Target yang Telah ditetapkan NO
INDIKATOR
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)
2
POSISI 2004
TARGET 2008
PENCAPAIAN 2008
76,03
104 %
87,67
Minus 16,33 point persen dibanding target
68,99
96,40 %
83,87
Minus 12,53 point persen dibanding target
KETERANGAN
Jelasnya, dari target pencapaian APK tahun 2008 sebesar 104 persen, ternyata hanya bisa dicapai sebesar 87,67 persen, atau minus sebesar 16,33 poin persen. Demikian halnya untuk pencapaian APM. Dari target tahun
21 2008 sebesar 96,40 persen, ternyata hanya bisa dicapai sebesar 83,87 persen, atau minus sebesar 12,53 poin persen. Dengan kata lain, masih ada gap antara target dengan pencapaian. Angka absolutnya, dari jumlah total anak usia 7-15 tahun tahun 2008 sebanyak
409.694
orang
sebagaimana
telah
disajikan
dalam
bab
sebelumnya, hampir 30.000 anak diantaranya ternyata belum bisa tersentuh dengan kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun yang digulirkan pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini. Dan sesuai dengan hasil kajian, hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besarnya - kalaupun tidak sampai seluruhnyadari mereka yang belum tersentuh itu
kebijakan itu adalah anak dari
keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks. Itu semua menunjukan bahwa dari banyak aspeknya, target yang dibuat oleh Kabupaten Cianjur seperti telah dibahas dalam uraian sebelumnya menjadi tidak achievable dan bahkan tidak realistik jika dikaitkan dengan kemampuan dan kondisi riel pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan langkah intervensinya. Tegasnya, terget itu dibuat dan ditetapkan lebih banyak berdasarkan kepada upaya untuk mengejar besarnya target yang telah ditentukan pemerintah provinsi, bahkan mungkiun kepentingan politik ketimbang pertimbangan riel di lapangan. b. Beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Banyak faktor bisa diangkat untuk menjelaskan tidak tercapainya target tersebut. Tidak saja karena menyangkut lemahnya tugas dan fungsi koordinasi dari Tim Wajar Dikdas yang telah dibentuk, atau karena kurangnya sosialisasi serta kurang akuratnya sasaran yang menjadi target
22 kebijakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tetapi secara substantif, program-program yang digulirkannya itu sendiri ternyata belum sepenuhnya bisa menjawab dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan riel yang dihadapi anak dari keluarga miskin. Dari upaya peningkatan daya tampung sekolah yang dilakukan pemerintah ternyata sangat tidak sebanding dengan besarnya laju pertambahan penduduk usia Wajar Dikdas 9 tahun (7-15 tahun) sebagai akibat dari tinnginya laju pertumbuhan penduduk. Persisnya, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, rata-rata penambahan jumlah anak usia wajar Dikdas 9 tahun, anak usia 7-15 tahun, setiap tahunnya bertambah sebanyak 7.586 anak. Padalah pemerintah melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB), rata-rata setiap tahunnya hanya bisa menampung sebanyak 3.624 anak, atau hanya sekitar 47,7 persen dari kebutuhan. Fakta itu sekaligus juga menunjukan bahwa meskipun target pencapaian Wajar Dikdas 9 Tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dan dibahas di atas tidakterlalu tinggi, bahkan masih berada di bawah rata-rata pencapaian empat tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan kemampuan pemerintah untuk melayaninya, sebut pula kemampuan pemerintah untuk meningkatkan daya tampung sekolahnya, maka penentuan target itu menjadi sangat tidak realistik. Dengan kata lain, ada inkonsistensi antara kebijakan yang dibuat dengan implementasinya, antara rumusan dengan implementasinya. Tegasnya, ada gap atau diskrepansi antara pelayanan yang disediakan dengan tuntutan masyarakat.
23 Itulah faktor yang selama ini menjadi salah satu penyebab banyak anak dari keluarga miskin yang tidak tertampung dalam jalur pendidikan dasar formal. Itulah pula yang menjadi salah satu alasan mengapa jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan formal non reguler menjadi salah satu alternatif strategis, bahkan menjadi satu-satunya pilihan, dan karenanya cenderung meningkat sebagaimana bisa dilihat dalam tabel di atas. Itu pun, dalam realitasnya, tidak seluruh anak dari keluarga miskin, karena berbagai alasannya, tetap masih tidak bisa mengaksesnya. Di pihak lain, meskipun selama ini juga tidak sedikit upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meringankan beban anak dari keluarga miskin melalui pemberian berbagai bantuan seperti BOS, Beasiswa Miskin (BSM) dan sejenisnya, namun dari hasil penelitian terungkap bahwa besarnya jumlah bantuan itu ternyata masih jauh dari kebutuhan dan karenanya belum bisa menjawab sepenuhnya masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin. Masalah lainnya, meskipun ada pos atau bagian dari dana BOS yang mestinya diberikan kepada anak dari keluarga miskin untuk membantu biaya transportasi yang memang sangat membutuhkannya, misalnya, namun tidak banyak sekolah yang bisa melakukannya karena sebagian besarnya habis untuk mendanai operasional sekolah. Padahal dari hasil penelitian terungkap, tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang terpaksa drop out karena masalah besar atau mahalnya biaya transportasi ini. Demikian halnya dengan sumber bantuan yang diberikan dalam bentuk program yang disebut dengan ”Bantuan Siswa Miskin” atau BSM,
24 selain jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah anak miskin yang perlu mendapat bantuan – dan karenanya ada gap. Sekedar gambaran, dari jumlah siswa miskin tingkat SD yang diajukan untuk mendapatkan BSM pada tahun 2008 sebesar 15.725 anak, yang bisa dipenuhi tingkat provisnsi hanya sebanyak 7.832 anak, atau sekitar 50 persen dari kebutuhan. Parahnya, karena keterbatasan yang dimilikinya, kekurangan itu belum bisa dipenuhi oleh dukungan anggaran yang khusus disediakan pemerintah daerah. Masalah lainnya, dari hasil penelitian juga terungkap bahwa pengelolaannya pun, sebagian besarnya, tidak langsung diberikan kepada anak melainkan dilakukan oleh sekolah dengan alasan bahwa kalau diberikan kepada anak, dikhawatirkan tidak digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikannya. Yang memprihatinkan, dari hasil penelitian terungkap bahwa ketika dana itu dikelola oleh pihak sekolah pun, sebutlah dibelikan untuk pakaian seragam atau buku tulis, banyak murid dan orang tua yang mengeluh kalau bentuk-bentuk bantuan yang diberikan sekolah itu tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan riel pendidikan yang dirasakan anak dari keluarga miskin. Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan pemerintah dalam mendukung program akselerasi Wajar Dikdas 9 tahun ini merupakan persoalan tersendiri yang bisa diangkat untuk menjelaskan tidak tercapainya target. Sebagaimana secara deskriptif telah disajikan dalam bab sebelumnya, kendatipun besaran jumlah anggaran untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun ini mengalami peningkatan dari Rp. 19,9 Milyar pada tahun
25 2004 menjadi 62,6 milyar pada tahun 2008, namun sebagian besarnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik berupa rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, termasuk pembangunan unit sekolah baru. Itu pun sebagian besarnya merupakan bantuan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK) dan sumber anggaran provinsi Jawa Barat (Rolesharing). Sebaliknya, dukungan anggaran untuk Wajar Dikdas 9 tahun yang disediakan pemetrintah Kabupaten Cianjur justeru mengalami penurunan dari Rp. 19,9 milyar pada tahun 2004 menjadi hanya Rp. 14,4 milyar pada tahun 2008. Itupun penggunaan anggarannya bukan diperuntukan untuk mendanai
program-program
yang secara langsung bisa membantu
pendidikan anak dari keluarga miskin karena seagian besarnya diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan Wajar Dikdas secara umum. Bahkan dari hasil kajian terungkap, tidak ada dukungan anggaran yang disediakan itu yang secara khusus dan langsung diperuntukan dalam rangka membantu meringankan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Dilihat dari aspek supply side-nya, singkatnya, walaupun selama ini telah banyak program dilakukan pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, namun karena keterbatasan bantuan yang diberikannya, atau karena kekeliruan dalam mengelolanya, semua program itu belum mampu menjawab persoalan pendidikan yang dihadapi anak dari keluarga miskin. Dengan kata lain, masih ada gap atau diskrepansi antara layanan yang diberikan pemerintah dengan tuntutan riel anak dari keluarga miskin.
26 C. Kajian Terhadap Anak dari Keluarga Miskin yang Tidak Bisa Mengakses Pendidikan Dasar Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa membicarakan masalah pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, apalagi menanganinya, bukanlah merupakan persoalan sederhana, apalagi diangap gampang. Dari hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dalam bab sebelumnya terungkap bahwa begitu banyak faktor dominan saling terkait yang sekaligus menjadi alasan anak dari keluarga miskin di Kabupaten Cianjur selama ini terpaksa meninggalkan bangku sekolah, baik karena dropout di tengah jalan, maupun karena memang tidak melanjutkan sekolah. Beban berat ekonomi keluarga, jauhnya jarak dari tempat tinggal ke sekolah, kurangnya kesadaran anak dan orang tua akan arti pentingnya pendidikan, perasaan rendah diri atau minder dengan berbagai alasannya, lingkungan sosial dan sekolah yang kurang mendukung, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya dukungan masyarakat, termasuk lingkungan internal sekolah yang kurang kondusif, adalah beberapa faktor penting yang dari hasil penelitian terungkap sebagai penyebab anak dari keluarga miskin selama ini tidak bisa mengakses pendidikan dasar 9 tahun. Yang menarik, dari hasil kajian pula terungkap bahwa masing-masing faktor tersebut tidak bisa diposisikan secara terpisah dari faktor yang lainnya, melainkan melekat atau hadir tidak terpisahkan dari satu atau bahkan semua faktor yang lainnya dalam sebuah dinamika sistem sebagaimana bisa ditelaah dalam figur di bawah ini :
27
RENDAHNYA MOTIVASI ANAK
SIKAP MINDER – RENDAH DIRI ANAK
JAUHNYA JARAK DARI TEMPAT TINGGAL KE SEKOLAH
LINGKUNGAN SOSIAL DAN KULTUR YANG KURANG MENDUKUNG
RENDAHNYA KESADARAN ORANG TUA AKAN ARTI PENTINGNYA PENDIDIKAN
GAMBAR 5.6
ANAK DARI KELUARGA MISKIN TDK BISA MENGAKSES PENDIDIKAN DASAR
BEBAN BERAT BIAYA SEKOLAH
LINGKUNGAN SEKOLAH YANG TIDAK MENDUKUNG
RENDAHNYA PENDIDIKAN ORANG TUA
–
LINGKUNGAN KELUARGA HIMPITAN EKONOMI KELUARGA
DIAGRAM CAUSAL LOOP : FAKTOR SALING
TERKAIT PENYEBAB ANAK TIDAK BISA MENGAKSES PENDIDIKAN DASAR
Dari diagram diatas, paling tidak ada beberapa hal penting yang bisa diangkat
dan
dibahas.
Pertama,
bahwa
membahas
masalah
ketidakmampuan ekonomi anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar 9 tahun pada prinsipnya merupakan masalah yang demikian kompleks karena melibatkan banyak masalah lain yang saling yang saling terkait dan menentukan. Dan realitas kompleks itulah yang belum banyak dipertimbangkan dalam mengimplementasikan Wajar Dikdas 9 Tahun selama ini. Kedua, di balik faktor ”ketidakmampuan anak dari keluarga miskin” yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab utama sekaligus menjadi isu sentral, sesungguhnya terdapat banyak faktor yang satu sama lain saling
28 berkaitan dalam sebuah dinamika sistem yang melibatkan banyak aktor dan sektor. Bahkan dari sudut pemikiran sistem sebagaimana tergambar dalam diagram, maka faktor ketidakmampuan anak dari keluarga miskin yang selama ini banyak diangkat kepermukaan, sesungguhnya hanya merupakan ”akibat yang tidak diinginkan” (unintended effect) yang muncul karena banyak faktor lain yang saling berkaitan itu. Itulah pula realitas kompleks yang selama ini belum banyak diperhitungkan dan diintervensi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin Beberapa faktor ketidakberuntungan (disadvantages) berkait dengan kondisi ekonomi yang serba tidak memadai, ketidakberuntungan karena kelemahan fisik dan mental yang mereka miliki, ketidakberuntungan karena kerentanannya (vulnerability), ketidakberuntungan karena ketidakberdayaannya ketika harus berhadapan dengan kelompok masyarakat mampu (powerless) sampai ketidakberuntungan karena keterasingan kehidupannya dari masyarakat mampu, adalah beberapa saja yang mesti terakomodasi sekaligus terjawab dengan kebijakan atau pelayanan program yang akan dirumuskan. Di situlah pula relavansinya untuk mengintegrasikan atau mensinergikan pelaksanaan kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun ini dengan berbagai pendekatan dan program terkait – integrated program. Keniscayaan ini ini juga relavan dengan pemikiran Chambers dengan konsepnya yang dikenal dengan sebutan ”integrated poverty” yang intinya menegaskan bahwa kemiskinan pada umumnya selalu melibatkan banyak faktor kemalangan atau
29 tidakberuntungan (disadvantages) yang satu sama lain saling terkait melingkari kehidupan orang miskin. Itu sebabnya, apa pun bentuk atau rumusan kebijakan yang akan dijalankan mesti dijabarkan kedalam berbagai program yang mampu menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan kompleks yang sering dihadapi anak dari keluarga miskin tersebut. Itulah pula yang menurut hasil penelitian dan kajian belum banyak dilakukan dalam mengimplementasikan program Wajar Dikdas 9 taun selama ini. Program peningkatan pendapatan ekonomi keluarga atau apa pun namanya
yang
diharapkan
bisa
membantu
memberdayakan
sekaligus
meningkatkan ekonomi keluarga miskin, adalah merupakan salah satu program yang mesti diangkat sebagai bagian integral dari dari upaya untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas bagi anak dari keluarga miskin. Fakta selama inin menunjukan, tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang terpaksa ditarik orang tuanya dari sekolah hanya karena anaknya harus membantu kerja orang tuanya. Bukan hanya itu, program pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan program KB, misal lain, juga harus dijadikan salah satu kebijakan yang keberhasilannya akan banyak berpengaruh dalam upaya untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Paling tidak, melalui akselerasi pengendalian angka kelahiran ini akan membantu meringankan beban pemerintah karena laju pertumbuhan anak usia Wajar Dikdas bisa dikendalikan sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan daya tampungnya. Bahkan dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak jarang anak meninggalkan
30 bangku sekolah hanya karena untuk membantu orang tua mengurus anggota keluarga yang lainnya (mengasuh adik-adiknya yang memang banyak). Singkatnya, karena kemiskinan mereka tidak bisa menikmati pendidikan dengan alasan jauhnya jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Karena kemiskinan, mereka tidak bisa menikmati pendidikan dasar karena orang tuanya, atau bahkan anaknya sendiri kurang memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan. Karena kemiskinan, mereka tidak bersekolah karena merasa minder dengan teman-teman sekolah yang lainnya. Karena kemiskinan, mereka hruas meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tuanya. Karena kemiskinan, singkatnya, mereka tidak banyak memiliki peluang untuk bisa mengakses haknya untuk memperoleh pendidikan dasar sebagaimana dialami oleh teman-teman sebayanya dari keluarga mampu. Celakanya, kondisi itu diperparah oleh lingkungan sosial dan internal sekolah yang belum kondusif mendukung mereka bisa mengakses pendidikan dasarnya. Karena begitu kompleks, luas dan beratnya masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin, adalah tidak mungkin jika penanganannya pun hanya mengandalkan intervensi berdasarkan kemampuan yang hanya
dimiliki
pemerintah. Dan di situlah pula arti pentingnya pelibatan peran serta masyarakat, tentu dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam implementasi kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun ini bagi anak dari keluarga miskin. Partsisipasi masyarakat di sini tidak selamanya harus dimaknai sebatas pemberian bantuan materi semata. Termasuk dalam pengertian partisipasi di sini adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengertian, mendorong
31 sekaligus menggerakan anak dari keluarga miskin untuk bisa menamatkan pendidikan dasar 9 tahunnya.
Itulah pula yang selama ini belum banyak
dilakukan. Padahal tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan selama ini, salah satunya, diakibatkan oleh karena masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang belum melakukan peran dan fungsi penggerakan masyarakatnya. Intinya, apa yang tidak bisa ditangani atau dilakukan pemerintah karena keterbatasan yang dimilikinya, atau karena kekeliruan dalam memanej dan melaksanakan program-program implementasinya, saatnya kini dan ke depan bisa dibantu oleh masyarakat. Dan itulah pula yang saat ini belum banyak dilakukan. Padahal seperti telah banyak diungkapkan oleh para pakar, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan yang diambil pemerintah. D. Beberapa Issu Strategis Dari pembahasan terhadap temuan hasil penelitian tersebut, paling tidak ada lima isu strategis yang bisa diangkat dari hasil penelitian ini, yaitu : 1. Memperkuat komitmen pemerintah daerah Meskipun pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini telah memiliki arah kebijakan yang jelas berkait dengan upaya untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, namun masih banyak hal yang harus dibenahi dalam menjabarkan dan mengimplementasikannya. Hal itu terjadi karena implementasi program akselerasi Wajar Dikdas 9 tahun yang digulirkan selama ini belum secara optimal memperoleh dukungan sumber daya yang memadai, termasuk dukungan anggarannya. Bahkan sebagian
32 besar anggarannya masih banyak mengandalkan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusatdisamping dari pemerintah provinsi 2. Meningkatkan integrasi program Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin dengan program sektor tekait lainnya Berbicara mengenai upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin adalah berbicara mengenai banyak sektor terkait yang
mesti
terlibat
dalam
penanganannya.
Itu
sebabnya,
upaya
penanganannya pun mesti dilakukan secara terpadu dan integral, tidak parsial. Semakin terintegrasi dalam penanganannya, maka akan semakin effektif hasil yang dicapainya. 3. Peningkatan mutu pendidikan, disamping peningkatan pemerataannya Selama ini ada kecenderungan kalau pelaklsanaan program akselerasi peningkatan Wajar Dikdas 9 tahun ini lebih banyak diarahkan kepada aspek pencapaian kuantitatifnya yang ditandai dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, sementara pencapaian dari aspek mutunya cenderung terabaikan. Tidak mengherankan jika masih ada pihak masyarakat, khsusnya dari kalangan masyarakat tidak mampu alias miskin yang kurang memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan. 4. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam Akselerasi Wajar Dikdas 9 tahun Karena keterbatasan yang dimilikinya, hampir bisa dipastikan bahwa tidak mungkin seluruh beban dan tanggung jawab dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin ini hanya diserahkan kepada kemampuan pemerintah atau negara. Itu sebabnya, kehadiran
33 partisipasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada proses evaluasinya akan memiliki makna yang signifikan dalam proses penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. 5. Pendekatan Sosi-kultural Dari hasil penelitian terungkap bahwa dari sekian banyak faktor yang selama ini bisa diangkat sebagai penyebab kurang efektifnya pencapaian kinerja implementasi kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak dari
keluarga
miskin
ini,
adalah
karena
program-program
yang
dilaksanakannya belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai-nilai sosialkultural anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks. Itu pula sebabnya, semakin akomodatif dan adaptif pelaksanaan program-program Wajar Dikdas itu dengan nilai sosial dan kultural masyarakat miskin, maka akan semakin efektif hasil-hasil yang dicapainya.
