BAB V MODEL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEDINASAN POLRI MASA DEPAN YANG LEBIH EFEKTIF

190

BAB V MODEL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEDINASAN POLRI MASA DEPAN YANG LEBIH EFEKTIF Pembahasan pada Bab-V ini diawali dengan analisis SWOT berkenaan dengan

Pelaksanaan

Program

Peningkatan

Mutu Pendidikan Kedinasan

Kepolisian, berdasarkan hasil penelitian melalui : Observasi; Wawancara; dan Studi Dokumentasi, guna menemukan faktor-faktor dominan yang menjadi pendukung (kekuatan dan peluang), serta penghambat (kelemahan dan tantangan) dalam Implementasi Kebijakan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Kedinasan Kepolisian dalam konteks Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) di Lingkungan Polri A.

SWOT Analisis Analisis SWOT tentang Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan

Kepolisian dalam konteks PTK di linkungan Polri, dan peningkatan mutu keluaran hasil didik pada Lemdik Polri, dalam Pelaksanaan Programnya, dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.

Kekuatan/Keunggulan (Streengths/S)

1.

Lemdik Polri sesuai dengan tugas pokoknya membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan, dan pelatihan, serta pendidikan pengembangan teknis dan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri. Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh : Sekolah,

190

191

AKPOL,

Pusdik-Pusdik, dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran

Polda. 2.

Operasional Pendidikkan (Opsdik) dilaksanakan dan didukung oleh 10 komponen pendidikan yang memamdai. Pedoman Opsdik, serta petunjukpetunjuk yang sudah disusun oleh Lemdik Polri, dan terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan Gadik/Gadikan pada Sekolah, AKPOL, Pusdik-Pusdik, dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran Polda.

3.

Adanya pembangunan infrastruktur pada Lemdik Polri dan jajarannya dapat mengaksaes seluruh kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Sekolah, AKPOL, Pusdik-Pusdik, dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran Polda.

4.

Personel Lemdik Polri terdiri dari anggota Polri dan PNS Polri, merupakan suatu kekuatan yang mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dalam membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan, serta pendidikan pengembangan teknis, dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional yang dilaksanakan di Sekolah, AKPOL, PusdikPusdik, dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran Polda.

5.

Disiplin pribadi yang tinggi, baik Gadik/Gadikan, Pembina/Pengasuh, maupun peserta didiknya.

f.

Tri Pola Dasar Pendidikan Polri yang dikembangkan, yaitu : Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) dengan mengoptimalkan/efisiensi waktu dan anggaran.

192

g.

Seleksi yang selektif dalam penugasan Gadik dan Pembina/Pengasuh Peserta didik.

h.

Budaya gotong royong dan kekeluargaan.

Budaya gotong-royong dan

kekeluargaan di masyarakat Indonesia masih ada terutama di daerah-daerah pedesaan. Gotong-royong dan kemitraan ini dapat ditumbuh kembangkan oleh peserta didik dengan menjalin kerja sama dan mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat, terutama yang berada di lingkungan Lemdik Polri dan di pedesaan. Peserta didik sebagai calon anggota Polri, unsur pemimpin formal harus memiliki kharisma yang cukup kuat, serta dapat menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperkenalkan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri. i.

Potensi Lemdik Polri.

Peserta didik sebagai calon pemimpin masyarakat

memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan secara optimal. Pada umumnya mereka memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri. Perhatian tersebut lebih tampak lagi di kalangan peserta didik yang baru masuk dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk mengembangkan diri dan potensinya secara optimal. Di samping itu, Lemdik Polri memiliki berbagai potensi lain yang dapat digali dan dikembangkan dari sistem pendidikan Polri yang dilaksanakan. Potensi tersebut antara lain dapat dikemukakan bahwa Sistem Pendidikan Polri yang

193

terstruktur, dan jelas arah, tujuan, serta kebijakannya; para peserta didik diasramakan dan diberi status tugas belajar, sehingga memudahkan pengawasan dan mereka langsung diangkat menjadi Anggota Polri sesuai jenjang pendidikannya, dan ditingkatkan kemampuannya dalam rangka mendukung pelaksanaan pokok Polri. Hal tersebut akan mendorong para peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh dan mencurahkan seluruh perhatiannya kepada tugas belajar yang diembannya. Potensi-potensi tersebut merupakan faktor dominan yang menjadi pendukung (kekuatan dan peluang) bagi peningkatan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri. 2.

Kelemahan (Weekneses/W)

1.

Masih belum tercukupinya sarana dan prasaran pendidikan yang diharapkan sesuai dengan standarisasi komponen pendidikan yang sudah ditentukan.

2.

Belum terlaksananya pengkajian Piranti Lunak pendidikan yang disesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawab Pembina pelaksana pendidikan.

3.

Belum tercukupinya kebutuhan biaya Opsdik yang mendukung proses pembelajaran.

4.

Animo menjadi Gadik Polri kurang, dan ada kecenderungan tugas sebagai Gadik merasa lebih rendah dibandingkan dengan tugas operasional di lapangan/Kewilayahan.

5.

Pemberlakuan dan hak pemangku Jabatan Fungsional sebagai Gadik belum berjalan sebagaimana lembaga pendidikan di luar Polri, sehingga perjalanan karier sebagai Gadik tidak bisa mencapai pangkat puncak, seperti di luar Polri.

194

6.

Sikap mental kepribadian.

Sikap mental kepribadian sebagian peserta

didik merupakan faktor penghambat dalam Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian, dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri, yang dilakukan melalui pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jarlatsuh). Rendahnya Sikap mental kepribadian tersebut antara lain : kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan; dan kurang motivasi dan semangat dalam mengikuti kegiatan Jarlatsuh. Kondisi tersebut sangat menghambat, dan merupakan tantangan bagi Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian, yang harus dicarikan jalan keluar pemecahannya secara cepat dan tepat. 7.

Wawasan peserta didik. yang cukup memadai

Tidak semua peserta didik memiliki wawasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

meningkatkan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri dan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya wawasan tersebut terutama dalam kaitannya dengan berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para peserta didik dalam era globalisasi sekarang ini, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, terutama teknologi informasi berlangsung begitu cepat. Begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, sehingga menyulitkan bagi sebagian peserta didik dalam melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri, yang mampu menghasilkan keluaran untuk dapat bersaing di era global (chaos) yang penuh

195

dengan ketidak pastian dan kesemerawutan. Kondisi di atas terutama disebabkan oleh faktor peserta didik yang kurang membaca buku, majalah dan jurnal; kurang mengikuti perkembangan; jarang melakukan diskusi ilmiah; dan jarang mengikuti seminar yang berhubungan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, kurangnya wawasan peserta didik disebabkan oleh keberadaan kelompok peserta didik

yang belum didayagunakan secara optimal untuk

peningkatan profesionalisme peserta didik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama untuk meningkatkan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dengan keberadaan Musyawarah Peserta didik, lembaga ini lebih berperan sebagai tempat berunding peserta didik untuk menentukan besarnya biaya sebuah kegiatan, dan menentukan besarnya pungutan terhadap peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan.

Kelemahan lainnya berkaitan

dengan penguasaan peserta didik terhadap bahasa asing yang masih sangat rendah, serta pemilikan dan penguasaan teknologi canggih masih kurang. Di samping itu, kurikulum pendidikan Jarlatsuh masih terasa berat dan memberatkan peserta didik. 3.

Peluang/kesempatan (Opportunities/O)

1.

Adanya hubungan kerjasama antara Polri dengan Instansi Luar Negeri (IOM. ICITAP, dan JIKA), begitu juga kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri (UNJ, UI, Depdiknas, dan Departemen lainnya), merupakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja bagi para tenaga pendidik (Gadik),

196

Insytruktur, dan Pengasuh, yang ada di Lemdik-Lemdik Polri, serta adanya pedoman tentang penyusunan piranti lunak pendidikan dan pelatihan. 2.

Adanya globalisasi informasi yang cepat baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat menambah wawasan tentang pendidikan bagi para pelaksana pendidikan (Gadik dan Gadikan) dalam melaksanakan tugastugasnya di Lemdik Polri.

3.

Peningkatan kualitas Gadik dan gadikan dengan mengadakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan bagi Gadik dan Gadikan pada pada Sekolah, AKPOL, Pusdik-Pusdik, dan SPN-SPN di seluruh jajaran Polda.

4.

Adnya pedoman/petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan Opsdik, serta standarisasi 10 komponen pendidikan, dalam rangka pelaksanaan Opsdik.

5.

Program pembangunan infra struktur, akan lebih meningkatkan hasil proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jarlatsuh).

6.

Banyaknya keluaran perguruan tinggi umum dengan kualifikasi tinggi yang bisa direkrut sebagai anggota Polri dan PNS Polri.

7.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan unggulan di luar Polri, baik nasional maupun internasional.

8.

Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh (PPJJ) melalui : internet, multimedia dan tele conferenc.

9.

Sarana, dan prasarana pendidikan (10 komponen pendidikan) di Lemdik Polri. Peningkatan kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri senantiasa menuntut sarana dan prasarana sebagai pendukungnya. Dalam hal ini sarana, dan prasarana pendidikan (10 komponen pendidika) di Lemdik Polri.

197

Lemdik Polri sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas keluaran hasil didik dan kualitas Jarlatsuh. Sarana dan prasarana penunjang tersebut antara lain dapat dikemukakan bahwa di Lemdik Polri, Gadik dan Gadikan direkrut dari seluruh nusantara, sehingga dimungkinkan tukar pengalaman dan saling memperkaya antara Gadik dan gadikan yang satu dengan yang lainnya. 4.

Tantangan/ancaman (Threats/T)

a.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan sosial dimasyarakat, yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan, terutama menyangkut tentang kompetensi keluaran hasil didik yang diharapkan.

b.

Keterbatasan anggaran untuk mendudkung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional pendidikan di Lemdik polri.

c.

Adanya perubahan tata nilai dalam masyarakat yang menuju pola konsumtif, yang mengakibatkan ditemukannya perilaku anggota Polri di lapangan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang dapat mempengaruhi terhadap anggota-anggota yang baru menyelesaikan pendidikan (Pendidikan Pembentukan pertama, terutama Brigadir Polisi).

d.

Masih adanya paradigm lama menyangkut aspek kultural yang dapat mempengaruhi kinerja para Gadik dan Gadikan di Lemdik Polri.

e.

Kualitas para Gadik dan Gadikan di lingkungan Polri saat ini.

f.

Penyusunan dan penyiapan bahan ajar (Hanjar) oleh para Gadik.

198

g.

Lunturnya kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan masih ada kecenderungan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap keluaran hasil didik Lemdik Polri, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana pimpinan Polri sudah menetapkan reformasi birokrasi, perubahan instrument dan kultur, dimana diharapkan bisa memenuhi harapan publik pada Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, serta selaku Pembina Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan selaku aparat penegak hukum terdepan yang senantiasa menjunjung tinggi HAM. Disadari dan diakui oleh pimpinan Polri adalah perubahan kultur yang paling sulit diperloleh sesuai harapan.

h.

Budaya birokrasi. Masih adanya budaya birokrasi yang dipengaruhi oleh budaya feodal dimana ada beberapa pejabat yang cenderung suka dilayani daripada melayani.

Di samping itu, dalam lingkungan Lemdik Polri

perilaku manajerial pembina/pengasuh di Lemdik Polri ada kecenderungan kurang transparan. Hal ini menyebabkan kekurang percayaan dari peserta didik lain terhadap para Pembina/pengasuh dan pimpinannya, sehingga dapat menurunkan kinerja SDM Lemdik Polri secara keseluruhan. Hambatan lain yang memperlemah kinerja peserta didik adalah kurang adanya rasa krisis; rasa penting terhadap kualitas keluaran hasil didik Lemdik Polri, sehingga menyebabkan lemahnya rasa tanggung jawab; rasa memiliki; yang dapat menurunkan rasa untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan Lemdik Polri. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kondisi

199

peserta didik kurang mendapat pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada manajemen modern. 5.

Faktor Dominan (kekuatan dan peluang) Faktor

dominan

(kekuatan

dan

peluang)

pengembangan

Program

Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian di Lemdik Polri, dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran hasil didik, mencakup : gerakan kebersamaan dalam kehidupan sesama peserta didik di Lemdik Polri; budaya gotong royong, kekeluargaan dan keber-samaan; potensi SDM Lemdik Polri, serta adanya perhatian terhadap keberadaan sarana dan prasarana pebdidikan (10 komponen pendidikan) pada masing-masing Lemdik Polri, serta aplikasi pengasuhan dalam Jarlatsuh. 6.

Faktor Penghambat (kelemahan dan tantangan) Faktor penghambat (kelemahan dan tantangan) dalam pengembangan

Prodik Kedinasan Kepolisian di Lemdik Polri, dalam meningkatkan kualitas keluaran hasil didik melalui proses Jarlatsuh, yang perlu diadakan kajian mencakup : Sikap mental kepribadian, budaya organisasi, penerimaan peserta didik, dan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap keluaran hasil didik Lemdik Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan/kewilayahan, kualifikasi dan kompetensi Gadik, serta Penguasaan bahasa asing, serta kekurangan sarana komputer dan penguasaan Teknologi Informasi (IT). Hasil analisis SWOT sebagaimana diuraikan di atas, beserta strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik pada Lemdik Polri; baik melalui perubahan manajemen strategis; perubahan sistem kebijakan; perubahan budaya organisasi; perubahan etika birokrasi; perubahan perilaku kepemimpinan; perubahan ke arah good governance; perubahan reinventing organization; dimungkinkan akan dapat

200

terwujud, manakala diiringi dengan “Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian”, dengan tepat sesuai kebutuhan organisasi, dengan memperhatikan perkembangan IPTEK, dapat dilukiskan dalam Gambar : 5-1 s/d Gambar : 5-10.

201

Tabel : 5-1 (TOWS MATRIX FOR STRATEGY FORMULATION) INTERNAL FACTORS

INTERNAL

INTERNAL

STRENGTHS

WEAKNESSES

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

EXTERNAL

SO

WO

OPPORTUNITIES

STRATEGY : MAXI – MAXI

STRATEGY : MINI – MAXI

USE STRENGHTS Kekuatan (S)

TO TAKE ADVANTAGE OF OPPORTUNITIES

EKSTERNAL FACTORS

Peluang (O) 1.

2.

Lemdik Polri sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas 1. keluaran hasil didik dan kualitas Jarlatsuh. 10 komponen dik/ Sarpras penunjang dik : Gadik dan Gadikan direkrut dari SDM Polri 2. seluruh nusantara, sehingga dimungkinkan tukar pengalaman dan saling memperkaya antara Gadik dan Gadikan yang satu dengan yang lainnya. 3.

4.

Lemdik Polri sesuai dengan tupoknya membina dan menyelenggarakan Diktuk, Dikbangum, Dikbang Tekpol, dan Dikbangspes di lingkungan Polri. Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh : Sespim Polri, STIKPTIK,, AKPOL, Pusdik-Pusdik, dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran Polda. Pelaks Opsdik didukung : 10 Komponen Dik yang memamdai; Pedoman Opsdik, yang disusun oleh Lemdik Polri. Pembangunan infrastruktur pada Lemdik Polri.

1.

2.

3.

4.

Peluang (O) Adanya kerjasama antara Polri dengan Instansi Luar negeri, antara lain : IOM. ICITAP, dan JIKA. Adanya kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri, antara lain : UNJ, UI, Depdiknas, dan Depkum HAM. Adanya globalisasi informasi yang cepat baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat menambah wawasan tentang pendidikan bagi para pelaksana pendidikan (Gadik dan Gadikan) dalam melaksanakan tugastugasnya di Lemdik. Peningkatan kualitas Gadik dan Gadikan dengan mengadakan pelatihan maupun mengikut sertakan Dikbangspes.

202

5. Disiplin pribadi yang tinggi, baik Gadik/ Gadikan, Pembina/ Pengasuh, maupun peserta didiknya. 6. Tri Pola Dasar Pendidikan Polri yang dikembangkan Polri, yaitu : Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) dengan mengoptimalkan/ efisiensi waktu. 7. Seleksi yang selektif dalam penugasan Gadik/Gadikan dan Pembina/Pengasuh Peserta didik. 8. Budaya gotong royong dan kekeluargaan. 9. Potensi Lemdik Polri. Pada umumnya SDM Lemdik memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas keluaran hasil didik 10. Peserta didik diasramakan dan diberi status tugas belajar, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

5.

6.

7.

8.

Adnya pedoman/ petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan opsdik dan didu-kung 10 Komponen Dik yang memadai dalam pelaksanaan opsdik. Banyaknya keluaran perguruan tinggi umum dengan kualifikasi tinggi yang bisa direkrut sebagai anggota Polri dan PNS Polri. Kerjasama dengan lembaga pendidikan unggulan di luar Polri, baik nasional maupun internasional. Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh (PPJJ) melalui : internet, multimedia dan tele conferenc.

203

TO TAKE ADVANTAGE OF OPPORTUNITIES Peluang (O) 1.

2.

3.

4.

5.

Adanya kerjasama antara Polri dengan Instansi Luar negeri, antara lain : IOM. ICITAP, dan JIKA. Adanya kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri, antara lain : UNJ, UI, Depdiknas, dan Depkum HAM. Adanya globalisasi informasi yang cepat baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat menambah wawasan tentang pendidikan bagi para pelaksana pendidikan (Gadik dan Gadikan) dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Lemdik. Peningkatan kualitas Gadik dan Gadikan dengan mengadakan pelatihan maupun mengikut sertakan Dikbangspes. Adnya pedoman/ petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan opsdik dan didukung 10 Komponen Dik yang memadai dalam pelaksanaan opsdik.

BY OVER COMING WEAKNESSES Kelemahan (W) 1.

2.

3.

4.

5.

Masih belum tercukupinya sarana dan prasaran pendidikan yang diharapkan sesuai dengan standarisasi komponen pendidikan yang sudah ditentukan. Belum terlaksananya pengkajian Piranti Lunak pendidikan yang disesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawab Pembina dan pelaksana pendidikan. Belum tercukupinya kebutuhan biaya opsdik yang mendukung proses pembelajaran. Animo menjadi Gadik Polri kurang, dan ada kecenderungan tugas sebagai Gadik merasa lebih rendah dibandingkan dengan tugas bidang operasional di Kewilayahan. Pemberlakuan dan hak pemangku Jabatan Fungsional sebagai Gadik belum berjalan sebagaimana lembaga pendidikan di luar Polri, sehingga perjalanan karier sebagai Gadik tidak bisa mencapai pangkat puncak.

204

6.

Banyaknya keluaran perguruan tinggi umum dengan kualifikasi tinggi yang bisa direkrut sebagai anggota Polri dan PNS Polri.

7.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan 7. unggulan di luar Polri, baik nasional maupun internasional. Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh (PPJJ) melalui : 8. internet, multimedia dan teleconferenc. a.

8.

6.

b. c. d.

EXTERNAL THREATS Tantangan (T) 1. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan semakin kompleks.

ST STRATEGY : MAXI – MINI USE STRENGHTS Kekuatan (S) 1. Lemdik Polri sesuai dengan tupoknya membina dan menyelenggarakan Diktuk, Dikbangum, Dikbang Tekpol, dan Dikbangspes di lingkungan Polri.

Tidak semua peserta didik memiliki wawasan yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas dirinya, dalam pemberdayaan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang cepat, sehingga menyulitkan sebagian peserta didik dalam melaksanakan fungsinya untuk katkan kualitas keluaran hasil didik. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh faktor : kurang membaca buku, majalah dan jurnal; kurang mengikuti perkembangan; jarang melakukan diskusi ilmiah; dan jarang mengikuti seminar yang berhubungan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. WT STRATEGY : MINI – MINI WEAKNESS Kelemahan (W) Pre-memory

205

2. Permasalahan-2 sosial dimasyarakat, yangt berpengaruh terhadap proses pembelajaran, terutama tentang kompetensi keluaran hasil didik. 3. Keterbatasan anggaran. 4. Adanya perubahan tata nilai dalam masyarakat yang menuju pola konsumtif. 5. Adanya Perilaku anggota Polri di lapangan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. 6. Masih adanya paradigma lama menyangkut aspek kultural yang dapat mempengaruhi kinerja para Gadik dan Gadikan di Lemdik Polri. 7. Kualitas para Gadik dan Gadikan di lingkungan Polri saat ini. 8. Penyusunan dan penyiapan bahan ajar (Hanjar) oleh para Gadik.

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh : Sespim Polri; STIK-PTIK; AKPOL; Pusdik-Pusdik; dan SPN-SPN yang tersebar diseluruh jajaran Polda. 3. Pelaks Opsdik didukung : 10 Komponen Dik yang memamdai; Pedoman Opsdik, yang disusun oleh Lemdik Polri. 4. Pembangunan infrastruktur pada Lemdik Polri. 5. Disiplin pribadi yang tinggi, baik Gadik/ Gadikan, Pembina/ Pengasuh, maupun peserta didiknya. 6. Tri Pola Dasar Pendidikan Polri yang dikembangkan, yaitu : Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) dengan mengoptimalkan/ efisiensi waktu. 7. Seleksi yang selektif dalam penugasan Gadik/Gadikan dan Pembina/Pengasuh Peserta didik. 8. Budaya gotong royong dan kekeluargaan.

206

9.

Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap keluaran hasil didik Lemdik Polri, terutama dlm hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 10. Masih adanya budaya birokrasi yang cenderung suka dilayani dari pada melayani.

9.

Potensi Lemdik Polri. Pada umumnya SDM Lemdik memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap kat kualitas keluaran hasil didik. 10. Peserta didik diasramakan dan diberi status tugas belajar, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendaliannya. TO AVOID THREATS

AND AVOID THREATS

Tantangan (T)

Tantangan (T)

1. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan semakin kompleks. 2. Permasalahan-2 sosial dimasyarakat, yangt berpengaruh terhadap proses pembelajaran, terutama tentang kompetensi keluaran hasil didik. 3. Keterbatasan anggaran. 4. Adanya perubahan tata nilai dalam masyarakat yang menuju pola konsumtif. 5. Adanya Perilaku anggota Polri di lapangan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pre-memory

207

6.

Masih adanya paradigma lama menyangkut aspek kultural yang dapat mempengaruhi kinerja para Gadik dan Gadikan di Lemdik Polri. 7. Kualitas para Gadik dan Gadikan di lingkungan Polri saat ini. 8. Penyusunan dan penyiapan bahan ajar (Hanjar) oleh para Gadik. 9. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap keluaran hasil didik Lemdik Polri, terutama dlm hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 10. Masih adanya budaya birokrasi yang cenderung suka dilayani daripada melayani.

B.

Pengembangan Program Pendidikan yang Rasional Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan

Kepolisian Melalui Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis SKS cukup rasional, dengan memperhatikan upaya pemerintah dalam peningkatan mutu keluaran hasil didik merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia

208

Indonesia, baik kemampuan, kepribadian, maupun rasa tanggungjawabnya. Dalam pada itu, pendidikan harus dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi di masyarakat global, seperti yang diungkapkan Prof. Achmad Sanusi, yang mencakup social change, turbulence, complexity, dan chaos, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya teknologi informasi yang berlangsung begitu pesat. Menyadari hal tersebut, upaya peningkatan mutu keluaran hasil didik secara terus-menerus dilakukan pemerintah, baik secara konvensional maupun secara inovatif. Hal tersebut, termasuk peningkatan mutu keluaran hasil didik Lembaga Pendidikan Kedinasan Kepolisian. Strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik Polri harus memperhatikan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap Peserta didik/Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, di samping aspek-aspek lainnya. Hal ini penting, karena Polri memiliki posisi sentral yang sangat strategis dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Sehubungan dengan itu, Pendidikaan Kedinasan Kepolisian perlu dihindarkan dari berbagai penyakit birokrasi, antara lain power orientasi, sentralisasi, uniform, tidak produktif, dan over birokrasi. Perubahan yang harus dilakukan antara lain berkaitan dengan masalah moral, etika, etos kerja, semangat religius, ilmu, fisik, dan perilaku, yang dapat menghasilkan “driving force” untuk melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri dan lingkungannya. Masalahnya, bagaimana menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan (continues improvement), karena perbaikan tak kenal kata

209

berhenti. Itulah sebenarnya inti dari strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik, yang harus menjadi inti dari pembinaan Peserta didik/Peserta didik/Taruna/ Pasis/Siswa melalui Pembelajaran dan Pelatihan serta Pengasuhan (Jarlatsuh). Semangat perbaikan diri harus ditumbuhkan dalam setiap Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, dan orang-orang yang terlibat dengan manajemen Polri. Karena Allah swt tidak pernah menutup pintu taubat, sebelum nyawa seseorang sampai di kerongkongan. Ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa hambaNya. “Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Az-Zumar: 53). Semua itu harus dikondisikan, agar setiap Peserta didik/Taruna/Pasis/ Siswa, optimis dan percaya diri sepenuh hati, bahwa selalu ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal tersebut merupakan fungsi dan tugas Pembina/Pengasuh/Patun dalam melaksanakan tugas pengawasann dan pengendalian/pembimbingan serta pengasuhan (Jarlatsuh), sebagai salah satu ciri khusus dalam pelaksanaan operasional Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembinaan Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa KEPOLISIAN, khususnya dalam pelaksanaan Jarlatsuh, belajar dapat dipandang sebagai aktivitas psikologis yang memerlukan dorongan dari luar. Oleh karena itu hal-hal yang harus diupayakan antara lain: a) bagaimana memotivasi Peserta didik/Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa dan bagaimana materi belajar harus

210

dikemas sehingga bisa membangkitkan motivasi belajar; b) belajar perlu dikaitkan dengan seluruh kehidupan Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka terhadap manfaat dari perolehan belajar. Sehubungan dengan itu, dalam Jarlatsuh yang paling penting adalah apa yang dipelajari Peserta didik/Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, bukan apa yang dikehendaki dan diajarkan oleh pembimbing, pengasuh/fasilitator. Dengan kata lain, apa yang dipelajari oleh Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa merupakan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan mereka, bukan kehendak yang ingin dicapai oleh pengasuh/ fasilitator. Dalam prespektif manajemen pendidikan, pembinaan Peserta didik/ Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa perlu ditangani secara profesional, dikembangkan secara terpadu, teratur, direncanakan dan disusun secara matang dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Untuk kepentingan tersebut, maka Jarlatsuh menuntut sentuhan-sentuhan pendidikan, agar tujuan akhir Jarlatsuh dapat dicapai secara efektif. Hal ini diperlukan agar para Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa dapat mengadopsi apa-apa yang diberikan dalam pembinaan selama di Lemdik Polri serta menerapkannya setelah mereka ke luar dan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya mengembangkan suatu model jarlatsuh yang berpusat pada kebutuhan Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, yakni model strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik pada Lemdik Polri yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.

211

Setelah Peningkatan

dilakukan Mutu

analisis

Pendidikan

SWOT

terhadap

Kedinasan

pelaksanaan

Kepolisian

di

Program

Lemdik

Polri

sebagaimana dikemukakan di atas, Manajemen Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian, dan peningkatan mutu keluaran hasil didik Lemdik Polri, dapat di-kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini, sedikitnya ada empat aspek yang dominan dalam Sistem Pendidikan Polri, yaitu : a. Pendidikan; c.

Kebijakan dalam perencanaan; b.

Manajemen

Disiplin pribadi yang kuat antara (Gadik, Gadikan,

Pembina/Pengasuh dan Peserta didik); dan d.

Tri Pola Dasar Pendidikan Polri

(Pembelajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan/Jarlatsuh). Sehubungan dengan itu, “Model Satrategi Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian, juga merupakan salah satu upaya peningkatan mutu keluaran hasil didik Lemdik Polri”, sangat relevan, dapat dikembangkan secara efektif dan efisien, dengan prinsip dasar sebagai berikut : a.

Pendidikan Kedinasan sangat terbatas dengan anggaran dari pemerintah yang tertuang dalam APBN sesuai DIPA masing-masing institusi, dan alokasi waktu yang tersedia, namun kualitas SDM dituntut oleh publik/ masyarakat dalam peningkatan pelayanan.

b.

Strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik Polri mencakup segi-segi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta merupakan program pendidikan yang membina perwujudan sikap beragama dan pribadi manusia muslim dalam meningkatkan taraf hidup kebersamaan di lingkungan masyarakat. Strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik Polri merupakan

212

aktifitas yang harus dijalani oleh setiap Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa, baik dalam hungannya dengan Allah SWT maupun hubungan antara sesama manusia. c.

Sikap dan pribadi Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa perlu dikembangkan dan dibina agar memahami perannya sebagai abdi masyarakata, pelayan masyarakat, dan calon pemimpin bangsa, serta menyadari pentingnya suasana hidup yang baik dan benar, meliputi suasana diri pribadi, keluarga, dan masyarakat.

d.

Minat dan bakat Peserta didik/Peserta didik/Taruna/Pasis/Siswa dalam kaitannya dengan strategi peningkatan mutu keluaran hasil didik Polri perlu dikembangkan dan dibina agar memperoleh dasar pendidikan sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat, bekerja, dan mendapatkan pendidikan lebih lanjut.

e.

Bentuk lembaga, minim struktur dan kaya fungsi, sehingga bentuk Lemdik Polri dalam konteks PTK, dapat digunakan dan dikembangkan : 1)

Lembaga

Pendidikan

(LEMDIKPOL)

dapat

Kepolisian berperan

Negara serupa

Republik dengan

Indonesia

Ditjen

Dikti

Kemendiknas, karena Jabatan Kapolri setara dengan Menteri, yang dalam hal ini Mendiknas; dan 2)

STIK-PTIK yang telah “Terakreditas-A oleh BAN-PT Kemendiknas” bisa dikembangkan menjadi Lembaga induk Pendidikan Polri dalam konteks PTK, bisa menyelenggarakan Program Pembelajaran Tatap Muka dan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ), dengan tetap

213

mengoptimalkan Lemdik Polri yang ada, maupun sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Program Pendidikan dan Program Studi dapat dikembangkan, antara lain : a)

Program Pendidikan Akademik : (1)

S-1 Ilmu Kepolisian, dengan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasinya, anatara lain : (a) Hukum Kepolisian; (b) Administrasi/Manajemen Kepolisian; dan (c)

Teknologi

Kepolisian. (2)

S-2 Ilmu Kepolisian, dengan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasinya, anatara lain : (a) Hukum Kepolisian; (b) Administrasi/Manajemen Kepolisian; dan (c)

Teknologi

Kepolisian. (3)

S-3 Ilmu Kepolisian, dengan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasinya, anatara lain : (a) Hukum Kepolisian; (b) Administrasi/Manajemen Kepolisian; dan (c)

Teknologi

Kepolisian. b)

Program Pendidikan Vokasi : (1)

D-4 Ilmu Kepolisian yang dilaksanakan secara bulat/ berjenjang, dengan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasinya, anatara lain : (a)

Hukum Kepolisian; (b)

Administrasi/

Manajemen Kepolisian; dan (c) Teknologi Kepolisian.

214

(2)

D-3 Ilmu Kepolisian yang dilaksanakan secara bulat/berjenjang, dengan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasinya, anatara lain : (a)

Hukum Kepolisian; (b)

Administrasi/

Manajemen Kepolisian; dan (c) Teknologi Kepolisian. (3)

D-2 dan atau D-3 Ilmu Kepolisian yang dilaksanakan secara berjenjang melalui Model Pelatihan berbasis SKS dengan Paket Kurikulum per-semester = 16 minggu kegiatan akademik efektif = 4 bulan, bisa dioperasionalkan (tiga bulan PPJJ bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya dengan tidak meninggalkan tugas pokok, dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat dengan peserta didik), dengan pengembangan beberapa Program Studi dan beberapa konsentrasi/kompetensi (Ahli Muda = D-2, Ahli Madya = D-3), anatara lain :

(a)

Bintara Pembina Masyarakat (Babin Kamtinbmas);

(b)

Penyidik Pembantu (Bidang : Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba);

(c)

Penyelidik Reserse Kriminal (Lidik Serse);

(d)

Penyelidik Pengamanan dan Penggalangan (Lidik Pamgal);

(e)

Penyidik Pembantu Laka Lantas (Sidik Pembantu Laka Lantas);

(f)

Penyelidik Laka Lantas (Lidik Laka Lantas); dan

(g)

Teknologi Kepolisian, yang bisa dikembangkan antara lain : Sciencetific Crime Infestigation; White Coller Crim;

215

Dactiloscopy; Penjinak Bahan Peledak/ Jihandak; dan Penjinak Bom/Jibom. (4)

Program Pendidikan Profesi Kepolisian/Vokasi setara D-1 Ilmu Kepolisian, bisa dilaksanakan secara bulat, dengan paket kurikulum yang ditata kedalam Sistem Kredit Semester (SKS), dengan satu Program Studi ‘Tugas Umum Kepolisian’.

c)

Program Pendidikan Profesi Kepolisian setelah S-1/D-4 Ilmu Kepolisian, bisa dikembangkan sesuai ketentuan, dan sesuai kebutuhan organisasi.

C.

Tujuan Model Pelatihan berbasis SKS

1.

Secara umum model ini bertujuan menawarkan sebuah strategi alternatif peningkatan kualitas SDM Polri, yang mayoritas anggota Polri di lapangan berpangkat Brigadir Polisi, yang dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat, namun kesempatan memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas dirinya sangat terbatas.

2.

Secara khusus model ini bertujuan sebagai berikut :

a.

Memperoleh kemudahan dan kesempatan belajar bagi SDM Polri untuk meningkatkan kualitas diri dengan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan/fasilitas pendidikan (facilities of learning) yang terbatas.

b.

Memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas diri dengan belajar mandiri dalam melaksanakan tugas dimanapun berada, dalam wilayah Negara

216

Kesatuan Republik Indonsesia (NKRI), dengan moto ” Bekerja sambil Belajar”. c.

Meningkatkan mutu pelayanan Polri di masyarakat, sebagaimana diharapkan oleh pimpinan Polri dan harapan publik, untuk bisa mewujudkan visi dan misi Polri.

D.

Ruang Lingkup Pengembangan Model. Ruang lingkup pengembangan Model Pelatihan Berbasis SKS, adalah

sebagai berikut : 1.

Mengefektifkan waktu dan anggaran yang tersedia, dalam Bekerja sambil Belajar.

2.

Mengantarkan Ka Satker dan Kasatwil serta unsur pimpinan lainnya untuk siap dan mampu mengemban fungsi sebagai fasilitator, pembina dan pembimbing/pengasuh, dalam upaya mendorong untuk maju kepada SDM Polri yang ada dibawah tanggung jawabnya.

3.

Menyiapkan dan mendistribusikan modul pelatihan/bahan ajar/Hanjar sesuai kebutuhan, tepat waktu dan tepat sasaran.

4.

Mengelola pelaksanaan program pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien.

5.

Menilai/mengevaluasi hasil belajar secara mandiri dalam Bekerja sambil Belajar melalui paket Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) selama tiga bulan pertama, dan satu bulan (bulan ke empat) dilaksanakan di Lemdik

217

Polri terdekat, sesuai paket kurikulum program pendidikan yang dikembangkan. E.

Tahapan Model Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Model di atas, {‘Model Pelatihan

Berbasis SKS’ dalam

konteks Pendidikan Tinggi Kedinasan

(PTK) di

lingkungan Polri ‘bisa dilaksanakan’ di lingkungan tugasnya pada waktu ‘Bekerja sambil Belajar’}. Adapun tahapan Model ini meliputi : 2

Pelaksanaan/Implementasi;

3.

1.

Perencanaan;

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal);

4. Sistem Evaluasi; 5. Validasi Model; dan 6. Pengembangan Model. 1.

Perencanaan Perencanaan merupakan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan

dilakukan dalam Bekerja sambil Belajar bagi SDM Polri, dengan tidak mengesampingkan tugas pokok.

Demikian

halnya

dalam perencanaan Program

Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ), perencanaan implementasinya, perencanaan Wasdalnya, serta perencanaan evaluasinya.

Untuk kepentingan tersebut, dalam

perencanaan ini sedikitnya mencakup tiga hal, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, dan penyusunan program. a.

Identifikasi kebutuhan Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini fasilitator, pembina dan pembimbing/pengasuh, melibatkan calon peserta didik untuk mengenali,

218

menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam bekerja sambil belajar. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi para calon peserta didik, agar kegiatan belajar dirasakan oleh mereka sebagai bagian dari kehidupannya dan mereka bisa merasa ikut memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 1)

Calon Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap

tertentu yang ingin

mereka peroleh. 2)

Calon Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendaya gunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar.

3)

Calon Peserta didik dibantu untuk mengenal dan berani menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajarnya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. Ketiga hal tersebut di atas, dapat dilakukan secara perorangan dan

secara kelompok. Secara perorangan calon peserta didik mengekpresikan pendapatnya masing-masing secara langsung kepada fasilitator, pembina, dan pembimbing/pengasuh, membantu mereka dalam mencari alternatif pemecahan masalah, bila menjupai kemungkinan adanya hambatan, secara kelompok peserta didik mendiskusikan hal tersebut, sehingga menjadi kesepakatan kelompok.

219

Berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan belajar calon peserta didik, baik secara kelompok maupun perorangan, kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas/mutu keluaran hasil didik, merupakan program yang harus diprioritaskan. b.

Perumusan tujuan Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh dengan menggunakana “Model Pelatihan Berbasis SKS” di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” guna memperoleh mutu keluaran hasil didik yang berkualitas dan professional sesuai jenjang pendidikannya, maka tujuan yang ingin dicapai harus jelas, sesuai kebutuhan organisasi dalam “Kerangka Kualifiksi Nasional Indonesia (KKNI)” untuk jajaran Polri, dan tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan kualitas SDM Polri sebagai tenaga : 1)

Ahli Muda/Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas);

2)

Ahli Muda/Bintara Penyelidik Intelijen;

3)

Ahli Muda/Bintara Penyelidik Reserse;

4)

Ahli Muda/Bintara Penyidik Pembantu bidang Resese;

5)

Ahli Muda/Bintara Penyidik Pembantu bidang Pelanggaran Disiplin SDM Polri;

6)

Ahli Muda/Bintara Penyidik Pembantu bidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

7)

Ahli Muda/Bintara Penyidik Pembantu bidang Laka Lantas;

220

8)

Ahli Muda/Bintara Gatur Lantas (Penjaga dan Pengatur Lalu Lintas);

9)

Ahli Muda Administrasi Umum (Minu) Polri, Bintara dan PNS Polri Gol-2;

10)

Ahli Muda Administrasi Personil (Minpers) Polri, Bintara dan PNS Polri Gol-2;

11)

Ahli Muda Administrasi Logistik (Minlog) Polri, Bintara dan PNS Polri Gol-2;

12)

Ahli Muda Administrasi Keuangan (Minku) Polri, Bintara dan PNS Polri Gol-2; dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Model “Pelatihan

Berbasis SKS” ini merupakan salah satu strategi alternatif pemecahan masalah dibidang pendidikan yang terputus pada jenjang pendidikan setara D-2 dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran. Sehingga upaya meningkatkan kualitas SDM Polri dengan adanya keterbatasan waktu dan anggaran tersebut, diharapkan bisa menggunakannya secara efektif dan efisien, melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) menggunakan “Model Pelatihan Berbasis SKS” dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, dengan tidak meninggalkan tugas pokok. c.

Penyusunan program Penyusunan program memberikan arah kepada suatu program dan membedakannya dengan program lain. Berdasarkan hal tersebut keputusan dibuat dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan untuk

221

kelompok sasaran mana, sehingga program

itu menjadi pedoman yang

konkrit dalam pengembangan program selanjutnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, calon peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam kegiatan perencanaan. Hal ini diperlukan agar mereka memiliki pengalaman bersama dalam menyatakan, memilih, menyusun dan menetapkan program yang cocok dan tepat. Produk tahap ini adalah rencana atau program pembelajaran jarak jauh dan pelaksanaannya, yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

2.

1)

Pendayagunaan sarana dan prasarana.

2)

Budaya gotong royong dan kekeluargaan

3)

Pembenahan/Penciptaan iklim belajar

4)

Pengelolaan Jarlatsuh yang efektif dan efisien.

5)

Penilaian hasil belajar yang obyektif.

Pelaksanaan/Implementasi Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ)/long distance learning sudah

cukup lama dikembangkan di Indonesia oleh Depdiknas yang dilaksanakan/ dioperasionalkan oleh Universitas Terbuka (UT), dan mahasiswanya tersebar di seluruh penjuru Nusantara, serta pernah dioperasionalkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK). Sistim pendidikan tinggi di Indonesia, baik Perguruan/Pendidikan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan/Pendidikan Tinggi Swasta (PTS), maupun Perguruan/

222

Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK), sudah harus melaksanaakan Sistim Kredit Semester (SKS). Model Pelatihan berbasis SKS, mendasari teori : --------“Continuing Profesional Development for Teachers” USAID DBE3 Relevant Education for Youth, Bagaimana Guru Dapat Terus Meningkatkan Efektifitas Mengajar Melalui Pengembangan Profesi. Pengembangan Profesional melalui Pendampingan Program In service teachers training programs. Program In service training atau training, dirancang untuk tujuan tertentu untuk mentraining guru-guru untuk keahlian baru dan meningkatkan pengetahuan Pengajaran Profesional dan Pembelajaran Bermakna, Paket Pelatihan-1: 17: 17.1 19: 19.1

19.2

Berkomunikasi dengan cara yang efektif, empati, dan sopan dengan orang-orang pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Berkomunikasi dengan rekan kerja dan komunitas ilmiah lainnya secara sopan, empati, dan efektif. Berkomunikasi dengan komunitas seprofesinya dan profesi lain seara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Berkomunikasi dengan rekan kerja, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkat kualitas pembelajaran. Mengkomunikasikan hasil temuan pembelajaran pada komunitas seprofesinya secara lisan maupun tulisan atau cara lain.

Pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) dengan Paket Kurikulum ‘Pelatihan berbasis SKS’ per-semester = 16 minggu kegiatan akademik efektif = 4 bulan, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu ‘Bekerja sambil Belajar’ dengan mennggunakan paket kurikulum per-semester selama 3 bulan pertama di lingkungan tugasnya melalui PPJJ, dan satu bulan keempat di Lemdik

Polri terdekat, merupakan keseluruhan proses yang di-

rencanakan, diawali dengan:

223

a.

Rekruitmen : 1)

Komitmen Polri dalam mewujudkan Penerimaan Calon Anggota Polri/SDM Polri melalui prinsip-prinsip penerimaan yang “Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”, dirintis sejak Tahun 2007;

2)

Komitmen tersebut mendapat Penghargaan Oleh Muri melalui Penganugrahan kepada Polri atas prestasi Pemrakarsa Penyelenggaraan Seleksi/Penerimaam SDM Polri Secara “Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”;

3)

Pada Tahun 2008, keberhasilan Polri dalam mewujudkan PrinsipPrinsip penerimaan yang “Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis” diakui oleh Sucofindo International Certification Services melalui Penghargaan Iso 9001:2000 dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu pada Proses Penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat;

4)

Seleksi/Penerimaam

SDM

Polri

Secara

“Bersih,

Transparan,

Akuntabel dan Humanis” perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendapatkan calon peserta didik pada jenjang pendidikan setara D-2 dan atau D-3. b.

Proses Pembalajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) : 1)

Proses Pembalajaran, dan Pelatihan.

Dosen, Fasilitator, dan

Pelatih/Instruktur, bisa ditunjuk (SDM Polri dari Lemdik Polri terdekat, Satuan Kerja/Satker setempat, dan masyarakat peduli

224

pendidikan Polri yang ada di lingkungannya), dan yang memenuhi persayaratan, untuk membantu kelancaran : a)

Proses Pembalajaran.

Model Pelatihan Berbasis SKS bisa

dilaksanakan oleh peserta didik di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” dengan paket kurikulum per-semester tiga bulan PPJJ dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat.

PPJJ bisa

dilaksanakan secara mandiri dan online, dibantu oleh fasilitator/tutor kunjung sesuai kebutuhan. Perbandingan teori antara (30-40) %, dan praktek antara (60-70) %. Teori mengguna-kan modul dan sumbersumber belajar lainnya. b)

Proses Pelatihan.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pembimbing/

Pengasuh, melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik, dalam melaksanakan kegiatan pelatihan/praktek yang dilaksanakan di Lemdik Polri maupun di luar Lemdik Polri, di lingkungan tugasnya, menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Polri. 2)

Pembina.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pembina, melaksanakan

pembinaan yang berkait dengan kepribadian peserta didik, agar senantiasa, menunjukkan sikap dan perilaku pribadi yang terpuji, dan patuh hukum, sehingga bisa diteladani oleh masyarakat yang ada disekitarnya, serta melaksanakan pembinaan terhadap kesehatan jasmani dan rohani, agar senantiasa dalam kondisi fisik yang prima dan samapta.

225

3)

Pembimbingan/Pengasuhan. Pembimbing/Pengasuh,

Pejabat

melaksanakan

yang ditunjuk sebagai Pembimbingan/Pengasuhan

kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya berkait dengan bidang akademik dalam menyelesaikan tugas-tugas (terstruktur dan mandiri), untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan, sehingga mem-peroleh prestasi belajar yang terbaik dalam evaluasi hasil belajar (EHB) yang diwujudkan pada kartu hasil studi (KHS). 4)

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) :

a)

Tatap Muka

: Kuliah mandiri dan online menggunakan (IT/ICT/Tele Conference/Video Conference) atau (Fasilitator/Tutor kunjung);

b)

Tugas Terstruktur

: Penyelesaian tugas-tugas terstruktur, bisa dilaksanakan secara individu maupun kelompok (Kelompok Kerja Polri/KKP); dan

c)

Tugas Mandiri

: Problem Solving, Pengayaan Referensi, pembuatan paper setiap matakuliah dan korelasinya dalam pelaksanaan tugas.

5)

Beban studi 1 sks (satuan kredit semester ) :

a)

Kegiatan perkuliahan bersifat teori/praktek melekat pada teori, kuliah tatap muka dilaksanakan secara {mandiri dan online (IT/ICT/Tele Conference/Video Conference) atau (Fasilitator/ Tutor kunjung), selama = 1 X 50 menit = 50 menit};

226

b)

Kegiatan perkuliahan bersifat Praktikum/Praktek, yang dilaksanakan di internal Lemdik, selama = 2 X 50 menit = 100 menit;

c)

Kegiatan perkuliahan bersifat Praktek lapangan, yang dilaksanakan di eksternal Lemdik, selama = 4 X 50 menit = 200 menit; dan

ketiga kegiatan tersebut di atas, diiringi dengan tugas-tugas terstruktur dan tugas-tugas mandiri, masing-masing rata-rata 60 menit. Dalam hal ini materi bahan ajar, metode,

sarana dan prasarana

pendidikan, serta waktu dan anggaran yang diperlukan ditetapkan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan kepentingan

dan tujuan organisasi,

sehingga para peserta didik diharapkan bisa memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. Suasana keakraban dilakukan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi peserta didik dalam upaya peningkatan mutu keluaran hasil didik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara fasilitator, pembina, dan pembimbing/pengasuh, serta peserta didik, dan antara peserta didik dengan peserta didik.

Dalam hal ini, peserta didik perlu diperlakukan

sebagai individu yang memiliki persamaan dan perbedaan individu. Tahapan ini bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka siap dan saling mengenal terlebih dahulu antara yang satu dengan yang lain. Saling mengenal merupakan persyaratan tumbuhnya keakraban antara peserta didik dengan peserta didik, dan antara peserta didik dengan fasilitator, pembina, dan pembimbing/pengasuh. Terbinanya suasana yang akrab ini amat penting untuk mengembangkan sikap terbuka dalam pelak-

227

sanaan operasional Program Pelatihan berbasis SKS yang bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar. Langkahlangkah yang perlu ditempuh, adalah sebagai berikut : 1)

Perlu dibentuk kelompok-kelompok belajar, fasilitastor, pembina, dan pembimbing/pengasuh.

2)

Fasilitastor, pembina, dan pembimbing/pengasuh, perlu diperkenalkan kepada peserta didik.

3)

Peserta didik, dengan fasilitastor, pembina, dan pembimbing/ pengasuh, perlu saling mengenal, antara yang satu dengan yang lainnya.

4)

Perlu kejelasan mekanisme distribusi modul pelatihan, sampai dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

5)

Jadwal/Kalender akademik Pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ), dengan Model Pelatihan Berbasis SKS tersebut, harus jelas dan tepat waktu. Berbagai langkah dalam pelaksanaan PPJJ yang ditempuh tersebut

melalui berbagai cara, bergantung kepada situasi, kondisi dan kebutuhan serta kemampuan Polri, adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu keluaran hasil didik yang berkualitas dan professional, sehingga bisa bisa mendapatkan SDM Polri yang diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Polri.

228

Peserta didik dibantu oleh fasilitastor, pembina, dan pembimbing/ pengasuh, dalam melibatkan diri untuk mengembangkan dan memodifikasi kegiatan belajar jarak jauh guna memperoleh mutu keluaran hasil didik yang berkualitas dan profesional, apabila kegiatan itu menuntut adanya pengembangan atau modifikasi, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Tahap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh guna memperoleh mutu keluaran hasil didik yang berkualitas dan profesional, keikut sertaaan calon

ditandai dengan

peserta didik dalam pengelolaan

pendidikan.

Keikutsertaan para calon peserta didik berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam tugas, dan belajar, sedangkan tanggung jawab dan keterlibatan para Ka Satker dan Ka Satwil, serta unsur pembantu pimpinan dalam membina dan mengembangkan kegiatan belajar yang telah disepakati dan ditetapkan bersama pada saat penyusunan program. Upaya mengembangkan atau memodifikasi kegiatan tersebut erat kaitannya dengan hasil penilaian kegiatan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. c.

Pemberlakuan peserta didik Tuntutan tugas Polri sebagai : “Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, serta selaku Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), dan selaku aparat penegak hukum terdepan, yang senantiasa menjunjung tinggi HAM”, perlu didukung oleh anggota Polri yang berkualitas dan profesional, yang dididik secara profesional, namun

229

disisi lain Polri dalam melaksanakan prodiknya terbatas dengan waktu dan anggaran sesuai APBN yang tersedia dalam DIPA. Hasil

didik

Lemdik

Polri,

melalui

Pengembangan

Program

Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian dalam konteks (Context) Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK), yang berorientasi pada karakteristik pribadi yang utuh (kultur), setelah ke luar dari Lemdik diharapkan mampu bermasyarakat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan visi dan misi Polri. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Polri, dan ditemukannya program pendidikan yang terputus pada jenjang pendidikan Profesi Kepolisian/Vokasi setara D-2, salah satu strategi alternative adalah dengan prinsip “Belajar Sepanjang Hayat”, bisa menggunakan “Model Pelatihan Berbasis SKS”, dengan paket kurikulum per-semester yang diterapkan sesuai

norma

pembelajaran

“paruh

waktu”

dengan

ukuran/target

kompetensi/learning outcomes yang harus tidak boleh lebih rendah dari model pembelajaran “penuh waktu”. Salah satu alternatif model paket tiga bulan pertama melalui PPJJ dapat dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, dan satu bulan terakhir dilaksanakan di Lemdik Polri terdekat, dengan pertimbangan-pertimbangan : (1) kapasitas dan kemampuan calon peserta didik; (2) beban kerja actual (real time workkoald) peserta didik; (3) hasil uji kompetensi yang dicapai masing-masing calon/peserta didik; dan (4) peserta didik yang benar-benar memiliki kemampuan belajar dan

230

membagi waktu yang dimiliki dengan mengutamakan tugas pokok dalam “Bekerja sambil Belajar”, dilihat dari Indeks Prestasi (IP) yang dicapai minimal = 2,5 bisa diberikan kesempatan belajar dengan beban study = 20 sks pada semester berikutnya. 3.

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Guna memperoleh hasil/mutu keluaran hasil didik, yang maksimal sesuai

tujuan pendidikan, diperlukan adanya Wasdal : a.

Ka Satker/Ka Satwli dan unsur pembantu pimpinan setempat, melaksanakan Wasdal terhadap pelaksanaan program pendidikan jenjang setara D-2 dan atau D-3 dengan Model Pelatihan Berbasis SKS yang dilaksanakan di lingkungan tugasnya selama 3 bulan PPJJ, dengan tidak meninggalkan tugas Pokok, melalui pemantauan, monitoring, dan laporan/masukan dari fasilitastor, pembina, dan pembimbing/pengasuh.

b.

Ka Lemdik Polri terdekat dengan peserta didik, dan para pembantunya (Gadik/Gadikan) yang dilibatkan langsung dalam

pelaksanaan

prodik

jenjang setara D-2 dan atau D-3 yang dioperasionalkan dengan “Model Pelatihan Berbasis SKS”, langsung melaksanakan Wasdal selama satu bulan di Lemdik, dan menerima masukan dari hasil pemantauan, dan monitoring, yang dilaporkan oleh fasilitastor, pembina, dan pembimbing/pengasuh kepada Kepala Satuan Kerja/Ka Satker, dan Kepala Satuan Kewilayahan/ Ka Satwil, yang tembusannya diteruskan kepada Ka Lemdik Polri terdekat, berkait dengan pencapaian prestasi peserta didik selama tiga bulan

231

melaksanakan PPJJ di lingkungan tugasnya, dengan tidak meninggalkan tugas Pokok. c.

Wasdal independen dari luar institusi Polri Polri (masyarakat peduli pendidikan Polri), guna memperoleh akuntabilitas publik dalam pelaksanaan “Pelatihan berbasis SKS” yang dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” dengan menggunakan paket kurikulum persemester = 16 minggu kegiatan akademik efektif = 4 bulan, yang dioperasionalkan selama tiga bulan PPJJ, dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat.

4.

Sistem Evaluasi

a.

Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Evaluasi ini merupakan

upaya mengumpulkan,

mengolah, dan

menyajikan data, mengenai prestasi yang dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Polri dengan Model Pelatihan berbasis SKS, melalui pelaksanaan PPJJ selama tiga bulan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar, dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat, guna memperoleh mutu keluaran hasil didik yang berkualitas dan profesional. Evaluasi juga digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan, untuk memberikan harga (nilai) berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dalam upaya peningkatan mutu keluaran hasil didik Lemdik Polri, bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

232

Evaluasi digunakan untuk megetahui tingkat pemahaman peserta didik, mencakup keterampilan, pengetahuan, maupun sikap dan perilaku (perubahan sikap dan perilaku) peserta didik, setelah mengikuti proes pembelajaran (Pelatihan berbasis SKS yang dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar). 1)

Evaluasi dapat dilakukan dengan tes dan non tes.

a)

Evaluasi dengan Tes, dapat dilakukan dengan tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan; dan

b)

Evaluasi non tes, dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, jawaban terinci, lembar pendapat, dan lain-lain sesuai dengan kepentingannya.

2)

Dalam pengembangam program inil, Sistim Evaluasi dapat digunakan:

a)

Evaluasi non tes, dipercayakan kepada Ka Satker/Ka Satwil dibantu oleh unsur pimpinan setempat,untuk memperoleh partisipasi dan keterlibatannya ikut mewarnai hasil belajar peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan tugasnya, dan hasilnya diserahkan kepada Ka Lemdik Polri terdekat selaku penanggung jawab pelaksanaan Pragram Pendidikan yang dikembangkan dengan Model Pelatihan Berbasis SKS yang dilaksanakan dengan PPJJ selama tiga bulan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar, dan satu bulan dilaksanakan di Lemdik Polri terdekat;

b)

Ka Satker/Ka Satwil, dibantu oleh unsur pimpinan setempat, diberikan kepercayaan mengadakan evaluasi/ penilaian terhadap :

233

(1)

Mental Kepribadian;

(2)

Kesamaptaan jasmani, serta kesehatan Jasmani dan rohani;

(3)

Penyelesaian tugas-tugas (terstruktur dan mendiri), bisa diberi bobot = 25 %.

c)

Ka Lemdik Polri terdekat, dibantu para Gadik/Dosen/ Pelatih/ Instruktur, melaksanakan Evaluasi dengan tes, meliputi : (1)

Evaluasi paroh waktu/(Ujian Tengah Semester/UTS) diberi bobot = 25 %, dilaksanakan di lingkungan tugasnya, dan dinilai oleh Gadik/Dosen Lemdik Polri terdekat;

(2)

Evaluasi akhir program (Ujian Akhir Semester/UAS) diberi bobot = 50 %, dilaksanakan di Lemdik Polri terdekat.

b.

Evaluasi Pendidikan. Evaluasi terhadap keseluruhan program pendidikan dilaksanakan oleh : 1)

Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, untuk tingkat pusat; dan

2)

Dewan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Wandiklatda), untuk tingkat Polda.

5.

Validasi Model

a.

Validasi Ahli (Expert Judgement/EJ). Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) telah dilaksanakan/dioperasionalkan oleh Universitas Terbuka (UT), STIK-PTIK, dan lain-lainnya. Berkenaan dengan Model Pelatihan Berbasis SKS yang merupakan Salah

234

satu Strategi Alternatif Pendidikan Polri masa depan, ‘diharapkan adanya penilaian, pendapat dan saran dari para Ahli Pendidikan’ di luar institusi Polri maupun mantan pejabat Lemdik Polri : 1)

Pendapat/Saran Ahli Pendidikan mantan pejabat Ka Lemdik Polri :

a)

EJ-01, Mantan Gubernur PTIK, Irjen Pol Pur, aktif sebagai Dosen/Guru besar pada Program pendidikan S-1 dan S-2 Ilmu Kepolisian, dan Peneliti dapa STIK-PTIK; Dosen/Guru besar pada Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Pendidikan Strata-2 (S-2) Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian; dan Dosen/Guru besar pada Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Program Pendidikan Strata-2 (S-2) Program Studi Ilmu Hukum/Magister Hukum, dan Program Pendidikan Strata-1 (S-1) Program Studi Ilmu Hukum, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Model Pelatihan Berbasis SKS,

bisa dilaksanakan di

lingkungan tugas, pada waktu Bekerja sambil Belajar, dengan catatan perlu adanya kommitmen kebijakan dari pimpinan Polri dan dukungan dari semua unsur pimpinan Polri dari pusat sampai ke tingkat Polsek, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Polri guna mewujudkan Visi dan Misi Polri”; dan b)

EJ-02, mantan Ka Selapa Polri, aktif sebagai Dosen pada Program Pendidikan Strta-1 (S-1) Ilmu Kepolisian STIK-PTIK, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Sangat menyetujui Konsep Model Pelatihan Berbasis SKS, guna peningkatan mutu personil Polri, yang

235

akhirnya akan meningkatkan mutu institusi Polri, insya Allah; dan tidak akan diketahui baik atau buruknya model ini, sebelum diapliaksikan”; 2)

Pendapat/Saran Ahli Pendidikan di luar institusi Polri :

a)

EJ-03, Rektor UHAMKA, aktif sebagai Dosen/Guru Besar pada UHAMKA, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : (a)

Sebagai sebuah Model strategi pembelajaran yang berorientasi peningkatan mutu melalui proses, dan mutu output peserta, serta outcome bagi in service Polri merupakan alternative yang baik,

(b)

Perhatikan dan cermati betul karakteristik pembelajaran berbasis SKS,

(c) b)

Pahami betul Model pembelajaran dengan system PPJJ;

EJ-04, mantan Rektor UHAMKA, aktif sebagai Dosen/Guru besar pada UHAMKA, dan sebagai Rektor pada Universitas Ibnu Kaldun Jakarta, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Model Pelatihan Berbasis SKS bisa dilaksanakan, dan diperlukan adanya Kommitmen Kebijakan dari pimpinan Polri, didukung oleh semua unsur pimpinan Polri dari Pusat sampai ke tingkat Polsek/ Kecamatan”;

c)

EJ-05, Direktur Program Pendidikan Pascasarjana UHAMKA, aktif sebagai Dosen/Guru besar pada UNJ, dan UHAMKA, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut :

“Program Pendidikan Vokasi

Jenjang D-2 dan atau D-3 bisa dilaksanakan dngan menggunakan Model Pelatihan berbasis SKS, dan Perlu adanya komitmen dari

236

Pimpinan Polri, didukung oleh semua unsur pimpinan Pusat sampai Kewilayahan/Daerah/tingkat Polsek/Kecamatan”; d)

EJ-06, Ka Prodi Administrasi Pendidikan UNJ, dan mantan Ka Prodi Administrasi Pendidikan UHAMKA, serta aktif sebagai Dosen/Guru besar pada UNJ, dan UHAMKA, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : ”Model Pelatihan Berbasis SKS bisa dilaksanakan, dan Perlu adanya Kommitmen Kebijakan dari pimpinan Polri, didukung oleh semua pihak yang terkait”; dan

e)

EJ-07, Sekretaris Majelis BAN-PT, Kemendiknas, Dosen IPB, memberikan Penilaian/Pendapat/saran sebagai berikut : (1)

Landasan berfikir, asumsi-asumsi, dan “boundary condition” dari Model Pelatihan Berbasis SKS ini sebaiknya focus pada jenis dan tingkatan Kompetensi (mutu hasil belajar/learning outcomes) untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan sebagai derivative dari KKNI ke basis Kompetensi pada masingmasing jenjang dan jenis pendidikan;

(2)

Landasan dan falsafah/teori perlu diperbaiki, terutama pada kerangka konseptual pembelajaran mandiri, acuan/”bench mark” di Negara maju, pemahaman dasar kompetensi, KBK (Learning Outcomes) dan CETS (Credit Earning Transfer System);

(3)

Sebaiknya rumusan “Learning Outcomes”, menjadi ukuran Output throughputs (proses) dan input dari proses pembelajaran

237

dimatangkan agar klop dengan cita-cita pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan disesuaikan dengan kapasitas, kapabilitas (kemampuan) dan sikap peserta didik, serta karakteristik/jenis “tugas” /penugasan peserta didik; (4)

Pertanyaan pokok pada efektifitas dan efisiensi adalah: apakah “kapasitas’, “implementasi” dan “pengujian model’ sudah dilakukan secara “valid dan reliable,”

Tanpa ini dua ukuran

efektifitas dan efisiensi masih “ambiguous”. Kapasitas institusi masih perlu diverivikasi lebih lanjut; (5)

Teori : perlu penyusunan hipotesa critical; validitas serta “boundary condition” untuk pengujian hipotesa dengan alat/ metode pengujian yang baik dan benar;

(6)

Keterlaksanaan : diperlukan rincian model dan prasayarat utama untuk penerapan model pada ranah dan jenis pendidikan dilengkapi

dengan

peta

kemampuan

pelaksana

satuan

pendidikan yang ada (matrik viabilitas); (7)

Keterukuran Hasil : perlu rincian ukuran “Learning Outcomes” selain ukuran-ukuran kuantitatif sks untuk model pembelajaran “Bekerja sambil Belajar” melalui “Pelatihan Berbasis SKS” yang “distinct” terhadap proses pembelajaran penuh waktu (full time study);

(8)

Efektifitas : efektif jika model ini dirancang sesuai dengan “karakter pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk

238

semua

dengan

penegakan

norma

dan

nilai

pendidikan

Vokasi/Profesi dan Akademik, tetapi tidak dengan “time bounding”; dan (9)

Efisiensi, sangat baik jika disertai dengan “Peta kemampuan perkembangan” sumber daya dan sumber pembelajaran yang sekarang “dimiliki” Polri, dan model kebijakan, serta investasi dalam

rangka

pengoptimalan,

dirinci

dalam

konteks

“empowering, enabling and facilitating”, serta “resourse sharing” dan pemanfaatan IT. Pendapat, Saran dan Penilaian Ahli (EJ-07) Teori

++

Perlu penyusunan hipotesa critical; validitas semua “boundary condition” dan pengujian hipotesa tersebut dengan metode yang baik dan benar.

Keterlaksanaan

++

Diperlukan rincian model dan prasayarat utama untuk penerapan model pada ranah dan jenis pendidikan dilengkapi dengan peta kemampuan pelaksana satuan pendidikan yang ada (matrik viabilitas).

Keterukuran Hasil

++

Perlu rincian ukuran “Learning Outcomes” selain ukuran - ukuran kuantitatif sks untuk model pembelajaran “Bekerja sambil Belajar” yang “distinct” terhadap proses pembelajaran penuh waktu (full time study).

Efektifitas

++

Efektif jika model ini dirancang sesuai dengan “karakter pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua” dengan penegakan norma dan nilai pendidikan Vokasi/Profesi dan Akademik, tetapi tidak dengan “time bounding” seperti pembelajaran penuh waktu.

Efisiensi

+++ Sangat baik jika disertai dengan “Peta kemampuan perkembangan” sumber daya dan sumber pembelajaran yang sekarang “dimiliki” Polri, dan model kebijakkan, serta investasi dalam rangka pengoptimalan dirinci dalam konteks “empowering, enabling and facilitating”.

239

3)

Penilaian dari masing-masing Ahli/Expert Judgement dapat dilihat pada Tabel : 5-2.

Tabel : 5-2. Validasi Ahli (Penilain Ahli Pendidikan /Expert Judgement) Penilaian Ahli 1

2

3

4

5

6

7

Teori

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

Keterlaksanaan

++

+++

++

++

+++

++

++

Keterukuran Hasil

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

Efektifitas

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

Efisiensi

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Keterangan : 1)

+++

=

Baik Sekali;

2)

++

=

Baik; dan

3)

+

=

Kurang Baik.

4)

Resume Penilaian, Pendapat dan saran Ahli (Expert Judgement):

a)

Penilaian terhadap lima item validasi (Teori, Keterlaksanaan, Keterukuran Hasil, Efektifitas, dan Efisiensi) adalah rata-rata

=

++/+++ (termasuk Baik Sekali); b)

Pendapat dan saran Ahli (Expert Judgement) : (1)

Model Pelatihan Berbasis SKS, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, sesuai dengan amanah Undang-Undang R.I. tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu cita-cita pembelajaran sepanjang hayat;

240

(2)

Efektifitas dan efisiensi dalam implementasi model pelatihan berbasis SKS, yang masih diragukan adalah “kapasitas Institusi, dalam hal ini Polri”.

(3)

Perlu adanya Kommitmen Kebijakan dari pimpinan lembaga/ institusi dalam hal ini pimpinan Polri, dan di-dukung oleh semua unsur pimpinan dari Pusat sampai ke wilayah/Daerah/tingkat Polsek/Kecamatan;

(4)

Semua unsur pimpinan Polri perlu dibekali/dilatih untuk memiliki kemampuan menjadi Pendidik/Widyaiswara, Pelatih/ Instruktur, dan Tutor/Fasilitator;

(5)

Pimpinan lembaga/institusi dalam hal ini pimpinan Polri, perlu didukung tenaga ahli yang memiliki kemampuan :

(a)

Menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berfokus pada Learning Out Come dan CETS (Credit Earning Transfer System), dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kepentingan Polri pada setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan karakteristik daerah tugas masing-masing peserta didik; dan

(b)

Menyusun “Modul Pelatihan Berbasis SKS” sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, yang akan dioperasionalkan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh/PPJJ (long distance learning), serta mendistribusikannya tepat waktu dan tepat sasaran;

241

(6)

Perlu peningkatan keberadaan sarana dan prasaran pendidikan (10 komponen pendidikan) yang memadahi sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, dan sebanding dengan jumlah peserta didik;

(7)

Perlu adanya sosialisai pada beberapa Lemdik Polri sebagai sampel, sebelum “Pelatihan Berbasis SKS” tersebut dioperasionalkan bagi peserta didik pada waktu “Bekerja sambil Belajar” secara nasional di lingkungan Polri (National Police of Indonesia);

(8)

Optimalkan pelaksanaan PPJJ dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK/IT yang dimiliki Polri, dan pemberdayaan Fasilitator/ Tutor kunjung, dan

(9)

Berdayakan secara optimal pengemban fungsi Jarlatsuh yang dimiliki Polri (Kelompok Pembina, Patun/Perwira Penuntun, dan Pembimbing/Pengasuh) secara bergantian selalu siap menampung, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik, dalam meneyelesaikan tugas-tugas (terstruktur maupun mandiri) dan masalah-masalah lain yang dihadapi peserta didik.

b.

Validasi Lapangan. Pendapat/Saran pejabat penanggung jawab/pelaksana operasional pendidikan (Opsdik) Polri, ‘diharapkan bisa berperan serta memberikan penilaian terhadap ‘Model Pelatihan Berbasis SKS yang akan di-

242

rekomendasikan, sebagai salah satu Strategi Alternatif Pendidikan Polri masa depan’, guna meningkatkan kualitas SDM Polri yang mayoritas anggota Polri di lapangan adalah Bintara/ Brigadir Polisi yang berhadapan langsung dengan publik/masyarakat, dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, serta selaku aparat penegak hukum terdepan, yang senantiasa menjunjung tinggi HAM. Peningkatan kualitas SDM Polri, mau tidak mau harus dilaksanakan, krena pada hakekat amcamana tugas Polri masa kini dan masa-masa yang akan datang, berkenaan dengan kemajuan IPKTEK dan seni, serta perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, menuntut anggota Polri yang berkualitas dan profesional, sementara waktu ada jenjang pendidikan Polri yang terputus, yaitu pada jenjang pendidikan setara D-2, dan masih perlu penataan KBK Dikti pada pelaksanaan Prodik Vokasi D-3 dan atau D-4 berjenjang. Model Pelatihan berbasis SKS pada jenjang pendidikan D-2 dan atau D-3, merupakan salah satu Strategi Alternatif Pendidikan Polri Masa Depan yang tepat, karena Polri sebagai salah satu penyelenggara Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK), bisa menggunakan dan mengembangkan Model Pelatihan Berbasis SKS, dengan memperhatikan : 1) (sesuai dengan APBN dalam DIPA);

keterbatasan anggaran/dana 2)

keterbatasan waktu yang

tersedia sesuai ketentuan; dan 3) hasil bisa maksimal. Polri bisa memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di lingkungan tugasnya, dengan prinsip mengutamakan tugas pokok, namun

243

kualitas SDM Polri ada peningkatan.

Adapun Pejabat Penanggung

Jawab/Pelaksana Operasional Pendidikan (Opsdik) yang diharapkan bisa memberikan penilaian, pendapat dan saran, terhadap ‘Model Pelatihan Berbasis SKS’ adalah : 1)

Ka LEMDIKPOL (Ka-1);

2)

Ka Sespim

Polri (Ka-2); 3) Ketua STIK-PTIK/ Gubernur PTIK (Ka-3); 4) Gubernur AKPOL (Ka-4); 5) Ka SETUKPA/ SECAPA (Ka-6) Polri; 6) Ka Pusdik Reskrim Polri (Ka-7); dan 7) Ka SPN Lido (Ka-10). 1)

Pendapat dan Saran masing-masing penanggung jawab/pelaksana Opsdik Polri :

a)

Ka-1/Ka LEMDIKPOL, memberikan Pendapat dan saran sebagai berikut : “Apabila Model Pelatihan Berbasis SKS diterapkan di lingkungan Polri, disarankan untuk disusun Bahan Ajar/Modul Pelatihan

yang

baku,

Sarana

Prasarana

Pelatihan

yang

Memadai/Layak, Pelatihan Khusus Operator Komputer, adakan Pelatihan bagi para Kasatker/ Instruktur”; b)

Ka-2/Ka Sespim Polri, memberikan Pendapat sebagai berikut : “Model ini merupakan ide yang cerdas, untuk meningkatkan pendidikan Bintara Polri, yang diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat,

sekaligus

meningkat-kan

karier

dan

kesejahteraan yang bersangkutan”; c)

Ka-3/Ketua STIK-PTIK (Gubernur PTIK), memberikan Pendapat/ saran sebagai berikut : (1) Alternatif “Model Pelatihan Berbasis SKS” yang akan direkomendasikan sebagai salah satu alternatif

244

pendidikan Polri masa depan merupakan suatu konsepsi yang sangat baik, hal tersebut sangat relevan/sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan D-1, D-2, D-3, D-4, dan S-1 (UndangUndang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi; (2)

Penerapan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) memang

sangat efektif dan efisien, terbukti bahwa model pembelajaran PPJJ telah diterapkan di beberapa Lembaga Pendidikan seperti : di PTIK, UT dan sebagainya; (3) Disamping hal-hal positif atas keberhasilan dalam pelaksanaan PPJJ ini, namun masih terdapat kelemahan yaitu : manakala menggunakan sarana pendidikan video teleconference maka adanya ketergantungan pada energy listrik (PLN) dan kapasitas Band wait utamanya pada jaringan local, ketika kedua hal tersebut terganggu, maka kwalitas dan performansi gambar dan suara pada sarana video teleconference akan terganggu pula/tidak maksimal; (4) PPJJ merupakan salah satu model “Adult learning” (pembelajaran orang dewasa), artinya diperlukan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari peserta didik selama mengikuti program ini; (5) Pentingnya peran mentor, fasilitator (senior) sebagai pembimbing akademik yang berperan didalam memotivasi dan mengembangkan kesadaran serta tanggung jawab para peserta didik untuk secara sungguh-sungguh dan serius dalam mempelajari dan memahami sumber-sumber belajar yang tersedia, sereta berupaya untuk mengatasi

245

segala hambatan dan kendala serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PPJJ ini; dan (6)

Intensitas kegiatan

tutorial, baik dengan menggunakan video teleconference maupun tatap muka langsung antara dosen dan peserta didik dengan sistem rayonisasi sangat menentukan keberhasilan, dan memudahkan peserta didik untuk memahami bahan ajar, keterampilan, sikap dan perilaku, serta pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar”, d)

Ka-4/Gubernur AKPOL, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Model Pelatihan Berbasis SKS ini perlu dibahas di Forum Publik, sehingga diperoleh masukan dan keabsahan akademik dan Public Accontability”;

e)

Ksbeva/AKPOL, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Sebaiknya Model diuji cobakan terlebih dahulu, sehingga diperoleh data

SWOT

untuk

memformulasikan

strategi

yang

lebih

komprehensif, dan sebaiknya dibatasi implementasi Model”; f)

Ksbbnlt/AKPOL,memberikan

Pendapat/saran

sebagai

berikut

:

“Sebaiknya harus dilakukan kontrol yang baik sebagai wujud pengendalian dari anggota, agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dari yang bersangkutan”; g)

Ksbmtrlt/AKPOL, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Apabila personil Polri akan/sedang melaksanakan pendidikan dalam bentuk/jenis apapun, seharusnya di cutikan dari dinas, berkaitan

246

dengan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya setelah selesai dapat dimanfaatkan sesuai kompetensinya”; h)

Gm-01/AKPOL, memberikan Pendapat/saran sehingga : ‘Model Pelatihan Berbasis SKS bisa dilaksanakan, dan diperlukan adanya kommitmen kebijakan dari pimpinan Polri, serta dukungan oleh semua unsur pimpinan Polri dari pusat sampai dengan tingkat Polsek’;

i)

Ka-6/Ka SETUKPA (Secapa) Lemdikpol, memberikan Pendapat/ saran sebagai berikut : “Salah satu kendala di lingkungan Polri adalah keterbatasan anggaran di bidang pendidikan, Model Pelatihan Berbasis SKS, merupakan Model yang tepat untuk pengembangan kualitas SDM Polri dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, dan perlu dukungan semua unsur pimpinan”;

j)

Ka-7/Ka Pusdik Reskrim Lemdikpol, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Model Pelatihan Berbasis SKS, bisa dikembangkan dalam siklus Pendidikan di lingkungan Polri, dengan saran adanya kommitmen dari semua pihak”;

k)

Ka-10/Ka Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido, Polda Metro Jaya, memberikan

Pendapat

sebagai

berikut

:

“Strategi

Alternatif

Pendidikan Polri Masa depan ini sangat bagus untuk dilaksanakan, karena untuk meningkatkan kemampuan. Tetapi untuk Pendidikan Pembentukan tetap dilaksanakan, karena untuk membentuk Jati diri, Sikap dan Perilaku dari masyarakat umum menjadi Anggota Polri ;

247

l)

Gm-01/SPN Lido, memberikan Pendapat dan Saran sebagai berikut : “(a) Sistim Kredit Semester dengan pola Tatap Muka, Penugasan Terstruktur, dan Mandiri, akan memberikan peluang yang lebih luas kepada peserta didik untuk mengembangkan diri, dan berinovasi dalam

menjawab

tantangan-tantangan

dinamika

perkembangan

masyarakat, sehingga out come-nya akan selaras dengan kemajuan dan tantangan yang dihadapi;

(b)

Perlu sosialisasi dan perubahan

Kurikulum”; m)

Gm-02/SPN Lido, memberikan Pendapat/ saran sebagai berikut : “Sisdik Polri disesuaikan dengan Sisdiknas;

n)

Gm-03/SPN Lido,, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Untuk Polri masa depan, setiap selesai pelaksanaan pendidikan kemudian diaplikasikan selama satu tahun, lanjut diberikan Kursus yang sesuai tugas dengan tanggung jawab, serta dukungan anggaran yang memadai” ; dan

o)

Gm-04/SPN Lido,, memberikan Pendapat/saran sebagai berikut : “Perlu adanya sosialisasi, Proses Belajar Mengajar (Tori = 40 %, Diskusi dan Praktek = 60 %), dan sangat setuju Model Pelatihan Berbasis SKS dilaksanakan/diterapkan di lingkungan Polri”.

2)

Penilaian dari masing-masing penanggung jawab/pelaksana Opsdik Polri, dapat dilihat pada Tabel : 5-3.

28

Tabel : 5-3 (Validasi Lapangan)

Penilaian Penanggung jawab/Pelaksana Opsdik Polri 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Teori

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

+++

++

+++

++

+++

Keterlaksanaan

+++

++

+++

++

+++

++

+++

++

+++

+++

++

++

++

+++

+++

Keterukuran Hasil

++

+++

+++

++

++

++

+++

+++

++

+++

++

++

++

++

+++

Efektifitas

++

++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

+++

+++

++

+++

Efisiensi

++

+++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

++

+++

++

+++

Keterangan : a)

+++ = Baik Sekali;

++ = Baik; dan

+ = Kurang Baik.

b)

“Model Pelatihan Berbasis SKS” bisa dilaksanakan di lingkungan tugas, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”.

c)

Efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan anggaran (Pendidikan Kedinasan dibatasi oleh waktu dan anggaran sesuai DIPA yang ditetapkan dalam APBN pada masing-masing institusi.

248 28

249

3)

Resume Penilaian, Pendapat dan Saran masing-masing penanggung jawab/pelaksana Operasional Pendidikan (Opsdik) Polri :

a)

Penilaian terhadap lima item validasi (Teori, Keterlaksanaan, Keterukuran Hasil, Efektifitas, dan Efisiensi) adalah rata-rata

=

++/+++ (termasuk Baik Sekali); b)

Pendapat dan saran masing-masing penanggung jawab/ pelaksana Operasional Pendidikan (Opsdik) Polri : (1)

Model Pelatihan Berbasis SKS, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, sesuai dengan amanah Undang-Undang R.I. tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu cita-cita pembelajaran sepanjang hayat;

(2)

Efektifitas dan efisiensi dalam implementasi model pelatihan berbasis SKS, yang masih diragukan adalah “kapasitas Institusi, dalam hal ini Polri”;

(3)

Perlu adanya Kommitmen Kebijakan dari pimpinan lembaga/ institusi dalam hal ini pimpinan Polri, dan didukung oleh semua unsur pimpinan dari Pusat sampai ke wilayah/Daerah/tingkat Polsek/Kecamatan;

(4)

Semua unsur pimpinan Polri perlu dibekali/dilatih untuk memiliki kemampuan menjadi Pendidik/Widyaiswara, Pelatih/ Instruktur, dan Tutor/Fasilitator;

(5)

Pimpinan lembaga/institusi dalam hal ini pimpinan Polri, perlu didukung tenaga ahli yang memiliki kemampuan :

249

250

(a)

Menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berfokus pada Learning Out Come dan CETS (Credit Earning Transfer System), dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kepentingan Polri pada setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan karakteristik daerah tugas masing-masing peserta didik; dan

(b)

Menyusun “Modul Pelatihan Berbasis SKS” sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, yang akan dioperasionalkan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh/PPJJ (long distance learning), serta mendistribusikan-nya tepat waktu dan tepat sasaran;

6)

Perlu peningkatan keberadaan sarana dan prasaran pendidikan (10 komponen pendidikan) yang memadahi sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, dan sebanding dengan jumlah peserta didik;

7)

Perlu adanya sosialisai pada beberapa Lemdik Polri sebagai sampel, sebelum “Pelatihan Berbasis SKS” tersebut dioperasionalkan bagi peserta didik pada waktu “Bekerja sambil Belajar” secara nasional di lingkungan Polri (National Police of Indonesia);

8)

Optimalkan pelaksanaan PPJJ dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK/IT yang dimiliki Polri, dan pemberdayaan Fasilitator/Tutor kunjung, dan

251

9)

Berdayakan secara optimal pengemban fungsi Jarlatsuh yang dimiliki Polri (Kelompok Pembina, Patun/Perwira Penuntun, dan Pembimbing /Pengasuh) secara bergantian selalu siap menampung, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik, dalam meneyelesaikan tugas-tugas (terstruktur maupun mandiri) dan masalahmasalah lain yang dihadapi peserta didik.

c.

Validasi User (Ka Satker /Ka Satwil, mantan Ka Satker/Ka Satwil/ User/01-05) selaku Pengguna hasil didik Bintara (Brigadir Polisi) Penilaian, Pendapat, dan Saran User/Pengguna hasil didik SPN selaku Penyelenggara Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Brigadir Polisi, dalam hal ini Ka Satker/Ka Satwil, mantan Ka Satker/Ka Satwil, bisa berperan serta memberikan penilaian, pendapat, dan saran terhadap “Model Pelatihan Berbasis SKS” yang akan direkomendasikan, sebagai salah satu Strategi Alternatif Pendidikan Polri Masa Depan, guna meningkatkan kualitas SDM Polri yang mayoritas adalah golongan Bintara/Brigadir Polisi yang berhadapan langsung dengan publik/masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, serta selaku aparat penegak hukum terdepan yang senantiasa menjunjung tinggi HAM. Adapun User selaku Pengguna hasil didik Bintara/Brigadir Polisi adalah Ka Satker/Ka Satwil, mantan Ka Satker/Ka Satwil, yang diharapkan bisa memberikan penilaian, pendapat dan saran, terhadap ‘Model Pelatihan Berbasis SKS’ adalah : 1)

User-01 (Ka SEPOLWAN; mantan : Waka

Polres Metro Jakarta Selatan; Kabag Binkar Polda Jateng; mantan Ka Polres

252

Sragen, dan mantan Ka Polres Karanganyar);

2) User-02 (Analis Bidang

Kurikulum LEMDIKPOL; manatan Ka SEPOLWAN; dan mantan Ka Polres Subang); 3)

User-03 (Analis Kebijakan Madya Bindiklat

LEMDIKPOL, mantan : Kabag Kermadagri Robangpers SDM Polri; mantan Kapolres Aceh Tengah, dan mantan Kapolres Aceh Utara); 4)

User-04 (Kasubbag Anev Dalpers Rojianstra SSDM Polri; mantan

Kapolres Karang Anyar; dan mantan Kapolres Magelang); 5) User-05 (Ka Polres Sragen). 1)

Pendapat dan saran User (Kasatker/Kasatwil, mantan User/Kasatker/ Kasatwil), terhadap ‘Model Pelatihan Berbasis SKS’ :

a)

Pendapat dan saran User-01: (1)

Pendapat : Program Pelatihan Berbasis SKS untuk Program D-2, yang diperuntukkan guna mengisi kesenjangan antara D-1 pada Program Pendidikan Vokasi (Pendidikan Pembentukan/Diktuk) Brigadir menuju Jenjang Pendidikan Program D-3 (Sekolah Pembentukan Perwira/SETUKPA)

dengan melibatkan Usser

Selaku Pembina, sangat efektif guna mengembangkan SDM Polri. (2)

Saran :

Guna efektifitas

Berbasis SKS perlunya

pelaksanaan program Pelatihan

untuk Program D-2 tersebut di atas, maka

perencanaan

Pelatihan yang meliputi :

yang

matang

tentang

Komponen

253

(a)

Pengembangan Kurikulum berkesinambungan, guna menghindari tumpang tindih antara Program D-1, D-2, D-3, dan seterusnya.

(b)

Perencanaan Pengorganisasian yang meliputi tugas, peranan dan fungsi penyelenggara pelatihan, baik di tingkat kewilayahan Mmupun di Lembaga Pendidikan yang terlibat. Sehingga ada kejelasan tentang kewajiban, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam Pengasuhan/Pembimbingan, dan turut serta dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik.

(c)

Perencanaan anggaran pelatihan yang matang,

sehingga dapat

mengakomudir semua Bintara Polri yang jumlahnya cukup besar. (d)

Persyaratan peserta didik (Serdik) adalah setelah melaksanakan dua tahun Ikatan Dinas, dengan tujuan agar, mendapatkan pengalaman tugas yang cukup, dan dapat dijadikan bahan kajian /pembahasan dalam perkuliahan, disamping itu guna menghindari kekosongan anggota Brigadir dalam tugas Operasional di Lapangan.

b)

Pendapat/saran User-02 : Pendapat/Saran : Ide bagus, namun penulisan hendaknya konsisten/ runtun, jangan ada pembahasan berulang, dan penjelasan sesuai dengan judul, missal : rekruitmen agar menjelaskan bagaimana cara

254

recruitmennya, agar menggunakan peristilahan sesuai Struktur dan Organisasi Polri. c)

Pendapat dan saran User-03 : Naskah ini (Pelatihan Berbasis SKS) cukup baik untuk dikaji oleh pimpinan-pimpinan Polri dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat daerah secara komprehensif, mengingat tugas Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di lapangan umumnya dilaksanakan oleh anggota Polri yang berpangkat Bintara dan perlu dikembangkan pengetahuannya melalui pelatihan dan pendidikan sambil tidak meninggalkan tugas, sehingga tugas pokok Polri tetap berjalan. Hal ini sangat terasa saat saya menjabat sebagai Kapolres Aceh Tengah; dan Kapolres Aceh Utara;

d)

Pendapat dan saran User-04 : Pendapat/Saran :

Untuk lebih meningkatkan dan memperoleh hasil

yang lebih baik, agar didalam implementasinya di lapangan secara kontinyu, diadakan sosialisasinya di lapangan lingkungan kerja. e)

Pendapat dan saran User-05 : (1)

Pendapat : Model Pelatihan Berbasis SKS merupakan salah satu alternatif upaya peningkatan kualitas SDM Polri yang tepat bagi Bintara yang mayoritas dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat.

255

(2)

Saran : Perlu adanya kommitmen kebijakan pimpinan Polri dan didukung oleh semua unsur pimpinan Polri dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah.

2)

Penilaian dari masing-masing User (01-05) dapat dilihat pada Tabel berikut,

Tabel : 5-4 (Validasi/Penilaian User/mantan User) Penilaian User/Mantan User 1

2

3

4

5

Teori

+++

+++

+++

++

+++

Keterlaksanaan

++

++

+++

++

+++

Keterukuran Hasil

++

++

+++

++

++

Efektifitas

++

++

+++

++

+++

Efisiensi

++

++

+++

++

+++

Keterangan : a)

+++ = Baik Sekali; ++ = Baik; dan + = Kurang Baik.

b)

Bisa dilaksanakan.

c)

Perlu dukungan semua unsur pimpinan Polri dari pusat sampai Kewilayahan tingkat Polsek/Kecamatan.

4)

Resume Penilaian, Pendapat dan Saran masing-masing User (01-05) :

a)

Penilaian

terhadap

5

item

validasi

(Teori,

Keterlaksanaan,

Keterukuran Hasil, Efektifitas, dan Efisiensi) adalah rata-rata ++/+++ (termasuk Baik); b)

Pendapat dan Saran User (01-05) :

=

256

(1)

Model “Pelatihan Berbasis SKS”, bisa dilaksanakan bagi Bintara Polri di lingkungan tugasnya, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, sesuai dengan amanah Undang-Undang R.I. tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu cita-cita pembelajaran sepanjang hayat, guna meningkatkan kualitas SDM Polri yang mayoritas Bintara/Brigadir Polisi, yang dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat;

(2)

Perlu adanya kommitmen kebijakan pimpinan Polri dan didukung oleh semua unsur pimpinan Polri dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah.

(3)

Program Pelatihan Berbasis SKS untuk Program D-2, yang diperuntukkan guna mengisi kesenjangan antara D-1 pada Program Pendidikan Vokasi (Diktuk Brigadir) menuju Jenjang Pendidikan D-3 (Sekolah Pembentukan Perwira/SETUKPA) dengan melibatkan User (01-05) Selaku Pengguna hasil didik Bintara/Brigadir Polsi, sangat efektif guna mengembangkan SDM Polri.

(4)

Model “Pelatihan Berbasis SKS” ini dinilai cukup baik untuk dikaji oleh pimpinan-pimpinan Polri dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, secara komprehensip, mengingat tugas Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di lapangan umumnya dilaksanakan oleh anggota Polri yang berpangkat

257

Bintara dan perlu dikembangkan pengetahuaannya, dengan tidak meninggalkan tugas pokok; (5)

Perlu peningkatan keberadaan sarana dan prasaran pendidikan (10 komponen pendidikan) yang memadahi sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan;

(6)

Guna efektifitas pelaksanaan program Pelatihan Berbasis SKS untuk Program D-2 tersebut, perlu perencanaan yang matang tentang Komponen Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi :

(a)

Pengembangan Kurikulum yang berkesinambungan, guna menghindari tumpang tindih antara Program D-1, D-2, D-3, dan seterusnya.

(b)

Perencanaan Pengorganisasian yang meliputi tugas, peranan dan fungsi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, baik di tingkat Kewilayahan maupun di Lemdik Polri yang dilibatkan, sehingga ada kejelasan tentang kewajiban, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam Pembimbingan/Pengasuhan, dan diikut sertakan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik.

(c)

Perencanaan anggaran pelatihan yang matang, sehingga dapat mengakomudir Bintara Polri yang jumlahnya cukup besar.

(d)

Persyaratan peserta didik (Serdik) adalah setelah melaksanakan Ikatan Dinas selama dua tahun, dengan tujuan agar mendapatkan pengalaman tugas yang cukup, dan dapat dijadikan bahan kajian/pembahasan dalam perkuliahan, disamping itu guna

258

menghindari kekosongan anggota Brigadir dalam pelaksanaan tugas Operasional Polri di lapangan. d.

Resume Validasi Ahli (Expert Judgement), Pejabat Penanggungjawab /Pelaksana Opsdik Polri, dan User/mantan User : a)

Resume Penilaian terhadap lima item validasi (Teori, Keterlaksanaan, Keterukuran Hasil, Efektifitas, dan Efisiensi) adalah rata-rata

=

++/+++ (termasuk Baik); b)

Pendapat dan Saran Ahli (Expert Judgement), Pejabat Penanggungjawab/Pelaksana Operasional Pendidikan (Opsdik) Polri, dan User/ Kasatker/Kasatwil,/mantan User/Kasatker/Kasatwil terhadap Model Pelatihan Berbasis SKS : (1)

Model “Pelatihan Berbasis SKS”, bisa dilaksanakan bagi Bintara Polri di lingkungan tugasnya, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, sesuai dengan amanah Undang-Undang R.I. tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu cita-cita pembelajaran sepanjang hayat, guna meningkatkan kualitas SDM Polri yang mayoritas Bintara/ Brigadir Polisi yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat;

(2)

Program Pelatihan Berbasis SKS untuk Program D-2, yang diperuntukkan guna mengisi kesenjangan antara D-1 pada Program Pendidikan Vokasi (Diktuk Brigadir) menuju Jenjang Pendidikan Program

D-3 (Sekolah Pembentukan Perwira/

259

SETUKPA) dengan melibatkan Usser Selaku Pembina, sangat efektif guna mengembangkan SDM Polri. (3)

Guna efektifitas pelaksanaan program Pelatihan Berbasis SKS untuk Program D-2 Tersebut, perlu perencanaan yang matang tentang Komponen Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi :

(c)

Pengembangan Kurikulum yang berkesinambungan, guna menghindari tumpang tindih antara Program D-1, D-2, D-3, dan seterusnya.

(b)

Perencanaan Pengorganisasian yang meliputi tugas, peranan dan fungsi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, baik di tingkat Kewilayahan maupun di Lembaga Pendidikan yang dilibatkan. Sehingga ada kejelasan tentang kewajiban, kewenangan dan tanggungjawabnya

dalam

Pembimbingan/Pengasuhan,

dan

diikut sertakan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. (c)

Perencanaan anggaran pelatihan yang matang, sehingga dapat mengakomudir Bintara Polri yang jumlahnya cukup besar.

(d)

Persyaratan peserta didik (Serdik) adalah setelah melaksanakan Ikatan Dinas selama dua tahun, dengan tujuan agar mendapatkan pengalaman tugas yang cukup, dan dapat dijadikan bahan kajian/pembahasan dalam perkuliahan, disamping itu guna menghindari kekosongan anggota Brigadir dalam pelaksanaan tugas Operasional Polri di lapangan.

260

(4)

Model “Pelatihan Berbasis SKS” ini dinilai cukup baik untuk dikaji oleh pimpinan-pimpinan Polri dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, secara komprehensip, mengingat tugas Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di lapangan umumnya dilaksanakan oleh anggota Polri yang berpangkat Bintara dan perlu dikem-bangkan pengetahuaannya, dengan tidak meninggalkan tugas pokok;

(5)

Semua unsur pimpinan Polri perlu dibekali/dilatih untuk memiliki kemampuan menjadi Pendidik/Widyaiswara, Pelatih/ Instruktur, dan Tutor/Fasilitator;

(6)

Menyusun “Modul Pelatihan Berbasis SKS” sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, yang akan dioperasionalkan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh/PPJJ (long distance learning), serta mendistribusikan bahan ajar (Hanjar) tepat waktu dan tepat sasaran;

(7)

Perlu peningkatan keberadaan sarana dan prasaran pendidikan (10 komponen pendidikan) yang memadahi sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, sebanding dengan jumlah peserta didik;

(8)

Perlu adanya sosialisai pada beberapa Lemdik Polri sebagai sampel, sebelum “Pelatihan Berbasis SKS” tersebut dioperasionalkan bagi peserta didik pada waktu “Bekerja sambil Belajar” secara nasional di lingkungan Polri;

261

(9)

Model Pelatihan Berbasis SKS, bisa dilaksanakan bagi Bintara Polri di lingkungan tugasnya, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, sesuai dengan amanah Undang-Undang R.I. tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu cita-cita pembelajaran sepanjang hayat, guna meningkatkan kualitas SDM Polri yang mayoritas Bintara/Brigadir Polisi yang dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat.

(10) Menigkatnya kualitas SDM Polri diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota yang bersangkutan, sekaligus bisa memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya sebagai pelayan masyarakat, yang berarti juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (11) Efektifitas dan efisiensi dalam implementasi model pelatihan berbasis SKS, yang masih diragukan adalah “kapasitas Institusi, dalam hal ini Polri”; (12) Perlu adanya Kommitmen Kebijakan dari pimpinan lembaga/ institusi Polri, dan didukung oleh semua unsur pimpinan dari tingkat Pusat sampai dengan

Daerah, dan tingkat Polsek/

Kecamatan; (13) Semua unsur pimpinan Polri perlu dibekali/dilatih untuk memiliki kemampuan menjadi Pendidik/Widyaiswara, Pelatih/ Instruktur, dan Tutor/Fasilitator;

262

(14) Pimpinan lembaga/institusi dalam hal ini pimpinan Polri, perlu didukung tenaga ahli yang memiliki kemampuan : (a)

Menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berfokus pada Learning Out Come dan CETS (Credit Earning Transfer System), dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kepentingan Polri pada setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan karakteristik daerah tugas masing-masing peserta didik; dan

(b)

Menyusun “Modul Pelatihan Berbasis SKS” sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, yang akan dioperasionalkan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh/PPJJ (long distance learning), serta mendistribusikannya tepat waktu dan tepat sasaran;

(15) Perlu peningkatan keberadaan sarana dan prasaran pendidikan (10 komponen pendidikan) yang memadahi sesuai kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, dan sebanding dengan jumlah peserta didik; (16) Perlu adanya sosialisai pada beberapa Lemdik Polri sebagai sampel, sebelum “Pelatihan Berbasis SKS” tersebut dioperasionalkan bagi peserta didik pada waktu “Bekerja sambil Belajar” secara nasional di lingkungan Polri;

263

(17) Bisa di optimalkan pelaksanaan PPJJ dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK dan IT yang dimiliki Polri, dan pemberdayaan Fasilitator/Tutor kunjung; dan (18) Pemberdayaan secara optimal pengemban fungsi Jarlatsuh yang dimiliki Polri (Kelompok Pembina, Patun/Perwira Penuntun, dan Pembimbing/Pengasuh) secara bergantian selalu siap menampung, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik, dalam meneyelesaikan tugas-tugas (terstruktur maupun mandiri) dan masalah-masalah lain yang dihadapi peserta didik. 6.

Pengembangan Model

a.

Program Pendidikan Polri saat ini 1)

SESPIM Polri, sementara ini masih bisa dipertahankan, namun perlu dikembangkan metode pembelajaran yang bervariatif.

2)

STIK–PTIK bisa dikembangkan menjadi Lembaga induk Pendidikan Polri dalam konteks PTK di lingkungan Polri, bisa mengembangkan beberapa Program Pendidikan dan beberapa Program Studi, sesuai kebutuhan organisasi dan sesuai ketentuan.

3)

S-1 Ilmu Kepolisian, dapat dikembangkan dari satu Program Studi menjadi beberapa program studi, (tiga Program Studi, atau lebih) sejalan dengan laju perkembangan IPTEK dan kebutuhan organisasi Polri.

264

4)

S-1 Ilmu Kepolisian, yang merupakan kelanjutan dari AKPOL program pendidikan Profesi Kepolisian/Vokasi

setara D-3 Ilmu

Kepolisian, dengan kerangka kurikulum paket yang ditata secra maksimal, dengan tebaran sks matakuliah yang dipelajari pada pendidikan Profesi Kepolisian/Vokasi di AKPOL, dan matakuliah mana (berapa sks) kekurangan yang harus dipelajari pada program pendidikan akademik Strata-1 (S-1) Ilmu Kepolisian di STIK-PTIK, dapat dilihat pada Gambar : 5-1 dan Gambar : 5-2.

KERANGKA KURIKULUM MODEL DIK PROFESI/VOKASI DIK AKADEMIK Vokasi Teori Praktek Akademik Teori Praktek

= = = = = =

40 SKS (30-40) % (60-70) % 80 SKS (60-70) % (30-40) %

Pendidikan Akademik S–1

Beban Studi ( SKS )

Thn Smstr

80

8

20

7

20

6

20

5

20

IV Pendidika Vokasi Akademik Vokasi D-3 (SKS) Beban Studi (SKS) III

Jumlah Thn Smstr

120 40

80

6 = 20

5

15

5 = 20

5

15

4 = 20

5

15

3 = 20

5

15

2 = 20

5

15

1 = 20

15

5

Thn I & II Blok Transfer

III

II

I

Maximal Ekivalen 80

Ω Jumlah Akademik Teori Praktek

160 = 160 SKS = (60-70) % = (30-40) %

Gambar : 5-1 PROGRAM PENDIDIKAN ALIH JALUR DARI PENDIDIKAN VOKASI JENJANG : D - 3 KE DALAM PENDIDIKAN AKADEMIK STRATA-1 (S – 1)

265

5)

AKPOL dari D-3 Ilmu Kepolisian, Program Pendidikan Profesional /Profesi Kepolisian/Vokasi setara D-3 secara Aplikatif dapat dikembangkan menjadi D-4 (Sarjana Sain terapan Ilmu Kepolisian/ SStIk atau Sarjana Sain terapan Manajemen Kepolisian/SStMk) dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia bulan), dan anggaran yang terbatas.

(3 tahun takwin = 36

Paket Kurikulum dapat disusun

dalam 8 Semester, 1 Semester = 16 minggu Kegiatan Akademik Efektif = 4 bulan (full time study), sehingga alokasi waktu yang diperlukan = 8 X 4 bulan = 32 bulan; ditambah waktu/hak libur semester rata-rata = 2 minggu X 7 = 14 minggu + 2 minggu mencari data pendukung penulisan Tugas Akhir (TA), sehingga total waktu yang diperlukan

= 32 bulan + 4 bulan = 36 bulan = 3 tahun

takwin. Sebaiknya AKPOL focus pada “learning outcomes” sebagai “Credit Earning Activities/CEA” tanpa “time bondary”

Kerangka

kurikulum paket dapat ditata secara maksimal dan ekivalen dengan semester, dapat dilihat pada Gambar : 5-1 dan Gambar : 5-2.

266

KERANGKA KURIKULUM MODEL DIK PROFESI/VOKASI DIK AKADEMIK Vokasi Teori Praktek Akademik Teori Praktek

= = = = = =

40 SKS (30-40) % (60-70) % 120 SKS (60-70) % (30-40) %

Pendidikan Akademik S–1 Thn

160

Thn Smstr

40

120

8 = 20

0

20

7 = 20 6 = 20

0 5

20 15

5 = 20 4 = 20

5 5

15 15

3 = 20 2 = 20

5 5

15 15

1 = 20

15

5

IV III II I

Smstr

40

8

20

7

20

IV

Pendidika Vokasi Akademik Vokasi D-4 (SKS) Beban Studi (SKS) Jumlah

Beban Studi ( SKS )

Ω

Thn I - III Blok Transfer dari

120

Jumlah

160

Profesi Akademik, Maximal ekivalen : D - 3 = 80; dan D - 4 = 120. Akademik Teori Praktek

= 160 SKS = (60-70) % = (30-40) %

Gambar : 5-2 PROGRAM PENDIDIKAN ALIH JALUR DARI PENDIDIKAN VOKASI JENJANG : D - 4 KE DALAM PENDIDIKAN AKADEMIK STRATA-1 (S – 1)

6)

SETUKPA/SIP/SECAPA yang mendidik dan membentuk calon Perwira Polri (Inspektur Polisi setara dengan lulusan AKPOL) full time study, dengan kurikulum yang berubah-ubah, ada yang alokasi waktunya : 11 bulan; 9 bulan; dan 8 bulan; dapat ditata kedalam Program Pendidikan Diploma (D – 3) atau (D – 4) berjenjang, menyesuaikan kebijakan pimpinan Polri terhadap pengembangan Program Pendidikan AKPOL kedalam jenjang D-4 atau S-1, karena Program Pendidikan Diploma (D – 3) atau (D – 4) berjenjang, merupakan

267

kelanjutan Diktuk Brigadir Polisi setara jenjang pendidikan D-1, ditambah minimal dua sertifikat/ijazah Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) atau Pendidikan Kejuruan (Dikjur), dan kerangka kurikulum dapat ditata sebagai berikut, Gambar : 5-3. 1 Smstr

16 minggu Kegiatan Akademik Efektif 4 bulan. Smstr - 6

Smstr - 4

20 SKS

20 SKS III

II Smstr - 3

Smstr - 5

20 SKS

20 SKS D – 3

D – 2

Gambar : 5-3 : Prodik ( D–2), dan atau (D–3) Berjenjang satuan kredit semester (sks) sebagai beban study untuk Pembelajaran dengan “Model Pelatihan Berbasis SKS” beban belajar paruh waktu (“part time study”). mutu dan target hasil belajar (“learning outcomes”) tidak boleh berbeda dengan pembelajaran peuh waktu (“full timer study”). Namun demikian, waktu/lama studi dapat disesuaikan dengan

: (1) kapasitas dan kemampuan peserta didik

(leaners); (2) ketersediaan waktu belajar dan “beban tugas nyata” (real time workload) peserta didik (leaners); dan (3) hasil uji kompetensi (learning outcomes) yang dicapai masing-masing peserta didik (leaners). Namun demikian, hak pembelajaran yang sama harus diberikan

kepada

peserta

didik

yang

benar-benar

memiliki

268

kemampuan belajar dan membagi waktu yang dimiliki dengan mengutamakan tugas pokok dalam bekerja sambil belajar, dilihat dari Indeks Prestasi (IP) yang dicapai minimal = 2,5 bisa diberikan kesempatan belajar dengan beban study = 20 sks pada semester berikutnya. 7)

Pendidikan

Pengembangan

Spesialis

(Dikbangspes)/Pendidikan

Kejuruan (Dikjur) yang bersifat Short Course dengan rata-rata alokasi waktu yang diperlukan saat ini satu bulan, dapat ditata kedalam sistim pelatihan berbasis SKS, dengan memperhatikan jenjang pendidikan dan paket kurikulum serta tehnis pelaksanaan operasional pendidikan/ pelatihannya. 1 Smstr

16 minggu Kegiatan Akademik Efektif 4 bulan. Bln ke-4

Bln ke-4 II Smt-3 = 20 SKS

di Lemdik

II Smt-4 = 20 SKS

di Lemdik Bln ke (1-3) PPJJ

Bln ke (1-3) PPJJ

Model pelatihan berbasis SKS Jenjang D-2 dan bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar menggunakan Paket Kurikulum/Smester 3 bulan PPJJ dan 1 bulan di Lemdik Polri terdekat Gambar : 5-4.

Kerangka Kurikulum Model Pelatihan Berbasis SKS Jenjang Dik D-2

269

1 Semester

16 minggu kegiatan akademik efektif

4 bulan,

adalah paket kurikulum untuk peserta didik full time study; dan beban study untuk “part time study” tidak harus sama dengan peserta didik full time study, namun diberikan hak yang sama bagi peserta didik yang benar-benar memiliki kemampuan belajar dan membagi waktu yang dimiliki dengan mengutamakan tugas pokok dalam bekerja sambil belajar, dilihat dari Indeks Prestasi (IP) yang dicapai minimal = 2,5 bisa diberkan kesempatan belajar dengan beban study = 20 sks pada semester berikutnya. 8)

SPN – SPN yang tersebar diseluruh jajaran Kepolisian Daerah (POLDA), selaku penyelenggara Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Brigadir Polisi dengan full study, kurikulum yang diguna-kan sering berubah-ubah sesuai kebijakan, ada yang alokasi waktunya : 11 bulan; 9 bulan; dan 7 bulan; pada dasarnya dapat ditata kedalam Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan setara D-1, karena Sisdik Polri Pasal 18 (1) dan Pasal 17 ayat (3) huruf a, menyatakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Brigadir Polisi yang memiliki : pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap perilaku terpuji dan patuh hukum serta senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam rmelaksanakan tugas umum Kepolisian, dan kerangka kurikulum dapat ditata sebagai berikut Gambar : 5 - 5.

270

1 Smstr

16 minggu Kegiatan Akademik Efektif

4 bulan.

Smstr - 2 20 SKS I

Smstr - 1 20 SKS D – 1

Gambar : 5 - 5 Kerangka Kurikulum Model Pelatihan Berbasis SKS Jenjang Dik D-1 bulat b.

Pengembangan yang tepat Pengembangan

Program

Peningkatan

Mutu

Pendidikan

Kedinasan

Kepolisian dalam konteks Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) di lingkungan Polri, yang tepat adalah : 1)

Pengembangan Program Pendidikan dan Program studi yang tepat sesuai dengan hakekat ancaman tugas Polri saat ini dan masa-masa yang akan datang, adalah pengembangan model yang dinamis sejalan dengan perkembangan IPTEK, serta perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat;

2)

Operasional Program Pendidikan dan Program Studi, dikembangkan secara

dinamis

sesuai

dengan

perkembangan

IPTEK,

serta

perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat; 3)

Optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang ada : anggaran terbatas sesuai APBN dalam DIPA, alokasi waktu minim (sesuaikan dengan ketentuan), namun hasil maksimal; dan

271

4)

Bisa menggunakan “Paket Kurikulum Model Pelatihan Berbasis SKS”, yang

yang disusun persemester = 16 minggu kegiatan

akademik efektif = 4 bulan, yang dioperasionalkan tiga bulan PPJJ, dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat dengan peserta didik, dimana peserta didik tetap bisa melaksanakan tugas pokok Polri yang menjadi tanggung jawabnya (Bekerja sambil Belajar). c.

Lembaga induk Pendidikan Polri STIK-PTIK saat ini merupakan satu-satunya Lemdik Polri yang telah memperoleh “Akreditasi-A oleh BAN-PT Kemendiknas” pada program pendidikan akademik Strata-1 (S-1), Program Studi Ilmu Kepolisian, bisa dikembangkan menjadi Lembaga induk Pendidikan Polri, dimana STIKPTIK bisa menyelenggarakan dan mengembangkan beberapa Program Pendidikan dan bebebrapa Program Studi, yang pelaksanaannya bisa memberdayakan dan mengoptimalkan Lemdik Polri lainnya sebagai Kampus Jauh, sebagai berikut : 1)

Kesetaraan Organisasi Pendidikan.

Dalam rangka mengoptimalkan

pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian dalam konteks Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK), dapat digunakan kesetaraan organisasi pendidikan sebagaimana terlukis pada Gambar : 5 – 6 = Gambar : 4 – 7.

269

Gambar : 5 – 6 = Gambar : 4 – 7

Kesetaraan Organisasi Pendidikan MENDIKNAS

KAPOLRI

DIRJEN DIKTI

KALEMDIKPOL LEMHANNAS DIKLATPIM Tk-4 s/d 1

DIKTI – INDONESIA PTN; PTS; PTK. 1. 2. 3. 4. 5.

UNIUVERSITAS; INSTITUT; SEKOLAH TINGGI; POLITEHNIK; dan AKADEMI.

SESKOGAB dan SEKO TNI

8. SESPIM POLRI ( c ) SESPIMTI

STIK-PTIK, Ter-Akreditasi “A” LEMBAGA INDUK DIK POLRI DLM KONTEKS PTK

( b ) SESPIMMEN ( a ) SESPIMMA

1) S-1 s/d S-3 7. STIK-PTIK

Kampus Jauh

2) Profesi Setelah S-1 / D-4

3) D-1 s/d D-4 Bulat/Berjenjang

4. SETUKPA

5. PPSS

6. AKPOL

3. PUSDIK-2 / 2. SEKOLAH-2

4) LPTK/Kursus/ Short Course

1. SPN - SPN

269 272

273

2)

STIK-PTIK bisa mengembangkan beberapa Program Pendidikan dan Program Studi pada : a)

pendidikan Akademik (S-1 sampai dengan S-3);

b)

pendidikan Vokasi (D-1 sampai dengan D-4), yang dilaksanakan secara bulat maupun secara berjenjang;

3)

c)

pendidikan Profesi setelah S-1/D-4; dan

d)

pendidikan tehnik dan keterampilan (Short Course).

Lemdik-Lemdik Polri selain STIK-PTIK, bisa diberdayakan dan dikembangkan menjadi kampus jauh “STIK-PTIK Kampus-X” selaku penyelenggara Program Pendidikan tertentu dan Program Studi tertentu, sesuai kebutuhan organisasi dan yang dikembangkan oleh Polri.

4)

Program pendidikan Vokasi setara D-3 yang dilaksanakan secara bulat, bisa dikembangkan menjadi D-4 bulat, yaitu program Sarjana Sain Terapan Ilmu Kepolisian (SStIk) atau Sarjana Sain Terapan Manajemen Kepolisian (SStMk), dan alih jalur ke pendidikan akademik Strata-1 (S-1) Ilmu Kepolisian, bisa dilaksanakan oleh “STIK-PTIK” Kampus Semarang atau Kampus AKPOL Semarang;

5)

Program pendidikan Vokasi setara D-3 yang dilaksanakan secara berjenjang, bisa dikembangkan menjadi D-4 yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu program Sarjana Sain Terapan Ilmu Kepolisian (SStIk) atau Sarjana Sain Terapan Manajemen Kepolisian (SStMk),

273

274

bisa dilaksanakan oleh “STIK-PTIK” Kampus Sukabumi atau Kampus SECAPA Sukabumi; 6)

Model Pelatihan berbasis SKS, dengan Paket Kurikulum per-semester tiga bulan PPJJ, dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat, pada program pendidikan Vokasi jenjang D-2 dan atau D-3, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya masing-masing SDM Polri, pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, bisa dilaksanakan oleh “STIK-PTIK” Kampus Lido atau Kampus SPN Lido, dan lain-lainnya;

7)

Kemampuan Gadik (Widyaiswara, Dosen, dan Pelatih/Instruktu) Polri perlu selalu ditingkatkan dan dikembangkan, guna mengoptimalkan proses pembelajaran, dan Gadikan yang kompeten dalam rangka menyusun dan menyiapkan Bahan Ajar (Hanjar)/Modul Pelatihan, yang karyanya bisa digunakan sebagai penunjang/pengayaan wawasan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan kepada peserta didik, layak memperoleh pemberian Royalty kepada penulis sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian dalam

konteks PTK di lingkungan Polri, dapat mekembangkan salah satu strategi alternative yaitu “Model Pelatihan Berbasis SKS”, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar” dengan mengoptimalkan fungsi Jarlatsuh, dan tidak meninggalkan tugas pokok, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

275

1)

Mengintegrasikan program pendidikan yang telah ada di lingkungan Polri, untuk dikemabangkan dalam satu kontek Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sesuai ketentuan per Undang-Undangan;

2)

Optimalkan Lemdik Polri yang tersebar di seluruh Nusantara, dalam kontek PTK sesuai ketentuan per Undang-Undangan;

3)

Optimalkan pengemban fungsi perencanaan

dalam menyusun

perencanaan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan Program Pendidikan yang akan dikembangkan dan dioperasionalkan di lingkungan Lemdik Polri sesuai kebutuhan organisasi; 4)

Rumuskan Program Pendidikan, dan Program studi yang tepat untuk dikembangkan secara dinamis di lingkungan Polri, sesuai dengan hakekat ancaman tugas Polri dihadapkan dengan perkembangan IPTEK, dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.

5)

Siapkan tenaga pendidik/Gadik yang berkualitas sesuai kompetensi yang diperlukan, dan tenaga kependidikan/Gadikan, serta diadakan pembinaan dan penghargaan kepada tenaga ahli yang kompeten sesuai bidang keahliannya yang diemban oleh masing-masing individu.

6)

Menata struktur organisasi Lemdik Polri dalam kontek Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) dan mekanisme kerja yang jelas dan tepat, serta menjalin kerjasama/kemitraan dengan fungsi terkait, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

7)

Pemberdayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, untuk berpartisipasi aktif (masyarakat peduli pendidikan Polri).

276

d.

Model Yang bisa Dikembangkan Berdasarkan uraian di atas, model yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian ini adalah ‘Model Pelatihan Berbasis SKS’ dalam konteks PTK bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu ‘Bekerja Sambil Belajar’ (Continuing Profesional Development for Teachers). Program Pendidikan Profesional yang baik, akan bisa berkembang dan dikembangkan juga dengan baik, manakala Kurikulumnya juga disusun dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku pada pendidikan tinggi, dan didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sebanding dengan peserta didik, dan memperhatikan : 1)

Mayoritas anggota Polri di lapangan berpendidikan SLTA, berpangkat Brigadir Polisi, dihadapkan langsung dengan publik/masyarakat sebagai “pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, serta selaku aparat penegak hokum terdepan yang senantiasa menjunjung tinggi HAM’, perlu ditingkatkan motivasinya agar memiliki “pride” sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, tidak hanya SLTA dalam hal ini Brigadir Polisi adalah keluaran hasil didik Lemdik Polri (STIK-PTIK Kampus-X).

2)

Konseptual Model Pelatihan Berbasis SKS. Model Pelatihan Berbasis SKS, bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil Belajar, dengan memanfaatkan waktu dan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.

277

3)

Beberja sambil belajar.

Prinsip yang dikembangkan adalah, belajar

sepanjang hayat, kapan saja, di mana saja, dengam memperhatikan : Paket Kurikulum/ Semester 3 bulan PPJJ dan satu bulan di Lemdik Polri terdekat; Program Pendidikan yang bisa dikembangkan adalah D-2 dan atau D-3 berjenjang, yang merupakan lanjutan Program Pendidikan setara D-1 bulat, yang dilanjutkan sampai dengan Jenjang Pendidikan : D-3 dan atau D-4

berjenjang, dimana

Program

Pendidikan setara D-1 bulat, dapat dilaksanakan di “STIK-PTIK Kampus-X/SPN-X” dan Lemdik Polri lainnya sesuai kebijakan pimpinan Polri. 4)

Jenjang pendidikan D-2 dan atau D-3 dengan Paket Kurikulum perSemester 3 bulan PPJJ dan 1 bulan di Lemdik Polri terdekat;

5)

Jenjang pendidikan D-3 dan atau D-4 (SETUKPA/SIP/SECAPA di Suka Bumi), di mana D-2 dan atau D-3 yang terputus dapat terpenuhi, dengan menata kurikulum sesuai ketentuan, karena persyaratan masuk SETUKPA/SIP/SECAPA sampai dengan saat ini, adalah Brigadir Polisi dan minimal telah memiliki dua Ijazah/Sertifikat Dikbangspes/ Dikjur dapat dipenuhi; maka dapat disusun :

a)

Model Pelatihan Berbasis SKS dengan Paket Kurikulum perSemester, dimana tiga bulan PPJJ dan satu bulan di Lemdik Polri;

b)

Short Course/Program Dikbangspes/Dikjur yang diprogramkan rata-rata satu bulan, dapat dikembangkan kedalam jenjang D-2 dan atau D-3, melalui PPJJ 3 bulan di lingkungan tugasnya, dan 1 bulan di Lemdik Polri terdekat.

278

c)

Kerangka Kurikulum Pelatihan Berbasis SKS dapat dilihat pada Gambar : 5-6 dan Gambar : 5-7.

d)

Pengelompokan matakuliah berpedoman pada Keputusan Mendiknas Nomor : 232/U/2000, disesuaikan dengan Keputusan Mendiknas Nomor : 045/U /2002 bisa dilihat pada Tabe : 4-2.

Pengelompokan matakuliah, dapat dikembangkan dengan memperhatikan upaya penyepadanan KBK Dikti dari UNESCO, bisa dilihat pada Tabel : 5-5.

348

Tabel : 5 – 5 (UPAYA PENYEPADANAN KBK Dikti dari UNESCO) PERSYARATAN KERJA Penguasaan pengetahuan dan keterampilan : • analisis dan sintesis • menguasai IT/computing • • •

managed ambiguity comunication penguasaan 2 bahasa ( 2 nd language)

IBE UNESCO learning to know

learning to do

Attitude : • • •

kepemimpinan team working can work crossculturally

learning to be

Terlatih dalam etika kerja Memahami makna globalisasi Fleksibel terhadap pilihan pekerjaan

Nomor : 232/U/2000

Nomor : 045/U /2002

Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan ( MKK )

Matakuliah Penguasaan Ilmu dan

Mata kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) Mata kuliah Perilaku Berkarya ( MPB )

Pengenalan sifat pekerjaan terkait : • • •

KEPUTUSAN MENDIKNAS tentang KURIKULUM INTI dan INSTITUSIONAL

learning to live together

Keterampilan (MPIK)

Matakuliah Kemampuan Berkarya (MKB) Matakuliah Sikap & Perilaku dalam Berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu & keterampilan yang dikuasai (MSPB)

Mata kuliah Berkehidupan Bersama ( MBB )

Matakuliah Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (MPKBB)

Mata kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK )

Matakuliah Landasan Kepribadian (MLK)

348 279

348

Gambar 5-7 : KERANGKA KURIKULUM MODEL D-3 BERJENJANG Program Diploma-3 (D-3) Berjenjang, dengan “Model Pelatihan berbasis SKS” Jenjang Diploma-2(D-2) bisa dilaksanakan pada waktu Bekerja sambil Belajar Paket Kurikulum/Semester : 3 bulan PPJJ, 1 bulan di Lemdik Polri 1 Smstr

16 minggu Kegiatan Akademik Efektif 4 bulan.

Smstr - 6 20 SKS III

Bln ke - 4 II di Lemdik Smt-3 = 20 Bln ke (1-3) SKS PPJJ

Bln ke - 4 di Lemdik

II Smt-4 = 20 SKS

Bln ke (1-3) PPJJ

Smstr - 5 20 SKS

Smstr - 6 20 SKS III Smstr - 5

D – 3

20 SKS Smstr - 4

Ω

20 SKS

D – 2

II Smstr - 3

D – 2 Smstr - 2 20 SKS I

Smstr - 1 20 SKS D – 1

Ω Model pelatihan berbasis SKS Jenjang D – 2 bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil belajar menggunakan Paket Kurikulum Per-Semester 3 bulan PPJJ dan 1 bulan di Lemdik D – 3 Berjenjang

20 SKS Persentase Dik Vokasi : Teori = (30 - 40) % Praktek = (60 - 70) % Akademik : Teori = (60 - 70) % Praktek = (30 - 40) %

Smstr - 2 I

20 SKS Smstr - 1 20 SKS D – 3 Bulat

280 348

348

Gambar 5-8 : KERANGKA KURIKULUM MODEL D – 4 BERJENJANG Program Diploma-4 (D-4) Berjenjang, dengan “Model Pelatihan berbasis SKS” Jenjang D-2 &/ D-3 bisa dilaksanakan pada waktu Bekerja sambil Belajar Paket Kurikulum/Semester : 3 bulan PPJJ, 1 bulan di Lemdik Polri 1 Smstr

16 minggu Kegiatan Akademik Efektif 4 bulan.

II Smt-4 = 20 SKS II Smt-3 = 20 SKS

Bln ke - 4 di Lemdik Bln ke (1-3) PPJJ

I

Smstr - 1 20 SKS D – 1

III Smt-5 = 20 SKS

Bln ke - 4 di Lemdik Bln ke (1-3) PPJJ D – 2

Smstr - 2 20 SKS

III Smt-6 = 20 SKS

Smstr - 8 20 SKS

Bln ke - 4 di Lemdik

IV

Bln ke (1-3) PPJJ

Smstr - 7 20 SKS

Smstr - 7 20 SKS

D – 4

Bln ke - 4 di Lemdik Bln ke (1-3) PPJJ

IV

III

Ω II

Ω

Model pelatihan berbasis SKS Jenjang D – 2 &/ D – 3 bisa dilaksanakan di lingkungan tugasnya pada waktu Bekerja sambil belajar menggunakan Paket Kurikulum Per-Semester 3 bulan PPJJ dan 1 bulan di Lemdik D – 4 Berjenjang

Smstr - 6 20 SKS Smstr - 5 20 SKS

D – 3

Ω

Smstr - 8 20 SKS

Persentase Dik Vokasi : Teori = (30 - 40) % Praktek = (60 - 70) % Akademik : Teori = (60 - 70) % Praktek = (30 - 40) %

Smstr - 4 20 SKS Smstr - 3 20 SKS

I

Smstr - 2 20 SKS Smstr - 1 20 SKS D – 4

281 348

349

Pendidikan Vokasi D-3 Beban Studi

Vokasi

Akademik

(SKS)

(SKS)

Jumlah Thn

120

Smstr

40

80

6 = 20

5

15

Pendidikan Vokasi D-4 Beban Studi Jumlah Thn

Vokasi (SKS) 160

Akademik (SKS)

Smstr

40

120

8 = 20

0

20

7 = 20

0

20

6 = 20

5

15

5 = 20

5

15

4 = 20

5

15

3 = 20

5

15

2 = 20

5

15

1 = 20

15

5

IV

III 5 = 20

5

15

4 = 20

5

15

3 = 20

5

15

2 = 20

5

15

1 = 20

15

5

II

I

III

II

I Dik Vokasi Teori Praktek Dik Akademik Teori Praktek

= = = = = =

40 SKS (30-40) (60-70) 80 SKS (60-70) (30-40)

% % % %

Gambar : 5-9 KERANGKA KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JENJANG : D - 3

Dik Vokasi Teori Praktek Dik Akademik Teori Praktek

= = = = = =

40 SKS (30-40) (60-70) 120 SKS (60-70) (30-40)

% % % %

Gambar : 5-10 KERANGKA KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JENJANG : D - 4 282