149
BAB V PENUTUP 2.1
SIMPULAN Berdasarkan uraian dalam pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah terhadap penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa dalam hal terjadinya wanprestasi ditempuh melalui musyawarah mufakat. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui ADR, yang dalam praktiknya dapat ditempuh melalui proses konsultasi dengan LKPP. Dalam mekanisme konsultasi dan ADR lainnya kesepakatan penyelesaian tidak dicapai, maka ditempuh upaya penyelesaian terakhir melalui proses peradilan.
2.
Kedudukan pendapat hukum yang merupakan hasil konsultasi dengan LKPP dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat tidak mengikat secara hukum.
2.2
SARAN Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan penelitian ini, adalah : 1.
Hendaknya pemerintah membuat suatu mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan yang terjadi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penyedia barang/jasa ;
150
2.
Sebaiknya hasil pendapat hukum dari LKPP dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa.
151
DAFTAR BACAAN BUKU-BUKU : Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Amiruddin H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Artadi, I Ketut & I Dewa Nyoman Rai Asmara, 2014, Implementasi Ketentuanketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Badrulzaman, Mariam Darus, 1998, Perjanjian Dengan Pemerintah(Goverment Contract) Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia, Proyek Elips, Jakarta. Budiono, Herlin, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Budiono, Herlin, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
152
Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. FX.Suhardana, 2009, Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta. G.H Treitel, 1995, Law Of Contract, Sweet & Maxwell, London. H. Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta. H. Salim,dkk, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta. H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. H. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hadjon, Philipus M.,1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintah, Kharisma Putra Utama, Jakarta. J.G. Brouwer dan Schilder,1998, A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen: Ars Aeguilibri. J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung. Kantaatmadja, Komar, 2001, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
153
Knapp, Charless L. & Nathan M. Crystal, 1993, Problems in Contract Law : Case and Materials, Little Brown and Company, Boston/Toronto/London. M.A. Sudjan, 2003, Law Relating to Government Contract, Universal Law Publishing , Delhi. Macintyre, Ewan, 2007, Essentials of Business Law, Pearson Longman, Inggris. Margono, Suyud, 2001, Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesiai, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Miru, Ahmadi,2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Miru, Ahmadi & Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1465 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mudjisantosa, 2013, Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV Primaprint, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2004, Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nolan-Haley, Jacoqueline M., 1992, Alternative Dispute Resolution, West Publishing Co, America.
P.N.H Simanjuntak, 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta. Prayogo, Soesila 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Penerbit Wipress, Jakarta. Saliman, Abdul Rasyid, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
154
SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi diIndonesia, Liberty, Yogyakarta. Simamora, Y. Sogar, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukun Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta. Suhandoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Predana Media, Jakarta. Sunggono, Bambang, 2010, Jakarta.
Metodologi Penelitian Hukum, Rajawaali Pers,
Sutedi, Adrian, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika. Syaifuddin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum),CV. Mandar Maju, Bandung. Thalib, Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Turner, Clive, 1995, Australian Commercial Law, The Law Book Company Limited, Sydney. Udiana, I Made, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, Udayana University Press, Bali.
155
Widnyana, I Made, 2009, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Cetakan ke-2, PT. Fikahat Aneska, Jakarta. Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta. JURNAL : Sanjaya, Denny, 2013, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I Nomor 2, Jakarta. Listiyanto, Apri, 2012, Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 1 Nomor 1, Jakarta.
TESIS : DJAM’IYAH, Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available at : http://eprints.undip.ac.id/17103/1/DJAM%E2%80%99IYAH.pdf, Diakses 4 Juni 2014. Talchis, Heriyanto, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. Indonesia Power Semarang, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available at : http://eprints.undip.ac.id/17585/1/HERIYANTO__TALCHIS.pdf, Diakses 1 Mei 2014. Zaki, Muhammad, Wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi melalui penunjukan langsung di Kabupaten Aceh Besar, Tesis) program studi Magister Kenotariataan Universitas Sumatera Utara, Available at http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5379/1/10E00530.pdf, Diakses 25 Mei 2014.
156
SUMBER INTERNET : Acitya,
2013, Pengertian Lembaga, http://acityafisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelANPengertian%20Lembaga.html, diakses pada 21 April 2015.
Januarsa,
Adi, 2015, Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Berbagaikelemahan Dalam Undang-Undang No. 30/ 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Available at https://www.academia.edu/6362402/MODEL_ALTERNATIF_PENY ELESAIAN_SENGKETA_DAN_BERBAGAI_KELEMAHAN_DAL AM, diakses pada 14 Maret 2015.
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa http://www.lkpp.go.id/v3/
Pemerintah,
Available
at
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Republik Indonesia Perbendaharaan Negara ;
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 ;
157
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
158
DAFTAR BACAAN BUKU-BUKU : Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Amiruddin H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Artadi, I Ketut & I Dewa Nyoman Rai Asmara, 2014, Implementasi Ketentuanketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Badrulzaman, Mariam Darus, 1998, Perjanjian Dengan Pemerintah(Goverment Contract) Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia, Proyek Elips, Jakarta. Budiono, Herlin, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Budiono, Herlin, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
159
Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. FX.Suhardana, 2009, Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta. G.H Treitel, 1995, Law Of Contract, Sweet & Maxwell, London. H. Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta. H. Salim,dkk, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta. H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. H. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hadjon, Philipus M.,1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintah, Kharisma Putra Utama, Jakarta. J.G. Brouwer dan Schilder,1998, A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen: Ars Aeguilibri. J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
160
Kantaatmadja, Komar, 2001, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Knapp, Charless L. & Nathan M. Crystal, 1993, Problems in Contract Law : Case and Materials, Little Brown and Company, Boston/Toronto/London. M.A. Sudjan, 2003, Law Relating to Government Contract, Universal Law Publishing , Delhi. Macintyre, Ewan, 2007, Essentials of Business Law, Pearson Longman, Inggris. Margono, Suyud, 2001, Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesiai, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Miru, Ahmadi,2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Miru, Ahmadi & Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1465 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mudjisantosa, 2013, Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV Primaprint, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2004, Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nolan-Haley, Jacoqueline M., 1992, Alternative Dispute Resolution, West Publishing Co, America.
P.N.H Simanjuntak, 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta. Prayogo, Soesila 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Penerbit Wipress, Jakarta.
161
Saliman, Abdul Rasyid, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi diIndonesia, Liberty, Yogyakarta. Simamora, Y. Sogar, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukun Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta. Suhandoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Predana Media, Jakarta. Sunggono, Bambang, 2010, Jakarta.
Metodologi Penelitian Hukum, Rajawaali Pers,
Sutedi, Adrian, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika. Syaifuddin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum),CV. Mandar Maju, Bandung. Thalib, Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Turner, Clive, 1995, Australian Commercial Law, The Law Book Company Limited, Sydney.
162
Udiana, I Made, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, Udayana University Press, Bali. Widnyana, I Made, 2009, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Cetakan ke-2, PT. Fikahat Aneska, Jakarta. Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta. JURNAL : Sanjaya, Denny, 2013, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I Nomor 2, Jakarta. Listiyanto, Apri, 2012, Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 1 Nomor 1, Jakarta.
TESIS : DJAM’IYAH, Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available at : http://eprints.undip.ac.id/17103/1/DJAM%E2%80%99IYAH.pdf, Diakses 4 Juni 2014. Talchis, Heriyanto, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. Indonesia Power Semarang, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available at : http://eprints.undip.ac.id/17585/1/HERIYANTO__TALCHIS.pdf, Diakses 1 Mei 2014. Zaki, Muhammad, Wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi melalui penunjukan langsung di Kabupaten Aceh Besar, Tesis) program studi Magister Kenotariataan Universitas Sumatera Utara, Available at http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5379/1/10E00530.pdf, Diakses 25 Mei 2014. SUMBER INTERNET :
163
Acitya,
2013, Pengertian Lembaga, http://acityafisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelANPengertian%20Lembaga.html, diakses pada 21 April 2015.
Januarsa,
Adi, 2015, Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Berbagaikelemahan Dalam Undang-Undang No. 30/ 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Available at https://www.academia.edu/6362402/MODEL_ALTERNATIF_PENY ELESAIAN_SENGKETA_DAN_BERBAGAI_KELEMAHAN_DAL AM, diakses pada 14 Maret 2015.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Republik Indonesia Perbendaharaan Negara ;
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
164
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
